Beranda blog Halaman 1291

Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah, Hujan Ringan, dan Suasana Nyaman

Halo, Jakarta! Siap-siap menikmati hari dengan cuaca yang cukup variatif, ya. Menurut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kamis (16/1), hari ini langit Jakarta akan dihiasi berbagai macam cuaca, mulai dari cerah berawan hingga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Yuk, kita simak rincian cuacanya biar kamu bisa menyiapkan hari dengan lebih baik!

Pagi Hari: Jakarta Berawan Santai
Pagi ini, hampir seluruh wilayah Jakarta – mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur – akan diselimuti cuaca berawan. Jadi, buat kamu yang berencana keluar rumah, mungkin akan merasa nyaman dengan suasana yang adem ini.

Siang Hari: Campuran Cerah dan Hujan Ringan
Memasuki siang, cuaca cerah berawan akan tetap menghiasi langit di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Sementara itu, di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, siap-siap dengan hujan ringan yang mungkin menyapa. Jakarta Timur sendiri akan tetap berawan, memberikan suasana yang cukup nyaman untuk beraktivitas.

Sore Hari: Hujan Menyegarkan
Sore nanti, hujan ringan diprediksi akan turun di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Jakarta Barat, bersiaplah dengan hujan berintensitas sedang. Hujan sore memang sering jadi momen yang pas buat bersantai di rumah atau sekadar menikmati suasana segar setelah hujan.

Malam Hari: Cerah Menyambut
Menjelang malam, langit akan kembali cerah di beberapa wilayah seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Sementara itu, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur akan tetap cerah berawan, memberikan suasana malam yang tenang dan nyaman.

Suhu dan Kelembapan: Nyaman Banget!
Suhu udara sepanjang hari ini akan berkisar antara 24 hingga 30 derajat celsius, dengan kelembapan udara antara 70 hingga 91 persen. Suhu yang pas buat kamu yang ingin menikmati suasana luar atau sekadar bersantai di rumah.

Nah, itulah sedikit gambaran cuaca di Jakarta hari ini. Apapun rencana kamu, semoga cuaca yang variatif ini bisa membuat hari-harimu semakin berwarna. Jangan lupa bawa payung, ya, untuk jaga-jaga kalau hujan tiba-tiba datang!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jadwal SIM Keliling Jakarta Hari Ini: Kamis, 17 Januari 2025

Halo, warga Jakarta! Buat kamu yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM)-nya hampir habis, yuk, segera perpanjang sebelum terlambat. Kamu bisa memanfaatkan layanan SIM Keliling yang tersebar di beberapa titik di Jakarta atau melalui layanan online yang disediakan.

Kenapa Harus Perpanjang SIM Sebelum Kadaluarsa?

SIM yang masa berlakunya habis harus diperpanjang, kalau tidak, kamu harus bikin SIM baru dengan biaya yang lebih mahal. Jadi, mending perpanjang sekarang deh. Selain lebih murah, kamu juga nggak perlu repot melalui proses pembuatan baru yang panjang.

Layanan SIM Keliling dan Online

Korlantas Polri sudah meluncurkan berbagai program untuk mempermudah kamu memperpanjang SIM. Selain ke kantor Satpas atau Gerai SIM, kamu juga bisa ke layanan SIM Keliling atau melalui aplikasi SIM Nasional Presisi untuk perpanjangan online. Layanan ini berlaku untuk SIM A dan C. Kalau kamu butuh SIM Internasional, bisa juga lho online melalui siminternasional.korlantas.polri.go.id.

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini

Hari ini, Kamis, 17 Januari 2025, layanan SIM Keliling tersedia di lima lokasi di Jakarta. Kamu bisa pilih yang terdekat biar nggak terjebak macet. Berikut daftarnya:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung
  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata
  • Jakarta Barat: Mall Citraland & LTC Glodok
  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Layanan ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Jangan sampai terlewat ya!

Syarat Perpanjang SIM di SIM Keliling

Untuk kamu yang ingin perpanjang SIM di layanan keliling, berikut syaratnya:

  1. Fotokopi KTP yang masih berlaku
  2. Fotokopi dan SIM lama asli
  3. Bukti cek kesehatan
  4. Bukti tes psikologi

Oh iya, biayanya juga cukup terjangkau kok. Untuk SIM A, kamu cukup bayar Rp 80.000, dan SIM C Rp 75.000. Tambahan biaya tes psikologi dan cek kesehatan sekitar Rp 60.000 dan Rp 50.000.

Peraturan Baru: BPJS Kesehatan

Mulai sekarang, untuk perpanjang SIM kamu wajib menunjukkan kepesertaan BPJS Kesehatan, sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi, pastikan kamu sudah terdaftar ya!

Proses Perpanjangan di SIM Keliling

Nggak ribet kok, prosesnya simpel banget:

  1. Daftar dan isi formulir
  2. Ikuti tes kesehatan
  3. Foto untuk SIM baru
  4. Tunggu nama kamu dipanggil dan SIM baru siap!

Jadi, jangan sampai lupa perpanjang SIM ya! Biar aman dan nggak kena razia Polantas. Selamat berkendara dan tetap patuhi aturan lalu lintas!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Bupati Madiun Hadiri Rapat Paripurna Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wabup Terpilih

Bertempat di ruang rapat utama, pada Rabu (15/1/2025) DPRD Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengumuman Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Madiun, H. Hari Wuryanto dan dr. Purnomo Hadi yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Fery Sudarsono.

Rapat paripurna dewan yang juga dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini ditandai dengan penandatanganan berita acara pengumuman usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pilkada serentak 2024 oleh pimpinan DPRD Kabupaten Madiun.

Selain pimpinan dan anggota dewan, turut hadir dalam sidang paripurna kesatu masa persidangan kedua, diantaranya, Pj Bupati Madiun, Ir. Tontro Pahlawanto, Forkopimda, Pj Sekda Sodik Hery Purnomo, staf ahli bupati, para asisten sekda, pimpinan OPD, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, direktur BUMD, direktur RSUD, pimpinan parpol, dan tokoh masyarakat.

Ditemui seusai rapat, Pj Bupati Madiun mengatakan jika sidang ini agenda DPRD dalam rangka pengusulan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang selanjutnya akan dikirim ke kemendagri, dimana proses administrasinya melalui Pemerintah Daerah melalui bagian pemerintahan ke Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang akan berproses ke kemendagri.

“Dan tentunya Pemda (Kabupaten Madiun) siap mengawal proses itu, karena ini bagian dari tanggungjawab daerah,” ungkap Pj Bupati Madiun.

Ditanya pelantikan, Pj Bupati Madiun menjawab “Kalau pelantikannya, sesuai aturannya pada 10 Februari 2025, ya kita yakini itu saja. Karena sampai sekarang (Rabu 15/1/2025) tidak ada perubahan. Jadi saya yakini, tanggal 10 Februari 2025 ada pelantikan,” jelasnya menjawab pertanyaan wartawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bey Machmudin Dorong Kompleks Perumahan Segera Miliki TPS3R

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengimbau kepada pengelola kompleks perumahan agar membuat tempat pengolahan sampah reduce – reuse – recycle (TPS3R) secara mandiri.

Hal ini untuk mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti sebagai tempat akhir perjalanan sampah karena sudah diolah di TPS3R.

“Saya minta kompleks perumahan harus punya TPS3R. Jadi sampah berhenti di situ saja tidak sampai ke TPA Sarimukti,” kata Bey Machmudin di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (13/1/2025).

Ia menyebut, perumahan modern seperti Summarecon di Kota Bandung dan Kota Baru Parahyangan (KBP) di Kabupaten Bandung Barat belum memiliki TPS3R.

Tak hanya untuk dua hunian modern tersebut, Bey meminta semua kompleks perumahan secepatnya memiliki tempat pengolahan sampah mandiri.

“Saya harap dilakukan secepatnya, seperti Summarecon, KBP dan lainnya mempunyai pengolahan sampah sendiri. Ini imbauan, tapi aturannya ada,” ujarnya.

Saat ini kondisi TPA Sarimukti menunjukkan penurunan kapasitas. Namun Bey juga mendapatkan laporan bahwa saat ini terjadi penumpukan sampah di beberapa sungai.

“Kondisi Sarimukti memang sudah turun, tapi saya juga mendapat laporan semakin banyak sampah di sungai. Kami akan tindak itu dan berkoordinasi dengan kota kabupaten,” pungkas Bey.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pembentukan BUMDes Pangan

Mendagri Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah dan desa untuk segera menjajaki pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang fokus pada sektor pangan. Langkah ini menjadi strategi penting untuk mengurangi urbanisasi, serta untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa, dan menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

“BUMDes spesifik pangan memiliki potensi besar untuk menumbuhkan ekonomi lokal. Desa yang mampu menghidupkan sektor pangannya secara mandiri tidak hanya akan memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga mencegah anak muda berlomba-lomba mencari pekerjaan di kota,” kata Mendagri Tito Kanavian saat memberikan arahan dalam acara Musdes Hari Desa Nasional di Lapangan Desa Cibeureum Kulon, Rabu (15/1/2025)

Mendagri Tito menekankan pentingnya memilih orang yang memahami bisnis untuk menjalankan Bumdes. Dengan pendekatan yang tepat, desa dapat memanfaatkan peluang besar di sektor pangan, mulai dari hasil panen hingga produk olahan.

“Program ini memungkinkan masyarakat desa untuk mendapatkan penghasilan yang setara dengan di kota, tanpa harus meninggalkan desa mereka,” katanya.

Tito juga mengajak kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, untuk mempertimbangkan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pangan. Ia mencontohkan keberhasilan DKI Jakarta melalui ID Food dan Foodstation yang mampu menjaga stabilitas harga pangan dengan menyerap produk pertanian saat harga anjlok dan menjualnya saat harga naik.

Tito mendorong BUMDes untuk bermitra dengan swasta yang memiliki kapasitas menyerap produk pangan dengan harga yang dapat menutup biaya operasional petani. Kerja sama ini dinilai sebagai solusi yang saling menguntungkan dan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi desa. Ia menyebutkan peluang besar dalam program makan siang bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil yang membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar.

“Desa dapat memanfaatkan program ini dengan menjadi pemasok utama untuk dapur-dapur yang melayani program gizi tersebut. Sinergi antardesa atau dengan pengusaha dapat menciptakan solusi yang saling menguntungkan,” katanya.

Terakhir Mendagri menyampaikan bahwa ini menjadi peta jalan penting untuk membangun desa yang mandiri, kuat, dan mampu bersaing. Dengan mengoptimalkan potensi pangan melalui Bumdes, desa-desa di Indonesia diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi baru yang menggerakkan pertumbuhan nasional secara inklusif.

“Ini bukan hanya soal pangan, tetapi juga bagaimana desa-desa kita menjadi tempat tinggal yang layak, mandiri, dan memberikan harapan bagi masyarakatnya untuk hidup lebih baik,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Transmigrasi Bahas Kolaborasi Strategis dengan Fakultas Geografi UGM

Menteri Transmigrasi, Iftitah, melanjutkan kunjungan kerjanya di Yogyakarta dengan mengunjungi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam pertemuan ini, Dekan Fakultas Geografi, Danang Sri Hadmoko, memaparkan berbagai kegiatan kolaborasi yang telah dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen PPKtrans).

“Kolaborasi dengan transmigrasi antara lain menghasilkan perubahan regulasi yaitu PP 19/2024 dan model transmigrasi modern transpolitan,” ujar Danang.

Menteri Transmigrasi menekankan pentingnya pengembangan konsep transmigrasi tematik untuk masa depan.

“Fokus transmigrasi ke depan adalah juga tentang transmigrasi tematik, termasuk tematik pendidikan. Inilah yang akan didorong menjadi kerjasama dengan universitas-universitas, termasuk UGM,” ujarnya.

Rektor UGM, Ova Emilia, turut menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Transmigrasi.

“Kami telah melaksanakan field research centre di wilayah Yogya. Model ini bisa juga untuk diterapkan di kawasan transmigrasi, termasuk kegiatan afirmasi ke wilayah tertinggal, terluar, dan perbatasan,” ujar Rektor Ova.

Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk mempererat kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi dan Universitas Gadjah Mada dalam mendukung pengembangan program-program inovatif transmigrasi yang berbasis penelitian dan pendidikan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Komitmen Pemerintah Bangun Infrastruktur Inklusif dan Tahan Bencana

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno berkunjung melakukan koordinasi ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, pada Selasa (14/1/2025).

Pertemuan dengan Menko Agus Harimurti Yudhoyono dan jajaran tersebut membahas perencanaan pembangunan infrastruktur agar mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan, ketahanan bencana, serta pengembangan kota dan desa ramah anak, disabilitas, serta lanjut usia.

Menko PMK menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang inklusif harus menjadi komitmen pemerintah, mengingat infrastruktur yang baik berperan penting dalam menciptakan ruang bersama bagi semua kalangan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.

“Kesehatan masyarakat membutuhkan air bersih dan sanitasi yang baik. Kalau kita tidak memperbaiki sanitasi dan air bersih, maka kita akan kesulitan menurunkan stunting. Ini bukan hanya soal asupan gizi, tetapi juga tentang infrastruktur,” ujar Menko PMK.

Pratikno juga menyoroti peran krusial infrastruktur dalam mengatasi masalah kesehatan, seperti TBC, yang kerap dipicu oleh kondisi perumahan yang tidak layak dan lingkungan yang kurang mendukung kesehatan.

“Perumahan yang baik, lingkungan yang bersih, serta infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menekan risiko penyakit seperti TBC. Infrastruktur yang buruk akan terus memperparah masalah kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Menko PMK menekankan keseriusan pemerintah membangun infrastruktur yang tangguh, tidak hanya mampu bertahan terhadap bencana alam, tetapi juga berfungsi untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan, sehingga dapat melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana.

“Jangan sampai masyarakat yang sudah menabung dan meningkatkan status ekonomi harus kembali terpuruk karena bencana. Kita harus mampu mengurangi risiko gempa, tsunami, banjir, dan longsor,” imbuhnya.

Untuk itu, Menko PMK menginisiasi pembentukan kelompok kerja dalam menangani isu prioritas yang diutamakan terkait infrastruktur kesehatan, ketahanan bencana, serta pengembangan kota/desa ramah anak, disabilitas, dan lanjut usia. Lebih lanjut, Menko PMK turut mengajak sinergi bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur inklusif dan tangguh bencana.

Turut mendampingi Menko PMK, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Kepala BNPB Suharyanto, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan, serta Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kejagung Temukan Rp21 Miliar di Rumah Eks Ketua PN Surabaya

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengungkap temuan mengejutkan berupa uang tunai senilai Rp21 miliar di dua rumah milik mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rudi Suparmono. Uang tersebut ditemukan dalam penggeledahan yang dilakukan penyidik terkait kasus dugaan suap vonis bebas terhadap Ronald Tannur.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, mengungkapkan bahwa penggeledahan dilakukan di dua lokasi, yakni di Jakarta Pusat dan Palembang. “Dalam melakukan penggeledahan tersebut penyidik Jampidsus menemukan barang bukti elektronik satu unit kemudian menemukan uang terdiri dari pecahan Dollar AS, Dollar Singapura dan Rupiah,” ujar Qohar dalam jumpa pers, Selasa (14/1).

Berikut rincian uang yang ditemukan penyidik:

  • Rp1.728.844.000;
  • USD 388.600; dan
  • SGD 1.099.626.

Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah melakukan penahanan terhadap oknum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan (Mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya) berinisial RS. Penahanan tersebut dilakukan pada hari Selasa(14/01/2025) sekira pukul 21.00 WIB.

“Dalam perkara ini, Terdakwa Ronald Tannur dibebaskan oleh Majelis Hakim yakni Terdakwa Erintuah Damanik, Terdakwa Heru Hanindyo, Terdakwa Mangapul yang ditemukan indikasi kuat bahwa pembebasan tersebut karena ketiga Terdakwa bersama dengan RS menerima suap dan/atau gratifikasi dari Pengacara Terdakwa Lisa Rachmat,” jelas Tim Penyidik.

Kasus ini bermula ketika terdakwa Lisa Rachmat, seorang pengacara, meminta bantuan kepada Rudi Suparmono untuk menentukan majelis hakim yang akan memimpin persidangan kliennya, Ronald Tannur. Melalui berbagai pertemuan dan komunikasi, Rudi diduga mengatur agar majelis hakim yang diinginkan Lisa memimpin persidangan. Sebagai imbalannya, Rudi dan hakim lainnya menerima uang suap dalam bentuk Dollar Singapura.

Terdakwa Meirizka Widjaja telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Lisa Rachmat selaku Penasihat Hukum Ronald Tannur total sekitar Rp1,5 miliar secara bertahap. Selain itu, Terdakwa Lisa Rachmat juga telah menalangi sebagian biaya pengurusan perkara tersebut sampai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya sebesar Rp2 miliar sehingga seluruhnya total Rp3,5 miliar.

Pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Lisa Rachmat yang beralamat di Kendalsari Selatan 2 RT.001/RW.003 Kelurahan Panjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya ditemukan amplop warna putih yang salah satu tulisannya mengatakan “Big SGD Diambil 43.000 P. Rudi PN SBY Milih Hkm Ketua PN. SBY Ronald”, uang tersebut diduga keras diberikan oleh Terdakwa Lisa Rachmat kepada RS untuk memilih Majelis Hakim yang menangani perkara Ronald Tannur.

“Selain itu, pada hari ini juga, Tim Penyidik melakukan penggeledahan di 2 (dua) lokasi yaitu: Tempat tinggal RS di Jl. Cempaka Putih Barat XIV A RT 7/RW 12, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat dan Tempat tinggal RS di Jl. Ariodillah IV No. 16 ilir D.III, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang.”, ujar Tim Penyidik.

Tim Penyidik menjelaskan bahwasannya pada saat penggeledahan tersebut, Penyidik menemukan barang-barang berupa:

  • Tempat tinggal RS di Cempaka Putih ditemukan:
  • Barang Bukti Elektronik berupa 1 (satu) unit Handphone;
  • Di dalam mobil Toyota Fortuner Plat Nomor B 1611 RSP atas nama Nelsi Susanti (Istri RS) ditemukan uang berbagai pecahan yang disimpan ke dalam 3 koper dan 1 tas yaitu:
  • Uang rupiah sebesar Rp501.441.000;
  • Uang rupiah sebesar Rp382.000.000;
  • Uang rupiah sebesar Rp653.403.000;
  • Uang rupiah sebesar Rp192.000.000;
  • Uang dolar amerika sebesar USD 328.600 jika dikonversikan senilai Rp5.257.600.000:
  • Uang dolar amerika sebesar USD 52.500 jika dikonversikan senilai Rp840.000.000;
  • Uang dolar amerika sebesar USD 7.500 jika dikonversikan senilai Rp120.000.000;
  • Uang dolar singapura sebesar SGD 595.726 jika dikonversikan senilai Rp7.148.712.000;
  • Uang dolar singapura sebesar SGD 77.200 jika dikonverikan senilai Rp926.400.000;
  • Uang dolar singapura sebesar SGD 426.700 jika dikonversikan senilai Rp5.120.400.000.

Sehingga total barang bukti uang yang ditemukan Penyidik jika dikonversikan jumlahnya adalah sekitar Rp21.141.956.000 (dua puluh satu miliar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap RS, Jaksa Penyidik pada JAM PIDSUS menetapkan yang bersangkutan sebagai Tersangka karena ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi berupa suap dan/atau gratifikasi berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: TAP-01/F.2/Fd.2/01/2025.

Terhadap Tersangka RS tersebut dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-01/F.2/Fd.2/01/2025.

Tersangka RS diduga melanggar Pasal 12 huruf c jo. Pasal 12 B jo. Pasal 6 Ayat (2) jo. Pasal 12 huruf a jo. Pasal 12 huruf b jo. Pasal 5 Ayat (2) jo. Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Transmigrasi Dorong Peningkatan Kompetensi SDM Transmigran di BBPPM Yogyakarta

Menteri Transmigrasi, Iftitah, menegaskan pentingnya peran Balai Pelatihan dalam mendukung terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) unggul sebagai bagian dari program prioritas Kementerian Transmigrasi.

Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja Menteri Transmigrasi ke Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (BBPPM) Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta.

“Transmigrasi membangun ekosistem ekonomi baru yang terintegrasi dengan mengirimkan SDM unggul. Peran Balai adalah menyiapkan SDM unggul yang ada,” ujar Menteri Transmigrasi saat memberikan arahan kepada para pegawai BBPPM Yogyakarta.

Sebagai bagian dari kunjungan, Menteri Iftitah juga meninjau berbagai fasilitas unggulan yang dimiliki BBPPM, termasuk pengolah air hujan, fasilitas mess, dan demplot sebagai sarana pendukung pelatihan.

“Fasilitas seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa peserta pelatihan mendapatkan pengalaman terbaik. Saya berharap Balai ini dapat terus meningkatkan perannya dalam mencetak SDM yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu menghadapi tantangan di kawasan transmigrasi,” tambahnya.

Kunjungan ini juga dimanfaatkan oleh Menteri Iftitah untuk berdialog dengan para pegawai BBPPM, memberikan arahan strategis, dan mendengarkan masukan terkait pengembangan program pelatihan di masa mendatang.

Kementerian Transmigrasi berkomitmen menjadikan penguatan SDM sebagai prioritas utama dalam program transmigrasi, dengan harapan menciptakan masyarakat yang mandiri serta mampu berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Mentan Amran Gandeng Polri Wujudkan Swasembada Jagung Nasional

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengambil langkah inovatif dengan melibatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam program tanam jagung serentak. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya swasembada jagung di Indonesia.

Dalam pertemuan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Amran membahas sinergi antara Kementerian Pertanian dan Polri. Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (14/1/25) ini membahas secara serius strategi besar untuk meningkatkan produksi jagung nasional.

Dia mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana santai, namun serius membahas strategi besar ini. “Diskusi jagung. Sangat positif,” ujar Mentan Amran, Selasa (14/1/25).

Baca juga: Indonesia Targetkan Swasembada Beras dan Stop Impor Pangan di 2025

Program ini menargetkan penanaman jagung di lahan seluas 1,7 juta hektare yang tersebar di wilayah strategis seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Jawa Tengah. Dari upaya ini, diharapkan tambahan produksi sebesar 4 juta ton atau meningkat 25 persen dari produksi saat ini.

Tidak hanya sekadar tanam-menanam, Menteri Amran menegaskan pentingnya dukungan infrastruktur seperti penyediaan benih unggul, irigasi, dan sarana produksi lainnya. Dalam hal ini, Polri diharapkan dapat berperan aktif dalam memastikan distribusi sarana produksi berjalan lancar dan aman.

“Polri memiliki peran penting, terutama dalam memastikan distribusi sarana produksi berjalan lancar dan aman di wilayah-wilayah sentra produksi,” jelasnya.

Langkah melibatkan Polri dinilai sebagai terobosan penting untuk menciptakan ekosistem pertanian yang lebih kuat. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk aparat keamanan, target swasembada jagung nasional dapat lebih cepat tercapai.

Gebrakan ini sekaligus mempertegas komitmen Amran untuk tidak hanya menjaga ketahanan pangan, tetapi juga mengantarkan Indonesia menjadi negara mandiri dalam produksi jagung.

“Kolaborasi ini bukan sekadar percepatan, tetapi jalan menuju kedaulatan pangan nasional,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News