Beranda blog Halaman 1296

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Jadi Bintang Tamu di HUT ke-30 Indosiar

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Dalam rangka konser raya 3 dekade Indosiar luar biasa 30 tahun, di malam puncak ke-dua Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq menjadi bintang tamu dan ikut memeriahkan acara tersebut di studio 6 Indosiar, jalan daan mogot, kota Jakarta barat (11/1/24).

Bupati Fadia Masuk dalam sesi Artis Pejabat Terpilih yg dikemas dengan kuis teka teki silang bersama Ramzi wakil bupati terpilih Cianjur dan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusu Presiden bidang pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Dengan slogan “pejabat artis yang dipilih bukan karena popularitas melainkan memang memiliki kapasitas”dan Rina nose berhasil membawa acara hingga akhir sesi tersebut.

Lagu cik icik bum bum yang sempat viral pada tahun 2000-an mengiringi langkah kaki Bupati Fadia memasuki panggung studio 6 Indosiar. Pertanyaan pertama pembuka mengenai tugas dan wewenang pejabat di jawab dengan tegas dan jelas yaitu untuk memastikan pemerintahan lancar, masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan pembangunan berjalan baik.

Selain itu juga ditambahkan bahwa daerah juga harus pintar mendapatkan anggaran dari pusat atau provinsi. “Tugas bupati itu bukan hanya mengandalkan pendapatan daerah saja tapi harus bisa mendapatkan anggaran dari pusat atau provinsi ke daerah agar pembangunan lebih cepat, tuturnya.

Terobosan lain yang dipaparkan ada dari bidang kesehatan yaitu berobat gratis hanya dengan KTP yang bisa digunakan diseluruh Indonesia khusus warga Kabupaten Pekalongan.

Dalam sesi akhir, kuis dimenangkan oleh Bupati Fadia dengan skor 200, ramzi skor 100 dan Raffi Ahmad skor 100. Fadia sebagai pemenang kuis mendapatkan hadiah program penghijauan dari yayasan Pundi Peduli Kasih, dan Bupati Fadia memilih daerah wonokerto untuk menjadi target penghijauan tersebut.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

KKP Sukses Kembangkan Model Hilirisasi Rajungan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berhasil mengembangkan model hilirisasi skala Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan melibatkan masyarakat pesisir untuk komoditas rajungan. Di Jepara, pilot project bantuan sarana pasca panen atau mini plant yang diinisiasi Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) telah memiliki kapasitas produksi hingga 50 kg rajungan utuh per hari.

“Alhamdulillah tentu ini jadi kabar baik di awal tahun, terutama dalam hal hilirisasi dan melibatkan masyarakat yang tergabung dalam lembaga usaha koperasi,” terang Dirjen PDSPKP, Budi Sulistiyo di Jakarta, (13/1).

Mini plant tersebut memproses bahan baku rajungan sebelum dijual ke unit pengolah ikan (UPI) dan diekspor ke Amerika Serikat. Dengan fasilitasi mini plant, pelaku usaha yang sekaligus anggota koperasi, dari mulanya hanya menjual rajungan segar dan rajungan rebus beralih menjual daging rajungan masak kupas.

Proses ini berdampak pada peningkatan nilai jual hingga 42,19% sekaligus produktifitas tenaga kerja yang berada di kisaran 3,3 kg produk rajungan masak kupas per orang.

“Kami bersama Dinas Perikanan setempat telah melakukan fasilitasi kemitraan antara mini plant dengan UPI ekspor,” terangnya.

Adapun fasilitas yang terletak di Desa Platar, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara tersebut merupakan mini plant rajungan portable pertama yang dikembangkan Ditjen PDSPKP. Budi memaparkan mini plant ini didesain mengacu pada kaidah-kaidah yang memenuhi persyaratan kelayakan dasar pengolahan. Dikatakannya, jajarannya telah melakukan pembinaan Penerapan GMP/SSOP dan hasilnya telah terbit Sertifikat Kelayakan Pengolahan “Peringkat B” dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP).

Agregator Usaha Rajungan

Direktur Pengolahan, Ditjen PDSPKP, Widya Rusyanto merinci fasilitas yang diberikan berupa rumah pelindung berukuran 3,6 x 15 m, lengkap dengan instalasi air bersih, air kotor dan penerangan. Kemudian peralatan pengolahan seperti meja stainless, kursi plastik, kompor, dandang kukus, keranjang, cool box, standing freezer, chest freezer, loker karyawan dan pakaian kerja. Termasuk juga toilet, mesin RO, hingga IPAL.

Bantuan tersebut tidak hanya fisik, tapi juga memberikan kesempatan kepada calon operator mini plant untuk magang sehingga dapat memiliki kompetensi dalam menangani dan mengolah rajungan.

Kini, fasilitas tersebut telah diserahterimakan ke Forum Komunikasi Nelayan Rajungan Jepara dan dikelola oleh Koperasi Produsen Berkah Rajungan Nusantara. Widya menyebut pembentukan koperasi juga tidak lepas dari sinergi antara Ditjen PDSPKP, Dinas Perikanan setempat, dan mitra dalam upaya menguatkan kelembagaan usaha para pelaku.

Ke depan, dia berharap koperasi bisa menjadi agregator pengepul rajungan, pengolah kupas rajungan, sekaligus bermitra dengan Unit Pengolah Rajungan.

“Tentu saja, hal ini dapat memangkas rantai bisnis proses, sehingga lebih efisien, dan berdaya saing. Dan Alhamdulillah mini plant telah dimanfaatkan dan dapat menyerap tenaga kerja secara langsung sebanyak 12 orang picker,” tuturnya.

Widya menyebut mini plant rajungan portable di Jepara memiliki potensi untuk menjadi model pengembangan hilirisasi usaha produk perikanan unggulan ekspor berbasis komunal. Dia berharap Pemda dapat memberikan dukungan berupa regulasi daerah, infrastruktur pendukung, dan dukungan lainnya, sementara pengelola harus memastikan operasional yang profesional.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil menjadi prioritas dalam kebijakan dan program KKP.

Menurutnya, lima program besar yang dicanangkan untuk menunjang blue economy atau ekonomi biru dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menteri Nusron Komitmen Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka percepatan sertipikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia, di Ruang Rapat Menteri pada Jumat (10/01/25).

Rakor kali ini menekankan terkait sinkronisasi data wakaf dari beberapa pemangku kepentingan mulai dari lembaga terkait hingga organisasi keagamaan Islam.

“Pertemuan ini dalam rangka proses percepatan, dengan adanya perwakilan dari Kementerian Agama dan organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lainnya ini bisa ada proses percepatan,” kata Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dalam pengantarnya.

Dalam implementasi percepatan di lapangan, Menteri Nusron mengaku perlu adanya kerja sama yang erat antara Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan dengan pengurus cabang dari masing-masing lembaga dan organisasi tersebut. “Nanti dalam rangka eksekusi di lapangan tentunya kami tidak bisa sendiri, maka itu saya juga mengharapkan teman-teman ATR/BPN di setiap wilayah menginisiasi pertemuan dengan lembaga dan organisasi Islam di daerah setempat ,” lanjut Menteri Nusron.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi menjelaskan, berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (Siwak) oleh Kementerian Agama, sampai saat ini terdapat total objek tanah wakaf sebanyak 561.909 bidang dengan rincian Masjid sejumlah 258.156 bidang; Musala sejumlah 266.413 bidang; Madrasah sebanyak 36.240 bidang; dan KUA sebanyak 1.100 bidang.

“Capaian nasional pendaftaran tanah wakaf saat ini sebanyak 265.698 bidang dengan luas 25.255 hektare. Capaian pada tahun 2024 sendiri sebanyak 15.971 bidang dan yang belum tersertipikat sebanyak 297.211 bidang. Oleh karena itu, ini yang bisa kita sinkronkan datanya dari Kementerian Agama, BWI (Badan Wakaf Indonesia, red), dan organisasi yang lain,” jelas Dirjen PHTP.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kementerian Agama, Kamaruddin Amin sangat mengapresiasi pertemuan ini, utamanya dalam keberlanjutan sertipikasi tanah wakaf di Indonesia ke depannya. Ia juga menyebut bahwa setelah MoU antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia, capaian sertipikasi wakaf setiap tahunnya cukup besar.

“Data-data yang disajikan tadi adalah data dari Kemenag. Terkait rapat teknis dengan ATR/BPN, staf-staf kami cukup intensif, sekarang tinggal lebih diintensifkan lagi, saya kira dengan pembentukan tim bersama, jika ini diikuti oleh seluruh Indonesia akan sangat luar biasa. Kami siap untuk bekerja maksimal untuk menyertipikasi seluruh tanah wakaf di seluruh Indonesia,” ujar Kamaruddin Amin.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Dalam kegiatan ini, juga dihadiri oleh berbagai instansi dan organisasi keagamaan Islam antara lain, perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI); perwakilan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah; perwakilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU); PP Persatuan Islam (PERSIS); PB Al-Washliyah; Dompet Dhuafa; perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI); dan perwakilan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pj Gubernur Elen Setiadi Tinjau Langsung Kegiatan Expo HUT Ke-21 Kabupaten Ogan Ilir 

Penulis
Alfan Godit
-

SuaraPemerintah.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi membuka  kegiatan Ogan Ilir Expo 2024  di lapangan utama Samping Rumah Dinas Bupati Ogan Ilir  Komplek Perkantor Senai Indralaya, Selasa (7/1/2025).

Pj Gubernur Elen Setiadi menilai kegiatan Ogan Ilir Expo tidak hanya mampu membangkitkan ekonomi daerah dan nasional, juga menjadi sarana pengajian informasi capaian pembangunan maupun program kegiatan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (OI).

“Pentingnya informasi dari masing masing OPD atas capaian apa yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lengkap atas apa yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir,” kata Elen usai meninjau stand setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten OI

Elen menyebut usia Kabupaten OI  ke-21 bukanlah perjalanan yang pendek, dan  masih banyak  tantangan kedepannya.

“Oleh karena itu kita (Pemprov Sumsel) memberikan apresiasi terhadap capaian yang telah dicapai oleh pemerintah daerah, DPRD, beserta jajaran dan masyarakat tentu tantangan kedepannya masih cukup banyak,” katanya.

Menurut Elen Kabupaten OI mempunyai potensi yang luar biasa dalam ketahanan pangan, oleh sebab itu Pemprov Sumsel memberikan memilih Kabupaten OI sebagai salah satu daerah untuk perluasan lahan sawah rawa.

“Tadi telah kami sampaikan bagaimana mengelola ini sehingga masyarakatnya lebih maju dan sejahtera, Kita akan manfaatkan dengan lahan sawah rawa, yang Insya Allah ini akan kita mulai di tahun ini . Saya yakin pemerintah kabupaten Ogan Ilir  punya beberapa strategi, dan kita dari pemprov akan memberikan dukungan baik itu layanan kesehatan, layanan pendidikan,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Elen Setiadi Hadiri Paripurna HUT Ke-21 Kabupaten Ogan Ilir 

Penulis
Alfan Godit
-

SuaraPemerintah.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H., M.S.E menghadiri Rapat Paripurna Istimeda  VIII DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) Masa Sidang ke 2 Tahun 2025, dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Ogan Ilir (OI) Ke-21 Tahun 2025.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir Edwin Cahya Putra, S.IP, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, Selasa (7/1/2025).

Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengapresiasi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir  kontribusinya  terhadap kemajuan kabupaten Ogan Ilir  dalam berbagai sektor pembangunan, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata, sehingga kabupaten ini telah berhasil mendapatkan berbagai macam penghargaan.

“Saya sangat mengapresiasi atas semua prestasi yang telah berhasil dicapai selama ini yang mencerminkan adanya kerja keras, dedikasi, dan komitmen seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Semua capaian imi harus dapat dipertahankan dan dilanjutkan,” tuturnya.

Elen menegaskan Pemprov Sumsel dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir  harus bersinergi untuk mendukung berbagai pembangunan daerah dan nasional yang inklusif dan berkeadilan, di mana setiap elemen pemerintahan berperan aktif untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan Kabupaten Ogan Ilir, terutama dalam meningkatkan konektivitas, mempercepat pengembangan ekonomi lokal, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah,” tambahnya.

Menurut Elen, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan menetapkan dan melaksanakan kegiatan prioritas di Provinsi Sumsel secara konsisten dan berkelanjutan,

“Mari terus bangun sinergitas dengan berbagai pihak. Semoga di tahun baru 2025 ini, semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Kita belajar dari masa lalu, kita perbaiki hari ini, dan kita sempurnakan esoknya,” tandasnya.

Sementara  Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar menyampaikan ucapan terima kasihnya  kepada Pj Gubernur Sumsel atas perhatian dan dukungan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir.

“HUT ini merupakan ungkapan syukur terhadap dinamika perjalanan pembangunan kab OI sejak dibentuk hingga sekarang. Pembangunan infrastruktur dan SDM merupakan pondasi yang kuat dalam membangun perekonomian di Ogan Ilir,” ungkapnya.

Ia mengajak seluruh komponen masyarakat Ogan Ilir dapat menjadikan HUT OI sebagai sarana refleksi terhadap apa yang telah, sedang dan akan dilakukan khususnya bagi pembangunan di OI.

“Dengan dilandasi rasa memiliki dan komitmen bersama, kompak Insya Allah secara berharap apapun bisa kita wujudkan,” pungkasnya

Dilain pihak Ketua DPRD Ogan Ilir, Edwin Cahya Putra mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terbentuknya dan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir.

“Saya mengajak semua unsur pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, DPRD Ogan Ilir dan masyarakat menjadikan momentum HUT Ogan Ilir untuk meningkatkan kemampuan kinerja, pengabdian, dan proker pembangunan dengan sebaik-baiknya sesuai visi dan misi Kabupaten Ogan Ilir dalam rangka mewujudkan masyarakat Ogan Ilir yang sejahtera dan maju berkelanjutan,” ujarnya.

Usai paripurna dilanjutkan pemotongan tumpeng dan peninjauan stand expo yang digelar di lapangan kompleks perkantoran Ogan Ilir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Viva Yoga: Dokter Hewan Harus Terlibat Dalam Program Makan Bergizi Gratis  

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong para dokter hewan yang terhimpun dalam Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) tetap optimis untuk terus berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan protein hewani dan mencegah serta memberantas penyakit hewan meski jumlah tenaga kesehatan hewan di Indonesia masih belum ideal. Ungkapan demikian disampaikan saat dirinya memberi sambutan HUT Ke-72 PDHI, Jakarta, (11/1/25).

Viva Yoga mendengar jumlah dokter hewan saat ini sebanyak 13.500 orang. Jumlah itu jauh dari kebutuhan di lapangan sehingga diperlukan tambahan sebanyak 50.000 dokter hewan.

“Ini suatu dilema sebab dari ribuan perguruan tinggi hanya ada empat belas perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran hewan (FKH)”, ujar Viva Yoga.

Selain Universitas Udayana, disebut di antara dari empat belas perguruan tinggi yang memiliki FKH adalah Universitas Airlangga, UGM, IPB, Universitas Syiah Kuala, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, Universitas Nusa Cendana, Universitas Padjadjaran, Universitas Mandalika Mataram Nusa Tenggara Barat, Universitas Riau (UNRI), Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Wakil Ketua Umum PAN itu mengakui jumlah dokter hewan sangat kurang sehingga perlu dukungan dari semua pihak agar jumlah ideal yang dibutuhkan bisa tercapai.

“Perjuangan tidak maksimal kalau hanya dilakukan oleh PDHI”, tuturnya.

Sebagai mantan anggota Komisi IV DPR, Viva Yoga mengungkap lintas fraksi di DPR saat ini tengah memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan dan Pelayanan Kedokteran Hewan.

“Sekarang sudah masih prolegnas”, ungkap Viva Yoga.

Dirinya optimis bila RUU itu didukung mayoritas fraksi maka dalam waktu satu tahun, RUU itu sudah bisa menjadi Undang-Undang (UU) Pendidikan dan Pelayanan Kedokteran Hewan.

“Karena ini untuk untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara”, ujar Viva Yoga.

Dalam program makan bergizi gratis menurutnya perlu dukungan semua pihak termasuk dari para dokter hewan. Bangsa ini tidak bisa terus menggantungkan kebutuhan protein hewani dari negara lain.

“Selain berkeinginan untuk mewujudkan swasembada pangan, Kita juga wajib untuk terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan protein hewani secara mandiri”, tegasnya.

Dengan program kerja yang terintegrasi antarkementerian, Viva Yoga optimis bangsa ini mampu mencukupi kebutuhan protein hewani.

“Di sinilah dokter hewan menjadi bagian penting untuk terlibat memenuhi kebutuhan protein hewani guna mendukung makan bergizi gratis”, pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemindahan ASN ke IKN Harus Realistis, Anggota DPR: Tunggu Arahan Presiden

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ali Ahmad, menegaskan pentingnya sikap realistis dalam memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan menyusul tertundanya rencana pemindahan ASN pada tahun 2024.

Menurut Ali, proses pemindahan ASN ke IKN sebaiknya tidak dilakukan secara tergesa-gesa, mengingat potensi risiko yang dapat memengaruhi kehidupan ASN. Ia menekankan perlunya menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

“Harus diakui tidak mudah bagi ASN yang sudah lama tinggal di Jakarta bersama keluarga besarnya, lalu harus tinggal di lingkungan baru, kehidupan sosial dan budaya baru dengan tidak membawa seluruh keluarganya,” kata Ali dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (12/1), dikutip Antara.

Ali mengidentifikasi ada dua risiko utama yang dihadapi ASN saat pindah ke IKN. Pertama, mereka harus menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca, ketersediaan air dan listrik, serta aksesibilitas fasilitas publik seperti pasar dan jalan. Kedua, mereka akan meninggalkan lingkungan yang sudah mapan untuk memulai kehidupan di tempat yang baru.

Dengan begitu, rencana pemindahan ASN ke IKN tidak cukup dengan janji-janji manis, tapi juga harus disertai dengan penguatan mental.

“Lebih baik bila disertai motivasi perjuangan, perjuangan sebagai penghuni ibu kota baru yang kelak akan dicatat dalam sejarah bangsa sebagai warga pelopor Ibu Kota Nusantara,” katanya.

Selain itu, Ali menyebutkan bahwa keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan. Pada tahun 2025, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk IKN hanya sebesar Rp6,3 triliun dari total anggaran Rp400,3 triliun.

Namun, Ali memandang rencana Presiden Prabowo Subianto untuk berkantor di IKN pada tahun 2028 atau 2029 sebagai langkah yang strategis dan visioner, asalkan infrastruktur politik sudah berfungsi optimal.

“Menteri itu pembantu presiden. Jangan sampai kebijakan menteri melampaui keputusan presiden,” kata dia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Raffi Ahmad Tanggapi Teguran atas Insiden Patwal Arogan Mobil RI 36

Penulis
Syifa
-

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, merespons teguran dari Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya terkait perilaku arogan petugas pengawalan mobil berpelat RI 36 terhadap sopir taksi di jalan yang viral di media sosial.

Raffi Ahmad, melalui Instagram Story pada Minggu (12/1), mengonfirmasi bahwa mobil berpelat RI 36 adalah miliknya. “Terima kasih atas arahannya Pak Seskab Mayor Teddy. Siap grak,” tulis Raffi Ahmad di Instagram Story, Minggu (12/1).

Teguran tersebut datang sehari setelah Mayor Teddy buka suara mengenai insiden tersebut. Ia menegaskan telah menegur petugas pengawalan yang bersangkutan dan mengimbau semua pihak untuk lebih berhati-hati dan bijak saat berkendara.

“Sudah, sudah kami tegur dan sudah diingatkan kembali semuanya agar semakin berhati-hati dan bijak saat berkendara,” ujar Mayor Teddy melalui pesan singkat kepada wartawan, Sabtu (11/1).

Raffi Ahmad juga menjelaskan bahwa saat kejadian, ia tidak berada di dalam mobil. Mobil tersebut sedang dalam perjalanan menjemputnya untuk menghadiri agenda rapat selanjutnya.

“Pada saat kejadian, saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berplat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” ujarnya.

Sementara itu, Polda Metro Jaya telah mengidentifikasi petugas pengawalan yang menjadi sorotan, yakni Brigadir BK. Petugas tersebut telah diperiksa dan menerima sanksi berupa teguran agar lebih bersikap humanis saat bertugas.

Insiden ini menjadi perhatian publik, terutama mengenai sikap petugas pengawalan terhadap pengguna jalan lain. Masyarakat diimbau untuk tetap bijak dan saling menghormati saat berkendara demi menciptakan suasana lalu lintas yang aman dan nyaman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harga Emas Antam Stabil, Yuk Intip Update Terbarunya!

Penulis
Syifa
-

Buat kamu yang lagi mantengin harga emas, ada kabar nih! Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia pada Senin tetap di angka Rp1.568.000 per gram. Angka ini stabil selama dua hari beruntun sejak Sabtu (11/1). Nah, kalau kamu punya rencana buat jual emas batangan, harga buyback-nya juga nggak berubah alias tetap di Rp1.414.000 per gram.

Pajak dalam Transaksi Emas

Buat yang belum tahu, setiap transaksi jual beli emas dikenakan potongan pajak, sesuai dengan aturan PMK No. 34/PMK.10/2017. Kalau kamu jual emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, ada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang harus kamu bayar. Besarnya 1,5 persen untuk kamu yang punya NPWP dan 3 persen buat yang belum punya NPWP. Jangan khawatir, PPh 22 ini bakal langsung dipotong dari total nilai buyback.

Harga Emas Terbaru Berdasarkan Pecahan

Penasaran dengan harga emas Antam berdasarkan pecahan? Berikut update-nya yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin (13/1):

  • 0,5 gram: Rp834.000
  • 1 gram: Rp1.568.000
  • 2 gram: Rp3.076.000
  • 3 gram: Rp4.589.000
  • 5 gram: Rp7.615.000
  • 10 gram: Rp15.175.000
  • 25 gram: Rp37.812.000
  • 50 gram: Rp75.545.000
  • 100 gram: Rp151.012.000
  • 250 gram: Rp377.265.000
  • 500 gram: Rp754.320.000
  • 1.000 gram: Rp1.508.600.000

Potongan Pajak saat Membeli Emas

Kalau kamu beli emas, ada juga potongan pajak yang berlaku. Sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen buat kamu yang punya NPWP, dan 0,9 persen buat yang belum punya. Oh ya, setiap pembelian emas batangan bakal disertai dengan bukti potong PPh 22, jadi nggak perlu khawatir, semuanya tercatat dengan jelas.

Nah, dengan informasi ini, semoga bisa jadi pertimbangan kamu yang lagi mau investasi emas. Tetap bijak dalam berinvestasi, ya!

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tandatangani MoU, Indonesia akan Berangkatkan 221 Ribu Jemaah pada Operasional Haji 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Republik Indonesia bersama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menandatangani kesepakatan perhajian (MoU) untuk musim haji 1446 H /2025 M. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah, di Jeddah.

“Alhamdulillah hari ini baru saja kami menandatangani kesepakatan haji dengan pihak Arab Saudi. Ada beberapa hal yang kita sepakati, salah satunya jumlah jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan pada masa operasional haji 1446 H/2025 M sebanyak 221 ribu orang,” ungkap Menag Nasaruddin Umar di Jeddah, Minggu (12/1/2025).

Turut hadir dalam proses penandatanganan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf, Wakil BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah, Konjen RI di Jeddah Yusron B. Ambary, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Muchlis M Hanafi, serta Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.

Menag menerangkan, keberangkatan dan kepulangan 221 ribu jemaah haji akan terbagi pada dua bandara di Arab Saudi. “Sebanyak 110.500 jemaah akan datang melalui Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Aziz di Madinah dan pulang melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah,” kata Menag.

“Sementara, setengahnya lagi, akan datang melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan pulang melalui Bandara Amir Mohammad bin Abdul Aziz Madinah,” sambungnya.

Menag berharap, dengan telah ditandatanganinya MoU ini, maka persiapan penyelenggaraan haji dapat segera difinalisasi. “Saya minta, kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan agar mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk menyukseskan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M ini,” kata Menag.

Indonesia saat ini mendapat kuota petugas sebanyak 2.210 atau 1% dari kuota jemaah. Menag Nasaruddin Umar terus berupaya melobi Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah agar Indonesia bisa mendapatkan tambahan kuota petugas.

“Kita terus mengupayakan untuk mendapatkan tambahan kuota petugas agar jumlahnya lebih memadai untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada jemaah haji Indonesia,” sebutnya.

Dalam salah satu klausul MoU disebutkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah memiliki hak untuk mengurangi atau menaikkan persentase petugas sesuai kebutuhan. Hal itu akan diperbarui setelah selesai tahapan kontrak layanan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

MoU Menag RI dan Menhaj Saudi juga mengatur masalah keamanan. Seluruh jemaah haji diminta mematuhi dan menaati peraturan Kerajaan Arab Saudi termasuk terkait pergerakan saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Jemaah juga diminta tidak melakukan aktivitas propaganda dan mengeraskan suara di tempat umum. Sebaliknya, jemaah diminta untuk menghormati dan menjaga kesucian Dua Tanah Suci.

Aturan lainnya berkenaan penggunaan perangkat fotografi, termasuk telepon genggam, agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Larangan lainnya antara lain: mengibarkan bendera negara tertentu, mempublikasikan slogan-slogan politik dan partai, atau mempolitisasi musim haji.

“Kami juga sudah menyepakati beberapa aturan keamanan yang diterapkan selama pergerakan jemaah haji. Pada prinsipnya, pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi terkait dengan keamanan dan kenyamanan jemaah selama di tanah suci,” ungkap Menag.

Selain menandatangani MoU, kunjungan Menag ke Arab Saudi juga dalam rangka menghadiri Mu’tamar dan Pameran Haji di Jeddah. Menag juga akan bertemu dengan sejumlah pihak di Arab Saudi untuk memastikan kesiapan pelayanan jemaah.

“Fokus kita adalah bagaimana jemaah haji Indonesia bisa mendapat layanan terbaik. Ini akan kita persiapkan sejak awal,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...1,2951,2961,297...4,941Halaman 1,296 dari 4,941