Beranda blog Halaman 130

APBD Perubahan 2026, Pemkot Pekalongan Fokus Tingkatkan Infrastruktur dan Pelayanan Masyarakat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan fokus pada penguatan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pengantar rancangan tersebut disampaikan Wali Kota Pekalongan, H.A. Afzan Arslan Djunaid atau akrab disapa Aaf, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan di Gedung Diklat Kota Pekalongan, Jumat (17/7/2026).

Wali Kota Aaf menjelaskan, perubahan APBD dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan riil masyarakat serta perkembangan kondisi Kota Pekalongan, termasuk penanganan banjir dan rob, peningkatan fasilitas publik, hingga optimalisasi pemanfaatan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

“Ada beberapa perubahan yang sudah kita ajukan ke DPRD Kota Pekalongan untuk kebutuhan di tahun 2026, di antaranya peningkatan fasilitas Pasar Banjarsari, pembangunan irigasi, serta penyesuaian program berdasarkan DED, DAK, dan kondisi Kota Pekalongan saat ini,”ucapnya.

Ia menjelaskan, setelah mendapat persetujuan DPRD, diharapkan seluruh program ini bisa segera dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat dan menjawab berbagai kebutuhan, termasuk hasil evaluasi penanganan banjir.

Lanjutnya, penyusunan Perubahan KUA-PPAS 2026 merupakan kelanjutan dari tahapan perencanaan pembangunan yang mengacu pada Perubahan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk menyesuaikan program prioritas pemerintah pusat sekaligus mengakomodasi kebutuhan daerah yang bersifat mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah direncanakan meningkat menjadi Rp873,43 miliar atau naik 4,20 persen dibanding APBD murni 2026. Kenaikan ini berasal dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pendapatan transfer, khususnya Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp971,83 miliar atau naik 13,90 persen.

“Tambahan anggaran akan difokuskan untuk pembangunan dan perbaikan jalan serta drainase, penguatan infrastruktur pengendali banjir dan rob, pengelolaan sampah, penambahan sarana prasarana Pasar Banjarsari, perluasan cakupan UHC Jamkesda, ketahanan pangan, pengadaan mobil pemadam kebakaran, rehabilitasi gedung perkantoran, serta pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah,”bebernya.

Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menyampaikan bahwa DPRD akan segera melakukan pembahasan terhadap rancangan perubahan tersebut dengan mengevaluasi capaian program dan realisasi pendapatan selama semester pertama tahun anggaran.

“Kita berharap program yang belum optimal bisa segera dievaluasi. Jika nantinya terdapat realisasi pendapatan yang lebih baik, maka anggaran dapat dialokasikan untuk kegiatan yang sebelumnya belum dapat dianggarkan karena keterbatasan fiskal,”ungkapnya.

Azmi juga mengapresiasi penyampaian KUA-PPAS oleh Wali Kota yang dilakukan tepat waktu. Pihaknya berharap pembahasan bersama ini bisa berjalan lancar dan hasilnya benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Pekalongan.

“Melalui perubahan APBD Tahun 2026 ini, kami berkomitmen menghadirkan kebijakan anggaran yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,”tukasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Riau Gelar Operasi Pasar Murah di Kampar, Pekanbaru, dan Dumai, Cek Jadwal Lengkapnya

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Riau bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah terus mengupayakan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat.

Salah satunya melalui kegiatan operasi pasar murah yang digelar setiap hari dan digilir di kabupaten kota.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Provinsi Riau Tetty Nurdianti menyebutkan pada pekan ini, operasi pasar murah Pemprov Riau akan digelar di tiga daerah.

“Pekan ini akan ada 5 kali operasi pasar murah, mulai Senin hingga Jumat dan tersebar pada 3 daerah, yaitu Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru dan Dumai,” kata Tetty, Senin (20/7/2026).

Disebutkannya, pada pagi ini, operasi pasar murah diawali di Kabupaten Kampar. Tepatnya di halaman Kantor Lurah Bangkinang.

“Pada Selasa, 21 Juli digelar di halaman Kantor Plaza Citra, Jalan Pepaya, dan Rabu, 22 Juli di halaman Kantor Lurah Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru,” katanya.

Setelahnya pada Kamis, 23 Juli akan digelar di Bukit Kapur, Kota Dumai dan terakhir pada Jumat, 24 Juli di halaman Kantor Lurah Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Tetty menyebutkan dengan adanya operasi pasar murah ini, pihaknya ingin memastikan ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga.

“Dengan adanya operasi pasar murah ini, kami ingin menjaga dan memastikan ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi dan kestabilan harga di masyarakat dalam memenuhi kebutuhan,” kata Tetty.

Dijabarkannya, untuk harga bahan pokok yang tersedia di operasi pasar murah, diantaranya beras SPHP Rp60rb per 5 kilogram, beras anak daro dan beras sokan Rp165rb per 10 kg, beras sokan dan beras anak daro Rp83rb per 5kg.

“Untuk gula pasir dibandrol dengan harga Rp18rb per kg, minyak goreng kemasan minyakita Rp15.500 per bungkus,” katanya.

Kemudian, untuk garam krista Rp2rb per 200gram, garam nusantara Rp2rb per 250 gram dan telur Rp49 ribu per papan.

Bagi masyarakat yang ingin berbelanja pada kegiatan Operasi Pasar Murah, diharapkan dapat mengantre dengan tertib dan datang pada waktu yang telah ditentukan.

“Kita harapkan masyarakat dapat mengantre dengan tertib. Dan kami mengimbau agar membawa kantong belanja dari rumah, guna mengurangi penggunaan kantong plastik,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Vaksin Bio-TCV Resmi Diluncurkan, BPOM Percepat Akses Vaksin Tifoid Lokal untuk Masyarakat

Penulis
Reta
-

BPOM menegaskan komitmennya dalam melindungi masyarakat dan memperkuat ketahanan kesehatan nasional melalui pengawalan ketat terhadap inovasi lokal. Langkah konkret ini dibuktikan lewat dukungan penuh terhadap peluncuran Vaksin Bio-TCV, vaksin tifoid konjugat pertama produksi dalam negeri, dalam gelaran Medical Expo (Med-Expo) FKUI 2026 di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2026). Kehadiran vaksin hasil kolaborasi PT Bio Farma Persero dan FKUI ini menjadi jawaban strategis di tengah tingginya beban kasus demam tifoid sekaligus upaya memutus ketergantungan impor bahan baku obat dan vaksin yang saat ini masih mencapai 94%.

Tingginya angka ketergantungan impor dinilai menjadi risiko besar bagi pertahanan kesehatan nasional saat terjadi krisis global. Kepala BPOM Taruna Ikrar menekankan bahwa kemandirian obat dan vaksin mutlak diperlukan untuk menjamin keselamatan rakyat. Sebagai wujud nyata perlindungan terhadap masyarakat agar segera mendapatkan akses proteksi, BPOM memproses registrasi produk ini melalui jalur khusus obat pengembangan baru dengan target lini masa 100 hari kerja. Penilaian Vaksin Bio-TCV dilakukan secara komprehensif terhadap seluruh aspek mutu, keamanan, dan khasiat sebelum memberikan persetujuan nomor izin edar (NIE) pada 2023. Hingga saat ini, BPOM telah menyetujui 3 produk vaksin tifoid yaitu Vivaxim, Typhim Vi, dan Bio-TCV.

“Ketergantungan impor bahan baku obat yang mencapai 94% sangat mengganggu benak saya. Kemandirian obat dan vaksin adalah pilar utama ketahanan nasional. Kita belajar dari pandemi COVID-19. Ketika pasokan global terhambat, rakyat yang menanggung risikonya. Oleh karena itu, kehadiran produk lokal hari ini adalah langkah luar biasa untuk memutus ketergantungan tersebut,” ujar Taruna Ikrar dalam sambutannya.

Perlindungan BPOM berjalan menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui pengawasan pre-market dan post-market. BPOM mengawal pelaksanaan uji klinik yang seluruhnya dilakukan di Indonesia atas kerja sama Bio Farma dan FKUI. BPOM secara aktif memastikan pemenuhan standar cara pembuatan obat yang baik (CPOB) terkini di fasilitas produksi, memantau keandalan rantai dingin (cold chain) dalam sistem distribusi, hingga menjalankan farmakovigilans.

Berdasarkan data e-was.pom.go.id periode Januari 2025–Juli 2026, Vaksin tifoid ini telah diproduksi sebanyak 2 bets (84.719 vial). Sementara data Bio Farma per 13 Juli 2026 mencatat total produksi setara 208.235 dosis, dengan 30.875 dosis di antaranya telah didistribusikan. Guna memastikan konsistensi mutu di lapangan, unit pelaksana teknis (UPT) BPOM pada tahun 2026 juga telah melakukan sampling produk untuk diuji kembali di laboratorium Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN).

Langkah preventif melalui vaksinasi ini juga menjadi solusi hulu yang penting dalam ekosistem One Health untuk menekan ancaman resistansi antimikroba. Data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons dari Kementerian Kesehatan mencatat bahwa sepanjang tahun 2025, kasus suspek tifoid menembus 914.000 kasus dan hingga minggu ke-16 tahun 2026 telah mencapai 266.869 kasus. Angka tersebut menempatkan tifoid dalam 5 besar penyakit tertinggi dalam Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).

Tingginya kasus infeksi bakteri Salmonella typhi ini memicu masifnya penggunaan antibiotik di masyarakat. Kehadiran vaksin tifoid ini efektif mencegah penyakit demam tifoid akibat infeksi Salmonella typhi sejak awal, sehingga melindungi masyarakat dari risiko bakteri yang kebal obat.

Ketua Panitia Med-Expo FKUI 2026 Mohammad Kurniawan menyatakan bahwa sinergi kokoh lintas sektor diperlukan agar hasil riset anak bangsa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Indonesia menghadapi tantangan kesehatan yang kompleks, mulai dari beban ganda penyakit hingga tuntutan resiliensi vaksin. Tidak ada satu sektor pun yang bisa bergerak sendiri; kita butuh sinergi antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat. Peluncuran One Health Indonesia Ecosystem dan Vaksin Bio-TCV hari ini adalah bukti nyata keberhasilan kolaborasi tersebut,” ujar Mohammad Kurniawan.

Secara medis, data uji klinik vaksin tifoid ini membuktikan efikasi dan keamanan yang sangat baik dengan standar mutu internasional. Hampir 100% subjek (dewasa, anak, dan bayi) mengalami kenaikan antibodi signifikan hingga 4 kali lipat dari baseline dengan persistensi yang baik hingga satu tahun pascavaksinasi. Efek samping yang timbul hanya bersifat ringan hingga sedang, seperti nyeri di tempat suntikan, demam, dan nyeri otot. Vaksin ini disetujui untuk imunisasi aktif mulai dari bayi usia 6 bulan ke atas hingga dewasa dengan dosis tunggal 0,5 mL melalui injeksi intramuskular. Proteksi optimal yang tercapai 3–4 minggu pascaimunisasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan optimal bagi kelompok balita yang selama ini belum terproteksi maksimal oleh vaksin tifoid jenis lain.

Perlindungan berlapis bagi masyarakat Indonesia kian optimal, seiring diakuinya BPOM sebagai WHO-Listed Authority (WLA) dengan tingkat kematangan tertinggi (maturity level 4). Status global ini menyejajarkan BPOM dengan 10 regulator terbaik dunia, seperti Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat dan European Medicines Agency (EMA), yang menjamin bahwa setiap produk yang diloloskan BPOM memiliki keamanan tertinggi setara standar internasional. Status tersebut sekaligus membuka jalan bagi vaksin lokal untuk meraih WHO Prequalification agar dapat menembus pasar global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Arahan Presiden Prabowo, BGN Perkuat Tata Kelola Makan Bergizi Gratis

Penulis
Reta
-

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji berbagai alternatif pelaksanaan MBG, dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya memperkuat efektivitas penyelenggaraan program di lapangan.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, mengatakan bahwa kajian ini merupakan bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan tata kelola Program MBG yang saat ini dilakukan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

“Berbagai skema terus kami kaji agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin efektif, efisien, dan mampu menjangkau penerima manfaat dengan tetap mengutamakan standar keamanan pangan, kualitas gizi, serta tata kelola yang baik,” ujar Agustina Arumsari usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Rabu (15/7).

Menanggapi pertanyaan wartawan tentang pelibatan kantin sekolah, Agustina mengatakan bahwa pelibatan kantin sekolah masih berada pada tahap kajian bersama alternatif lain, yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Kajian itu mencakup berbagai aspek, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, kapasitas pengelolaan, standar higiene dan sanitasi, hingga mekanisme pengawasan agar pelaksanaannya tetap memenuhi ketentuan yang berlaku.

BGN menegaskan bahwa setiap pengembangan skema pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, berbasis hasil kajian, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian. Seluruh keputusan nantinya akan mempertimbangkan efektivitas program sekaligus kepentingan terbaik bagi peserta didik sebagai penerima manfaat.

Melalui proses evaluasi yang komprehensif dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, BGN berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berkembang menjadi program yang adaptif, berkualitas, dan mampu mendukung peningkatan status gizi generasi muda Indonesia secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

118.432 Peserta Ikuti Seleksi PPPK Sekolah Rakyat Kemensos, BKN Gunakan Sistem CAT

Penulis
Reta
-

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan pelaksanaan Seleksi Kompetensi berbasis Computer Assisted Test calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bagi Tenaga Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat Kementerian Sosial berjalan lancar, transparan, dan akuntabel. Seleksi yang berlangsung mulai tanggal 17 s.d 31 Juli 2026 diselenggarakan di 42 titik lokasi, yang terdiri atas 35 titik lokasi BKN serta 7 lokasi mandiri instansi. Tercatat tahap seleksi kompetensi ini akan diikuti oleh 118.432 peserta dari seluruh Indonesia.

Sebagai instansi yang mengemban mandat penyelenggaraan seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN), BKN menyiapkan seluruh aspek teknis pelaksanaan, mulai dari kesiapan infrastruktur teknologi, sarana dan prasarana ujian, sistem pengamanan, hingga dukungan sumber daya manusia di setiap titik lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan seleksi berlangsung sesuai prinsip sistem merit, sehingga setiap peserta memperoleh kesempatan yang sama untuk bersaing berdasarkan kompetensi yang dimiliki.

Dengan dimulainya pelaksanaan ujian, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen, Yani Rosyani, mengatakan bahwa BKN memastikan prosesnya di lapangan tetap menjaga integritas, profesionalisme, dan sportivitas selama seluruh rangkaian seleksi berlangsung. “Seleksi kompetensi dilakukan dengan CAT BKN, sistem seleksi yang telah menjadi standar nasional dalam rekrutmen ASN. Melalui sistem ini, proses penilaian dilakukan secara transparan dan akuntabel, menjamin objektivitas hasil, serta memberikan kepastian bahwa seluruh peserta dinilai dengan standar yang sama,” ungkapnya dalam pembukaan hari pertama seleksi, Jumat (17/07/2026) di Kantor Pusat BKN, Jakarta.

Selain menghadirkan proses seleksi yang objektif, BKN juga mengedepankan prinsip keterbukaan melalui penyelenggaraan live score CAT sehingga hasil yang diperoleh peserta dapat dipantau secara langsung. Transparansi ini menjadi salah satu wujud komitmen BKN dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen ASN sekaligus memastikan setiap tahapan dapat diawasi secara terbuka.

Dengan dukungan 35 titik lokasi BKN yang tersebar di kantor pusat, kantor regional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta 7 lokasi mandiri instansi, pelaksanaan seleksi dapat menjangkau peserta dari berbagai wilayah Indonesia secara efektif. Ini merupakan bagian dari upaya BKN menghadirkan layanan seleksi yang mudah diakses sekaligus menjaga kualitas penyelenggaraan secara nasional.

Dalam penyelenggaraan seleksi ini, BKN tidak hanya memastikan proses rekrutmen berjalan sesuai prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi, tetapi juga mendukung Kementerian Sosial dalam memperoleh tenaga guru dan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kunjungi WAIC 2026, Airlangga Dorong Transfer Teknologi AI dan Robotika ke Indonesia

Penulis
Reta
-

Di sela acara kegiatan deklarasi pendirian Organisasi Kerja Sama Kecerdasan Artifisial Dunia (World Artificial Intelligence Cooperation Organization/ WAICO) di Shanghai, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan benchmarking dan serangkaian pertemuan dengan beberapa perusahaan teknologi terkemuka di tengah acara pameran World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026 di Shanghai, Tiongkok.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Menko Airlangga turut didampingi Duta Besar RI untuk RRT dan Mongolia Djauhari Oratmangun, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, dan Konsul Jenderal RI Shanghai Berlianto Situngkir. Delegasi Indonesia meninjau dan berdiskusi secara langsung tentang perkembangan teknologi paling mutakhir dari beberapa perusahaan teknologi Tiongkok, seperti Unitree Robotics, Deep Robotics, dan CICT-FiberHome.

Menko Airlangga menegaskan bahwa langkah ini merupakan keberlanjutan dari peta jalan yang telah dibangun sejak tahun 2018, saat Pemerintah meluncurkan inisiatif “Making Indonesia 4.0” yang menempatkan teknologi digital dan robotika sebagai fondasi industri masa depan. Kini, Indonesia harus mampu menguasai teknologi tersebut dengan mengintegrasikannya bersama kecerdasan buatan (AI). Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk secara konsisten membangkitkan kemandirian teknologi maju. Dengan kekuatan SDM yang dimiliki dan dukungan pemerintah terhadap sektor digital, Indonesia optimis menjadi negara yang disegani di kancah global pada tahun-tahun mendatang.

Saat meninjau stand Unitree Robotics, Menko Airlangga menyaksikan demonstrasi kemampuan robot humanoid dan quadruped yang telah digunakan secara komersial untuk inspeksi industri, patroli gardu listrik, hingga riset AI di berbagai universitas dunia. Untuk diketahui, Unitree telah mengirimkan lebih dari 50.000 unit robot quadruped secara global dan menguasai sekitar 70% pangsa pasar dunia.

Menyoroti potensi besar penerapan inovasi tersebut, robotika cerdas dapat menjadi solusi nyata untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keselamatan kerja di lingkungan berbahaya, seperti sektor pertambangan, minyak dan gas, serta ketenagalistrikan nasional. Oleh karena itu, perlu terus didorong perwujudan transfer teknologi dan potensi perakitan serta supply chain di Indonesia agar sejalan dengan program hilirisasi dan pengembangan sumber daya manusia.

Menko Airlangga juga mengunjungi Deep Robotics, perusahaan teknologi yang memiliki spesialisasi dalam robot quadruped untuk inspeksi industri, tanggap darurat, dan operasi berisiko tinggi. Delegasi menilai adanya kesesuaian teknologi ini dengan kebutuhan Indonesia, baik untuk operasional sektor energi dan pertambangan maupun untuk memperkuat kapasitas tanggap bencana nasional.

Teknologi Deep Robotics dapat menjadi terobosan penting dalam mendukung operasi di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Di samping itu, inovasi ini turut membuka peluang kemitraan sistem integrasi dengan perusahaan lokal sebagai bagian dari upaya kolektif membangun kemandirian dan daya saing industri nasional.

Kunjungan diakhiri dengan peninjauan ke CICT (China Information and Communication Technologies Group) dan anak usahanya, FiberHome. Sebagai BUMN Tiongkok berskala global di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, CICT-FiberHome telah memiliki rekam jejak panjang di Indonesia, khususnya dalam penyediaan perangkat telekomunikasi dan jaringan serat optik.  Ke depan, terbuka ruang kolaborasi investasi yang lebih luas di Indonesia guna mengembangkan pusat data maupun infrastruktur komunikasi generasi berikutnya.

Sejalan dengan semangat dan komitmen Indonesia untuk menjadi WAICO Founding State, kunjungan dan pertemuan dengan berbagai perusahaan teknologi terkemuka di Tiongkok ini menjadi salah satu langkah konkret merealisasikan komitmen tersebut, melalui kemitraan investasi dan transfer teknologi untuk mengembangkan industri di Indonesia dan mendorong perekonomian nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Gelar Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami di Pacitan, Warga Dilatih Respons Cepat Hadapi Bencana

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempabumi dan tsunami melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG) Tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempabumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut diselenggarakan di Ruang Pertemuan Kantor Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Kegiatan dibuka oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, yang hadir didampingi Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riama, Direktur Perubahan Iklim BMKG A. Fachri Radjab, Kepala Balai Besar MKG Wilayah III Cahyo Nugroho, serta para Kepala UPT BMKG se-Jawa Timur.

Turut hadir Anggota Komisi V DPR RI Ali Mufthi, Wakil Bupati Pacitan Gagarin beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Pacitan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan Erwin Andri Atmoko, unsur relawan kebencanaan, Kepala Desa Sidomulyo beserta perangkat desa, tokoh agama, komunitas masyarakat, serta peserta Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami.

Dalam sambutannya, Faisal menegaskan bahwa Kabupaten Pacitan merupakan wilayah yang memiliki potensi gempabumi dan tsunami. Kondisi tersebut menjadikan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai langkah penting untuk mengurangi risiko bencana.

“SLG adalah upaya BMKG untuk memastikan BPBD dan masyarakat di wilayah rawan gempa dan tsunami agar peduli dan siap merespons tanda-tanda bahaya alam, serta peringatan dini resmi dari BMKG. Hal ini sejalan dengan inisiatif global Early Warning, Early Action dan Early Warnings for All,” ujar Faisal.

Menurutnya, SLG menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk memahami potensi gempabumi dan tsunami di wilayah masing-masing, sekaligus wadah untuk berlatih menyiapkan langkah-langkah penyelamatan diri saat menghadapi bencana.

“Gempabumi dan tsunami belum dapat diprediksi kejadiannya, tetapi kesiapsiagaan bisa kita bangun dan latih sejak dini, sembari terus berdoa agar kita terhindar dari bencana. Harapan saya nanti para peserta agar aktif bertanya dan berdiskusi, memanfaatkan kesempatan ini untuk merawat mitigasi gempabumi dan tsunami. Wajib bagi seluruh peserta untuk meneruskan pengetahuan penyelamatan yang telah didapat kepada keluarga dan teman-teman,” katanya.

Lebih lanjut, Faisal juga mengapresiasi berbagai upaya mitigasi yang telah dilakukan di Kabupaten Pacitan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Sidomulyo dan masyarakat yang telah meraih predikat Desa Tangguh Bencana Tsunami Tingkat Utama dari BNPB pada tahun 2024.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat masyarakat dalam membangun budaya kesiapsiagaan.

“Yang terpenting adalah memastikan keberlanjutannya, agar upaya-upaya kesiapsiagaan yang telah terbangun ini dapat terus dijaga. BMKG menilai Desa Sidomulyo telah memiliki kapasitas yang kuat untuk dapat segera diusulkan sebagai Tsunami Ready Community yang diakui UNESCO. Saat ini Indonesia memiliki 29 Tsunami Ready Community, dan harapannya Desa Sidomulyo dapat menggenapi angkanya menjadi 30 desa,” ujarnya.

Faisal juga memberikan apresiasi kepada Stasiun Geofisika Nganjuk dan Pusat Gempa Regional (PGR) Yogyakarta yang secara konsisten membangun sinergi dengan pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan literasi kebencanaan masyarakat.

“Hal ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah yang terus menjadi prioritas BMKG dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempabumi dan tsunami,” katanya.

Sementara itu, Kepala Stasiun Geofisika Nganjuk Iwan Setiawan menjelaskan bahwa penyelenggaraan SLG bertujuan memastikan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Kegiatan tersebut juga bertujuan memperkuat koordinasi antara BMKG dan pemerintah daerah dalam penyebarluasan informasi gempabumi, serta mengoptimalkan peran BPBD sebagai simpul utama penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat.

“Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman mengenai informasi gempabumi oleh BPBD dan para pihak terkait di daerah rawan bencana, serta mampu menentukan tindak lanjut setelah mendapatkan informasi tersebut,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan bahwa peserta mendapatkan materi mengenai potensi sumber gempabumi dan tsunami, sistem informasi gempabumi BMKG, sistem peringatan dini tsunami, serta kesiapsiagaan menghadapi gempabumi melalui paparan, diskusi, tanya jawab, dan simulasi tabletop exercise.

Kegiatan ini diikuti oleh 53 peserta yang berasal dari unsur masyarakat, TNI, Polri, perangkat daerah, Forkopimda, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), tenaga kesehatan, tenaga pendidik, serta media.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Ali Mufthi menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan SLG di Pacitan. Menurutnya, posisi geografis Pacitan yang berada di kawasan rawan gempa menjadikan edukasi dan pelatihan kebencanaan sebagai kebutuhan yang sangat penting.

“Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi merupakan komitmen bersama untuk memastikan masyarakat memiliki pengetahuan dan respons yang tepat saat bencana datang,” ujarnya.

Melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami, BMKG terus mendorong penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam memahami risiko bencana, merespons peringatan dini secara tepat, serta membangun budaya kesiapsiagaan yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi ancaman gempabumi dan tsunami menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Konflik Timur Tengah Mereda, Harga Minyak Indonesia Turun Lebih dari US$22 per Barel

Penulis
Reta
-

Gejolak di Timur Tengah yang sempat membuat pasar minyak dunia bergejolak perlahan mereda. Ketika jalur distribusi mulai kembali pulih dan pasokan global berangsur stabil, harga minyak mentah Indonesia ikut bergerak turun. Pemerintah menetapkan rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Juni 2026 sebesar US$83,45 per barel, turun dibandingkan ICP Mei 2026 yang berada pada level US$106,56 per barel.

Penetapan ICP Juni tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 282.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Juni 2026.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman mengatakan, perkembangan geopolitik di Timur Tengah menjadi faktor utama yang menekan harga ICP selama Juni 2026.

“Angka ini mengalami penurunan signifikan sebesar US$22,50 per barel dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level US$106,56 per barel. Penurunan ini secara umum dipengaruhi oleh tensi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang cenderung mereda sepanjang bulan Juni,” kata Laode dalam keterangannya di Kantor Ditjen Migas, Gedung Ibnu Soetowo, Jakarta, (15/7).

Selain meredanya ketegangan di Timur Tengah, gencatan senjata dan kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz secara bertahap turut memengaruhi pasar. Pembukaan jalur tersebut memperlancar pasokan minyak dunia dan menekan harga di pasar internasional.

Harga minyak turut dipengaruhi faktor fundamental pasar. International Energy Agency (IEA) memproyeksikan permintaan minyak dunia tumbuh 1,1 juta barel per hari (bph), sementara OPEC+ kembali meningkatkan produksi.

Rusia berencana meningkatkan pasokan minyak untuk memenuhi target OPEC+ 2026. Kenaikan pasokan dan perlambatan permintaan menekan harga minyak dunia.

Secara rinci, perkembangan rata-rata harga minyak mentah utama pada Juni 2026 dibandingkan Mei 2026 adalah sebagai berikut:

 

  • ICP minyak mentah Indonesia turun US$23,11 per barel, dari US$106,56 menjadi US$83,45 per barel.
  • Brent di ICE turun US$18,73 per barel, dari US$103,71 menjadi US$84,98 per barel.
  • WTI di Nymex turun US$16,11 per barel, dari US$98,51 menjadi US$82,41 per barel.
  • Dated Brent turun US$21,42 per barel, dari US$107,55 menjadi US$86,13 per barel.
  • Basket OPEC turun US$23,52 per barel, dari US$114,55 menjadi US$91,03 per barel berdasarkan data hingga 28 Juni 2026.

Untuk Juli 2026, pemerintah memproyeksikan ICP berada pada kisaran US$67 hingga US$71 per barel. Realisasi harga akan bergantung pada perkembangan pasar dan situasi geopolitik global.

Risiko yang masih perlu diperhatikan antara lain kemungkinan eskalasi serangan baru yang dapat mengganggu produksi minyak. Di sisi lain, peningkatan pasokan dari Timur Tengah setelah pembukaan Selat Hormuz berpotensi kembali menekan harga.

“Pemerintah terus memantau perkembangan pasar minyak internasional secara berkala guna memastikan kestabilan harga dan ketahanan energi nasional tetap terjaga dengan baik. Kami memastikan formula ICP tetap transparan mencerminkan dinamika pasar internasional agar tetap akuntabel bagi keuangan negara dan kegiatan usaha hulu migas,” ujar Laode.

Pemerintah akan menjadikan perkembangan pasokan, permintaan, serta kondisi geopolitik sebagai dasar pemantauan ICP pada periode berikutnya. Perubahan ketiga faktor tersebut akan menentukan arah harga minyak mentah Indonesia sepanjang Juli 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhaj Umumkan Waiting List Haji 2027, Jemaah Diminta Segera Bangun Komunikasi dengan Petugas

Penulis
Reta
-

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) telah mengumumkan daftar jemaah haji yang masuk dalam daftar tunggu (waiting list) dan akan berangkat pada musim haji 1448 H/2027 M. Daftar tersebut sedang dalam tahap verifikasi di tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka mempercepat sekaligus mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang lebih tertib dan berkualitas.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat memberikan arahan dalam agenda Pembinaan dan Pengarahan Persiapan Operasional Haji 1448 H/2027 M Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur.

“Ini jemaah sudah kita umumkan. Sudah diumumkan semua, Bu. Yang waiting list yang akan berangkat 2027 kita umumkan,” ujar Wamenhaj dalam sambutannya di Asrama Haji Kelas I Surabaya, Senin (20/7/2026).

Menurut Wamenhaj, pengumuman daftar nama jemaah haji tahun 2027 sengaja dilakukan jauh-jauh hari agar memberikan ruang waktu yang cukup panjang, baik bagi jemaah maupun tim internal Kementerian Haji dan Umrah, demi mempersiapkan segala aspek secara matang, tertib, dan tanpa tergesa-gesa.

Wamenhaj juga menginstruksikan dengan tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenhaj, mulai dari tingkat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), petugas haji, hingga seluruh pihak yang terlibat dalam pengurusan haji untuk membangun kedekatan (engagement) yang kuat dan komunikasi yang intens dengan jemaah haji sejak dini.

“Pertama yang harus dipersiapkan itu adalah Bapak dan Ibu semuanya itu harus punya engagement yang kuat dengan jemaah. Itu yang ingin kita bangun. Mulai dari ASN, Kakanwil, nanti petugas haji, semua yang mengurus haji itu harus punya engagement yang kuat dengan jemaah,” tegasnya.

Wamenhaj menambahkan bahwa dalam istilah agama, kedekatan ini disebut sebagai ta’liful qulub (tautan hati) atau secara sederhana merupakan jalinan silaturahim yang melahirkan ikatan hati yang mendalam antara petugas dan jemaah haji.

Wamenhaj pun mengingatkan bahwa Kemenhaj bukan sekadar bertindak sebagai agensi perjalanan (travel agent) atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang sekadar mengumpulkan orang lalu memberangkatkannya. Kemenhaj adalah institusi negara yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto yang mengemban amanah besar untuk membina, mengawal, dan memastikan transformasi nilai-nilai mulia terjadi selama proses ibadah haji berlangsung.

“Bukan sekadar terkait dengan penyelenggaraannya saja, tapi dia harus punya transformasi nilai. Nilai kebangsaan, nilai moral, nilai peradaban, nilai keadaban, yang kemudian kita rumuskan melalui ‘Tri Sukses’ itu: Sukses Ritual, Sukses Ekonomi, dan Sukses Peradaban dan Keadaban,” urai Wamenhaj.

Mengakhiri arahannya, Wamenhaj kembali mengingatkan jajaran Kanwil Kemenhaj Jatim untuk segera mengimplementasikan koordinasi di lapangan tanpa menunda-nunda waktu.

“Segera, Pak. Dekati dan mulai bangun komunikasi dengan jemaah,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rudy Susmanto Siapkan Roadmap Pasar Karbon Sebagai Strategi Ekonomi Hijau Kabupaten Bogor

Penulis
Lucky PR
-

Bupati Bogor, Rudy Susmanto mulai menyiapkan roadmap pengembangan pasar karbon sebagai bagian dari strategi ekonomi hijau daerah. Langkah tersebut dibahas dalam rapat bersama PT TUV Rheinland Indonesia, Senin (20/7).

Dalam rapat tersebut, PT TUV Rheinland Indonesia memaparkan mekanisme perdagangan karbon nasional melalui IDX Carbon dan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Kabupaten Bogor dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan Community Based Tree Planting Carbon Program, yaitu program penanaman pohon berbasis masyarakat yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dari penyerapan emisi karbon.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengungkapkan bahwa Pemkab Bogor telah menjalankan program penanaman pohon secara masif dan terstruktur dengan jumlah pohon yang telah ditanam mencapai sekitar 45 ribu pohon.

“Fokus kami membangun sistem penanaman yang terdata dan berkelanjutan. Potensi perdagangan karbon melalui IDX Carbon merupakan nilai tambah yang bisa dikembangkan di masa mendatang,” ungkap Rudy.

Rudy menegaskan bahwa program penghijauan yang selama ini berjalan tidak hanya diarahkan untuk menjaga lingkungan, tetapi juga dipersiapkan agar memiliki nilai ekonomi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Untuk itu, ia meminta seluruh perangkat daerah terkait bersama PT TUV Rheinland Indonesia segera menyusun kajian lahan, inventarisasi vegetasi, serta roadmap pengembangan pasar karbon Kabupaten Bogor.

Menurut Rudy, penyusunan roadmap tersebut penting agar Kabupaten Bogor memiliki arah yang jelas dalam pengembangan ekonomi hijau, mulai dari pengukuran emisi, penyerapan karbon, proses registrasi, hingga peluang perdagangan karbon di bursa nasional.

“Dengan roadmap yang jelas, kita ingin program penghijauan di Kabupaten Bogor memiliki manfaat lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi baru berbasis karbon yang dapat dikelola secara berkelanjutan,” tandas Rudy.

Mukhsin Safiq dari PT TUV Rheinland Indonesia, menyatakan pihaknya siap mendukung Pemkab Bogor dalam pengukuran emisi serta penyusunan program pasar karbon yang terukur dan sesuai standar.

“Integrasi data vegetasi, lahan, dan sistem registrasi karbon menjadi kunci agar program penyerapan karbon daerah dapat diakui dalam skema perdagangan karbon nasional,” tandasnya.

Dengan langkah ini, Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah yang mulai mempersiapkan diri untuk memanfaatkan potensi pasar karbon sebagai instrumen pembiayaan hijau dan penguatan pembangunan rendah emisi di tingkat daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...129130131...4,862Halaman 130 dari 4,862