Beranda blog Halaman 1466

Polri Dalami Keterlibatan Eks Menkominfo dalam Skandal Judi Online

Penulis
Syifa
-

Polisi terus menyelidiki dugaan keterlibatan seorang mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam kasus judi online (judol) yang menyeret pegawai kementerian tersebut. Kasus ini mencuat setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengungkapkan bahwa proses penyidikan masih berlangsung. Sandi tak menjelaskan detail periode jabatan menteri yang tengah diselidiki, namun menegaskan bahwa setiap pihak yang berpotensi terlibat sedang diperiksa.

“Sementara ini masih didalami oleh penyidik. Bahannya masih dikumpulkan. Yang terlibat masih diperiksa. Nanti setelah ada hasil yang signifikan, akan kita sampaikan kepada teman-teman,” ujar Sandi, Selasa (5/11/2024).

Penyidik juga tengah menelusuri aset dan aliran dana yang terkait dengan pegawai Komdigi yang diduga terlibat dalam aktivitas judol ini. Langkah ini, menurut Sandi, adalah bagian dari komitmen Kapolri untuk memerangi praktik ilegal tersebut sesuai arahan Presiden.

“Jadi kita lagi kumpulkan siapa yang terlibat, siapa yang bisa menjadi saksi, bagaimana penelusuran asetnya, dan semua hal yang terkait. Yang jelas bahwa Bapak Kapolri sangat serius untuk menindaklanjuti apa yang sudah menjadi program Bapak Presiden. Sehingga semua bisa kita tuntaskan bersama,” paparnya.

Pemerintah, melalui kepolisian, terus menunjukkan keseriusannya dalam memberantas judi online, yang dianggap meresahkan masyarakat dan memberikan dampak negatif di berbagai aspek.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BIG – Bapanas Kolaborasi Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Informasi Geospasial atau BIG mendukung ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan Informasi Geospasial (IG) yang lebih optimal. Hal itu disampaikan Kepala BIG, Muh Aris Marfai dalam audiensi dengan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, beserta jajarannya di Kantor Bapanas, Jakarta, pada Senin 4 November 2024.

“Kami datang ke Bapanas berdasarkan arahan dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, untuk memastikan bahwa data geospasial yang kami kelola dapat memberikan kontribusi dalam mendukung program ketahanan pangan yang sudah dijalankan oleh Bapanas,” ujar Aris.

Aris mengungkapkan bahwa dalam upaya mendukung pemerintah mencapai swasembada pangan, BIG mengajak Bapanas untuk berpartisipasi aktif melalui simpul jaringan atau unit pengelola IG yang akan memudahkan pengelolaan dan pemanfaatan data spasial.

“Setelah data tersedia, dan dapat diolah menjadi format spasial, kami berharap bisa berbagi informasi ini dengan lembaga lain agar lebih banyak pihak yang bisa memanfaatkan data tersebut,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Aris juga menyampaikan pentingnya pembaruan citra udara yang akurat untuk memetakan kondisi lahan pertanian di Indonesia. Menurutnya, pemetaan ini akan sangat berguna untuk mengidentifikasi lokasi lahan yang masih produktif, serta lahan yang telah mengalami konversi. Langkah ini diyakini dapat mendukung pencapaian target swasembada pangan dalam waktu singkat, sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Untuk mewujudkan swasembada pangan, salah satu kunci utamanya adalah koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, dan kami siap menjadi mitra dalam proses ini,” tegas Aris.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, juga menyampaikan respons positif atas kolaborasi yang diusulkan oleh BIG. Arief mengungkapkan kesiapan Bapanas untuk memanfaatkan data geospasial yang akan disediakan oleh BIG, terutama dalam menyusun informasi yang lebih akurat terkait kerentanan pangan, ketersediaan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta dinamika harga pangan.

“Kami di Bapanas memiliki Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), yang tentunya dapat mengintegrasikan data spasial untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi ketahanan pangan di seluruh Indonesia,” jelas Arief.

Sebagai pelengkap, Aris juga mendorong Bapanas untuk mengadakan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di lingkungan Bapanas pada pengadaan ASN berikutnya. Diharapkan dengan adanya jabatan fungsional tersebut bisa lebih membantu Bapanas dalam pengintegrasian data pangan-spasial, dan lebih mengoptimalkan strategi untuk mencapai swasembada pangan.

Melalui kolaborasi ini BIG berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tuban Fair 2024 Resmi Dibuka, Dorong Perekonomian dan Promosi UMKM Lokal

Penulis
Alfan Godit
-

Tuban Fair 2024, Pameran Dagang dan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Diskopumdag) Kabupaten Tuban, resmi dibuka pada Rabu, 6 November 2024. Acara yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-731 Kabupaten Tuban ini berlangsung di GOR Rangga Jaya Anoraga, dan dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si.

Pembukaan Tuban Fair 2024 dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perbankan, BUMN/BUMD, serta sejumlah perusahaan.

Sekda Tuban, Budi Wiyana, dalam sambutannya mengungkapkan harapannya bahwa Tuban Fair 2024 dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi daerah. “Kami berharap kegiatan ini tidak hanya mempertahankan, tetapi juga meningkatkan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tuban,” ujar Budi Wiyana, yang juga memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tahunan ini.

Sekda Budi Wiyana menambahkan bahwa Tuban Fair 2024 bukan hanya sekadar ajang pameran, tetapi juga merupakan wadah untuk promosi dan tukar pengetahuan mengenai produk UMKM maupun perusahaan swasta. Selain itu, acara ini juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemkab Tuban serta menjaring aspirasi masyarakat, baik yang berasal dari Kabupaten Tuban maupun luar daerah.

Baca Juga : Pjs Bupati Tuban Tinjau Persiapan Jatim Digifest 2024

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Tuban juga menekankan pentingnya evaluasi dan monitoring oleh Diskopumdag Tuban terhadap hasil kegiatan Tuban Fair 2024. Evaluasi tersebut, menurut Budi Wiyana, akan menjadi dasar untuk penyusunan program pembangunan di tahun-tahun berikutnya. “Kami ingin agar hasil dari acara ini dapat memberikan dampak positif terhadap daya saing UMKM dan sektor lainnya,” jelasnya.

Sekda Tuban berharap produk-produk yang dipamerkan dalam Tuban Fair 2024 dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di tingkat lokal dan regional, tetapi juga mampu menembus pasar nasional bahkan global. “Ini adalah kesempatan bagi produk-produk unggulan Tuban untuk diperkenalkan dan dinikmati oleh lebih banyak orang,” imbuhnya.

Kepala Diskopumdag Kabupaten Tuban, Drs. Agus Wijaya, M.AP., menyampaikan bahwa Tuban Fair 2024 menjadi sarana promosi yang efektif bagi produk UMKM di Kabupaten Tuban. “Selain itu, pameran ini juga menjadi wadah untuk memperkenalkan layanan publik yang dijalankan oleh OPD maupun instansi vertikal di Kabupaten Tuban,” ujar Agus Wijaya.

Tuban Fair 2024 akan berlangsung dari tanggal 6 hingga 10 November 2024, setiap hari mulai pukul 15.00 hingga 21.00 WIB. Acara ini diikuti oleh 120 stand yang memamerkan berbagai produk dari sektor UMKM, perbankan, otomotif, keuangan, perusahaan, hingga produk-produk lokal Tuban. Tidak hanya dari Kabupaten Tuban, pameran ini juga melibatkan peserta dari Kabupaten Bojonegoro dan Rembang.

Agus Wijaya berharap Tuban Fair 2024 dapat memperdalam rasa cinta terhadap produk lokal dan menjadi ajang untuk memperkenalkan potensi ekonomi serta pembangunan yang ada di Kabupaten Tuban.(Red)

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lagi, BNN Temukan Pabrik Obat Terlarang di Tengah Pemukiman Warga

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNN RI berhasil menemukan pabrik obat keras yang memproduksi dan mengedarkan obat-obatan terlarang secara illegal di wilayah Jawa Barat.

BNN bekerjasama dengan Polda Jabar, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), tim gabungan berhasil mengamankan sejumlah tersangka dan barang bukti yang diperkirakan mencapai ratusan ribu butir obat ilegal.

Kasus tersebut berawal dari penggerebekan yang dilakukan tim gabungan di sebuah rumah yang dijadikan tempat produksi obat illegal di wilayah Sumedang, Jawa Barat, Senin (4/11). Di lokasi tersebut, petugas mengamankan obat jenis Thp/Hexymer atau Triheksifenidil siap edar.

Dari pengungkapan kasus tersebut, tim gabungan berhasil mengamankan tujuh orang tersangka. Selanjutnya tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Polda Jawa Barat guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Sebagai leading institution Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) BNN menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan melaporkan setiap aktifitas yang mencurigakan terkait penyelahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tamsil Linrung: Sulsel Butuh Pemimpin yang Sejalan dengan Presiden

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menegaskan pentingnya dukungan bagi calon kepala daerah yang sejalan dengan pemerintah pusat. Mengingat pemerintah daerah perlu bergerak selaras dengan pemerintah pusat demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang komprehensif dan berkelanjutan.

“Keselarasan antara pusat dan daerah untuk menghindari potensi konflik kebijakan yang dapat menghambat pembangunan. Momentum Pilkada ini, di level provinsi atau daerah para kandidat diharapkan mengadopsi pemikiran-pemikiran Presiden sebagai visi misi,” kata Tamsil Linrung dalam keterangan persnya, Selasa (5/11/24).

Pemerintah pusat, lanjut Tamsil Linrung, merumuskan kebijakan dengan pertimbangan makro ekonomi yang lebih luas. Sedangkan pemerintah daerah, dengan pemahaman mendalam terhadap karakteristik lokal, dapat menyesuaikan penerapan kebijakan tersebut secara kontekstual.

Dicanangkannya Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) oleh Presiden Prabowo menjadi pertanda bahwa diperlukannya persatuan dan keselarasan gerakan untuk mencapai tujuan nasional. Target besar Presiden Prabowo terkait kedaulatan pangan yang dimulai dari swasembada, dapat diwujudkan dengan adanya sinergi program dari pusat hingga daerah. Alasan inilah yang menunjukkan urgensi pemimpin daerah yang sejalan dengan Presiden Prabowo.

Senator asal Sulsel ini juga mengapresiasi visi pertanian calon gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang dinilai sejalan dengan program ketahanan pangan Presiden Prabowo. Menurut Tamsil Linrung, harus ada komitmen yang kuat untuk mendukung upaya swasembada pangan dan kemandirian petani lokal, yang merupakan prioritas pemerintah pusat.

“Program-program Pak Andi Sudirman di bidang pertanian selaras dengan upaya mencapai kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Inisiatif tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas petani lokal dan memperkuat peran Sulsel sebagai lumbung pangan nasional,” sambungnya.

Tamsil Linrung yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2010-2015 di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum, memiliki pandangan mendalam mengenai pentingnya ketahanan pangan dan pemberdayaan petani lokal.

Menurutnya, program Pemda harus bisa menjadi fondasi bagi peningkatan produktivitas pertanian di Sulsel. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut.

Tamsil Linrung menambahkan, bahwa pembangunan sektor pertanian adalah fondasi penting bagi ekonomi yang berkelanjutan.

“Peningkatan produktivitas pertanian melalui program mandiri benih padi dan penyediaan benih unggul bersertifikat, misalnya, diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi padi serta mempertahankan status Sulsel sebagai lumbung pangan nasional,” ujar Tamsil Linrung.

Upaya ini bukan hanya soal produktivitas, tetapi juga untuk mendukung peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang telah terbukti meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, kesejahteraan petani bisa semakin membaik.

“Dengan keberlanjutan program seperti ini, sektor pertanian di Sulsel akan semakin kuat dan mendukung visi besar Prabowo untuk ketahanan pangan nasional,” pungkas Tamsil.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Yuhu! Bea Balik Nama Kendaraan Bekas di Jakarta Dihapus

Penulis
Syifa
-

DKI Jakarta secara resmi memberlakukan penghapusan BBNKB untuk pemindahan kepemilikan kedua dan selanjutnya terhitung mulai Rabu, 23 Oktober 2024. Ketentuan ini tercantum dalam Pergub No. 41/2024 mengenai Insentif Pajak Daerah, dengan penetapan BBNKB II menjadi 0 persen.

“Berdasarkan Pergub 41/2024, BBNKB untuk perpindahan kepemilikan kedua dan seterusnya ditetapkan 0 persen. Aturan ini akan berlaku sampai berakhirnya Perda No. 1/2024, yakni 5 Januari 2025,” demikian penjelasan Herlina Ayu dari Humas Bapenda DKI Jakarta pada 31 Oktober 2024.

Selain pembebasan pajak, pemerintah juga meniadakan penalti administratif meliputi bunga dan denda terkait BBNKB, yang diberlakukan langsung tanpa pengajuan dari wajib pajak. Penyesuaian dilaksanakan melalui sistem perpajakan daerah.

Baca juga: Disnakertransgi DKI Tunggu Aturan Penetapan UMP 2025

Meski demikian, untuk wajib pajak yang sudah melunasi BBNKB II sebelum diberlakukannya kebijakan ini, pembayaran tersebut tidak bisa diklaim kembali, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti tertuang dalam Pasal 5 Pergub No. 41/2024.

Perlu diketahui, kebijakan penghapusan BBNKB ini khusus berlaku untuk kendaraan bekas pada perpindahan kepemilikan kedua dan selanjutnya. Sedangkan perpindahan kepemilikan pertama untuk kendaraan baru tetap dikenakan BBNKB 12,5 persen, mengacu pada Pasal 13 Ayat (1) Perda No. 1/2024.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Masuki Musim Hujan, Banjarnegara Rapatkan Barisan Tanggap Bencana

Penulis
Syifa
-

Seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Banjarnegara diinstruksikan untuk siap siaga, dalam rangka mengantisipasi potensi bencana. Langkah-langkah antisipasi bencana oleh instansi yang terlibat, harus terpadu dan sinergis, mengingat berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Banjarnegara mulai memasuki musim hujan, pada November 2024 hingga Januari 2025

Pesan tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Banjarnegara Muhammad Masrofi, dalam acara Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2024/2025 di wilayah Kabupaten Banjarnegara, di Pringgitan rumah dinas Bupati Banjarnegara, Selasa (5/11/2024).

Masrofi mengingatkan para camat sebagai penguasa wilayah, untuk siap sedia dengan memanfaatkan alat komunikasinya.

Baca juga: Job Fair Banjarnegara Hadirkan Lebih dari 5 Ribu Lowongan Kerja

“Kita siap sedia mengantisipasi bencana, dan meminta keterpaduan dalam koordinasi yang baik dan cepat. Laporkan secara berjenjang ke tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Tanggap cepat, lapor, dan siaga bencana, update terus informasi BMKG lewat BPBD dan instansi terkait, serta perlunya keterpaduan dan kesiapan logistik,” tegasnya.

Masrofi juga meminta warga Banjarnegara untuk waspada terhadap segala potensi bencana, sekecil apa pun.

“Syukur-syukur tidak terjadi bencana, karena apabila terjadi bencana itu mahal harganya, juga kasihan masyarakat. Tentu saja masyarakat agar dapat mengantisipasi, misal apabila ada rekahan tanah dan lain sebagainya, maka untuk segera melaporkan, sehingga kita dapat meminimalisasi risiko, dengan mengambil tindakan yang diperlukan, seperti mengungsi dulu” ujar Masrofi.

Menurutnya, bencana di Banjarnegara tidak hanya terjadi beberapa saat, namun sering terjadi. Ia yakin BPBD setempat telah terbiasa menghadapi berbagai kejadian bencana di Banjarnegara, sehingga cepat tanggap.

Kepala BMKG Stasiun Geofisika Banjarnegara, Hery Susanto Wibowo, menyampaikan, memasuki musim penghujan, kondisi wilayah Kabupaten Banjarnegara harus diwaspadai.

“Musim hujan tahun ini terjadi pada akhir Oktober, dan puncaknya pada bulan November-Desember, dengan intensitas tinggi dan sangat tinggi atau lebat, dan sangat lebat. Dengan kondisi hujan yang tinggi dan sangat tinggi, akan membawa potensi bencana hidrometrologi baik tanah longsor, banjir, angin puting beliung, petir, angin kencang, dan sebagainya,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara, Tursiman, menyampaikan tindak lanjut penanganan bencana pada musim kemarau, yang telah dilakukan.

Ia merinci, terhitung sampai awal November 2024, pihaknya telah menyalurkan (dropping) air bersih ke 22 desa dan 2 kelurahan di 10 kecamatan yang ada di Banjarnegara. Total air bersih yang dikirimkan sebanyak 2.386.800 liter atau 493 tangki, dengan penerima manfaat sebanyak 3.447 kepala keluarga.

Tursiman juga melaporkan beberapa beberapa kejadian bencana yang menimbulkan kerugian di masyarakat, antara lain angin kencang di Desa Kalilunjar Kecamatan Banjarmangu dan Kecamatan Pagedongan. Ada pula tanah longsor di Desa Karangkobar Kecamatan Karangkobar, dan Desa Kincang Kecamatan Rakit. Lalu, pergerakan tanah di Desa Metawana Kecamatan Pagentan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Temanggung Awasi Distribusi dan Ketersediaan Minyakita

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) intensif melakukan pengawasan terkait distribusi dan ketersediaan Minyakita, di toko modern maupun pasar tradisional.

Kepala Bidang Perdagangan Dinkopdag, Ponco Marbagyo mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terjadi aksi penimbunan, dan antisipasi kenaikan harga minyak goreng pascakenaikan HET dari Rp14.000 menjadi Rp15.700.

“Pascakenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Rp14.000 menjadi Rp15.700 per liter, kita telah menerjunkan tim terpadu yang bertugas untuk memastikan distribusi berjalan dengan baik, serta pengecekan ketersediaan dan harga di pasaran. Jadi kita update terus harga di pasaran itu,” katanya.

Baca juga: Pengumuman! Harga Minyakita Resmi Naik Jadi Rp15.700 per Liter

Ponco mengatakan, jika terjadi gejolak harga, maka Dinkopdag segera melakukan operasi pasar dengan menggandeng Bulog.

“Jadi kita sudah berkoordinasi dengan pihak Bulog Magelang, dan mereka juga sudah menyediakan stok Minyakita. Bahkan, Bulog juga mendistribusikan Minyakita itu ke pasar,” imbuhnya.

Pada Oktober lalu, Dinkopdag juga telah melakukan operasi pasar di tiga pasar tradisional, dan telah berhasil menurunkan harga Minyakita dari Rp16.000 – Rp 16.600 per liter menjadi Rp15.565 per liter.

“Jadi dengan adanya operasi pasar beberapa waktu lalu di Temanggung, telah menurunkan harga Minyakita di bawah HET Rp15.700 per liter,” katanya.

Ponco menambahkan, setelah dilakukan operasi ini, evaluasi di data harga, HETnya adalah Rp15.567 per liternya. Jadi dampaknya sampai saat ini menurunkan harga yang tadinya Rp16.000 sampai Rp16.600 menjadi Rp15.567 per liter.

Dinkopdag mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik, karena stok minyak goreng masih mencukupi, serta membeli sesuai kebutuhan dan tidak panic buying.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Purwakarta Dorong Pertumbuhan Wirausaha Baru IKM

Penulis
Syifa
-

Pemkab Purwakarta melalui Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) berkomitmen mendukung pertumbuhan wirausaha baru Industri Kecil Menengah (IKM) dengan sejumlah fasilitas yang ada, diantaranya dengan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan wirausaha. Lebih jauh, Pemkab juga berupaya membantu para pelaku wirausaha mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas.

Teranyar, menindaklanjuti Keputusan Bupati Purwakarta Nomor:147.14 Kep.129-DinsosP3A/2024 Tentang Penunjukan Desa Gardu Kecamatan Kiarapedes sebagai Lokasi Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menunju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2024. DKUPP Kabupaten Purwakarta menggelar Pelatihan Teknologi Produksi Olahan Pangan terhadap para wirausaha di wilayah tersebut.

“Pelatihan ini bertujuan untuk mencetak wirausaha baru untuk menjadi pelaku IKM minimal untuk lingkup keluarga dan lingkungan sekitar dimana pelatihan digelar,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Purwakarta, Eka Sugriyana, Rabu, 06 November 2024.

Menurutnya, dalam pelatihan ini, juga difasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk para wirausaha peserta pelatihan. “Kita hadirkan juga narasumber dari pelaku usaha yang sudah naik kelas serta stimulan bantuan alat-alat pembuatan olahan pangan untuk para peserta,” kata Eka.

Dalam kegiatan tersebut, tampak hadir, Camat Kiarapedes, Kabid PP Dinsos P3A, Kepala Desa Gardu, Staff Puskesmas Kiarapedes, Hajjah Ihat Sari selaku narasumber dan sekitar 30 orang peserta pelatihan.

Eka juga mengungkapkan bahwa memulai usaha baru di sektor IKM adalah langkah berani yang menjanjikan. Namun, seperti halnya memulai bisnis lainnya, ada peluang besar yang perlu digenggam dan tantangan yang harus dihadapi.

“Diantara peluangnya yaitu bahwa kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa terus berkembang, hal ini membuka banyak peluang bagi produk atau jasa baru. Sebagai wirausaha, dalam konteks ini memiliki kebebasan untuk menentukan arah bisnis, produk, dan target pasar,” ujarnya.

Selain itu, IKM juga berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di IKM, para wirausaha baru juga dapat menciptakan produk atau layanan yang unik dan inovatif.

“Untuk industri makanan dan minuman, selalu ada permintaan untuk produk yang unik dan berkualitas. Setelah pelatihan ini, kami berharap prodak-prodaknya IKM ini bisa dikembangkan lebih luas lagi dan lebih bervariatif lagi,” demikian Eka Sugriyana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bamsoet Dorong Regulasi Ketat untuk Cegah Kejahatan di Aset Kripto

Penulis
Syifa
-

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pesatnya teknologi keuangan, cryptocurrency atau mata uang digital (kripto), membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan aset digital dalam kejahatan terorganisir, semisal korupsi, judi online, narkoba ataupun pencucian uang.

Karenanya, pengawasan ketat dan perlunya regulasi khusus terkait penindakan pidana pada perdagangan aset kripto merupakan langkah yang sangat vital guna mencegah potensi penyalahgunaan yang dapat mengarah pada kejahatan terorganisir.

“Kripto menyediakan platform yang memungkinkan transaksi tanpa batas dan sulit dilacak karena memiliki karakteristik pseudoanonim. Sehingga menjadi daya tarik bagi pelaku kejahatan terorganisir. Transaksi kripto memungkinkan pembeli dan penjual untuk beroperasi secara anonim. Kripto beroperasi di jaringan blockchain yang tidak ada otoritas pusat yang mengawasi transaksi serta memungkinkan transaksi lintas negara secara cepat dan murah, tanpa ada batasan waktu serta wilayah. Selain itu, belum adanya regulasi yang kuat terkait dengan kripto di berbagai negara, membuat pelaku kejahatan memanfaatkan celah ini,” ujar Bamsoet usai Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (6/11/24).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini mencontohkan, kejahatan korupsi tidak luput dari penggunaan kripto. Dengan adanya teknologi blockchain, uang hasil korupsi dapat dipindahkan dan disembunyikan dengan lebih efisien.

Kripto dapat digunakan untuk menyimpan dan memindahkan dana hasil suap atau korupsi tanpa jejak yang jelas. Setidaknya, 24 persen dari total kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki jejak transaksional yang melibatkan mata uang digital.

“Kripto juga banyak digunakan dalam pencucian uang transaksi narkoba, judi online hingga terorisme. Kripto memungkinkan transaksi anonim, sehingga para pelaku dapat melakukan transaksi tanpa terdeteksi. Data dari UNODC (Badan PBB untuk Narkoba dan Kejahatan) menunjukkan bahwa sekitar 7 persen dari total transaksi kripto yang terjadi di pasar gelap digunakan untuk perdagangan narkoba,” kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bidang Hukum, HAM, dan Waketum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia ini memaparkan, judi online juga merupakan salah satu yang paling banyak memanfaatkan cryptocurrency.

Praktik ini sering kali melibatkan platform judi online yang menerima taruhan dalam bentuk kripto, sehingga memudahkan penyamaran terhadap transaksi tersebut. Sekitar 10 persen dari total transaksi kripto diperkirakan terkait dengan aktivitas judi online yang semakin sulit untuk diawasi tanpa regulasi yang ketat.

“Presiden RI ke-7 Joko Widodo pun sempat menyoroti pencucian uang melalui aset kripto. Menurut data Crypto Crime Report ada indikasi pencucian uang dari aset kripto senilai US$ 8,6 miliar atau setara Rp 139 triliun secara global di tahun 2022. Modus yang paling sering dilakukan dalam tindak pencucian uang adalah dengan mentransfer dana ilegal bermata uang kripto untuk pembelian barang-barang ilegal atau dengan mengubah dana ilegal dari rupiah ke crypto kemudian didistribusikan ke berbagai ‘wallet address’,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini memaparkan, data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan mencatat pelanggan aset kripto di Indonesia sejak Februari 2021 hingga September 2024, mencapai 21,27 juta orang. Sementara, nilai transaksi aset kripto tembus hingga Rp 426,69 triliun. Angka ini naik 351,97 persen secara tahunan yaitu sebesar Rp 94,41 triliun.

“Sayangnya, saat ini belum ada regulasi khusus di Indonesia terkait penindakan pidana perdagangan aset kripto. Menjadi tantangan besar bagi PPATK untuk dapat melacak ataupun memblokir aliran dana kejahatan terorganisir yang menggunakan aset kripto. Terlebih, sifat kripto yang memiliki karakteristik pseudoanonim. Dimana ketidakjelasan identitas pemilik aset dan pergerakan dana secara lintas negara membuat upaya pelacakan menjadi sangat rumit,” pungkas Bamsoet.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...1,4651,4661,467...4,969Halaman 1,466 dari 4,969