Beranda blog Halaman 1487

Kejagung Tahan Tom Lembong soal Kasus Korupsi Impor Gula 2015

Penulis
Syifa
-

Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016. Kasus ini diduga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp400 miliar. Kedua tersangka, yakni Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, dan CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI), kini ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Detail Penetapan Tersangka dan Penahanan

Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka No. TAP-60/F.2/Fd.2/10/2024 untuk Tom Lembong dan No. TAP-61/F.2/Fd.2/10/2024 untuk CS. Keduanya ditahan selama 20 hari, dengan Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan CS di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Baca juga : Kejagung: Tiga Hakim Terlibat Suap Kasus Ronald Tannur

Kasus Posisi: Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Importasi Gula

Pada 2015, hasil Rapat Koordinasi antar-Kementerian menyimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak memerlukan impor gula. Meski demikian, Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan saat itu memberikan izin impor 105.000 ton gula kristal mentah (GKM) kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP).

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No. 527 Tahun 2004, impor GKP hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, impor ini dilakukan tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian dan tanpa rapat koordinasi.

Kerja Sama Kontroversial dengan Perusahaan Swasta

Pada akhir 2015, CS sebagai Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI mengadakan pertemuan dengan delapan perusahaan gula swasta untuk membahas kerja sama impor GKM. Pada Januari 2016, Tom Lembong menandatangani Surat Penugasan kepada PT PPI untuk mengelola impor gula sebanyak 300.000 ton dalam upaya menjaga stabilitas harga gula dan pemenuhan stok nasional.

Namun, gula hasil olahan perusahaan swasta tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Rp16.000 per kilogram, lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp13.000 per kilogram. PT PPI memperoleh keuntungan sebesar Rp105 per kilogram dari delapan perusahaan swasta, yang seharusnya menjadi milik negara.

Dugaan Pelanggaran Hukum

Kedua tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini diharapkan akan membawa kejelasan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian negara yang besar dalam kegiatan impor gula pada masa tersebut.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Komisi X DPR RI Soroti Efisiensi Anggaran Pemisahan Kemendikbudristek

Penulis
Syifa
-

Berdasarkan kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Kemendikbudristek kini dipecah menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Kementerian Kebudayaan. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, menekankan pentingnya mempertimbangkan efisiensi anggaran terkait pemisahan pada setiap kementerian tersebut.

Pernyataan ini disampaikannya melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria di Jakarta, Selasa (29/10/2024). “Kami berharap perubahan ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan membuat alokasi anggaran lebih efektif,” harap Hetifah.

Pertimbangan ini ia usulkan guna menegaskan agar anggaran kementerian tahun 2025 tidak tergerus untuk pengelolaan tambahan operasional akibat pemisahan kementerian. Ia ingin anggaran kementerian tetap bisa fokus untuk program prioritas masyarakat.

“Kami ingin anggaran lebih banyak dialokasikan untuk program langsung, seperti makan siang bergizi (makan bergizi gratis, red) dan pembangunan sekolah unggulan,” imbuhnya.

Terkait isu Ujian Nasional (UN) yang rencananya akan diberlakukan kembali oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, ia menyatakan isu tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Komisi X DPR RI.

Walaupun begitu, dirinya menyampaikan kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan berdasarkan hasil evaluasi, bukan sekadar mengikuti tren saja.

“Kebijakan yang baik dipertahankan, yang kurang disempurnakan. Jangan sampai masyarakat merasa kebijakan berubah setiap ada pergantian menteri,” tandas Politisi F-Golkar itu.

Bey Machmudin Tekankan Bahasa Indonesia Sebagai Alat Pemersatu Bangsa

Penulis
Syifa
-

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menghadiri acara Anugerah Bahasa dan Sastra Kawistara 2024, di Saung Angklung Udjo, Kota Bandung, Jumat (25/10/2024). Acara itu diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jabar.

Dalam sambutannya Bey mengatakan anugerah tersebut merupakan bentuk dedikasi dan inspirasi untuk terus berkontribusi dalam menjaga dan memajukan bahasa dan sastra Indonesia.

Bey mengatakan, menurut data Kemendikbudristek pada 2023, jumlah bahasa daerah di Indonesia sebanyak 718 bahasa.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu memiliki peran sebagai alat komunikasi yang efektif antar suku dan daerah di Indonesia.

“Saya sangat merasakan bersyukur kita memiliki bahasa Indonesia, itu betul – betul mempersatukan kita dan mempermudah komunikasi kita,” ujar Bey Machmudin.

Selain itu, Bey mengatakan Bahasa Indonesia dengan banyak kosa kata, sehingga tidak perlu mempertahankan istilah asing dan lebih mengedepankan istilah dalam Bahasa Indonesia.

“Bahasa kita itu banyak istilah yang baik, jangan mempertahankan bahasa asing, memang betul bahasa kita itu sangat indah, banyak kosa kata yang sebetulnya dibuat itu sangat cantik dan indah,” katanya.

Dengan kemajuan teknologi saat ini, dalam menulis menggunakan artifical intelegent (AI). Bey meningatkan agar tetap mempertahankan menulis menggunakan pikiran sendiri.

Ia melanjutkan menulis menggunakan teknologi AI tidak memiliki keindahan dan makna seperti menulis dengan pikiran sendiri.

“Saya rasa mohon tetap diingatkan bahwa menulis dengan pikiran sendiri itu berbeda dengan mesin ataupun AI, sentuhannya itu berbeda,” katanya.

“Pada akhirnya kalau kita tidak menjaga, nanti mesin semua kan jadi sayang juga. Kita punya keindahan bahasa, keindahan budaya tidak bisa kita jaga,” ungkap Bey.

Sejalan dengan itu, Bey mengatakan Pemda Provinsi Jabar terus berkomitmen mendukung segala upaya yang bertujuan untuk melestarikan dan memartabatkan bahasa Indonesia.

“Saya rasa acara malam ini sangat baik, saya sangat mendukung dan mudah – mudahan tetap bergulir setiap tahun,” katanya

“Lebih diperluas (kegiatan itu) mungkin ada tingkatan SMP, SMA dan perguruan tinggi supaya sadar bahwa berbahasa itu sangat baik dan sangat perlu sekali,” pungkas Bey.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

ASN Kota Mojokerto bersama TNI/POLRI Perkuat Prinsip Netralitas

Penulis
Syifa
-

Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun TNI, POLRI serta penyelenggara Pemilu di Kota Mojokerto menguatkan komitmen untuk menegakkan netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Mengutip laman Pemerintah Kota Mojokerto, Selasa (29/10/2024), penguatan komitmen tersebut dikemas dengan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh camat dan lurah, Bhabinsa dan Bahabinkamtimbas serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) se-Kota Mojokerto di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto

Penjabat (Pj.) Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro menegaskan netralitas ASN bukan pekerjaan yang mudah, tapi menjadi sebuah kontradiktif, karena ASN dituntut untuk netral tapi punya hak suara berbeda dengan TNI POLRI jelas mereka tidak diberikan ruang untuk memberikan hak suara.

Baca juga : BKN Siapkan Strategi Tata Kelola ASN untuk Dukung Kabinet Merah Putih

“Untuk netralitas ASN harus memainkan peran dengan bagus, apabila tidak, harapan masyarakat untuk bisa mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan pilkada yang berintegritas itu akan menjadi sebuah wacana belaka. Tapi saya yakin dengan kebersamaan yang ada di Kota Mojokerto yang selama ini sudah begitu masif, sinergitasnya juga sangat harmonis insyaallah ruang-ruang abu-abu ini semakin bisa kita tutupi. Saya harapkan iklim yang teduh ini tetap bisa kita jaga,” kata Ali Kuncoro.

Ia juga menegaskan tantangan zaman saat ini luar biasa volatile, yang bergerak begitu cepat namun peluangnya juga banyak. Maka, diperlukan insan pemimpin yang kuat dan berkualitas, yang betul-betul bisa melihat potensi di daerahnya untuk dikembangkan dan semuanya ditujukan bagi kemakmuran masyarakat. Pilkada, menurutnya sebagai ruang demokrasi yang diberikan oleh negara kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menentukan pemimpinnya.

“Potensi Indonesia sangat strategis, kita pada posisi jalur perdagangan internasional yang menhubungkan baik itu asia, australia, dan samudera pasifik dan samudera hindia. Saat ini kita sudah mencanangkan Indonesia Emas 2045 yang 2023 Indonesia akan ada bonus demografi yang akan menjadi engine untuk bergerak sehingga perekonomian kita akan naik, tentu diperlukan pemimpin yang kuat,” imbuhnya.

Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel S Marunduri telah memetakan beberapa hal yang menjadi perlu diwaspadai dalam pelaksanaan Pilkada diantara perusakan APK, black campaign/hoaks, politik uang serta kurang/rusaknya surat suara.

“Ada beberapa rekomendasi untuk mengatasi kerawanan dalam Pilkada seperti melaksanakan simulasi penghitungan suara (cek waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya), antisipasi adanya korban jatuh sakit, mengantisipasi cuaca buruk (musim penghujan) dengan penyiapan TPS dan PPS alternatif, optimalisasi Patroli Gabungan TNI-POLRI dan Instansi terkait lainnya, mengintensifkan peran Gakkumdu dan Patroli Siber,” jelasnya.

Dalam FGD ini penguatan tentang netralitas juga disampaikan oleh Dandim 0815/Mojokerto Letkot (inf) Rully Noriza, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Bobby Ruswin serta Ketua KPU Usmuni dan Ketua Bawaslu Dian Pratmawati.

Sebagai informasi dalam pelaksanaan Pilkada 2024 ini di Kota Mojokerto terdapat 105.313 calon pemilih telah terdaftar dalam DPT KPU Kota Mojokerto yang akan memilih di 190 TPS di 3 kecamatan dan 2 TPS khusus. Untuk kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2024 ini, Pemkot Mojokerto telah menyalurkan dana hibah kurang lebih sebanyak 25 miliar untuk KPU, Bawaslu, Polres Mojokerto Kota serta Kodim 0815/Mojokerto.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

KAI Daop 2 Bandung Dapat Alokasi BBM 18,779 KL dari BPH Migas

Penulis
Lanie MediaAds
-

KOTA BANDUNG,– Kehadiran kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi perkembangan transportasi massal seperti kereta api sangat diperlukan.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan mobilitas masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian.

Manager Humas KAI Daop 2 Bandung, Ayep Hanapi mengatakan kereta api merupakan angkutan massal yang efisien dalam mendukung gerak pembangunan, dikarenakan dalam satu kali perjalanan bisa mengangkut puluhan ton barang maupun melayani ribuan penumpang.

“Kereta api merupakan angkutan massal dengan banyak keunggulan seperti lebih cepat, bebas macet, hemat energi, mengurangi beban jalan raya, tingkat keselamatan tinggi, dan jadwal yang tepat waktu,” kata Ayep.

Selain itu, dijelaskan Ayep, penggunaan kereta api untuk angkutan barang juga memiliki banyak keunggulan dibanding transportasi darat lainnya yaitu ramah lingkungan.

“Sudah sewajarnya diperlukan dukungan seluruh stakeholders guna perkembangannya, salah satunya dengan dukungan pemberian kuota BBM Subsidi bagi transportasi kereta api,” jelas Ayep.

Ayep menambahkan pemakaian BBM Subsidi di kereta api sudah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi RI Nomor 53/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor 94/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023 Tentang Penetapan Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Sarana Transportasi Darat Berupa Kereta Api Umum Penumpang Dan Barang Tahun 2024.

Kuota bahan bakar minyak solar (Gas Oil) untuk sarana transportasi darat berupa Kereta Api Umum Penumpang dan Barang pada wilayah Daop 2 Bandung Tahun 2024 periode Januari – September sebesar 13.417 KL yang terealisasi dari kuota yang disediakan 18.779 KL (Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Kiloliter) atau 71,45 persen.

Ayep mengatakan, KAI akan memanfaatkan alokasi BBM subsidi yang ditetapkan Pemerintah melalui BPH Migas secara optimal demi mendukung mobilitas angkutan barang dan penumpang dengan kereta api.

“KAI juga akan terus menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait seperti BPH Migas untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan dengan lancar serta sesuai aturan yang ditetapkan sehingga tetap memenuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG),” jelas Ayep.

“Dalam mewujudkan angkutan perkeretaapian yang sustain untuk kepentingan masyarakat luas, KAI terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder. Koordinasi dengan BPH Migas menjadi salah satu upaya KAI untuk memberikan pelayanan optimal guna mendukung kelancaran operasional angkutan kereta api,” tutup Ayep. (*)

 

 

 

Bey Machmudin: Perbaikan Gedung YPK Bandung Diupayakan Tak Sampai Sebulan

Penulis
Lanie MediaAds
-

KOTA BANDUNG,- Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK) diperbaiki secepatnya agar tidak menghambat aktivitas seniman dan budayawan.

Bey mengatakan, perbaikan atap gedung YPK yang roboh pada Senin (28/10/2024) itu diupayakan selesai kurang dari satu bulan.

“Perbaikan satu bulan, tapi kami usahakan akan dipercepat,” ucap Bey ditemui usai meninjau kondisi Gedung YPK di Jalan Naripan, Kota Bandung.

Sebelumnya, atap gedung YPK tiba-tiba ambruk menimpa seorang pengunjung dan dua penjaga. Persitiwa ambruknya atap gedung cagar budaya itu terjadi, sekitar pukul 17.30 WIB, saat sedang ada pameran karya seni.

Saat ini di depan Gedung YPK terpasang garis dilarang masuk dan dijaga oleh beberapa petugas.

Bey melihat langsung kondisi di lokasi agar dapat segera ditangani.

“Saya lihat langsung ingin tahu kondisinya seperti apa. Kita pastikan sesegera mungkin diperbaiki agar tidak mengganggu akivitas seniman dan budayawan karena gedung ini sangat diharapkan oleh mereka,” ujarnya.

Bey juga memohon maaf kepada para seniman dan budayawan atas peristiwa tersebut.

Ia meminta pengertian kepada para seniman dan budayawan serta masyarakat karena perbaikan membutuhkan proses.

“Kami mohon maaf kepada seniman dan budayawan dan minta pengertiannya karena ada proses,” tutur Bey.

Pihaknya berkomitmen akan lebih teliti lagi dan menjaga agar kejadian serupa tidak terulang.

“Ke depan kami akan lebih teliti lagi untuk menjaga agar tidak ada kejadian seperti ini lagi,” ujar Bey.

Salah satu upayanya adalah mengasesmen gedung-gedung bersejarah atau cagar budaya. Ini sebagai langkah mitigasi karena keamanan dan kenyamanan masyarakat adalah yang utama.

“Semua bangunan cagar budaya atau gedung-gedung bersejarah (di Jabar) saya minta diasesmen segera,” ujar Bey. (*)

 

 

 

Kemensos Salurkan Rp446,6 Juta untuk Korban Konflik Sosial di Adonara Barat

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan tambahan untuk korban konflik sosial di Kecamatan Adonara Barat, Flores Timur. Total bantuan yang diberikan Kemensos senilai Rp446,6 juta.

Menurut Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non-Alam (PSKBS-NA) Kemensos, Adrianus Alla, bantuan telah didistribusikan sejak konflik pertama kali terjadi, Senin (21/10/2024). Bantuan awal disalurkan melalui lumbung sosial di Flores Timur.

Distribusi bantuan dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar. “Kami memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, permakanan mereka. Yang kami lakukan ialah menyalurkan bantuan kebutuhan dasar melalui lumbung sosial yang ada di Flores Timur seperti makanan siap saji, makanan pokok dan lainnya,” kata Adrianus.

Kemensos mendistribusikan bantuan logistik tanggap darurat dari lumbung sosial di Flores Timur berupa 230 paket makanan siap saji, 208 paket makanan anak, 65 lembar kasur, 50 lembar tenda gulung, dan 80 lembar selimut.

Selanjutnya, Kemensos telah mendistribusikan bantuan logistik tambahan dari gudang Bekasi dan Sentra Efata Kupang yg merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos. Logistik tersebut berupa pakaian dalam (pria & wanita) 225 stel, pakaian anak 50 set, daster 112 buah, shower kit 225 paket, sandang dewasa (pria & wanita) 225 stel, seragam SMP 100 stel, seragam SD 100 stel, kasur 102 lembar, tenda gulung 104 lembar, selimut 104 lembar, makanan anak 160 paket, makanan siap saji 1.040 paket, sandang dewasa 52 paket, dan sandang anak 52 paket.

Di samping memberikan bantuan logistik kepada korban, Kemensos juga telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mempererat kembali keserasian sosial di sana.

Langkah strategis yang telah dilakukan Kemensos dalam menangani konflik sosial di Flores Timur mencakup upaya mediasi dan memfasilitasi terwujudnya kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berkonflik.

Sementara itu, untuk mengurai akar masalah konflik, Kemensos berkoordinasi dengan Pemda setempat agar segera menerbitkan sertifikat tanah yang dipersengketakan.

Kemensos juga menjalankan fungsinya dalam memberikan layanan dukungan psikososial (LDP) bagi warga terdampak, terutama warga yang anggota keluarganya menjadi korban.

Sebelumnya, pada Senin (21/10/2024) telah terjadi konflik sosial di Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Konflik tersebut melibatkan warga Desa Ile Pati dan Desa Kimakamak yang menyerang serta membakar rumah-rumah warga Desa Bugalima akibat perselisihan kepemilikan tanah adat. Konflik itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia, beberapa terluka, dan menyebabkan puluhan rumah serta harta benda warga hangus terbakar.

Kemensos turut merangkul berbagai pihak dalam menangani konflik sosial di Flores Timur tersebut. Pihak yang terlibat mulai dari Dinas Sosial Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Gereja Deken Adonara, pilar-pilar sosial Kemensos, serta aparat keamanan setempat.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Prabowo dan Gibran Janji Kenaikan Gaji Guru Diresmikan pada 2025

Penulis
Syifa
-
Elementary muslim pupils in primary school in South East Asia

Pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, yang baru-baru ini resmi menjabat, pernah berjanji untuk menaikkan gaji guru saat masa kampanye pemilu 2024 lalu. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pemerintah telah menganggarkan kenaikan gaji guru untuk direalisasikan pada tahun 2025.

Dalam keterangan persnya, Mu’ti menyatakan bahwa kenaikan gaji akan diawali untuk guru sekolah dasar dan menengah pertama. “Harapan kami, ketika kesejahteraan guru meningkat dapat diikuti dengan semangat mendidik yang meningkat. Dengan guru yang berkualitas, maka proses dan hasil pembelajaran pun akan berkualitas,” kata Mu’ti pekan lalu, dikutip dari CNN Indonesia.

Dia menambahkan, besaran kenaikan gaji masih dalam proses perhitungan, namun Mu’ti memastikan nominalnya tidak akan sama untuk semua guru.

Sebelumnya, tim kampanye Prabowo-Gibran menjanjikan kenaikan gaji guru sebesar Rp 2 juta per orang. Prabowo-Gibran juga berjanji memberikan tunjangan hari raya (THR) untuk guru, termasuk guru honorer di Indonesia.

“Kita harus hitung betul jangan sampai mereka yang berhak tidak menerima tetapi yang tidak berhak malah menerima,” ucap Mu’ti kepada wartawan, Senin (28/10/2024), seperti dikutip detikcom.

Selain menaikkan gaji, Mu’ti menambahkan, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas guru juga akan mencakup peningkatan bimbingan konseling (BK) melalui dua pendekatan, yaitu peningkatan kualitas guru BK serta pelatihan untuk guru-guru bidang studi agar memiliki kemampuan konseling.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Jaga Stabilitas Pangan, Indramayu Harus Miliki Sistem Logistik Daerah Terpadu

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kabupaten Indramayu dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat dan nasional, yang berperan penting dalam penyediaan bahan pangan, khususnya beras. Namun, dalam menjaga stabilitas pangan, terutama di masa-masa sulit seperti musim kemarau panjang atau bencana alam, peran Sistem Logistik Daerah sangatlah vital.

Sistem logistik daerah mencakup pengelolaan dan pengaturan distribusi pangan dari produsen hingga konsumen. Di Indramayu, sistem ini harus mampu menjaga keseimbangan antara produksi, distribusi, dan konsumsi pangan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Pjs. Bupati Indramayu, Dr. H. Dedi Taufik, M.Si., saat kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Desa Sukaurip, Kecamatan Balongan, beberapa waktu lalu.

“Dengan memiliki Sistem Logistik Daerah, Kabupaten Indramayu akan dapat mengendalikan ketersediaan pangan. Sistem logistik yang baik memastikan bahwa produk pangan tersedia sepanjang tahun, terutama saat terjadi kekurangan produksi akibat faktor cuaca atau hama. Dengan pengelolaan logistik yang efisien, pangan dapat dialokasikan secara tepat di berbagai wilayah kabupaten sesuai kebutuhan,” ujar Dedi Taufik.

Sistem Logistik Daerah juga dapat berfungsi sebagai penyimpanan cadangan pangan. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan cadangan pangan di gudang-gudang penyimpanan. Indramayu perlu memiliki gudang yang mampu menyimpan hasil pertanian dalam jumlah besar untuk mengantisipasi kekurangan di masa depan.

Dedi Taufik menambahkan bahwa Sistem Logistik Daerah juga berfungsi sebagai stabilisasi harga. Ketika pasokan pangan terganggu, harga komoditas pangan sering kali melonjak. Sistem logistik yang baik mampu mengurangi fluktuasi harga dengan memastikan distribusi pangan berjalan lancar dan merata, baik di pasar tradisional maupun modern.

“Dalam situasi bencana alam seperti banjir atau kekeringan, sistem logistik pangan daerah berperan penting dalam mendistribusikan bantuan pangan dengan cepat dan tepat sasaran. Hal ini membantu masyarakat tetap mendapatkan akses makanan meski dalam kondisi krisis,” katanya.

Selain itu, tambah Dedi Taufik, Sistem Logistik Daerah juga merupakan kebijakan untuk pemberdayaan ekonomi lokal. Sistem logistik yang dikelola dengan baik akan meningkatkan efisiensi rantai pasok pangan. Hal ini tidak hanya menjaga stabilitas pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal, karena hasil panen mereka dapat didistribusikan dengan lebih baik ke pasar yang lebih luas.

“Sistem Logistik Daerah yang efisien dan berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga stabilitas pangan di Kabupaten Indramayu. Dukungan pemerintah, teknologi, serta koordinasi antar-pelaku sektor pangan menjadi sangat penting agar kabupaten ini terus berperan sebagai penyokong pangan nasional dan kesejahteraan masyarakatnya terjamin,” papar Dedi Taufik.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BKN Siapkan Strategi Tata Kelola ASN untuk Dukung Kabinet Merah Putih

Penulis
Syifa
-

Dilatarbelakangi adanya perubahan sejumlah Kementerian/Lembaga pada kabinet kerja merah putih, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menyiapkan 2 (dua) rencana strategis untuk merampungkan struktur tata kelola ASN di tengah masa transisi.

Di antaranya, penerbitan Surat Edaran BKN yang mengatur bahwa seluruh layanan kepegawaian BKN tetap dapat dilaksanakan oleh instansi lama pada masa transisi sampai terbentuknya Peraturan Presiden Kelembagaan dan Peraturan Menteri tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) instansi baru.

Lalu dilanjutkan dengan persiapan SDM bagi instansi baru sesuai Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Baca juga : BKN Ungkap 3 Juta Pelamar Siap Bertarung di SKD CPNS 2024

Terkait ini, BKN akan terlebih dahulu memetakan pegawai existing pada instansi dan selanjutnya akan dilakukan koordinasi antara BKN, Kementerian PANRB, dan instansi.

“Selanjutnya untuk mendukung percepatan penataan ASN pada Kabinet Merah Putih khususnya dalam konteks mendukung digitalisasi Manajemen ASN, BKN telah menyiapkan layanan fitur pengalihan ASN pada layanan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara atau SIASN,” terang Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Purtanto di tengah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI bersama Kementerian PANRB, Senin (28/10/2024) di Gedung DPR RI Jakarta. Untuk menyelesaikan proses transisi ini sendiri, BKN dan Komisi II DPR RI sepakat untuk terus bekerja sama terhadap manajemen kepegawaian di instansi pusat dan daerah.

Tidak hanya itu, Haryomo juga menyinggung pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit di lingkungan instansi pemerintah sampai ke tingkat individu menyusul penambahan fungsi tugas BKN yang sebelumnya menjadi domain Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Secara keseluruhan terkait tugas pengelolaan manajemen ASN, UU 20 Tahun 2023 Pasal 26 ayat (2) huruf c dan d tentang ASN; dan Peraturan Presiden 92 Tahun 2024 tentang BKN sendiri disebutkan, bahwa BKN berperan menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Oleh karena itu menurut Haryomo, untuk merealisasikan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 yang berdampak terhadap pemecahan beberapa instansi, maka BKN akan melakukan beberapa upaya untuk membantu memastikan layanan kepegawaian, termasuk pengelolaan SDM ASN agar siap mendukung kinerja kabinet kerja terbaru.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

1...1,4861,4871,488...4,970Halaman 1,487 dari 4,970