Beranda blog Halaman 1488

Pemkab Rembang Fasilitasi Pencari Kerja Pria Jadi Konten Kreator

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Rembang mengajak para pencari kerja pria, untuk memanfaatkan peluang di industri kreatif, terutama sebagai konten kreator. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Rembang Dwi Septina Rahayu, saat dihubungi, Senin (28/10/2024).

Menurutnya, lowongan kerja bagi pekerja pria terbatas. Karenanya, untuk mendorong para pekerja pria terjun ke pasar kerja sebagai konten kreator, pihaknya akan menggelar sosialisasi, pada 30 hingga 31 Oktober 2024.

“Selain bekerja di kantor, mereka juga bisa bekerja di industri kreatif, salah satunya menjadi konten kreator,” ujarnya.

Baca juga : Penyandang Disabilitas di Rembang Bisa Rekam KTP dari Rumah

Disampaikan, bekerja sebagai konten kreator bisa menjadi solusi di tengah minimnya lapangan kerja bagi pria, sekaligus membantu menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Rembang.

“Industri kreatif, khususnya konten kreator, sedang berkembang pesat dengan banyaknya pengguna media sosial. Peluang ini bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan di luar pekerjaan formal,” tambahnya.

Ia menyoroti, platform seperti TikTok dan Instagram Live membuka kesempatan besar bagi konten creator, untuk meraih penghasilan.

“Sehari bisa menghasilkan jutaan rupiah. Daripada harus bersaing melamar pekerjaan formal, menjadi konten kreator bisa langsung menghasilkan uang,” jelasnya.

Dwi menambahkan, pada sosialisasi tersebut akan menghadirkan narasumber yang sukses di industri kreatif.

“Ada beberapa narasumber yang akan berbagi pengalaman, termasuk dari CPR (Cahaya Photography Rembang) dan WC Official, seorang konten kreator YouTube,” pungkasnya.

Sebagai informasi, bagi masyarakat yang berminat mengikuti sosialisasi tersebut, dapat mendaftar melalui https://bit.ly/sos_ayogolekgawe atau melalui nomor 082225567996.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Pemkot Depok Gelar Sosialisasi Sinergitas Pilkada Serentak 2024

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyelenggarakan sosialisasi sinergitas dalam rangka mendukung kesuksesan Pilkada Serentak 2024, dengan target partisipasi pemilih mencapai 80 persen.

Kegiatan ini diadakan di Balai Kota Depok pada Senin (28/10/24) dan dihadiri oleh aparatur kecamatan dan kelurahan se-Kota Depok, serta unsur TNI-Polri. Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Bawaslu Kota Depok juga hadir memberikan pemaparan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Depok, Nina Suzana, menekankan pentingnya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024.

Baca juga : Kota Depok Raih Peringkat 1 dalam Pertumbuhan Ekspor Positif di Jabar

“Harapan kami, partisipasi masyarakat dalam Pilkada bisa mencapai target 80 persen, melebihi capaian sebelumnya yang masih di bawah 70 persen,” kata Nina. Ia menambahkan, keterlibatan aktif masyarakat merupakan kunci utama dalam membentuk pemerintahan yang kuat dan representatif.

Dalam upaya menjaga kelancaran Pilkada, Pemkot Depok juga telah membentuk Desk Pilkada, yang melibatkan unsur TNI, Polri, kejaksaan, dan berbagai perangkat daerah.

Desk ini berperan dalam memantau, menginventarisasi, dan mengantisipasi potensi masalah yang mungkin muncul selama proses Pilkada.

Selain itu juga, Pemkot Depok mendukung kegiatan sosialisasi melalui hibah bagi KPU dan Bawaslu. Serta mengadakan koordinasi secara rutin dengan penyelenggara di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Nina menekankan pentingnya seluruh aparatur dan pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam mensosialisasikan Pilkada, mulai dari kecamatan, kelurahan, hingga kader di masyarakat.

“Kita harus pastikan seluruh perangkat daerah dan stakeholder dapat memanfaatkan setiap kanal komunikasi yang ada untuk mencapai target partisipasi,” ujarnya.

“Dengan dukungan penuh dari semua elemen masyarakat, Pemkot Depok berharap pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan sukses dan menghadirkan pemimpin yang sesuai harapan warga Depok,” tutup Nina.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Wali Kota Semarang Ingatkan ASN untuk Jaga Netralitas di Pilkada 2024

Penulis
Syifa
-

Menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu kembali mengingatkan jajarannya agar menjunjung netralitas di masa-masa Pilkada seperti sekarang.

Hal tersebut ia sampaikan usai kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Rabu (23/10).

“Makanya Saya selalu mengingatkan, sudah berkali-kali kita (Pemerintah Kota Semarang) sudah membuat edaran (terkait netralitas ASN) waktu Pilpres waktu kemarin juga. Pokoknya kalau seperti sekarang ini harus libur main medsos,” ungkap Mbak Ita, sapaan akrab wali kota Semarang.

Baca juga : BPS menilai Pemerintah Kota Semarang Berhasil Kendalikan Angka Inflasi

Menurutnya, meskipun sudah mengeluarkan surat edaran dan terus menghimbau jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk menjaga netralitas, semua kembali pada kesadaran masing-masing individu. Sebab, tidak mungkin baginya untuk mengecek satu per satu mengingat ada sekitar 17 ribu ASN dan Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

“Konsekuensi hal yang kecil bisa jadi besar. Saya minta pada teman-teman untuk menyadari hal seperti itu. Apalagi kalau sudah ada jejak digital karena sekarang ini mudah sekali ketahuan. Nah yang saya ingatkan seperti itu,” kata Mbak Ita.

Mbak Ita menegaskan, seorang ASN berhak mendukung dan bebas memilih calon pimpinan daerah. Hanya saja, seharusnya tidak ditunjukkan atau diperlihatkan karena hal tersebut menyangkut profesionalisme dan keberlangsungan karir ke depannya. Apalagi sebelumnya sudah ada kasus pemberhentian pegawai karena terbukti tidak netral. Jangan sampai hal yang sama terjadi di jajaran Pemkot Semarang.

“Kalau seperti ini yang masa depannya (bisa terancam) mereka, bukan saya. Kan nanti ada hukuman. Ada yang bahkan waktu yang lalu Pilpres itu Non ASN apa PPPK diberhentikan. Ini kan konsekuensi ke diri mereka masing-masing,” pungkas Mbak Ita.

Dalam kesempatan itu, sebelumnya wali kota Semarang melantik dan mengambil sumpah/janji 19 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Lima di antaranya merupakan jabatan kepala dinas hasil seleksi terbuka jabatan tinggi pratama yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Mereka yang dilantik adalah Arwita Mawarti sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bagus Irawan sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), Kusnandir sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Margaritha Mita Dewi Sopa sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM (Dinkop UMKM), serta Shoti’ah sebagai Kepala Dinas Pertanian (Dispertan). Sedangkan, 14 lainnya merupakan pejabat eselon 3 dan 4.

Mbak Ita menegaskan jika lima kepala dinas dipilih untuk segera dilantik karena banyak program yang harus dilaksanakan oleh dinas terkait. Misalnya, DLH perlu pengawalan khusus terkait Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Program ini menjadi program nasional dan sudah proses hingga Kementerian Keuangan.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Langkah Mengunduh Sertifikat SKD CPNS 2024 dan Mengecek Keasliannya!

Penulis
Syifa
-

Tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024 kini tengah berlangsung. Peserta yang telah menyelesaikan ujian berkesempatan untuk mengunduh sertifikat hasil ujian mereka melalui situs resmi Sertifi-CAT BKN. Ujian SKD dijadwalkan berlangsung dari 16 Oktober hingga 14 November 2024, diikuti oleh pengolahan nilai yang akan dilakukan hingga 16 November 2024. Hasil kelulusan SKD akan diumumkan pada 17 hingga 19 November 2024.

Cara Mengunduh Sertifikat SKD CPNS 2024

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengunduh sertifikat SKD CPNS 2024:

  1. Buka situs https://sertificat.bkn.go.id/
  2. Masukkan NIK dan Nomor Peserta Anda.
  3. Pilih tipe seleksi “Calon Pegawai Negeri Sipil”.
  4. Klik “UNDUH”, dan dokumen sertifikat akan terunduh secara otomatis.

Cara Memeriksa Keaslian Sertifikat SKD CPNS 2024

Selain mengunduh sertifikat, BKN juga menyediakan fitur untuk memeriksa keaslian dokumen sertifikat SKD CPNS 2024. Peserta dapat menggunakan aplikasi Validator SertifiCAT yang tersedia di PlayStore dan AppStore. Berikut langkah-langkah untuk memeriksa keaslian sertifikat:

  1. Unduh aplikasi Validator SertifiCAT.
  2. Pilih menu “Scan QR Code pada sertifikat untuk pengecekan keaslian dokumen”.
  3. Klik “SCAN”, lalu pindai QR Code yang tertera pada dokumen sertifikat.
  4. Informasi identitas peserta dan jumlah skor SKD akan muncul.

Informasi Penting Tahapan dan Jadwal SKD CPNS 2024

  • Pelaksanaan SKD CPNS: 16 Oktober – 14 November 2024
  • Pengolahan Nilai SKD CPNS: 23 Oktober – 16 November 2024
  • Pengumuman Hasil SKD CPNS: 17 – 19 November 2024

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, peserta CPNS dapat dengan mudah mengunduh sertifikat hasil ujian dan memastikan keasliannya. Pastikan Anda memantau informasi terbaru untuk kelancaran proses seleksi ini.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

DKI Dukung Kebijakan Sewa Rusun Gratis bagi Korban Kebakaran Manggarai

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggratiskan biaya sewa di Rusun Pasar Rumput bagi warga terdampak kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan. Kebijakan menggratiskan sewa selama satu tahun itu, efektif dilaksanakan mulai, Minggu (27/10).

“Warga terdampak kebakaran yang menjadi prioritas kami agar bisa menghuni rusun. Tercatat 450 korban kebakaran yang akan menghuni rusun secara gratis selama setahun ke depan,” ujar Pj Gubernur Teguh, Minggu (27/10).

Sebagai informasi, kebakaran yang terjadi di 21 RT dari 3 RW, Kelurahan Manggarai, pada 13 Agustus lalu, menyebabkan sebanyak 1.172 kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya sudah menggratiskan biaya sewa Rusun Pasar Rumput selama 3 bulan sejak pascakebakaran.

Baca juga : Dishub DKI Minta Tambahan Anggaran Rp7,6 Trilliun untuk 2025

“Semoga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Kembali bekerja dan hidup sejahtera di rusun ini,” singkatnya.

Menteri PKP RI, Maruarar Sirait menegaskan permintaannya agar Perumda Pasar Jaya menggratiskan Rusun Pasar Rumput selama setahun bagi korban kebakaran Manggarai. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal warga.

“Kami bersinergi memaksimalkan aset-aset yang ada. Kita fokus saja ke depan dan saya berterima kasih atas koordinasi dengan Pak Gubernur yang sangat luar biasa,” ungkap Maruarar.

Mendagri RI, Tito Karnavian mengungkapkan hal serupa. Menurutnya upaya pemerintah untuk menggratiskan biaya sewa merupakan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto dan kebijakan ini diprioritaskan untuk rakyat kelas bawah yang berpenghasilan rendah.

“Arahan Bapak Presiden sangat jelas, prioritas utama adalah kepada rakyat yang low class, yang mereka tidak punya rumah, itu nomor satu,” ujarnya.

Diharapkan kebijakan ini dapat tepat sasaran. Karena itu Pemprov DKI Jakarta dimintanya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan ini agar dapat mencegah potensi unit rusun gratis tersebut disewakan kembali kepada orang lain.

“Misalnya pada rusun ini, nanti yang tanggung jawab adalah Dirut Pasar Jaya dibantu Bapak Wali Kota untuk meyakinkan bahwa unit-unit ini diisi oleh warga berkriteria tadi,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Kemenkeu Raih Rp19,35 Triliun dari Penjualan Obligasi Ritel

Penulis
Syifa
-

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp19,35 triliun melalui penjualan dua seri obligasi ritel terbaru, yaitu ORI026T3 dan ORI026T6. Penawaran ini berlangsung dari 30 September hingga 24 Oktober 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa dari total perolehan tersebut, obligasi seri ORI026T3 berhasil mengumpulkan Rp16,31 triliun, sementara seri ORI026T6 menyusul dengan Rp3,04 triliun.

Kupon yang ditawarkan untuk kedua obligasi tersebut masing-masing adalah 6,30% untuk ORI026T3 dan 6,40% untuk ORI026T6, yang disesuaikan dengan yield Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dan kondisi likuiditas yang ketat.

Baca juga : Sri Mulyani Tegaskan Kolaborasi Kemenkeu Satu untuk Stabilitas Ekonomi

“Pemerintah telah melaksanakan Penetapan Hasil Penjualan Obligasi Negara Ritel seri ORI026T3 dan ORI026T6 dengan total sebesar Rp19,35 triliun,” dikutip dari keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Selasa (29/10/2024).

Menariknya, ORI026T6 adalah SBN ritel pertama yang berstatus Sustainable Development Goals (SDG) bond. Ini berarti obligasi ini mendukung 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk pengurangan kemiskinan, penanganan ketidaksetaraan, dan upaya mengatasi perubahan iklim.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan ORI026T3 dan ORI026T6 digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan APBN tahun 2024 dan perubahannya bila mana ada.

Pemerintah akan menginvestasikan jumlah yang setara dengan dana yang diperoleh dari hasil penerbitan ORI026T6 ini dalam proyek-proyek yang memenuhi syarat sebagai Eligible SDGs Expenditures berdasarkan Kerangka Surat Berharga Negara Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Government Securities Framework).

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Menhut Lepas Ekspor 9 Ton Komoditas Agroforestri ke Jepang

Penulis
Syifa
-

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni secara resmi melepas ekspor komoditas hasil wanatani atau agroforestri ke Jepang. Sebanyak 9 ton produk dengan nilai ekonomi mencapai Rp989 juta merupakan hasil produksi dari Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) KTH Sukobubuk Rejo, Pati, Jawa Tengah.

Komoditas yang diekspor mencakup petai sebanyak 500 kilogram serta berbagai hasil hutan bukan kayu, termasuk jengkol, cabai rawit orange, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, daun salam, bunga pepaya, kelapa parut, nangka muda rebus, dan daun singkong rebus.

“Pagi hari ini berbangga hati, bersuka cita bahwa apa yang ditanam, apa yang disemai beberapa waktu yang lalu sekarang sudah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yaitu program perhutanan sosial. Ini ada satu contoh di Sukobubuk Rejo, Pati dengan perhutanan sosial sekitar 100 hektare. Sekarang petani hutan di Pati sudah bisa mengekspor agroforestri,” ujar Raja Juli Antoni usai melepas ekspor komoditas hasil agrofrestri di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (28/10).

Baca juga : Surplus Ekspor Perikanan Melonjak Jadi Kado Spesial HUT Ke-25 KKP

Produk petai yang diekspor merupakan bagian dari program Kebun Bibit Rakyat (KBR) dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH), sebagai upaya kolaboratif untuk memulihkan lahan melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam setiap dua minggu, KPS akan secara rutin melakukan ekspor komoditas agroforestri ke Jepang.

“Alhamdulillah ini satu kontainer, per dua minggu nanti sudah bisa dikirim dua kontainer. Tadi saya bicara dengan beberapa teman-teman, di banyak negara juga permintaan yang sudah ada,” katanya.

Pelepasan ekspor ini difasilitasi oleh PT Asha Nouva International Indonesia dan Sariraya Co. Ltd Japan, yang telah menjalin kerja sama dengan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Lebih jauh, Menhut juga mengungkapkan akan mengembangkan 4 juta hektare area yang akan dijadikan sebagai lokasi perhutanan sosial secara terintegrasi dengan mengedepankan kualitas serta bekerja sama dengan koperasi dan perbankan untuk mengembangkannya.

Adapun program Perhutanan Sosial merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses kelola kawasan hutan yang diberikan selama 35 tahun kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dalam bentuk Kelompok yang dikenal dengan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), agar dapat dimanfaatkan secara terjaga dan lestari yang tidak terlepas dari aspek pengelolaan yaitu kelola sosial, kelola kawasan dan kelola usaha.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Fraksi PDI Perjuangan Apresiasi Niat Baik Pemprov Jabar Tuntaskan Permasalahan Rakyat

Penulis
Lanie MediaAds
-

KOTA BANDUNG,- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat menyampaikan apresiasi atas jawaban Pj Gubernur Jawa Barat terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda tentang APBD Provinsi Jawa Barat 2025.

“Tentunya Pj Gubernur Jawa Barat mempunyai niat baik dan perhatian khusus untuk permasalahan rakyat Jawa Barat yang sangat mendasar seperti kemiskinan, stunting, dan ketahanan pangan,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Bayu Satya Prawira saat menyampaikan pandangan Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, Selasa (29/10).

Bayu menegaskan semua permasalahan tersebut merupakan fokus dari kerja Presiden Prabowo Subianto yang dihadapkan dengan kondisi ekonomi di Indonesia maupun di dunia yang dalam kondisi tidak sedang baik-baik saja.

“Tentunya fraksi PDI Perjuangan akan mendukung upaya-upaya tersebut yang dilakukan oleh Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan sampai tingkat bawah,” ujarnya.

Bayu mengatakan, PDI Perjuangan ingin kembali mengingatkan dalam jawaban yang disampaikan oleh Pj Gubernur Jawa Barat tentang struktur RAPBD 2025 harus didorong untuk menyelesaikan permasalahan rakyat dengan peningkatan biaya-biaya kegiatan yang seyogianya jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya penunjang atau belanja program seyogyanya lebih besar dari pada biaya rutin pegawai.

Lalu, dalam hal penuntasan kemiskinan, stanting, pengangguran, dan ketahanan pangan, Fraksi PDI Perjuangan mendukung Pj Gubernur Jawa Barat beserta TAPD untuk menyisir kembali anggaran- anggaran di setiap OPD, untuk diarahkan pada program-program yang berdampak kepada rakyat.

“Kami berharap pembahasan RAPD 2028 meskipun dalam waktu yang cukup singkat tetap dilakukan dengan efektif, efisien dan bila diperlukan waktu khusus dalam pembahasannya sampai harus mengorbankan energi, pikiran yang luar biasa maka Fraksi PDI Perjuangan siap,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua III DPRD Jawa Barat Ono Surono mendukung pernyataan Fraksi PDI Perjuangan lantaran APBD 2025 yang sangat terbatas.

“Karena keterbatasan APBD 2025 maka peruntukannya harus difokuskan pada penanganan kemiskinan, stunting, pengangguran dan ketahanan pangan karena dari berbagai macam data yang kami terima, Jawa Barat harus fokus mengalokasikan anggarannya guna mendukung program-program tersebut,” tandasnya. (*)

 

Dirjen Minerba Tekankan Faktor Keselamatan Kerja di Sektor Pertambangan

Penulis
Syifa
-

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pertambangan yang baik atau Good Mining Practice (GMP), para pimpinan puncak perusahaan pertambangan mineral dan batubara se-Indonesia berkumpul dalam Pertemuan Direksi yang diselenggarakan di Bandung pada Jumat (25/10). Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan standar keselamatan kerja di seluruh operasional pertambangan di Indonesia.

Dalam industri pertambangan, menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno, keselamatan pekerja sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang baik (GMP). Melalui pertemuan ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang terjadi.

“Pelaksanaan kegiatan pertambangan yang aman dan selamat bukanlah pilihan, tetapi suatu keharusan” tegasnya.

Baca juga : Indonesia-Afrika Bertekad Tingkatkan Hilirisasi Pertambangan

Tri percaya bahwa penerapan standar keselamatan pertambangan dalam setiap lini operasional pertambangan sangat penting. Selain memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, investasi terus-menerus dalam infrastruktur keselamatan, pelatihan keterampilan, dan dukungan penuh terhadap Kepala Teknik Tambang adalah fokus utama. Metode ini diharapkan meningkatkan keselamatan, kesehatan, dan efisiensi operasional pertambangan.

Turut hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) pada acara tersebut para direktur perusahaan yang menerima penghargaan Good Mining Practice Awards 2024, Direktur PT Berau Coal (Arief Wiedhartono); Direktur Operasional PT Semen Indonesia Tbk (Reni Wulandari); dan Direktur PT Tunas Inti Abadi (Dadik Kiswanto).

Para direksi memaparkan best practice keselamatan pertambangan pada perusahaannya dan mendiskusikan tantangan implementasi dan ruang pengembangan untuk menjaga keselamatan kerja pertambangan maupun keselamatan operasional pertambangan.

“Sektor pertambangan di Indonesia dapat lebih maju dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta mampu meningkatkan daya saing global,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Ditjen Minerba juga memberikan penghargaan Prasetya Ahimsa kepada perusahaan yang unggul dan telah mematuhi penerapan keselamatan pertambangan selama periode penilaian 2023. Prasetya Ahimsa juga dimasukkan ke dalam Good Mining Practices (GMP) Award 2024, yang diberikan pada 25 September 2024, atas kinerja keselamatan pertambangan pada tahun 2023.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

Wamenkeu Anggito Bagikan Oleh-Oleh dari Retreat Kabinet di Magelang

Penulis
Syifa
-

Dalam kunjungan kerja di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada pada Senin (28/10), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu membagikan pengalamannya seusai mengikuti kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar, Magelang selama beberapa hari terakhir. Ia mengaku, banyak pelajaran positif yang bisa diambil dari kegiatan tersebut.

Menurutnya, kegiatan retreat ini bukan merupakan militeristik atau militerisme, melainkan sebuah cara militer untuk membentuk kedisiplinan serta ikatan antaranggota kabinet. Ia bahkan menyebut retreat tersebut sebagai pelatihan yang terbaik yang pernah ia ikuti selama ini karena sangat lengkap, baik dari aspek substansi maupun metodologinya.

“Jadi retreat di Magelang ini adalah game changer ya bapak ibu sekalian. Ini bukan militeristik ya bukan militerisme tapi military way, cara militer untuk mendisiplinkan dan bonding di antara anggota kabinet. Jadi inilah yang membuat hati kita cair,” ujar Anggito.

Baca juga : Penjelasan Kemenkeu Soal Penggunaan Mobil Maung Untuk Dinas Menteri

Ia pun memaparkan sejumlah program prioritas yang ditekankan Presiden Prabowo dalam kegiatan retreat kabinet meliputi kedaulatan pangan dan energi, makan siang bergizi, hilirisasi pangan dan energi, konsolidasi sumber keuangan, serta penguatan pendidikan vokasi dan terapan. Wamenkeu juga menyampaikan tiga pesan Presiden kepada para pemimpin yaitu be curious, be human, dan be bold.

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan Sekolah Vokasi UGM. Perjanjian tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM dan pengetahuan organisasi melalui pendidikan, penelitian, kuliah umum, magang, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang-bidang lainnya.

Cek Artikel dan Berita yang lainnya di Google News

1...1,4871,4881,489...4,970Halaman 1,488 dari 4,970