Beranda blog Halaman 203

Komentar Spam Judi Online Kian Marak, Anggota DPR Minta Pengawasan Diperketat

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi I DPR RI, Cindy Monica, menyoroti maraknya komentar spam yang berisi promosi judi online di berbagai platform media sosial. Fenomena ini semakin meresahkan karena tidak hanya mengganggu ruang interaksi publik, tetapi juga berpotensi menjadi pintu masuk penyebaran praktik perjudian digital yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda.

 

Menurut Cindy Monica, belakangan banyak ditemukan akun-akun yang membanjiri kolom komentar dengan promosi situs judi online, tautan mencurigakan, hingga klaim kemenangan instan yang bertujuan menarik pengguna untuk mengakses platform ilegal tersebut. Aktivitas ini kerap muncul pada unggahan tokoh publik, media massa, lembaga pemerintah, hingga akun komunitas yang memiliki jangkauan luas.

 

“Kolom komentar media sosial yang seharusnya menjadi ruang diskusi dan interaksi positif kini banyak disusupi promosi judi online. Ini bukan sekadar gangguan digital, tetapi juga bagian dari upaya penyebaran praktik ilegal yang dapat merugikan masyarakat,” ujar Cindy Monica dalam keterangan tertulis dikutip dari Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

 

Sebagai anggota komisi yang membidangi komunikasi dan digital, Cindy menilai penyebaran promosi judi online melalui komentar spam menunjukkan bahwa pelaku terus mencari celah baru untuk menjangkau calon korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan literasi digital, serta kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat.

 

“Perang melawan judi online tidak cukup hanya dengan pemblokiran situs. Modus penyebarannya terus berkembang, termasuk melalui kolom komentar media sosial. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

 

Cindy juga mengajak masyarakat untuk tidak mengklik tautan mencurigakan yang tersebar di media sosial, serta aktif melaporkan akun atau komentar yang terindikasi mempromosikan judi online. Menurutnya, partisipasi publik menjadi salah satu kunci dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sehat.

 

“Jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan instan yang ditawarkan akun-akun tersebut. Masyarakat harus lebih waspada dan segera melaporkan setiap konten yang mengarah pada promosi judi online agar tidak semakin meluas,” tegasnya.

 

Ia menegaskan bahwa pemberantasan judi online merupakan tanggung jawab bersama. Selain penegakan hukum terhadap pelaku, diperlukan kesadaran kolektif untuk menjaga ruang digital Indonesia agar tidak menjadi sarana penyebaran aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat.

 

“Ruang digital harus menjadi sarana edukasi, kreativitas, dan produktivitas, bukan tempat berkembangnya praktik-praktik yang merusak masa depan masyarakat. Kita harus bersama-sama menjaga internet Indonesia tetap sehat dan aman,” tutup Cindy Monica.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Panja Minerba DPR Perketat Pengawasan Tambang di Kaltim, Reklamasi Jadi Sorotan

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menegaskan Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi XII DPR RI terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola pertambangan di Kalimantan Timur. Pengawasan tersebut difokuskan pada aspek keselamatan kerja fatality pengelolaan lingkungan, hingga pelaksanaan reklamasi pascatambang sebagai bagian dari upaya mendorong praktik pertambangan yang berkelanjutan. Hal itu disampaikannya usai Kunjungan Kerja Panja Minerba Komisi XII DPR RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (24/6/2026).

 

Menurut Syafruddin, kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap berbagai persoalan yang berkembang di sektor pertambangan. Salah satu yang menjadi perhatian Panja adalah kasus fatality yang terjadi di salah satu perusahaan tambang di Kalimantan Timur serta penurunan penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh. “Kami akan mendorong evaluasi secara komprehensif terhadap berbagai persoalan tersebut, termasuk penyebab menurunnya penilaian PROPER. Hal ini penting agar tata kelola pertambangan dapat berjalan lebih baik ke depan,” ujarnya.

 

Selain itu, Syafruddin menegaskan bahwa pelaksanaan reklamasi pascatambang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pasalnya, masih terdapat ribuan lubang bekas tambang di Kalimantan Timur yang belum direklamasi sehingga berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun keselamatan masyarakat.

 

“Reklamasi pascatambang merupakan kewajiban setiap perusahaan. Kami akan terus mendorong agar kewajiban tersebut dilaksanakan sehingga tidak meninggalkan persoalan lingkungan di masa mendatang,” katanya.

 

Senada dengan itu, Anggota Komisi XII DPR RI Sartono menegaskan bahwa seluruh perusahaan pertambangan harus menunjukkan komitmen dalam menjalankan ketentuan yang berlaku, baik terkait keselamatan kerja maupun pengelolaan lingkungan. Menurutnya, berbagai temuan Panja Minerba menjadi momentum untuk memperkuat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pertambangan.

 

“Aturan dibuat untuk memberikan kebaikan bagi negara, pelaku usaha, masyarakat, dan semua pihak. Karena itu, selama aturan tersebut berlaku harus dijalankan dengan baik. Jika memang ada yang perlu diperbaiki, tentu bisa dievaluasi, tetapi kepatuhan terhadap aturan tetap menjadi hal yang utama,” ujar Sartono.

 

Ia menilai kasus fatality yang terjadi dalam kurun waktu lima bulan di salah satu perusahaan tambang harus menjadi evaluasi serius. Menurutnya, sekalipun perusahaan menyebut insiden tersebut dipengaruhi faktor alam, setiap potensi risiko seharusnya telah diantisipasi melalui penerapan sistem keselamatan kerja yang memadai.

 

Selain itu, Sartono juga mengingatkan bahwa reklamasi pascatambang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Menurutnya, kontribusi ekonomi dari sektor pertambangan tidak boleh mengesampingkan dampak kerusakan lingkungan yang dapat ditimbulkan apabila kewajiban reklamasi tidak dijalankan dengan baik.

 

Lebih lanjut, ia menegaskan Komisi XII DPR RI akan terus memantau tindak lanjut dari berbagai temuan Panja Minerba. Apabila perusahaan tidak menunjukkan perbaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, DPR dapat merekomendasikan pemberian sanksi yang lebih tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

 

“Setiap temuan akan kami awasi progres penyelesaiannya. Jika tidak ada perbaikan, kami dapat merekomendasikan pencabutan izin operasi maupun izin usaha. Begitu juga terhadap pelanggaran yang menyebabkan fatality, harus ada evaluasi internal dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi XII DPR Soroti Pengelolaan Limbah Industri Pulp di Sumsel, Sejumlah Perusahaan Diperiksa

Penulis
Reta
-

Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR melakukan pertemuan dengan sejumlah perusahaan industri pulp dan kertas di Provinsi Sumatera Selatan, yakni PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Tanjungenim Lestari Pulp & Paper (PT TEL), dan PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup, khususnya terkait pengelolaan limbah dan potensi pencemaran lingkungan.

 

Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), upaya perlindungan lingkungan hidup, serta berbagai isu pencemaran yang berkembang di sekitar wilayah operasional perusahaan.

 

“Kami mendengarkan penjelasan dari pihak perusahaan terkait pengelolaan limbah B3, kondisi lingkungan hidup, maupun isu-isu pencemaran yang berkembang di sekitar perusahaan. Namun, juga kita tadi mendengar apa yang disampaikan oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan proper masing-masing perusahaan,” ujar Yulian usai memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (24/06/26).

 

Yulian mencermati adanya perubahan capaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada beberapa perusahaan yang mengalami penurunan dari kategori hijau menjadi biru. Ia menyampaikan bahwa temuan tersebut akan menjadi salah satu bahan pendalaman yang akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Panja di Jakarta.

 

Libatkan Instansi Terkait

 

Perlu diketahui, Panja Lingkungan Hidup Komisi XII turut melibatkan berbagai instansi terkait guna memperoleh informasi yang komprehensif. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP/BKPM) Provinsi Sumatera Selatan.

 

Pun, Yulian menegaskan bahwa aspek teknis pengelolaan limbah merupakan kewenangan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup bersama perusahaan. Namun demikian, Komisi XII berperan memastikan bahwa setiap laporan dan aspirasi masyarakat memperoleh tindak lanjut yang memadai.

 

“Ada beberapa persoalan atau isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan limbah ini sampai ke kita, sehingga kita perlu memanggil pihak perusahaan ini untuk mengetahui secara jelas” ujarnya.

Tindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat

Lebih lanjut, Yulian menegaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya Komisi XII DPR RI dalam menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat yang diterima anggota dewan, khususnya dari daerah pemilihan Sumatera Selatan. Menurutnya, berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat perlu diverifikasi secara langsung dengan mendengarkan keterangan dari perusahaan maupun instansi pemerintah terkait agar diperoleh gambaran yang utuh dan objektif.

 

“Kami ingin segera menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat terkait informasi-informasi yang diterima oleh masing-masing Anggota, terutama Dapil Sumatera Selatan terkait isu yang berkembang di masyarakat dan kita akan coba mendalami itu,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sepuluh Asosiasi Desa Dukung Program MBG dan KDMP

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria bertemu 10 asosiasi desa untuk berdiskusi di Ruang Rapat Menteri, Selasa (23/6/2026).

Ke-10 asosiasi tersebut terdiri dari PAPDESI, APDESI Merah Putih, PP PPDI, APDESI, DPN PPDI, PABPDSI, ABPEDNAS, KOMPAKDESI, AKSI, dan GEMA Desa.

Mendes Yandri mengatakan, pihaknya dan 10 asosiasi membicarakan tentang program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

“Program MBG dan KDKMP telah mendorong lahirnya berbagai desa tematik, seperti desa melon, desa jagung, desa beras, desa nila, desa ayam pedaging dan desa ayam petelur,” kata Mendes Yandri usai pertemuan.

Selain itu, banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bekerja sama sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Adanya kedua program prioritas ini, membuat masyarakat desa kini lebih mudah mengakses makanan bergizi, seperti telur dan daging ayam.

“Semenjak ada MBG, Alhamdulillah, mereka merasakan manfaatnya. Termasuk tadi lahir pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Nah, termasuk juga tadi Koperasi Desa Merah Putih,” kata Mendes Yandri.

Mendes Yandri mengatakan seluruh asosiasi desa yang hadir menyatakan siap mengawal program MBG dan KDKMP.

Menurut dia, KDKMP diharapkan dapat menjadi lokomotif penggerak ekonomi, sarana pemerataan ekonomi dan sumber pendapatan baru bagi desa.

Dikatakan Mantan Ketua Komisi VIII DPR ini, 20 persen sisa hasil usaha koperasi akan menjadi pendapatan asli desa, sementara 80 persen lainnya akan kembali kepada masyarakat desa.

“Dan termasuk akan mengurangi pengangguran di desa karena tenaga kerja yang akan bekerja di Kopdes itu diambil dari desa setempat,” kata Mendes Yandri.

Sementara itu, Ketua PAPDESI Wargiyati mewakili 10 Asosiasi secara tegas menyatakan dukungan terhadap program MBG dan KDKMP.

Asosiasi Desa Mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena telah memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mewujudkan IIndonesia Emas 2045.

Program MBG sangat membantu warga desa, telah menyerap tenaga kerja di Desa sebagai relawan. MBG juga menjadi pendorong utama pembentukan desa tematik seperti desa melon, desa padi, desa tomat, desa ayam pedaging, hingga desa ayam petelor dan lain-lain untuk menyiapkan rantai pasok bahan baku yang memberi dampak pengganda (multiplier effect) serta meningkatkan perputaran ekonomi desa.

Program MBG dapat mengatasi kebutuhan pangan masyarakat desa yang rentan dan anak-anak sekolah yang membutuhkan asupan nutrisi dan gizi yang memadai untuk ibu hamil, ibu menyusui, lanjut usia, balita, anak SD, SMP dan SMA, termasuk warga masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

“Kami Asosiasi Desa mendukung penuh program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai lokomotif penggerak ekonomi desa, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga dan menuntaskan angka kemiskinan,” kata Wargiyati.

Pembangunan KDKMP telah dan akan menyediakan bahan pokok secara murah dan terjangkau bagi masyarakat desa, perluasan lapangan kerja bagi warga desa, serta peningkatan akses ekonomi masyarakat desa.

Mengingat strategisnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Asosiasi meminta Pemerintah untuk terus lakukan perbaikan serta penyempuranaan Tata Kelola agar kedua program prioritas nasional ini tidak terjadi penyimpangan melainkan berjalan lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran bagi warga desa.

Turut mendampingi Mendes Yandri, Sekjen Taufik Madjid dan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kemendes PDT.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

13 Tahun Menanti Haji, Kakek Asal Klaten Pulang Bawa Unta untuk Sang Cucu

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kebahagiaan terpancar dari wajah Mochamad Shaleh, jemaah haji asal Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, setelah menuntaskan ibadah haji yang telah ia nantikan selama 13 tahun. Tak hanya pulang dengan membawa pengalaman spiritual dari Tanah Suci, kepulangannya juga menarik perhatian karena membawa boneka unta sebagai hadiah untuk sang cucu.

Saat ditemui, pada Senin (22/06/2026) di Grha Bung Karno Klaten, Mochmad Shaleh dari kelompok terbang (kloter) 61 dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Arofah mengaku perjalanan haji dari berangkat hingga pulang ke tanah air berjalan lancar.

“Saya menanti berangkat haji bersama dengan istri dari 2013 jadi sudah 13 tahun. Alhamdulillah bisa berangkat setelah penantian panjang dan hari ini bisa pulang bertemu keluarga,” jelasnya.

Menariknya, Mochmad Shaleh dengan penuh haru memperlihatkan oleh-oleh yakni boneka unta yang dibawa untuk ketiga cucunya.

“Ini oleh-oleh untuk cucu saya Aisyah, Aliya, dan Hafiz. Alhamdulillah akhirnya saya bisa berangkat haji, saya bersyukur sekali,” ungkapnya.

Sementara, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo juga turut menyambut kedatangan jamaah haji di Kabupaten Klaten.

“Alhamdulillah mayoritas jamaah haji Klaten sehat, tapi memang ada beberapa yang harus dibawa ke Rumah sakit. Kami bersyukur jamaah haji terlihat bergembira dan kami ucapkan selamat. Semoga menjadi haji yang mabrur,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Seni Gejog Lesung Desa Randulanang, Manfaatkan Limbah Pohon Tumbang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kesenian gejog lesung yang ditampilkan Sanggar Seni Panitisan menyambut kegiatan Sambung Rasa Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Senin (22/6/2026). Uniknya, lesung yang digunakan memiliki bentuk yang sedikit berbeda dari kebanyak lesung yang digunakan untuk seni musik tradisional ini.

Lesung yang digunakan Sanggar Seni Panitisan merupakan hasil kreativitas warga Randulanang yang memanfaatkan limbah kayu dari pohon sono yang tumbang. Ketua Sanggar Seni Panitisan, Boiran mengatakan ide memanfaatkan limbah kayu tersebut berawal dari tumbangnya pohon sono yang tumbuh di tepi jalan, tumbang hingga mengganggu lalulintas warga.

“Tahun 2024, pohon sono yang ada di tepi jalan desa, ambruk. Setelah warga bergotongroyong membersihkan pohon yang tumbang, ternyata ada potongan batang pohon yang besar dan bisa dimanfaatkan untuk dibuat lesung,” ungkapnya saat ditemui usai tampil membuka Sambung Rasa.

Menurutnya saat itu kelompok kesenian gejog lesung yang dibina Sanggar Panitisan hanya punya satu lesung tua yang dihibahkan warga. Karena penggunaan dan usia, lesung tersebut kian rapuh.

“Kebetulan sekali ada batang pohon yang bisa dimanfaatkan, kemudian kami berinisitif membuat lesung sederhana dari batang pohon yang sudah tidak terpakai itu,” katanya.

Boiran mengatakan karena tekstur kayu yang keras khas pohon sono, bentuk luar tetap mempertahankan bentuk asli batang pohon yang ambruk tersebut. Namun bentuk tersebut justru membuat penampilan gejog lesung Sanggar Seni Panitiran terlihat berbeda.

“Saat lomba gejog lesung tingkat Kabupaten Klaten tahun lalu, lesung yang kami bawa paling berbeda di antara lesung peserta yang lain. Alhamdulillah kami mendapatkan juara kedua,” ujarnya.

Dalam kesempatan Sambung Rasa tersebut, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo turut mencoba menabuh lesung bersama seniman gejog lesung Sanggar Seni Panitisan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

London Climate Action Week 2026, Menhut Bertemu Bilateral dengan Utusan Khusus Inggris

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Menhut) Raja Juli Antoni, melakukan pertemuan bilateral dengan UK Special Representative for Nature, Ruth Davis, di Kew Gardens Orangery, London, Selasa (23/6).

Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut dari dialog yang telah berlangsung pada April 2026 dan menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di bidang konservasi alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pembiayaan berkelanjutan bagi kawasan lindung.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas perkembangan implementasi Satuan Tugas Konservasi Bentang Alam dan Spesies Ikonik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026. Satuan Tugas tersebut memiliki mandat untuk memperkuat konservasi, memobilisasi pembiayaan inovatif, mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030, serta membangun model pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

Menhut menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Inggris terhadap agenda konservasi Indonesia, termasuk dukungan awal sebesar GBP 2 juta yang telah diumumkan pada pertemuan Satuan Tugas bulan April lalu.

“Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat serta dukungan politik pada tingkat tertinggi untuk memperkuat konservasi alam. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan mandat tersebut menjadi reformasi kebijakan, proyek percontohan yang dapat direplikasi, dan hasil konservasi yang terukur bagi masyarakat maupun lingkungan,” ujar Menhut.

Indonesia menegaskan bahwa pengembangan pembiayaan inovatif untuk konservasi merupakan pelengkap pembiayaan pemerintah dan bukan bentuk privatisasi taman nasional. Seluruh pendekatan yang dikembangkan akan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas ekologis, serta manfaat yang adil dan inklusif bagi masyarakat sekitar kawasan.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai pengembangan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) sebagai salah satu model konservasi bentang alam yang mengintegrasikan perlindungan spesies kunci, penguatan ekonomi masyarakat, serta mobilisasi investasi jangka panjang untuk konservasi.

Indonesia saat ini memiliki 57 taman nasional dengan luas hampir 18 juta hektare yang menjadi rumah bagi berbagai spesies ikonik dunia dan ekosistem penting. Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan pendekatan pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kawasan, termasuk melalui skema blended finance, filantropi, dan pembiayaan publik, guna menutup kesenjangan pendanaan konservasi yang masih cukup besar.

Pertemuan bilateral ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan global terkait hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Indonesia dan Inggris sepakat untuk terus memperkuat dialog serta menjajaki berbagai peluang kerja sama konkret guna mendukung pengelolaan kawasan lindung yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya sistem kawasan lindung berkelas dunia yang tidak hanya melindungi keanekaragaman hayati, tetapi juga memperkuat ketahanan iklim, mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

London Climate Action Week 2026: Menhut Gencarkan Innovative Financing, Energi Baru Pendanaan Taman Nasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mentransformasi pendekatan konservasi dari sekadar pembiayaan perlindungan alam menjadi investasi strategis bagi masa depan pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada sesi pembukaan tingkat tinggi Nature and Finance dalam rangka London Climate Action Week 2026 di London, Inggris, Senin (23/6).

Dalam sambutannya, Menhut menegaskan bahwa Indonesia memandang alam sebagai aset strategis nasional yang menjadi fondasi ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan air, stabilitas iklim, serta kesejahteraan generasi mendatang.

“Indonesia meyakini bahwa alam bukan hanya sesuatu yang harus dilindungi, tetapi merupakan modal pembangunan yang harus dikelola dan diinvestasikan secara berkelanjutan. Karena itu, kita perlu beralih dari paradigma financing conservation menuju investing in conservation,” ujar Menhut.

Sebagai negara megabiodiversitas yang memiliki salah satu kekayaan hayati terbesar di dunia, Indonesia menilai bahwa konservasi harus mampu menghasilkan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan sumber daya alam sekaligus menciptakan peluang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Menhut memperkenalkan pembentukan Presidential Task Force for Innovative Financing for National Parks, sebuah platform strategis yang bertujuan memperkuat perlindungan dan pemulihan taman nasional, menjaga spesies langka dan terancam punah, serta mengembangkan sumber-sumber pembiayaan berkelanjutan bagi konservasi.

Satuan Tugas tersebut juga mendukung upaya Indonesia dalam menjaga bentang alam hutan yang penting, mempertahankan keanekaragaman hayati, meningkatkan ketahanan ekosistem, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Menhut menegaskan bahwa keberhasilan konservasi tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan masyarakat. Pemerintah Indonesia berkomitmen memastikan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal menjadi mitra utama sekaligus penerima manfaat dalam pengelolaan kawasan konservasi.

“Pengetahuan, pengalaman, dan hubungan yang telah terbangun selama berabad-abad antara masyarakat dengan alam merupakan modal yang sangat berharga untuk mewujudkan keberhasilan konservasi jangka panjang,” tegasnya.

Untuk mendukung agenda tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai kajian di sejumlah taman nasional guna mengidentifikasi peluang pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik ekologi, prioritas konservasi, dan kapasitas pengelolaannya. Berbagai instrumen yang tengah dikembangkan antara lain kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies, ekowisata, debt-for-nature swap, serta berbagai mekanisme pembiayaan inovatif lainnya.

Indonesia juga memperkenalkan inisiatif “One Species, One Company”, yang bertujuan mendorong partisipasi sektor swasta dalam mendukung perlindungan satwa ikonik Indonesia seperti badak, orangutan, gajah, harimau, dan cenderawasih.

Di sisi kelembagaan, Pemerintah Indonesia tengah memperkuat tata kelola pembiayaan konservasi melalui pengembangan skema Badan Layanan Umum (BLU) pada kawasan taman nasional guna meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan menjamin keberlanjutan pendanaan konservasi dalam jangka panjang.

Salah satu prioritas utama yang saat ini sedang dikembangkan adalah penyusunan prospektus investasi berbasis sains untuk tiga belas taman nasional prioritas di Indonesia.

Prospektus tersebut dirancang untuk menunjukkan nilai nyata kawasan konservasi melalui jasa ekosistem, perlindungan keanekaragaman hayati, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pariwisata berkelanjutan, perlindungan daerah aliran sungai, serta pembangunan masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, Indonesia berupaya menerjemahkan hasil-hasil konservasi menjadi peluang investasi yang kredibel, transparan, dan dapat direplikasi dalam skala yang lebih luas.

Menutup sambutannya, Menhut mengajak seluruh pemangku kepentingan global untuk memperkuat kolaborasi dalam menutup kesenjangan pendanaan konservasi dunia yang masih sangat besar.

“Tidak ada satu negara pun yang mampu menutup kesenjangan pembiayaan alam global sendirian. Diperlukan aksi kolektif, kemitraan inovatif, dan tanggung jawab bersama. Indonesia mengundang pemerintah, lembaga pembangunan, organisasi filantropi, lembaga keuangan, dan investor swasta untuk bersama-sama membangun model pembiayaan konservasi yang praktis, terukur, dan berdampak nyata,” ujarnya.

Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menjadi mitra strategis dalam pengembangan solusi pembiayaan alam global dengan menawarkan kekayaan sumber daya alam kelas dunia, inovasi kebijakan, serta komitmen kuat terhadap hasil-hasil konservasi yang terukur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PPPA Apresiasi Komitmen Petrokimia Gresik dalam Perlindungan Pekerja Perempuan dan Pengasuhan Anak

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengapresiasi komitmen PT Petrokimia Gresik dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan ramah keluarga melalui berbagai program perlindungan pekerja perempuan serta penyediaan fasilitas pengasuhan anak.

Apresiasi tersebut diberikan atas berbagai inisiatif yang dijalankan perusahaan, di antaranya layanan pendampingan pekerja perempuan melalui Petro Care dan fasilitas Daycare Petrokimia Gresik yang telah menjadi bagian dari dukungan perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Menurut Menteri PPPA, keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari pencapaian bisnis semata, tetapi juga dari kontribusinya dalam meningkatkan kualitas hidup pekerja serta keluarga mereka.

“Keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja bisnis, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kehadiran layanan pendampingan pekerja perempuan, termasuk Petro Care, serta Daycare Petrokimia Gresik menunjukkan komitmen perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak,” ujar Menteri PPPA.

Ia menjelaskan bahwa meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja perlu diimbangi dengan kebijakan yang mampu mendukung keseimbangan antara tanggung jawab pekerjaan dan pengasuhan keluarga. Dalam konteks tersebut, fasilitas daycare menjadi salah satu solusi penting agar perempuan dapat bekerja secara produktif tanpa mengabaikan kebutuhan pengasuhan anak.

Selain itu, layanan pendampingan pekerja perempuan yang dijalankan melalui Petro Care dinilai sejalan dengan konsep Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) yang didorong Kementerian PPPA sebagai ruang aman untuk konsultasi, perlindungan, dan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi perempuan di lingkungan kerja.

Arifah menegaskan bahwa penguatan perlindungan pekerja perempuan menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan tempat kerja yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, maupun pelecehan. Menurutnya, keberadaan RP3 tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penanganan kasus, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan yang mampu membangun hubungan kerja yang sehat dan produktif.

“RP3 bukan hanya menjadi ruang aman bagi pekerja perempuan untuk melapor dan mendapatkan pendampingan, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan agar persoalan yang muncul di lingkungan kerja dapat diselesaikan sejak dini. Dengan demikian, hubungan kerja yang sehat, harmonis, dan produktif dapat terjaga,” tegas Menteri PPPA.

Menteri PPPA menambahkan bahwa perempuan pekerja sering menghadapi beban ganda antara pekerjaan dan pengasuhan. Karena itu, kehadiran fasilitas pengasuhan anak menjadi dukungan nyata bagi perempuan untuk tetap produktif tanpa mengabaikan hak anak.

“Perempuan bekerja saat ini bukan lagi sekadar pilihan, tetapi telah menjadi kebutuhan bagi banyak keluarga. Karena itu, kehadiran daycare menjadi dukungan nyata agar perempuan dapat bekerja dengan tenang tanpa mengabaikan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang optimal,” tambah Menteri PPPA.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang 2025 tercatat 344 kasus kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja dengan 374 korban. Kemen PPPA menilai penguatan mekanisme perlindungan di lingkungan kerja menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gresik terus memperkuat kolaborasi dengan sektor industri untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja perempuan dan perlindungan anak. Pemkab Gresik juga telah menghadirkan Daycare Mas Mundari yang dapat diakses masyarakat, termasuk ASN, pekerja perempuan, dan komunitas pengemudi ojek online perempuan (Gaspol), sebagai upaya memperluas layanan pengasuhan anak yang inklusif, terjangkau, dan responsif terhadap kebutuhan keluarga pekerja.

“Sebagai kawasan industri, kami terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Gresik agar hak-hak pekerja perempuan dapat terpenuhi dengan baik, termasuk melalui penyediaan fasilitas pendukung seperti ruang laktasi, perlindungan di lingkungan kerja, dan layanan lainnya yang mendukung kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” ujar Bupati Gresik.

Sementara itu, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, menyampaikan bahwa perusahaan berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan Daycare Petrokimia Gresik yang telah beroperasi sejak tahun 1993.

“Daycare Petrokimia Gresik telah beroperasi sejak tahun 1993 dan saat ini melayani 56 anak, mayoritas dari lingkungan sekitar perusahaan. Fasilitas ini kami hadirkan untuk membantu para pekerja, khususnya pekerja perempuan, agar dapat menjalankan peran sebagai orang tua sekaligus tetap produktif dalam bekerja. Selain itu, perusahaan juga memiliki layanan pendampingan pekerja perempuan melalui Petro Care yang berfungsi sebagai ruang perlindungan dan konsultasi bagi pekerja,” ujar Direktur Utama.

Kemen PPPA mendorong semakin banyak perusahaan menghadirkan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan ramah perempuan serta anak melalui pembentukan layanan perlindungan pekerja perempuan dan penyediaan fasilitas pengasuhan anak yang berkualitas. Penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk mendukung produktivitas pekerja, melindungi hak perempuan dan anak, serta memperkuat ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artike & Berita Lainnya di Google News

Produk Baja Cilegon Tembus Pasar Kanada, Kemendag Dorong Ekspor Bernilai Tambah

Penulis
Reta
-

Kementerian Perdagangan melepas ekspor produk fabrikasi baja struktural milik PT Trimitra Fabrikasi Engineering (TFE) di Kota Cilegon, Banten, hari ini, Selasa, (23/6). Pelepasan ekspor ini merupakan bagian dari realisasi ekspor PT TFE ke Kanada yang telah mencapai USD 216 ribu atau setara Rp3,85 miliar untuk periode Juni 2026.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Puntodewi, hadir langsung di pabrik PT TFE di Cilegon, Banten untuk melepas ekspor baja tersebut. Puntodewi mengapresiasi kontribusi PT TFE dalam meningkatkan ekspor produk manufaktur bernilai tambah Indonesia. Menurutnya, ekspor berkesinambungan ini menunjukkan kemampuan industri nasional dalam menghasilkan produk berdaya saing tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional.

“Ekspor hari ini menunjukkan kemampuan PT TFE dalam memenuhi kebutuhan pasar internasional dengan menjaga kualitas dan memenuhi standar global. Kemendag turut mendukung peningkatan kinerja ekspor produk-produk manufaktur bernilai tambah tinggi. Kami harap, pelepasan ekspor kali ini memotivasi lebih banyak pelaku usaha untuk semakin menggiatkan ekspor produk bernilai tambah,” ujar Puntodewi.

Puntodewi menjelaskan, fabrikasi baja struktural merupakan salah satu produk ekspor manufaktur bernilai tambah tinggi melalui pengolahan, rekayasa, dan fabrikasi lanjutan. Proses ini menghasilkan produk dengan nilai jual lebih tinggi dibandingkan bahan baku maupun produk baja setengah jadi. Selain itu, pengembangan ekspor produk fabrikasi baja sejalan dengan kebijakan hilirisasi industri nasional yang bertujuan meningkatkan daya saing, nilai tambah domestik, dan kontribusi sektor manufaktur terhadap ekspor Indonesia.

Pada Januari–April 2026, ekspor nonmigas Indonesia mencapai USD 87,74 miliar atau tumbuh 6,28 persen bila dibandingkan dengan periode Januari–April 2025 yang sebesar USD 82,56 miliar. Sementara itu, untuk ekspor besi dan baja, nilainya tercatat sebesar USD 9,61 miliar pada Januari—April 2026.

“Khusus produk fabrikasi baja struktural, ekspor Indonesia tercatat sebesar USD 39,68 juta pada Januari–April 2026. Komoditas tersebut juga mencatatkan tren pertumbuhan positif sebesar 6,08 persen dalam lima tahun terakhir (2021–2025),” ujar Puntodewi.

Di sisi lain, sepanjang 2025, nilai ekspor besi dan baja tercatat mencapai USD 29,76 miliar dengan tren peningkatan sebesar 5,61 persen dalam lima tahun terakhir (2021–2025).

Puntodewi menilai, tren positif tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang pasar global bagi produk fabrikasi baja Indonesia. PT TFE pun menjadi salah satu perusahaan yang berhasil memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memperluas jangkauan ekspornya ke berbagai negara. Sepanjang semester pertama 2026, PT TFE telah mengekspor produk fabrikasi baja struktural ke berbagai negara dengan nilai mencapai USD4,51 juta atau setara Rp77,53 miliar.

“PT TFE juga telah kami fasilitasi untuk memperluas akses pasar ke kawasan Eropa dan Amerika pada Maret 2026 lalu. Kami menghubungkan PT TFE dengan perwakilan perdagangan RI di kedua kawasan untuk memperluas akses pasar dan menjajaki peluang kerja sama dengan calon buyer potensial,” tutur Puntodewi.

Sementara itu, Direktur Utama PT Trimitra Fabrikasi Engineering, Bobby Judoprawiro, mengapresiasi dukungan pemerintah yang mendorong pengembangan industri manufaktur berorientasi ekspor. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar ekspor demi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. (Ekspor) ini bukan akhir, melainkan awal dari langkah kami menuju pasar global yang lebih luas,” ujar Bobby.

Untuk memperkuat keberlanjutan ekspor nasional, Kemendag pun terus memperkuat berbagai program pengembangan ekspor. Dukungan tersebut dilakukan melalui misi dagang, pameran internasional, penjajakan bisnis (business matching), serta peningkatan kapasitas eksportir dari sisi mutu dan kepatuhan standar ekspor.

Kemendag juga berfokus pada tiga program utama, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan peningkatan UMKM BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor. Selain itu, Kemendag rutin menggelar business matching bersama 46 perwakilan perdagangan Indonesia di 33 negara sebagai upaya mempertemukan pelaku usaha nasional dengan calon buyer global.

Selama Januari–Mei 2026, terdapat 333 kegiatan business matching yang terdiri atas 168 pitching dan 165 pertemuan dengan buyer. Kegiatan tersebut menghasilkan total transaksi sebesar USD 193,88 juta, yang terdiri atas purchase order (PO) senilai USD 34,93 juta dan potensi transaksi USD 158,95 juta.

Turut hadir dan memberikan sambutan pada acara ini, yaitu Kadisperindag Provinsi Banten, Iwan Hermawan; Kepala Kantor TMP Bea Cukai Merak, Dwiyono Widodo; dan Pemerintah Kota Cilegon yang diwakili Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Cilegon, Novi Yogi Hermawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...202203204...4,867Halaman 203 dari 4,867