Beranda blog Halaman 218

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Laksanakan Penandatanganan MoU dalam Rangka Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf di Provinsi Banten

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kantor Pertanahan Kabupaten Serang turut serta dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Banten yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Bantany pada Kamis, 11 Juni 2026.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Pencanangan Gerakan Pemasangan Tanda Batas Tanah Wakaf sebagai upaya mendukung percepatan legalisasi aset wakaf di Provinsi Banten.

Penandatanganan MoU ini merupakan bentuk komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam memperkuat sinergi dan koordinasi guna mempercepat sertipikasi tanah wakaf. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan aset-aset wakaf dapat memperoleh kepastian hukum serta terlindungi dari potensi sengketa pertanahan.

Sebagai bagian dari jajaran Kementerian ATR/BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Serang berkomitmen mendukung percepatan sertipikasi tanah wakaf melalui pelayanan pertanahan yang profesional, penguatan koordinasi dengan para pihak terkait, serta pendampingan dalam proses pendaftaran tanah wakaf.

Melalui penandatanganan MoU ini, diharapkan sinergi antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten, serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dapat semakin optimal dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan mempercepat sertipikasi tanah wakaf. Dengan terwujudnya kepastian hukum atas aset wakaf, tanah wakaf diharapkan dapat dimanfaatkan secara aman, produktif, dan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan ibadah, pendidikan, sosial, serta kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kang Dedi Mulyadi Dorong Penataan Pasar Baru Cikarang, Revitalisasi Ditargetkan Mulai 2027

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Pemprov Jabar menyiapkan strategi penataan Pasar Baru Cikarang, sebagai upaya penanganan lapak-lapak pedagang pasar tumpah yang selama ini berada di sekitar area Pasar Baru hingga menempati badan jalan.

Hal itu disampaikan Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja saat mendampingi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau langsung kondisi eksisting Pasar Baru Cikarang, pada Sabtu, (13/06/2026).

Plt Bupati Bekasi mengatakan, tahap awal yang akan dilakukan dengan merapikan area bawah Pasar Baru Cikarang agar layak ditempati pedagang. Area bawah pasar yang terdapat tumpukan sampah akan dibersihkan terlebih dahulu kemudian dilakukan pengecatan bangunan bagian luar dan perbaikan yang rusak hingga penataan lingkungan sekitar.

“Nanti kita rapikan terlebih dahulu bagian bawah pasar, termasuk membersihkan area yang kurang tertata dan memperbaiki tampilan bangunan agar lebih baik dari sebelumnya, Saat ini kami masih menunggu pembentukan tim dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dukungan pendanaan melalui program CSR,” ujarnya.

Asep menjelaskan, arahan Gubernur Jawa Barat setelah dua kali meninjau Pasar Baru Cikarang, agar bisa segera menangani persoalan sampah yang menumpuk di area bawah pasar. Untuk itu, Dinas Perdagangan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi akan melakukan pembersihan menyeluruh sebelum area tersebut ditempati pedagang.

“Area bawah pasar akan dibersihkan terlebih dahulu agar rapi dan layak digunakan. Setelah itu dilakukan pengecatan dan perbaikan beberapa titik yang mengalami kebocoran sehingga pedagang yang saat ini berjualan di luar dapat masuk ke dalam pasar,” katanya.

Menurutnya, penataan sementara tersebut akan disesuaikan dengan jenis usaha para pedagang. Area bawah pasar direncanakan menampung pedagang sayuran, dan pedagang pakaian serta makanan menempati area atas dapat dimanfaatkan untuk sentra kuliner atau food court.

Plt. Bupati Bekasi menjelaskan, sesuai arahan Kang Dedy Mulyadi (KDM), melalui CSR, Bank BJB juga akan memperbaiki trotoar agar lebih rapih dan tertib. Sementara halaman Pasar Baru Cikarang dengan perbaikan pengaspalan (Hotmix) maupun paving block, yang nantinya bisa dijadikan area parkir kendaraan para pembeli maupun untuk bongkar muat pengangkut sayuran.

“Saya berharap para pedagang dapat mendukung dan disiplin ketika area bawah pasar sudah rapi dan siap ditempati, pedagang yang saat ini berada di luar harus masuk ke dalam agar lingkungan pasar lebih tertata dan tidak mengganggu aktivitas lalu lintas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Asep mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi juga tengah menyiapkan konsep revitalisasi Pasar Baru Cikarang yang ditargetkan mulai direalisasikan pada 2027 mendatang. Saat ini pemerintah daerah sedang menyusun sketsa Desain Enginering Detail (DED) yang disesuaikan dengan kondisi lapangan, karakteristik bangunan, serta kebutuhan masyarakat dan pedagang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Gatot Purnomo mengatakan pihaknya saat ini sedang menyusun Detail Engineering Design (DED) revitalisasi Pasar Baru Cikarang melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi.

“DED saat ini sedang dalam proses penyusunan. Berbagai masukan, termasuk arahan dari Plt. Bupati Bekasi terkait konsep penataan pasar, akan dituangkan dalam dokumen perencanaan tersebut sehingga hasil revitalisasi nantinya sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” kata Gatot.

Menurutnya, selama masa transisi penataan sementara akan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program CSR Bank BJB. Pelaksanaannya akan melibatkan forum pedagang serta tim internal yang dibentuk oleh pemerintah provinsi.

Menurut Gatot Purnomo, dukungan Pemerintah Jawa Barat terhadap para pedagang Pasar Baru Cikarang merupakan langkah konkret untuk penataan pasar dan kenyamanan pedagang. Ia berharap proses kajian dan penyusunan DED dapat segera rampung sehingga revitalisasi Pasar Baru Cikarang dapat direalisasikan sesuai rencana pada 2027.

“Kami berharap revitalisasi Pasar Baru Cikarang dapat berjalan sesuai harapan sehingga aktivitas perdagangan menjadi lebih tertib, nyaman, dan tidak lagi menimbulkan kemacetan maupun gangguan lalu lintas di Jalan Raya RE Martadinata,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Papua Gelar Konsultasi Publik AMDAL Pembangunan Sekolah Rakyat di Maribu

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Papua menggelar konsultasi publik sebagai bagian dari penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan konsultasi publik menjadi tahapan penting untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai ketentuan serta memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat setempat.

“Pembangunan Sekolah Rakyat harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperhatikan aspek lingkungan secara berkelanjutan,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program yang mendukung perluasan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua.

Karena itu, pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat agar berbagai masukan dapat menjadi bagian dari proses penyusunan dokumen AMDAL.

“Melalui forum ini, masyarakat dapat menyampaikan pandangan dan masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses perencanaan,” katanya.

Ia menambahkan, kajian AMDAL tidak hanya mencakup aspek lingkungan, tetapi juga dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang mungkin timbul dari pembangunan sekolah tersebut.

Pemerintah Provinsi Papua memastikan seluruh masukan yang disampaikan dalam konsultasi publik akan menjadi bagian dari proses penyempurnaan dokumen AMDAL sebelum pembangunan dilaksanakan.

Keberadaan Sekolah Rakyat di Maribu diharapkan dapat mendukung pemerataan akses pendidikan sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia Papua.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sherly Tjoanda Jamu Menteri Hukum RI di Ternate, Bahas Perlindungan Hak Cipta Kreator Lokal

Penulis
Reta
-

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menjamu makan malam Menteri Hukum Republik Indonesia, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., bersama jajaran petinggi kementerian di area rooftop lantai 4 Hotel Bela, Ternate, Jumat malam (12/6/2026).

Jamuan makan malam bernuansa hangat tersebut menjadi rangkaian penutup dari seluruh agenda kunjungan kerja Menteri Hukum di Maluku Utara. Pada siang harinya, Menteri Supratman bersama Gubernur Sherly telah meresmikan gedung baru Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Maluku Utara.

Suasana silaturahmi antara jajaran Kementerian Hukum RI, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan unsur Forkopimda Malut berlangsung semakin cair dengan hadirnya hiburan musik dari Evenor band. Acara semakin semarak saat musisi nasional, Marcell Siahaan, naik ke atas panggung untuk menyumbangkan lagu sekaligus mengajak para tamu undangan bernyanyi bersama.

Di sela-sela acara, Marcell Siahaan secara khusus memberikan saran, masukan, dan berbagi pengalaman kepada talenta lokal Malut, Alan dan Angga Darmawan, terkait pemahaman pentingnya perlindungan hak cipta serta kepastian royalti bagi para pencipta lagu dan penyanyi di industri musik tanah air.

Kemeriahan berlanjut usai santap malam, di mana Menteri Hukum RI sempat melakukan diskusi santai bersama duo content creator Alan dan Angga di area terbuka rooftop. Dalam dialog tersebut, Menteri Supratman menekankan besarnya potensi ekonomi digital yang dimiliki generasi muda saat ini. Ia mengingatkan para kreator lokal untuk tidak ragu mendaftarkan hak cipta karya mereka ke Kementerian Hukum.

Menteri Hukum menjelaskan bahwa sesuai ketentuan, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pencatatan hak cipta sangat terjangkau, yakni sebesar Rp200.000. Langkah pencatatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini diharapkan menjadi proteksi hukum awal bagi para kreator untuk melindungi keaslian karya, meningkatkan nilai komersial, serta mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital nasional secara berkelanjutan.

Turut hadir dalam jamuan makan malam tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI, Komjen Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K., S.H., M.H.; Staf Khusus Menteri Hukum; Kepala Kanwil Kementerian Hukum Malut, Budi Argap Situngkir; Sekretaris Daerah Provinsi Malut, Drs. H. Samsuddin A. Kadir, M.Si.; unsur Forkopimda Malut; serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Hukum.

Agenda ramah tamah ini menegaskan komitmen kuat dan sinergi yang harmonis antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kementerian Hukum dalam memperkuat koordinasi tata kelola pemerintahan, sekaligus memperluas jangkauan pelayanan hukum yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di Bumi Moloku Kie Raha.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamendagri Bima Arya Tegaskan Desartada Jadi Acuan Nasional Penataan dan Pemekaran Daerah

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) akan menjadi pedoman nasional dalam pelaksanaan penataan daerah, termasuk sebagai acuan dalam menilai kebutuhan pemekaran, penggabungan, maupun penyesuaian daerah di masa mendatang.

Hal tersebut disampaikan Bima dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) terkait laporan hasil penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan Desartada di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut Bima, penataan daerah merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pemda), mempercepat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan daya saing daerah. Penataan daerah juga diarahkan untuk menjaga keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya yang menjadi karakter masing-masing daerah.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah menyusun Desartada sebagai arah kebijakan jangka panjang agar pelaksanaan desentralisasi tetap selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

“Desain besar penataan daerah ini, ini adalah instrumen yang sangat strategis untuk memastikan bahwa seluruh desain dari penataan daerah itu sesuai dengan target-target atau tujuan dari desentralisasi dan kebutuhan dari pembangunan nasional,” ujar Bima.

Dalam kesempatan itu, Bima juga menegaskan bahwa pemerintah sepakat pemekaran daerah harus dilakukan secara selektif dan melalui pertimbangan yang matang.

“Kami menyepakati apa yang disampaikan oleh pimpinan [rapat] tadi bahwa pemekaran daerah harus dilakukan melalui seleksi yang sangat ketat dengan mempertimbangkan secara seksama berbagai aspek, baik regulasi maupun kondisi sosial, politik, kemampuan fiskal, dan ekonomi nasional,” tegasnya.

Karena itu, meskipun proses penyusunan RPP Penataan Daerah dan RPP Desartada terus berjalan, pembentukan daerah baru akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi makro nasional dan kapasitas fiskal pemerintah. Selain itu, pemerintah juga masih memfokuskan perhatian pada evaluasi perkembangan dan kinerja daerah otonom baru (DOB).

Menurut Bima, evaluasi tersebut penting untuk memastikan tujuan penataan daerah benar-benar tercapai dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Ke depan pemerintah akan terus melakukan analisis terkait dengan dampak dan kebutuhan daerah persiapan pada tahap pembentukan, pelaksanaan, dan pascadaerah persiapan atau daerah baru,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenperin Genjot Industri Perhiasan Nasional, Ekspor Melonjak hingga USD 9,1 Miliar

Penulis
Reta
-

Kementerian Perindustrian serius dalam pengembangan industri perhiasan nasional karena merupakan salah satu subsektor manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program pembinaan, peningkatan kapasitas industri, transformasi teknologi, hingga perluasan akses pasar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan industri perhiasan nasional.

Adapun langkah strategis yang telah dijalankan Kemenperin, antara lain mendukung penyelenggaraan Bandung Jewellery Fair (BJF) 2026 yang berlangsung pada 11–14 Juni 2026. Pameran yang memasuki tahun kedua penyelenggaraannya ini menjadi wadah bagi para pelaku industri perhiasan untuk mempromosikan produk unggulan, memperluas jaringan bisnis, memperkenalkan inovasi terbaru, serta memperkuat posisi industri perhiasan Indonesia di pasar global.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, industri perhiasan merupakan sektor yang memiliki karakteristik unik karena memadukan kreativitas, keterampilan, budaya, dan teknologi dalam menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.

“Industri perhiasan menjadi salah satu sektor unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi dan kontribusi penting terhadap ekspor manufaktur Indonesia. Tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa negara, tetapi juga menjadi wadah pelestarian produk bernilai budaya serta penciptaan lapangan kerja yang tersebar di berbagai daerah,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/6).

Kinerja industri perhiasan nasional menunjukkan tren yang semakin positif. Sepanjang Januari–Desember 2025, nilai ekspor barang perhiasan dan barang berharga mencapai USD 9,1 miliar atau meningkat 64,73 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar USD 5,5 miliar.

Menurut Menperin, capaian tersebut menunjukkan bahwa produk perhiasan Indonesia semakin diterima dan memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Oleh karena itu, penguatan kualitas produk, inovasi desain, keberlanjutan usaha, serta kemampuan industri dalam merespons tren pasar global perlu terus ditingkatkan.

“Peningkatan ekspor ini menjadi bukti bahwa industri perhiasan Indonesia memiliki prospek yang sangat baik. Momentum ini harus terus dijaga melalui penguatan ekosistem industri yang mampu mendorong inovasi, produktivitas, dan daya saing secara berkelanjutan,” tegasnya.

Meski demikian, Menperin mengakui bahwa industri perhiasan masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga bahan baku, perubahan preferensi konsumen, hingga tuntutan transformasi digital yang semakin cepat. Karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, asosiasi, dan pelaku usaha agar industri perhiasan nasional mampu beradaptasi dan tumbuh secara berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita, menegaskan bahwa transformasi digital dan implementasi industri 4.0 menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing industri perhiasan nasional.

Saat membuka penyelenggaraan BJF 2026, Reni menyampaikan, pemanfaatan teknologi mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat inovasi, dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas sesuai kebutuhan pasar.

“Transformasi digital dan penerapan Industri 4.0 memungkinkan industri perhiasan bekerja lebih efisien, menghasilkan produk yang lebih presisi, serta mampu merespons kebutuhan konsumen secara lebih cepat dan tepat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya transformasi industri, Kemenperin telah melakukan penilaian Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) terhadap sejumlah perusahaan di sektor industri aneka, termasuk pelaku industri logam mulia dan perhiasan. Hasil penilaian menunjukkan tingkat kematangan yang baik dalam penerapan teknologi digital, mulai dari digitalisasi sistem manajemen, pemanfaatan kecerdasan buatan, keamanan siber, produk cerdas terkustomisasi, hingga integrasi teknologi pintar dalam proses produksi.

“Hasil tersebut menunjukkan bahwa industri logam mulia dan perhiasan mampu mengintegrasikan teknologi modern dengan kreativitas dan keterampilan sumber daya manusia untuk menghasilkan produk yang inovatif dan bernilai tambah tinggi. Kami berharap semakin banyak pelaku industri yang melakukan transformasi serupa guna meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing produknya,” kata Reni.

Direktur Industri Aneka, Reny Meilany menambahkan, pameran BJF 2026 menghadirkan berbagai produk perhiasan dan industri pendukung, mulai dari perhiasan emas, perak, mutiara, berlian, batu alam, hingga berbagai kerajinan bernilai tinggi.

Menurutnya, penyelenggaraan pameran merupakan instrumen penting dalam memperkuat ekosistem industri perhiasan nasional karena memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk, menjalin kemitraan bisnis, memahami tren pasar terkini, sekaligus membuka peluang transaksi dan investasi yang lebih luas.

 

“Pameran seperti Bandung Jewellery Fair memiliki peran strategis sebagai sarana promosi, kolaborasi, dan pengembangan bisnis. Kegiatan ini tidak hanya mempertemukan produsen dan pembeli, tetapi juga menjadi ruang bertemunya ide, inovasi, serta peluang kerja sama yang dapat memperkuat daya saing industri perhiasan Indonesia,” pungkas Reny.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi V DPR Minta Kemenhub Evaluasi Regulasi Perlintasan Sebidang demi Tingkatkan Keselamatan

Penulis
Reta
-

Komisi V DPR mendorong Kementrian Perhubungan untuk segera mengevaluasi regulasi yang mengatur penanganan perlintasan sebidang kereta api guna memastikan kebijakan yang diterapkan tetap relevan dengan perkembangan transportasi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Evaluasi ini dinilai penting sebagai upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang yang terukur dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto saat mengikuti agenda Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI ke perlintasan sebidang Stasiun Besar Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/6/2026). Menurutnya, ribuan perlintasan sebidang yang ada saat ini membutuhkan landasan regulasi yang mampu mengakomodasi beragam karakteristik dan tingkat resiko di lapangan.

“Saya menekankan kepada Kementerian Perhubungan untuk mengecek kembali regulasi yang ada, sehingga penanganan perlintasan sebidang ke depan dapat berjalan sesuai roadmap dan memiliki arah yang jelas,” ujar Sofwan.

Ia menerangkan bahwa setiap perlintasan sebidang menghadapi kondisi yang berbeda, baik dari sisi volume lalu lintas harian kendaraan, frekuensi perjalanan kereta api, maupun perkembangan kawasan di sekitarnya. Oleh sebab itu, regulasi penanganan yang ada harus mampu memberikan panduan yang lebih spesifik sesuai kondisi masing-masing lokasi. Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut pemerintah perlu memastikan aturan yang berlaku saat ini masih relevan dengan dinamika transportasi yang terus berkembang.

“Peraturan menterinya masih relevan atau enggak? Jangan-jangan peraturan menterinya masih harus di-update,” katanya.

Melalui evaluasi regulasi yang ada, Sofwan berharap penanganan perlintasan sebidang di berbagai daerah dapat menciptakan sistem penanganan yang lebih terstruktur. Harapannya, upaya ini bisa meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan serta meminimalkan potensi kecelakaan di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BURT DPR RI Tinjau National Hospital Surabaya, Soroti Kesiapan Penanganan Stroke dan Jantung

Penulis
Reta
-

Penyakit tidak menular seperti stroke dan jantung menjadi salah satu isu kesehatan yang mendapat perhatian serius dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI. Karena itu, BURT DPR RI melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan layanan kesehatan di National Hospital Surabaya, termasuk fasilitas dan teknologi yang dimiliki rumah sakit tersebut dalam menangani penyakit-penyakit berisiko tinggi.

 

“Isu yang menjadi perhatian di masyarakat saat ini adalah penyakit mematikan tidak menular seperti stroke dan jantung. Oleh karena itu, salah satu alasan kami ke sini selain melihat apakah National Hospital Surabaya siap memberikan pelayanan kepada anggota dewan saat dibutuhkan, juga untuk melihat apakah rumah sakit ini siap menjadi rekomendasi untuk penanganan penyakit stroke,” ujar Wakil Ketua BURT DPR RI Indah Kurniawati saat kunjungan BURT DPR RI ke National Hospital Surabaya, Jumat (12/6/2026).

 

Setelah melihat secara langsung fasilitas dan peralatan medis yang tersedia, Indah menilai National Hospital Surabaya memiliki kapasitas yang memadai untuk menjadi salah satu rujukan dalam penanganan stroke. Menurutnya, dukungan teknologi kesehatan yang modern menjadi nilai tambah dalam memberikan layanan kepada pasien.

 

“Saya yakin setelah melihat peralatan canggih di sini, National Hospital Surabaya memang layak menjadi rekomendasi,” tambahnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota BURT DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa mengaku terkesan dengan fasilitas yang dimiliki National Hospital Surabaya. Ia menilai rumah sakit tersebut tidak hanya memiliki peralatan medis yang modern, tetapi juga lingkungan pelayanan yang nyaman bagi pasien.

 

“Baru kali ini saya terpana melihat rumah sakit. Saya lihat peralatannya canggih-canggih, suasananya pun bagus. Namun sebenarnya apa program unggulan di sini? Tadi saya lihat ada DSA yang menjadi salah satu metode unggulan untuk mendeteksi stroke, mungkin pihak rumah sakit bisa menjelaskan apa program unggulan di sini,” ujarnya.

 

Menanggapi hal tersebut, Medical and Nursing General Manager National Hospital Surabaya, dr. Jordan Bakhriansyah, menjelaskan bahwa layanan unggulan rumah sakit saat ini berfokus pada penanganan stroke melalui Center of Excellence yang menyediakan layanan komprehensif mulai dari deteksi dini, penanganan, hingga rehabilitasi pasien stroke. Layanan tersebut didukung teknologi robotik, Smart Ambulance, serta skrining cepat menggunakan MRI 3T berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

 

Kunjungan BURT DPR RI tersebut sekaligus memberikan gambaran mengenai kesiapan National Hospital Surabaya dalam menyediakan layanan kesehatan berteknologi tinggi, khususnya untuk penanganan stroke yang saat ini menjadi salah satu penyebab kematian dan kecacatan tertinggi di Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BAM DPR RI Tekankan Pentingnya Pembangunan Berkelanjutan untuk Atasi Banjir di Palembang

Penulis
Reta
-

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menekankan pentingnya tata kelola perkotaan yang berkelanjutan guna mengimbangi pesatnya laju urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Palembang. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja BAM DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (14/6/2026).

 

Menurutnya, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di wilayah Sumatera bagian selatan, pembangunan Palembang tidak boleh hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan.

 

“Saat yang sama tentu perlu perbaikan infrastruktur alam. Karena alamlah yang kemudian mulai rusak sehingga alam yang harus mencengkeram air, air akhirnya digelontorkan ke hilir sekaligus pada saat yang bersamaan dampaknya kebanyakan air dan banjir. Soalnya daya tampung lingkungan, daya dukung lingkungan yaitu air yang seharusnya dicengkeram lingkungan, dicengkeram hutan sebelum dialihkan ke hilir. Hutannya sudah rusak sehingga tidak bisa dicengkeram akibatnya banjir,” ujar Ahmad Heryawan.

 

Ia menjelaskan bahwa dalam kunjungan ini, BAM DPR RI secara khusus menyoroti dua isu utama yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat, yakni persoalan banjir dan kemacetan lalu lintas. Kedua masalah ini dinilai sangat berdampak langsung terhadap kualitas hidup warga kota.

 

“Kalau urusan perkotaan tentu urusannya adalah urusan khas ya, diantaranya adalah tidak semua perkotaan diceritakan atau dibincangkan, tapi yang pertama urusan banjir, yang kedua urusan kemacetan lalu lintas. Dibincangkan panjang lebar intinya adalah bahwa perlu ada pendekatan holistik untuk menyelesaikan banjir,” paparnya.

 

Lebih lanjut, BAM telah melakukan pertemuan dengan Walikota Palembang, jajaran dinas terkait, hingga masyarakat guna menghimpun data komprehensif terkait efektivitas kebijakan pembangunan perkotaan yang sedang dan akan berjalan.

 

“Kita akan meneruskan ke Komisi terkait lewat pimpinan atau  boleh jadi ketika pimpinan ingin menyelesaikan langsung juga biasa ya, katakanlah urusannya urusan penting banget terkait dengan gorong-gorong yang tertutup atau sebagian tertutup dan mendapat banjir yang sangat luas. Tapi secara umum kita akan teruskan ke pimpinan dan pimpinan akan meneruskannya kepada Komisi-Komisi terkait yang menangani masalah ini,” pungkas politisi fraksi PKS ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia Strategic Alliance Evening 2026, Menkop Tekankan Pentingnya Kemitraan Koperasi dan Swasta

Penulis
Reta
-

 Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja. Kemitraan strategis antara swasta dan koperasi sangat penting untuk bekerja sama dan saling melengkapi kekuatan serta sumber daya yang dimiliki.

Hal itu disampaikan Menkop dalam sambutan pada Indonesia Strategic Alliance Evening 2026 yang diselenggarakan oleh RMN Rantai Makanan Sejahtera, Kadin Indonesia, dan EA GreenX di Jakarta, Selasa malam (9/6/2026). Forum ini menjadi momentum untuk mempererat kemitraan strategis sekaligus mendorong kolaborasi investasi yang berdampak nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut Chairman Menas Capital dan Al Sahra H.E. Khalifa Matar Khamis Al Mazrouei, Ms. Noura Khalifa Matar Khamis Al Mazrouei, Executive Chairman EA GreenX dan RMN Rantai Makanan Sejahtera Justin Joel Lim, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kerja Sama Investasi dengan Pemerintah Daerah Zulnahar Usman, serta perwakilan EA GreenX Dr. Prophol M.

“Kemitraan dan kolaborasi sektor swasta dan koperasi saling memperkuat satu sama lain. Sektor swasta berkontribusi pada inovasi, investasi, dan konektivitas pasar. Koperasi memberi ruang keterlibatan masyarakat dan partisipasi yang inklusif. Kemitraan semacam ini mulai kita lihat di berbagai sektor,” kata Menkop.

Ia menjelaskan, kemitraan yang saling menguntungkan tidak hanya menciptakan peluang ekonomi, tetapi juga memperkuat masyarakat, memperluas kesejahteraan, dan membangun fondasi pertumbuhan yang lebih kokoh dalam jangka panjang.

Menkop menekankan posisi koperasi sebagai instrumen ekonomi yang menghubungkan kepentingan usaha dengan kepentingan masyarakat. Ketika banyak negara mencari model pembangunan yang lebih inklusif, koperasi menawarkan pendekatan yang menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi.

Bagi Indonesia, koperasi merupakan bagian penting dari struktur perekonomian nasional yang terus diperkuat agar mampu menjawab tantangan ekonomi modern. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, pemerintah mengembangkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini telah terbentuk sebanyak 83.000 badan hukum di seluruh Indonesia.

Program ini lahir dari keyakinan bahwa pembangunan ekonomi nasional tidak akan kokoh tanpa fondasi ekonomi desa yang kuat. KDKMP dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang mengintegrasikan berbagai layanan usaha sesuai kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing, sehingga mampu menghadirkan akses ekonomi yang lebih dekat, memperkuat usaha warga, dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar di daerah.

“Namun, untuk mencapai tujuan-tujuan ini, diperlukan kemitraan dan kolaborasi berbasis luas di antara semua pemangku kepentingan,” kata Menkop.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kerja Sama Investasi dengan Pemerintah Daerah Zulnahar Usman mengatakan Kadin sangat mendukung berbagai program kemitraan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja. Salah satu program kemitraan yang sedang berjalan adalah kerja sama PT Energi Absolute Green X Indonesia dengan Kementerian Koperasi terkait kemandirian energi di pedesaan dan kelurahan di seluruh Indonesia.

“Kami membayangkan setiap koperasi akan menjadi pusat aktivitas ekonomi yang didukung oleh pembangkit listrik tenaga surya dan energi terbarukan lainnya. Energi menjadi penggerak utama produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” kata Zulnahar.

Melalui semangat kolaborasi global, lanjut Zulnahar, hal ini bertujuan membangun sebuah Strategic Alliance for Indonesia Sustainable Future. Sebuah aliansi yang menghubungkan modal, teknologi, inovasi, dan sumber daya manusia demi menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Executive Chairman EA GreenX dan RMN Rantai Makanan Sejahtera Justin Joel Lim menilai komitmen pemerintah untuk memperkuat koperasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan menarik investasi strategis telah menciptakan peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

Ia menegaskan, masa depan adalah milik mereka yang berkolaborasi. Tidak ada pemerintah yang dapat mencapai perubahan transformasional sendirian, begitu juga perusahaan dan investor. Ia memastikan pencapaian terbesar dalam sejarah selalu datang dari kemitraan yang dibangun di atas kepercayaan dan visi bersama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...217218219...4,867Halaman 218 dari 4,867