Beranda blog Halaman 219

Menteri UMKM Buka Jakarta Fair Kemayoran 2026, UMKM Kuasai 45 Persen Tenant Pameran

Penulis
Reta
-

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi membuka Jakarta Fair Kemayoran 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (11/6). Menteri Maman yang hadir mewakili Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan Jakarta Fair Kemayoran merupakan tradisi tahunan yang membanggakan dan memiliki kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Selama puluhan tahun, ajang ini menjadi ruang strategis yang mempertemukan dunia usaha, konsumen, investor, dan masyarakat dalam satu ekosistem ekonomi yang produktif.

“Saya mengapresiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengelola JIExpo, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran 2026. Ajang ini menjadi momentum penting bagi para pengusaha UMKM untuk memperkenalkan produk, memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan kapasitas bisnisnya,” ujar Menteri Maman.

Jakarta Fair Kemayoran 2026 berlangsung pada 11 Juni hingga 12 Juli 2026 dengan menghadirkan sekitar 2.800 perusahaan dan 1.800 tenant dari berbagai sektor usaha. Dari jumlah tersebut, sekitar 45 persen merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagai pameran multiproduk dan hiburan terbesar di Asia Tenggara yang memasuki penyelenggaraan ke-57, Jakarta Fair Kemayoran menjadi salah satu etalase utama produk dalam negeri sekaligus wadah promosi yang efektif bagi pengusaha UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Pameran dibuka setiap hari mulai pukul 15.00 hingga 22.00 WIB pada hari kerja, sementara pada akhir pekan dan hari libur nasional beroperasi mulai pukul 10.00 WIB. Penjualan tiket secara daring ditutup setiap hari pada pukul 22.00 WIB. Pada penyelenggaraan tahun ini, Jakarta Fair Kemayoran menargetkan nilai transaksi mencapai Rp8 triliun, meningkat dibandingkan realisasi transaksi tahun 2025 yang mencapai Rp7,3 triliun. Selain itu, jumlah pengunjung ditargetkan melampaui enam juta orang, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun lalu yang mencapai sekitar 5,9 juta pengunjung.

Menurut Menteri Maman, besarnya antusiasme masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Jakarta Fair Kemayoran memiliki peran penting dalam memperkuat daya saing produk nasional sekaligus membuka peluang pasar yang lebih besar bagi UMKM Indonesia.

“Arus pengunjung yang sangat besar merupakan peluang yang luar biasa bagi pengusaha UMKM. Selain nilai transaksi yang tercipta, kami juga memperhatikan peningkatan jumlah pengunjung karena hal tersebut memperluas kesempatan promosi, memperkenalkan produk kepada konsumen baru, dan membuka peluang kemitraan yang lebih luas,” kata Menteri Maman.

Ia menegaskan, Kementerian UMKM akan terus mendukung penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberdayaan UMKM dan memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan, antara lain platform SAPA UMKM, kemudahan sertifikasi dan standardisasi produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kemitraan dan rantai pasok, serta perluasan akses pasar. Selain itu, pemerintah juga terus menggalakkan gerakan bangga, beli, dan pakai produk dalam negeri untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

“Pemerintah pusat akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya kepada para pengusaha UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” ujar Menteri Maman.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Jakarta Fair Kemayoran 2026 menjadi bagian dari rangkaian persiapan menyambut lima abad Kota Jakarta yang akan diperingati pada tahun depan. Menurut Pramono, berbagai pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk melalui penyediaan layanan publik dan transportasi yang semakin baik.

“Mudah-mudahan Jakarta Fair Kemayoran 2026 semakin diminati masyarakat, baik dari Jakarta maupun daerah lainnya, sehingga mampu mencetak transaksi hingga Rp8 triliun dan menarik lebih dari enam juta pengunjung,” kata Pramono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jelang Hari Bhayangkara ke-80, Polri Salurkan 450 Paket Bansos untuk Komunitas Kota Tua Jakarta

Penulis
Reta
-

Sebanyak 450 paket bantuan sosial (bansos) disalurkan Polri kepada komunitas pekerja seni, pedagang kaki lima (PKL), hingga masyarakat sekitar kawasan Kota Tua, Jakarta, Jumat (12/6). Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat melalui kegiatan bakti sosial yang digelar menjelang Hari Bhayangkara ke-80.

Kasubdit Wal dan PJR Korlantas Polri Kombes Pol. Ruben Very Takaendengan yang hadir mewakili pimpinan Polri mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat.

“Kami menginginkan ada kebersamaan yang erat antara Polri dengan masyarakat. Polri hadir untuk membantu, melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat,” kata Kombes Pol. Ruben.

Selain menyerahkan bantuan sosial, Kombes Pol. Ruben juga mengapresiasi berbagai kreasi dan penampilan yang ditunjukkan komunitas pekerja seni di Kota Tua. Menurutnya, kreativitas para pelaku seni menjadi daya tarik yang dapat mendorong lebih banyak wisatawan berkunjung ke kawasan bersejarah tersebut.

“Saya bangga atas kreasi-kreasi yang ditampilkan. Ini dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk datang ke Kota Tua,” ujarnya.

Bantuan sosial tersebut mendapat sambutan positif dari komunitas yang sehari-hari beraktivitas di kawasan Kota Tua. Rangga, salah satu perwakilan komunitas Kota Tua, menilai kehadiran Polri melalui kegiatan sosial seperti ini memberikan manfaat langsung bagi para pelaku seni dan masyarakat sekitar.

“Alhamdulillah kami dari komunitas sangat menyambut baik. Polri juga hadir untuk komunitas dan kami merasa lebih terlindungi,” kata Rangga.

Menurutnya, bantuan yang diberikan sangat membantu anggota komunitas yang menggantungkan aktivitas dan penghasilannya di kawasan wisata Kota Tua.

“Sangat bermanfaat buat teman-teman komunitas yang ada di Kota Tua Jakarta,” ujarnya.

Rangga berharap Polri terus menjaga kedekatan dengan masyarakat dan semakin sering hadir melalui kegiatan-kegiatan sosial.

“Selamat untuk Polri. Harapannya ke depan lebih semangat lagi dan lebih sering turun ke masyarakat,” tuturnya.

Kombes Pol. Ruben menegaskan Polri akan terus berupaya membangun kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan pelayanan dan sosial. Menurutnya, hubungan yang baik antara Polri dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar.

“Kami mohon doa restu agar Polri semakin dicintai masyarakat dan semakin memberikan pelayanan yang terbaik,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Operasi Bea Cukai di Pelabuhan Merak Berhasil Sita 8,26 Juta Batang Rokok Ilegal

Penulis
Reta
-

Bea Cukai kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Kali ini, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten bersama Bea Cukai Merak berhasil menggagalkan upaya peredaran 8.262.000 batang rokok ilegal dalam dua penindakan terpisah di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni, pada Kamis, 11 Juni 2026.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama, menegaskan bahwa penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam melindungi masyarakat dan penerimaan negara dari peredaran barang kena cukai ilegal. “Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu, pengawasan dan penindakan akan terus kami perkuat,” ujarnya.

Penindakan bermula pada pukul 07.00 WIB ketika Bea Cukai Merak menerima informasi mengenai dugaan pengiriman rokok ilegal yang akan melintasi wilayah pengawasannya. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Bea Cukai Merak bersama Kanwil Bea Cukai Banten melakukan pengamatan dan patroli darat di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni, Kota Cilegon.

Dalam kegiatan tersebut, petugas menghentikan dan memeriksa sebuah truk Colt Diesel bernomor polisi D80XXFM yang dicurigai mengangkut barang kena cukai ilegal. Saat dimintai keterangan, pengemudi berinisial JFR serta kernet JER tidak dapat menjelaskan muatan yang dibawanya. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 182 karton rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) merek OK BOLD tanpa dilekati pita cukai sesuai ketentuan. Total barang yang diamankan mencapai 2.912.000 batang rokok.

Setelah mengamankan barang hasil penindakan pertama, tim melanjutkan patroli dan pemeriksaan terhadap kendaraan yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni. Petugas kemudian menghentikan sebuah truk Hino Fuso bernomor polisi BM84XXDN yang juga menimbulkan kecurigaan.

Dalam pemeriksaan lebih lanjut, pengemudi berinisial RHMT tidak dapat menjelaskan secara rinci muatan yang diangkut. Saat bak truk dibuka, petugas menemukan 535 karton rokok jenis sigaret putih mesin (SPM) merek Double Happiness tanpa pita cukai yang disembunyikan di balik muatan pakan ternak. Jumlah rokok ilegal yang diamankan dari truk tersebut mencapai 5.350.000 batang.

“Dari kedua penindakan tersebut, Bea Cukai berhasil mengamankan total 8.262.000 batang rokok ilegal. Seluruhnya diperkirakan memiliki nilai mencapai Rp12,68 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp7,9 miliar, mencakup nilai cukai, pajak rokok, dan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT),” rinci Djaka.

Ia juga menegaskan bahwa Bea Cukai akan terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, khususnya di jalur distribusi yang berpotensi dimanfaatkan untuk penyelundupan. “Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memerangi peredaran rokok ilegal. Kepatuhan terhadap ketentuan cukai merupakan bagian penting dalam mendukung iklim usaha yang sehat dan menjaga penerimaan negara,” tegasnya.

Kemudian, dalam setiap proses penanganan perkara, Bea Cukai senantiasa mengedepankan koordinasi dan sinergi dengan aparat penegak hukum terkait. Pada penindakan ini, Kanwil Bea Cukai Banten dan Bea Cukai Merak akan berkoordinasi secara intensif dengan Kepolisian Daerah Banten, khususnya melalui fungsi Koordinator Pengawasan (Korwas), serta Kejaksaan Tinggi Banten beserta jajarannya.

Atas kasus tersebut, diduga telah terjadi pelanggaran di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Saat ini Kanwil Bea Cukai Banten dan Bea Cukai Merak telah melakukan penyidikan dengan tersangka JFR, dengan pertimbangan dan alat bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu turut serta dalam kurang lebih 5 kali penjualan rokok ilegal dari daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk selanjutnya dibawa ke daerah Sumatra.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jatim Infinity Perkuat Layanan Kesehatan Digital di Pulau Sapudi dengan Internet Starlink

Penulis
Reta
-

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus memperkuat layanan publik digital di wilayah kepulauan lewat program Jatim Infinity. Salah satu implementasinya dilakukan dengan mendukung layanan Telesapa di Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep, melalui penyediaan infrastruktur jaringan internet.

 

Kominfo Jatim memberikan bantuan layanan Starlink ke puskesmas Gayam dan Puskesmas Nonggunong pulau Sapudi Kabupaten Sumenep, Minggu (14/6/2026).

 

Kepala Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA) Kominfo Jatim, Gugi A. Wicaksono, menjelaskan bahwa dukungan jaringan internet menjadi bagian penting dalam memastikan layanan digital berjalan optimal, khususnya di daerah kepulauan dengan tantangan geografis dan keterbatasan akses konektivitas.

 

“Melalui program Jatim Infinity, kami memberikan dukungan berupa penyediaan infrastruktur jaringan internet untuk mendukung layanan digital,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, keberadaan infrastruktur jaringan tersebut turut menunjang layanan Telesapa, yang menjadi salah satu upaya menghadirkan akses pelayanan kesehatan berbasis teknologi bagi masyarakat Pulau Sapudi.

 

“Program ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung layanan publik digital, khususnya di wilayah dengan akses internet yang kurang memadai,” jelasnya.

 

Menurut Gugi, penguatan konektivitas digital di wilayah kepulauan diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan masyarakat, termasuk layanan kesehatan, sehingga warga dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan cepat.

 

Melalui Jatim Infinity, Pemprov Jatim berkomitmen mempercepat pemerataan infrastruktur digital agar transformasi layanan publik dapat dirasakan hingga wilayah kepulauan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perempuan Berperan Strategis Jaga Lingkungan, Nawal Yasin Dorong Aksi Ekologis Berkelanjutan

Penulis
Reta
-

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mengajak kaum perempuan menjadi srikandi penjaga peradaban melalui berbagai aksi ekologis yang nyata. Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan, demi menjaga keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

Seperti halnya dalam Puncak Semarak Milad ke-95 PW Nasyiatul Aisyiyah Jawa Tengah bertema “Aksi Ekologis untuk Kehidupan Berkelanjutan”, yang digelar di Wisata Mata Air Sendang Senjoyo Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Minggu (14/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Nawal bersama kader PW Nasyiatul Aisyiyah Jawa Tengah, melakukan penyebaran puluhan botol eco enzyme dan menebar 1.000 bibit ikan. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperbaiki kualitas air, membantu menetralkan pencemaran, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem perairan.
“Hari ini Nasyiatul Aisyiyah telah melakukan kegiatan ekologis yang sangat luar biasa, dengan menyebar benih ikan dan eco enzyme. Harapannya ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat Jawa Tengah, untuk ikut serta menjaga lingkungan,” katanya.
Menurut Nawal, Jateng saat ini menghadapi berbagai tantangan ekologis yang semakin nyata. Dampak perubahan iklim mulai dirasakan masyarakat, mulai dari meningkatnya risiko banjir, hingga tanah longsor di sejumlah daerah.
Karena itu, Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Jateng ini mengajak kaum perempuan dan seluruh elemen masyarakat, untuk memperkuat kolaborasi dalam berbagai gerakan pelestarian lingkungan. Pasalnya, upaya menjaga alam tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.
“Ini menjadi salah satu hal yang harapannya menjadi kolaborasi dari masyarakat Jawa Tengah, untuk bersama-sama melakukan aksi-aksi pengabdian ekologi,” tutur istri Wakil Gubernur Jateng tersebut.
Selain perubahan iklim, Nawal juga menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi tantangan besar. Volume sampah di Jateng yang mencapai sekitar 6 juta ton per tahun, kata dia, belum seluruhnya dapat dikelola secara optimal.
Melalui gerakan seperti ini, Nawal berharap masyarakat mulai membangun budaya peduli lingkungan dari langkah-langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti memilah sampah dari rumah tangga, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
Dia menambahkan, Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, telah menargetkan Jawa Tengah bebas sampah pada 2028. Untuk mendukung target itu, edukasi lingkungan harus terus diperluas dan dilakukan secara berkelanjutan.
“Kita harus sama-sama mengedukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dari komunitas yang terkecil yaitu keluarga, kemudian komunitas-komunitas yang lebih besar,” kata Nawal.
Lebih lanjut, dia menekankan, kepedulian terhadap lingkungan bukan sekadar aktivitas sosial, tetapi juga bagian dari nilai pengabdian dan tanggung jawab moral untuk menjaga keberlangsungan kehidupan.
“Jadikan pengabdian ekologis sebagai dakwah kita, salah satu jihad kita. Dan yang terakhir, bukan hanya dijadikan sebagai pemahaman, tetapi juga mampu mengubah pola-pola masyarakat yang tadinya tidak peduli lingkungan, menjadi peduli lingkungan,” tegas Nawal.
Sementara itu, Ketua PW Nasyiatul Aisyiyah Jawa Tengah, Monica Subastia mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi program Ibu Jaga Bumi, yang mendorong kader perempuan untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pelestarian lingkungan.
Program Ibu Jaga Bumi mencakup beragam kegiatan, mulai dari pemilahan sampah rumah tangga, penanaman tanaman di pekarangan, pelatihan pembuatan kompos dan eco enzyme, hingga aksi pembersihan lingkungan.
Menurut Monica, eco enzyme yang disebarkan pada kegiatan itu adalah hasil produksi kader Nasyiatul Aisyiyah, yang diolah dari limbah organik rumah tangga. Adapun Sendang Senjoyo dipilih, karena keberadaan sumber mata air tersebut sangat penting sebagai penopang kehidupan masyarakat di wilayah hilir.
“Harapannya bisa mengembalikan ekosistem air, karena kita tahu air menjadi sumber kehidupan, apalagi perempuan dan anak ini menjadi salah satu elemen paling terdampak, ketika kita kekeringan atau air itu tercemar gitu,” ungkapnya.
Selain penyebaran eco enzyme, pihaknya juga menebar 1.000 bibit ikan yang terdiri dari ikan mujair, bawal, nila, dan uceng. Aksi tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sekaligus mendukung ketahanan pangan masyarakat.
Pihaknya berharap bibit ikan yang ditebar dapat berkembang biak, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sepanjang aliran sungai yang bersumber dari Sendang Senjoyo.
“Jadi tidak hanya di hulu, tetapi mengalir sampai ke hilir, sehingga masyarakat yang berada di sepanjang aliran air juga bisa merasakan manfaatnya,” pungkas Monica.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kisah Kreasi Kayukuu, UMKM Boyolali yang Raup Omzet Rp800 Juta per Bulan dan Tembus Pasar Global

Penulis
Reta
-

Siapa sangka, usaha hiasan dinding berbahan kayu yang dirintis saat pandemi Covid-19 tahun 2020 silam, kini mampu menembus pasar internasional. Adalah Kreasi Kayukuu, UMKM asal Boyolali yang berkembang dari usaha rumahan menjadi produsen berbagai produk dekorasi dan kaligrafi, yang telah dikirim ke puluhan negara.

Owner Kreasi Kayukuu, Fatta Yasin M menuturkan, usahanya lahir pada 2020 ketika dirinya harus berhenti bekerja akibat pandemi. Berbekal hobi menggambar dan semangat untuk tetap produktif, dia mengajak seorang tetangga untuk mulai merintis usaha kreatif berbasis kaligrafi.

“Awalnya kami ingin membuat kaligrafi kayu, agar bisa dinikmati lebih banyak orang. Karena kalau dilukis manual, sehari paling hanya bisa menyelesaikan sebagian kecil karya,” ujarnya, saat ditemui di tempat usaha, Belik RT 01 RW 08, Dibal, Ngemplak, Boyolali, Sabtu (13/6/2026).

Perjalanan usaha tersebut tidak selalu mulus. Dia mengungkapkan, mesin CNC (Computer Numerical Control) pertama yang dibeli senilai sekitar Rp20 juta ternyata belum mampu memotong kayu sesuai kebutuhan.

Alih-alih menyerah, Fatta memanfaatkannya untuk memproduksi berbagai kerajinan berbahan kertas. Dari hasil penjualan produk kertas itulah, dia kemudian mampu membeli mesin yang lebih baik hingga kini memiliki delapan unit mesin produksi.

Tantangan terberat dirasakan pada masa-masa awal usaha. Modal tabungan puluhan juta rupiah sempat terkuras, untuk membeli mesin yang belum menghasilkan keuntungan. Bahkan selama berbulan-bulan, pendapatan sangat minim, hingga rekan kerjanya hanya mampu diberi upah sekitar Rp50 ribu per minggu.

“Namun, saya terus berupaya agar usaha ini tetap jalan. Mengikuti pelatihan marketplace menjadi titik balik perkembangan usaha. Dari semula hanya menjual kaligrafi, Kreasi Kayukuu mulai merambah dekorasi pernikahan, ulang tahun, hingga berbagai produk custom lain” ungkapnya.

Kini, Kreasi Kayukuu memproduksi beragam dekorasi berbahan plywood, akrilik, kertas, dan kayu pinus. Dari empat bahan utama tersebut lahir hampir 600 jenis produk, yang sebagian besar dibuat secara kustom sesuai kebutuhan pelanggan. Pasarnya pun terus meluas. Selain menjangkau seluruh Indonesia melalui marketplace, produk Kreasi Kayukuu telah dikirim ke sekitar 24 negara, termasuk sejumlah negara di Eropa dan Timur Tengah.

“Produk yang paling banyak diminati berupa hiasan dinding untuk rumah, kantor, hingga musala,” jelas Fatta.

Perkembangan usaha tersebut berdampak pada peningkatan kapasitas produksi, dan penyerapan tenaga kerja. Dari yang semula hanya dijalankan dua orang, kini Kreasi Kayukuu telah memberdayakan lebih dari 50 pekerja.

“Omzet usaha pun mencapai rata-rata Rp700 juta hingga Rp800 juta per bulan,” terangnya.

Menurut Fatta, dukungan pemerintah turut berperan dalam pertumbuhan usahanya. Berbagai pelatihan, termasuk pelatihan ekspor dan pemasaran digital, menjadi bekal penting untuk mengembangkan pasar.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan ruang promosi melalui Dekranasda Jawa Tengah, serta memfasilitasi keikutsertaan Kreasi Kayukuu dalam pameran Inacraft pada Februari 2026.

“Kami sangat terbantu dengan pelatihan dan fasilitas yang diberikan pemerintah. Pemerintah memberikan pemantik, sementara kami sebagai pelaku usaha harus terus belajar dan mengembangkan diri,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramiyanto menyampaikan, sektor UMKM di Jawa Tengah terus menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, jumlah UMKM yang terhubung dengan program pembiayaan dan pengembangan, terus meningkat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Menurutnya, sesuai arahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Pemprov Jawa Tengah terus memberikan pendampingan melalui peningkatan kualitas kemasan, produksi, pemasaran, digitalisasi, sertifikasi, hingga fasilitasi pameran. Pameran menjadi salah satu sarana efektif, untuk mempertemukan UMKM dengan pasar dan calon pembeli dalam skala yang lebih luas.

“Produk-produk UMKM Jawa Tengah memiliki kualitas yang semakin baik. Tugas kami adalah terus mendampingi agar mereka mampu berinovasi, memanfaatkan digitalisasi, dan memperluas pasar,” papar Bram, sapaannya.

Kisah Kreasi Kayukuu menjadi bukti, kreativitas, kemampuan beradaptasi, serta dukungan pemerintah dapat menjadi kombinasi yang kuat, dalam mendorong UMKM naik kelas. Dari sebuah usaha yang lahir di tengah pandemi, kini produk karya anak bangsa dari Boyolali, mampu menghiasi rumah-rumah di berbagai belahan dunia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PKP Miliki Kantor Baru di Jakarta Pusat, Semangat Genjot Target 3 Juta Rumah

Penulis
Reta
-

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi memiliki kantor baru bagi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan yang berlokasi di Gedung Pertamina Trans Kontinental, Jalan Kramat Raya No. 29, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

Peresmian gedung kantor tersebut dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria.

Peresmian kantor ditandai secara simbolis melalui pemotongan pita, penandatanganan prasasti oleh Menteri PKP, serta pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas beroperasinya gedung yang akan menjadi pusat aktivitas Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP.

Dalam sambutannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa keberadaan kantor baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja seluruh jajaran dalam mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintah.

“Dengan mengucap puji Tuhan, saya bersama Bapak Dony Oskaria Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara meresmikan kantor Dirjen Kota. Semoga tambah semangat untuk program 3 juta rumah,” ujar Menteri Ara.

Senada dengan hal tersebut, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan bahwa penyediaan sarana kerja yang lebih baik harus menjadi pendorong peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat.

“Bahwa kita dengan adanya fasilitas yang lebih baik, target penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat kita bisa tercapai. Semangat kerjanya karena ini adalah kerja untuk rakyat Indonesia,” imbuh Dony.

Gedung Pertamina Trans Kontinental yang kini difungsikan sebagai Kantor Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan berada di lokasi yang sangat strategis, tepat di sisi Jalan Kramat Raya dan bersebelahan dengan Gedung Komisi Yudisial.

Lokasi tersebut memiliki aksesibilitas yang baik dengan jarak sekitar 900 meter dari Stasiun Senen dan sekitar 200 meter dari Halte TransJakarta Pal Putih.

Bangunan perkantoran modern bertingkat ini memiliki luas bangunan mencapai 4.099 meter persegi yang terdiri atas empat lantai. Gedung dilengkapi berbagai fasilitas penunjang untuk meningkatkan produktivitas kerja sekaligus mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Pada area lobi tersedia fasilitas pelayanan publik berupa ruang tunggu tamu, receptionist, dan PPID Corner sebagai sarana pelayanan informasi bagi masyarakat. Selain itu, gedung juga menyediakan area parkir yang mampu menampung hingga 30 mobil dan 100 sepeda motor.

Selain itu, ruang laktasi juga sedang disiapkan sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan pegawai maupun masyarakat yang berkunjung.

Fasilitas penunjang lainnya meliputi Ruang Serba Guna seluas 418 meter persegi dengan kapasitas hingga 250 orang, 10 ruang rapat untuk kegiatan koordinasi dan pertemuan, serta masjid dua lantai seluas 494 meter persegi yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai maupun masyarakat sekitar.

Dari sisi infrastruktur, gedung didukung oleh genset berkapasitas 300 kVA, sistem pendingin ruangan AC Central dan AC Split, dua area tangga darurat, pasokan air PDAM, serta satu unit lift yang mendukung mobilitas antar lantai.

Saat ini gedung tersebut ditempati oleh 261 pegawai yang terdiri atas 139 pegawai pria dan 122 pegawai wanita yang tersebar di berbagai unit kerja, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Sistem dan Strategi Perumahan Perkotaan, Direktorat Lahan, Direktorat Pembiayaan, Direktorat Pembangunan, dan Direktorat Pengembangan Kawasan.

Keberadaan kantor baru Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PKP dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang berkualitas, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah guna menyediakan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.

Peresmian gedung tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Inspektur Jenderal Kementerian PKP, para Direktur Jenderal dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, para Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri PKP, jajaran Pejabat Eselon II Kementerian PKP, perwakilan BP Tapera, serta seluruh pegawai Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Dorong Transparansi, Data Positif Investasi Indonesia Akan Dibuka ke Publik

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik berbagai data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu, 14 Juni 2026. Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Menteri Sekretaris Negara, serta Sekretaris Kabinet.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengenai hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia.

Berdasarkan laporan tersebut, terdapat fakta dan data yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Kepercayaan tersebut tercermin dari tingginya minat investor global dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional.

“Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional,” ujar Seskab Teddy.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat. Kepala Negara menilai publik perlu memperoleh gambaran yang utuh dan berbasis fakta mengenai kondisi investasi nasional serta prospek ekonomi Indonesia ke depan.

“Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada besok siang, Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat,” ujar Seskab Teddy.

Langkah tersebut menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat optimisme publik terhadap prospek investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemkomdigi Tegaskan Anak Tetap Bisa Berinternet, PP TUNAS Fokus Lindungi dari Risiko Digital

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa kebijakan pelindungan anak di ruang digital bukan bertujuan membatasi akses internet bagi anak-anak, melainkan memastikan mereka dapat memanfaatkan teknologi secara aman dan terlindungi dari berbagai risiko digital.

Pesan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, dalam kegiatan Pelatihan Literasi Digital dan Implementasi PP TUNAS untuk siswa dan guru di SMP Muhammadiyah 57 Medan, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Bonifasius, internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern dan memiliki manfaat besar untuk mendukung pendidikan, kreativitas, serta komunikasi. Namun, anak-anak tetap membutuhkan perlindungan agar tidak terpapar berbagai ancaman yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka.

“Kami bukan melarang, tetapi menunda anak-anak untuk masuk ke ranah digital yang berisiko tinggi,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi anak di era digital, Kemkomdigi mendorong implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Kebijakan tersebut dirancang untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, sehat, dan ramah anak, sekaligus memastikan generasi muda dapat memanfaatkan teknologi secara produktif sesuai dengan tahapan usia mereka.

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital, Alfreno Kautsar Ramadhan, menjelaskan bahwa PP TUNAS mengusung prinsip “Tunggu Anak Siap”, yakni memberikan ruang bagi anak untuk tumbuh dan berkembang sebelum memasuki platform digital yang memiliki tingkat risiko tinggi.

“PP TUNAS atau Tunggu Anak Siap pada dasarnya bertujuan menunda anak-anak di bawah usia 16 tahun memasuki media sosial yang memiliki berbagai risiko. Bukan berarti internet dilarang, tetapi anak-anak perlu mendapatkan pelindungan dan pendampingan yang sesuai dengan usia mereka,” ucap Alfreno.

Menurut Alfreno, terdapat empat risiko utama yang menjadi perhatian pemerintah dalam pelindungan anak di ruang digital, yakni risiko konten, kontak, kecanduan, dan komersial.

Risiko konten berkaitan dengan paparan materi negatif yang dapat memengaruhi cara berpikir dan perilaku anak.

Karena masih berada dalam tahap perkembangan, anak-anak dinilai lebih rentan meniru apa yang mereka lihat di internet.

“Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Kita ingin mereka terinspirasi menjadi pencipta teknologi, inovator, dan pemimpin masa depan, bukan justru terpapar konten-konten yang membahayakan perkembangan mereka,” ujar Alfreno.

Selain itu, terdapat risiko kontak, yakni ketika anak berinteraksi dengan pihak yang tidak dikenal melalui media sosial atau platform digital lainnya.

Interaksi tersebut dapat membuka peluang terjadinya manipulasi, penipuan, maupun bentuk ancaman lainnya terhadap anak.

“Orang yang tidak dikenal bisa saja masuk melalui pesan langsung atau fitur percakapan. Karena itu anak-anak perlu dilindungi agar tidak mudah menjadi sasaran pihak-pihak yang berniat buruk,” jelasnya.

Sementara itu, risiko kecanduan dan risiko komersial berkaitan dengan penggunaan media digital secara berlebihan yang dapat mengurangi aktivitas produktif anak serta mendorong perilaku konsumtif sejak usia dini.

Melalui pelatihan ini, siswa dan guru mendapatkan pemahaman mengenai keamanan digital, pelindungan data pribadi, etika bermedia digital, serta implementasi PP TUNAS di lingkungan sekolah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Banyak Pelanggaran Terungkap di Musim Haji 2026, DPR Dorong Digitalisasi Badal Haji dan Kurban

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Anggota Tim Pengawasan (Timwas) Haji DPR 2026 KH Maman Imanulhaq menilai banyaknya berbagai kasus pelanggaran yang terungkap dalam penyelenggaraan ibadah Haji tahun ini. Baginya, isu ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap praktik badal haji, pembayaran dam, dan kurban belum sepenuhnya tertata dengan baik.

“Kasus ini mengungkap persoalan klasik yang berulang dalam tata kelola layanan keagamaan, yakni dominannya transaksi berbasis kepercayaan personal. (Hal ini terjadi) sebab banyak jemaah menyerahkan dana kepada individu, pembimbing ibadah, atau kelompok tertentu tanpa mekanisme verifikasi yang memadai,” ujar Maman dalam rilis yang dikutip dari Parlementaria di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Dalam banyak kasus, lanjutnya, transaksi diketahui dilakukan secara informal dengan bukti administrasi yang minim sehingga menyulitkan pengawasan maupun pertanggungjawaban. Adapun temuan keterlibatan oknum pembimbing ibadah dan dugaan praktik penghimpunan dana oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), menurutnya, menandakan pentingnuya audit menyeluruh terhadap mekanisme pengumpulan dana badal haji dan kurban.

“Tanpa sistem yang transparan, ruang penyalahgunaan akan selalu terbuka,” tegas Maman.

Oleh karena itu, ia memandang kasus-kasus seperti ini tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku semata. “Perlu ada evaluasi sistem pengawasan layanan non-reguler dalam penyelenggaraan haji,” sebut Legislator dari Dapil Jawa Barat IX itu.

Lebih lanjut, Maman mengatakan, selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada kuota, akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Padahal, praktik badal haji, kurban, dam, hingga layanan keagamaan tambahan juga melibatkan perputaran dana yang besar.

“Maka kami mendorong digitalisasi layanan badal haji dan kurban. Seluruh transaksi idealnya tercatat dalam sistem resmi yang dapat dipantau oleh jemaah secara langsung, mulai dari pembayaran hingga bukti pelaksanaan,” paparnya.

 

Legislator Fraksi PKB itu pun meminta Pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap KBIHU dan pembimbing ibadah. Tidak hanya itu saja, ia menekankan pembinaan terhadap petugas Haji juga perlu meliputi berbagai edukasi terkait persoalan hukum.

“Kasus ini menunjukkan bahwa status sebagai pembimbing atau tokoh keagamaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari akuntabilitas,” tukasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong adanya penguatan kerja sama hukum lintas negara. Hal ini mengingat, sebagian praktik berlangsung di Arab Saudi, sehingga mekanisme penegakan hukum dan pengembalian kerugian jemaah membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara Pemerintah Indonesia dan otoritas setempat.

“Banyaknya kasus yang ditemukan oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sejatinya dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah Haji secara menyeluruh,” ucap Maman.

Menutup pernyataan, dirinya mengingatkan jemaah Haji Indonesia untuk selalu waspada terhadap berbagai praktik kecurangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan ibadah Haji.

“Jemaah yang hendak mengikuti program badal haji hendaknya mencari informasi badal haji ke lembaga-lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) resmi yang dikenal reputasinya dalam melayani jemaah haji dan jangan gampang tergiur dengan iming-iming biaya badal Haji yang terlalu murah karena berpotensi penipuan. Berikan amanah kepada pihak-pihak yang memiliki kriteria untuk badal haji dan mereka yang dapat dipercaya,” tutup Maman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...218219220...4,867Halaman 219 dari 4,867