Beranda blog Halaman 234

Ekonomi Indonesia Makin Solid, Pendapatan Negara Tumbuh 19,1 Persen hingga Mei 2026

Kinerja perekonomian Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif di tengah meredanya tekanan dinamika global. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juni 2026 yang memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2026.

Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa berbagai indikator global menunjukkan tingkat volatilitas yang mulai menurun, sementara aktivitas ekonomi domestik terus menguat. Salah satu indikator yang mencerminkan perbaikan tersebut adalah Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang kembali memasuki zona ekspansi pada Mei 2026.

Perbaikan aktivitas ekonomi juga tercermin dari kuatnya permintaan domestik. Indeks belanja masyarakat, penjualan kendaraan bermotor, hingga konsumsi semen menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Menurut Menteri Keuangan, data-data tersebut mengonfirmasi bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi terus bergerak positif.

“Ini menunjukkan domestic demand yang kuat dan juga menggambarkan daya beli masyarakat yang masih kuat,” jelas Menkeu.

Lebih lanjut, surplus neraca perdagangan Indonesia berlanjut selama 72 bulan berturut-turut. Arus modal asing juga kembali mencatatkan inflow pada triwulan II 2026, mencerminkan optimisme investor terhadap prospek ekonomi nasional. Inflasi hingga Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen (year-on-year), masih berada dalam rentang sasaran yang ditetapkan pemerintah dan Bank Indonesia.

Dari sisi fiskal, realisasi APBN hingga akhir Mei 2026 menunjukkan kinerja yang solid. Pendapatan negara mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan yang meningkat 22,1 persen serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tumbuh 19,9 persen.

“Yang paling menarik adalah pendapatan pajak naik 22,1 persen. Jadi ada perbaikan yang signifikan di pajak dibandingkan dengan kondisi tahun lalu,” ujar Menkeu.

Sementara itu, belanja negara sudah terealisasi sebesar Rp1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4 persen secara tahunan. Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mempercepat aktivitas ekonomi nasional. Menurut Menkeu, strategi percepatan belanja negara dilakukan agar dampak APBN terhadap perekonomian dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.

Dengan realisasi tersebut, defisit APBN hingga akhir Mei 2026 tercatat sebesar 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih jauh di bawah batas yang ditetapkan undang-undang. Di saat yang sama, keseimbangan primer kembali mencatatkan surplus sebesar Rp58,6 triliun, mencerminkan pengelolaan fiskal yang semakin sehat dan berkelanjutan.

“Surplus keseimbangan primer sekarang Rp58,6 triliun, sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya,” ungkap Menkeu Purbaya.

Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga APBN terus optimal berperan sebagai shock absorber dan penggerak perekonomian.

“Ke depan, pemerintah akan terus menjaga APBN tetap sehat, prudent, adaptif, dan kredibel guna memperkuat stabilitas, menjaga momentum pertumbuhan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas Menkeu Purbaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Titiek Soeharto Diundang Kunjungi Sumedang, Bahas Potensi Pertanian dan Pengembangan Daerah

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, mendapat undangan khusus untuk mengunjungi Kabupaten Sumedang saat menghadiri Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).

Undangan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, dalam pertemuan yang berlangsung di sela-sela kegiatan nasional tersebut. Keduanya diketahui memiliki hubungan yang telah terjalin sejak mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014–2019.

Sebagai Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto saat ini memegang peran strategis dalam mengawasi dan mendorong kebijakan di sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, serta ketahanan pangan nasional. Karena itu, kehadirannya dinilai penting dalam membuka peluang sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memperkuat pembangunan berbasis potensi daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Dony Ahmad Munir memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Sumedang, termasuk sektor pertanian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi fokus pembangunan daerah.

“Sebelumnya, saat saya masih anggota DPR RI 2014-2019, satu kelompok dengan Mbak Titiek saat ikut Lemhanas. Sekarang Mbak Titiek menjadi Ketua Komisi IV DPR RI, memimpin komisi yang membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan. Diskusi tentang Sumedang dan saya undang mengunjungi kota pusat penge-tahu-an. Kota yang tak ada rahasia karena serba tahu,” kata Bupati Dony.

Kehadiran Titiek Soeharto dalam berbagai agenda pemerintahan daerah dinilai memiliki arti penting mengingat Komisi IV DPR RI menjadi salah satu mitra strategis kementerian dan lembaga yang mengelola sektor pangan, pertanian, serta pengembangan kawasan perdesaan.

Di tengah upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional, peran Komisi IV DPR RI semakin krusial dalam memastikan berbagai program pembangunan pertanian dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan efektif hingga ke daerah.

Selain menghadiri acara Kemendagri, Titiek Soeharto juga dikenal aktif mendorong penguatan sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional. Berbagai daerah yang memiliki potensi pertanian, perkebunan, maupun perikanan menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 sendiri dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dan kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi ajang untuk mengapresiasi inovasi dan capaian pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, pembangunan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.

Pertemuan antara Titiek Soeharto dan Bupati Sumedang mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan. Dengan posisi strategisnya di Komisi IV DPR RI, kunjungan Titiek Soeharto ke Sumedang diharapkan dapat membuka peluang pengembangan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan ekonomi masyarakat yang lebih luas di masa mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Dony Ahmad Munir Undang Titiek Soeharto Kunjungi Sumedang, Bahas Potensi Pertanian dan Pembangunan Daerah

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, mengundang Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, untuk berkunjung ke Kabupaten Sumedang. Undangan tersebut disampaikan saat keduanya bertemu dalam acara Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk membahas berbagai potensi pembangunan daerah, khususnya sektor pertanian, kehutanan, dan ketahanan pangan yang menjadi ruang lingkup kerja Komisi IV DPR RI.

Dony Ahmad Munir mengungkapkan bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan Titiek Soeharto sejak sama-sama mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia saat menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014–2019.

“Sebelumnya, saat saya masih anggota DPR RI 2014-2019, satu kelompok dengan Mbak Titiek saat ikut Lemhanas. Sekarang Mbak Titiek menjadi Ketua Komisi IV DPR RI, memimpin komisi yang membidangi pertanian, kehutanan, dan kelautan. Diskusi tentang Sumedang dan saya undang mengunjungi kota pusat penge-tahu-an. Kota yang tak ada rahasia karena serba tahu,” kata Bupati Dony.

Sebagai daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pengembangan sumber daya manusia, Sumedang dinilai memiliki banyak peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat, termasuk melalui dukungan Komisi IV DPR RI.

Dony berharap kunjungan Titiek Soeharto ke Sumedang nantinya dapat membuka peluang sinergi yang lebih luas dalam pengembangan sektor pertanian, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan daerah.

Menurutnya, Sumedang terus berupaya memperkuat identitas sebagai daerah yang mengedepankan inovasi, pendidikan, dan pembangunan berbasis potensi lokal.

Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela pelaksanaan Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang digelar Kemendagri sebagai bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil menunjukkan kinerja dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat nasional, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Ketua Komisi IV DPR RI, serta Ketua Komisi II DPR RI.

Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.

Selain menjadi ajang penghargaan, kegiatan ini juga menjadi forum pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antar pemerintah daerah di Indonesia.

Berbagai kategori penghargaan yang diberikan berfokus pada capaian pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah yang berhasil menciptakan inovasi dan kinerja terbaik diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pertemuan antara Bupati Dony Ahmad Munir dan Titiek Soeharto menjadi salah satu momen penting yang memperlihatkan upaya membangun komunikasi dan kolaborasi lintas lembaga untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Dengan potensi yang dimiliki Sumedang, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat diharapkan mampu menghasilkan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensetneg Raih Sertifikasi Tier III Data Center, Perkuat Keandalan Layanan Digital untuk Presiden dan Wakil Presiden

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (Kemensetneg RI) berhasil meraih Sertifikasi Tier III Facility Data Center dari Uptime Institute, sebuah pengakuan internasional yang menandai semakin kuatnya keandalan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan lembaga kepresidenan.

Sertifikasi tersebut diterima melalui Pusat Infrastruktur Sistem Jaringan dan Keamanan Siber, Badan Teknologi, Data, dan Informasi (BTDI) Kemensetneg dalam acara penyerahan plakat sertifikasi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Pencapaian ini menjadi tonggak penting dalam upaya Kemensetneg memperkuat layanan digital yang mendukung tugas dan fungsi Presiden serta Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Kepala Badan Teknologi, Data, dan Informasi Kemensetneg, Gogor Oko Nurhayoko, menyampaikan bahwa perolehan Tier Certification of Constructed Facility (TCCF) Tier III merupakan bukti meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan teknologi informasi yang dimiliki Kemensetneg.

“Perolehan Sertifikasi TCCF Tier III ini merupakan capaian Kementerian Sekretariat Negara secara institusional. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa kita memiliki kualitas yang makin andal dalam memberikan layanan TIK kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden,” ujar Gogor.

Menurutnya, sebagai institusi yang bertanggung jawab memberikan dukungan teknologi informasi kepada Presiden dan Wakil Presiden, Kemensetneg terus berkomitmen menghadirkan layanan yang modern, berstandar internasional, dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan bahwa transformasi digital di lingkungan pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi terkini, tetapi juga harus ditopang oleh standar kualitas yang diakui secara global.

“Teknologi yang digunakan harus yang paling modern, tidak boleh ketinggalan zaman. Namun tidak cukup hanya modern, layanan yang kita berikan juga harus memiliki standar yang jelas dan terukur melalui sertifikasi yang diakui secara internasional,” ungkap Gogor.

Lebih lanjut, Gogor menegaskan bahwa keberhasilan memperoleh sertifikasi Tier III bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk terus meningkatkan kualitas layanan digital dan kapasitas infrastruktur data center di lingkungan Kemensetneg.

Ia mendorong seluruh jajaran untuk terus melakukan inovasi, memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis, serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung peningkatan standar layanan teknologi informasi.

“Kita tidak boleh cepat puas dengan pencapaian saat ini. Ke depan, kita harus terus meningkatkan kapasitas dan memperjuangkan pencapaian standar yang lebih tinggi, termasuk menuju Tier IV, agar kualitas layanan TIK Kemensetneg semakin unggul dan berkelanjutan,” tegas Gogor.
Sertifikasi Tier III Facility Data Center menunjukkan bahwa pusat data Kemensetneg telah memenuhi standar internasional dalam aspek keandalan operasional, ketersediaan layanan, serta kemampuan pemeliharaan tanpa mengganggu operasional sistem yang berjalan.

Dengan capaian tersebut, Kemensetneg diharapkan semakin mampu menghadirkan layanan teknologi informasi yang aman, andal, dan berkelanjutan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta memperkuat transformasi digital di lingkungan lembaga kepresidenan.

Penyerahan plakat sertifikasi dilakukan secara simbolis oleh perwakilan Uptime Institute, Laurensius Susanto, kepada Kepala Badan TDI Kemensetneg, Gogor Oko Nurhayoko, serta disaksikan jajaran pimpinan dan pejabat terkait di lingkungan Kemensetneg.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Saifullah Yusuh dan Gubernur Al Haris Kompak Kawal Pembangunan Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf bersama Gubernur Jambi, Al Haris, meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Sungai Bertam, Kabupaten Muaro Jambi, Jumat (5/6/2026) siang.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan program pendidikan unggulan yang digagas Presiden RI berjalan sesuai target dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.

Dalam keterangannya, Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa setiap titik Sekolah Rakyat nantinya akan menampung sedikitnya 300 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Kapasitas tersebut terdiri dari 100 siswa tingkat Sekolah Dasar (SD), 100 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 100 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).

Mensos Saifullah Yusuf berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa pengawasan pembangunan akan dilakukan secara ketat oleh satuan kerja terkait sesuai arahan dari Kementerian Pekerjaan Umum.

“Mudah-mudahan sesuai target, jadi nanti kepala satkernya yang akan mengawal sesuai arahan pak Menteri PU. Jadi pak Menteri PU berharap ini semua selesai sesuai target,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan wujud nyata perhatian Presiden RI, Prabowo Subianto, terhadap masa depan generasi muda Indonesia, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Setelah mulai beroperasi, para siswa akan mendapatkan kesempatan belajar di lingkungan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas, sehingga mampu mendukung pengembangan potensi serta meningkatkan daya saing mereka di masa depan.

“Sekolah Rakyat beroperasi secara bertahap, mereka akan mengikuti proses pembelajaran dengan lingkungan yang berkualitas,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Al Haris memberikan perhatian khusus terhadap percepatan penyelesaian pembangunan. Saat meninjau sejumlah fasilitas yang memasuki tahap pengerjaan, Al Haris meminta kontraktor menambah jumlah tenaga kerja agar proses finishing dapat selesai tepat waktu tanpa mengurangi kualitas bangunan.

“Tambah tukangnya lagi, kan sudah finishing ini. Tetapi kalau tukangnya sedikit kesannya buru-buru, kalau buru-buru pekerjaan tidak berkualitas. Kalau tambah tukang insyaallah selesai,” tegas Gubernur Al Haris.

PR Wijaya Sukses Abadi Resmi Kantongi NPPBKC dari Bea Cukai Probolinggo

PR Wijaya Sukses Abadi, produsen sigaret kretek tangan (SKT) asal Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo resmi menerima izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Bea Cukai Probolinggo. NPPBKC diserahkan langsung oleh Kepala Bea Cukai Probolinggo, Rudie Bayu Widjatnoko, pada Rabu, 03 Juni 2026.

Rudie mengatakan NPPBKC merupakan izin yang wajib dimiliki untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang hasil tembakau secara legal. Izin ini diberikan sebagai bentuk dukungan Bea Cukai terhadap pertumbuhan industri hasil tembakau yang tertib administrasi dan patuh terhadap ketentuan cukai.

“Dengan diterbitkannya NPPBKC, PR Wijaya Sukses Abadi kini dapat menjalankan kegiatan produksi secara resmi dan memiliki kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.”

“NPPBKC sendiri merupakan identitas sekaligus izin yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan di bidang barang kena cukai,” sambungnya menjelaskan.

Menurut Rudie, kehadiran pelaku usaha yang beroperasi secara legal diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Selain menciptakan lapangan kerja baru, aktivitas usaha tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai.

Selain memberikan layanan perizinan, Bea Cukai Probolinggo juga terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para pelaku usaha. Langkah tersebut dilakukan agar pengusaha memahami dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di bidang cukai.

Melalui penerbitan NPPBKC kepada PR Wijaya Sukses Abadi, Bea Cukai Probolinggo kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan industri legal yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ekspor Kerapu Hidup dari Maluku Tenggara Kembali Tembus Pasar Hongkong

CV Yong Fisheries berhasil mengekspor ikan kerapu hidup ke Hongkong untuk ketiga kalinya pada tahun 2026. Kali ini, perusahaan perikanan tersebut mengekspor 4.625 kilogram ikan kerapu hidup dari perairan Dusun Ubur, Kabupaten Maluku Tenggara, menuju Hongkong menggunakan kapal laut MV Great Fortune pada 1 – 3 Juni 2026.

Bea Cukai Tual mencatat total keseluruhan ekspor yang dihasilkan CV Yong Fisheries hingga saat ini sebesar 21.091 kilogram dengan total nilai devisa ekspor sebesar USD290.471. Angka ini menunjukkan besarnya potensi sektor perikanan Maluku sebagai salah satu penggerak ekspor daerah. Keberhasilan tersebut sekaligus memperkuat posisi Maluku sebagai wilayah penghasil komoditas perikanan unggulan yang diminati pasar internasional.

“Ekspor ini menjadi bukti bahwa hasil laut dari wilayah timur Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional yang dikenal memiliki standar kualitas tinggi, khususnya untuk komoditas ikan hidup,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Tual, Wahyu Lafrias.

Hongkong sendiri merupakan salah satu pasar utama produk perikanan hidup di Asia yang mengutamakan kesegaran dan kualitas produk. Komoditas yang diekspor terdiri dari berbagai jenis ikan kerapu bernilai ekonomi tinggi, antara lain kerapu batik, kerapu macan, kerapu tikus, kerapu bakau, kerapu sunu, dan kerapu campur. Seluruh ikan dikirim dalam kondisi hidup untuk menjaga kualitas produk hingga tiba di negara tujuan.

Wahyu menegaskan bahwa Bea Cukai Tual berkomitmen mendukung kelancaran kegiatan ekspor melalui pengawasan dan pelayanan kepabeanan yang optimal, sehingga produk-produk unggulan dari wilayah maluku dapat semakin kompetitif dan mampu menembus pasar global.

“Kami berharap aktivitas ekspor ini dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga mampu membantu menggerakkan perekonomian daerah, khususnya di Kota Tual dan sekitarnya,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Saifullah Yusuf dan Gubernur Al Haris Kompak Wujudkan Pendidikan Berkualitas di Jambi

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf bersama Gubernur Jambi Al Haris menggelar Open House Sekolah Rakyat bagi orang tua dan calon siswa di Sentra Alyatama Jambi, Jumat (5/6/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan konsep Sekolah Rakyat, program pendidikan berasrama yang digagas Presiden RI sebagai solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh daerah, di antaranya Wali Kota Jambi, Wakil Bupati Bungo, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jambi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Rektor UIN STS Jambi, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Kepala Dinas Sosial, Plt Kepala Biro Adpim, para orang tua calon siswa, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang dinilai aktif mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat melalui kolaborasi yang erat dengan kementerian dan berbagai lembaga terkait.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada bapak Gubernur yang sudah berkolaborasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan sekolah rakyat dengan kementerian dan lembaga,” ujar Menteri Saifullah Yusuf.

Ia menjelaskan, hingga saat ini Program Sekolah Rakyat telah hadir di 166 titik di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan fasilitas sementara, termasuk di Provinsi Jambi yang menggunakan Sentra milik Kementerian Sosial sebagai lokasi operasional.

Menurutnya, atas arahan Presiden RI, pemerintah saat ini juga tengah membangun lebih dari 100 sekolah rakyat permanen yang nantinya mampu menampung ribuan siswa dari berbagai daerah.

“Atas arahan Presiden, lebih dari 100 titik sekolah rakyat permanen sedang dibangun dan akan menampung lebih dari 1.000 lebih siswa,” katanya.

Menurut Saifullah Yusuf, Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter secara menyeluruh selama 24 jam melalui sistem berasrama. Fasilitas pendidikan, pengasuhan, hingga kebutuhan dasar siswa disiapkan untuk mendukung proses belajar pada jenjang SD, SMP, hingga SMA.

“Sekolah Rakyat dibimbing selama 24 jam disertai fasilitas yang mendukung proses pembelajaran bagi siswa,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyambut baik hadirnya Program Sekolah Rakyat di Provinsi Jambi. Ia menilai program tersebut menjadi langkah nyata pemerintah dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini terkendala faktor ekonomi.

“Kami berterima kasih atas dibangunnya sekolah rakyat ini. Tugas kami di Provinsi memastikan semua daerah kabupaten/kota dibangun sekolah rakyat dengan meminta bupati/walikota menyiapkan lahan yang tidak ada masalah hukumnya yang diajukan ke kementerian,” ucap Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris mengungkapkan, saat ini pembangunan Sekolah Rakyat sedang berlangsung di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu, enam lokasi lainnya masih dalam tahap pengajuan dan persiapan, terdiri dari dua lokasi yang berada di bawah Pemerintah Provinsi Jambi serta empat lokasi di Kabupaten Tebo, Bungo, Merangin, dan Sarolangun.

Menurutnya, program yang diinisiasi Presiden tersebut menjadi harapan baru bagi ribuan anak yang berpotensi kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan.

“Pak Presiden membuka peluang untuk anak-anak kita, berapa banyak anak-anak yang tidak bersekolah. Banyak sekali gejala yang muncul akibat tidak mampu,” pungkasnya.

DPR RI Apresiasi Peningkatan Penyelenggaraan Haji 2026, Cucun: Ada Lompatan Transformasi

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Pimpinan Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi berbagai perbaikan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pasalnya, pelaksanaan haji menunjukkan kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah Indonesia.

 

“Kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun, pelaksanaan haji tahun ini sudah melakukan lompatan transformasi yang bagus,” ujar Cucun saat memberikan keterangan dikutip dari  Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

 

Ia menilai berbagai pembenahan yang dilakukan pemerintah dan penyelenggara haji telah memberikan dampak positif terhadap pelayanan jemaah. Namun, ungkapnya, penyelenggaraan ibadah haji memiliki banyak faktor yang sulit diprediksi sehingga evaluasi tetap diperlukan.

 

Menurutnya, indikator utama keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya dilihat dari proses keberangkatan dan pemulangan jemaah, tetapi juga pelayanan pada puncak pelaksanaan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. “Yang namanya pelaksanaan haji itu banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Karena itu masih ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

 

Cucun menyebut persoalan kapasitas dan fasilitas penampungan jemaah di Mina masih menjadi salah satu isu yang perlu diperbaiki pada penyelenggaraan haji berikutnya. Selain itu, aspek kenyamanan dan layanan dasar bagi jemaah juga harus terus ditingkatkan.

 

Meski demikian, ia menilai berbagai tantangan tersebut tidak mengurangi capaian positif yang telah diraih dalam penyelenggaraan haji tahun ini. DPR, lanjutnya, akan menyampaikan hasil pengawasan secara komprehensif setelah seluruh rangkaian evaluasi selesai dilakukan.

“Nanti akan dilakukan rapat evaluasi bersama seluruh stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan haji. Hasil pengawasan Timwas DPR juga akan kami sampaikan dalam rapat paripurna,” jelasnya.

 

Politisi Fraksi PKB itu menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal perbaikan penyelenggaraan haji agar pelayanan kepada jemaah Indonesia semakin baik dari tahun ke tahun. Evaluasi yang dilakukan, tegasnya, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

 

“Catatan-catatan yang ada akan menjadi bahan perbaikan ke depan. Yang baik tentu kita apresiasi, sementara yang masih kurang harus segera dibenahi,” ujarnya.

 

Terakhir, Cucun berharap seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat menjadikan evaluasi tahun ini sebagai pijakan demi meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Harapannya, jemaah Indonesia mendatang memperoleh layanan yang semakin aman, nyaman, dan berkualitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lia Istifhama: Reog Ponorogo di Edu Kampus School Expo 2026 Buktikan Budaya Lokal Mampu Jadi Kekuatan Ekonomi Kreatif

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi hadirnya berbagai inovasi berbasis budaya lokal dalam ajang Edu Kampus School Expo 2026 yang digelar di Jatim Expo Surabaya. Menurutnya, kreativitas generasi muda dalam mengembangkan warisan budaya menjadi produk bernilai ekonomi merupakan langkah penting untuk menjaga keberlanjutan budaya sekaligus memperkuat ekonomi kreatif daerah.

Salah satu inovasi yang menarik perhatian dalam pameran tersebut adalah produk yang mengangkat identitas Reog Ponorogo. Kearifan lokal khas Jawa Timur itu dikemas dalam konsep kreatif yang mampu menarik minat pelajar dan mahasiswa yang hadir di lokasi pameran.

Lia Istifhama menilai kehadiran produk berbasis Reog Ponorogo menjadi contoh nyata bahwa budaya lokal tidak hanya dapat dilestarikan melalui pertunjukan seni, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi produk kreatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

“Budaya lokal tidak hanya dilestarikan melalui pertunjukan seni, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi dan mampu dikenal lebih luas oleh masyarakat,” ujar Lia.

Menurut Senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut, generasi muda memiliki peran strategis dalam menghadirkan inovasi yang mampu menghubungkan warisan budaya dengan perkembangan industri kreatif tanpa menghilangkan nilai dan identitas yang terkandung di dalamnya.

Ia menegaskan bahwa budaya merupakan aset daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ketika budaya dikemas secara kreatif dan mampu mengikuti perkembangan zaman, maka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas akan semakin terbuka.

Lia menambahkan bahwa pengembangan produk berbasis budaya dapat memberikan dampak berantai bagi berbagai sektor, mulai dari pelaku UMKM, komunitas seni dan budaya, hingga sektor pariwisata daerah.

Menurutnya, keberhasilan mengangkat budaya lokal ke dalam produk kreatif akan membantu memperkenalkan identitas daerah kepada generasi muda sekaligus memperkuat daya saing ekonomi kreatif Indonesia.

“Budaya adalah aset yang sangat berharga. Jika dikelola dengan baik dan dikembangkan melalui kreativitas, budaya dapat menjadi kekuatan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkenalkan identitas daerah kepada dunia,” kata Lia.

Melalui Edu Kampus School Expo 2026, Lia berharap semakin banyak generasi muda yang terinspirasi untuk melihat budaya lokal sebagai sumber inovasi, kreativitas, dan peluang usaha di masa depan. Kehadiran produk bertema Reog Ponorogo dalam pameran tersebut menjadi bukti bahwa warisan budaya dapat terus hidup, berkembang, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat ketika dikolaborasikan dengan kreativitas dan semangat kewirausahaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News