Beranda blog Halaman 235

Puan Maharani Desak Pemerintah Siapkan Mitigasi Karhutla Riau, Kabut Asap Ancam Warga

Penulis
Reta
-

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong agar Pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis pengendalian dampak bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau, termasuk dari kabut asap yang mengancam kesehatan warga. Hal ini seiring dengan masih fluktuatifnya jumlah titik panas (hotspot) di Riau, meluasnya area yang terbakar, serta proyeksi musim kemarau yang lebih kering pada 2026.

 

“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak Karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok paling rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil/menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” tutur Puan dalam rilis yang di kutip dari Parlementaria, di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

 

Puan juga mendorong agar Pemerintah membuka pos perlindungan udara bersih (clean air shelters) di titik-titik padat penduduk dan sekitar sekolah/posyandu dengan filtrasi partikulat memadai, bukan sekadar ruang evakuasi umum.

Selain itu, Puan meminta instansi terkait menerapkan protokol otomatis saat Karhulta masih terus melanda. “Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang, Pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” ungkapnya.

 

Puan pun menyoroti laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut kondisi iklim global berpotensi berkembang menuju fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 dengan peluang sekitar 50-80 persen, sehingga meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla di Indonesia.

 

“Kita tahu adanya potensi peningkatan Karhutla berarti juga menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan warga, khususnya dari dampak kabut asap. Hal ini harus diatasi dengan mitigasi yang lengkap termasuk dari sisi pelayanan kesehatan,” sebut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

 

Mantan Menko PMK ini meminta Pemerintah untuk memastikan agar biaya kesehatan akibat Karhutla tidak jatuh ke rumah tangga. Menurut Puan, masalah kesehatan yang dialami warga akibat dampak dari Karhutla harus bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

 

“Fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak Karhutla juga perlu dimaksimalkan. Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” paparnya.

 

“Siagakan juga moda udara untuk evakuasi medis di lokasi terpencil saat jarak pandang darat tidak memenuhi syarat. Dan perbanyak infrastruktur pemadaman api, terutama armada water bombing,” imbuh Puan.

 

Lebih lanjut, Puan mengingatkan pentingnya pemulihan lahan serta infrastruktur yang terkena imbas kebakaran hutan dan lahan.

 

“Dan tentunya harus ada bantuan bagi pelaku usaha kecil yang aktivitasnya terhenti akibat visibilitas rendah, penutupan akses, atau gangguan kesehatan,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

 

Puan juga meminta masing-masing daerah untuk menyediakan kanal pelaporan cepat untuk warga terkait kebutuhan oksigen, obat, atau evakuasi kesehatan yang terhubung ke dinas kesehatan dan BPBD setempat.

 

“Setiap keterlambatan distribusi layanan dasar seperti masker standar, obat, dan air bersih harus segera diindaklanjuti dengan tenggat perbaikan yang jelas,” kata Puan.

“Karhutla memang merupakan krisis yang menguji koordinasi. Maka diperlukan sinergi dari semua stakeholder terkait,” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rokhmat Ardiyan Usul Koperasi Merah Putih Jadi Basis Ekosistem EBT Nasional

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendorong Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM untuk melakukan terobosan besar dalam membangun ekosistem energi baru terbarukan. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah dengan mengoptimalkan peran Koperasi Merah Putih di tingkat desa.

Ia menilai Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi sirkular berbasis energi, mulai dari pengolahan limbah minyak jelantah hingga pemanfaatan sampah menjadi sumber energi alternatif.

“Kita punya Koperasi Merah Putih yang jumlahnya cukup banyak. Bagaimana memanfaatkan Koperasi Merah Putih ini dengan sebaik-baiknya untuk membangun ekosistem energi baru terbarukan. Sebagai contoh, di desa-desa itu banyak minyak jelantah ya. Bagaimana minyak jelantah ini dirubah, manfaatnya menjadi untuk avtur. Kemudian Koperasi Merah Putih juga bisa dimanfaatkan dalam pengembangan ekosistem bio-energi seperti PLTS, Bu. Kemudian kita rubah sampah-sampah ini, sampah-sampah ini kita rubah, bisa menjadi energi,” ujar Rokhmat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT PLN (Persero) di  di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Secara khusus, legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat X, yang meliputi Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran ini, juga meminta adanya sosialisasi yang masif terkait pemanfaatan bioetanol di wilayahnya melalui jaringan koperasi yang sudah ada demi menciptakan lapangan kerja baru dan kemandirian desa. Ia menegaskan bahwa Fraksi Partai Gerindra berkomitmen penuh memberikan dukungan penuh, termasuk dari sisi anggaran, demi mewujudkan ketahanan energi nasional yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi saya mengharapkan kolaborasi Dirjen Gatrik, PLN, dan Dirjen Energi Baru Terbarukan supaya menggandeng Koperasi Merah Putih. Kalau ibu butuh dukungan anggaran, kami Fraksi Partai Gerindra siap, karena energi adalah untuk masa depan bangsa dan negara, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo,” tegasnya.

 

Selain isu EBT, Rokhmat juga memberikan catatan krusial kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) terkait keandalan infrastruktur kelistrikan di wilayah krusial seperti Jakarta dan daerah pemilihannya. Ia mengingatkan PLN untuk mengantisipasi potensi gangguan pada aset-aset kelistrikan yang sudah berumur guna menjaga stabilitas pasokan listrik ke masyarakat.

“Selanjutnya kepada Pak Dirut, PLN, kami berpesan, Pak hati-hati Jakarta ya Pak, jangan sampai terjadi masalah, terutama gardu induk yang usianya sudah tua-tua Pak. Kemudian trafo-trafo saya titip, dan terutama juga di dapil saya di Kuningan Ciamis Banjar Pangandaran,” tutup Rokhmat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPJPH Jatim Gelar Sosialisasi Wajib Halal 2026, Target Perkuat Ekosistem Halal Nasional

Penulis
Reta
-

Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur mengikuti kick off sekaligus menggelar Sosialisasi Wajib Halal Oktober 2026 (WHO 2026) yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia, di Royal Plaza Surabaya, Kamis (4/6/2026).

Kepala Dinas gKesehatan Provinsi Jawa Timur, Erwin Astha Triyono, saat membuka kegiatan mewakili Gubernur Jawa Timur mengatakan, bahwa gubernur Jawa imur memberikan apresiasi kepada BPJPH RI, perguruan tinggi pendamping, dunia usaha yang sudah menunjukkan komitmen dan kerja nyata dalam membangun ekosisten halal di Jawa Timur.

“Kegiatan ini tidak hanya sekedar menyelenggarakan sosialisasi, tetapi akan menyiapkan transformasi besar yang akan menentukan kualitas daya saing dan masa depan produk Indonesia,”ujarnya.

Erwin melanjutkan, dalam rangka mendukung implementasi Wajib Halal Oktober 2026, Pemprov Jatim menetapkan arah kebijakan yang jelas dan terukur. Yakni pertama, mempercepat sertifikasi halal umkm secara masif, terstruktur, dan terintegrasi dengan program pemberdayaan usaha. kedua, memperkuat ekosistem halal berbasis daerah melalui sinergi Pemprov, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, pesantren, dunia usaha, dan komunitas masyarakat.

“Ketiga, mengintegrasikan sertifikasi halal dengan transformasi digital UMKM sehingga produk halal Jawa Timur mampu bersaing pada pasar digital nasional maupun global. Keempat, memperkuat rantai pasok industri halal dari hulu hingga hilir agar UMKM dapat menjadi bagian dari ekosistem industri yang berkelanjutan, dan kelima, mengakselerasi posisi Jawa Timur sebagai pusat industri halal nasional dan gerbang perdagangan produk halal Indonesia di kawasan timur,”jelas Erwin.

“Mari kita jadikan sertifikasi halal sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kerja keras, kolaborasi, inovasi, dan semangat gotong royong, Jawa Timur akan mampu menjadi gerbang baru ekonomi halal Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045,”kata Erwin.

Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Lucky Ismail mengatakan ada tiga pilar yang dikembangkan BI dalam ekonomi keuangan syariah. Pilar pertama adalah ekosistem nilai halal yang terintegrasi dan berdaya saing, termasuk kewajiban halal, ekspor produk halal. Pilar kedua adalah BI mendorong pembiayaan syariah yang optimal, yakni pembiyaan melalui perbankan, pembiayaan UMKM, pembiayaan melalui pasar keuangan, serta sukuk pemerintah Indonesia. Dan pilar ketiga adalah bagaimana BI meningkatkan literasi inklusi ekonomi keuangan syariah yang meluas, artinya dengan jumlah penduduk mayoritas muslim yang luar biasa besar tentu diharapkan 51 persen penduduknya paham tentang ekonomi syariah.

Kepala BPJPH Jawa Timur, M Fauzi mengatakan Gubernur Jawa Timur berharap bahwa Jatim akan menjadi pusat halal nasional. Hal ini bisa diwujudkan, pertama pelaku usaha di Jatim sekitar 9,78 juta, kedua penduduk Jatim 41 juta lebih dimana 92 persen muslim, tentu hal ini menjadi modal utama, dan iklim di Jatim sangat kondusif dan progresif, Jatim diproyeksikan menjadi penyangga Indonesia Bagian Tengah.

M Fauji juga mengatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal yang dicanangakan pada tahun 2014. Oleh sebab itu pelaku usaha diminta untuk memanfaatkan kuota sertifikat halal gratis sebelum berbayar. Sertifikat halal akan berlaku selamanya dengan catatan selama tidak ada perubahan bahan dan proses produksi.

Kegiatan ini juga diikuti antara lain oleh pengusaha UMKM dari Jatim, perguruan tinggi, pimpinan pesantren, Lembaga Pemeriksa Halal, Pendamping Proses Produk Halal, Asosiasi Dunia Usaha.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Jepara Dorong Pengembangan Wisata Air Terjun Songgo Langit dan Peternakan Ayam Petelur di Desa Bucu

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kabupaten Jepara mendorong pengembangan kawasan wisata yang dimiliki Desa Bucu, di antaranya Air Terjun Songgo Langit dan sektor peternakan ayam petelur, melalui penambahan fasilitas seperti area bermain anak serta peningkatan akses jalan menuju lokasi wisata.

Hal itu disampaikan Bupati Jepara Witiarso Utomo, saat melaksanakan program Ngolah Pikir (Ngopi) Bareng, di Balai Desa Bucu, Kecamatan Kembang, Rabu (3/6/2026). Menurutnya, potensi wisata tersebut telah berkembang dengan baik dan masih dapat ditingkatkan melalui penyediaan fasilitas penunjang.

“Kami menawarkan skema kerja sama investasi dengan komposisi 50:50, antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Harapannya, pengembangan wisata tidak hanya meningkatkan PADes, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Jepara,” ujar Wiwit, sapaan akrabnya.

Selain sektor pariwisata, bupati juga menyoroti potensi peternakan ayam petelur, yang mampu menghasilkan sekitar 1.500 butir telur per hari. Dia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah setempat dapat menyerap hasil produksi peternak, sebagai upaya mendukung perekonomian masyarakat, sekaligus memperkuat pemanfaatan produk lokal.

Dalam pembahasan terkait APBDes, bupati menekankan pentingnya penggunaan anggaran desa yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya pembangunan infrastruktur dasar. Untuk mendukung percepatan pembangunan tersebut, pihaknya menawarkan skema pembiayaan pembangunan jalan desa dengan komposisi 40 persen anggaran desa dan 60 persen bantuan dari pemerintah kabupaten.

“Yang terpenting, dananya dari desa ada terlebih dahulu, perencanaannya disusun dengan baik, kemudian diusulkan kepada pemerintah kabupaten paling tidak sebelum penetapan APBD Tahun 2027,” kata bupati.

Dijelaskan, skema tersebut tidak hanya berlaku bagi Desa Bucu, tetapi juga dapat diterapkan di desa-desa lain di Kabupaten Jepara. Apabila perencanaan dan penganggaran telah dipersiapkan sesuai ketentuan, program perbaikan jalan desa tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada 2027.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Ahmad Luthfi Prioritaskan Perbaikan Jalan di Jateng, Pokir DPRD Dialihkan untuk Infrastruktur

Penulis
Reta
-

Jalan-jalan di Jawa Tengah bakal dikebut pembangunannya pada akhir 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi telah menginstruksikan koreksi Anggaran Perubahan 2026 untuk prioritas pembangunan jalan. Bahkan, dia menekankan pokok-pokok pikiran (Pokir) usulan anggaran di DPRD Jateng wajib untuk infrastruktur jalan.

Ahmad Luthfi menekankan, jalan rusak menjadi persoalan prioritas yang mesti segera diselesaikan. Dia tak ingin masyarakat sebagai pengguna jalan terus-terusan mengeluh soal jalan berlubang, apalagi sampai membahayakan nyawa. Dia menekankan, akhir 2026 harus sudah bisa mengurangi jalan rusak dalam persentase signifikan.

“Prioritas infrastruktur jalan. Di anggaran perubahan nanti kita ubah. Pokir akan direvitalisasi untuk infrastruktur jalan,” tegas Ahmad Luthfi, saat diwawancarai wartawan seusai menghadiri Rakor Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Hotel Gumaya Semarang, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, revitaslisasi Pokir itu penting, mengingat banyak warga yang menyampaikan permintaan pembangunan jalan di wilayah. Tak hanya di Kabupaten Blora, namun kabupaten dan kota lainya di Jateng juga meminta hal yang sama.

Apalagi pada tahun lalu hingga awal 2026, Jateng mengalami musim hujan yang cukup panjang sehingga mempengaruhi penurunan kualitas jalan.

“Saat ini masuk kemarau dan kita cek lagi untuk segera perbaikan,” ujarnya.

Perihal pembangunan jalan di Kabupaten Blora, Ahmad Luthfi menjelaskan saat ini proses sudah berjalan. Jika lelang sudah selesai, nantinya akan segera dilakukan pembangunan fisik jalan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan Jalan Raya Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora, segera dilakukan. Pekerjaan yang dianggarkan sebanyak Rp5,276 miliar pada 2026 itu sudah memasuki tahapan lelang.

Sementara, pada 2025, Ahmad Luthfi mengatakan, Pemprov Jateng telah megalokasikan anggaran  total Rp75 miliar untuk perbaikan jalan provinsi dan kabupaten.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menekankan pentingnya kualitas pekerjaan dalam perbaikan jalan. Dia menyoroti agar penanganan tidak dilakukan secara asal-asalan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kuota BSPS DIY Melonjak dari 105 Menjadi 3.000 Unit pada 2026, Menteri Ara Tegaskan Keberpihakan untuk Warga Miskin

Penulis
Reta
-

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai bagian dari percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Peluncuran dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, serta Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta di Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Kamis (4/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara mengumumkan peningkatan signifikan alokasi BSPS untuk DIY dari 105 unit pada tahun 2025 menjadi 3.000 unit pada tahun 2026.

“Tahun 2025 kuota BSPS di Yogyakarta sebanyak 105 unit. Tahun 2026 kita naikkan menjadi 3.000 unit. Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang masih tinggal di rumah tidak layak huni,” ujar Menteri Ara.

Menurutnya, program BSPS merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mempercepat pengurangan backlog kualitas rumah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “BSPS bukan hanya memperbaiki rumah, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Rumah yang layak akan meningkatkan kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas keluarga,” katanya.

Sebelum peluncuran, Menteri Ara bersama Mendagri dan Kepala BPS meninjau langsung rumah calon penerima BSPS atas nama Tukiyem di Desa Srimulyo. “Kami melihat langsung kondisi rumah Ibu Tukiyem. Rumah tersebut memang sangat layak menerima bantuan BSPS. Karena itu saya selalu menekankan agar bantuan pemerintah diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa penerima bantuan yang dikunjungi telah memenuhi kriteria berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Berdasarkan data DTSEN, Ibu Tukiyem masuk dalam kelompok desil 1 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Setelah kami melihat langsung kondisi rumahnya, bantuan ini sudah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan Program BSPS,” ujar Amalia.

Ia menambahkan bahwa pemanfaatan DTSEN menjadi langkah penting untuk memastikan berbagai program bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam rangkaian kegiatan yang sama, Kementerian PKP juga melaksanakan simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau tender rakyat untuk 17 penerima bantuan BSPS di Desa Srimulyo. Dari total pagu anggaran sebesar Rp297,5 juta, proses PTT menghasilkan efisiensi sebesar Rp16.512.260 atau sekitar 5,5 persen.

Menteri Ara menegaskan bahwa seluruh hasil efisiensi tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat penerima bantuan dalam bentuk tambahan material bangunan.

“Setiap rupiah yang bisa dihemat harus kembali kepada rakyat. Efisiensi hasil tender rakyat ini akan digunakan kembali untuk menambah material bangunan sehingga kualitas rumah yang dibangun menjadi lebih baik,” katanya.

Menurut Menteri Ara, penerapan PTT merupakan bagian dari reformasi tata kelola program perumahan agar lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Selain meningkatkan kualitas hunian, program BSPS juga dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal karena melibatkan tukang bangunan, toko material, pelaku UMKM, dan tenaga kerja setempat.

“Ketika rumah diperbaiki, ekonomi desa ikut bergerak. Tukang bekerja, toko bangunan memperoleh omzet, dan masyarakat mendapatkan rumah yang lebih layak. Inilah manfaat ganda yang ingin terus kami dorong,” ujar Menteri Ara.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan BSPS yang dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto dan Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui Program BSPS.

Melalui peluncuran BSPS se-DI Yogyakarta, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program perumahan yang tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP: Program BSPS 2026 Naik Jadi 400 Ribu Unit, Seluruh Daerah Dapat Alokasi

Penulis
Reta
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri kegiatan Arahan kepada Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Regional Jawa dan Bali yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) di Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri para gubernur, bupati, wali kota, serta unsur Forkopimda dari wilayah Jawa dan Bali. Forum ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas nasional serta menjaga stabilitas politik, keamanan, dan pembangunan di daerah.

Menteri Ara menjelaskan bahwa pemerintah terus meningkatkan cakupan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai salah satu program unggulan untuk membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni.

“Tahun lalu jumlah penerima BSPS sekitar 45.000 unit. Tahun ini meningkat signifikan menjadi 400.000 unit. Kami memastikan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia mendapatkan alokasi program ini dengan kuota minimal 200 unit untuk setiap daerah,” katanya.

Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada seluruh gubernur di wilayah Jawa dan Bali atas dukungan yang telah diberikan terhadap berbagai program Kementerian PKP.

“Saya sudah bertemu dengan para gubernur se-Jawa dan Bali. Saya memberikan apresiasi atas dukungan yang luar biasa terhadap berbagai program Kementerian PKP. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Ara.

Menurutnya, peningkatan jumlah bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen Presiden untuk mempercepat pengentasan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia.

Selain BSPS, Kementerian PKP juga terus mendorong pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai instrumen pembiayaan yang dapat memperkuat ekosistem sektor perumahan nasional.

“Saat ini penyaluran KUR Perumahan tertinggi berada di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat dapat mendorong pertumbuhan sektor perumahan yang lebih baik,” ungkap Menteri Ara.

Menteri Ara juga mengajak seluruh kepala daerah untuk terus mendukung berbagai program prioritas sektor perumahan, termasuk pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, serta pengembangan pembiayaan perumahan yang lebih mudah diakses masyarakat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan nasional. Menteri Dalam Negeri mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta percepatan implementasi program-program prioritas pemerintah di daerah.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS memaparkan berbagai indikator pembangunan dan data strategis yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Purbaya: Perubahan UU P2SK Jadi Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Nasional

Penulis
Reta
-

Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada Kamis (4/6). Dalam rapat paripurna tersebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) secara resmi telah disahkan menjadi undang-undang.

Dalam pidatonya, Menkeu Purbaya menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kerja sama yang terjalin antara pemerintah dan DPR RI selama proses pembahasan RUU tersebut. Pembahasan yang berlangsung secara efektif dan produktif mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat sektor keuangan nasional melalui regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan global.

“Pemerintah mengapresiasi kerja DPR bersama pemerintah yang efektif dan produktif dalam membahas RUU Perubahan Undang-Undang P2SK. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan, pendalaman, dan stabilitas sistem keuangan nasional, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan,” terang Menkeu.

Menkeu menjelaskan bahwa perubahan UU P2SK difokuskan pada sejumlah aspek strategis yang bertujuan meningkatkan daya saing sektor keuangan sekaligus memperkuat tata kelola dan koordinasi antarotoritas. Salah satu substansi utama adalah penguatan kelembagaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemerintah juga menyambut baik berbagai pengaturan baru yang mendukung pengembangan sektor keuangan, antara lain penguatan pasar derivatif melalui pengaturan transfer margin sesuai standar internasional, penguatan program penjaminan polis bagi perusahaan asuransi, pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, penguatan industri aset kripto, serta pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Pinjaman Daring dan Judi Daring.

RUU ini juga mengatur pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui pengembangan pusat keuangan internasional yang memiliki kemandirian keuangan, administratif dan operasional berdasarkan.

Menutup pidatonya, Menteri Keuangan menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan fondasi penting dalam mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.

“Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia-Prancis Pererat Kemitraan Strategis Lewat Dialog Ekonomi Tingkat Tinggi di Paris

Penulis
Reta
-

Indonesia dan Prancis menggelar The 1st High-Level Economic Dialogue (HLED) atau Dialog Ekonomi Tingkat Tinggi pertama di Paris, Prancis pada Selasa (02/06).  Forum yang diselenggarakan perdana ini menjadi tonggak penting dalam penguatan kemitraan strategis kedua negara, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan.

Dialog tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Juda Agung bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan Prancis Bertrand Dumont. Penyelenggaraan HLED merupakan tindak lanjut dari semakin eratnya hubungan bilateral Indonesia dan Prancis, termasuk pasca kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Prancis pada 28 Mei 2026.

Sejumlah isu strategis menjadi topik pembahasan dialog, utamanya mengenai prospek ekonomi kedua negara di tengah meningkatnya ketidakpastian dan dinamika ekonomi global. Kedua negara juga bertukar pandangan mengenai prioritas bersama dalam kerja sama multilateral, termasuk penguatan tata kelola global serta pembiayaan pembangunan rantai pasok mineral kritis (critical minerals supply chain) yang berkelanjutan.

Selain itu, Prancis juga menawarkan berbagai instrumen pembiayaan ekspor untuk mendukung penguatan hubungan ekonomi kedua negara, sekaligus mendorong peningkatan kerja sama pada sektor-sektor prioritas yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan bersama. Sebagai anggota G20 dan salah satu pendiri Uni Eropa, Prancis merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama di Eropa sekaligus mitra strategis penting bagi Indonesia sebagai investor terbesar kedua dari kawasan Eropa di Indonesia.

Ke depan, hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia–Prancis diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kerja sama investasi dan perdagangan. Prospek tersebut semakin diperkuat oleh tercapainya kesepakatan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa pada September 2025 yang diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas serta meningkatkan arus perdagangan dan investasi kedua belah pihak.

Penguatan hubungan ekonomi ini sejalan dengan komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk terus mempererat kemitraan strategis kedua negara.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia dan Prancis menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat pertukaran pandangan dan kerja sama dalam kerangka HLED. Kedua negara juga menyampaikan harapan agar dialog ekonomi tingkat tinggi ini dapat menjadi platform yang berkelanjutan dalam mendukung hubungan ekonomi bilateral yang semakin erat dan produktif, serta menantikan penyelenggaraan HLED kedua dalam waktu dekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Beri Dukungan Penuh Pengembangan Museum Asmat dan Sekolah Lapang Sagu

Penulis
Reta
-

Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pembangunan yang berakar pada pelestarian budaya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima audiensi Yayasan Widya Cahaya Nusantara di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (04/06/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Yayasan Widya Cahaya Nusantara memaparkan sejumlah program yang tengah dijalankan di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, di antaranya pengembangan Museum Asmat sebagai pusat pelestarian warisan budaya serta program Sekolah Lapang Sagu yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Bendahara Yayasan Widya Cahaya Nusantara, Evy Tjahyono, menyampaikan bahwa Wapres memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya Asmat, khususnya tradisi seni pahat yang menjadi identitas sekaligus kekayaan budaya bangsa.

“[Wapres] sangat mendukung, dan memang harus dilakukan seperti itu supaya budaya memahat itu tidak hilang. Karena ini adalah harta karun sebenarnya bagi bangsa Indonesia, yang orang lain sudah ambil, tetapi sebenarnya, kan, pusatnya ada di kita, gitu. Kita akan pelihara dan itu kita diminta Pak Wapres untuk mempertahankan,” ujarnya usai pertemuan.

Menurut Evy, pengembangan Museum Asmat diharapkan dapat menjadi sarana edukasi sekaligus pusat dokumentasi dan pelestarian berbagai karya seni serta tradisi masyarakat Asmat yang telah dikenal luas hingga mancanegara.

Evy menambahkan, selain mendukung pelestarian budaya, Wapres juga menyambut baik pelaksanaan program Sekolah Lapang Sagu yang dirancang untuk memperkuat kemandirian pangan masyarakat melalui pendampingan di bidang pertanian dan perikanan.

“Dengan program Sekolah Lapang Sagu itu kami berharap masyarakat yang tadinya adalah masyarakat peramu, kita ajarkan bagaimana untuk dapat mulai bercocok tanam, memelihara ikan. Dan sekarang sudah mulai, ya, mereka sudah mulai merasakan bagaimana enaknya menangkap ikan di tempat yang kolam sendiri,” ungkap Evy.

Program tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal sekaligus mendorong peningkatan kapasitas masyarakat agar lebih mandiri dan produktif.

Dalam audiensi tersebut, Yayasan Widya Cahaya Nusantara juga menyampaikan berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat Asmat, khususnya di bidang kesehatan. Menanggapi hal tersebut, Wapres memberikan perhatian terhadap upaya percepatan penanganan stunting, peningkatan sanitasi, serta pengendalian malaria yang masih menjadi persoalan di wilayah tersebut.

“Untuk stunting juga ini, kebersihan segala macam, memang Pak Wapres ingin sekali itu bisa terlaksana di sana. Dan juga malaria yang ada di sana, beliau juga ingin supaya kesehatan bisa diperhatikan,” pungkas Evy.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Yayasan Widya Cahaya Nusantara Brunoto Suwandrei Arifin, Anggota sekaligus PIC Proyek Sekolah Lapang Sagu A. Cahyo Suryanto, Anggota Yayasan sekaligus PIC Proyek Museum Asmat Varani Kosasih, R.B. Heru Sasongko, serta mahasiswa binaan yayasan yang berasal dari Suku Asmat, Kaletus Sakaro.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...234235236...4,867Halaman 235 dari 4,867