Beranda blog Halaman 26

Wamenhaj Dahnil Anzar Dorong ASN Kemenhaj Bangun Wajah Baru Kementerian dengan Integritas dan Disiplin

Penulis
Reta
-

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Haji dan Umrah membangun wajah baru kementerian melalui integritas, disiplin, serta pelayanan kepada jemaah dengan pendekatan kekeluargaan.

Pesan tersebut disampaikan Wamenhaj dalam agenda “Town Hall Meeting: Istighotsah dan Pembinaan Pegawai Kemenhaj” yang digelar di Auditorium H.M. Rasjidi, Gedung Kementerian Haji dan Umrah RI, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara pimpinan dan seluruh pegawai. Selain itu, kegiatan ini menjadi bagian dari konsolidasi kelembagaan serta penguatan mental dan spiritual pegawai Kemenhaj.

Wamenhaj menekankan bahwa penyelenggaraan haji merupakan amanah besar yang membutuhkan ikhtiar berkelanjutan. Menurutnya, kesempurnaan dalam penyelenggaraan bukan berarti tidak adanya kekurangan, melainkan adanya komitmen untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan pelayanan.

Mengacu pada pesan “wa atimmul-hajja wal-’umrata lillah”, Wamenhaj mengajak ASN untuk menjadikan semangat menyempurnakan sebagai bagian dari budaya kerja dalam penyelenggaraan haji.

“Dalam penyelenggaraan kita pasti menemukan ketidaksempurnaan. Tetapi upaya kita adalah menyempurnakan,” ujar Wamenhaj.

Wamenhaj kemudian menekankan dua nilai penting yang harus menjadi pondasi ASN Kemenhaj yakni integritas dan disiplin.

Menurut Wamenhaj, integritas tercermin dari kejujuran, tanggung jawab, serta kesungguhan dalam menjalankan amanah dan memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Sementara disiplin harus dibangun mulai dari hal-hal sederhana, seperti ketepatan waktu, kerapian berpakaian, menjaga kebersihan, dan menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Hal-hal sederhana tersebut, kata Wamenhaj, turut membentuk citra dan karakter kementerian di mata masyarakat.

“Wajah kementerian adalah wajah ASN-nya. Karena itu, mari kita bangun karakter dan wajah kementerian ini,” tegasnya.

Selain integritas dan disiplin, Wamenhaj mengajak ASN membangun hubungan dengan jemaah melalui pendekatan kekeluargaan. Jemaah, menurutnya, tidak semata-mata dipandang sebagai penerima layanan, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang harus dilayani dengan empati, kepedulian, dan kasih sayang.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena penyelenggaraan haji tidak hanya menuntut pelayanan yang profesional, tetapi juga kehadiran aparatur yang mampu memahami kebutuhan dan kondisi jemaah.

Wamenhaj juga mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan kerja sebagai bagian dari kualitas pelayanan. Kemenhaj merupakan pusat layanan masyarakat sehingga kebersihan, kerapian, dan keramahan aparatur menjadi bagian dari wajah kementerian.

Kegiatan ini diikuti para pejabat eselon I, staf khusus, pejabat eselon II lingkup Kantor Pusat, kepala kantor wilayah, kepala kantor kabupaten/kota, kepala asrama haji, serta pegawai Kemenhaj di seluruh Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Teguh Dwi Nugroho menyampaikan bahwa Town Hall Meeting menjadi media komunikasi internal untuk memperkuat kesamaan pemahaman terhadap kebijakan pimpinan, budaya kerja, semangat kolaborasi, serta rasa memiliki seluruh pegawai terhadap transformasi Kemenhaj.

Kedepannya, kegiatan Town Hall Meeting direncanakan dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan unit penanggung jawab yang bergiliran pada masing-masing unit eselon I.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HUT ke-81 RI, KPK Tegaskan Perjuangan Kemerdekaan Harus Diisi dengan Integritas dan Pemberantasan Korupsi

Penulis
Reta
-

Delapan puluh satu tahun setelah kemerdekaan diproklamasikan, estafet perjuangan untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa terus dilanjutkan melalui peran setiap elemen bangsa. Pesan tersebut ditegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Upacara Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di halaman Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (17/8).

Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, Ketua KPK Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa kemerdekaan menjadi momentum bagi kita untuk terus memastikan pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya negara dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Maknanya lebih dari sekadar rangkaian kata. Ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan harus terus diisi dengan kerja nyata,” jelas Setyo dalam amanatnya.

Dalam suasana upacara yang penuh khidmat, seluruh insan KPK diajak untuk memulai penguatan integritas dari diri sendiri dengan menjaga profesionalisme, independensi, dan kehormatan institusi. Kewenangan harus dipandang sebagai amanah, sedangkan jabatan merupakan tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

Ketua KPK turut menyampaikan pentingnya keterlibatan seluruh komponen bangsa, mulai dari birokrasi yang bersih, aparat penegak hukum yang profesional, dunia usaha yang menjunjung etika, lembaga pendidikan yang menanamkan kejujuran, hingga masyarakat yang berani menolak dan tidak menormalisasi praktik korupsi.

“Pada akhirnya, perjuangan melawan korupsi merupakan bagian dari perjuangan memastikan kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Selain itu, Setyo pun menekankan bahwa esensi perayaan kemerdekaan pada kali ini harus pula disertai dengan empati dan solidaritas. Dukungan dan bantuan dibutuhkan sebagian masyarakat Indonesia di daerah tertentu yang mengalami musibah bencana alam, seperti di Flores, Nusa Tenggara Timur.

Dengan integritas, perbaikan tata kelola, dan kolaborasi, pemberantasan korupsi menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menuju masa depan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Dirgahayu Republik Indonesia! Merdeka, Berintegritas, dan Bebas Korupsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Upacara HUT ke-81 RI, OJK Tekankan Penguatan Inklusi Keuangan hingga Ekonomi Hijau

Penulis
Reta
-

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan pentingnya OJK terus memperkuat kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan, perluasan akses keuangan yang aman dan bertanggung jawab, serta mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam memperkuat kegiatan ekonomi produktif dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Untuk memperkuat Indonesia yang berdaulat, kita harus memastikan sektor jasa keuangan tetap kuat, stabil, berintegritas, dan mampu mendukung program pembangunan nasional. Pengawasan kita harus tangguh menghadapi gejolak, adaptif terhadap perkembangan teknologi, tegas dalam menegakkan ketentuan, dan selalu berorientasi pada kepentingan bangsa,” kata Friderica saat menyampaikan amanat pada Upacara Kemerdekaan ke-81 RI, di Lapangan Banteng, Jakarta, Senin.

Sementara untuk mewujudkan Indonesia yang adil, Friderica mengatakan bahwa OJK harus terus memperluas akses terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan bertanggung jawab.

“Inklusi harus berjalan bersama literasi. Inovasi harus berjalan bersama pelindungan konsumen. Kemajuan digital harus membuka pintu kesempatan, bukan menciptakan ruang baru bagi penipuan, penyalahgunaan data, atau praktik yang merugikan masyarakat,” katanya.

Selain itu, keadilan juga berarti memastikan pelaku UMKM; perempuan; generasi muda; serta masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) mendapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.

Sedangkan, untuk mendorong Indonesia yang makmur, sektor jasa keuangan harus menjadi penggerak kegiatan produktif: menyalurkan pembiayaan kepada usaha yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat hilirisasi dan industri nasional, mendukung inovasi, serta membiayai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kepercayaan Negara

Di hadapan ribuan pegawai OJK, Friderica juga mengingatkan tugas dan kepercayaan yang semakin besar yang diberikan negara kepada OJK seperti yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto pada Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI 14 Agustus lalu, yang memberikan kepercayaan dan amanah strategis yang semakin besar bagi OJK untuk mendukung agenda pembangunan nasional.

“Bagi kita, ini bukan sekadar bertambahnya tugas dan kewenangan. Ini adalah kepercayaan negara kepada OJK yang harus kita jaga,” kata Friderica.

Seperti disampaikan Presiden, tiga amanah strategis kepada OJK adalah:

  1. Membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS)
  2. Reformasi Pasar Modal
  3. Memperkuat Ekosistem Pasar Karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK)

Menurut Friderica, dalam menjalankan amanah mengatur dan mengawasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, OJK memiliki tanggung jawab membangun pasar yang kredibel, transparan, berintegritas, serta mendukung terbentuknya Indonesia Reference Price.

“Ini bukan semata-mata membangun sebuah bursa. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat kedaulatan pasar Indonesia di bidang  Mineral dan Komoditas Strategis, untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat,” katanya.

Sedangkan kebijakan Reformasi Pasar Modal yang telah dijalankan OJK sejak awal tahun ini merupakan salah satu fondasi pembiayaan pembangunan nasional. Sehingga agenda reformasi pasar modal, termasuk penguatan kelembagaan dan demutualisasi Bursa Efek, harus menjadi momentum untuk membangun pasar modal Indonesia yang semakin dalam, likuid, transparan, berintegritas, kompetitif, dan dipercaya.

Sementara penguatan ekosistem Pasar Karbon melalui SRUK merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk membangun ekosistem pasar karbon nasional yang kredibel, transparan, dan terhubung dengan pasar global.  OJK harus memastikan sektor jasa keuangan menjadi enabler yang mempercepat pembiayaan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.

Upacara peringatan Kemerdekaan ke-81 RI diikuti semua pegawai di Jakarta dan juga digelar serentak di 39 Kantor OJK di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Hadiri Upacara Penurunan Bendera HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Suasana Penuh Khidmat

Penulis
Reta
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming bersama Ibu Selvi Gibran Rakabuming menghadiri Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (17/08/2026). Kehadiran Wapres bersama Ibu Selvi dalam upacara tersebut menjadi bagian dari penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus momentum memperkuat semangat kebangsaan dalam memperingati 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Wapres tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 16.30 WIB bersama Ibu Selvi. Wapres mengenakan jas hitam, kemeja putih, dasi berwarna biru muda, dan peci hitam, sedangkan Ibu Selvi tampil anggun mengenakan kebaya berwarna ungu dengan selendang senada.

Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih dimulai pada pukul 17.00 WIB dengan Presiden Prabowo Subianto bertindak selaku Inspektur Upacara. Rangkaian upacara diawali dengan penghormatan kebesaran, dilanjutkan laporan Komandan Upacara Kombes Pol. Jerrold Hendra Yosef Kumontoy kepada Inspektur Upacara.

Selanjutnya, Bendera Sang Merah Putih diturunkan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bertindak sebagai pembawa baki pada Upacara Penurunan Bendera Merah Putih adalah Celina Olivia Apriani Theo, siswi asal Provinsi Kalimantan Barat.

Kehadiran Wapres pada upacara ini melengkapi rangkaian acara kenegaraan dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Sebelumnya, Wapres bersama Ibu Selvi juga menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka pada pagi hari.

Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih berlangsung secara khidmat dan tertib hingga berakhir sekitar pukul 17.30 WIB. Hal ini dapat dirasakan oleh masyarakat yang menyaksikan langsung, seperti Rizal Chandra, warga Makassar. Ia mengaku terharu ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan mengiringi prosesi penurunan bendera.

“Lagu Indonesia Raya, ya, waktu dikumandangkan, waktu penurunan bendera, itu rasanya sangat terharu ya,” ungkapnya.

Senada dengan Rizal, warga asal Jakarta, Putu Swastika Lingga turut merasakan tumbuhnya semangat nasionalisme saat mengikuti prosesi tersebut.

“Kita jadi bisa merasakan vibes-nya itu lebih khidmat banget. Rasa nasionalisme kita juga ikut tumbuh. Bahkan tadi kita nangis juga, waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran dan Selvi Tampil Memukau dengan Busana Adat Nusantara di HUT ke-81 RI

Penulis
Reta
-

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming dan Ibu Selvi Gibran Rakabuming menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/08/2026). Didampingi kedua putra-putrinya, Wapres dan Ibu Selvi nampak mengenakan busana adat yang berbeda, namun dengan dominasi warna yang senada.

‎Wapres mengenakan pakaian adat Rote, dari Nusa Tenggara Timur. Kain Lafa yang dililitkan di pinggang dan diselempangkan di bahu Wapres berhiaskan motif Hua Peni yang menggambarkan keluhuran dan keteraturan adat. Garis tegas merah marun yang mendominasi corak kain merepresentasikan keberanian, semangat hidup, serta penghargaan kepada para leluhur.

‎Jas hitam yang dikenakan Wapres juga dipadukan dengan Topi Ti’i Langga, topi berbahan daun lontar kering yang merupakan simbol keperkasaan, kehormatan, serta jiwa kepemimpinan. Kelengkapan busana adat yang serupa juga dikenakan oleh Jan Ethes Srinarendra dan adiknya, La Lembah Manah.

‎Sementara itu, Ibu Selvi memasuki lokasi upacara mengenakan pakaian adat Ta’a Dayak Kenyah, dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dengan motif kalong aga, busana istri Wapres merepresentasikan kesederhanaan dalam jiwa yang berwibawa, kuat, percaya diri, dan memiliki keterikatan dengan alam dan leluhur.

‎Senada dengan Wapres, busana Ibu Selvi didominasi warna merah, yang dalam tradisi Dayak Kenyah mencerminkan semangat, keberanian menghadapi kehidupan, kekuatan batin, dan keteguhan untuk tidak mudah menyerah.

‎Kedua busana adat yang dikenakan Wapres dan Ibu Selvi mencerminkam semangat keberagaman dalam mewujudkan “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, sebagaimana tema yang diusung dalam Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPD RI Desak Penguatan Anggaran untuk Bantu Korban Gempa Flores NTT

Penulis
Reta
-

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan keprihatinan dan dukacita mendalam kepada para korban serta seluruh masyarakat yang terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu meminta Pemerintah memberikan dukungan fiskal kepada pemerintah daerah terkait agar proses penanganan masyarakat korban bencana dapat dilakukan secara optimal.

“Yang patut diperhatikan adalah bahwa bencana gempa bumi ini masih berlangsung dengan skala yang lebih kecil dari sebelumnya. Hal ini mendorong BMKG dan pemerintah daerah setempat untuk meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan terkait keselamatan,” ujar Sultan melalui keterangan resminya, Minggu (16/8).

Sultan mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang secara cepat dan cermat melakukan evakuasi serta mendata jumlah korban dan dampak kerusakan infrastruktur maupun bangunan secara real time.

“Dengan ruang fiskal yang relatif sempit, pemerintah daerah setempat tentu sangat membutuhkan tambahan anggaran guna mempercepat proses pemulihan fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat di lokasi-lokasi pengungsian,” terang Sultan.

Menurut Sultan, DPD RI terus melakukan koordinasi secara intensif dengan anggota DPD RI asal NTT yang saat ini sedang meninjau langsung kondisi di daerah terdampak. Ia berharap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus berkoordinasi untuk menyiapkan langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi secara lebih cepat.

“Saat ini, empat anggota DPD RI asal NTT sedang berkoordinasi dan meninjau secara langsung kondisi di wilayah Flores bagian utara. Seperti biasa, DPD RI secara kelembagaan akan memberikan bantuan kebencanaan kepada masyarakat yang terdampak,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Eddy Soeparno Dorong Target Ekonomi 6 Persen 2027 Berjalan Selaras dengan Transisi Energi

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian RAPBN 2027 harus berjalan seiring dengan pembangunan berkelanjutan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus menciptakan fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan.

“Target pertumbuhan ekonomi 6 persen tentu harus kita sambut dengan optimisme. Kami turut mendorong dan mengawal agar pertumbuhan tersebut dibangun di atas fondasi pembangunan berkelanjutan.”

Hal ini disampaikan Eddy Soeparno saat menghadiri rangkaian acara HUT RI di Istana Negara, Senin (17/8/2026).

Dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Eddy mengapresiasi komitmen Presiden untuk selalu memperhatikan aspek sustainability, antara lain dengan melakukan akselerasi transisi energi. Apalagi, upaya Presiden untuk menguatkan ketahanan energi dapat sekaligus ditempuh melalui transisi energi.

“Ini adalah upaya penting yang dapat menghasilkan output ganda, yakni ketahanan energi serta energi bersih dan berkelanjutan.”

Menurutnya, transisi energi harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan energi terbarukan dapat membuka ruang investasi baru, menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Transisi Energi

“Transisi energi adalah bagian dari strategi ekonomi. Ketika kita membangun energi surya, panas bumi, hidro, bioenergi, jaringan listrik dan ekosistem kendaraan listrik, kita bukan hanya mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan investasi, lapangan kerja dan industri baru. Inilah yang harus kita dorong agar transisi energi menjadi motor pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Waketum PAN ini menambahkan, ketahanan energi juga menjadi pendukung penting bagi pencapaian target pertumbuhan 6 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kebutuhan energi, sehingga Indonesia harus memastikan ketersediaan energi yang cukup, terjangkau, andal, dan semakin bersih.

“Syarat mencapai target pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan energi yang cukup. Karena itu, kita harus memperkuat ketahanan energi dengan mempercepat diversifikasi menuju sumber energi terbarukan yang kita miliki sendiri,” katanya.

Eddy berharap arah kebijakan APBN 2027 dapat memberikan dukungan kuat terhadap agenda tersebut, antara lain melalui penguatan investasi energi terbarukan, pembangunan infrastruktur kelistrikan, pengembangan industri hijau, peningkatan efisiensi energi, serta pemberian ruang yang lebih besar bagi inovasi dan investasi swasta.

“Indonesia memiliki modal besar untuk menjadikan transisi energi sebagai sumber pertumbuhan baru. Kita memiliki matahari, panas bumi, air, biomassa dan berbagai sumber energi terbarukan lainnya. Tantangannya sekarang adalah bagaimana sumber daya tersebut kita ubah menjadi kekuatan ekonomi dan industri nasional,” ujar Eddy.

Ia menegaskan, semangat kemerdekaan di usia 81 tahun harus diterjemahkan sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi dan energi Indonesia.

“Indonesia yang merdeka adalah Indonesia yang mampu menentukan masa depan ekonominya sendiri, termasuk dalam menentukan sumber energi yang menopang pertumbuhan ekonominya. Karena itu, target pertumbuhan 6 persen harus kita capai dengan ekonomi yang lebih hijau, energi yang lebih mandiri dan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas Doktor Ilmu Politik UI ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HNW Desak Dunia Internasional Tekan Israel Usai Tolak Kemerdekaan Palestina dan Proposal Perdamaian BoP

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A., mengatakan bahwa penolakan Israel yang secara terbuka dinyatakan oleh Perdana Menteri Israel pada 10 Agustus lalu atas berdirinya Palestina sebagai negara merdeka, serta penolakan terbukanya terhadap 15 poin proposal perdamaian yang dinyatakan dalam Board of Peace (BoP), kembali menunjukkan wajah asli Israel yang anti berdirinya negara Palestina Merdeka, serta selalu bermanuver untuk gagalkan segala usaha untuk mencapai perdamaian.

HNW, sapaan akrabnya, mendesak agar delapan Menteri Luar Negeri dari negara-negara pendukung BoP, yaitu Turki, Mesir, Arab Saudi, Pakistan, Indonesia, Qatar, UEA, dan Yordania, setelah mengeluarkan pernyataan bersama pada 16 Agustus, yang menyatakan tegas menolak sikap Israel yang menolak berdirinya negara Palestina dengan tidak memenuhi kesepakatan perdamaian, padahal malah sudah disepakati dan dilaksanakan oleh kelompok-kelompok Perlawanan di Gaza, agar kedelapan negara itu juga segera mengambil langkah yang lebih efektif. Agar yang dinyatakan dalam pernyataan bersama itu, antara lain pentingnya perdamaian kawasan dengan tetap hadirnya Palestina sebagai negara merdeka, dengan skema solusi dua negara, dengan ibu kota Yerusalem Timur, bisa terwujud.

Negara-negara anggota BoP ini juga perlu serta mendesak agar Donald Trump dan dunia internasional melakukan tekanan yang lebih efektif dan lebih kuat, dan bila perlu disertai dengan ancaman sanksi yang tegas. Sehingga Israel benar-benar melaksanakan kesepakatan damai, membuka bantuan kemanusiaan, serta pembangunan kembali Gaza, agar itu semua benar-benar dapat diwujudkan.

“Sikap arogan dan penolakan Israel itu, selain membuka kembali kedoknya, sejatinya juga justru menampar wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang merupakan inisiator dan pemimpin dari BoP. Sehingga, sudah sewajarnya bila tekanan terhadap Israel, terutama atas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, harus semakin efektif dilakukan sendiri oleh Donald Trump,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (17/8).

HNW, sapaan akrabnya, menilai sikap Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang melalui Jubirnya menyesalkan dan menolak sikap Israel yang anti perdamaian tersebut, sebelum dikeluarkannya sikap bersama tujuh Menlu dari negara anggota BoP yang lain, patut diapresiasi serta didukung. Agar Kemlu RI, sesuai kewenangan yang diberikan Presiden Prabowo, untuk memainkan perannya yang lebih maksimal dalam mengorkestrasi tekanan dunia internasional kepada Israel.

“Apalagi dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, saatnyalah Pemerintah Indonesia untuk membuktikan komitmennya untuk kemerdekaan Palestina serta janjinya kepada para Pimpinan Ormas Islam, serta menjawab kritikan banyak pihak di dalam negeri, terutama para aktivis Pro Palestina, terkait sikap Indonesia yang bergabung sebagai anggota BoP. Pemerintah tentunya tidak tinggal diam ketika rencana perdamaian yang telah digagas oleh BoP akhirnya malah ditolak mentah-mentah oleh Israel,” ujarnya.

Palestina dan Upaya Perdamaian Internasional
Apalagi, lanjut HNW, sikap kelompok perlawanan di Palestina juga cenderung responsif dan menerima proposal perdamaian tersebut.

“Jadi, inti persoalannya adalah sikap Israel yang memang anti segala bentuk perdamaian, dan berusaha untuk terus menguasai dan menjajah Jalur Gaza, dan bahkan memperluas wilayah jajahannya ke kawasan Palestina di luar Gaza, seperti Tepi Barat dan Yerusalem. Yang bila itu dibiarkan, selain melanggengkan penjajahan, juga menghapus cita-cita kemerdekaan negara Palestina, padahal sampai sekarang ini sudah diakui oleh 157 negara anggota PBB,” ujarnya.

HNW berharap Pemerintah Indonesia, antara lain melalui Kementerian Luar Negeri, di dalam suasana memperingati kemerdekaan Indonesia, agar dalam rangka membayar utang kepada Palestina berupa kemerdekaan Palestina, agar menjadi momentum untuk melakukan komunikasi yang lebih efektif dengan negara-negara pendukung BoP, dan khususnya dengan Amerika Serikat.

“Presiden Donald Trump perlu diingatkan, bahwa “usahanya” untuk menciptakan perdamaian itu justru dihalangi dan ditolak oleh PM Netanyahu, yang konon dikenal dekat dan mendengarkan Donald Trump, tokoh yang menginisiasi pembentukan BoP, langkah politik yang disetujui menjadi Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB,” tukasnya.

Jadi, lanjut HNW, apabila Israel menolak atau tidak mematuhi rencana perdamaian yang disampaikan BoP sesuai mandat DK PBB, maka sudah sewajarnya bila hal ini dikembalikan kembali ke DK PBB, agar Israel bisa dikenakan sanksi yang tegas dan keras.

“Dan karena sikap Israel yang kali ini tidak sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat, maka kali ini juga Amerika Serikat mestinya tidak lagi mempergunakan hak veto-nya untuk membela Israel, agar perdamaian bisa benar-benar dihadirkan sesuai harapan Presiden Trump, dan sesuai harapan warga Gaza dan delapan negara pendukung BoP yang mengeluarkan pernyataan bersama di atas. Yaitu, dengan masuknya bantuan kemanusiaan, berhentinya serangan militer, dan dibangunnya kembali Gaza, serta berdirinya negara Palestina merdeka,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Langit Jakarta Dipenuhi Aksi Spektakuler TNI, Terjun Payung Kopassus Bawa Semangat Kemerdekaan RI

Penulis
Reta
-

Suasana peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026 makin semarak dengan aksi terjun payung oleh Komandan Pasukan Khusus (Kopassus) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Aksi terjun payung “Victory Jump” melibatkan 17 penerjun yang menampilkan sejumlah manuver apik.

Manuver tersebut mulai dari penerjunan bertingkat hingga pengibaran Bendera Merah Putih berukuran besar, poster bertuliskan angka 81 sebagai simbol HUT ke-81 Kemerdekaan RI, serta poster Presiden Republik Indonesia. Koordinator Terjun Payung, Brigjen TNI I Gede Putra Yasa mengatakan jumlah 17 penerjun memiliki makna khusus karena merepresentasikan tanggal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

“Ada 17 penerjun yang melaksanaan penerjunan. Kemudian, 17 ini ya maknanya, kita dalam memperkenalkan hari HUT RI ke-81, memaknai tanggal daripada proklamasi itu sendiri, tanggal 17,” ujar Brigjen TNI I Gede Putra Yasa.

Kemeriahan peringatan kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi udara dari TNI Angkatan Udara yang menghadirkan kekuatan alat utama sistem senjata (alutsista) udara. Pertunjukan dibuka dengan giant flag berupa formasi gabungan helikopter TNI dan Polri yang terdiri atas delapan helikopter dengan membawa Bendera Merah Putih.

Atraksi udara dilanjutkan dengan manuver pesawat tempur Hawk, T-50, dan F-16 yang membentuk formasi angka 81 di langit Jakarta. Rangkaian demonstrasi udara juga menampilkan flight pass yang melibatkan sejumlah pesawat tempur di antaranya Hawk, F-16, Rafale, dan Sukhoi.

“Kami elang-elang muda TNI Angkatan Udara dari kokpit pesawat tempur Rafale yang didatangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!” ucap salah satu penerbang dari kokpit pesawat.

Kehadiran berbagai alutsista tersebut menjadi bagian dari pertunjukan yang menggambarkan kesiapan dan kekuatan pertahanan udara Indonesia. Atraksi udara ini turut memperkaya dan memeriahkan rangkaian upacara peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI yang diikuti oleh masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jamuan Rakyat HUT Ke-81 RI di Istana, Warga Nikmati Kuliner UMKM dalam Suasana Kebersamaan

Penulis
Reta
-

Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 17 Agustus 2026, tidak berhenti setelah Upacara Detik-Detik Proklamasi usai. Masyarakat yang hadir juga diajak menikmati jamuan rakyat yang digelar di halaman tengah Istana.

Beragam sajian kuliner disediakan untuk menemani masyarakat setelah mengikuti rangkaian upacara dalam suasana penuh kebersamaan. Jamuan rakyat tersebut turut melibatkan sejumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar kawasan Istana. Kehadiran para UMKM ini tidak hanya menjadi bagian dari semangat perayaan kemerdekaan, tetapi juga memberikan ruang untuk turut mengambil bagian dalam momen nasional tersebut.

Bagi pelaku UMKM, kesempatan terlibat dalam jamuan rakyat juga menjadi kebanggaan tersendiri. Dyah, pelaku usah Ayam Ancuur Juanda mengaku bahagia karena usahanya terpilih untuk menyediakan hidangan bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, kita dapat pesanan 1.100. Jadi 700 porsi untuk pagi, 400 porsi untuk siang penurunan, sorean,” kata Dyah seraya berharap makin banyak UMKM yang dilibatkan dalam kegiatan ini.

Hal senada disampaikan Cak Sikin, pelaku usaha kuliner Soto Ayam Ambengan. Ia mengaku senang dapat menjadi bagian dari perayaan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus berkumpul bersama pelaku UMKM lainnya.

“Ya sangat senang sekali kita di sini sangat bahagia, bisa berkumpul sesama pedagang, ramai. Mudah-mudah ini berkah untuk semua,” ucap Cak Sikin.

Sementara itu, salah satu warga yang hadir yang turut mengikuti jamuan rakyat, Arham, mengaku antusias untuk menjelajahi berbagai pilihan kuliner yang tersedia. Arham menyebut jamuan ini menjadi kesempatan untuk mengisi kembali energi setelah mengikuti upacara.

“Habis ini coba mau keliling dan lihat-lihat apa yang enak gitu kan. Karena habis upacara juga perlu asupan yang bagus juga,” ujar Arham.

Di tengah suasana hangat ini, masyarakat berkumpul bersama menikmati beragam hidangan yang disajikan para pelaku UMKM. Jamuan rakyat pun menjadi ruang perjumpaan yang hangat antara masyarakat dan pelaku usaha lokal, sekaligus melengkapi kemeriahan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...252627...4,857Halaman 26 dari 4,857