Beranda blog Halaman 287

Simak Tips untuk Menjaga Tanah agar Tidak Diserobot Orang Lain

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Masyarakat perlu lebih waspada dan proaktif dalam menjaga aset tanah agar terhindar dari risiko penyerobotan. Selain menjaga secara fisik, penguatan aspek legalitas menjadi kunci utama untuk melindungi hak kepemilikan tanah.

“Biar tanah tidak diserobot orang, yang paling penting adalah memastikan batas tanah jelas dan memiliki sertipikat sebagai bukti hukum yang kuat,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Shamy Ardian, dalam keterangannya pada Rabu (29/04/2026).

Idealnya, tanda batas tanah yang dipasang masyarakat itu menggunakan tanda batas permanen, seperti beton, kayu, atau besi. Selain itu, pelibatan pemilik tanah yang berbatasan saat penentuan batas juga penting untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

“Kalau batas tanah tidak jelas, ini yang sering memicu konflik. Maka pemasangan patok dan kesepakatan dengan tetangga menjadi langkah dasar yang tidak boleh diabaikan,” jelas Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN.

Selain batas fisik, kepemilikan sertipikat tanah menjadi faktor krusial dalam melindungi aset. Sertipikat yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN menjadi bukti hukum yang sah dan memiliki kekuatan dalam menghadapi potensi sengketa.

Shamy Ardian mengingatkan masyarakat untuk tidak membiarkan tanah dalam kondisi kosong tanpa pengawasan. Tanah yang tidak terurus cenderung lebih rentan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. “Tanah yang dibiarkan kosong tanpa tanda atau aktivitas sering menjadi sasaran. Minimal dilakukan pengecekan atau pemeliharaan secara berkala,” imbaunya.

Apabila terdapat indikasi penyerobotan atau sengketa, masyarakat diminta segera melapor ke Kantor Pertanahan setempat atau aparat desa agar dapat ditangani sejak dini. “Jangan menunggu masalah besar. Kalau ada indikasi sengketa, segera laporkan supaya bisa ditangani lebih cepat,” pungkas Shamy Ardian.

Terakhir, masyarakat disarankan untuk menyimpan dokumen pertanahan dengan tertib, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Hal ini penting untuk memudahkan pembuktian apabila terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Dengan mengikuti langkah tersebut, tanah masyarakat diharapkan dapat terlindungi secara optimal, baik dari sisi fisik maupun hukum sehingga risiko penyerobotan dapat diminimalkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sosialisasi Permenhut 6/2026, Menhut Dorong Perdagangan Karbon Berkeadilan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 menandai komitmen pemerintah menghadirkan tata kelola perdagangan karbon kehutanan yang tidak hanya berorientasi pasar, tetapi juga menjamin manfaat ekologis dan sosial.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan regulasi tersebut disusun untuk memberi kepastian mekanisme bagi pelaku usaha, masyarakat, hingga mitra global dalam pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan.

Menurutnya, pendekatan yang dibangun melalui Permenhut ini tidak semata mengejar nilai ekonomi karbon, tetapi juga memastikan perlindungan hutan tetap menjadi inti kebijakan.

“Dengan pendekatan yang disebut nesting, kita memastikan bahwa setiap penurunan emisi benar-benar dihitung secara adil dan tidak tumpang tindih,” ujar Menhut dalam konferensi pers yang digelar di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (29/04/26)..

Menhut menegaskan, pendekatan tersebut penting untuk membangun kredibilitas pasar karbon yang bertumpu pada kepercayaan.

“Ini bukan hanya soal teknis. Ini soal kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak akan ada pasar. Tanpa pasar, tidak akan ada insentif untuk menjaga hutan,” lanjutnya.

Melalui Permenhut 6 Tahun 2026, pemerintah juga menekankan pentingnya pembagian manfaat yang adil agar ekonomi karbon turut mendukung kesejahteraan masyarakat dan konservasi.

“Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan akan berjalan seiring dengan manfaat ekologis dan sosial,” ujar Menhut.

Kementerian Kehutanan menilai regulasi ini menjadi langkah strategis memperkuat ekosistem perdagangan karbon nasional yang kredibel, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhut Tegaskan Permenhut 6/2026 Perkuat Tata Kelola Perdagangan Karbon

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyosialisasikan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan yang lebih transparan, terintegrasi, dan akuntabel.

Dalam sosialisasi, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan regulasi ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan pasar karbon nasional maupun global.

“Melalui Permenhut ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan menghadirkan kerangka regulasi yang lebih jelas, transparan, dan dapat dipercaya untuk mendukung perdagangan karbon sektor kehutanan baik bagi dunia usaha, masyarakat, maupun mitra global,” ujar Menhut dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (29/04/26).

Menurutnya, Permenhut 6 Tahun 2026 menghadirkan sistem yang mengintegrasikan berbagai proses perdagangan karbon dalam satu kerangka regulasi yang utuh.

“Dengan demikian, seluruh proses berjalan dalam satu kerangka yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel,” kata Menhut.

Salah satu poin utama dalam regulasi ini adalah penerapan pendekatan nesting untuk memastikan penghitungan penurunan emisi berlangsung adil, terukur, dan tidak tumpang tindih antar proyek.

“Dengan pendekatan yang disebut nesting, kita memastikan bahwa setiap penurunan emisi benar-benar dihitung secara adil dan tidak tumpang tindih. Ini bukan hanya soal teknis. Ini soal kepercayaan. Tanpa kepercayaan, tidak akan ada pasar. Tanpa pasar, tidak akan ada insentif untuk menjaga hutan,” tegas Menhut.

Regulasi ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan karbon global sekaligus mendukung agenda pengendalian perubahan iklim berbasis kehutanan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Korlantas Polri Gelar Olah TKP Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Gunakan Metode TAA

Penulis
Syifa
-

Korlantas Polri melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait kecelakaan kereta api di wilayah Bekasi Timur, Selasa (28/4). Kecelakaan kereta terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat (Jabar), melibatkan kereta api jarak jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line lintas Cikarang pada Senin (27/4) pukul 20.50 WIB.

Dalam proses penyelidikan ini, petugas menggunakan teknologi metode Traffic Accident Analysis (TAA) untuk merekonstruksi kejadian secara detail.

Kasi Pullahjianta Subdit Laka Ditgakkum Korlantas Polri, Kompol Sandhi Wiedyanoe menjelaskan, pihaknya memiliki dua jenis alat TAA yang digunakan untuk mendukung penyidikan kecelakaan lalu lintas.

“Alat TAA kami ada dua, satu statis dan satu portable. Yang teknologi statis dengan kamera LiDAR serta kamera 360 derajat di mana mampu mendeteksi environment ataupun lingkungan secara menyeluruh. Dan teknologi portable yang mampu melihat melalui pola helicopter view (melalui drone), sehingga kita bisa melihat dan mengilustrasikan secara 3 dimensi dengan kualitas 4K,” ujar Kompol Sandhi.

Menurutnya, hasil rekaman tersebut akan menjadi alat bukti elektronik yang sah dan digunakan dalam proses penyidikan lanjutan. Bukti itu nantinya juga akan disampaikan kepada jaksa penuntut umum hingga hakim dalam proses penuntutan dan persidangan.

“Itu merupakan alat bukti elektronik yang nantinya digunakan pada proses penyidikan kecelakaan lalu lintas lebih lanjut. Hasilnya juga akan disuguhkan kepada jaksa penuntut maupun hakim sebagai dasar dalam proses penuntutan dan keputusan hakim,” ujarnya.

Selain melakukan olah TKP, Korlantas Polri juga menyoroti kendaraan taksi berwarna hijau yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

“Tentu kami dari Korlantas, khususnya kerja sama antara Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) dan Direktorat Keamanan dan Keselamatan (Ditkamsel), akan berkoordinasi untuk mengevaluasi banyaknya kejadian yang melibatkan taksi hijau. Kami akan lakukan evaluasi terhadap perusahaan tersebut,” ucapnya.

Ia berharap, insiden ini juga menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pihak, termasuk operator perkeretaapian, agar memperkuat sistem keselamatan dan informasi di lapangan.

“Akibat dari kecelakaan ini saya yakin PT KAI akan lebih solid dalam konteks sistem informasi mereka,” pungkasnya.

Peristiwa kecelakaan kereta terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam (27/4/2026) sekitar pukul 20.50 WIB.

Kereta Api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi dengan nomor perjalanan KA 4 menabrak KRL Commuter Line lintas Kampung Bandan–Cikarang di Stasiun Bekasi Timur sekitar pukul 20.50 WIB.

Dari insiden tersebut, 14 orang meninggal dunia. Sementara 84 korban luka-luka dan tengah dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan.

Mereka antara lain dirawat di RSUD Bekasi, RS Bella Bekasi, RS Primaya, RS Mitra Plumbon Cibitung, RS Bakti Kartini, RS Siloam Bekasi Timur, RS Hermina, serta RS Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BGN Tegaskan SPPG yang Disuspend Tidak Otomatis Kehilangan Insentif

Penulis
Syifa
-

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan informasi yang beredar terkait status suspend pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan kaitannya dengan pemberian insentif.

Dia mengatakan bahwa tidak semua SPPG yang di-suspend otomatis kehilangan insentif, melainkan ditentukan berdasarkan penyebab dan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Dalam kasus Kejadian Luar Biasa (KLB), pemberian insentif sangat bergantung pada sumber permasalahan. Jika KLB terjadi akibat kelalaian mitra atau yayasan, seperti fasilitas dapur yang tidak layak atau tidak memenuhi standar, maka SPPG tersebut tidak berhak mendapatkan insentif.

Hal serupa berlaku jika insiden keamanan pangan dipicu oleh bahan baku yang tidak segar atau kesalahan dari mitra sebagai penyedia bahan baku. “Termasuk jika ada praktik tidak sehat seperti monopoli supplier atau permainan harga, itu jelas tidak dapat insentif,” tegas Dadan, Jakarta, Rabu (29/4).

Dia menambahkan, jika KLB terjadi akibat kesalahan teknis di tingkat pelaksana dapur, misalnya tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) seperti proses memasak yang terlalu cepat, maka SPPG masih dapat menerima insentif meskipun berstatus suspend.

Berdasarkan petunjuk teknis (juknis), jika KLB terjadi akibat kesalahan teknis di tingkat pelaksana dapur, misalnya tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) seperti proses memasak yang terlalu cepat, maka SPPG masih dapat menerima insentif meskipun berstatus suspend. Dalam hal ini, kesalahan dinilai bersifat operasional dan masih dapat diperbaiki tanpa indikasi pelanggaran sistemik.

Dengan demikian, Dadan memastikan, insentif tidak akan dibayarkan apabila SPPG diberhentikan secara permanen atau mengalami penghentian sementara akibat tidak terpenuhinya kondisi standby readiness. Contohnya adalah ketika terjadi renovasi besar atau perbaikan mayor yang membuat SPPG tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal.

Dia juga merinci kategori suspend yang menjadi dasar penilaian pemberian insentif. Pertama, kategori kejadian menonjol yang bukan disebabkan oleh kelalaian penerima bantuan tetap mendapatkan insentif. Kedua, kejadian menonjol yang disebabkan oleh kelalaian penerima bantuan tidak mendapatkan insentif.

Ketiga, kategori kejadian non-menonjol yang memerlukan perbaikan minor masih mendapatkan insentif. Sedangkan keempat, kejadian non-menonjol yang membutuhkan perbaikan mayor tidak mendapatkan insentif.

Menurutnya, suspend mayor tersebut merujuk pada kondisi di mana SPPG memerlukan banyak perbaikan mendasar yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

“Perbaikannya bisa memakan waktu satu bulan atau lebih karena menyangkut aspek yang cukup luas, baik dari sisi fasilitas, sistem, maupun kesiapan operasional,” ujarnya.

Data terakhir menunjukkan dari 1.720 SPPG yang dihentikan sementara, sebanyak 1.356 masuk dalam kategori mayor dan tidak mendapat insentif.

Dengan penjelasan ini, BGN berharap seluruh pemangku kepentingan memahami mekanisme pemberian insentif secara utuh, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan tata kelola operasional yang baik di setiap SPPG.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenhub Prioritaskan Keselamatan, Layanan KRL Bekasi Timur Segera Dibuka

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan, Kementerian Perhubungan menekankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama dalam pembukaan kembali Stasiun Bekasi Timur dan penyelenggaraan layanan kereta rel listrik (KRL) pascainsiden kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek.

Menhub Dudy menjelaskan, saat ini tengah dilakukan proses clearance oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam investigasi.

“Apabila sudah ada clearance dari KNKT siang ini, kami akan membuka kembali layanan KRL Jabodetabek dari Cikarang dan Bekasi Timur. Saat ini kami masih dalam tahap persiapan uji rel, persinyalan, dan sebagainya. Yang paling utama dan harus diperhatikan adalah aspek keselamatan,” ujar Menhub Dudy saat memberikan keterangan pers di Stasiun Bekasi Timur, Rabu (29/4).

Kemudian, Menhub Dudy juga menyampaikan perkembangan penanganan serta layanan kereta api pascainsiden kecelakaan yang terjadi di wilayah Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam.

“Jumlah penumpang yang menjadi korban, baik yang meninggal maupun luka-luka sejumlah 106 penumpang. Kemudian yang meninggal dunia 15 penumpang dan yang luka-luka 91 penumpang. Dari 91 penumpang yang luka-luka, 38 penumpang sudah diperbolehkan pulang,” kata Menhub Dudy.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT. KAI Bobby Rasyidin menambahkan, pemulihan operasional kereta api pada jalur hilir telah dibuka pada Selasa (28/4) pukul 01.30 WIB. Dengan demikian, jalur tersebut sudah dapat dilalui kereta jarak jauh dari arah Timur. Sementara itu, pada Rabu (29/4) pukul 02.00 WIB, jalur hulu telah bersih dari puing-puing.

“Kami bersama KNKT telah memastikan keselamatan penggunaan jalur ini untuk kereta jarak jauh, meskipun masih dilakukan pembatasan kecepatan 30 km/jam di area stasiun,” ujar Dirut Bobby.

Kemenhub bersama PT. KAI dan para pemangku kepentingan transportasi lainnya menegaskan, tidak ada toleransi terhadap pelanggaran maupun penurunan standar keselamatan dalam bentuk apa pun bagi semua gender. Selama masa pemulihan pascainsiden, dalam 14 hari ke depan, telah dibuka dua posko tanggap darurat yang berlokasi di Stasiun Bekasi Timur dan Stasiun Gambir.

Sebagai informasi, berdasarkan pendalaman dan verifikasi data terbaru di lapangan, terdapat penyesuaian kronologi kejadian dari yang diinformasikan sebelumnya. Diketahui insiden kecelakaan bermula ketika rangkaian kereta rel listrik (KRL) relasi Cikarang-Jakarta tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85. Akibat kejadian tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampaknya, petugas memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur. Namun, KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta–Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya sehingga terlibat insiden dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti.

Turut hadir pada kegiatan tersebut Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono dan Sekretaris Perusahaan PT. KAI Wisnu Pramudyo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Stok Beras Tembus 5,02 Juta Ton, Bapanas Optimistis Kemiskinan Ekstrem Nol Persen

Penulis
Syifa
-

Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus menegaskan kontribusinya dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Fokus utama yang dijalankan adalah penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta stabilisasi harga pangan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto menyampaikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog saat ini mencapai 5,02 juta ton, terbesar dalam sejarah. Jumlah ini menjadi modal kuat pemerintah dalam menjaga pasokan, mengendalikan harga, dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

“Yang pertama adalah cadangan pangan pemerintah dan yang kedua adalah berkaitan dengan perlindungan ketahanan pangan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Untuk Cadangan Pangan Pemerintah, Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog hari ini kita memiliki Cadangan Beras Pemerintah terbesar, sebesar 5,02 juta ton beras,” ujar Deputi Andriko dalam Rapat Tingkat Menteri di Jakarta, Senin (27/4).

Sejalan dengan penguatan stok beras pemerintah memasuki tahun 2026, program bantuan pangan kembali diperkuat. Pemerintah menetapkan sasaran 33,2 juta KPM berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kelompok desil 1 sampai desil 4. Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Penyaluran dilakukan sekaligus pada April hingga Mei 2026.

“Di tahun 2026 itu program bantuan pangannya kita lanjutkan sebanyak 33,2 juta kepada Keluarga Penerima Manfaat. Dan hari ini kita menyelesaikan 2 bulan Februari-Maret ya sebanyak 32,2 juta itu 10 kilo beras ditambah 2 liter minyak goreng,” sambung Andriko.

Sebelumnya, di tahun 2025, telah terealisasi penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat desil 1 hingga desil 4 sebanyak 18,2 juta penerima. Penyaluran dilakukan dalam empat bulan. Dua bulan pertama berupa beras 10 kilogram per bulan, kemudian dua bulan berikutnya berupa beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter per bulan.

Selain bantuan pangan, Bapanas juga menjalankan SPHP beras untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Realisasi penyaluran SPHP beras sepanjang tahun 2025 mencapai 795,5 ton di seluruh wilayah Indonesia. Program ini disalurkan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram di Zona 1, Rp13.100 per kilogram di Zona 2, dan Rp13.500 per kilogram di Zona 3.

Adapun SPHP beras tahun 2026 tetap dilanjutkan dengan target penyaluran 828 ribu ton di seluruh Indonesia. Bapanas juga menyiapkan program intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 bagi 11.500 kepala keluarga desil 1, dengan nilai bantuan Rp 250.000 setiap keluarga. Program ini menyasar wilayah rawan pangan demi akses pangan masyarakat yang membaik.

Kemudian, bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi kepada 960 keluarga berisiko stunting di Kabupaten Bandung. Bantuan berupa beras fortifikasi 15 kilogram per bulan akan disalurkan tiga kali pada Mei hingga Juli 2026.

Dalam kesempatan sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar menyampaikan arah kebijakan pemerintah berjalan baik dalam pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 dengan tampilnya tren positif yang terus digenjot guna mencapai target 0% kemiskinan ekstrem di tahun ini.

“Bapak ibu sekalian, alhamdulillah kemiskinan ekstrem berhasil turun. Dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0.78% pada September 2025. Pada sekitar 0.48% penduduk miskin ekstrem alhamdulillah telah naik kelas,” ungkap Muhaimin.

Pemerintah mencatat angka kemiskinan ekstrem turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta orang menjadi 2,2 juta orang. Sebanyak 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah meningkat kesejahteraannya. Bantuan sosial tercatat telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin.

Capaian itu terus dipercepat dengan waktu yang tersisa dalam 2026. Tahap lanjutan intervensi akan difokuskan pada 16.550 desa dan kelurahan prioritas sesuai Kepmenko Pemberdayaan Masyarakat Nomor 6 Tahun 2026 agar target 0 persen kemiskinan ekstrem pada akhir 2026 dapat tercapai.

“Daerah-daerah prioritas yang disasar adalah 16.550 desa/kelurahan sesuai dengan Kepmenko Pemberdayaan Masyarakat No.6 Tahun 2026,” kata Muhaimin.

“Kita akan terus bekerja keras untuk mencapai target 0% pada tahun 2026 dan maksimal 5% pada tahun 2029,” imbuhnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem diperkuat melalui penggunaan DTSEN oleh seluruh kementerian dan lembaga, terutama guna menajamkan sasaran berdasarkan kelompok desil, sehingga target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dapat tercapai.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perang Timur Tengah Tak Goyahkan Pangan RI, Ini Faktanya

Penulis
Syifa
-

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada terganggunya jalur perdagangan internasional di kawasan Selat Hormuz belum memberikan tekanan signifikan terhadap ketahanan pangan nasional. Pemerintah memastikan ketersediaan 11 pangan pokok strategis masih aman dan tidak mengalami distorsi.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengutarakan hal tersebut saat menerima peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sespimti Polri) di Kementerian Pertanian, Jakarta pada Senin (27/4). Sarwo bilang Proyeksi Neraca Pangan 11 komoditas berstatus aman dan sumber impor 3 komoditas pangan pun bukan berasal dari Timur Tengah.

“Kemudian pengaruh perang, kaitan dengan pangan, Indonesia belum menurut kami yang ada di jajaran Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional, belum merasakan ada dampaknya. (Ini) karena untuk 11 bahan pokok penting, ini secara Neraca dan ketersediaan sangat cukup,” ujar Sestama Bapanas Sarwo.

Orang nomor dua di Bapanas ini mengatakan sampai Juni nanti, Bapanas telah memproyeksikan 11 pangan pokok strategis masih mengalami surplus, termasuk 3 pangan pokok yang masih harus diperkuat asupan dari impor. Namun ia memastikan negara sahabat yang menjadi sumber impor bukan berada di daerah konflik Selat Hormuz.

“Neraca sampai Juni, itu masih sangat surplus ini. Jadi tidak ada yang kurang. Kebetulan kaitan yang impor, contoh kedelai impor dari Amerika. Daging kerbau, India. Kalau sapi, Australia. Bawang putih dari China. Jadi tidak melewati Selat Hormuz, pengaruhnya sangat kecil. Alhamdulillah, dari sisi pangan, semoga tidak terlalu berpengaruh,” beber Sarwo.

Lumayan stabilnya kondisi pangan dalam negeri salah satunya tercermin pada perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang rutin diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap pekan. Kenaikan IPH yang terbaru pada minggu keempat April 2026 kompak mencatat penurunan jumlah provinsi dan kabupaten/kota.

“Untuk perkembangan IPH sampai dengan minggu keempat April tahun 2026 ada 13 provinsi yang mengalami kenaikan IPH. Walaupun demikian jika dibandingkan pada minggu ketiga bulan April yang lalu ini ada 15 provinsi. Alhamdulillah sekarang 13 provinsi,” ungkap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono di Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta (27/4/2026).

Menukil data historis IPH secara provinsi, pada minggu pertama April jumlah provinsi yang alami kenaikan IPH sebanyak 21 provinsi. Pada minggu selanjutnya kenaikan IPH sedikit meningkat pada 22 provinsi. Namun pada minggu ketiga April mulai menurun ke 15 provinsi dan minggu keempat semakin turun menjadi 13 provinsi dengan kenaikan IPH.

“(Selanjutnya) kalau kita cermati perubahan IPH menurut kabupaten kota, alhamdulillah sampai dengan minggu keempat ada 126 kabupaten kota yang mengalami peningkatan. (Ini) mengalami penurunan dibandingkan dengan minggu ketiga April yaitu sebanyak 137 kabupaten kota,” tambah Deputi BPS Ateng.

Setali tiga uang, jumlah kabupaten/kota dengan kenaikan IPH konsisten menurun sejak minggu pertama April. BPS mencatat jumlah kabupaten/kota dengan kenaikan IPH secara berurutan sejak minggu pertama April berada di 160 daerah menurun ke 149 daerah lalu 137 daerah. Terakhir pada minggu keempat April tersisa 126 daerah yang masih mengalami kenaikan IPH.

Kendati demikian, pemerintah terus mengupayakan kestabilan kondisi pangan agar tidak sampai terjadi fluktuasi. Terlebih Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian telah menyatakan Indonesia fiks swasembada pangan. Biarpun ada pangan yang masih impor, namun pemenuhannya hanya 5 persen dari total konsumsi 11 pangan pokok yang dikonsumsi Indonesia.

“Apa itu swasembada pangan? Ini 11 komoditas, yang merah ini (impor), kurang lebih 3,5 juta ton. Total produksi kita 73 juta ton. Kalau 3,5 juta ton dibagi (73 juta ton), itu 4,8 persen. (Lalu) kalau (impor) ini dibagi dengan kebutuhan (68 juta ton), itu 5 persen lebih sedikit. Definisi yang kita sepakati, swasembada pangan adalah maksimal impor 10 persen, ini konsensus FAO, dan kita 5 persen,” jelas Kepala Bapanas Amran.

Dalam pemaparannya, total impor 3 pangan pokok strategis 3,5 juta ton terdiri dari kedelai 2,6 juta ton, bawang putih 600 ribu ton, dan daging ruminansia 350 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi untuk 11 pangan pokok selama setahun mencapai 68,7 juta ton. Hasil perbandingan keduanya pun diperoleh 5,1 persen.

Adapun 11 pangan pokok yang dimaksud antara lain beras, jagung pakan, cabai rawit, cabai besar, daging ayam, telur ayam, bawang merah, gula konsumsi, kedelai, bawang putih, dan daging sapi/kerbau. Dari segi produksi dalam negeri, 11 komoditas tersebut dapat mencapai hingga 73,7 juta ton selama setahun.

Untuk diketahui, pencapaian swasembada beras termaktub dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2025. Untuk beras sepanjang tahun 2025 tidak ada impor karena produksi setahun mencapai 34,69 juta ton telah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi tahunan sebesar 31,16 juta ton.

Salah satu implikasi positifnya dapat dilihat pada torehan Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional yang sejak Juli 2024 selalu terjaga di atas 120. Indeks NTP yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir tercapai di Desember 2025 dan Februari 2026 yang sama-sama berada di indeks 126,11.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bapanas Prioritaskan Subsidi Distribusi Pangan Ke Wilayah Timur Indonesia

Penulis
Syifa
-

Pemerintah tancap gas menekan kesenjangan harga pangan antarwilayah, khususnya di Indonesia bagian timur yang masih menghadapi tekanan harga lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Memasuki pekan terakhir April 2026, meskipun secara nasional pasokan dan harga pangan relatif stabil, sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, gula konsumsi, dan minyak goreng masih bertahan di level tinggi di beberapa daerah.

Sebagai langkah konkret, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat intervensi melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), dengan fokus utama mengalirkan pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit, terutama kawasan timur Indonesia yang memiliki tantangan geografis dan logistik lebih kompleks.

“Kami persilakan teman-teman Dinas Pangan maupun Dinas Perdagangan barangkali diperlukan dukungan untuk subsidi transportasi. Prinsipnya Badan Pangan Nasional bisa memfasilitasi itu semuanya, bahkan minggu kemarin mengirimkan juga ke Kota Tual, Maluku untuk pendistribusian beras yang memang di sana harganya tercatat masih tinggi,” ujar Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri, Senin (27/4/2026).

Data Bapanas per 27 April 2026 menunjukkan total mobilisasi pangan melalui FDP telah mencapai 44.416 kg, dengan mayoritas diarahkan untuk meredam tekanan harga di wilayah-wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan pasokan.

Komoditas beras menjadi tulang punggung intervensi dengan volume 32.500 kg. Pengiriman terbesar difokuskan ke kawasan timur, yakni dari Sulawesi Selatan ke Kota Tual, Maluku sebanyak 25.000 kg—langkah strategis untuk menurunkan harga beras yang masih tinggi di wilayah tersebut. Selain itu, distribusi juga menjangkau daerah terpencil seperti Kabupaten Mahakam Ulu dari Samarinda (2.000 kg) serta penguatan pasokan di wilayah perkotaan melalui distribusi ke Kios Pangan Cipayung (5.500 kg).

Intervensi tidak berhenti pada beras. Bapanas juga mengakselerasi distribusi cabai rawit merah sebanyak 5.590 kg dari Kabupaten Enrekang ke berbagai titik konsumsi, termasuk wilayah timur seperti Lombok Tengah dan Lombok Timur. Untuk komoditas protein hewani, mobilisasi sapi hidup mencapai 5.126 kg dari Lampung ke Kepulauan Riau, sementara minyak goreng sebanyak 1.200 kg dikirim ke Mahakam Ulu guna menjaga keterjangkauan harga di daerah tersebut.

Skema FDP dirancang adaptif dengan melibatkan offtaker dalam menyerap pasokan langsung dari sentra produksi, serta didukung jaringan logistik dari sektor swasta, mandiri, hingga BUMN Pangan. Pendekatan ini memungkinkan distribusi berjalan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran, terutama untuk wilayah dengan hambatan distribusi tinggi.

Langkah agresif ini menegaskan keberpihakan pemerintah dalam memastikan masyarakat di wilayah timur Indonesia mendapatkan akses pangan dengan harga yang adil dan terjangkau. Bapanas memastikan bahwa stabilitas pangan bukan hanya isu nasional, tetapi juga soal keadilan distribusi hingga ke daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komitmen Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo Siapkan Sekolah Berkualitas dan Berbasis Teknologi

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan nasional. Dalam keterangannya usai meninjau SMAN 1 Cilacap, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Kepala Negara menyampaikan optimisme bahwa seluruh sekolah di Indonesia dapat diperbaiki secara bertahap hingga tuntas pada tahun 2028.

“Saya berharap semua sekolah akan selesai di tahun 2028. Kita kalau tidak salah punya 288 ribu sekolah. Kalau tahun ini berarti 87 ribu akan selesai akhir tahun, berarti kita masih punya 200 ribu. Kalau 100 ribu 2027, 100 ribu 2028 semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki,” ucap Presiden pada Rabu (29/4).

Namun demikian, upaya pemerintah tidak akan berhenti hanya pada perbaikan fisik bangunan. Presiden menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital di ruang kelas.

“Saya tidak mau berhenti di situ. Sekolah yang sudah diperbaiki pun harus kita tambah kualitasnya. Saya ingin semua ruang kelas punya layar digital, smart classroom. Sekarang baru satu per sekolah ya? Ada yang dua,” katanya.

Untuk mendukung hal tersebut, Kepala Negara pun menargetkan penambahan perangkat pembelajaran digital di setiap sekolah.

“Berarti target kita masih tiap sekolah mungkin 3, 4 lagi. Tahun ini kita perjuangkan 3 tambahan ke seluruh Indonesia. Dengan demikian interaktif, silabus-silabus ada di software membantu semua. Kalau murid atau guru ingin ulangi-ulangi bisa setiap saat diulangi pelajaran,” tambahnya.

Selain itu, Presiden juga mengungkapkan rencana pengembangan studio pembelajaran terpusat yang akan menghadirkan pengajar terbaik, termasuk penutur asli untuk bahasa asing. Melalui hal tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan kemampuan bahasa siswa sejak dini.

“Nanti kita ada studio pusat di Jakarta. Guru-guru terbaik, umpamanya bahasa Inggris ya. Kita ambil native speaker, dia bisa ngajar ke semua yang perlu, bahasa Mandarin begitu. Kita mau tambah anak-anak sekolah kita harus bisa bahasa Inggris, Mandarin dan beberapa bahasa asing, mulai dari SD,” kata Presiden.

Kebijakan ini sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo bahwa masa depan Indonesia dibangun dari ruang-ruang kelas yang berkualitas dengan dilengkapi teknologi, diperkuat karakter, dan dibimbing oleh pengajar terbaik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...286287288...4,868Halaman 287 dari 4,868