Beranda blog Halaman 315

Wabup Banjarnegara Apresiasi Relawan Bencana, Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Longsor

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memberikan apresiasi kepada ratusan relawan dari berbagai organisasi yang selama ini aktif dalam penanganan bencana alam di wilayah tersebut.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali, saat menghadiri pertemuan relawan di kantor BPBD Banjarnegara, Jumat (17/4). Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan para relawan dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

“Relawan memiliki peran penting dalam penanganan bencana di Banjarnegara. Kami sangat mengapresiasi dedikasi dan semangat kemanusiaan yang terus dijaga,” ujar Wakhid Jumali.

Ia mengungkapkan, sekitar 70 persen wilayah Banjarnegara termasuk dalam zona rawan tanah longsor. Kondisi ini membuat penanganan bencana tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat.

“Ini adalah kerja bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi dengan relawan dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam upaya penanganan bencana,” kata Wabup.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara, Aji Piluroso, menekankan pentingnya menjaga soliditas antarrelawan serta meningkatkan koordinasi di lapangan, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang masih berpotensi memicu bencana.

“Soliditas harus terus dijaga. Apalagi dengan kondisi cuaca ekstrem seperti sekarang, relawan harus lebih sigap dan meningkatkan komunikasi, khususnya dengan pemerintah desa,” tandas Aji Piluroso.

Menurut Aji, komunikasi yang intensif akan mempercepat respons saat muncul potensi bencana, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan dampaknya dapat diminimalkan.

Ia juga menambahkan bahwa relawan selama ini telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai penanganan bencana, mulai dari evakuasi korban hingga distribusi bantuan logistik.

Dengan kolaborasi yang terus diperkuat antara pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat, kesiapsiagaan menghadapi bencana di Banjarnegara diharapkan semakin optimal, khususnya dalam mengantisipasi risiko longsor di wilayah rawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Langkat Percepat Pendataan Huntap Korban Bencana, 507 KK Jadi Prioritas

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten Langkat menegaskan komitmennya dalam mempercepat pendataan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Langkat, Amril, saat mengikuti rapat koordinasi (rakor) virtual bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang digelar di Langkat Command Centre (LCC) Kantor Bupati Langkat, Rabu (15/4).

Rakor tersebut membahas langkah percepatan pendataan serta penanganan pascabencana, khususnya dalam penyediaan hunian tetap yang layak. Pemerintah pusat menekankan pentingnya validitas dan akurasi data sebagai dasar utama dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

Bupati Langkat, Syah Afandin, melalui Sekda Amril menegaskan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat dalam memastikan proses pendataan dilakukan secara menyeluruh dan akurat.

“Kita akan menyisir seluruh wilayah terdampak agar data yang dihasilkan benar-benar valid, sehingga bantuan hunian tetap ini tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mempercepat penanganan bencana, mulai dari tahap pendataan hingga realisasi pembangunan hunian tetap.

“Melalui rakor ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Langkat, dapat bergerak cepat dalam menindaklanjuti hasil koordinasi guna mempercepat pemulihan kondisi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi, sekaligus memastikan kehadiran pemerintah dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” katanya.

Berdasarkan data Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi Pascabencana, jumlah warga terdampak di Kabupaten Langkat yang masuk kategori penerima huntap mencapai 507 kepala keluarga (KK).

Rinciannya, sebanyak 299 KK masuk kategori huntap in-situ, sementara 208 KK lainnya masuk kategori huntap ex-situ, terdiri dari 71 KK mandiri dan 137 KK terpusat atau komunal.

Dengan percepatan pendataan ini, Pemkab Langkat berharap proses penyaluran bantuan hunian tetap dapat segera direalisasikan, sehingga masyarakat terdampak bencana dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih aman dan layak.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bea Cukai dan Pemkab Sumedang Musnahkan Jutaan Rokok Ilegal, Kerugian Negara Capai Rp1,5 Miliar

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang menggelar pemusnahan barang kena cukai ilegal berupa jutaan batang rokok tanpa pita cukai. Kegiatan ini dilaksanakan usai upacara peringatan Hari Jadi Sumedang ke-448 di halaman pusat pemerintahan, Senin (20/4).

Pemusnahan dilakukan secara simbolis di lokasi acara dengan cara dibakar dan dirusak agar tidak dapat digunakan kembali. Selanjutnya, seluruh barang bukti dimusnahkan secara menyeluruh di TPA Cibereum, Kecamatan Cimalaka.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Berdasarkan estimasi, nilai kerugian negara dari barang kena cukai ilegal tersebut mencapai sekitar Rp1,5 miliar.

Pemusnahan ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menekan peredaran barang ilegal sekaligus melindungi industri rokok legal serta menjaga penerimaan negara dari sektor cukai.

Melalui kegiatan ini, Bea Cukai bersama pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk tidak membeli atau mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai, serta mendukung upaya pengawasan guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

278 Hektare Padi Puso di Demak Akibat Banjir, Pemkab Demak Salurkan Bantuan Benih

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak memastikan penyaluran bantuan bagi petani yang mengalami gagal panen (puso) akibat banjir. Tercatat, sekitar 278 hektare lahan padi terdampak parah di Kecamatan Guntur.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Demak, Agus Herawan, menyebutkan lahan puso tersebut tersebar di lima desa, yakni Trimulyo, Tlogorejo, Sidoharjo, Bumiharjo, dan Turitempel.

“Luas lahan yang mengalami puso mencapai 278 hektare, dengan rincian terbesar berada di Desa Sidoharjo seluas 126 hektare dan Turitempel 80 hektare,” ujarnya, Minggu.

Secara rinci, lahan puso di Desa Trimulyo mencapai 35 hektare, Tlogorejo 25 hektare, Bumiharjo 12 hektare, serta desa lainnya dengan luasan bervariasi. Data tersebut merupakan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan pada 3–7 April 2026.

Agus menjelaskan, banjir yang merendam lahan pertanian disebabkan oleh jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Desa Trimulyo dan Sidoharjo. Curah hujan tinggi di wilayah hulu memicu peningkatan debit air hingga menyebabkan tanggul jebol di enam titik.

Selain lahan puso, total area tanaman padi yang terdampak banjir di Kabupaten Demak mencapai 662 hektare yang tersebar di dua kecamatan, yakni Guntur dan Karangtengah. Di Kecamatan Guntur, luas terdampak mencapai 451 hektare, sementara di Karangtengah mencapai 211 hektare.

Usia tanaman padi yang terdampak bervariasi antara dua hingga 65 hari, sedangkan tanaman yang mengalami puso umumnya berusia antara tujuh hingga 20 hari. Varietas padi yang ditanam petani antara lain Inpari 32, Inpari 50, dan Ciherang.

Sebagai langkah penanganan, pemerintah telah melaporkan kondisi tersebut ke pemerintah pusat. Selain itu, bantuan benih padi sebanyak 11 ton dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Jawa Tengah telah disalurkan untuk membantu petani melakukan penanaman ulang.

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban petani sekaligus mempercepat pemulihan produksi pertanian di wilayah terdampak banjir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Koster Resmikan Gedung MUI Bali, Perkuat Layanan Umat Muslim di Denpasar

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Gubernur Bali, Wayan Koster, menandatangani prasasti sebagai penanda diresmikannya gedung Majelis Ulama Indonesia Bali yang berlokasi di Denpasar Barat. Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam penguatan layanan bagi umat Muslim di Bali.

“Dengan mengucapkan om awighnam astu namo siddham, gedung MUI ini dengan resmi titiang (saya) buka dan diresmikan untuk beroperasi,” ucap Gubernur Koster di Denpasar, Sabtu.

Koster menyampaikan bahwa kehadiran gedung ini diharapkan menjadi pusat pelayanan umat Muslim di Bali. Menurutnya, fasilitas tersebut harus dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan layanan keagamaan dan sosial bagi masyarakat.

“Jadi sepatutnya betul dikhususkan untuk memberikan pelayanan optimal kepada umat Muslim yang ada di Bali agar terjaga dengan baik,” kata Koster.

Gedung MUI Bali dibangun di atas lahan seluas sekitar 7 are dengan total anggaran lebih dari Rp3,6 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp1,5 miliar berasal dari dukungan Pemerintah Provinsi Bali, sementara sisanya merupakan kontribusi masyarakat melalui semangat gotong royong.

“Ini yang bagus dengan cara gotong royong, usaha kerja kerasnya bergotong royong untuk membangun, dengan cara ini ringan pikiran kita,” ucapnya.

Ketua Umum MUI Bali, Mahrusun Hadyono, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat Muslim Bali yang telah mendukung pembangunan gedung tersebut.

“Gedung MUI Bali ini berfungsi melayani umat, masyarakat, siapapun yang memerlukan pelayanan oleh MUI Provinsi Bali,” ucapnya.

Meski pembangunan belum sepenuhnya rampung, Mahrusun optimistis kehadiran gedung ini akan menjadi pemicu semangat bagi MUI di tingkat kabupaten/kota untuk memiliki fasilitas serupa.

Ia menyebutkan, sejumlah daerah seperti Jembrana dan Buleleng telah merencanakan pembangunan kantor MUI masing-masing sebagai bagian dari penguatan kelembagaan.

Sementara itu, Ketua Pembangunan Gedung MUI Bali, Ekky Rezal, menjelaskan bahwa proyek ini telah dirintis sejak 2019 dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Bali.

Namun, proses pembangunan sempat terhenti akibat pandemi COVID-19 dan kembali dilanjutkan pada 2025 dengan dukungan anggaran dari Pemprov Bali.

”Luar biasa perhatian Pak Gubernur, ini akan menjadi warisan bagi Pak Koster, sampai akan membantu isi furnitur dan AC, inilah hasil perjuangan kita semua,” kata dia.

Dengan diresmikannya gedung ini, diharapkan MUI Bali dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsi pelayanan, pembinaan, serta penguatan peran umat Muslim di Bali.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Serap Aspirasi di Banyuwangi, Lia Istifhama Tekankan Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota DPD RI, Lia Istifhama, kembali turun langsung ke masyarakat melalui kegiatan serap aspirasi yang digelar di Masjid Besar Arraudlah, Desa Kalibaruwetan, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Minggu (19/4).

Dalam kegiatan yang berlangsung hangat tersebut, senator asal Jawa Timur yang akrab disapa Ning Lia ini menyampaikan materi bertajuk Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara Menurut UUD NKRI Tahun 1945 di hadapan ratusan peserta.

Ning Lia menegaskan bahwa pemenuhan hak dasar merupakan fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ia mengingatkan bahwa konstitusi telah menjamin hak-hak fundamental setiap warga negara yang harus terus dikawal bersama.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus bersinergi, memberikan saran, dan masukan konstruktif. Hal ini penting agar DPD RI mampu menjalankan amanat pengabdian dengan lebih maksimal,” ujar Ning Lia.

Selain membahas aspek konstitusi, Lia juga memberikan motivasi kepada masyarakat agar tetap optimistis menghadapi tantangan ekonomi. Ia mendorong warga untuk terus mendukung program pemerintah yang berpihak pada masyarakat kecil.

Kegiatan ini dihadiri ratusan guru TPQ, TK, dan MI di bawah naungan Yayasan Masjid Besar Arraudlah. Turut hadir jajaran Forum Pimpinan Kecamatan (Forpimka) Kalibaru, perangkat desa, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat setempat.

Sejumlah ulama setempat juga tampak hadir, di antaranya H Khotib dan KH Iskandar Dzulkarnain, serta Achmad Wahyudi yang juga merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Adz Dzikra sekaligus Ketua GM FKPPI PC-1325 Banyuwangi.

Dalam sambutannya, perwakilan Ketua Yayasan Masjid Besar Arraudlah, H Mashuri, menyampaikan bahwa lembaga pendidikan di bawah yayasan terus menunjukkan perkembangan positif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan kualitas tenaga pengajar.

Sementara itu, KH Achmad Wahyudi mengapresiasi kehadiran Ning Lia di wilayah Kalibaru. Ia berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

“Terima kasih atas kehadiran Ning Lia. Semoga terbangun semangat tandang bareng demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Banyuwangi dan Indonesia secara luas,” tuturnya.

Kegiatan serap aspirasi yang juga dirangkai dengan momen halal bihalal tersebut berlangsung khidmat dan ditutup dengan dialog interaktif antara Lia Istifhama dan para peserta, yang mayoritas merupakan tenaga pendidik dan tokoh masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pembukaan Selat Hormuz Redakan Tekanan Global, Pemerintah Pastikan Pasokan Energi Nasional Tetap Aman

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia menyambut positif pengumuman Pemerintah Iran terkait pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial internasional.

Pembukaan jalur strategis tersebut menjadi sinyal kuat meredanya ketegangan geopolitik global serta memberikan optimisme terhadap stabilisasi pasokan energi dunia.

Merespon kondisi ini, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menyampaikan bahwa hal ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kondisi energi global, tapi juga terhadap kondisi ketahanan energi nasional.

“Pembukaan kembali Selat Hormuz merupakan perkembangan yang sangat positif bagi stabilitas pasokan energi global, termasuk Indonesia. Ini memberikan kepastian terhadap jalur distribusi energi yang sebelumnya sempat terganggu akibat dinamika geopolitik,” ujar Anggia di Jakarta, Jumat (17/4).

Lebih lanjut disampaikan bahwa pemerintah sejak awal telah mengantisipasi berbagai skenario gangguan pasokan global, termasuk melalui penguatan stok nasional dan diversifikasi sumber energi.

“Pemerintah memastikan bahwa ketahanan energi nasional tetap terjaga selama periode ketidakpastian kemarin. Dengan dibukanya kembali Selat Hormuz, tekanan terhadap rantai pasok global mulai mereda, termasuk terhadap pergerakan harga minyak dunia yang menunjukkan tren penurunan,” tambah Anggia.

Sebelumnya, pihak otoritas resmi Iran telah mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial internasional. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyampaikan bahwa jalur pelayaran untuk semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka.

“Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka,” jelas Abbas.

Pembukaan kembali Selat Hormuz langsung direspons positif oleh pasar global dengan penurunan harga minyak yang signifikan, mencerminkan berkurangnya kekhawatiran terhadap gangguan pasokan.

Sebagaimana diketahui, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur utama distribusi energi global yang sangat menentukan kelancaran rantai pasok minyak dan gas.

Sementara itu, terkait dengan kapal milik Pertamina yang sebelumnya tertahan di kawasan tersebut, Kementerian ESDM terus berupaya dan berkoordinasi agar kedua kapal dapat segera melintas.

“Seperti yang kita ketahui pemerintah terus melakukan upaya negosiasi agar kapal milik Indonesia bisa melintas. Dan sebelumnya sudah ada sinyal positif dari pemerintah Iran terkait hal ini. Kita berharap proses pelayaran secara bertahap mulai kembali normal seiring dengan dibukanya jalur tersebut. Pemerintah dalam hal ini terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran distribusi energi ke dalam negeri tetap terjaga,” tambah Anggia.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan terus memonitor perkembangan situasi global secara ketat serta mengambil langkah-langkah responsif guna menjaga stabilitas pasokan dan harga energi domestik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rusia Minat Investasi Kilang dan Storage Minyak, Siap Perkuat Ketahanan Energi RI

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia terus mempercepat diversifikasi pasokan energi sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur strategis minyak dan gas bumi (migas) di tengah meningkatnya risiko gangguan pasokan energi global.

Menjawab kebutuhan tersebut, upaya penjajakan kemitraan strategis telah membuahkan hasil. Rusia menyatakan minatnya untuk membangun kilang minyak dan fasilitas penyimpanan (storage) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional jangka panjang serta menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Ya, kemarin seperti yang saya sampaikan di istana bahwa atas arahan Bapak Presiden, saya diminta untuk menindaklanjuti pertemuan dari dua pemimpin, Presiden Prabowo sama Presiden Putin dan dalam pertemuan saya dengan Menteri Energi dan Pemerintahan Rusia itu telah disepakati bahwa kita akan mendapat support dari Rusia,” ujar Bahlil kapada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/4).

Saat ini, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari atau setara 39-40 juta kiloliter (KL) per tahun. Adapun produksi minyak domestik baru sekitar 600 ribu barel per hari, sehingga Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.

Untuk menekan impor, pemerintah mengandalkan peningkatan kapasitas kilang melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan serta implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) mulai Juli 2026.

“Sekarang Bensin itu kita impor, totalnya konsumsi kita kan hampir 39-40 juta kiloleter (KL). Dari situ produksi dalam negeri kita sebelum ada RDMP Balikpapan itu kan 14,3 juta KL. Penambahan RDMP Balikpapan itu kan 5,6-5,7 juta KL, jadi hampir 20 juta kiloliter, berarti impor kita tinggal 50 persen,” ungkapnya.

Terkait rencana investasi Rusia, pemerintah masih mematangkan skema kerja sama yang akan dilakukan melalui mekanisme antarpemerintah (government to government/G2G) maupun antarpelaku usaha (business to business/B2B).

“Itu salah satu poin yang kemarin kita bicarakan, bahwa memang ada beberapa investasi mereka yang sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage. Nanti baru kami akan sampaikan,” ujar Bahlil pada Kamis (16/4) di Istana Negara.

Ia menegaskan, rencana proyek tersebut berbeda dengan pengembangan Kilang Tuban yang merupakan kerja sama PT Pertamina dengan perusahaan Rusia, Rosneft Oil Company. Skala proyek yang dijajaki saat ini disebut tidak sebesar Kilang Tuban.

Pembangunan kilang dan fasilitas storage dinilai krusial untuk meningkatkan kapasitas cadangan energi, memperkuat fleksibilitas pasokan, serta meredam dampak volatilitas pasar energi global terhadap pasokan dan harga domestik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Pembiayaan Hijau, Pemerintah Hadirkan Green Sukuk dalam Lelang SBSN pada 21 April 2026

Penulis
Syifa
-

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan akan melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa (21/4). Lelang ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memenuhi target pembiayaan dalam APBN Tahun Anggaran 2026. Target indikatif lelang yang ditetapkan sebesar Rp12 triliun, dengan kemungkinan jumlah yang dimenangkan mencapai maksimal 200 persen dari target tersebut. Setelmen hasil lelang akan dilakukan pada 23 April 2026 (T+2).

Seri SBSN yang akan ditawarkan terdiri atas tiga seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dan lima seri Project Based Sukuk (PBS), yakni SPNS01062026, SPNS12102026, SPNS03022027, PBS030, PBS040, PBSG002, PBS034, dan PBS038. Seluruh seri yang dilelang merupakan reopening, dengan jatuh tempo yang bervariasi mulai dari Juni 2026 hingga Desember 2049.

Khusus seri PBSG002, pemerintah kembali menawarkan instrumen Green Sukuk di pasar perdana domestik. Penerbitan ini melanjutkan komitmen pemerintah dalam pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, melengkapi penerbitan Green Sukuk yang telah dilakukan sebelumnya di pasar global maupun domestik.

Lelang akan dilakukan secara terbuka (open auction) dengan metode harga beragam (multiple price), dan diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN. Lelang dibuka pada Selasa, 21April 2026 pukul 9.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB, dengan hasil diumumkan pada hari yang sama.

Partisipasi dalam lelang dapat dilakukan oleh investor individu maupun institusi melalui Dealer Utama yang telah ditunjuk pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat mengikuti lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan akad syariah berupa Ijarah Sale and Lease Back untuk seri SPN-S dan Ijarah Asset to be Leased untuk seri PBS, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adapun underlying asset SBSN berasal dari Barang Milik Negara serta proyek atau kegiatan dalam APBN 2026 yang telah mendapat persetujuan DPR.

Pemerintah menegaskan memiliki fleksibilitas untuk menetapkan jumlah penerbitan, baik lebih besar maupun lebih kecil dari target indikatif, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan pembiayaan negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Sidak ke Gudang Bulog Danurejo Magelang, Pastikan Stok Aman

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak langsung ke Kompleks Gudang Bulog Danurejo di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, usai menyampaikan pengarahan kepada Ketua DPRD seluruh Indonesia pada Sabtu (18/4). Inspeksi ini dilakukan guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi cadangan pangan nasional. 

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan beras di daerah.

“Bapak Presiden tadi mendadak menanyakan ingin melihat gudang bulog di Magelang atau di Yogyakarta sekembalinya dari acara pimpinan DPRD,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya.

“Bapak Presiden ingin memastikan secara langsung bahwa cadangan pangan kita, khususnya beras, berada dalam kondisi aman dan siap didistribusikan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Kompleks Gudang Bulog Danurejo ini terdiri dari 2 unit bangunan dengan total kapasitas 7.000 ton, dan saat ini terisi penuh. Ini menunjukkan kesiapan stok yang sangat baik untuk mendukung kebutuhan di Kota dan Kabupaten Magelang.

“Bapak Presiden juga menekankan bahwa selain ketersediaan, kualitas beras harus terus dijaga, serta distribusinya harus tepat waktu dan tepat sasaran agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambah Seskab.

Inspeksi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

“Ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan negara selalu hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat,” tutup Seskab. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...314315316...4,871Halaman 315 dari 4,871