Beranda blog Halaman 364

Dukung Efisiensi Presiden, BKN Fokuskan Akselerasi Digitalisasi Manajemen ASN

Penulis
Syifa
-

Dalam arah kebijakan pengelolaan manajemen ASN 2026, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, menyampaikan BKN akan berfokus pada percepatan digitalisasi, penguatan sistem merit, serta kontribusi birokrasi terhadap efisiensi dan kebijakan nasional.

“Seluruh program kerja 2026 diarahkan untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan reformasi birokrasi dan pemerintahan digital dalam Asta Cita Presiden,” ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/3) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Terkait program prioritas BKN tahun ini, Prof. Zudan sebut transformasi digital bukan lagi opsi, melainkan fondasi utama tata kelola ASN modern. BKN telah menyediakan platform ASN Digital yang telah mengintegrasikan 47 layanan, dan sudah digunakan lebih dari 6,2 juta ASN atau sekitar 92 persen dari total ASN nasional, dengan rata-rata kunjungan harian mencapai 6,9 juta. Sistem layanan terintegrasi BKN juga hadir dalam penguatan manajemen kinerja berbasis digital. Sistem e-Kinerja BKN yang telah digunakan 5,7 juta ASN memungkinkan pemantauan kinerja secara harian hingga tahunan melalui dashboard nasional.

Selain itu, BKN terus mengakselerasi penerapan manajemen talenta ASN melalui pembangunan talent pool nasional sebagai acuan promosi, rotasi, dan mobilitas ASN. Dalam penerapan manajemen talenta ASN hingga saat ini, Prof. Zudan sebut BKN mencatat peningkatan signifikan hingga 388 persen. Dari fungsi pembinaan, BKN juga menargetkan pendampingan terhadap 643 instansi, yakni mencakup 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, dan 97 kementerian/lembaga pemerintah. Pendampingan ini dilakukan melalui pembinaan manajemen ASN, mulai dari perencanaan formasi hingga digitalisasi, guna memastikan implementasi kebijakan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Upaya ini menunjukkan peran BKN tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai akselerator transformasi birokrasi di daerah dan kementerian/lembaga.

Sementara dari sisi pengawasan, BKN menegaskan komitmennya terhadap penegakan sistem merit. Hingga Maret 2026, ditemukan 11,42 persen pengajuan kepegawaian yang tidak sesuai prinsip merit. Sebagai tindak lanjut, BKN telah mengirim 450 surat teguran, memblokir 125 data ASN, serta memberikan sanksi layanan kepada instansi yang melanggar. Tidak hanya itu, BKN juga melakukan sejumlah kolaborasi terkait agenda prioritas nasional, termasuk pengalihan 38.000 penyuluh pertanian ke pemerintah pusat, dan dukungan rekrutmen besar tenaga guru dan pendidikan. Dengan total 6,7 juta ASN yang didominasi jabatan fungsional seperti guru dan dosen, kontrubusi ini berdampak langsung pada sektor strategis pembangunan. Dari sisi efektivitas kerja, BKN telah menerapkan kebijakan kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) yang terbukti meningkatkan efisiensi operasional hingga 30–33 persen per hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jambi Resmi Tetapkan ASN WFH Setiap Jumat

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, mulai (1/4/2026). Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya efisiensi sekaligus penyesuaian pola kerja di lingkungan pemerintahan.

Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa penerapan WFH sebenarnya telah mulai dilakukan secara bertahap. Ia menyebut, aktivitas perkantoran pada hari Jumat akan diminimalkan.

“Kami sudah mulai sebetulnya, di hari Jum’at diusahakan tidak ada yang ke kantor. Ada senam bersama, acara keagamaan, dan sebagainya. Ada banyak hal yang kita kurangi seperti listrik, air, dan BBM,” ujarnya.

Menurut Al Haris, kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan fleksibilitas kerja, tetapi juga mendorong efisiensi anggaran daerah, terutama dalam penggunaan energi dan operasional perkantoran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa skema WFH bagi ASN diterapkan satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.

“Penerapan work from home bagi ASN dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” kata Airlangga.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak semua sektor dapat menerapkan kebijakan ini. Sejumlah layanan vital tetap diwajibkan beroperasi normal demi menjaga pelayanan publik dan stabilitas aktivitas ekonomi.

Adapun sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH meliputi layanan kesehatan, keamanan dan kebersihan, industri dan energi, distribusi air dan bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi dan logistik, serta sektor keuangan.

Pemprov Sumbar Dukung Posbankum untuk Tingkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyatakan dukungan penuh terhadap keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperluas akses keadilan.

Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, saat meresmikan Posbankum yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum, di Auditorium Gubernur, Senin (30/3/2026).

Menurut Mahyeldi, Posbankum memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk memastikan hukum tidak hanya berpihak kepada pihak yang kuat, tetapi juga mampu melindungi masyarakat yang lemah.

“Dengan demikian, keberadaan Posbankum ini turut berkontribusi membangun budaya sadar hukum yang adil dan berkeadaban di tengah masyarakat. Harapannya, program sadar hukum bagi masyarakat ke depan dapat semakin optimal melalui keberadaan Posbankum di berbagai daerah,” kata Mahyeldi.

Ia menambahkan, Posbankum diharapkan mampu mendorong terbentuknya budaya sadar hukum yang adil dan berkeadaban di tengah masyarakat. Dengan demikian, program peningkatan kesadaran hukum dapat berjalan lebih optimal di berbagai daerah.

Lebih lanjut, Mahyeldi menilai persoalan hukum di masyarakat saat ini semakin kompleks, sehingga membutuhkan pendampingan yang tepat agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya.

Untuk itu, keberadaan Posbankum hingga ke tingkat kelurahan, desa, dan nagari diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan konsultasi dan edukasi hukum.

“Untuk itu, Posbankum juga dapat membantu penyelesaian persoalan hukum secara non-litigasi serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui penguatan peran Posbankum, Pemprov Sumbar optimistis akses masyarakat terhadap layanan hukum akan semakin terbuka, sekaligus mendorong terciptanya keadilan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumbar Catat Kinerja Positif 2025, RLPPD Tunjukkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mencatatkan kinerja pemerintahan yang positif sepanjang tahun 2025. Hal ini tercermin dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) 2025 yang menunjukkan peningkatan indikator kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumbar, Edzedin Zein, menyampaikan bahwa secara umum capaian kinerja daerah mengalami tren perbaikan, khususnya pada aspek kesejahteraan.

“Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 76,43 menjadi 77,27. Angka kemiskinan dan pengangguran juga berhasil ditekan, masing-masing turun menjadi 5,31 persen dan 5,62 persen. Ini menunjukkan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Edzedin di Padang, Senin (30/3/2026).

Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita juga mengalami peningkatan hingga mencapai Rp59,54 juta. Ketimpangan pendapatan pun tercatat menurun, menandakan distribusi ekonomi yang semakin membaik di wilayah tersebut.

Namun demikian, Pemprov Sumbar juga menghadapi tantangan pada sektor pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan.

“Kita mencatat pertumbuhan ekonomi berada di angka 3,37 persen, menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan dinamika ekonomi global, namun tetap menjadi perhatian serius untuk terus kita dorong ke depan,” jelasnya.

Di sektor pelayanan dasar, capaian positif juga terlihat pada bidang pendidikan dan kesehatan. Tingkat partisipasi pendidikan menengah meningkat menjadi 90,32 persen, termasuk peningkatan akses bagi penyandang disabilitas.

Sementara itu, di sektor kesehatan, seluruh rumah sakit rujukan provinsi telah terakreditasi 100 persen. Layanan kesehatan, termasuk dalam situasi bencana, tetap berjalan optimal di berbagai wilayah.

“Kita terus memperkuat layanan dasar agar semakin inklusif dan merata, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan seperti keterbatasan SDM, akses geografis, serta dampak bencana yang cukup besar di beberapa wilayah,” ungkap Edzedin.

Pada sektor infrastruktur, tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat menjadi 71,10 persen. Di bidang perumahan, pemerintah daerah telah memfasilitasi seluruh korban bencana tingkat provinsi untuk memperoleh hunian layak.

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, kinerja Pemprov Sumbar dinilai solid. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp6,20 triliun atau 98,97 persen dari target, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp6,04 triliun atau 94,59 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen PPPA Dorong Kolaborasi Lintas Sektor untuk Optimalkan Pengembangan Anak Usia Dini

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, menegaskan pentingnya pendekatan ekosistem dalam pengembangan anak usia dini sebagai fondasi strategis pembangunan Indonesia di masa depan.

Hal tersebut disampaikan dalam forum Executive Roundtable: Catalyzing an ECED Collaborative for Indonesia yang diselenggarakan oleh Tanoto Foundation pada Selasa (31/3/2026).

“Upaya peningkatan kualitas anak tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi lintas sektor, mulai dari pengasuhan, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan. Jika kita serius membangun masa depan Indonesia, maka kita harus serius berinvestasi pada fase awal kehidupan anak,” ujar Wamen PPPA.

Ia menjelaskan bahwa masa awal kehidupan anak merupakan periode krusial, di mana hingga 90 persen perkembangan otak terjadi sebelum usia lima tahun. Oleh karena itu, investasi pada anak usia dini tidak hanya menjadi agenda sosial, tetapi juga strategi penting dalam pembangunan ekonomi jangka panjang.

“Namun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia seperti stunting, keterbatasan akses layanan pendidikan, serta lemahnya lingkungan pengasuhan. Selain itu, sistem yang masih terfragmentasi masih menjadi hambatan dalam menghadirkan layanan yang optimal bagi anak,” kata Wamen PPPA.

Untuk itu, ia menekankan bahwa pendekatan sektoral yang berjalan selama ini sudah tidak lagi relevan. Anak, menurutnya, tumbuh dalam sebuah ekosistem yang saling terhubung, sehingga dibutuhkan integrasi kebijakan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.

“Anak tumbuh dalam ekosistem yang mencakup keluarga, komunitas, dan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam ekosistem ini, terdapat lima pilar utama dalam tumbuh kembang anak, yakni hak sipil, pengasuhan, kesehatan dan gizi, pendidikan, serta perlindungan. Kelima pilar tersebut harus diperkuat secara bersamaan agar perkembangan anak dapat optimal. Ketika satu pilar lemah, maka seluruh perkembangan anak ikut terdampak,” kata Wamen PPPA.

Lebih lanjut, Veronica juga menyoroti pentingnya peran care economy atau ekonomi pengasuhan dalam mendukung tumbuh kembang anak. Ia menilai beban pengasuhan yang selama ini banyak ditanggung perempuan kerap tidak terlihat dan kurang mendapat dukungan, padahal kondisi ekonomi dan keamanan perempuan sangat memengaruhi kualitas anak.

Sebagai contoh implementasi pendekatan ekosistem, Veronica mengangkat inisiatif kebun komunitas yang tidak hanya berfungsi sebagai program pertanian, tetapi juga sebagai sarana memperkuat ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta menciptakan ruang aman di lingkungan masyarakat.

Program tersebut dinilai mampu memberikan dampak langsung terhadap perbaikan gizi anak sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Saya mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga filantropi, untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem pengembangan anak. Masa depan anak Indonesia hanya dapat diwujudkan melalui aksi bersama yang terintegrasi, dengan fokus pada penguatan pengasuhan, gizi, ketahanan keluarga, dan lingkungan yang aman,” pungkas Wamen PPPA.

Sementara itu, CEO Tanoto Foundation, Benny Lee, menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memiliki sekitar 31 juta anak usia dini yang menjadi penentu masa depan bangsa.

Namun, ia mengingatkan masih adanya tantangan besar, seperti tingginya angka malnutrisi—di mana hampir satu dari lima anak mengalami stunting—serta rendahnya akses terhadap layanan dasar seperti imunisasi dan pendidikan anak usia dini.

Kondisi tersebut menyebabkan banyak anak memasuki jenjang pendidikan tanpa kesiapan kognitif dan sosial yang memadai.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan penguatan pendekatan ekosistem, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas anak usia dini sebagai investasi utama menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing global.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Posko Nasional Sektor ESDM Berhasil Jaga Pasokan Selama Periode Lebaran

Penulis
Syifa
-

Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Periode Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 1447 H/2026 resmi ditutup pada Selasa (31/3). Penutupan dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhiawan, mewakili Wakil Menteri ESDM. Yudhiawan melaporkan bahwa pasokan energi selama periode RAFI 2026 berada dalam kondisi aman dan terkendali.

“Kami bersyukur, di tengah kondisi geopolitik dunia yang sedang tidak menentu, rangkaian kegiatan Posko Hari Raya Idul Fitri Tahun 2026 telah berhasil kita lalui dengan Aman, Lancar, dan Terkendali,” ujar Yudhiawan di Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Jakarta, Selasa (31/3).

Yudhiawan menyampaikan bahwa sepanjang Periode RAFI lalu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri ESDM Yuliot terjun langsung ke berbagai wilayah untuk memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), Gas Bumi, pasokan listrik, serta kesiapan mitigasi bencana geologi, di mana keseluruhannya berjalan baik.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Posko Nasional Sektor ESDM Periode RAFI 2026 Erika Retnowati menyampaikan bahwa Posko dapat berjalan dengan baik berkat kolaborasi dan sinergi para pemangku kepentingan. Ia menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan Posko sejak periode persiapan, pembukaan, pelaksanaan, hingga penutupan. Erika juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang telah bersama dengan Pemerintah, menjaga suasana kondusif selama Bulan Ramadan hingga setelah Hari Raya Idulfitri.

Secara rinci Erika memaparkan bahwa kondisi ketahanan Stok BBM dilaporkan aman, baik untuk jenis Gasoline, Gasoil, Kerosene, maupun Avtur, dengan Ketahanan Stok berhasil terjaga rata-rata diatas 20 hari. Adapun peningkatan rata-rata konsumsi harian BBM selama periode posko dibandingkan kondisi penyaluran normal paling signifikan terlihat pada jenis Gasoline dengan kenaikan sebesar 15%, sedangkan Gasoil turun sebesar 18%. Adapun avtur naik sebesar 7,2 % dibanding penyaluran normal.

Selama periode Posko RAFI 2026, penyaluran LPG juga dilaporkan berjalan aman. Seluruh agen serta pangkalan beroperasi dengan baik untuk melayani kebutuhan gas masyarakat, termasuk Agen dan Pangkalan Siaga 24 yang beroperasi di daerah khusus dengan permintaan tinggi.

“Ketahanan stok LPG Nasional rata-rata selama periode posko adalah 11,6 hari. Penyaluran rata-rata LPG pada periode posko ini adalah 34.206 MT atau mengalami kenaikan sebesar 6,5% dari rerata normal,” jelasnya.

Kondisi yang sama terjadi di sektor gas bumi, di mana dilaporkan tidak mengalami kendala dan dalam keadaan aman. Sementara untuk sektor ketenagalistrikan, secara umum berada pada kondisi aman. Sebanyak 17 sistem berada pada status normal, yakni tidak pernah terjadi siaga maupun defisit.

Pada sektor geologi, terdapat beberapa kejadian kebencanaan geologi, seperti gempa bumi, gerakan tanah. Tidak terdapat gunung api dengan status Awas, hanya terdapat 2 (dua) gunung api dengan status siaga, yaitu Gn. Merapi dan Gn. Semeru. Seluruh kejadian tersebut tidak berdampak terhadap kondisi pasokan dan distribusi energi.

“Seluruh aktifitas gempa bumi, gunungapi, dan gerakan tanah, tidak berdampak terhadap kondisi pasokan maupun kelancaran penyaluran energi, baik di sektor BBM, LPG, Gas Bumi, maupun Ketenagalistrikan,” pungkas Erika.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bareskrim Polri Limpahkan 5 Tersangka Kasus Judi Online dan Barang Bukti Rp55 Miliar ke Jaksa

Penulis
Syifa
-

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melaksanakan Tahap II dalam penanganan kasus perjudian daring dengan menyerahkan lima tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/3).

Proses ini menandai bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) dan siap dilanjutkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Dalam kegiatan tersebut, JPU Murari Azis secara resmi menerima para tersangka berikut barang bukti dari penyidik.

Kasubdit 1 Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rizki Prakoso, menjelaskan bahwa Tahap II ini merupakan bagian penting dalam rangkaian penegakan hukum terhadap praktik perjudian daring yang sebelumnya telah diungkap.

“Pelaksanaan Tahap II ini menunjukkan bahwa proses penyidikan telah berjalan secara profesional dan dinyatakan lengkap. Selanjutnya, penanganan perkara menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk dibawa ke persidangan,” ujar Kombes Rizki.

Dalam penyerahan tersebut, penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai yang diduga berasal dari aktivitas perjudian daring dengan nilai sekitar Rp55 miliar. Nilai tersebut menunjukkan besarnya skala jaringan perjudian yang berhasil diungkap aparat penegak hukum.

Sementara itu, JPU Murari Azis menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima seluruh tersangka dan barang bukti, serta siap melanjutkan proses hukum ke tahap berikutnya.

“Kami telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik. Selanjutnya, kami akan mempelajari secara menyeluruh dan segera melimpahkan perkara ini ke pengadilan untuk proses penuntutan,” ungkap Murari.

Seluruh tersangka kini berada dalam tanggung jawab JPU untuk proses hukum lebih lanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kombes Rizki menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kejaksaan guna memastikan kelancaran proses hukum hingga tahap persidangan. Ia juga menekankan bahwa langkah ini merupakan wujud komitmen Polri dalam memberantas praktik perjudian daring secara tegas dan berkelanjutan.

“Bareskrim Polri berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan siber, termasuk perjudian online, serta memastikan seluruh proses hukum berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

Saat ini, jadwal persidangan masih menunggu penetapan dari pengadilan. Sementara itu, penyidik memastikan akan terus mendukung proses penuntutan dengan melengkapi kebutuhan yang diperlukan oleh jaksa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Kerja Sama Energi RI – Jepang, Proyek Strategis dan Investasi Didorong Lebih Cepat

Penulis
Syifa
-

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah mendorong percepatan implementasi kerja sama sektor energi dan mineral antara Indonesia dan Jepang, usai mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang, pada Selasa (31/3) di Tokyo, Jepang.

Ditemui usai pertemuan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa momentum bilateral ini menjadi langkah penting untuk memastikan berbagai kesepakatan yang telah terjalin dapat segera direalisasikan, khususnya di sektor energi dan hilirisasi.

“Pertemuan ini mempertegas arah kerja sama Indonesia-Jepang di sektor energi dan mineral, termasuk dalam mendorong hilirisasi dan pengembangan energi baru terbarukan yang menjadi prioritas nasional,” ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, pemerintah akan terus mengawal agar seluruh nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani dapat segera ditindaklanjuti menjadi proyek konkret. “Kami akan memastikan seluruh nota kesepahaman yang telah ditandatangani dapat segera ditindaklanjuti menjadi proyek konkret, termasuk pengembangan gas, panas bumi, dan kerja sama mineral kritis,” tegasnya.

Selain itu, Bahlil juga menyoroti keterlibatan perusahaan Jepang dalam proyek strategis nasional, termasuk investasi INPEX Corporation pada proyek gas abadi di Blok Masela yang diharapkan dapat segera terealisasi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae menegaskan komitmen Indonesia untuk memperluas kerja sama dengan Jepang, khususnya di sektor energi dan mineral sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional.

“Kami juga terus mengajak dan membuka diri untuk partisipasi Jepang dalam ekonomi Indonesia, termasuk kerja sama kemitraan di bidang mineral kritis dan rare earth. Kami juga mengundang Jepang untuk berpartisipasi dalam industrialisasi Indonesia melalui hilirisasi,” ungkap Presiden.

Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi dalam pengembangan energi bersih. “Kami juga terbuka untuk kerja sama di bidang energi terbarukan dan energi nuklir. Kami juga akan mendorong Asia Zero Emission Community, di mana perusahaan-perusahaan Jepang terlibat di Indonesia, dan kami akan mempercepat serta membantu mengatasi bottleneck proyek-proyek yang ada, sebagai contoh Legok Nangka maupun Sarulla,” ujarnya.

Pertemuan bilateral ini menjadi bagian dari kunjungan kerja Presiden ke Jepang yang diarahkan untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara, sekaligus mempercepat transformasi sektor energi Indonesia menuju sistem yang lebih berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Bukti Ketahanan Industri Nasional

Penulis
Syifa
-

Sektor manufaktur nasional kembali menunjukkan ketahanannya di tengah ketidakpastian kondisi global seperti konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, serta kenaikan harga bahan baku. Hal ini tercermin dari capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Maret 2026 yang berada di level 50,1 atau masih berada di zona ekspansi.

“Kami kaget sekaligus bersyukur bahwa di tengah kondisi yang super berat, baik dari sisi global maupun domestik, rata-rata PMI manufaktur Indonesia masih di atas angka 50. Ini menunjukkan resiliensi yang kuat dari sektor manufaktur tanah air,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (1/4).

Sepanjang Triwulan – I Tahun 2026, kinerja PMI manufaktur Indonesia tercatat konsisten berada pada fase ekspansi, yakni 52,6 pada Januari dan meningkat menjadi 53,8 pada Februari, sebelum mengalami moderasi ke 50,1 pada Maret. Meski terjadi perlambatan, posisi indeks yang tetap di atas 50 mengindikasikan aktivitas industri masih tumbuh.

Menperin menegaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari kekuatan struktur industri nasional yang didukung oleh permintaan domestik yang relatif terjaga. “Fundamental industri kita masih kuat. Permintaan dalam negeri tetap menjadi penopang utama, sehingga mampu menahan tekanan eksternal yang cukup besar,” katanya.

Lebih lanjut, jika dibandingkan secara global, posisi PMI Indonesia masih tergolong kompetitif. Sejumlah negara utama juga mengalami perlambatan aktivitas manufaktur pada Maret 2026. Jepang, misalnya, mencatat PMI sebesar 51,6, turun dari bulan sebelumnya meskipun masih berada di zona ekspansi.

Di kawasan ASEAN, Indonesia tetap berada dalam kelompok negara dengan PMI ekspansif, bersama beberapa negara seperti Thailand di angka 54,1, Malaysia tercatat 50,7, Myanmar tercatat 51,5, dan Filipina tercatat 51,3. Namun demikian, tidak semua negara mampu menjaga momentum ekspansi secara konsisten, yang berarti tekanan global sedang terjadi merata di beberapa kawasan.

Secara global, survei PMI juga menunjukkan bahwa tekanan inflasi meningkat dan rantai pasok terganggu akibat konflik geopolitik, khususnya di Timur Tengah, yang berdampak pada kenaikan biaya energi dan bahan baku.

“Kalau kita lihat secara global, hampir semua negara mengalami tekanan yang sama, baik dari sisi biaya maupun supply chain. Dalam hal ini, Indonesia masih mampu bertahan di zona ekspansi, ini tentu menjadi capaian yang patut diapresiasi,” tegas Menperin Agus.

Pada Maret 2026, tercatat adanya penurunan pada output dan pesanan baru, seiring dengan terganggunya pasokan bahan baku dan meningkatnya harga bahan baku. Selain itu, waktu pengiriman bahan baku mengalami keterlambatan paling tajam sejak Oktober 2021.

Tekanan biaya juga meningkat signifikan, dengan inflasi harga bahan baku mencapai level tertinggi dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini mendorong produsen untuk menyesuaikan harga jual guna menjaga keberlanjutan usaha.

Namun demikian, pelaku industri masih menunjukkan optimisme terhadap prospek ke depan. Pada survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret 2026, sebanyak 73,7 persen responden menyampaikan kegiatan usahanya membaik dan stabil, dengan tingkat optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usahanya 6 bulan ke depan sebesar 71,8 persen.

Kementerian Perindustrian terus melaksanakan berbagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan sektor manufaktur, termasuk penguatan struktur industri, peningkatan utilisasi kapasitas produksi, serta optimalisasi pasar domestik sebagai penopang utama pertumbuhan.

Selain itu, pemerintah juga fokus menjaga kelancaran pasokan bahan baku dan logistik industri, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif agar sektor manufaktur tetap kompetitif di tengah dinamika global.

“Kami bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait akan terus memastikan industri dalam negeri tetap bergerak, adaptif, dan kompetitif. Ketahanan ini harus dijaga karena sektor manufaktur merupakan tulang punggung ekonomi nasional,” pungkas Menperin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Sebut Industri Kreatif Bisa Jadi Laboratorium Program Magang Nasional

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut industri kreatif dapat menjadi laboratorium bagi pengembangan Program Magang Nasional (MagangHub). Sektor ini dinilai memberi ruang pembelajaran kerja yang berbeda, sekaligus membuka peluang penyerapan tenaga kerja dari sektor ekonomi baru yang terus tumbuh.

Hal itu disampaikan Menaker saat meninjau pelaksanaan program magang di PT Rasa Kreasi Karya (Tandhok Space), Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/3/2026). Menaker mengatakan peninjauan ke sektor industri kreatif dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana model pembelajaran kerja di sektor ini dapat memberi pengalaman, keterampilan, dan kesiapan kerja bagi peserta magang.

“Kami memilih lokasi ini karena melihat ada perusahan rintisan berbasis ekonomi kreatif yang unik. Sebelumnya kami telah meninjau pelaksanaan magang di perusahaan manufaktur, jasa, media, hingga perbankan. Kami ingin memastikan pelaksanaan magang nasional ini benar-benar memberikan pengalaman dan peningkatan kompetensi bagi peserta,” ujar Menaker.

Menurut Menaker, industri kreatif memiliki karakter yang khas karena menuntut adaptasi, kreativitas, kolaborasi, dan ketepatan eksekusi. Karena itu, sektor ini dapat menjadi ruang pembelajaran yang baik untuk menguji dan memperkaya model pelaksanaan magang nasional di luar sektor-sektor konvensional.

Menaker menilai jika dikelola dengan baik, industri kreatif tidak hanya dapat menjadi tempat belajar kerja yang efektif, tetapi juga berpotensi membuka lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan industri nasional. “Kami melihat ini sebagai sesuatu yang positif. Industri kreatif merupakan sektor yang perlu didukung karena dapat membuka lapangan kerja dan menumbuhkan industri di Indonesia,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Menaker juga berdialog langsung dengan peserta dan mentor maganghub untuk memastikan bahwa program berjalan tidak sekadar formalitas administratif. Pemerintah, kata dia, ingin program magang benar-benar memberi pengalaman kerja nyata, pendampingan, dan penguatan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Menaker menjelaskan, program magang dirancang agar peserta memperoleh pengalaman kerja selama enam bulan melalui pendampingan mentor, serta pencatatan aktivitas pembelajaran harian sebagai bagian dari evaluasi perkembangan kompetensi. Dengan pola tersebut, peserta diharapkan tidak hanya menjalani masa magang, tetapi juga mengalami peningkatan keterampilan yang terukur.

Ia menegaskan tujuan utama program pemagangan bukan semata-mata menjadikan peserta langsung direkrut sebagai pekerja tetap, melainkan menyiapkan mereka agar lebih siap bersaing di pasar kerja.

“Sasaran utama magang adalah penyiapan tenaga kerja agar siap bekerja. Sebelum magang, banyak peserta merupakan fresh graduate tanpa pengalaman. Setelah enam bulan, mereka memiliki pengalaman kerja dan sertifikat magang sehingga kompetensinya meningkat,” ujar Menaker.

Meski demikian, Menaker mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan yang pada akhirnya merekrut peserta magang setelah melihat kemampuan dan kontribusi mereka selama program berlangsung. Menurutnya, hal tersebut menjadi dampak positif dari program pemagangan, meskipun bukan tujuan utamanya.

“Di beberapa tempat, perusahaan akhirnya merekrut peserta karena sudah enam bulan bekerja bersama dan dinilai siap. Itu memang bukan tujuan utama, tetapi menjadi dampak positif dari program ini,” pungkasnya.

Adapun mitra penyelenggara pemagangan nasional di Jawa Tengah sebanyak 700 mitra penyelenggara dengan peserta magang mencapai 8.518 orang. Sedangkan di Kota Semarang, jumlah mitra penyelenggara pemagangan sebanyak 153 mitra dengan peserta magang mencapai 1.687 orang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...363364365...4,874Halaman 364 dari 4,874