Beranda blog Halaman 365

Konsolidasi Kemensos, BPJS Kesehatan dan KPCDI Pastikan Reaktivasi Pasien Cuci Darah Menyeluruh

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan konsolidasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) di kantor Kemensos, Jakarta, pada Selasa (31/3/2026) sore dan dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wamensos Agus Jabo Priyono, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto dan jajaran, serta Ketua Umum KPCDI Tony Richard Samosir dan jajaran.

Pada pertemuan ini, KPCDI mengucapkan terimakasih atas reaktivasi BPJS Kesehatan seluruh pasien cuci darah yang sempat dinonaktifkan lantaran proses pemutakhiran data, beberapa waktu lalu.

Ucapan terimakasih ini disampaikan langsung Ketua Umum KPCDI Tony Richard Samosir kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pada pertemuan yang juga turut di hadiri Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto.

Tony menyebutkan bahwa pasien dengan penyakit katastropik khususnya pasien cuci darah yang sempat dinonaktifkan dari PBI-JK, saat ini seluruhnya sudah direaktivasi Kembali.

“Alhamdulillah, kita harus memuji juga kerja Kementerian Sosial, yang telah mereaktivasi, sehingga memang pada saat setelah rapat dengan DPR, seluruh peserta yang tadi dinonaktifkan, memang diaktifkan kembali kepesertaan PBI-nya, walaupun mereka telah berstatus mandiri, secara otomatis, kita apresiasi itu kepada Kementerian Sosial,” kata Tony usai audiensi.

Dia berharap ke depan tidak ada lagi penonaktifan kepesertaan PBI-JK khususnya bagi pasien cuci darah. Mereka harus mendapatkan perhatian karena rentan turun kelas dan jatuh miskin akibat proses pengobatan dengan biaya besar.

“Karena seminggu, dua hingga tiga kali mereka harus cuci darah, selama seumur hidupnya, karena ini penyakit yang memang berbiaya besar, dan tidak akan pernah sembuh lagi,” terangnya.

Ditempat yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan bahwa BPJS memastikan konsolidasi rutin tiap bulan dilakukan untuk menjamin layanan optimal, khususnya bagi pasien katastropik seperti pasien cuci darah.

“Alhamdulillah hari ini pascalebaran, memastikan bahwa jaminan pelayanan kesehatan yang kemarin sempat tertunda akhirnya sudah dilakukan proses reaktivasi. Artinya sudah ada kepastian bahwa para peserta yang khususnya terindikasi katastrofik sudah terlayani dengan baik,” kata Akmal.

Sementara itu, Mensos Gus Ipul menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menolak pasien katastropik atau pasien penyakit kronis, khususnya yang membutuhkan layanan darurat seperti cuci darah.

“Tidak boleh rumah sakit dan fasilitas kesehatan menolak pasien yang membutuhkan perawatan kedaruratan. Ini penting kita ulang-ulang terus agar menjadi perhatian bersama dan masyarakat mau melaporkan jika ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan menolak pasien yang memerlukan perawatan kedaruratan seperti cuci darah. Ini perlu kita jadikan kesadaran bersama karena itu adalah perintah undang-undang,” kata Gus Ipul.

Ia juga menyoroti persoalan pembiayaan yang kerap menjadi alasan kekhawatiran rumah sakit. Untuk itu, Kemensos bersama BPJS Kesehatan berkomitmen memperkuat skema pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Skema utama pembiayaan dilakukan melalui program PBI yang dibiayai APBN, serta PBI Pemda.

Saat ini, penerima PBI dari APBN mencapai sekitar 96,8 juta jiwa, sementara PBI daerah mencakup lebih dari 47 juta jiwa. Secara keseluruhan, lebih dari separuh penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jika pembiayaan masih belum mencukupi, pemerintah akan melibatkan pemerintah daerah sebagai penjamin serta menggandeng lembaga filantropi untuk membantu menutup kebutuhan biaya.

“Kalau memang daerah merasa tidak mampu kita akan bekerjasama dengan filantropi, bisa dengan Baznas atau lembaga-lembaga yang memiliki kegiatan untuk mendukung warga yang kurang mampu. Tahun lalu kita bekerjasama dengan beberapa lembaga atau filantropi untuk memfasilitasi lebih dari 300 pasien,” kata Gus Ipul.

Kemensos mencatat, pada Januari 2026 terdapat lebih dari 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan. Namun, untuk kasus penyakit katastropik, pemerintah telah melakukan reaktivasi otomatis kepada lebih dari 106 ribu penerima manfaat.

Selain itu, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) terus melakukan validasi dan verifikasi data di lapangan. Hingga saat ini, proses ground check telah mencapai 98 persen. “Insya Allah di awal April nanti akan kita umumkan hasil dari ground check kepada 11 juta yang sudah kita nonaktifkan sebelumnya,” ujar Gus Ipul.

Juga hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto, Deputi Direksi Bidang Kebijakan dan Data Kepesertaan BPJS Donni Hendrawan, Asisten Deputi Data Peserta BPJS Moeis Sanusi serta Sekretaris Jenderal KPCDI Petrus.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP Siapkan Bedah Rumah Massal di Jabar, Warga Bisa Daftar Lewat Aplikasi

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, Bupati Majalengka Eman Suherman, Wali Kota Depok Supian Suri, serta Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir di Jakarta, Selasa (31/3).

Menteri Ara menyampaikan bahwa program bedah rumah di Jawa Barat akan diluncurkan secara besar pada 13 April 2026 di Kabupaten Bandung sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. “Hari ini saya bersama KDM yang dibahas pertama adalah program bedah rumah. Bedah rumah ini kita akan adakan kegiatan tanggal 13 April 2026 di Kabupaten Bandung untuk diluncurkan di Jawa Barat,” ujar Menteri Ara.

Selain BSPS, Menteri PKP juga menyampaikan pembahasan terkait percepatan pembangunan rumah susun subsidi, termasuk pemanfaatan hunian di kawasan Meikarta. “Kemudian kami juga tadi berbicara soal rumah susun khususnya yang di Meikarta. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sri dan juga dapat respon yang positif dari Pak Gubernur dan Pak Bupati Bekasi yang sangat mendukung karena lokasinya bagus, dekat dengan tempat ibadah, tempat pekerjaan, rumah sakit, sekolah, pasar dan progresnya cepat,” kata Menteri Ara.

Ia juga menyampaikan rencana pembangunan rusun di Depok dengan dukungan lahan dari pemerintah melalui Kementerian Komdigi. “Kita bicara juga rencana rumah susun dukungan dari tanah dari Kementerian Komdigi dari Ibu Meutia seluas 45 hektare di Depok itu juga sangat ideal. Tadi Pak Wali Kota menyampaikan rencana rusun itu juga akan sangat membantu perumahan bagi rakyat di Jawa Barat, khususnya di sekitar Jakarta yang padat-padat itu kan di Depok dan sekitarnya,” lanjutnya.

Menurut Menteri Ara, langkah tersebut menjadi lompatan besar dalam penyediaan hunian vertikal subsidi bagi masyarakat. “Jadi saya pikir dua hal ini suatu langkah perubahan yang luar biasa karena lima tahun terakhir ini sebenarnya pembiayaan untuk perumahan rusun subsidi itu nggak lebih hanya 140 unit saja. Saya rasa tahun ini kita bisa melakukan lompatan yang luar biasa berkat arahan Presiden,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menjelaskan bahwa selama ini program bantuan rumah tidak layak huni sering terkendala karena proses pengajuan yang berjenjang. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian PKP akan meluncurkan aplikasi khusus untuk mempermudah masyarakat mengakses program BSPS.

“Bantuan rumah tidak layak huni atau renovasi rumah itu selalu terkendala di mana masyarakat memiliki kesulitan dalam mengakses program tersebut karena harus melalui usulan kepala desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi,” ujar KDM.

Untuk mengatasi kendala tersebut, masyarakat nantinya dapat mengusulkan langsung melalui aplikasi. “Untuk membuka ruang agar masyarakat semuanya punya akses yang kuat terhadap kesempatan mendapat bantuan bedah rumah, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat kerja sama dengan Kementerian PKP akan membuka aplikasi khusus kepada masyarakat langsung mengakses permohonan bantuan bedah rumah,” jelasnya.

Ia menambahkan, aplikasi tersebut juga dapat diakses oleh berbagai pihak yang menemukan rumah tidak layak huni di lapangan. “Jadi bisa orang yang pemilik rumahnya, tetangganya, warga, tokoh, aktivis, bahkan penggiat media sosial yang menemukan rumah rakyat miskin kemudian langsung meng-upload dalam sistem aplikasi kita nanti terdaftar dan terverifikasi,” kata Dedi.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menegaskan bahwa aplikasi tersebut akan menjadi antrean berbasis usulan langsung dari masyarakat. “Aplikasi tersebut bisa diakses langsung masyarakat yang harapannya itu adalah menjadi antrean bagi masyarakat, sehingga apa yang akan kita lakukan itu benar-benar dari usulan-usulan rakyat langsung,” ujar Fitrah Nur.

Selain BSPS, pemerintah juga menyiapkan regulasi baru untuk mempercepat pembangunan rumah susun subsidi. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan sejumlah kebijakan baru yang sedang disiapkan, termasuk penyesuaian harga jual tertinggi. “Kemudian kita sudah membuat suatu skema untuk rumah susun subsidi yang pertama adalah kita merubah terkait dengan harga jual tertinggi yang bisa dibiayai oleh subsidi. Kita menyesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi dan kita konsultasikan juga dengan Kepala BPS,” ujar Sri Haryati.

Ia juga menyampaikan adanya fleksibilitas ukuran unit hingga 45 m², perpanjangan tenor pembiayaan dari 20 menjadi 30 tahun, serta subsidi tambahan sekitar Rp4 juta bagi. “Yang paling penting juga kalau dulu di rumah susun tidak ada subsidi, sekarang alhamdulillah kita ada subsidi didukung oleh Kementerian Keuangan, yaitu di proses awal yang biasanya agak memberatkan MBR kita tanggung juga sekitar Rp4 juta oleh pemerintah,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Transaksi JFW 2026 Tembus Rp67,5 Triliun, Gubernur Pramono: Ekonomi Jakarta Solid

Penulis
Syifa
-

Pertumbuhan ekonomi Jakarta selama periode Imlek dan Idulfitri 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan solid. Hal ini ditandai dengan perputaran uang yang masif serta lonjakan aktivitas konsumsi masyarakat. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, capaian tersebut tidak terlepas dari keberhasilan program Jakarta Festive Wonders (JFW) yang digelar pada 4–31 Maret 2026.

“Melibatkan 101 pusat perbelanjaan di Jakarta melalui dekorasi tematik dan diskon yang menarik, program ini menghasilkan total transaksi sebesar Rp67,5 triliun. Ini rekor yang luar biasa,” ujar Gubernur Pramono dalam konferensi pers di Pendopo Balai Kota Jakarta, pada Selasa (31/3).

Selain itu, program “Mudik ke Jakarta” yang difasilitasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Citilink, PT KAI, dan sektor perhotelan, turut mencatatkan transaksi lebih dari Rp20 miliar. Program ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di pusat perbelanjaan, destinasi wisata, serta sektor kuliner di Jakarta.

Gubernur Pramono menjelaskan, tingginya aktivitas ekonomi sepanjang periode hari besar keagamaan dan nasional, mulai dari perayaan Imlek, Nyepi, hingga Ramadan dan Idulfitri, berkontribusi signifikan terhadap kinerja penerimaan daerah pada triwulan I 2026.

“Realisasi penerimaan pajak daerah pada triwulan pertama mencapai 100,28 persen atau sebesar Rp7,3 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan retribusi daerah juga sesuai target, yakni sebesar Rp113,4 miliar,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Pramono juga menyoroti potensi kemacetan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pasca-Idulfitri. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan PT Pelindo menyediakan lahan seluas kurang lebih lima hektare di Terminal Tanah Merdeka sebagai buffer area parkir kendaraan logistik.

Lahan tersebut memiliki kapasitas hingga 200 kendaraan logistik dan diberikan tanpa pungutan retribusi selama satu minggu, mulai 30 Maret 2026. Estimasi pembebasan biaya retribusi tersebut mencapai Rp150 juta hingga Rp200 juta.

“Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di badan jalan seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Alhamdulillah, hingga saat ini aktivitas di Tanjung Priok berjalan lancar dan normal,” urainya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menjaga kelancaran aktivitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta seluruh pihak terkait. Pelaksanaan mudik, arus balik, dan berbagai aktivitas masyarakat di Jakarta dapat berjalan dengan aman dan lancar,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Apresiasi BSPS, Mendagri Tito: Program Mulia Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Penulis
Syifa
-

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi berbagai program perumahan yang diimplementasikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), termasuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Menurutnya, program tersebut sangat mulia lantaran bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk kalangan kurang mampu.

Hal itu disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Peluncuran Program BSPS secara Nasional Tahun Anggaran 2026 dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan Serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Bersama Kementerian PKP – BP Tapera – Pemkab Tangerang – BRI – PNM – SMF di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (30/3/2026).

“Oleh karena itu saya juga all out untuk mendukung beliau (Menteri PKP), ya. Dan bukan hanya itu, karena bagi saya ada sesuatu juga yang penting. Tugas saya, Mendagri, membina pemerintahan daerah, termasuk juga mendukung kepala daerah [menyukseskan program tiga juta rumah],” ujar Mendagri.

Secara khusus, Mendagri juga mengapresiasi Menteri PKP Maruarar Sirait atas kontribusinya terhadap rakyat kecil melalui program perumahan. Ia menyebut, program tiga juta rumah merupakan program inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Program ini telah banyak direalisasikan di daerah seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, keberadaan program di bidang perumahan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara bagi rakyat. Selain dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh hunian layak, program itu juga menghasilkan multiplier effect bagi ekosistem perekonomian, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Usaha-usaha material kita akan hidup. Perbankan dapat klien baru, customer baru, ada uang berputar. UMKM bergerak semua, karena kegiatan perumahan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan kepala daerah yakni apabila mampu menurunkan angka kemiskinan di daerahnya. Hal itu, kata dia, dapat dilakukan salah satunya dengan mendukung program tiga juta rumah. Terlebih, sektor perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan oleh rakyat.

Di lain sisi, Mendagri juga menegaskan komitmennya dalam mendukung suksesnya program tiga juta rumah di daerah. Bersama Menteri PKP, Mendagri menyebut bakal terus mengawal realisasi program tersebut sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Program perumahan [ini perlu] ditangkap [kepala daerah] … supaya apa? Supaya ikut berhasil juga kepala daerahnya. Kolaborasi kita bersama, selain akan menyelesaikan masalah juga memberi kontribusi untuk Indonesia dan ini ibadah pada Tuhan Yang Maha Kuasa,” tandasnya.

Turut hadir pada acara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait bersama jajaran, Gubernur Banten Andra Soni, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tangerang, serta pihak terkait lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Sampaikan Dukacita Atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon

Penulis
Syifa
-

Pemerintah menyampaikan rasa dukacita yang mendalam atas gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) atau pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon.

“Berkenaan dengan berita gugurnya tiga prajurit TNI kita yang sedang menjalankan tugas sebagai anggota penjaga perdamaian di Lebanon, mewakili Bapak Presiden, tentunya kami pemerintah menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam pernyataannya, Selasa (31/03/206).

Mensesneg mengungkapkan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga telah meminta otoritas terkait untuk melakukan investigasi terhadap peristiwa ini.

“Melalui Menteri Luar Negeri juga kemarin pemerintah telah menyampaikan sikap, termasuk menyayangkan kejadian ini, sekaligus meminta kepada otoritas-otoritas terkait untuk melakukan investigasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mensesneg mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan upaya terbaik untuk pemulangan jenazah ketiga prajurit TNI ini. Tiga anggota pasukan perdamaian UNIFIL asal Indonesia yang gugur saat menjalankan tugas di Lebanon adalah Praka Farizal Rhomadhon, Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan.

“Kami juga sebagai Mensesneg telah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, dengan Kementerian Luar Negeri, termasuk dengan Panglima TNI dalam hal melakukan upaya yang terbaik untuk pemulangan jenazah ketiga prajurit yang gugur, sekaligus memberikan briefing kepada seluruh pasukan dan prajurit yang masih bertugas di lapangan untuk meningkatkan kewaspadaan,” pungkas Mensesneg.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengecam keras insiden ini dan menegaskan bahwa keselamatan pasukan pemelihara perdamaian harus dihormati setiap saat sesuai dengan hukum internasional.

“Pemerintah juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan Israel di wilayah Lebanon selatan, yang telah mendorong eskalasi dan menyulitkan pelaksanaan mandat UNIFIL sesuai Resolusi 1701 (2006),” ujar Menlu dalam pernyataan tertulisnya melalui akun media sosial @menluri.

Indonesia juga menegaskan pentingnya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan untuk mengungkap fakta secara jelas dan akuntabel, sebagai dasar bagi pertanggungjawaban atas insiden ini.

“Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri, menghentikan kekerasan, serta menghormati keselamatan dan pelaksanaan mandat pasukan pemelihara perdamaian PBB,” kata Menlu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Perketat Efisiensi Anggaran, Fokus pada Program Produktif dan Berdampak Langsung

Penulis
Syifa
-

Pemerintah terus memperkuat pengelolaan keuangan negara melalui langkah strategis berupa prioritisasi dan refocusing serta efisiensi belanja kementerian dan lembaga. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas belanja negara agar lebih produktif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional, dan kegiatan seremonial. Ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Seoul, Republik Korea, Selasa (31/03/2026).

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah juga terus mendorong percepatan realisasi belanja kementerian dan lembaga, disertai penajaman melalui optimalisasi penggunaan anggaran.

“Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah turut mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini diarahkan pada penyediaan makanan segar selama lima hari dalam satu minggu.

“Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu dan tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T, dan daerah yang dengan tingkat stunting tinggi,” ungkap Airlangga.

Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini diproyeksikan menghasilkan potensi penghematan hingga Rp20 triliun. Pemerintah terus memastikan setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika global.

“Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan,” pungkas Airlangga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Hadapi Tekanan Global, Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Nasional

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus merespons dinamika global melalui serangkaian kebijakan strategis yang diumumkan dalam konferensi pers secara hybrid, Selasa (31/03/2026). Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah mitigasi risiko sekaligus upaya adaptif menghadapi ketidakpastian global yang terus berkembang.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tekanan global. Airlangga menegaskan bahwa Indonesia justru menunjukkan ketangguhan sebagai negara yang adaptif dan resilien serta memastikan bahwa kondisi ekonomi nasional tetap berada pada jalur yang stabil.

“Kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh, stok BBM nasional dalam kondisi aman, dan stabilitas fiskal tetap terjaga,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, situasi global yang penuh tekanan, termasuk gangguan rantai pasok dunia, tidak dipandang sebagai hambatan. Kondisi tersebut justru menjadi momentum untuk mendorong transformasi menuju sistem kerja dan ekonomi yang lebih efisien dan modern.

“Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien,” ungkap Airlangga.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah juga terus menjaga kesehatan fiskal negara agar tetap mampu merespons gejolak ekonomi global. Ia juga memastikan bahwa hingga akhir tahun, kondisi anggaran tetap terkendali dengan defisit yang terjaga.

“Kami selalu menjaga anggaran berkesinambungan dan dengan itu pun kami masih mempunyai ruangan untuk memberi cushion atau bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia. Hitungan kita sekarang sampai rata-rata akhir tahun pun anggaran kita tetap berkesinambungan dan defisitnya tetap terkendali,” ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara dilakukan secara hati-hati dan terukur sehingga tetap terkendali. Ia juga memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena defisit anggaran dijaga dan tidak akan keluar dari batas yang telah diperhitungkan.

“Jadi teman-teman media dan masyarakat tidak perlu khawatir defisitnya tidak terkendali dan anggarannya morat-marit. Kita kendalikan dengan baik semuanya dan kita sudah hitung sampai dengan akhir tahun,” pungkasnya.

Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, Indonesia tetap tenang, terukur, dan bergerak maju. Dengan fondasi ekonomi yang kuat dan pengelolaan fiskal yang disiplin, pemerintah memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil bermuara pada satu tujuan utama yakni menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Transformasi Budaya Kerja Nasional, Langkah Strategis Pemerintah di Tengah Dinamika Global

Penulis
Syifa
-

Pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja nasional sebagai langkah strategis dalam menghadapi dinamika global, dengan mendorong pola kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan pola kerja yang lebih adaptif, sekaligus menekan beban biaya energi dan mobilitas.

“Sebagai langkah adaptif dan preventif, guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital,” ujar Airlangga dalam konferensi pers yang digelar secara hybrid dari Seoul, Republik Korea, Selasa (31/03/2026).

Airlangga menjelaskan, salah satu langkah utama yang diambil adalah penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi pusat dan daerah selama satu hari kerja dalam seminggu, yakni setiap hari Jumat. Kebijakan ini akan diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sekaligus mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Dalam rangka efisiensi mobilitas, pemerintah menetapkan pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional dan kendaraan listrik, serta mendorong penggunaan transportasi publik. “Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” jelas Airlangga.

Selain itu, efisiensi perjalanan dinas juga dilakukan secara signifikan, dengan pengurangan hingga 50 persen untuk perjalanan dalam negeri, dan hingga 70 persen untuk perjalanan luar negeri. Untuk pemerintah daerah, terdapat imbauan untuk memperluas pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (car free day) sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Kebijakan serupa juga didorong untuk sektor swasta melalui pengaturan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing sektor usaha. Pengaturan tersebut juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa sejumlah sektor dikecualikan dari kebijakan WFH dan tetap bekerja dari kantor maupun lapangan.

“Sektor yang dikecualikan dari WFH dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan, yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan,” tegas Airlangga.

Di sektor pendidikan, Airlangga menjelaskan bahwa kegiatan belajar-mengajar tetap dilakukan secara tatap muka penuh untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah selama lima hari dalam seminggu, tanpa pembatasan kegiatan olahraga maupun ekstrakurikuler. Sementara itu, pendidikan tinggi semester empat ke atas akan menyesuaikan dengan kebijakan kementerian terkait.

Lebih lanjut, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk mendukung kebijakan ini melalui penerapan gaya hidup hemat energi, penggunaan transportasi publik, serta menjaga produktivitas ekonomi. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.

Airlangga menambahkan bahwa kebijakan ini berpotensi memberikan penghematan signifikan. “Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM, sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp59 triliun,” pungkasnya.

Pemerintah tidak hanya merespons tantangan global tetapi juga memimpin transformasi menuju masa depan dengan kerja cerdas, hemat energi, dan berdaya saing tinggi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Pastikan Harga BBM Tidak Naik, Jaga Daya Beli Rakyat di Tengah Gejolak Global

Penulis
Syifa
-

Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya BBM bersubsidi, tidak naik di tengah dinamika harga energi global yang berfluktuasi. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan harga untuk BBM bersubsidi. Hal tersebut diputuskan pemerintah atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan hasil rapat bersama.

“Penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik atau turun, artinya flat, masih memakai harga sekarang,” tegas Bahlil dalam keterangan persnya kepada awak media, di Seoul, Republik Korea, Selasa (31/03/2026).

Sementara itu, untuk BBM nonsubsidi, pemerintah masih melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Pertamina maupun penyedia BBM swasta, sehingga belum ada keputusan terkait penyesuaian harga. Demikian halnya dengan BBM Pertamina Dex, Bahlil memastikan tidak ada kenaikan harga hingga saat ini.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam mengonsumsi energi, khususnya dalam penggunaan BBM. Hal tersebut, menurutnya, merupakan salah satu bentuk dukungan dari masyarakat dalam bekerja sama dengan pemerintah.

“Saya mengajak kepada semua masyarakat bahwa dalam kondisi seperti ini, tidak bisa pemerintah bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan kerja sama dari masyarakat. Caranya seperti apa? Kita harus melakukan pembelian BBM dengan wajar dan bijak,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat hanya mengacu pada informasi resmi dari pemerintah guna menghindari kesalahpahaman di tengah cepatnya perkembangan informasi terkait energi.

Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan kajian secara berkala terhadap perkembangan harga energi global guna memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Bapak Presiden selalu memperhatikan bahwa kepentingan rakyat di bawah, terutama kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, ini harus mendapat atensi lebih dalam rangka bagaimana membuat kebijakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Pastikan Stok Energi Aman, Percepat B50, Hemat Triliunan dan Perkuat Kemandirian Nasional

Penulis
Syifa
-

Pemerintah memastikan ketersediaan energi nasional dalam kondisi aman di tengah dinamika geopolitik global. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangannya kepada media di Seoul, Selasa, 31 Maret 2026.

Bahlil menegaskan bahwa cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini berada di atas standar minimum yang ditetapkan pemerintah, mencakup berbagai jenis energi. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hasil dari kebijakan dan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.

“Cadangan BBM kita semuanya di atas standar minimum nasional. Baik itu solar, maupun bensin, termasuk dengan gas, termasuk dengan avtur, termasuk juga dengan LPG,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah tengah mempercepat implementasi program biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya kemandirian dan efisiensi energi. Menurut Airlangga, kebijakan penerapan B50 ini akan mulai berlaku mulai 1 Juli 2026.

“Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending, dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter,” ujar Airlangga.

Ia menambahkan, implementasi B50 tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap penghematan anggaran negara.

“Dalam satu tahun, sebetulnya dalam 6 bulan, ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun,” jelasnya.

Pemerintah juga optimistis implementasi program biodiesel B50 akan memberikan dampak positif berupa potensi surplus pada sektor solar seiring dengan operasional proyek kilang di Kalimantan Timur.

“Saya juga menyampaikan bahwa dengan implementasi B50, maka insyaallah di tahun ini kita akan mengalami surplus untuk solar kita. Jadi, ini menjadi kabar baik begitu RDMP (refinery development master plan) di Kalimantan Timur sudah kita operasikan,” ujar Bahlil menambahkan.

Untuk mendukung distribusi energi yang lebih tepat sasaran, pemerintah juga akan mengatur pembelian BBM melalui sistem barcode MyPertamina dengan batas wajar konsumsi yakni 50 liter per kendaraan. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi kendaraan umum.

Dengan kombinasi stok yang aman, inovasi kebijakan, dan percepatan transisi energi, Indonesia menunjukkan bahwa di tengah ketidakpastian global, bangsa ini tidak hanya bertahan tetapi melaju dengan arah yang jelas menuju kemandirian energi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...364365366...4,874Halaman 365 dari 4,874