Pemerintah mengumumkan Transformasi Budaya Kerja Nasional dan Kebijakan Energi guna mendorong efisiensi dan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Kebijakan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (31/03/2026) dalam video konferensi yang dihadiri, antara lain, oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian), Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
“Sebagai langkah adaptif dan preventif, guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital,” ujar Menko Perekonomian.
Airlangga menekankan, di tengah dinamika global yang menguji rantai pasok dunia, Indonesia menunjukkan diri sebagai bangsa yang adaptif, resiliens, dan tangguh serta mampu menjadikan momentum ini untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien.
“Kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh, stok BBM [bahan bakar minyak] nasional dalam kondisi aman, dan stabilitas fiskal tetap terjaga,” ujarnya.
Kebijakan transformasi budaya kerja ini mencakup penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah.
“Dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat, yang diatur melalui surat edaran [SE] dari Menteri PANRB dan SE Mendagri,” ujar Airlangga.
Sejalan dengan skema WFH bagi ASN, pemerintah juga mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital serta efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50 persen dengan pengecualian untuk operasional dan kendaraan listrik.
“Jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” imbuh Airlangga.
Selain itu, dilakukan juga efisensi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen.
“Khusus untuk daerah, ada imbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu, dan cakupan ruas jalan dalam car free day, sesuai dengan karakter masing-masing daerah, dan ini akan diatur oleh SE dari Menteri Dalam Negeri,” kata Menko Perekonomian.
Selanjutnya adalah kebijakan WFH di sektor swasta, yang mekanismenya diatur melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Pemerintah juga mendorong efisiensi penggunaan energi di tempat kerja.
Airlangga mengatakan, pelaksanaan WFH dikecualikan untuk sektor layanan publik dan sejumlah sektor swasta strategis.
“Sektor yang dikecualikan dari WFH dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan yaitu sektor layanan publik, seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan-minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar di seluruh jenjang pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah dilakukan secara tatap muka atau luring. Sedangkan untuk pendidikan tinggi semester 4 ke atas pengaturan menyesuaikan dengan SE Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknolgi (Mendiktisaintek).
“Tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait dengan prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya,” tegas Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja. Masyarakat juga diimbau untuk melakukan mobilitas cerdas dengan memprioritaskan penggunaan transportasi publik serta tetap produktif menjalankan roda ekonomi seperti biasa.
Airlangga mengungkapkan, kebijakan transformasi ini mulai berlaku sejak 1 April 2026 dan akan dievaluasi dalam jangka waktu dua bulan setelah implementasi.
“Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah 2 bulan pelaksanaan dan pengaturan teknis ini akan dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Menko Perekonomian mengungkapkan, potensi penghematan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dari kebijakan WFH mencapai Rp6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM, sedangkan total penghematan potensi belanja BBM masyarakat sebesar Rp59 triliun.
Selanjutnya, pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara melalui prioritisasi dan refocusing belanja kementerian/lembaga. Airlangga menyebutkan, pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional, dan kegiatan seremonial, ke belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra.
“Pemerintah juga terus mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran. Potensi prioritisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah akan menerapkan kebijakan B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Potensi penghematan dengan penerapan kebijakan ini mencapai Rp48 triliun.
“Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter,” ujar Airlangga.
Untuk mendukung distribusi energi yang lebih tepat sasaran, pemerintah juga akan mengatur pembelian BBM subsidi melalui sistem barcode MyPertamina dengan batas wajar konsumsi yakni 50 liter per kendaraan. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi kendaraan umum.
Selain itu, pemerintah juga mendorong optimalisasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyediaan makanan segar (fresh food).
“Program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu dan tetap memperhatikan pengecualian, seperti untuk asrama, daerah 3T [terdepan, terluar, tertinggal], dan daerah yang dengan tingkat stunting tinggi,” kata Airlangga.
Menutup pernyataannya, Airlangga menekankan bahwa keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan.
“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif dan mendukung efisiensi dan transformasi budaya kerja ini,” pungkasnya.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News
