Beranda blog Halaman 400

BNPB Turut Bergabung pada Posko Angkutan Lebaran Terpadu Kemenhub

Penulis
Syifa
-

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengikuti kegiatan Pembukaan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2026 (1447 H) di Kantor Kementerian Perhubungan, pada Jumat (13/3).

Kegiatan dibuka oleh Menteri Perhubungan dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Ketua KNKT, Kepala Korlantas Polri, perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN sektor transportasi, serta mitra kerja terkait. BNPB diwakili oleh Deputi Sistem dan Strategi, Direktur Penanganan Darurat Wilayah I, dan Plt. Kepala Biro Keuangan.

Dalam sambutannya, Dudy Purwagandi Menteri Perhubungan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran yang merupakan tradisi penting dalam memperkuat kebersamaan keluarga.

“Berdasarkan hasil survei, potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 diperkirakan mencapai sekitar 143 juta orang, sehingga menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk memastikan sistem transportasi yang aman, tertib, dan lancar,” ujarnya.

“Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu ini akan menjadi pusat koordinasi nasional dalam memantau penyelenggaraan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian, sekaligus menangani berbagai dinamika yang terjadi di lapangan,” imbuhnya.

Menteri Perhubungan juga menekankan pentingnya kesamaan persepsi antar petugas di lapangan, pengawasan yang tegas namun humanis, komunikasi publik yang baik, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi gangguan selama periode angkutan Lebaran.

Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu akan beroperasi mulai 13–30 Maret 2026, serta dijadwalkan ditutup pada 31 Maret 2026 pukul 09.00 WIB.

Posko ini berfungsi sebagai pusat kendali, komunikasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam memantau penyelenggaraan transportasi selama periode mudik dan arus balik.

Selain posko pusat, juga dibentuk sekitar 1.650 simpul posko pelayanan dan monitoring di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengecekan sarana dan prasarana transportasi melalui kegiatan ramp check untuk memastikan seluruh moda transportasi memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi.

Mewakili Kepala BNPB, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati menekankan pentingnya antisipasi potensi bencana yang dapat mempengaruhi jalur dan simpul transportasi, khususnya pada moda transportasi darat. BNPB mendorong pengelola transportasi untuk menyiapkan rencana kontinjensi, mitigasi bencana, dan penanganan kedaruratan sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan apabila terjadi bencana yang berpotensi mengganggu arus mudik.

Selain itu, platform InaRISK dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi potensi risiko bencana pada berbagai simpul transportasi seperti jalur rel kereta api, bandara, pelabuhan, stasiun, serta jalur transportasi lainnya yang berada di wilayah rawan bencana.

Menanggapi usulan BNPB, Menteri Perhubungan menyampaikan dukungan dan mendorong agar posko turut menyiapkan simulasi penanganan apabila terjadi bencana, sehingga petugas di lapangan memiliki pemahaman yang jelas mengenai langkah dan skenario yang harus dilakukan.

Sebagai tambahan, BNPB juga telah menugaskan personel untuk bertugas di Posko Pusat Angkutan Lebaran melalui unit kerja yang bertanggung jawab terhadap wilayah DKI Jakarta guna mendukung koordinasi penanganan potensi kejadian kedaruratan selama periode angkutan Lebaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM Perkuat Regulasi Produk Terapi Advanced, Jamin Keamanan dan Mutu Terapi Regeneratif

Penulis
Syifa
-

BPOM terus memperkuat kerangka regulasi untuk mengawal perkembangan produk terapi berbasis biologi, termasuk advanced therapeutic medicinal product (ATMP), seperti terapi sel punca (stem cell), terapi gen, dan terapi regeneratif. Penguatan regulasi ini dilakukan untuk memastikan setiap produk yang digunakan pada pasien memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam paparannya pada Pelatihan Diploma of the American Board of Regenerative Medicine (DABRM) untuk Dokter Angkatan III Tahun Ajaran 2026, yang diselenggarakan secara daring pada Sabtu (14/3/2026). Kegiatan ini membahas penguatan ketahanan kesehatan nasional melalui dukungan regulasi terhadap produk inovatif.

Dalam paparannya, Taruna Ikrar menegaskan bahwa peran regulator sangat penting untuk memastikan keamanan terapi yang berkembang pesat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. “Tentu kita ingin memastikan bahwa hampir apapun [semua] yang sampai ke tubuh manusia, yang sampai ke tubuh pasien-pasien kita, harus dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan tentu dalam konteks tertentu harus dipastikan efikasinya atau hasilnya,” ungkap Taruna Ikrar.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi medis, khususnya terapi berbasis sel dan gen, berkembang sangat cepat secara global. Oleh karena itu, regulator perlu menyesuaikan kerangka pengawasan agar inovasi kesehatan tetap dapat berkembang tanpa mengabaikan aspek perlindungan masyarakat.

“Kita melihat ilmu, kemudian teknologi berkembang mendahului aturan-aturan yang ada,” ujarnya.

Perkembangan ATMP secara global menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Nilai pasar ATMP diproyeksikan mencapai sekitar USD41,46 miliar pada 2026 dan diperkirakan meningkat hingga USD86,76 miliar dalam beberapa tahun ke depan dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 15,91%.

Di Indonesia, pengembangan terapi berbasis sel juga terus berkembang. Saat ini, terdapat 5 fasilitas sel punca yang telah memperoleh sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Selain itu, 34 fasilitas lainnya tengah mendapatkan asistensi regulatori dari BPOM dalam rangka persiapan sertifikasi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BPOM telah menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Produk Terapi Advanced. Regulasi ini mengatur berbagai aspek penting dalam pengembangan dan evaluasi produk terapi advanced, mulai dari proses pembuatan, pengujian mutu, hingga evaluasi klinik dan manajemen risiko.

Regulasi ini juga mempertegas pembagian kewenangan antara BPOM dan Kementerian Kesehatan. BPOM bertanggung jawab terhadap pengawasan produk dan fasilitas pembuatannya, sedangkan aspek pelayanan kesehatan berada pada kewenangan Kementerian Kesehatan.

“Yang berhubungan dengan rumah sakitnya, kliniknya, tentu itu domainnya Kementerian Kesehatan. Tapi kami bertanggung jawab terhadap produk dan fasilitas pembuatannya atau CPOB-nya,” jelasnya.

Kepala BPOM juga menekankan bahwa regulasi tidak hanya bertujuan melindungi pasien, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan pelaku usaha yang mengembangkan terapi inovatif. “Tujuannya adalah untuk melindungi semuanya. Melindungi dokternya, melindungi pasiennya, dan melindungi masyarakat luas,” tegas Taruna Ikrar.

Saat ini, BPOM juga terus mendorong kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah dalam pengembangan produk terapi advanced melalui konsep academia-business-government (ABG). Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat hilirisasi hasil riset menjadi produk kesehatan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat.

“My duty at BPOM is clear: every permit I approve, every issue I resolve, and every document I sign is more than a procedure—it is a step toward protecting human life,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamensos Serahkan Santunan untuk Ahli Waris dan Korban Luka Akibat Longsor di Banjarnegara

Penulis
Syifa
-

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyerahkan langsung santunan bagi ahli waris korban meninggal dan luka berat akibat longsor yang terjadi di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada pertengahan November 2025 lalu. Dia pun turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

“Kami atas nama Kemensos, atas nama pemerintah pusat, ingin mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada bapak ibu ahli waris. Mudah-mudahan almarhum, almarhumah yang kemarin terkena bencana mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah SWT,” kata Agus Jabo saat penyerahan santunan di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (15/3).

Santunan diberikan kepada ahli waris 28 korban jiwa dan 4 korban luka berat dengan total senilai Rp440 juta. Masing-masing ahli waris korban jiwa menerima santunan sebesar Rp15 juta, sedangni bagi korban luka berat menerima santunan sebesar Rp5 juta

Kemudian, Agus Jabo juga menyerahkan bantuan berupa bufferstock logistik dengan total senilai Rp171.784.648 serta bantuan 20 paket sembako.

Agus Jabo menegaskan, santunan dan bantuan yang diberikan merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap warga yang terkena bencana.

“Jadi sekali lagi mohon maaf bapak-ibu, jangan dilihat nilainya, tapi itu sebagai salah satu bentuk nyata bahwa negara hadir di tengah-tengah kesedihan rakyatnya, pemerintah hadir di tengah-tengah cobaan yang diderita oleh masyarakatnya,” jelas Agus Jabo.

Agus Jabo mengungkapkan, saat ini penanganan bencana alam longsor di Banjarnegara telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi berupa pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat yang terdampak.

Dia mengatakan, Kemensos juga akan memberikan bantuan isi rumah senilai Rp3 juta kepada masing-masing keluarga yang terdampak longsor. Diantaranya, seperti kasur, lemari dan beberapa perlengkapan rumah lainnya.

“Nilainya itu Rp3 juta, ya juga sebagai salah satu bentuk atensi kita kepada panjenengan sedaya (bapak ibu sekalian) yang sekarang ini tinggal di huntara, ya. Nanti Pak Wakil (Wakil Bupati Banjarnegara Wakhid Jumali) akan berkomunikasi dengan Kemensos supaya mengajukan usulan, terus meminta supaya ada dukungan untuk isi hunian rumah,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali menyampaikan terima kasih atas santunan dan bantuan yang diberikan oleh Kemensos. Ia juga menyampaikan bahwa hingga kini sebanyak 100 huntara telah dibangun.

“Kita masih ada 92 huntara yang insyaAllah dalam waktu segera, nanti mungkin BNPB juga hari ini akan hadir tentunya, sehingga support dari pemerintah pusat, dari Kementerian Sosial ini tentu sangat berarti,” kata Wakhid.

“Kehadiran Pak Wamen, segala apa kebijakan dari pemerintahan pusat ini tentu sangat berarti, sangat membantu sekali untuk kemudian recovery, sehingga para korban terdampak ini bisa kemudian segera pulih kembali tentunya dari segala aspeknya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya,” sambungnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendiktisaintek Dukung Kampus Inovatif untuk Daur Ulang Sampah

Penulis
Lucky PR
-

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto tinjau fasilitas pengolahan sampah di Universitas Islam Bandung (Unisba), untuk melihat langsung pengembangan teknologi pengolahan sampah berbasis riset. Kunjungan ini juga menjadi ajang diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, untuk membahas penguatan inovasi pengelolaan sampah, Minggu (15/3).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Brian meninjau proses uji coba teknologi pengolahan sampah yang memanfaatkan pendekatan plasma-assisted untuk membantu memecah senyawa berbahaya dalam proses pembakaran residu. Tim pengembang inovasi pun menyampaikan paparan kepada Mendiktisaintek mengenai desain sistem, efisiensi proses pembakaran, serta potensi pengembangan teknologi tersebut agar dapat diimplementasikan dalam skala yang lebih luas.

Menteri Brian menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang dilakukan secara terdesentralisasi dan terintegrasi dari hulu hingga hilir, dimulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga hingga pengolahan residu pada fasilitas pengolahan terpadu. “Satu kecamatan ada sekitar 100 ton sampah per hari. Kalau bagus pemisahannya, biologi, food waste, yang dibakar itu tinggal 10–20 ton per hari,” ujar Menteri Brian.

Pendekatan tersebut dinilai Menteri Brian dapat membantu mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir sekaligus membuka peluang ekonomi dari pemanfaatan kembali material yang masih bernilai.

Saat diskusi bersama sejumlah pihak, di antaranya perwakilan industri, pemerintah daerah, serta pimpinan universitas, Mendiktisaintek lalu membahas berbagai pendekatan pengelolaan sampah berbasis teknologi dan model bisnis yang memungkinkan sistem pengelolaan berjalan secara berkelanjutan.

Dalam diskusi tersebut, Menteri Brian menjelaskan bahwa pengolahan sampah dapat dilakukan melalui pendekatan bertingkat, dengan pemilahan di tingkat kelurahan, pengolahan skala menengah di tingkat kecamatan, serta pemanfaatan teknologi untuk mengolah residu yang tidak dapat didaur ulang. Pendekatan ini dinilai lebih efisien dari sisi logistik dan biaya dibandingkan sistem yang terlalu terpusat.

“Bagusnya, yang optimal itu dibangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) per 100 ton per hari. Jadi di tingkat kelurahan hanya memisahkan, kemudian dari kelurahan dibawa ke kecamatan untuk diproses,” jelas Menteri Brian.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut pemerintah dari Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Sampah Nasional yang digelar di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan. Dalam kesempatan ini, Mendiktisaintek menyoroti bahwa gerakan Pengelolaan Sampah di Kampus sudah dimulai sejak tahun sebelumnya. Kampus dinilai memiliki peran lebih dari sekadar pusat riset, melainkan juga sebagai laboratorium nyata untuk menguji, menyempurnakan, dan mereplikasi solusi teknologi pengelolaan sampah.

Melalui kunjungan ini, Kemdiktisaintek menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan industri dalam mengembangkan solusi inovatif terhadap tantangan pengelolaan sampah nasional. Inovasi berbasis riset yang dikembangkan di perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi nyata dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jelang Arus Mudik Lebaran, Gubernur Al Haris Tekankan Kesiapan Infrastruktur dan Keamanan di Provinsi Jambi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Jambi, Al Haris secara resmi membuka rapat koordinasi persiapan pengamanan Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi yang digelar di Swiss-Belhotel Jambi, Senin (16/3/2026) pagi.

Rapat tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah, Kapolda Jambi, Kajati Jambi, Sekda Provinsi Jambi, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, Ketua DPRD kabupaten/kota, serta kepala OPD di lingkungan Pemprov Jambi.

Dalam arahannya, Al Haris menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Provinsi Jambi saat ini masih cukup stabil menjelang perayaan Idul Fitri. Meski inflasi mengalami kenaikan, menurutnya kondisi tersebut juga terjadi secara nasional dan daya beli masyarakat Jambi dinilai masih cukup baik.

Selain itu, Al Haris juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2025 tercatat berada di angka 4,93 persen, yang dinilai masih menunjukkan tren positif bagi daerah.

“Kita sampaikan bahwa ekonomi Jambi tahun 2025 berada di angka 4,93 persen,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Al Haris menekankan setidaknya ada 12 poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh pihak dalam menghadapi arus mudik dan perayaan Idul Fitri tahun ini.

Beberapa di antaranya yakni pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok, distribusi gas elpiji dan BBM, ketersediaan air bersih serta listrik, hingga kelancaran transportasi bagi pemudik.

Selain itu, pemerintah juga diminta memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat, kesiapan pos kesehatan, pencegahan kebakaran rumah dan permukiman, informasi terkait cuaca, pelayanan di destinasi wisata selama libur Lebaran, optimalisasi petugas di lapangan, pengangkutan sampah sebelum dan sesudah Idul Fitri, serta mitigasi potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor.

“Mudah-mudahan tahun ini Jambi tetap aman seperti tahun lalu,” kata Al Haris.

Untuk mengantisipasi potensi bencana selama libur panjang, Al Haris meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menyiagakan alat berat di sejumlah titik yang dinilai rawan bencana.

“Saya minta Dinas PU menempatkan alat berat di titik-titik rawan bencana agar jika terjadi longsor,” tegasnya.

Kemendikdasmen Berikan Relaksasi Penggunaan Dana BOSP untuk Menjamin Layanan Pendidikan 2026

Penulis
Lucky PR
-

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Relaksasi Pembiayaan Komponen Honor Guru dan Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara pada Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2026.

Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan layanan pendidikan di satuan pendidikan, khususnya di tengah kondisi fiskal sebagian pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mampu mengalokasikan pembiayaan honor bagi guru dan tenaga kependidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara optimal.

Melalui kebijakan ini, satuan pendidikan diberikan relaksasi secara terbatas untuk menggunakan Dana BOSP dalam membiayai honor guru dan tenaga kependidikan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Relaksasi ini bersifat sementara dan hanya berlaku pada Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah transisi guna memastikan kegiatan pembelajaran tetap berjalan tanpa gangguan. Pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban utama untuk mengalokasikan anggaran bagi pendidik dan tenaga kependidikan melalui APBD sesuai dengan kewenangannya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah yang membutuhkan relaksasi diwajibkan mengajukan permohonan resmi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan pernyataan kondisi fiskal daerah, analisis kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang telah diverifikasi, serta komitmen penguatan penganggaran pendidikan melalui APBD pada tahun berikutnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memfasilitasi penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan serta memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan ini tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik.

Kemendikdasmen akan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas kebijakan, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta tercapainya tujuan utama, yaitu menjaga keberlangsungan layanan pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kebijakan relaksasi ini merupakan langkah pemerintah untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik di seluruh satuan pendidikan.

“Yang paling utama bagi kami adalah memastikan bahwa layanan pembelajaran bagi peserta didik tidak terganggu. Sekolah harus tetap dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar secara optimal. Oleh karena itu, relaksasi penggunaan Dana BOSP ini diberikan sebagai langkah transisi agar sekolah tetap memiliki dukungan yang memadai bagi guru dan tenaga kependidikan yang berperan langsung dalam proses pendidikan,” ujar Menteri Mu’ti.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh peserta didik di Indonesia, sekaligus mendorong penguatan peran pemerintah daerah dalam penganggaran pendidikan secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU Siapkan Jalur Mudik Lampung Sebagai Gerbang Utama Sumatera

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan jalan nasional serta meningkatkan kesiapsiagaan infrastruktur guna memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026 di Provinsi Lampung yang menjadi gerbang utama mobilitas masyarakat menuju Pulau Sumatera.

Lampung memiliki peran strategis dalam sistem konektivitas nasional karena menjadi pintu masuk utama dari Pulau Jawa ke Sumatera maupun sebaliknya melalui Pelabuhan Bakauheni.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan jaringan jalan nasional dalam kondisi mantap agar perjalanan mudik masyarakat berlangsung aman dan nyaman.

“Dengan dukungan jalan nasional yang mantap serta koordinasi lintas sektor, kami berharap mobilitas masyarakat selama mudik Lebaran dapat berlangsung lancar,” kata Menteri Dody.

Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Lampung menargetkan kondisi zero pothole atau bebas lubang pada jalur mudik utama di Provinsi tersebut. Hingga saat ini penanganan lubang jalan pada koridor jalur mudik utama di Lampung telah dilakukan pada lebih dari 6.800, sehingga kondisi jalan diupayakan mencapai zero pothole.

Sejumlah koridor utama yang dapat digunakan pemudik menuju Sumatera Selatan dan wilayah lainnya Jalan antara lain Jalan Tol Bakauheni–Pematang Panggang sepanjang 253 km, Jalan Lintas Timur Sumatera sepanjang 285,18 km melalui Lampung Timur hingga Pematang Panggang, serta Jalan Lintas Tengah Sumatera sepanjang 318,47 km yang melintasi Kota Bandar Lampung hingga Way Kanan.

Bagi pemudik yang menuju Kota Bandar Lampung tersedia dua alternatif perjalanan, yakni melalui Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan pintu keluar Tol Itera KM 78 atau melalui Jalur Lintas Tengah Sumatera melalui Kalianda dengan jarak tempuh sekitar 87 km.

Selain perbaikan kondisi jalan, BPJN Lampung juga menyiapkan tim siaga dan peralatan berat di sejumlah titik strategis untuk memastikan setiap gangguan lalu lintas yang bersifat mendesak dapat segera ditangani sehingga arus kendaraan menuju pelabuhan maupun ke wilayah Sumatera lainnya tetap terjaga.

Sejumlah lokasi rawan longsor, banjir, kemacetan, dan kecelakaan juga telah diidentifikasi di sepanjang jaringan jalan nasional di Lampung. Sebagai langkah mitigasi, Kementerian PU menyiapkan Disaster Relief Unit (DRU) di titik-titik rawan bencana, memasang rambu peringatan keselamatan, serta meningkatkan kegiatan pemeliharaan rutin seperti pembersihan drainase dan pengendalian vegetasi di ruang milik jalan.

Untuk mendukung kelancaran arus menuju Pelabuhan Bakauheni, pengelola Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar juga menyiapkan skema pengaturan lalu lintas berupa delay system di beberapa rest area, antara lain KM 87B, KM 49B, KM 33B, dan KM 20B. Sistem ini bertujuan mengatur arus kendaraan agar tidak terjadi penumpukan di kawasan pelabuhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Siapkan Informasi Cuaca untuk Dukung Arus Mudik Lebaran 2026

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendukung kelancaran penyelenggaraan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 H melalui penguatan layanan informasi cuaca bagi sektor transportasi. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan pembukaan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2026 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (13/3), yang secara resmi dibuka oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Pembukaan posko ini dihadiri berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk BNPB, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta para operator transportasi nasional. Dari BMKG, kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani yang didampingi oleh Plt. Deputi Bidang Meteorologi Andri Ramdhani.

Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 dijadwalkan beroperasi mulai 13 Maret hingga 30 Maret 2026 dan berfungsi sebagai pusat koordinasi nasional untuk memantau kondisi operasional transportasi selama masa mudik dan arus balik Lebaran. Posko ini juga menjadi sarana untuk mempercepat koordinasi antarinstansi serta memastikan setiap dinamika di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tingginya mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran.

“Posko ini menjadi pusat koordinasi nasional untuk memantau kondisi operasional transportasi selama masa Lebaran, mempercepat koordinasi antarinstansi, serta memastikan setiap dinamika di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat,” ujar Dudy Purwagandhi.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani juga berkesempatan menyapa petugas yang bersiaga di Posko Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV I Gusti Ngurah Rai – Denpasar. Ia menyampaikan bahwa BMKG siap mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran melalui penyediaan informasi cuaca yang akurat dan tepat waktu bagi seluruh sektor transportasi.

“Pada minggu ketiga dan keempat Maret, secara umum kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia relatif kondusif. Namun terdapat beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan yang masih berpotensi mengalami curah hujan tinggi sehingga perlu menjadi perhatian dalam operasional transportasi,” ujar Teuku Faisal Fathani.

Ia menambahkan bahwa BMKG terus memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan sektor transportasi, khususnya di bidang penerbangan, guna memastikan layanan meteorologi dapat mendukung keselamatan operasional selama periode Lebaran.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 H telah disiapkan. Di sektor penerbangan, layanan terintegrasi tersedia melalui System of Interactive Aviation Meteorology (Ina-SIAM). Untuk jalur darat, tersedia Digital Weather for Traffic (DWT), sementara sektor pelayaran didukung melalui Indonesia Weather Information for Shipping (InaWIS).

Informasi cuaca juga disebarluaskan melalui situs resmi BMKG, aplikasi InfoBMKG, media sosial, hingga display cuaca di sejumlah ruas tol.

Dengan dukungan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang andal serta koordinasi lintas sektor melalui Posko Angkutan Lebaran Terpadu, BMKG berharap penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 dapat berjalan aman, lancar, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Gelar Mudik Bersama 2026, Fasilitasi 161 Pegawai dan Keluarga Pulang Kampung

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menggelar program Mudik Bersama BMKG Tahun 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan pegawai sekaligus mempererat kebersamaan menjelang Hari Raya Idulfitri. Pelepasan mudik dilaksanakan di Kantor Pusat BMKG, Jakarta, Jumat, (13/3).

Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar seluruh peserta mudik dapat tiba di kampung halaman dengan selamat dan memanfaatkan momentum Lebaran untuk beribadah serta mempererat silaturahmi bersama keluarga.

“Kami semua para pimpinan di sini menginginkan agar Bapak/Ibu sekalian bisa mempersiapkan dan merayakan Lebaran di kampung halaman secara khidmat,” ujarnya saat pelepasan peserta mudik.

Ia menuturkan bahwa mudik tidak sekadar perjalanan pulang, tetapi juga memiliki makna penting sebagai kesempatan menjalankan ibadah Hari Raya Idulfitri, mulai dari Salat Id hingga bersilaturahmi dengan keluarga besar.

“Selama mudik tentu ada dua tujuan. Pertama, menjalankan ibadah Hari Raya Idulfitri, baik salat ied maupun bersilaturahmi. Kedua, menikmati waktu bersama keluarga dan beristirahat sejenak,” katanya.

Dalam arahannya, Guswanto juga mengingatkan seluruh peserta agar menjaga ketertiban selama perjalanan, disiplin saat bus berhenti untuk beristirahat, menjaga komunikasi dengan kru kendaraan, serta memastikan barang bawaan tetap aman agar perjalanan berlangsung nyaman dan selamat.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI BMKG, Edison Kurniawan, selaku panitia kegiatan menjelaskan bahwa program mudik bersama tahun ini diikuti oleh 161 pegawai BMKG beserta keluarga.

Untuk mendukung pelaksanaan mudik, BRI menyediakan empat armada bus yang melayani beberapa kota tujuan, yakni Solo, Yogyakarta, dan Surabaya. Dua bus dialokasikan menuju Solo, satu bus ke Yogyakarta, dan satu bus ke Surabaya.

Menurut Edison, program ini terlaksana berkat dukungan BRI sebagai stakeholder strategis BMKG setelah adanya aspirasi dari pegawai BMKG pusat agar tersedia fasilitas mudik bersama menjelang Lebaran.

“Alhamdulillah, berkat dukungan dari pihak Bank Rakyat Indonesia selaku stakeholder strategis BMKG, kegiatan ini dapat terlaksana untuk memfasilitasi kebutuhan mudik pegawai,” ujar Edison.

Turut hadir mewakili BRI, Regional Consumer Banking Head BRI Region 6, Hamid Rusdianto, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sekaligus penguatan kolaborasi antara BRI dan BMKG.

“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian BRI kepada BMKG sekaligus bentuk kolaborasi yang baik. Kami berharap perjalanan berjalan lancar dan seluruh peserta selamat sampai tujuan,” ujar Hamid.

Acara pelepasan turut dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan BMKG serta jajaran BRI. Sebelum keberangkatan, dilakukan pengecekan armada bus secara menyeluruh untuk memastikan kesiapan kendaraan dan kenyamanan peserta. Doa bersama juga dipanjatkan agar seluruh peserta mudik mendapat keselamatan selama perjalanan.

Antusiasme peserta terlihat tinggi dalam program ini. Sejumlah pegawai menyampaikan apresiasi atas fasilitas transportasi yang dinilai membantu perjalanan mudik menjadi lebih nyaman, aman, dan terkoordinasi.

Melalui program Mudik Bersama 2026, BMKG berharap dapat terus menghadirkan dukungan nyata bagi pegawai dalam menyambut tradisi tahunan mudik sekaligus memperkuat kebersamaan menjelang Idulfitri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendagri Tito Minta Pemda Prioritaskan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja dalam APBD

Penulis
Syifa
-

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya menjadikan isu kesehatan jiwa anak dan remaja sebagai salah satu perhatian utama pemerintah daerah (Pemda). Ia menekankan kepala daerah perlu memberikan dukungan terhadap isu tersebut, termasuk menyediakan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri Sinkronisasi Koordinasi dan Pengendalian (SKP) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesehatan Jiwa pada Anak dan Remaja. Forum tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (5/3).

“Jadi, kalau ingin kita membuat itu diprogramkan, maka harus dialokasikan uangnya pada saat perencanaan APBD,” ujar Mendagri.

Ia menyadari bahwa kemampuan fiskal masing-masing daerah sangat beragam. Menurutnya, bagi daerah yang memiliki keterbatasan fiskal, diperlukan intervensi dari pemerintah pusat agar program tersebut tetap dapat berjalan.

Selain itu, Mendagri menekankan perlunya memberikan pemahaman kepada para kepala daerah terkait pentingnya isu tersebut sehingga dukungan yang diberikan dapat optimal. Karena itu, ia mengusulkan perlunya pertemuan khusus secara virtual dengan kepala daerah untuk membahas isu tersebut. “Nanti kita akan mengundang, supaya mereka (kepala daerah) wajib hadir,” jelasnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengawal agar isu tersebut masuk ke dalam APBD. Pihaknya juga bakal menerbitkan surat edaran terkait peran Pemda dalam merespons isu kesehatan jiwa anak dan remaja. Penjelasan mengenai peran tersebut akan melibatkan kementerian maupun lembaga terkait.

“Katakanlah Kementerian PPPA mungkin, atau Kementerian Kesehatan, atau Menko, Menko PMK. Apa yang harus mereka lakukan? Karena semua harus rigid programnya apa yang harus mereka lakukan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengusulkan penerapan mekanisme penghargaan dan insentif bagi daerah yang berhasil menjalankan program kesehatan jiwa anak dan remaja secara optimal. Menurutnya, langkah tersebut dapat memotivasi Pemda untuk lebih serius menangani isu tersebut.

Turut hadir dalam forum tersebut Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Irwasum Polri Komjen Pol. Wahyu Widada.

Di akhir pertemuan tersebut, sembilan menteri yang hadir menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...399400401...4,876Halaman 400 dari 4,876