Beranda blog Halaman 401

Kemnaker Lepas Mudik Bersama PT Kayaba Indonesia, 236 Pekerja Pulang Kampung

Penulis
Syifa
-

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menilai tradisi mudik bersama yang difasilitasi perusahaan bukan sekadar kegiatan rutin jelang Idulfitri. Bagi Kemnaker, langkah itu menjadi cara nyata menjaga semangat kerja pekerja sekaligus menopang produktivitas perusahaan setelah libur usai.

“Kami mengapresiasi perusahaan seperti PT Kayaba Indonesia yang selalu konsisten memfasilitasi mudik pekerja dan keluarganya. Ini adalah praktik baik hubungan industrial yang harmonis dan patut dicontoh oleh perusahaan lainnya,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, saat melepas peserta Mudik Bersama PT Kayaba Indonesia (KYBI) di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (13/3).

Menurut Putri, pekerja merupakan unsur utama dalam keberlangsungan usaha. Karena itu, saat perusahaan memberi dukungan agar pekerja bisa mudik dengan aman dan tenang, manfaatnya tidak hanya dirasakan pekerja dan keluarganya, tetapi juga perusahaan karena para pekerja dapat kembali dengan semangat baru.

Ia menegaskan, mudik bersama tak seharusnya dipandang sebagai beban. Sebaliknya, program seperti ini bisa dilihat sebagai bentuk investasi pada pekerja.

“Kami memang tidak membantu dalam bentuk anggaran, tetapi kami mendorong agar perusahaan mampu memfasilitasi kesejahteraan pekerja melalui cara-cara kreatif seperti gotong royong ini. Dengan melibatkan koperasi dan mitra perbankan, beban finansial terkait mudik ini terdistribusi secara adil sehingga tidak ada pihak yang terbebani,” ujarnya.

Putri juga menyoroti pola kolaborasi dalam program mudik bersama PT Kayaba Indonesia tahun ini. Program tersebut terlaksana lewat sinergi manajemen perusahaan, Koperasi K5 sebagai koperasi pekerja PT Kayaba Indonesia, serta dukungan pihak ketiga, yakni Bank Danamon.

Selain soal kesejahteraan, Kemnaker juga memberi perhatian pada aspek keselamatan perjalanan. Melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3), dilakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi utama, pengemudi cadangan, dan kondektur, serta uji petik kelaikan armada bus yang digunakan.

“Kami juga mengecek kesehatan sopir utama maupun cadangan, termasuk kondekturnya. Kualitas bus juga dipastikan laik jalan demi menjamin perjalanan Bapak dan Ibu semua aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan agar nantinya bisa kembali bekerja dengan semangat baru,” jelasnya.

Tahun ini, PT Kayaba Indonesia memfasilitasi 236 pemudik menggunakan 4 armada bus dengan tujuan sejumlah kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Direktur PT Kayaba Indonesia, Baron Tanaka, menyambut baik dukungan Kemnaker dalam memastikan standar keselamatan perjalanan para karyawannya. Ia menyebut kolaborasi dengan koperasi pekerja menjadi salah satu kunci keberhasilan program mudik bersama tahun ini.

“Kami berpesan kepada peserta mudik untuk saling menjaga kesehatan dan tidak ragu mengingatkan pengemudi agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas. Semoga perjalanan ini lancar dan aman hingga sampai di kampung halaman masing-masing,” pungkas Baron.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemulihan Pascabencana Sumatera, 97% SPBU dan 100% SPBE Sudah Kembali Beroperasi

Penulis
Syifa
-

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, melaporkan perkembangan terkini operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

Berdasarkan data Satgas PRR per 4 Maret, mencatat hampir seluruh SPBU dan SPBE di daerah bencana sudah hampir seluruhnya beroperasi untuk menopang kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji bagi penyintas bencana Sumatera. Adapun rinciannya, dari 156 SPBU terdampak, sebanyak 151 di antaranya telah beroperasi atau 97 persen. Sementara terdapat 5 SPBU yang belum beroperasi karena terkendala akses jalan.

Kemudian untuk menambah pasokan BBM, terdapat 8 SPBU alternatif yang mayoritas tersebar di Aceh Tengah. Selain itu, dari 11 SPBE yang terdampak telah beroperasi kembali atau sudah 100 persen seluruhnya beroperasi. Sementara 131 agen Liquefied Petroleum Gas (LPG) telah beroperasi.

Namun, Satgas PRR, masih menghadapi tantangan pasokan BBM karena akses Lhokseumawe ke Aceh Utara, Bireun, Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Kuta Belang, Meureudu belum sepenuhnya normal, karena sebagian jalur masih perbaikan.

Sementara itu, di Sumut dari 406 SPBU terdampak seluruhnya sudah berfungsi atau 100 persen beroperasi. Selain itu, dari 46 SPBE yang terdampak telah 100 persen beroperasi, dan 383 agen LPG terdampak juga telah 100 persen beroperasi. Namun, kendalanya belum sepenuhnya pasokan stabil karena masih ada beberapa akses jalan terputus seperti di Humbang Hasandutan.

Kemudian di Sumbar, dari 147 SPBU terdampak telah seluruhnya beroperasi atau 100 persen beroperasi. Sementara, dari 14 SPBE terdampak seluruhnya sudah berfungsi atau 100 beroperasi, dan 172 agen LPG juga telah 100 persen beroperasi. Akan tetapi, pasokan BBM dan LPG yang melalui Lembah Anai dan Malalak belum bisa dilakukan, karena akses yang belum bisa dilalui. Sehingga, dilakukan pengalihan rute melalui rute alternatif Sitinjau Lauik.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan jika pasokan BBM dan LPG serta listrik adalah kebutuhan mendasar yang harus masuk dalam prioritas indikator pemulihan kehidupan penyintas bencana Sumatera.

“Untuk indikator pemulihan di antaranya adalah hal-hal yang sangat mendasar diperlukan, seperti listrik, kemudian bahan bakar, baik bahan bakar minyak (BBM) maupun liquefied petroleum gas (LPG), serta sarana komunikasi dan internet,” kata Tito dalam rilis pers Rabu (11/2/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy Pantau Langsung Pelabuhan di Banten, Pastikan Mudik Lebaran 2026 Aman

Penulis
Syifa
-

Jelang puncak arus mudik Lebaran 2026 yang diprediksi jatuh pada tanggal 16 dan 18 Maret 2026, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau tiga pelabuhan di wilayah Banten, yakni Pelabuhan PT Bandar Bakau Jaya (BBJ) Bojonegara, Pelabuhan Ciwandan, dan Pelabuhan Merak, Minggu (15/3) malam, hingga Senin (16/3) dini hari. Menhub ingin memastikan kelancaraan pengelolaan arus penyeberangan Jawa-Sumatra, baik kendaraan angkutan barang maupun penumpang di tiga pelabuhan tersebut.

“Kondisi Pelabuhan BBJ Bojonegara pada Minggu (15/3) malam terpantau ramai-lancar, situasi di pelabuhan secara keseluruhan pun tampak aman dan terkendali. Seluruh truk telah masuk ke area pelabuhan dan menunggu giliran untuk naik ke atas kapal. Intinya, tidak terjadi penumpukan kendaraan di luar pelabuhan,” ujar Menhub Dudy.

Menhub Dudy menyebutkan, terdapat 12 kapal yang beroperasi di Pelabuhan BBJ Bojonegara. Menurutnya, jumlah tersebut hingga saat ini masih cukup untuk mengangkut kendaraan logistik yang akan menuju Pulau Sumatra.

Menhub menjelaskan Kemenhub bersama stakeholder terkait telah menyiapkan mitigasi apabila terjadi peningkatan jumlah kendaraan angkutan barang yang signifikan di Pelabuhan BBJ Bojonegara. Diungkapkannya, kendaraan akan diarahkan menuju buffer zone KM 43 dan KM 68 hingga kondisi pelabuhan kembali normal. Mitigasi lainnya, telah disiapkan kantong parkir di kawasan PT BAM yang mampu menampung kendaraan hingga 4.000 unit.

Menhub Dudy menyatakan, pihaknya akan konsisten menerapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah disepakati dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kepolisian RI, dalam hal ini terkait pembagian pelabuhan berdasarkan sumbu dan golongan kendaraan.

“Meskipun kondisi di Pelabuhan Merak terbilang lengang, kendaraan logistik golongan 7, 8, dan 9 yang menuju Sumatra tetap akan melalui Pelabuhan BBJ Bojonegara. Kita harus konsisten dengan kesepakatan yang telah dibuat,” ungkap Menhub.

Kemudian di Pelabuhan Ciwandan dan Merak, kondisi ramai-lancar disaksikan oleh Menhub Dudy saat melakukan peninjauan. Di dua pelabuhan ini, para pemudik yang menggunakan sepeda motor dan mobil hanya mengantre untuk masuk ke dalam kapal dan tidak terjadi penumpukan di luar area pelabuhan.

Berdasarkan data yang dihimpun PT ASDP, realisasi jumlah penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatra pada H-6 Lebaran mencapai angka 48.286 orang, sedangkan kendaraan roda dua yang telah menyeberang pada periode yang sama mencapai 4.446 unit.

Selanjutnya, jumlah kendaraan roda empat yang menyeberang dari Jawa ke Sumatra pada H-6 Lebaran mencapai angka 6.544 unit, sedangkan jumlah truk yang menyeberang pada periode yang sama mencapai 1.290 unit. Adapun jumlah bus yang menyeberang mencapai 296 unit.

Menhub Dudy mengungkapkan sejauh ini pelayanan yang diberikan oleh operator dan para petugas di lapangan kepada pemudik sudah baik dan terukur. Meski begitu, ia tetap berjanji akan melakukan evaluasi secara menyeluruh apabila terdapat pelayanan yang kurang maksimal kepada masyarakat.

Menhub menambahkan, fasilitas di Pelabuhan Ciwandan dan Merak sejatinya sudah cukup memadai untuk melayani para pemudik. Sejumlah fasilitas telah disediakan, mulai dari tempat istirahat, ruang bermain anak, pos kesehatan, bengkel, hingga warung UMKM yang bisa dimanfaatkan setiap waktu.

Pada kesempatan ini, Menhub turut menyapa para pemudik yang sedang antre masuk ke kapal hingga yang berada di ruang tunggu pelabuhan. Ia turut membagi-bagikan bingkisan kepada mereka sembari berbincang.

Menhub mengimbau seluruh stakeholder agar terus bersinergi untuk memastikan pengelolaan arus mudik dan balik Lebaran di Pelabuhan BBJ Bojonegara, Ciwandan, dan Merak, dapat berlangsung lancar sesuai rencana operasi. Ia pun berharap para pemudik dapat menikmati perjalanan dengan nyaman dan bisa tiba di kampung halaman dengan selamat.

“Yang tak kalah penting, saya meminta masyarakat dan seluruh stakeholder untuk mewaspadai cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi di Selat Sunda. Jika terjadi cuaca buruk seperti gelombang tinggi, pihak KSOP harus segera menginformasikan hal tersebut kepada rekan-rekan di lapangan. Dengan begitu, para petugas bisa melakukan mitigasi untuk mencegah kepadatan kendaraan yang akan menuju ke pelabuhan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam peninjauan ini Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Plt Kepala KSOP Kelas I Banten Hermanta, Kapolda Banten Irjen Pol. Hengki, dan Dirut ASDP Heru Widodo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy Prihatin Pengusaha Logistik Langgar Pembatasan Truk Saat Mudik Lebaran 2026

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan keprihatinan atas masih ditemukannya ketidakpatuhan sebagian pengusaha logistik yang tetap mengoperasikan truk sumbu tiga atau lebih pada periode pembatasan operasional angkutan barang sejak 13 Maret 2026.

Menhub Dudy menilai pelanggaran terhadap kebijakan pembatasan tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya kepadatan dan antrean kendaraan di sejumlah simpul transportasi, termasuk di kawasan Pelabuhan Gilimanuk yang melayani penyeberangan menuju Pelabuhan Ketapang.

“Kementerian Perhubungan menyampaikan keprihatinan atas masih adanya pengusaha logistik yang tidak mematuhi kebijakan pembatasan operasional truk sumbu tiga ke atas yang telah diberlakukan sejak 13 Maret. Ketidakpatuhan ini berdampak pada meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah titik strategis termasuk di pelabuhan penyeberangan,” ujar Menhub Dudy.

Menhub menyatakan kebijakan pembatasan operasional angkutan barang telah ditetapkan pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Pengaturan Lalu Lintas dan Penyeberangan selama Angkutan Lebaran 2026 oleh Kementerian Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

SKB tersebut secara jelas mengatur pembatasan operasional kendaraan angkutan barang dengan tiga sumbu atau lebih pada periode 13-29 Maret 2026 untuk menjaga kelancaran arus mudik serta keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, pengoperasian truk besar di luar ketentuan tersebut merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan secara nasional.

Menhub mengatakan kebijakan pembatasan operasional angkutan barang tersebut telah ditetapkan pemerintah untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat menjelang Angkutan Lebaran serta memastikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Namun, masih adanya kendaraan logistik yang tetap beroperasi di luar ketentuan berpotensi memperparah kepadatan dan meningkatkan risiko keselamatan di jalan maupun di kawasan pelabuhan.

Menhub Dudy menegaskan pemerintah berkomitmen penuh memastikan pelayanan transportasi berjalan aman dan nyaman bagi masyarakat selama musim mudik Lebaran. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar seluruh kementerian dan lembaga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama periode mudik.

“Bapak Presiden mengingatkan agar seluruh jajaran pemerintah memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan lancar. Karena itu, seluruh pihak perlu bekerja sama dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan,” sebut Menhub.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bersama aparat terkait akan terus meningkatkan pengawasan serta melakukan penertiban terhadap kendaraan yang melanggar ketentuan pembatasan operasional angkutan barang.

Menhub meminta kepada seluruh pelaku usaha logistik untuk mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan demi kelancaran arus transportasi dan keselamatan bersama. Kepatuhan terhadap aturan ini sangat penting agar pengelolaan lalu lintas dan angkutan selama periode Angkutan Lebaran dapat berjalan dengan baik.

Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, serta operator transportasi untuk memastikan pengaturan operasional di lapangan berjalan optimal serta mengurangi kepadatan di titik-titik simpul transportasi.

Menhub kembali mengingatkan kepatuhan terhadap kebijakan pembatasan operasional angkutan barang merupakan bagian penting dari upaya bersama dalam menjaga keselamatan, kelancaran mobilitas masyarakat, dan kelancaran distribusi logistik selama periode Angkutan Lebaran 2026.

Terkait antre menuju Pelabuhan Ketapang, Menhub sudah memerintahkan KSOP dan ASDP untuk menambah operasi kapal, menerapkan tiba bongkar berangkat (TBB), hingga pengoperasian kapal besar.

Skema TBB sudah dilakukan sejak Sabtu untuk mengurai kepadatan. Kemenhub menugaskan kapal berkapasitas besar dari rute Padangbai-Lembar dialihkan ke Gilimanuk untuk mempercepat penyerapan.

“Waktu transisi di dermaga yang semula 45 menit diupayakan percepatan menjadi 30 menit. Sejumlah kapal juga disiapkan khusus untuk mengangkut kendaraan roda dua,” kata Menhub Dudy.

Kemenhub juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam melakukan rekayasa lalu lintas di wilayah Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk. Di lapangan juga dilakukan penghentian sementara perjalanan truk besar menuju Pelabuhan, khususnya truk sumbu tiga yang mengarah ke Pelabuhan Gilimanuk.

Truk besar dengan kondisi kosong diarahkan masuk ke kantong-kantong parkir yang telah disiapkan agar tidak menambah kepadatan. Buffer zone juga dioptimalisasi untuk kendaraan pribadi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mau Perpanjang SIM Tanpa Antre? Berikut Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka empat layanan SIM Keliling bagi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) di wilayah Jakarta pada Senin (16/3). Program ini menjadi bagian dari upaya mempermudah pengendara dalam memenuhi kelengkapan berkendara tanpa harus datang ke kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).

Melalui akun resmi TMCPoldaMetro, Ditlantas menginformasikan bahwa layanan SIM Keliling beroperasi mulai pukul 08.00–14.00 WIB. Warga dapat mengakses layanan ini di beberapa titik berikut:

  • Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: Lobby utama LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi

  • Jakarta Barat: Lobby selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

Adapun persyaratan perpanjangan SIM meliputi fotokopi KTP yang masih berlaku, SIM lama beserta fotokopinya, bukti tes kesehatan, dan bukti tes psikologi. Layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Sementara pemilik SIM yang sudah lewat masa berlaku diwajibkan mengajukan permohonan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot.

Saat ini, masa berlaku SIM dihitung selama lima tahun sejak tanggal penerbitan, tidak lagi mengikuti tanggal lahir pemilik. Ketentuan ini memastikan tanggal kedaluwarsa SIM sepenuhnya mengacu pada waktu penerbitan dokumen.

Biaya perpanjangan SIM mengikuti PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP Polri, yaitu Rp80.000 untuk SIM A dan Rp75.000 untuk SIM C. Selain itu, pemohon juga diwajibkan membayar biaya tambahan berupa tes psikologi sebesar Rp60.000 dan tes kesehatan sebesar Rp35.000.

Sebagai pengingat, pengendara yang tidak dapat menunjukkan SIM yang masih berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, berupa pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda hingga Rp250.000.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Daftar Lengkap Samsat Keliling Jadetabek Senin Ini: Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi

Penulis
Syifa
-

Subdit Registrasi dan Identifikasi (Regident) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali menyediakan 14 titik layanan Samsat Keliling di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Senin (16/3). Layanan ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pengesahan STNK tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta SWDKLLJ, tanpa harus datang ke kantor Samsat induk.

Samsat Keliling ditempatkan di lokasi-lokasi strategis agar mudah dijangkau warga. Informasi titik layanan tersebut dibagikan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya.

Berikut daftar lokasi layanan Samsat Keliling di Jadetabek:

Jakarta

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng (08.00–13.00 WIB)

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat dan Itali Mall Artha Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Barat: Area Mall Citraland (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) dan TMP Kalibata (09.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)

Tangerang Raya

  • Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere (09.00–14.00 WIB)

  • Serpong: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) dan ITC BSD (15.30–17.30 WIB)

  • Ciledug: Kantor Kecamatan Pinang dan Ruko Green Village (09.00–12.00 WIB)

  • Ciputat: Halaman parkir Samsat dan Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  • Kelapa Dua: Gtown House Square Gading Serpong (08.00–14.00 WIB)

Bekasi

  • Kota Bekasi: Mono Cafe Pekayon (16.00–18.00 WIB)

  • Kabupaten Bekasi: Pasar Bersih Cikarang (09.00–12.00 WIB)

Depok

  • Depok: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) dan Kantor Kecamatan Bojong Gede (09.00–12.00 WIB)

  • Cinere: Kantor Kelurahan Pondok Petir (08.00–12.00 WIB)

Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk membawa persyaratan saat melakukan pembayaran pajak, yakni KTP asli pemilik kendaraan, BPKB, dan STNK, masing-masing beserta fotokopinya. Pemilik kendaraan juga tidak memiliki tunggakan pajak lebih dari satu tahun.

Adapun layanan Samsat Keliling hanya melayani PKB tahunan. Untuk pembayaran pajak lima tahunan dan penggantian pelat nomor, pemohon tetap harus datang ke kantor Samsat terdekat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lia Istifhama Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan MPR RI di Surabaya

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Jawa Timur, Lia Istifhama, menggelar kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI kepada masyarakat di Gedung DPD RI Jawa Timur, Jalan Jemur Andayani 1, Surabaya, Minggu (15/3/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam suasana yang hangat dan interaktif, Ning Lia—sapaan akrabnya—tidak hanya menyampaikan materi kebangsaan, tetapi juga berbagi pengalaman hidup yang sarat pesan motivasi kepada para peserta.

Dalam kesempatan tersebut, Lia Istifhama menceritakan perjalanan hidupnya sebelum menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah melalui berbagai fase kehidupan yang tidak mudah, termasuk saat menerima honor mengisi materi kegiatan dengan nominal yang sangat terbatas.

Menurutnya, pada masa tersebut ia pernah menerima honor sekitar Rp500 ribu untuk satu kegiatan. Meski nilainya tidak besar, hal itu tetap dianggap sebagai bentuk kepercayaan yang harus dihargai.

“Ketika saya mengisi materi dalam sebuah kegiatan, terkadang honor yang diterima sekitar lima ratus ribu rupiah. Nilainya memang tidak besar, tetapi itu adalah bentuk kepercayaan. Dari situ juga bisa dibagikan kepada teman-teman yang turut membantu,” tuturnya.

Selain perjalanan karier, Lia juga membagikan kisah personal tentang kehidupan keluarganya yang pernah mengalami masa-masa sulit secara ekonomi.

Ia mengisahkan bahwa dalam satu periode kehidupannya, kondisi ekonomi keluarga sempat sangat terbatas. Bahkan, pernah ada situasi ketika tidak ada uang di rumah selain untuk membeli obat saat anaknya sakit.

Menurutnya, pengalaman tersebut justru menjadi pelajaran berharga bagi keluarga tentang arti kesabaran, keteguhan, dan ketahanan dalam menghadapi ujian kehidupan.

“Ketika orang tua berada dalam kondisi yang baik, anak-anak perlu belajar bersyukur. Namun saat keluarga menghadapi kesulitan, mereka juga harus belajar bersabar dan memahami proses kehidupan,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, Lia juga menekankan pentingnya membangun pola pikir yang cerdas dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam dunia politik.

Menurutnya, simpati dan kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun hanya dengan pendekatan materi. Kepercayaan publik justru lahir dari gagasan, integritas, serta kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pemimpin yang dipercaya masyarakat adalah mereka yang mampu menghadirkan solusi serta memiliki komitmen dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dengan pendekatan tersebut, hubungan antara pemimpin dan masyarakat tidak sekadar didasarkan pada kepentingan jangka pendek, tetapi pada komitmen bersama untuk membangun bangsa.

Melalui kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini, Lia Istifhama berharap masyarakat dapat semakin memahami sekaligus mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

“Kita harus memiliki prinsip untuk terus melangkah dan tidak mudah menyerah. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya jika kita tetap berusaha dan menjaga semangat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Safari Ramadan Pemprov Sumbar Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Kota Pariaman

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Tim Safari Ramadan (TSR) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mengunjungi Masjid Nurul Huda Kampuang Tarandam, Kelurahan Pondok II, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadan 1447 Hijriah, Minggu (15/3/2026).

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan didampingi Wali Kota Pariaman Yota Balad, Sekretaris Daerah Kota Pariaman Afrizal Azhar, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemko Pariaman. Kegiatan ini juga menghadirkan penceramah Ahmad Wira.

Rangkaian kunjungan TSR Pemprov Sumbar diawali dengan rapat koordinasi antara Gubernur Sumbar dan Pemerintah Kota Pariaman di Aula Balai Kota Pariaman. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan forum diskusi bersama Forkopimda Pemprov Sumbar serta acara berbuka puasa bersama di RM Sambalado Kuraitaji Pariaman.

Dalam sambutannya, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa Safari Ramadan merupakan momentum penting untuk memperkuat silaturahmi sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.

“Melalui Safari Ramadan ini kita ingin memperkuat silaturahmi serta membangun harmonisasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah, sehingga capaian pembangunan dapat diraih secara optimal,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa bulan Ramadan tidak hanya menjadi momentum meningkatkan ibadah, tetapi juga sarana memperkuat kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, TSR Pemprov Sumbar menyalurkan berbagai bantuan bagi masyarakat dan pengurus masjid.

Bantuan yang diberikan antara lain hibah untuk Masjid Nurul Huda sebesar Rp50 juta, bantuan CSR dari Bank Nagari sebesar Rp10 juta, serta 40 Al-Qur’an dari ASN Pemprov Sumbar.

Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat juga menyalurkan bantuan pendidikan sebesar Rp543 juta kepada 543 siswa serta bantuan kemanusiaan senilai Rp3 juta untuk dua orang petugas Masjid Nurul Huda Kampuang Tarandam.

Wali Kota Pariaman Yota Balad menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Pemprov Sumbar kepada masyarakat Kota Pariaman melalui kegiatan Safari Ramadan tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan masyarakat.

“Kunjungan Safari Ramadan ini merupakan bentuk jembatan hati antara Pemprov, Pemko dengan masyarakat Kota Pariaman. Semoga dengan kehadiran TSR Pemprov hari ini dapat memberikan sitawa sidingin bagi Pemko Pariaman dan masyarakat, karena masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dan harapannya langsung kepada Gubernur,” imbuhnya.

Yota Balad juga menyampaikan sejumlah program pembangunan yang telah dilakukan Pemko Pariaman, baik pembangunan fisik maupun nonfisik.

“Untuk revitalitasi aset Gor Rawang, kami telah membangun jogging track yang dibantu pendanaannya oleh Pemprov Sumbar, Anggota DPR RI Andre Rosiade serta dana CSR dari Semen Indonesia dan Bank Nagari. Insyaallah dalam tahun ini juga, kolam renang di Gor Rawang akan difungsikan kembali, tujuannya agar anak-anak kita terhindar dari kenakalan remaja serta dapat meningkatkan prestasi para atlet lokal Kota Pariaman,” jelasnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemko Pariaman juga menjalankan program sosial di bidang pendidikan. Pemerintah kota telah membagikan seragam sekolah gratis kepada 289 siswa SD dan 496 siswa SMP.

Program tersebut merupakan bagian dari program unggulan pasangan kepala daerah Yota Balad–Mulyadi untuk membantu keluarga kurang mampu.

Menurut Yota, program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

Di akhir kegiatan Safari Ramadan, rombongan TSR Pemprov Sumbar melanjutkan agenda dengan melaksanakan i’tikaf di Masjid Jabal Ilmi, Kecamatan Pariaman Timur, serta melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Hidayah, Kecamatan Pariaman Utara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina: Wacana WFH untuk Hemat BBM Perlu Diimbangi Strategi Ketahanan Energi Nasional

Penulis
Lucky PR
-

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nevi Zuairina, menilai wacana kebijakan Work From Home (WFH) sebagai langkah penghematan konsumsi BBM yang didorong oleh Prabowo Subianto dapat menjadi solusi jangka pendek untuk merespons potensi tekanan energi akibat dinamika geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah.

Namun demikian, menurutnya kebijakan tersebut harus dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

Nevi menjelaskan bahwa sektor transportasi merupakan salah satu pengguna BBM terbesar, terutama di kota-kota besar. Karena itu, jika kebijakan WFH diterapkan secara terbatas dan terukur, potensi penghematan energi nasional cukup signifikan.

Selain itu, lanjut Nevi, pengurangan mobilitas kendaraan juga dapat membantu menekan tingkat kemacetan di wilayah metropolitan serta menurunkan biaya operasional negara yang berkaitan dengan konsumsi BBM bersubsidi dan penggunaan kendaraan dinas.

“WFH dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan dalam situasi tertentu, terutama ketika negara menghadapi potensi tekanan energi akibat konflik global. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memiliki semacam ‘mode darurat’ dalam mengelola konsumsi energi nasional,” ujar Nevi.

Namun politisi PKS ini mengingatkan bahwa penerapan WFH juga memiliki sejumlah keterbatasan.

“Tidak semua sektor ekonomi dapat menjalankan sistem kerja jarak jauh, terutama sektor industri, transportasi, perdagangan, dan berbagai layanan publik yang menuntut kehadiran fisik di lapangan,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, pada beberapa institusi produktivitas dan koordinasi kerja juga dapat terdampak jika sistem kerja jarak jauh tidak diatur dengan baik.

Nevi juga menyoroti potensi dampak ekonomi di kawasan perkotaan, khususnya bagi pelaku usaha kecil seperti warung makan, transportasi lokal, dan berbagai layanan yang selama ini bergantung pada aktivitas pekerja kantor.

Karena itu, menurutnya pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan penghematan BBM tidak berhenti pada langkah jangka pendek semata. Ia menegaskan pentingnya kebijakan jangka menengah dan panjang untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak, meningkatkan kapasitas cadangan BBM nasional yang saat ini rata-rata masih berada pada kisaran 21 hingga 25 hari, serta mempercepat diversifikasi energi.

“Fokus kebijakan tidak boleh hanya pada slogan penghematan BBM, tetapi pada penurunan konsumsi energi yang terukur per sektor. Pemerintah perlu memperkuat cadangan energi nasional, mendiversifikasi sumber impor, mengoptimalkan kilang, serta mempercepat pengembangan energi terbarukan, biofuel, dan elektrifikasi transportasi,” tegas Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menambahkan bahwa kondisi pasokan BBM nasional saat ini relatif aman, termasuk menjelang Idul Fitri, dengan cadangan berbagai jenis BBM yang masih berada pada kisaran lebih dari tiga minggu hingga lebih dari satu bulan.

“Langkah antisipatif tetap diperlukan agar Indonesia memiliki sistem energi yang lebih tangguh dalam menghadapi dinamika global di masa depan,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemkomdigi Siagakan Satgas Pemantauan Jaringan Telekomunikasi Lebaran 2026

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi) membentuk satuan tugas (satgas) posko pemantauan akses telekomunikasi untuk memastikan kelancaran jaringan selama periode mudik dan libur Lebaran 2026.

Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail mengatakan posko pemantauan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan para operator seluler guna memberikan layanan telekomunikasi yang optimal bagi masyarakat.

Menurutnya, langkah ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk menjaga konektivitas masyarakat yang melakukan perjalanan mudik maupun kegiatan wisata selama libur Ramadan dan Idul Fitri 2026.

“Bersama-sama dengan operator besar Indonesia, ber-telekom dan operator seluler, Telekomsel, Indosat dan XLSmart. Kita memiliki komitmen yang kuat untuk melayani masyarakat dengan baik pada masa mudik Ramadan dan Idul Fitri tahun 2026 ini,” kata Ismail kepada wartawan, di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Jumat, (13/3/2026).

Ismail menjelaskan bahwa pembentukan satgas tersebut menjadi penting karena diperkirakan akan terjadi lonjakan trafik akses telekomunikasi hingga 40 persen selama periode libur Lebaran tahun ini.

Menurutnya, peningkatan penggunaan jaringan dipicu oleh durasi libur Lebaran 2026 yang diprediksi lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya.

“Lonjakan trafik cukup lumayan diperkirakan, agak tinggi. Mungkin bisa meningkat dibanding tahun lalu,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Kemkomdigi bersama operator seluler dalam tim posko akan melakukan pemantauan jaringan secara intensif di berbagai wilayah, terutama di daerah dengan potensi kepadatan pengguna.

Selain itu, operator juga diminta menyiapkan berbagai langkah antisipasi guna memastikan kualitas jaringan tetap stabil selama masa mudik dan libur Lebaran.

“Mempersiapkan backup plan untuk menambahkan jaringan di daerah-daerah yang rawan terjadinya penumpukan crowd area,” imbuhnya.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap masyarakat tetap dapat menikmati layanan komunikasi dan akses internet yang stabil selama perjalanan mudik maupun aktivitas libur Lebaran 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...400401402...4,876Halaman 401 dari 4,876