Beranda blog Halaman 402

Kemendukbangga Integrasikan Penguatan Keluarga dalam Kebijakan Pembelajaran AI

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) berkomitmen mengintegrasikan penguatan peran keluarga dalam pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pemanfaatan dan Pembelajaran Teknologi Digital serta Kecerdasan Artifisial (AI) di jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji saat menandatangani SKB bersama enam menteri lainnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis (12/3).

Menurut Wihaji, Kemendukbangga/BKKBN memiliki tanggung jawab untuk memperkuat fungsi keluarga berbasis siklus hidup dalam pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial secara etis, aman, bijak, dan bertanggung jawab.

“Sebagaimana terlampir dalam SKB 7 Menteri ini, Kemendukbangga/BKKBN akan berperan, antara lain menyusun kebijakan dan program penguatan fungsi keluarga yang mendukung kemampuan orang tua/wali dalam membimbing, memantau, dan mengarahkan pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial oleh anak di lingkungan rumah,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Selain penyusunan kebijakan, Kemendukbangga/BKKBN juga akan melakukan advokasi, sosialisasi, serta koordinasi lintas sektor untuk memperkuat peran keluarga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di seluruh jalur pendidikan.

Upaya tersebut meliputi koordinasi komunikasi, informasi, dan edukasi kepada keluarga agar dapat menciptakan aktivitas berkualitas secara rutin sebagai ruang interaksi, komunikasi, sekaligus penguatan fungsi keluarga.

“Kemendukbangga/BKKBN juga akan berkoordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan integrasi penguatan kapasitas keluarga dalam implementasi keputusan bersama ini, serta mendorong sinergi antara satuan pendidikan dan keluarga dalam mendukung perilaku digital anak yang etis, aman, bijak, dan bertanggung jawab,” ujar dia.

Penandatanganan keputusan bersama tersebut dilakukan oleh tujuh kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, serta Kemendukbangga/BKKBN.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa SKB tersebut bukan bertujuan untuk membatasi penggunaan teknologi kecerdasan artifisial, melainkan untuk memitigasi risiko yang dapat muncul dari pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran.

“SKB tujuh menteri ini merupakan sikap untuk mewujudkan generasi bijak yang cerdas digital dan menggunakan kecerdasan artifisial atau akal imitasi (AI),” ujar Pratikno.

Pratikno juga menekankan bahwa pengaturan penggunaan teknologi di sekolah saja tidak cukup. Peran keluarga menjadi sangat penting karena orang tua merupakan benteng pertama dalam melindungi anak dari dampak negatif teknologi digital.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2023, tingkat kepemilikan atau penguasaan telepon genggam pada kelompok usia 15–24 tahun di Indonesia mencapai 92,14 persen.

Sementara itu, data BPS pada 2024 menunjukkan sekitar 35,57 persen anak usia 0–6 tahun telah terpapar internet.

Laporan UNICEF pada 2023 juga mencatat sekitar 50,3 persen anak di Indonesia pernah melihat konten seksual, sementara 48 persen di antaranya mengalami perundungan daring (cyberbullying).

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial dapat memberikan manfaat optimal bagi pendidikan, sekaligus tetap menjaga ketahanan keluarga serta keselamatan anak di ruang digital.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah, Berawan, hingga Hujan Ringan

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca bervariasi di Jakarta sepanjang hari Senin (16/3), mulai dari cerah, berawan, hingga hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah.

Menurut laporan resmi BMKG, cuaca cerah diprediksi muncul sejak pagi hari dan menyelimuti seluruh wilayah, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Kondisi cerah ini diperkirakan masih berlanjut hingga siang hari di seluruh kawasan ibu kota.

Memasuki sore hari, cuaca diprediksi berubah menjadi berawan di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Sementara itu, hujan ringan berpotensi turun di wilayah Jakarta Selatan.

Pada malam hari, cuaca berawan diprakirakan merata di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu.

BMKG turut melaporkan bahwa suhu udara hari ini berada pada kisaran 23–34 derajat Celsius, dengan kelembapan antara 48–92 persen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Nevi Zuairina Soroti Ketersediaan Air Baku dan Infrastruktur SPAM Jatiluhur untuk Dukung Industri dan Permukiman Bekasi

Penulis
Lucky PR
-

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur penyediaan air minum serta jaminan ketersediaan air baku yang berkelanjutan bagi kawasan industri dan permukiman di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

Hal tersebut disampaikan Nevi dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur yang berlokasi di PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (13/3/2026).

Menurut Politisi PKS ini, keberadaan SPAM Regional Jatiluhur merupakan proyek strategis yang memiliki kapasitas produksi hingga sekitar 4.750 liter per detik. Kapasitas tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi kawasan metropolitan yang terus berkembang, khususnya wilayah Bekasi, Karawang, dan sekitarnya.

“Bekasi merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan konsentrasi kawasan industri dan permukiman yang sangat besar. Karena itu, ketersediaan air bersih yang cukup, stabil, dan terjangkau menjadi faktor fundamental bagi keberlanjutan pembangunan kawasan ini,” ujar Nevi.

Legislator asal Sumbar II ini menjelaskan bahwa salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah optimalisasi distribusi air curah dari SPAM Jatiluhur agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dan perusahaan daerah air minum (PDAM) sebagai offtaker.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan koordinasi yang kuat antara BUMN, pemerintah daerah, serta pengelola infrastruktur agar kapasitas produksi yang tersedia dapat terserap secara optimal.

Anggota FPKS ini juga menekankan pentingnya mendorong industri di kawasan Bekasi untuk secara bertahap beralih dari penggunaan air tanah menuju air perpipaan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penurunan muka tanah yang selama ini menjadi salah satu risiko lingkungan di kawasan metropolitan.

“Penggunaan air tanah secara berlebihan dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak serius seperti penurunan muka tanah dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur air perpipaan harus menjadi prioritas bersama,” jelasnya.

Selain itu, Nevi menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kelayakan finansial proyek dengan keterjangkauan tarif air bagi masyarakat. Ia berharap struktur tarif air curah yang diterapkan dapat mendukung keberlanjutan investasi tanpa membebani masyarakat maupun pelaku usaha.

“Melalui kunjungan kerja ini, Sayai di Komisi VI DPR RI mendorong sinergi antara Badan Pengelola BUMN, Danantara Asset Management, PT Wijaya Karya, PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur, serta Perum Jasa Tirta dalam memastikan proyek SPAM Jatiluhur mampu menjadi fondasi penting bagi ketahanan air bersih nasional, khususnya di kawasan industri strategis Jawa Barat,” tutup Nevi Zuairina.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jufri Rahman Apresiasi Purna Bakti Saat Bukber Bank Sulselbar di Makassar

Penulis
Lucky PR
-

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) menggelar kegiatan buka puasa bersama dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan di Gedung A, PT Bank Sulselbar, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Jumat (13/3/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Sulselbar.

Kegiatan buka puasa bersama ini menjadi momentum mempererat silaturahmi antara jajaran manajemen, karyawan, dan para purna bakti, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di lingkungan Bank Sulselbar dalam menyambut bulan suci Ramadan 1447 H.

Dalam sambutannya, Jufri Rahman menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para purna bakti yang dinilai memiliki peran penting dalam perjalanan panjang Bank Sulselbar hingga berkembang menjadi salah satu bank pembangunan daerah yang memiliki kontribusi strategis bagi pembangunan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Menurutnya, keberhasilan Bank Sulselbar saat ini tidak terlepas dari perjuangan generasi perintis yang telah meletakkan fondasi kuat bagi keberlangsungan institusi, sehingga dapat dilanjutkan oleh generasi penerus saat ini.

“Para purna bakti adalah generasi perintis, sedangkan kami adalah generasi pelanjut. Kalau boleh dikatakan secara sederhana, mereka yang berjuang, kita yang menikmati. Karena itu sudah sepantasnya kita menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para pendahulu,” ujar Jufri Rahman.

Ia berharap para purna bakti senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang, sehingga pengalaman, kebijaksanaan, dan nilai-nilai yang telah ditanamkan dapat terus menjadi rujukan bagi generasi penerus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Kita doakan semoga para senior selalu diberi kesehatan dan usia panjang, sehingga tetap dapat menjadi tempat bertanya dan berbagi pengalaman ketika kita menghadapi berbagai persoalan dalam pekerjaan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Jufri Rahman mengajak seluruh jajaran Bank Sulselbar untuk menjadikan bulan suci Ramadan sebagai momentum memperkuat refleksi spiritual, meningkatkan kualitas ibadah, serta mempererat kebersamaan dalam menjalankan amanah.

Ia menegaskan bahwa Ramadan merupakan bulan istimewa bagi umat Islam, karena pada bulan inilah Al-Qur’an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 185.

Menurutnya, kesempatan dipertemukan dengan Ramadan merupakan anugerah yang patut disyukuri, sekaligus pengingat bahwa tidak ada jaminan seseorang akan kembali bertemu Ramadan pada tahun berikutnya.

“Ketika seseorang dipertemukan dengan Ramadan, itu merupakan pengingat dari Allah SWT agar kita menyadari bahwa belum tentu kita akan bertemu Ramadan berikutnya. Karena itu, mari kita jalani bulan suci ini dengan penuh kesungguhan,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan nasihat dari ulama Sulawesi Selatan, KH Muhammad Nur, yang menganjurkan agar setiap muslim menanamkan dalam hati bahwa Ramadan yang sedang dijalani bisa saja menjadi Ramadan terakhir, sehingga setiap ibadah dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan.

Selain itu, Jufri Rahman menekankan keutamaan sepuluh malam terakhir Ramadan yang disebut sebagai kesempatan emas bagi umat Nabi Muhammad SAW, karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari seribu bulan.

“Umat Nabi Muhammad SAW rata-rata berumur antara 60 sampai 70 tahun. Karena itu Allah memberikan bonus melalui Lailatul Qadar. Satu malam ibadah pada malam itu nilainya lebih baik dari seribu bulan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa makna “lebih dari seribu bulan” menunjukkan besarnya nilai ibadah pada malam tersebut, sehingga umat Islam dianjurkan untuk memaksimalkan ibadah sepanjang sepuluh malam terakhir Ramadan tanpa memperdebatkan malam ganjil atau genap.

“Sepuluh malam terakhir itu semuanya adalah kesempatan. Tidak ada ruginya jika kita memperbanyak ibadah di seluruh malamnya,” tuturnya.

Kegiatan buka puasa bersama ini juga diisi dengan ceramah keagamaan yang disampaikan oleh Ustadz Amirullah Amri, dilanjutkan dengan doa bersama serta buka puasa dalam suasana penuh kebersamaan antara jajaran manajemen, karyawan, dan para purna bakti Bank Sulselbar.

Melalui kegiatan tersebut, Bank Sulselbar berharap dapat terus memperkuat nilai kebersamaan, meningkatkan spiritualitas, serta menjaga semangat pengabdian dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPD RI Lia Istifhama Sampaikan Pentingnya Politisi Negarawan dalam FGD Badan Pengkajian MPR

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Badan Pengkajian MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema penguatan demokrasi Pancasila di Swiss-Belhotel Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Forum ini menghadirkan akademisi, pakar, serta anggota parlemen untuk membahas dinamika dan tantangan demokrasi Indonesia di tengah perkembangan politik kontemporer.

Sejumlah tokoh hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut, di antaranya pengamat politik Rocky Gerung dan akademisi Robertus Robet. Sementara dari unsur parlemen turut hadir Ketua Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI Yasonna H. Laoly, serta sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI.

Beberapa legislator yang hadir di antaranya Andreas Hugo Pareira, Hasan Basri, Guntur Sasono, Heri Gunawan, Endang Maria Astuti, Saadiah Uluputty, serta anggota DPD RI seperti Denty Eka Widi Pratiwi dan Lia Istifhama.

Dalam diskusi tersebut, Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang, tetapi juga pada implementasi serta perjalanan praktik demokrasi itu sendiri.

Menurutnya, sejak era reformasi 1999, Indonesia telah menjalani proses panjang dalam memperkuat sistem demokrasi serta mewujudkan kedaulatan rakyat melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Pemilu.

Ia menjelaskan, FGD tersebut digelar untuk memperoleh berbagai perspektif akademik agar kajian Badan Pengkajian MPR RI semakin tajam dan komprehensif.

“Kami mengundang para akademisi dan pakar untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam, sehingga sistem checks and balances dalam demokrasi dapat berjalan seimbang. Hasil diskusi ini diharapkan menjadi referensi penting dalam melihat arah demokrasi Indonesia ke depan,” ujarnya.

Yasonna juga menyoroti fenomena “slipping down democracy”, yakni kondisi penurunan kualitas demokrasi meskipun sistem politik tampak stabil. Menurutnya, situasi ini tidak boleh dianggap sepele karena dapat memengaruhi masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam sesi tanggapan, anggota DPD RI dari Jawa Timur Lia Istifhama menilai bahwa peringatan mengenai potensi kemunduran demokrasi harus disikapi secara serius oleh seluruh elemen bangsa.

Senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut menegaskan bahwa isu tersebut memiliki relevansi besar terhadap keberlanjutan demokrasi Indonesia.

“Jika disampaikan adanya ancaman kemunduran demokrasi, maka ini bukan persoalan ringan. Relevansinya sangat besar bagi masa depan demokrasi kita,” ujarnya.

Menurutnya, fenomena pragmatisme dalam politik tidak terlepas dari budaya immediacy, yaitu kecenderungan masyarakat yang mengharapkan respons cepat dari pemimpin melalui program-program yang memberikan manfaat langsung dalam jangka pendek.

Kondisi tersebut, lanjutnya, berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik atau public trust yang belum sepenuhnya stabil. Akibatnya, masyarakat kerap menilai kepemimpinan berdasarkan manfaat yang dapat dirasakan secara cepat.

Namun demikian, Ning Lia mengingatkan bahwa pola politik yang terlalu pragmatis berpotensi memunculkan praktik bargaining politik yang tidak sehat dalam demokrasi.

“Bagaimana mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila sekaligus memastikan kedaulatan rakyat benar-benar membawa kemaslahatan bagi bangsa, di tengah pragmatisme politik dan pola politik saudagar yang masih memengaruhi preferensi publik,” ujarnya.

Lia Istifhama menekankan pentingnya menghadirkan tokoh-tokoh yang memiliki jiwa kenegarawanan (statesmanship) dalam proses demokrasi.

Menurutnya, seorang pemimpin tidak hanya memikirkan kekuasaan, tetapi juga masa depan bangsa dan generasi berikutnya.

Ia menambahkan bahwa jika prinsip tersebut dapat dijalankan, maka gagasan tentang negara kebajikan (virtuous state) sebagaimana dikemukakan oleh filsuf Yunani kuno Plato dapat menjadi inspirasi dalam membangun praktik demokrasi yang lebih bermartabat.

“Yang dibutuhkan dalam demokrasi adalah pemimpin yang berpikir untuk negara dan generasi berikutnya (think about our countries and think about next generation), bukan sekadar memikirkan kekuasaan,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gus Ipul: Desil DTSEN Disusun BPS dengan Ukuran Statistik, Bukan Perkiraan

Penulis
Syifa
-
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa proses pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sepenuhnya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan ilmiah berbasis statistik.
“Yang melakukan perangkingan itu BPS. Bukan pendamping, bukan Kepala desa, bukan bupati, bukan wali kota, bukan menteri sosial,” kata Gus Ipul dalam acara Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka Pemutakhiran DTSEN dan Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi di Bale Sawala Yudistira, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (14/3/2026).
Ia menjelaskan, metode yang digunakan BPS berbasis ilmu statistik yang dikerjakan oleh para ahli. Karena itu, pemerintah meminta semua pihak mempercayakan proses penilaian tersebut kepada BPS.
“Bukan pendekatan semaunya sendiri (tapi) menggunakan ilmu statistik oleh mereka yang ahli. Jangan berdebat soal kriteria dan lain sebagainya. Beriman saja kepada BPS. Kalau kita mau debat gak selesai-selesai,” kata Gus Ipul.
Menurutnya, peran pemerintah daerah, pendamping, operator desa, serta masyarakat adalah membantu pemutakhiran data sesuai kondisi sebenarnya di lapangan. Data tersebut kemudian diolah oleh BPS menggunakan teknologi dan sistem yang terintegrasi dengan berbagai basis data kementerian dan lembaga.
Gus Ipul juga mengajak masyarakat membantu mendata warga miskin yang belum tersentuh bantuan sosial karena belum tercatat dalam data pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menyebut kelompok ini sebagai The Invisible People.
“Mereka yang seharusnya mendapatkan afirmasi dari negara, malah justru mereka tertinggal. Mereka tidak mendapatkan perlindungan sosial karena mereka tidak terdata dalam data resmi pemerintah,” kata Gus Ipul.
Untuk mendukung upaya tersebut, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menugaskan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan pemutakhiran DTSEN serta menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan data.
Meski demikian, Gus Ipul mengakui bahwa data DTSEN masih terus disempurnakan.
“Apakah data kita sudah sempurna? Belum. Tetapi kalau kita mau bersama-sama melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan, terstruktur, dan menggunakan ukuran-ukuran yang telah ditentukan oleh BPS, saya percaya data (DTSEN) kita semakin akurat,” jelasnya.
Senada dengan itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa BPS bertanggung jawab memastikan kualitas DTSEN sebagai dasar perumusan kebijakan.
“Tugas kami adalah memastikan DTSEN itu adalah betul menjadi data tunggal yang kemudian akurasinya bisa dijamin. Intinya DTSEN akan terus dimutakhirkan dan ditingkatkan akurasinya sehingga menjadi basis (data) yang kuat untuk intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran,” kata Amalia.
Sementara itu, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein (Om Zein) mengingatkan masyarakat untuk bersikap jujur saat proses survei lapangan (ground check) demi menjamin keakuratan data.
“Makanya supaya bisa maju, sampaikan rakyat kita agar jujur ketika disurvei dan ada kesempatan setiap tiga bulan sekali (pemutakhiran),” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, acara juga dimeriahkan dengan pidato empat bahasa oleh siswa Sekolah Rakyat, yakni M. Kiendra (SRMA 13 Bekasi) dalam bahasa Inggris, Verlina Dara (SRMA 13 Bekasi) dalam bahasa Jepang, Nur Aisah (SRMA 10 Jakarta) dalam bahasa Mandarin, serta Alma Razkia (SRMA 13 Bekasi) dalam bahasa Arab.
Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan pembacaan puisi oleh Zahwa Anindita (SRMA 16 Jakarta) serta paduan suara siswa Sekolah Rakyat gabungan bersama pilar-pilar sosial Kabupaten Purwakarta.
Turut hadir Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes Mulyadin Malik, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, serta jajaran pejabat tinggi pratama dan madya dari Kemensos, Kemendes, dan BPS.
Hadir pula para camat, kepala desa, operator desa, pendamping desa, serta ratusan pilar sosial dari Kabupaten Purwakarta.
Sebagai akses pemutakhiran, Kemensos membuka ruang partisipasi publik dalam pembaruan DTSEN melalui dua jalur, yakni jalur formal dan jalur partisipatif.
Pada jalur formal, masyarakat dapat berkoordinasi dengan RT/ RW untuk mengajukan pembaruan data melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di desa, kelurahan, atau dinas sosial. Usulan tersebut dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan, kemudian dilakukan groundcheck oleh pendamping PKH dan Dinas Sosial. Selanjutnya, data ditetapkan oleh kepala daerah.
Sementara itu, jalur partisipatif memungkinkan masyarakat berperan langsung melalui aplikasi Cek Bansos, pelaporan kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), layanan Command Center 021-171, serta layanan WhatsApp 08877-171-171. Seluruh usulan dari kedua jalur tersebut akan diverifikasi oleh BPS untuk diperingkat ulang dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan.
Hingga 23 Januari 2026, DTSEN telah mencatat sekitar 289 juta individu dan lebih dari 95 juta keluarga yang dipadankan secara nasional. Data ini menjadi fondasi penentuan sasaran berbagai program pemerintah dan telah dimanfaatkan oleh lebih dari 24 kementerian dan lembaga.
Pemutakhiran juga terus dilakukan. Hingga kini, sebanyak 56.228.037 individu dalam 17.762.228 keluarga telah diperbarui. Dari proses tersebut, 529.577 keluarga mengalami perubahan desil, baik naik maupun turun, sebagai bagian dari upaya memastikan data semakin mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Penerimaan Pajak Hingga Akhir Februari Tumbuh 30,4 Persen, Sektor Konsumsi Jadi Motor Utama

Penulis
Syifa
-

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan kinerja positif pendapatan negara hingga akhir Februari 2026. Dalam paparan APBN KiTa, Suahasil menyoroti pertumbuhan neto penerimaan pajak yang mencapai 30,4% (yoy), didorong kuat oleh tingginya aktivitas transaksi ekonomi masyarakat.

Hingga 28 Februari 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp245,1 triliun. Secara khusus, Suahasil memberikan catatan pada pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang melonjak hingga 97%.

“PPN dan PPnBM dibayar jika ada transaksi. (Lonjakan) ini menunjukkan bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu berjalan terus.,” ujar Suahasil di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta pada Rabu (11/3).

Empat sektor utama, yakni industri pengolahan, perdagangan, keuangan dan asuransi, serta pertambangan, tercatat masih menjadi kontributor mayoritas dengan sumbangan mencapai 74% dari total penerimaan pajak.

Sejalan dengan pendapatan yang kuat, pemerintah melakukan akselerasi belanja negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2026. Realisasi belanja negara hingga akhir Februari mencapai Rp493,8 triliun, tumbuh signifikan 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Salah satu pendorong utama kenaikan belanja adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 9 Maret 2026, program ini telah menjangkau 61,6 juta penerima yang terdiri dari 50 juta siswa dan 10,5 juta nonsiswa (ibu hamil, menyusui, dan lansia) dengan total serapan anggaran mencapai Rp44 triliun.

Selain itu, Kemenkeu juga melaporkan realisasi pembayaran THR ASN, TNI, dan Polri tahun 2026. Hingga 10 Maret, pemerintah telah menyalurkan Rp24,7 triliun atau sekitar 45 persen dari total alokasi Rp55 triliun. “Kami mendorong seluruh K/L dan Pemerintah Daerah segera menuntaskan pembayaran THR agar tuntas sebelum hari raya,” tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia (ICP) akibat konflik di Timur Tengah. Meskipun sempat menyentuh angka di atas US$100 per barel, harga minyak menunjukkan tren volatilitas tinggi. Suahasil menegaskan bahwa APBN akan terus berfungsi sebagai peredam kejut (shock absorber) melalui skema subsidi dan kompensasi energi untuk melindungi daya beli masyarakat dari fluktuasi harga global.

Dalam bidang kepabeanan, terdapat peningkatan signifikan pada frekuensi penindakan rokok ilegal, dari 1.993 kali pada tahun lalu menjadi 2.872 kali penindakan di tahun 2026. Jumlah rokok ilegal yang disita naik dua kali lipat menjadi 369 juta batang.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp147,7 triliun. Pemerintah juga memberikan atensi khusus pada daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp10,65 triliun yang disalurkan dalam tiga tahap mulai Februari hingga April 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan Sjafrie Hadiri Sidang Kabinet Paripurna Bahas Kesiapan Idulfitri 1447 H dan Stabilitas Nasional

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jumat (13/3/2026). Sidang membahas kesiapan Idulfitri 1447 H dan langkah menjaga stabilitas energi serta ekonomi nasional.

​Presiden mengingatkan agar pemerintah tidak lengah menghadapi dinamika konflik global di Eropa dan Timur Tengah. “Kita hadapi perkembangan global yang berdampak pada harga BBM. Alhamdulillah, kita sudah mengamankan masalah pangan mendasar,” tegas Presiden Prabowo.

​Menjelang Idulfitri, Kepala Negara berpesan agar masyarakat mengutamakan keselamatan saat mudik. Presiden juga menginstruksikan jajaran kabinet agar merayakan lebaran secara bersahaja.​“Kita harus memberi contoh, jangan terlalu mewah-mewahan. Tapi jangan juga total tutup acara, karena kalau tidak, ekonomi kita tidak jalan,” pesan Presiden.

​Kehadiran Menhan Sjafrie menegaskan komitmen Kementerian Pertahanan dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat merayakan Idulfitri dengan aman dan kondusif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mentan Amran Respons Cepat Usulan Inkoppas untuk Perkuat Distribusi Pangan di Pasar Rakyat

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan respons cepat terhadap berbagai masukan dari pelaku distribusi pangan di pasar rakyat. Dalam pertemuan dengan jajaran Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Mentan Amran langsung menindaklanjuti sejumlah usulan untuk memperkuat peran koperasi pedagang pasar dalam menjaga kelancaran distribusi pangan.

Dalam pertemuan tersebut, Mentan Amran menegaskan pentingnya memperkuat jaringan distribusi pangan hingga tingkat pasar rakyat. Keterlibatan koperasi pedagang pasar dinilai strategis karena memiliki jaringan luas dan berhubungan langsung dengan pedagang serta konsumen.

Sekretaris Umum Inkoppas, Andrian Lamemuhar, menyampaikan usulan agar koperasi pedagang pasar kembali dilibatkan secara lebih langsung dalam mekanisme distribusi pangan dari BUMN. Menurutnya, koperasi memiliki kemampuan membantu pembiayaan pedagang sehingga distribusi barang dapat berjalan lebih cepat.

“Sekarang karena disuruh ke pengecer kembali, agak sulit para anggota kami, karena pengecer itu kan belum tentu mempunyai modal untuk membeli barang. Kalau dulu Inkoppas di tahun 1996 kita bisa ngambil dulu dari Bulog kemudian kita banjiri sehingga barang murah. Sekarang dengan langsung ke pengecer kadang-kadang pengecer kesulitan dan kadang-kadang mereka ada yang punya biaya dan gak, lari ke koperasi,” kata Andrian.

Ia menambahkan bahwa koperasi pedagang pasar sebelumnya juga pernah menjadi garda terdepan dalam membantu penyaluran berbagai komoditas pangan ke pasar rakyat sehingga mampu menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Inkoppas yang membawahi lebih dari 2.000 koperasi pedagang pasar yang tersebar di berbagai daerah dan menjadi wadah bagi para pedagang dalam memperkuat akses distribusi pangan.

Menanggapi masukan tersebut, Mentan Amran langsung menghubungi Dirut Bulog agar dilakukan penyesuaian. Menurut Andrian, Mentan Amran memberikan respons sangat cepat terhadap berbagai masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.

“Pak Menteri luar biasa. Responsnya cepat banget, extra. Baru kali ini melihat Menteri secepat itu. Luar biasa, kita sangat terharu,” ungkapnya.

Ia menilai langkah cepat Mentan Amran menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di pasar rakyat melalui kolaborasi dengan pelaku distribusi di lapangan.

“Di bawah kepimpinan Pak Menteri Amran, alhamdulillah gak ada keluhan pedagang pasar. Saya harap dengan kerja kerasnya Pak Mentan, kita bisa kolaborasi dengan baik,” ucapnya.

Kolaborasi antara pemerintah dan koperasi pedagang pasar ini diharapkan semakin memperkuat distribusi pangan nasional sekaligus memastikan pasokan pangan dapat menjangkau masyarakat dengan lebih cepat dan efisien.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos dan Wamensos Bayar Zakat Melalui Baznas di Istana

Penulis
Syifa
-
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta pada Jumat (13/3/2026). Pembayaran zakat tersebut juga diikuti para menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih.
Gus Ipul dan Agus Jabo kompak mengenakan kemeja putih dan celana hitam serta peci hitam saat menyerahkan zakat secara tunai kepada petugas BAZNAS. Setelah menunaikan kewajiban tersebut, keduanya berniat sembari berjabat tangan dengan amil zakat.
Sejumlah pejabat negara turut menunaikan zakat. Di antaranya Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, serta Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej. Hadir pula CEO Danantara Rosan Roeslani.
Selain itu juga, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala Staf Kepresidenan Qodari, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.
Sekitar pukul 16.00 WIB, Presiden Prabowo Subianto juga menunaikan zakat di tempat yang sama. Kepala Negara menyerahkan zakat dalam sebuah kantong yang diterima langsung oleh petugas BAZNAS.
Presiden kemudian mengucapkan niat zakat dan berdoa. Usai agenda tersebut, Presiden melanjutkan kegiatan dengan memimpin Sidang Kabinet Paripurna.
Dalam sambutannya, Presiden menilai langkah para pejabat yang menunaikan zakat hari ini menjadi contoh nyata bagi masyarakat.
“Saudara-saudara kita juga hari ini telah memberi contoh dengan kita memberi zakat dan ini menunjukkan peran penting dari BAZNAS,” kata Presiden Prabowo.
1...401402403...4,876Halaman 402 dari 4,876