Beranda blog Halaman 418

Presiden Prabowo Bahas Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Ekonomi Global bersama DEN

Penulis
Syifa
-
Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah menteri terkait di Jakarta, Rabu (11/3). Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi global, termasuk potensi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap perekonomian dunia dan Indonesia.
“Presiden Prabowo menerima Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah menteri terkait untuk membahas perkembangan ekonomi global, termasuk potensi dampak eskalasi konflik Timur Tengah terhadap perekonomian dunia dan Indonesia,” ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.
Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa pasokan energi nasional saat ini masih dalam kondisi aman. Pemerintah akan terus berupaya menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas nasional guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Pasokan BBM dan gas nasional dalam kondisi mencukupi. Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga energi global dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar dampaknya terhadap APBN tetap terkendali,” ungkap Seskab.
Selain itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Salah satu fokus yang disampaikan Presiden Prabowo adalah percepatan program swasembada energi sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi global.
“Presiden juga menekankan pentingnya mempercepat swasembada energi serta memperkuat digitalisasi pemerintahan, termasuk melalui pilot digitalisasi penyaluran bantuan sosial, untuk meningkatkan efisiensi belanja negara,” ucap Seskab.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika global yang berkembang. Antisipasi dan kesiapan kebijakan dinilai penting agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

“Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah terus mengantisipasi perkembangan situasi global dan memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BGN Berlakukan Suspend untuk SPPG Bermasalah, Penyaluran Dana Dihentikan

Penulis
Syifa
-

Dalam rangka menjaga standar pelayanan, keamanan, dan kelayakan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan adanya mekanisme pengenaan sanksi berupa penghentian sementara (suspend) terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III, Ranto, menegaskan bahwa pengenaan sanksi suspend tersebut berdampak pada pemberhentian penyaluran dana kepada yayasan pengelola SPPG hingga SPPG kembali beroperasi. Ia juga meminta kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar melakukan verifikasi sebelum melakukan pembayaran.

“Bagi SPPG yang berstatus suspend atau memiliki temuan kategori major, maka proses pembayaran tidak dapat dilakukan sampai status tersebut diselesaikan. Oleh karena itu, PPK perlu melakukan penelaahan dan verifikasi secara cermat terhadap data yang disampaikan sebelum penyaluran dana dilaksanakan,” kata Ranto pada Rapat Koordinasi bersama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional di Kantor BGN, Senin (10/3).

Ranto juga menjelaskan bahwa data terkait SPPG yang diberikan sanksi suspend akan disampaikan oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan sebagai dasar tindak lanjut dan menjadi rujukan bagi PPK dalam melakukan penelaahan serta verifikasi sebelum pembayaran.

Langkah koordinasi ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan SPPG yang menerima sanksi suspend tidak memperoleh penyaluran dana selama status tersebut, serta untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran.

“Kami akan berkoordinasi dengan unit terkait, khususnya Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, mengenai SPPG yang berstatus suspend, terutama di wilayah III, untuk memastikan keselarasan kebijakan ini sehingga berjalan efektif,” tutup Ranto.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Infrastruktur, Herman Deru Resmikan Pembangunan Overpass Batubara di Musi Banyuasin

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru meresmikan kegiatan groundbreaking pembangunan Overpass Angkutan Batubara PT. Baturona Adimulyo di Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Rabu (11/3).

Proyek ini dirancang sebagai bagian dari pembangunan jalur khusus angkutan batubara dengan panjang sekitar 50+7 kilometer, serta dilengkapi overpass sepanjang 45 meter yang akan menjadi penghubung penting bagi distribusi batubara di wilayah Sumatera Selatan.

“Saya gembira sekali dengan dimulainya pembangunan fasilitas angkutan bahan tambang ini. Sejak tahun 2018 saya sudah beberapa kali mengingatkan kepada para pengusaha tambang agar bertransisi menggunakan jalan khusus, karena itu merupakan amanat dari undang-undang pertambangan,” ujar Herman Deru mengawali sambutannya.

Ia mengapresiasi inisiatif perusahaan yang mulai membangun jalur khusus tersebut.

“Sinergitas antara para pemangku kepentingan harus terus kita pupuk dalam kerja sama pembangunan seperti ini. Ini juga merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin H. Toha Tohet menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Selatan dan pihak perusahaan yang telah bersama-sama mendukung pembangunan jalur khusus tersebut.

“Kami berharap semua pihak juga ikut menjaga keberlangsungan lingkungan di Musi Banyuasin,” ujarnya.

Direktur Utama PT. Baturona Adimulyo F. Hary Kristiono menjelaskan bahwa pembangunan jalur khusus angkutan batubara ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menindaklanjuti arahan Gubernur Sumatera Selatan terkait penggunaan jalur khusus bagi angkutan tambang.

Ia menambahkan, kehadiran jalur khusus tersebut juga diharapkan dapat membantu distribusi batubara dari daerah lain di Sumatera Selatan, termasuk dari Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara.

Turut hadir Asisten II Setda Sumsel Apriyadi, Kepala BBPJN Sumsel Panji Krisna Wardana, Kadis ESDM Sumsel Hendriansyah, Kadishub Musni Wijaya, Kadiahut Koimudin, Kepala Dinas LHP Sumsel pkl Apriansyah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ratu Dewa Lepas Keberangkatan 238 Pemudik Gratis Pegadaian: “Titip Salam untuk Keluarga di Kampung”

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Palembang, H. Ratu Dewa, melepas keberangkatan 238 peserta program “Mudik Nyaman Bersama Pegadaian”, Kamis (12/3). Pemudik diberangkatkan ke sejumlah kota yakni Padang, Bandung, Kudus, Malang, Yogyakarta Pantura dan Yogyakarta Selatan.

Suasana hangat dan akrab menyelimuti halaman keberangkatan saat orang nomor satu di Palembang tersebut menyapa satu per satu pemudik di dalam bus eksekutif.

Dalam sambutannya, Ratu Dewa menekankan pentingnya silaturahmi. Beliau mengaku sangat memahami kerinduan warga Palembang yang ingin berkumpul dengan orang tua dan sanak saudara di kampung halaman.

“Melihat bapak dan ibu tersenyum di dalam bus ini, saya ikut merasa bahagia. Mudik bukan sekadar perjalanan fisik, tapi perjalanan hati untuk kembali ke kampung halaman kita. Saya titip salam hangat untuk keluarga di kampung halaman. Katakan pada mereka, pemerintah dan BUMN hadir untuk memastikan bapak-ibu pulang dengan kenyamanan,” ujar Ratu Dewa.

Ratu Dewa juga mengapresiasi inisiatif Pegadaian yang tidak hanya memberikan bus, tetapi juga uang saku dan jaminan kesehatan.

“Saya sangat mengapresiasi Pegadaian yang memberikan fasilitas luar biasa, bahkan ada uang sakunya. Ini sangat membantu meringankan beban ekonomi warga kita. Semoga langkah baik ini menjadi berkah bagi perusahaan dan kebahagiaan bagi warga Palembang,” tambahnya.

Sebelum melepas bus secara simbolis, Ratu Dewa kembali mengingatkan para pengemudi untuk mengutamakan keselamatan.

“Kepada para driver, saya minta tolong jaga ‘aset’ berharga kami ini. Jangan mengejar waktu, kejarlah keselamatan. Ingat, ada anak dan istri yang menunggu mereka dengan rindu yang sudah menumpuk setahun lamanya,” tutup Ratu Dewa sembari mengibarkan bendera pelepasan.

Kepala Kanwil III Pegadaian Sumbagsel, Novriyandi, menjelaskan bahwa tahun 2026 ini pihaknya sengaja memberikan layanan ekstra. Enam bus eksekutif dikerahkan menuju kota-kota besar seperti Padang, Bandung, hingga Yogyakarta.

“Kami ingin masyarakat pulang dengan perasaan tenang. Setiap bus didampingi pendamping dari karyawan kami. Ada pemeriksaan kesehatan gratis, dan komunikasi terus terjaga melalui grup WhatsApp selama perjalanan,” jelas Novriyandi.

Novriyandi menambahkan, Kanwil III Sumbagsel menjadi wilayah pertama di seluruh Indonesia yang melaksanakan pemberangkatan mudik bersama BUMN tahun ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhan–Menhut Perkuat Sinergi Satgas Penertiban Kawasan Hutan

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertahanan RI (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin melaksanakan rapat bersama Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (11/3). Pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah isu strategis guna memperkuat kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kehutanan. Beberapa di antaranya meliputi proses pengurusan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kepentingan pertahanan, strategi penguatan tata kelola kehutanan melalui transformasi digital, serta peningkatan kapasitas pengawasan kawasan hutan melalui penambahan personel Polisi Kehutanan (Polhut).

Menhan Sjafrie menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intensif antara Kemhan dan Kemenhut, mengingat dinamika tugas Satgas PKH di lapangan.

Selain itu, Menhan juga menegaskan pentingnya sinergi kedua kementerian dalam mendukung arahan Presiden, termasuk rencana integrasi Polisi Kehutanan ke dalam Komponen Cadangan (Komcad) melalui pelatihan bela negara.

Rapat tersebut turut dihadiri Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Kasum TNI, Kabaloghan Kemhan, serta sejumlah pejabat dari Kementerian Kehutanan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Polkam Ajak Semua Pihak Bersinergi Wujudkan Ruang Digital Aman bagi Anak Indonesia

Penulis
Syifa
-
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mengajak semua pihak bekerjasama untuk mewujudkan ruang digital yang aman bagi anak Indonesia. Ajakan ini sebagai upaya dukungan Kemenko Polkam terhadap kebijakan pemerintah dalam memperkuat pelindungan anak di ruang digital melalui penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9 Tahun 2026. Peraturan tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal dengan PP TUNAS. Jakarta (7/3).
Kemenko Polkam menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis pemerintah untuk memastikan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan platform digital oleh generasi muda. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur aspek teknologi dan platform digital, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam menjaga ketahanan mental, adab perilaku dan moral generasi muda Indonesia di era transformasi digital. Penguatan regulasi ini juga mendorong tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam memastikan platform digital tidak memberikan risiko bagi anak-anak, sekaligus menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat dan aman.

Sehubungan dengan itu, Menko Polkam mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, penyelenggara platform digital, dunia pendidikan, keluarga, hingga masyarakat luas.Melalui sinergi berbagai pihak, pemerintah berharap ruang digital Indonesia dapat berkembang menjadi lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi anak-anak dan generasi muda.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Buka Puasa Bersama TNI-Polri, Kapolri Tekankan Pentingnya Soliditas

Penulis
Syifa
-
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya soliditas dan sinergi antara TNI dan Polri. Hal itu menjadi penting, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan global sekaligus menjaga stabilitas keamanan nasional.
Jenderal Sigit mengatakan, momentum Ramadan menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi kedua institusi dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.
“Harapan kami momentum ini semakin mempererat tali silaturahmi dan sinergitas kita dalam menghadapi berbagai macam persoalan dan tantangan bangsa yang membutuhkan soliditas dan kekompakan,” ungkap Jenderal Sigit, Rabu (11/3).
Mantan Kabareskrim itu turut menyoroti dinamika geopolitik global yang tidak stabil. Jenderal Sigit pun menyinggung konflik yang terjadi di Timur Tengah yang berdampak pada meningkatnya ketegangan internasional.
Ia menyebut, konflik di sejumlah negara itu telah menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar, serta memicu eskalasi militer di kawasan tersebut. Menurut Kapolri, situasi itu dapat berdampak luas pada situasi global.
“Apapun perang tentunya menimbulkan efek yang sangat luar biasa karena menyentuh masyarakat sipil dan instalasi sipil sehingga memunculkan krisis kemanusiaan, krisis ekonomi hingga krisis sosial,” ungkapnya.
Ditambahkan Jenderal Sigit, ketegangan geopolitik tersebut juga berpotensi terhadap kondisi ekonomi global. Termasuk harga minyak dunia. Lonjakan harga minyak dunia, ujarnya, bisa berdampak pada kemampuan fiskal negara dan berpotensi memicu inflasi apabila tidak dapat dikendalikan.
Menurut Kapolri, stabilitas global dan upaya diplomasi internasional sangat penting untuk meredam konflik agar tidak semakin meluas dan memengaruhi perekonomian dunia. Di tengah dinamika global tersebut, Jenderal Sigit menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian nasional sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo Subianto. Kapolri menyatakan, pemerintah saat ini mendorong berbagai program strategis nasional, terutama di sektor ketahanan pangan dan ketahanan energi, agar Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri.

“Beberapa waktu yang lalu beliau terus mendorong berbagai macam program, utamanya menghadapi situasi yang ada bagaimana agar Indonesia betul-betul bisa berdiri di bawah kaki sendiri. Salah satunya adalah beliau mendorong masalah ketahanan pangan dan ketahanan energi,” ungkap Jenderal Sigit.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU Hadirkan mudik.pu.go.id, Masyarakat Bisa Pantau Jalur Mudik Melalui 1.351 CCTV

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghadirkan platform digital informasi mudik Lebaran 2026 yang dapat diakses masyarakat melalui laman mudik.pu.go.id. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat memantau kondisi jalur mudik secara real time melalui 1.351 kamera CCTV yang tersebar di jaringan jalan tol dan jalan nasional non-tol di berbagai wilayah.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan platform ini disiapkan untuk membantu masyarakat memperoleh informasi terkini mengenai kondisi jalan sehingga perjalanan mudik dapat direncanakan dengan lebih baik.

“Melalui platform ini masyarakat dapat memantau kondisi jalan secara real time. Di dalamnya tersedia akses pemantauan CCTV yang tersebar di berbagai ruas jalan sehingga masyarakat bisa mengetahui kondisi lalu lintas sebelum melakukan perjalanan,” kata Menteri Dody.

Pada platform tersebut tersedia akses pemantauan 1.351 titik CCTV yang terdiri dari 1.270 titik CCTV pada jaringan jalan tol, 41 titik CCTV pada jaringan jalan nasional non-tol, serta 40 titik CCTV dari Kementerian Perhubungan yang turut terintegrasi dalam sistem informasi mudik.

Selain pemantauan CCTV, platform ini juga menyediakan berbagai fitur informasi jalur mudik, antara lain peta jaringan jalan nasional, kondisi jalan dan jembatan, lokasi posko mudik, lokasi alat berat dan material, hingga titik rawan kemacetan, banjir, kecelakaan, dan longsor.

Dengan memanfaatkan platform tersebut, masyarakat dapat memantau kondisi jalur mudik sebelum berangkat maupun selama perjalanan, sehingga dapat menyesuaikan waktu perjalanan atau memilih rute alternatif apabila terjadi kepadatan maupun gangguan di jalur utama.

Sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gangguan di jalur mudik, Kementerian PU juga menyiapkan Disaster Relief Unit (DRU) di sejumlah titik rawan bencana di sepanjang jalur mudik. DRU terdiri dari alat berat, material, serta tim teknis yang dapat segera diterjunkan apabila terjadi gangguan akibat bencana seperti longsor, banjir, maupun kerusakan jalan yang berpotensi menghambat arus mudik.

Selain itu, Kementerian PU juga menyiapkan posko dan tim tanggap darurat di sejumlah lokasi strategis untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik Lebaran.

Berdasarkan data Kementerian PU, panjang jalan nasional non tol mencapai 47.603,39 km dengan tingkat kemantapan mencapai 93,50%, sementara jaringan jalan tol nasional telah mencapai sekitar 3.115 km yang turut mendukung konektivitas antarwilayah di Indonesia.

Selain melalui platform mudik.pu.go.id, Kementerian PU juga menyediakan layanan call center mudik 24 jam yang dapat dihubungi masyarakat apabila membutuhkan informasi maupun bantuan selama perjalanan.

Menteri Dody menekankan bahwa di era digital saat ini, ketersediaan informasi yang cepat dan akurat menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran perjalanan masyarakat, khususnya pada masa mobilitas tinggi seperti mudik Lebaran.

“Di era sekarang, informasi yang cepat sering kali sama pentingnya dengan kesiapan infrastruktur itu sendiri. Karena itu kami menghadirkan platform informasi ini agar masyarakat dapat memantau kondisi jalur mudik secara langsung,” kata Menteri Dody.

Kementerian PU berharap kehadiran platform ini dapat membantu masyarakat merencanakan perjalanan mudik dengan lebih aman dan nyaman serta mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkeu Sebut Ekonomi Indonesia dalam Posisi Kuat, APBN Jadi Shock Absorber di Tengah Eskalasi Konflik Geopolitik

Penulis
Syifa
-
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan kinerja yang solid sebagai instrumen shock absorber di tengah eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Meski volatilitas pasar keuangan dan harga komoditas energi dunia sangat dinamis, ia menegaskan kembali bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat kuat.
Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTa di, Jakarta pada Rabu (11/3). Ia mengungkapkan bahwa rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) hingga Maret 2026 masih berada di level US$68 per barrel meskipun harga minyak mentah Brent sempat menembus level US$100 per barrel. Angka ini masih berada di bawah asumsi APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.
“Sejauh ini masih terdapat ruang fiskal untuk mengantisipasi risiko kenaikan harga dalam pelaksanaan APBN 2026. Nanti kalau ke depan keadaan menekan lagi, kita akan tentunya mengatur APBN, tapi kita semua dalam berawal dari posisi yang kuat APBN-nya. Jadi teman-teman gak usah khawatir,” ujar Purbaya.
Optimisme pemerintah didorong oleh performa sektor riil yang menunjukkan tren penguatan signifikan. Indeks Manufaktur (PMI) Indonesia pada Februari 2026 mencapai level 53,8, angka tertinggi dalam dua tahun terakhir. Posisi ini menempatkan Indonesia lebih unggul dibandingkan negara-negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Australia.
“Ekonomi kita sedang mengalami masa ekspansi dalam posisi yang kuat. Jadi teman-teman tidak usah takut, kita bisa mengendalikan dampak negatif gejolak global ke depan,” tambahnya.
Indikator daya beli masyarakat juga tercatat solid. Mandiri Spending Index meningkat ke level 360,7% pada Februari, diikuti dengan pertumbuhan penjualan mobil yang mencapai dua digit (12%). Menkeu juga menepis anggapan bahwa daya beli masyarakat melemah, merujuk pada Indeks Keyakinan Konsumen yang tetap tinggi di atas level 100.
Terkait inflasi yang mencapai 4,76% (yoy) pada Februari, Menkeu menjelaskan bahwa angka tersebut dipengaruhi oleh faktor temporer low base effect diskon listrik tahun lalu. Tanpa faktor tersebut, inflasi diperkirakan hanya sebesar 2,59%, masih di bawah target sasaran. Menkeu juga menyoroti keberhasilan koordinasi fiskal-moneter antara Pemerintah dan Bank Indonesia. Penempatan kas pemerintah sebesar Rp200 triliun terbukti mampu menjaga likuiditas perbankan, sehingga suku bunga kredit turun menjadi 8,8% pada Januari 2026.
Hingga akhir Februari 2026, APBN mencatatkan kinerja Pendapatan Negara sebesar Rp358 triliun (11,4% dari target), tumbuh 12,8% (yoy). Penerimaan pajak tumbuh sangat kuat sebesar 30,4%. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp493,8 triliun (12,8% dari pagu), melonjak 41,9% dibandingkan tahun lalu. Akselerasi belanja ini merupakan strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih merata sejak awal tahun. Defisit APBN tercatat sebesar Rp135,7 triliun atau 0,53% dari PDB, yang dinilai masih sangat terkendali.

“Jadi secara keseluruhan kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta defisit yang tetap terkendali, menunjukkan bahwa APBN terus berperan optimal sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup sang Bendahara Negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Otorita IKN dan Universitas Brawijaya Buka Beasiswa S1 untuk Warga Wilayah Nusantara

Penulis
Syifa
-
Siapkan talenta sumber daya manusia lokal untuk mendukung pembangunan klaster Superhub Ekonomi Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bekerja sama dengan Universitas Brawijaya secara resmi membuka peluang beasiswa bagi penduduk yang berdomisili di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara.
Program beasiswa ini dirancang untuk memberikan pendanaan pendidikan jenjang Sarjana (S1) melalui dukungan beasiswa uang kuliah tunggal (UKT) secara penuh hingga delapan semester serta Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Program ini menawarkan sejumlah pilihan program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, di antaranya S1 Sosiologi, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Psikologi, S1 Ilmu Politik, S1 Ilmu Hubungan Internasional, S1 Agribisnis, S1 Agroteknologi, dan S1 Studi Kehutanan.
Wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara mencakup sejumlah kecamatan di dua kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan tersebut meliputi Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Loa Kulu, dan Loa Janan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Saat ini, Otorita IKN bersama Universitas Brawijaya telah memasuki tahun kedua pelaksanaan program beasiswa pendidikan Sarjana (S1) bagi putra-putri yang berdomisili di wilayah Ibu Kota Nusantara. Pada tahun 2024, terdapat 2 (dua) orang putra-putri ‘petani’ dari wilayah IKN yang terpilih sebagai penerima program beasiswa di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, tepatnya pada program studi Agroteknologi.
Kedua penerima beasiswa tersebut masing-masing berdomisili di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Hingga saat ini, keduanya menunjukkan capaian akademik yang baik serta aktif mengikuti berbagai kegiatan kemahasiswaan.
Melalui kolaborasi ini, program beasiswa diharapkan dapat membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi generasi muda di wilayah delineasi IKN sekaligus mendorong lahirnya talenta lokal yang kompeten dan berdaya saing. Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui formulir pendaftaran resmi yang disediakan oleh penyelenggara program.
Upaya penguatan sumber daya manusia ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam poin 4 (empat) program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menempatkan peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan bangsa. Dalam pidatonya pada Puncak Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025), Presiden menekankan bahwa pendidikan merupakan prioritas utama dalam memperkuat masa depan bangsa.
“Memang pembangunan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa, keberhasilan suatu bangsa akan ditentukan oleh kualitas pendidikan yang ada di bangsa itu. Karena itu setiap negara yang berhasil harus investasi besar-besaran dalam bidang pendidikan, dan sesungguhnya elit politik bangsa Indonesia sudah mengambil keputusan politik untuk investasi besar-besaran di bidang pendidikan,” ujar Presiden.
Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, turut menyampaikan bahwa program beasiswa ini menjadi komitmen Otorita IKN sebagai bagian dari pemerintah untuk memastikan masyarakat di sekitar kawasan Nusantara dapat memperoleh kesempatan pendidikan sebagai bekal investasi ke depan.
“Kita harus memastikan setiap masyarakat, khususnya generasi muda di kawasan Nusantara mendapatkan kesempatan pendidikan yang baik. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, tidak mungkin kita bisa mencapai kesejahteraan maupun kemajuan, apabila kita tidak memiliki pendidikan yang bermutu,” ujar Troy.
Calon peserta diharapkan mengisi data yang diperlukan serta melengkapi dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir pendaftaran. Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, tahapan seleksi, serta mekanisme pendaftaran dapat diakses melalui tautan berikut:
(Formulir beasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB)
(Formulir beasiswa Fakultas Pertanian UB)

Melalui program ini, Otorita IKN berharap dapat mendorong lahirnya generasi muda lokal yang memiliki kapasitas akademik dan kepemimpinan untuk mendukung pembangunan kawasan Nusantara. Kehadiran program beasiswa ini menandai komitmen pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama pertumbuhan kawasan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...417418419...4,884Halaman 418 dari 4,884