Beranda blog Halaman 430

Program Lisdes Dorong Pemerataan Energi, 38 Desa di Kaltim Kini Nikmati Listrik PLN

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mencatat kemajuan signifikan dalam pemerataan akses listrik di wilayah pedesaan. Dalam satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji sebanyak 38 desa baru berhasil teraliri listrik dari PLN.

Penambahan capaian tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) tahun anggaran 2025–2026 yang menjadi langkah strategis Pemprov Kaltim bersama PLN untuk memperluas akses energi hingga ke wilayah terpencil.

Berdasarkan data terbaru, dari total sekitar 1.038 desa di Kalimantan Timur, sebelumnya terdapat 928 desa yang telah menikmati listrik PLN, sementara 110 desa masih menggunakan sumber listrik non-PLN.

Dalam satu tahun terakhir, melalui program Lisdes, sebanyak 38 desa berhasil terhubung dengan jaringan listrik PLN. Capaian ini secara signifikan menurunkan jumlah desa yang belum teraliri listrik PLN menjadi 72 desa.

Pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan rasio desa berlistrik dapat mencapai 100 persen pada tahun 2027. Program Lisdes menjadi salah satu upaya utama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedesaan.

Dengan semakin banyak desa yang teraliri listrik, diharapkan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berkembang lebih baik, serta akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan teknologi informasi menjadi semakin terbuka.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah BPR Koperindo

Penulis
Syifa
-
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi Bank Perekonomian Rakyat Koperindo, yang berlokasi di Wisma Techking 2, Jl. A.M Sangaji No.243, RT.3/RW.4 10130 Petojo Utara, Jakarta Pusat. Izin BPR Koperindo dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 9 Maret 2026.
Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Koperindo. LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja, atau sampai dengan tanggal 29 Juli 2026. Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu tersebut. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Koperindo bersumber dari dana LPS.
Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Koperindo Atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut. Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Koperindo dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.
Pgs. Direktur Group Kesekretariatan Lembaga LPS Jimmy Ardianto mengimbau agar nasabah BPR Koperindo tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank, serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.
Selanjutnya, penting diketahui oleh nasabah bahwasanya masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.
“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah dihimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank,” tutupnya.

Apabila nasabah membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi BPR Koperindo, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 021-154.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Tegaskan Penguatan Sistem Dana Pensiun Nasional Dalam Forum OECD Financial Markets Week

Penulis
Syifa
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem dana pensiun nasional agar semakin selaras dengan standar internasional sekaligus mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi peserta serta menjaga stabilitas sektor keuangan.

Demikian disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam rangkaian kegiatan OECD Financial Markets Week yang berlangsung pada 2–5 Maret 2026 di Kantor Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris, Prancis.

Ogi Prastomiyono memimpin delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan OJK dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk berpartisipasi dalam berbagai forum strategis yang membahas perkembangan kebijakan sektor keuangan global.

Partisipasi Indonesia dalam forum tersebut merupakan bagian dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD, di mana Indonesia saat ini berstatus sebagai accession country dan merupakan negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang memperoleh status tersebut.

Keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai forum OECD menjadi bagian penting dalam mendukung proses penilaian dan dialog kebijakan dengan negara-negara anggota OECD.

Dalam rangka mendukung proses aksesi tersebut, Ogi pada Rabu (4/3), menyampaikan presentasi self-evaluation terhadap dua instrumen hukum OECD terkait sektor dana pensiun, yaitu Core Principles of Private Pension Regulation dan Good Design of Defined Contribution Pension Plans di hadapan delegasi negara anggota OECD.

Dalam pemaparannya, Ogi menjelaskan berbagai aspek sistem dana pensiun nasional, antara lain struktur industri dana pensiun di Indonesia, kerangka regulasi dan pengawasan, penerapan tata kelola dan manajemen risiko, serta implementasi pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) yang mendukung stabilitas industri dan perlindungan peserta.

Indonesia juga secara objektif mengidentifikasi beberapa area penguatan dibandingkan dengan standar OECD, antara lain pengembangan strategi investasi berbasis life-cycle, penguatan desain manfaat pensiun yang lebih mendorong pembayaran berkala sebagai pendapatan pensiun, serta peningkatan cakupan kepesertaan program pensiun.

“OJK terus mendorong penguatan sistem dana pensiun nasional agar semakin selaras dengan praktik terbaik internasional. Langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat pensiun bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional,” kata Ogi.

Selain menghadiri forum OECD, OJK juga berpartisipasi dalam pertemuan International Organisation of Pension Supervisors (IOPS), di mana OJK saat ini merupakan anggota Executive Committee IOPS. Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga diselenggarakan pertemuan gabungan antara IOPS dan OECD Working Party on Insurance and Pensions (WPIP) yang membahas berbagai isu kebijakan dan praktik pengawasan dana pensiun di tingkat global.

Delegasi negara anggota OECD menyambut baik presentasi yang disampaikan Indonesia dan mengapresiasi pendekatan terbuka yang dilakukan dalam memetakan kekuatan serta area penguatan sistem dana pensiun nasional.

Masukan dari OECD tersebut akan menjadi referensi penting dalam penyempurnaan kebijakan serta penguatan sistem dana pensiun nasional ke depan, sekaligus mendukung tahapan lanjutan dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.

Keikutsertaan OJK dalam forum internasional tersebut juga mencerminkan komitmen OJK untuk terus memperkuat kualitas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan Indonesia agar sejalan dengan standar global. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem keuangan nasional, memperkuat kepercayaan investor, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wagub Bali Tekankan Pentingnya Konservasi Mangrove untuk Dukung Ekonomi Rakyat

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Wakil Gubernur (Wagub) Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan pentingnya konservasi tanaman mangrove sebagai upaya menjaga ekosistem pesisir sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan, terutama bagi pelaku UMKM yang memanfaatkan hasil dan potensi kawasan mangrove.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bali saat menghadiri kegiatan Aksi Tanam 1.000 Mangrove yang diselenggarakan oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali di Arboretum Park, kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Denpasar, Senin.

Menurut Giri Prasta, keberadaan mangrove memiliki banyak manfaat bagi lingkungan sekaligus dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Kita punya prinsip, satu mangrove sejuta manfaat. Kalau akhir-akhir ini ada persoalan, kenapa mangrove mati, kita harus mengetahui secara pasti, matinya mangrove karena pipa Pertamina yang bocor atau bagaimana, kita berpikir positif dulu, tetapi yang jelas, kita semua sepakat menjaga Pulau Dewata,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Giri Prasta tidak hanya hadir secara seremonial, tetapi juga turun langsung ke lokasi penanaman mangrove yang berlumpur dan tergenang air. Ia juga mendengarkan penjelasan dari Rossy, perwakilan dari Sahabat Mangrove Ranger Indonesia terkait upaya konservasi mangrove di kawasan tersebut.

Wagub Bali juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur untuk mendukung kegiatan konservasi mangrove, khususnya di kawasan Arboretum Park. Ia menyatakan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, termasuk pembangunan jembatan akses untuk kegiatan edukasi dan mengantisipasi pasang surut air laut.

Selain sebagai penahan gelombang dan habitat berbagai biota laut, mangrove juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menghasilkan oksigen bagi lingkungan sekitar.

Berdasarkan data pemerintah daerah, kawasan mangrove di wilayah Denpasar dan Kabupaten Badung mencapai sekitar 1.337 hektare. Karena itu, upaya penanaman dan pelestarian mangrove akan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas ekosistem pesisir Bali.

Giri Prasta juga menegaskan bahwa pelestarian lingkungan menjadi bagian penting dari visi pembangunan Bali Era Baru yang dicanangkan oleh I Wayan Koster.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Bali turut mengapresiasi langkah SMSI Bali yang memilih kegiatan penanaman mangrove sebagai bagian dari peringatan hari jadi ke-9 organisasi tersebut sekaligus rangkaian peringatan Hari Pers Nasional 2026.

Arboretum Park yang berada di kawasan Jalan Raya Pelabuhan Benoa merupakan lahan milik Pelindo. Kawasan hutan mangrove ini sebelumnya mengalami kerusakan hingga sekitar 12 hektare pada 2018.

Sejak saat itu, proses revitalisasi dilakukan secara bertahap dengan dukungan berbagai pihak, termasuk komunitas lingkungan.

Giri Prasta berharap Arboretum Park dapat berkembang menjadi kawasan edukasi sekaligus destinasi wisata mangrove yang memberikan manfaat bagi pelestarian lingkungan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Safari Ramadan Pemprov Sumbar di Limau Manis, PT Semen Padang Salurkan Bantuan untuk Masjid Raya

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kegiatan Safari Ramadan yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Pada Ramadan 1447 Hijriah, kegiatan tersebut digelar di kawasan ring satu perusahaan PT Semen Padang, tepatnya di Masjid Raya Limau Manis, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Padang, Jumat (6/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, PT Semen Padang menyalurkan bantuan untuk Masjid Raya Limau Manis berupa uang tunai sebesar Rp12,5 juta serta lima mushaf Al-Qur’an. Bantuan diserahkan langsung oleh Direktur Keuangan PT Semen Padang Iskandar Z. Lubis kepada Ketua Pengurus Masjid Raya Limau Manis, Jasman.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernadino, Anggota DPRD Kota Padang Mulyadi Muslim, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, serta sejumlah pejabat dari pemerintah provinsi dan kota.

Direktur Keuangan PT Semen Padang, Iskandar Z. Lubis, berharap bantuan tersebut dapat mendukung kelancaran kegiatan ibadah masyarakat, khususnya selama bulan Ramadan.

Ia menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan diharapkan dapat memperlancar aktivitas masjid sekaligus mendukung syiar Islam di lingkungan Masjid Raya Limau Manis.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan apresiasi kepada PT Semen Padang dan seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam kegiatan Safari Ramadan tersebut.

Dalam tausiyahnya kepada jamaah, Mahyeldi mengutip pesan dari Surat An-Nisa ayat 9 yang mengingatkan pentingnya mempersiapkan generasi penerus agar tidak menjadi generasi yang lemah. Ia menekankan peran penting orang tua dan masyarakat dalam membimbing generasi muda agar terhindar dari berbagai pengaruh negatif.

Selain itu, gubernur juga memberikan motivasi kepada para pelajar tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK yang mengikuti kegiatan Ramadan di Masjid Raya Limau Manis. Ia bahkan menyerahkan hadiah sebagai bentuk apresiasi atas semangat para pelajar dalam belajar dan beribadah.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menyalurkan sejumlah bantuan, antara lain Rp50 juta untuk masjid, 40 mushaf Al-Qur’an, bantuan Rp10 juta dari Bank Nagari, serta Rp12,5 juta melalui Dinas Pendidikan.

Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumbar turut memberikan bantuan sebesar Rp3 juta untuk petugas masjid serta program bantuan pendidikan senilai Rp1,706 miliar bagi 1.706 siswa di Kota Padang. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Penjabat Sekda Kota Padang.

Penjabat Sekda Kota Padang, Raju Minropa, yang hadir mewakili Wali Kota Padang menyampaikan apresiasi atas kunjungan rombongan Pemprov Sumbar serta dukungan yang diberikan kepada masyarakat Kota Padang.

Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Raya Limau Manis, Jasman, menjelaskan bahwa pengurus masjid tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga aktif menjalankan berbagai program sosial dan pembinaan karakter masyarakat.

Ia menambahkan bahwa pengurus masjid berkomitmen memastikan tidak ada anak-anak di kawasan Limau Manis yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. Selain itu, masjid juga menjalankan program pembinaan karakter melalui kegiatan Smart Surau serta telah melahirkan sejumlah juri MTQ tingkat Sumatera Barat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PANRB Gelar Bazar Ramadan dan Bakti Sosial untuk Dukung UMKM

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan kegiatan Bazar Ramadan 1447 Hijriah dan bakti sosial di lingkungan kementerian pada 9–10 Maret 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepedulian sosial sekaligus mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto hadir memberikan sambutan dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PANRB juga melaksanakan bakti sosial melalui penyerahan paket sembako kepada para petugas keamanan, pengemudi, petugas kebersihan, serta pegawai golongan I dan II di lingkungan kementerian.

Program bakti sosial ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PANRB dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Dalam sambutannya, Purwadi menyampaikan bahwa penyelenggaraan Bazar Ramadan diharapkan dapat memberikan ruang promosi yang lebih luas bagi pelaku UMKM sehingga mampu mendorong perkembangan usaha mereka.

Selain itu, ia juga berharap kegiatan penyaluran bantuan sembako dapat memberikan manfaat bagi para pegawai dan tenaga pendukung di lingkungan kementerian sekaligus menumbuhkan semangat kepedulian dan gotong royong.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Reni Suzana selaku Sekretaris Kementerian PANRB, para pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan kementerian, serta jajaran Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PANRB.

Hadir pula Penasehat DWP Kementerian PANRB Sarie Purwadi, Ketua DWP Kementerian PANRB Ratih Erwan, serta perwakilan dari BRI seperti Department Head Institutional Division Shinta, Senior Manager Institutional Division Riza Arifki, dan Manager of Funding & Transaction Branch Office Kebayoran Baru Anisa Dwi Sukmawati.

Melalui kegiatan Bazar Ramadan dan bakti sosial ini, Kementerian PANRB berharap dapat memperkuat solidaritas sosial di lingkungan kerja sekaligus memberikan dukungan nyata bagi UMKM serta masyarakat yang membutuhkan selama bulan suci Ramadan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemkomdigi Jelaskan Alasan Penundaan Akses Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjelaskan alasan di balik kebijakan penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah perlindungan anak dari berbagai risiko di ruang digital, mulai dari kecanduan gawai hingga paparan konten berbahaya.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak yang bertujuan memperkuat perlindungan anak dalam ekosistem digital.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk melarang anak menggunakan teknologi. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan anak memiliki kesiapan mental dan psikologis sebelum mengakses media sosial yang memiliki kompleksitas tinggi.

“Usia yang dinilai paling tepat untuk mulai mengakses media sosial adalah sekitar 16 tahun. Ini bukan keputusan sepihak pemerintah, tetapi hasil diskusi panjang dengan para psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, serta berbagai penelitian mengenai dampak media sosial terhadap perkembangan anak,” ujar Meutya dalam kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas: Tunggu Anak Siap di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat terkait meningkatnya risiko penggunaan media sosial bagi anak. Risiko tersebut meliputi kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan siber, hingga penipuan daring yang sering menyasar pengguna usia muda.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” katanya.

Kemkomdigi juga menyoroti perkembangan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence yang semakin memperbesar tantangan di ruang digital. Menurut Meutya, teknologi tersebut memungkinkan manipulasi konten yang semakin sulit dibedakan dari informasi asli.

“Dengan perkembangan AI, konten digital akan makin sulit dibedakan antara yang asli dan yang dimanipulasi. Anak-anak tentu akan semakin kesulitan memilah mana informasi yang benar dan mana yang tidak,” jelasnya.

Melalui kebijakan bertajuk “Tunggu Anak Siap”, pemerintah menekankan bahwa akses penuh ke media sosial sebaiknya diberikan secara bertahap sesuai dengan kesiapan anak.

Dalam kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas tersebut, sekitar 500 pelajar tingkat SMP hingga SMA hadir untuk berdiskusi mengenai keamanan digital dan penggunaan teknologi secara sehat. Pada kesempatan itu, Meutya juga mengajak para pelajar untuk menjadi “Duta Tunas” di sekolah maupun di lingkungan keluarga guna menyebarkan pesan penggunaan teknologi yang lebih bijak.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Menteri PPPA Prihatin Kasus Perkawinan Anak di Lombok Tengah, Dorong Perlindungan Hak Anak

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Arifah Fauzi menyatakan keprihatinan atas kasus perkawinan anak yang melibatkan dua anak berusia 13 tahun dan 15 tahun di Dusun Pancor, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah menegaskan bahwa praktik perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka.

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), perkawinan anak berpotensi menghambat tumbuh kembang anak secara optimal serta meningkatkan risiko masalah kesehatan, psikologis, dan sosial.

“Perkawinan anak tidak hanya menghilangkan kesempatan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, tetapi juga berisiko menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan, psikologis, dan sosial. Negara memiliki kewajiban memastikan setiap anak terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan masa depannya,” ujar Menteri PPPA.

Kementerian PPPA melalui tim layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA 129) telah berkoordinasi dengan UPTD PPA Provinsi NTB dan pemerintah daerah untuk menangani kasus tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula pada 3 Maret 2026 dini hari ketika kedua anak tersebut keluar dari rumah dan kemudian ditemukan oleh keluarga.

Peristiwa tersebut memicu keputusan keluarga untuk menikahkan keduanya melalui musyawarah keluarga dan adat setempat. Padahal, pemerintah desa sebelumnya telah menyarankan agar pernikahan tidak dilaksanakan karena kedua anak masih di bawah umur.

Menindaklanjuti kasus tersebut, tim gabungan yang terdiri dari UPTD PPA Provinsi NTB, DP3A Kabupaten Lombok Tengah, Unit PPA Polres Lombok Tengah, Puskesmas Pujut, serta Pemerintah Desa Tumpak melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap anak serta keluarga.

Hasil penjangkauan menunjukkan bahwa kedua keluarga tidak bersedia memisahkan pasangan tersebut sehingga mereka tetap tinggal bersama di lingkungan keluarga. Meski demikian, pemerintah daerah melalui UPTD PPA akan terus melakukan pemantauan dan pendampingan secara berkala guna memastikan hak-hak dasar anak tetap terpenuhi.

Menteri PPPA juga mendorong agar anak tetap melanjutkan pendidikan sehingga hak mereka atas pendidikan tetap terjaga meskipun telah terjadi perkawinan.

Dalam aspek hukum, praktik perkawinan anak dapat dikategorikan sebagai pemaksaan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang memaksa atau membiarkan terjadinya perkawinan anak dapat dikenai pidana penjara hingga sembilan tahun dan/atau denda maksimal Rp200 juta.

Arifah Fauzi menegaskan bahwa praktik perkawinan anak yang mengatasnamakan tradisi atau tekanan sosial tidak dapat dibenarkan jika mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak.

“Kami menghormati nilai budaya yang hidup di masyarakat, namun pelindungan hak anak harus menjadi prioritas utama. Tradisi tidak boleh mengorbankan masa depan anak,” tegas Menteri PPPA.

Selain itu, Kementerian PPPA juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak di daerah, termasuk Lembaga Perlindungan Anak Lombok serta aparat penegak hukum di NTB. Saat ini juga sedang dilakukan pembahasan bersama Direktorat Reserse PPA Polda NTB terkait kemungkinan langkah penegakan hukum, sebagaimana pernah dilakukan pada kasus serupa di Lombok Barat pada 2025.

Menteri PPPA juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan setiap dugaan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk praktik perkawinan anak, melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129. Laporan dapat disampaikan melalui hotline 129, WhatsApp 08111-129-129, atau melalui UPTD PPA terdekat agar korban dapat segera memperoleh perlindungan dan penanganan yang tepat.

Cek Artikel & Berita Lainnya di Google News

Harga Minyak Dunia Melonjak, Menteri ESDM: Tak Ada Kenaikan BBM Bersubsidi

Penulis
Syifa
-

Di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di Kawasan Timur Tengah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia tidak akan mengalami kenaikan hingga Hari Raya Idulfitri 2026 atau 1 Syawal 1447 Hijriah.

Bahlil menegaskan bahwa stok BBM nasional saat ini dalam kondisi aman dan tidak terdapat gangguan terhadap pasokan BBM maupun Liquified Petroleum Gas (LPG) di dalam negeri.

“Memang kalau kita melihat posisi harga minyak dunia sekarang sudah melampaui USD100 per barel. Ini adalah kondisi yang terjadi di global akibat dampak dari perang Iran versus Israel dan Amerika. Problemnya, kita sekarang bukan di stok. Stok, gak ada masalah, sudah ada semuanya. Kita itu sekarang tinggal di masalah harga,” jelas Bahlil usai membuka Bazar Semarak Ramadhan 2026 di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/3).

Menurut Bahlil, pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah-langkah komprehensif untuk mengantisipasi dampak fluktuasi harga energi global. Ia juga meminta masyarakat tetap tenang karena pemerintah menjamin pasokan BBM tetap tersedia hingga Lebaran.

“Kita lagi akan meng-exercise untuk melakukan langkah-langkah yang komprensif. Tapi sekali lagi, saya pastikan agar masyarakat tidak usah merasa bagaimana menyangkut dengan harga karena sampai dengan hari raya (Idulfitri) ini pasokan BBM terjamin dan insyaallah gak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi,” ujarnya.

Lonjakan harga minyak dunia sendiri dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran menimbulkan kekhawatiran terhadap gangguan pasokan energi global, terutama pada jalur distribusi minyak strategis di kawasan tersebut.

Harga minyak mentah global dilaporkan telah menembus lebih dari USD100 per barel, dengan minyak jenis Brent dan WTI bergerak di kisaran USD100-110 per barel. Kenaikan harga ini dipicu oleh potensi terganggunya pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah serta meningkatnya permintaan energi dari negara-negara konsumen utama.

Meski tekanan harga minyak global meningkat, pemerintah Indonesia menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi dan menjaga stabilitas pasokan energi nasional agar tidak membebani masyarakat, khususnya pengguna BBM bersubsidi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jelang Idulfitri 1447 H, Pemerintah Intensifkan Pengawasan Harga dan Distribusi Pangan

Penulis
Syifa
-

Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap harga, keamanan, dan mutu pangan menjelang akhir Ramadan hingga Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari raya.

Penguatan pengawasan dilakukan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, termasuk dengan mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan di berbagai wilayah. Fokus pengawasan diarahkan pada pasar tradisional serta simpul-simpul distribusi pangan guna mengantisipasi potensi lonjakan harga maupun praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Senin (9/3).

“Pada kesempatan ini kami mengimbau Bapak/Ibu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, minggu ini merupakan minggu krusial karena kebutuhan masyarakat cenderung meningkat mendekati lebaran. Tentu ini menjadi tugas berat kita bersama untuk menjaga dan mengendalikan harga pangan,” ujar Ketut Astawa.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dengan menugaskan dinas terkait untuk memperkuat pemantauan di lapangan bersama Satgas Saber Pelanggaran Pangan, terutama di pasar rakyat dan jalur distribusi utama.

“Mohon dipantau dan ditugaskan Kepala Dinas turun langsung ke lapangan dalam minggu-minggu ini, karena ini merupakan periode krusial terhadap potensi fluktuasi harga pangan,” tegas Ketut.

Berdasarkan pemantauan harga pangan nasional, sejumlah komoditas strategis masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Harga daging sapi secara nasional tercatat mengalami tren penurunan dari Rp141.051 per kilogram pada 26 Februari 2026 menjadi Rp139.801 per kilogram pada 4 Maret 2026. Tren serupa juga terjadi pada cabai merah keriting yang turun dari Rp46.707 menjadi Rp46.095 per kilogram pada periode yang sama.

Meski demikian, beberapa komoditas masih perlu mendapat perhatian, antara lain cabai rawit merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras yang mengalami kenaikan harga di sejumlah wilayah. Harga cabai rawit merah secara nasional telah menunjukkan penurunan dan berada pada kisaran Rp61.888 hingga Rp70.271 per kilogram, namun masih berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).

Selain pengawasan harga, pemerintah memastikan ketersediaan pangan nasional berada dalam kondisi aman. Proyeksi neraca pangan menunjukkan stok sejumlah komoditas strategis seperti beras, jagung, daging ayam, telur ayam ras, gula konsumsi, hingga daging sapi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri.

Untuk memperlancar arus distribusi, Bapanas juga terus mengoptimalkan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari daerah surplus ke daerah defisit. Hingga awal Maret 2026, realisasi mobilisasi pangan telah mencapai 8.790 kilogram. Komoditas terbesar yang didistribusikan adalah cabai rawit merah sebanyak 5.590 kilogram, termasuk pengiriman dari Kabupaten Enrekang ke Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) Jakarta serta sejumlah daerah konsumen lainnya.

Di sisi lain, pengawasan juga diperkuat melalui Posko Satgas Saber Pelanggaran Pangan di seluruh daerah. Selama periode 5 Februari hingga 4 Maret 2026, tercatat 37.857 kegiatan pemantauan telah dilakukan di berbagai titik distribusi pangan. Dari hasil pemantauan tersebut, sejumlah tindak lanjut dilakukan, antara lain pengecekan ke distributor dan produsen, penerbitan surat teguran, hingga pengambilan sampel untuk uji laboratorium.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman juga mengingatkan para pelaku usaha agar menjaga kewajaran harga menjelang Idulfitri.

“Mari jaga bersama stabilitas pasokan dan harga. Jangan ambil untung berlebihan di bulan suci. Cukup sewajarnya, demi kepentingan masyarakat luas,” tegasnya (4/3/2026).

Bapanas berharap berbagai langkah stabilisasi yang telah ditempuh pemerintah pusat, termasuk penguatan pengawasan dan fasilitasi distribusi pangan, dapat diikuti serta diperkuat oleh pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayah masing-masing.

“Harapan kami, ketika Badan Pangan Nasional telah melakukan berbagai langkah kebijakan, termasuk fasilitasi distribusi pangan, maka langkah tersebut dapat dicontoh dan diperkuat oleh pemerintah daerah,” pungkas Ketut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...429430431...4,887Halaman 430 dari 4,887