Beranda blog Halaman 4381

Sasar KPM di Seluruh Tanah Air, Kemensos Salurkan Bansos PKH Tahap II Sebesar Rp6,53 Triliun 

Penulis
Sopyan
-
SuaraPemerintah.id – Bertepatan dengan dimulainya puasa Ramadhan 1442 H, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial (bansos) tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap II sebesar Rp6,53 triliun. Bansos tersebut menyasar 9.074.584 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di seluruh pelosok Tanah Air. 
 
“Pencairan bantuan ini untuk Tahap II, kebetulan bulan April. Jadi pas bersamaan dengan awal puasa,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam keterangan tertulis, Minggu (18/4). 
 
Dengan pencairan bantuan PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM di bulan puasa. Karena biasanya kebutuhan rumah tangga meningkat memasuki bulan Ramadhan dibandingkan dengan hari – hari biasa. 
 
“Bulan puasa pengeluaran akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan sahur maupun buka puasa, untuk beli takjil atau beli makanan tambahan lainnya,” katanya.
 
Pencairan bansos PKH  juga diharapkan dapat membantu mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi. “Dengan bertambahnya simpanan (saving) masyarakat, makin tinggi daya beli masyarakat,” kata mantan Walikota Surabaya dua periode itu. 
 
Kalau daya beli meningkat maka pedagang kecil juga akan terkena dampaknya, dagangan jadi laku dan bisa mendapatkan untung. 
 
PKH merupakan bantuan bersyarat bagi keluarga yang memenuhi satu atau lebih komponen yaitu komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak balita. Komponen pendidikan dengan kategori anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat dan anak SMA/MAN atau sederajat. 
 
Komponen Kesejahteraan Sosial dengan kategori lanjut usia di atas 70 tahun dan kategori disabilitas berat. 
 
Kemensos bekerja sama dengan Bank Bank Milik Negara (Himbara) dalam pencairan bantuan, seluruh KPM PKH mendapatkan bantuan langsung ke rekeningnya. “Mereka bisa mencairkan bantuan yang diterima di ATM bersama, E-Warong, dan agen – agen bank yang ditunjuk oleh bank penyalur,” kata Mensos. 
 
Tak lupa, Mensos berpesan, agar selama pencairan bantuan, masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Yakni, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. “Karena masih dalam suasana pandemi Covid-19, KPM PKH saya minta menjaga protokol kesehatan. Para petugas di lapangan saya mohon bisa membantu memastikan protokol kesehatan dipatuhi,” katanya.
 
Berdasarkan data Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial, alokasi anggaran bantuan sosial PKH tahun 2021 sebesar Rp28,71 triliun dan telah disalurkan dua tahap sebesar Rp15,35 triliun yaitu bulan Januari 2021 sebesar Rp6,82 triliun dan bulan April Rp6,53  triliun. 

 

Bupati Temanggung Ajak Masyarakat Tanam Pohon di Lahan Kritis

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Bupati Temanggung, HM Al Khadziq meminta-minta masyarakat  Temanggung lebih banyak menanam pohon sebagai salah satu langkah konservasi lahan. Pasalnya, saat ini lahan hijau di Kabupaten Temanggung terus berkurang.

Hal tersebut disampaikannya saat acara pencanangan program Mustika Desa di Kelurahan Madureso, Kecamatan / Kabupaten Temanggung, Jumat (16/4/2021).

“Saya ajakan kepada seluruh masyarakat Temanggung untuk lebih giat menanam pohon, di manapun, seperti di jalan-jalan desa, pekarangan, dan lahan kritis. Pohon-pohon yang ditanam yang bisa menyerap udara seperti bambu, beringin, aren, dan juga buah-buahan, ”ujar bupati.

Ditambahkan, saat ini Kabupaten Temanggung sering terjadi banjir yang terjadi curah hujan lebih dari satu jam. Banjir terjadi karena luapan udara dari saluran udara yang tidak mampu menampung udara.

“Jadi ada dua masalah, pertama saluran yang tidak mampu menampung udara, dan kedua udara yang lebih banyak,” terang Khadziq.

Dia menjelaskan jumlah udara yang semakin banyak disebabkan beberapa faktor, di antaranya karena lahan semakin terbuka yang berakibat pada kurangnya penyerapan udara. Sehingga air langsung turun dengan erosi memenuhi saluran-saluran udara. Kondisi tersebut membuat saluran air meluap dan banjir.

“Jadi ini permasalahan kritis kita yang lebih banyak, selain itu masalah yang terjadi pada lingkungan kita yang semakin tinggi, karena semakin banyak lahan yang dipakai untuk perumahan, mengakibatkan penyusutan lahan hijau. Selain itu juga pola bercocok tanam dengan teknologi mulsa dengan plastik yang semakin mempersempit penyerapan udara, ”jelasnya.

Khadziq mengatakan, perlu ada solusi jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengatasi masalah tersebut. Jangka pendek dengan pelayanan saluran udara, sedangkan jangka panjang melakukan konservasi lahan dengan penanaman pohon.

Halau Pemudik, Jasa Marga Bakal Lakukan Penyekatan di Jalan Tol

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan melakukan penyekatan di jalan tol, dalam rangka mendukung kebijakan larangan mudik lebaran.

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk melarang masyarakat mudik lebaran pada periode 6-17 Mei 2021.

Tujuan dari pelarangan mudik tersebut adalah untuk mencegah dan menekan angka penyebaran virus covid-19.

Khusus untuk transportasi darat, nantinya pemerintah bersama pihak kepolisian akan melakukan penyekatan pada beberapa titik. Penyekatan akan dilakukan baik di jalan tol maupun jalan nasional.

Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru, mengatakan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah terkait larangan mudik. Salah satunya adalah dengan mendukung pelaksanaan peyekatan di jalan tol.

“Jasa Marga akan mendukung penuh pelaksanaan check point atau lokasi penyekatan di jalan tol, yang titik lokasi penyekatannya akan diputuskan berdasarkan diskresi Kepolisian,” ujar Heru dalam keteranganya, Senin (19/4/2021).

Antisipasi Kemacetan, Jasa Marga Relokasi Gerbang Tol Cikarang Utama Pria yang kerap disapa Heru itu menambahkan, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait kebijakan larangan mudik ini.

Seperti koordinasi dengan pihak Kepolisian (Korlantas dan Kepolisian Wilayah) serta Dinas Perhubungan Darat. “Kami nantinya juga akan menyiagakan sarana prasarana dan personil untuk mendukung pelaksanaan pengawasan Kepolisian di lokasi check point tersebut,” kata Heru.

Dia menambahkan, pihaknya siap mendukung keputusan pemerintah untuk melarang mudik pada 6-17 Mei mendatang. Apalagi kebijakan ini dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19.

“Jasa Marga siap mendukung keputusan Pemerintah untuk meniadakan mudik hari raya Idul Fitri 1442 H dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran covid-19 pada periode 6-17 Mei 2021,” tutur Heru.

Sebelumnya Pemerintah melalui Menko PMK Muhadjir Effendy mengeluarkan peraturan pelarangan mudik.

Ia mengatakan, “Sesuai dengan arahan bapak presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri yang diselenggarakan 23 Maret 2021 di Kantor Kemenko PMK yang dipimpin Menko PMK serta hasil konsultasi dengan presiden maka ditetapkan bahwa tahun 2021, mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat.”

Hal ini bertujuan agar upaya vaksinasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan.

Muhadjir menjelaskan, alasan dilarangnya mudik Lebaran 2021 adalah karena masih tingginya angka penularan dan kematian di masyarakat serta tenaga kesehatan akibat COVID-19.

Menurut Muhadjir, beberapa kali libur panjang juga membuat angka positif COVID-19 meningkat sehingga Pemerintah perlu mengambil langkah tegas agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

Terkait libur Lebaran 2021 berdasarkan SKB 3 menteri. Pemerintah sebelumnya juga sepakat dan merevisi cuti bersama yang dilakukan dalam rangka menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia.

Revitalisasi Stasiun Bekasi Capai 77%, Menhub Targetkan Pembangunan Selesai Akhir Tahun

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan revitalisasi Stasiun Bekasi yang termasuk ke dalam bagian dari proyek pembangunan rel dwi ganda atau double double track (DDT) Manggarai-Cikarang paket B akan selesai pada akhir tahun 2021. Hal itu disampaikan Menhub saat melakukan tinjauan ke Stasiun Bekasi, Minggu (18/4).

“Hari ini kita menyaksikan bahwa pemerintah secara konsisten walau di masa pandemi tetap membangun. Ditjen Perkeretaapian serta PT KAI secara konsisten melakukan pembangunan Jabodetabek untuk prasarana rel dwi ganda dan empat stasiun dengan dana lebih dari 6 triliun rupiah. Artinya, kita memberikan perhatian yang luar biasa pada masyarakat di Jabodetabek,” kata Menhub.

Sampai dengan saat ini, progres pengembangan Stasiun Bekasi sudah mencapai 77,84%. Selain Stasiun Bekasi, Kemenhub melalui Ditjen Perkeretaapian juga tengah merevitalisasi Stasiun Manggarai, Jatinegara, dan Cikarang yang juga dapat melayani kereta api jarak jauh selain Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Lebih lanjut Menhub menjelaskan, pembangunan rel dwi ganda dan revitalisasi stasiun ini dilakukan untuk mengoptimalkan perjalanan kereta jarak jauh.

“Apa artinya DDT? artinya jalur kereta keluar kota (jarak jauh) dan kereta dalam kota itu akan dipisahkan. Jadi akan ada 4 (empat) rel dari Manggarai hingga Cikarang. Dengan adanya pembangunan rel dan revitalisasi 4 (empat) stasiun yaitu Jatinegara, Manggarai, Bekasi dan Cikarang, maka konsentrasi dari masyarakat bisa dilakukan dengan baik dan tidak bertumpuk di suatu tempat,” ucap Menhub.

Menhub juga mengungkapkan, dengan adanya pemisahan jalur kereta api jarak jauh dan KRL, akan membawa dampak positif bagi operasional KRL, yaitu memberikan waktu tunggu kedatangan antar kereta atau headway yang lebih baik, sehingga kapasitas kereta juga akan meningkat.

“Pemisahan jalur ini juga memberikan suatu manfaat bagi kereta komuter, yaitu jarak kedatangan antar kereta atau headway yang lebih baik. Kalau sekarang itu, headway satu kereta dengan kereta yang lain adalah 10 menit, dan khusus ke arah Bekasi kapasitasnya bisa mencapai 200.000 orang. Dengan headway yang lebih singkat menjadi 5 menit, kapasitasnya akan meningkat menjadi 400.000 orang. Sehingga memungkinkan masyarakat Bekasi dan sekitarnya untuk menggunakan KRL ini sebagai moda utama,” tutur Menhub.

Dalam tinjauannya ke Stasiun Bekasi, Menhub juga melakukan pembagian masker kepada penumpang kereta

Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Polana B. Pramesti, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo, dan jajaran di lingkungan Kemenhub.

Semakin Luas, Tol Laut Kini Sentuh Wilayah Pegunungan Tengah Papua

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Program yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo, Tol Laut, berjalan dengan baik. Kini bahkan mulai merambah ke wilayah terpencil yakni di pegunungan tengah Papua Kabupaten Nduga.

Perluasan ini tentunya akan meningkatkan usaha-usaha jasa terkait di pelabuhan dalam ekosistem Tol Laut serta menjadikan Nduga Pintu masuk selatan untuk wilayah Pegunungan Tengah (Lapago).

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Jayapura (KSOP Kelas II Jayapura) Taher Laitupa mengatakan, penyelenggaraan Layanan Kewajiban Publik Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) tahun 2021 terus berkembang dengan terobosan-terobosan baru.

Kombinasi elemen utama menjadi pendukung perluasan cakupan wilayah tol laut ini, seperti kapal dan jaringan trayek dan pelabuhan, termasuk elemen pendukung seperti optimalisasi jalur lintasan pada alur sungai dan danau di wilayah pesisir dan pegunungan, seperti halnya saat ini di Kabupaten Nduga, Papua.

“Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi penyelenggara program Tol Laut dalam rangka implementasi Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang msn salah satu Program Prioritas di Papua adalah pengembangan jaringan Tol Laut di wilayah-wilayah 3TP di seluruh wilayah Papua,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (18/4).

Untuk itu, KSOP Jayapura terus melakukan Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Tol Laut pada Trayek T-26 yang telah melayani beberapa daerah yang masih terisolir di Provinsi Papua seperti di Pelabuhan Atsy Agats, Sawaerma, Mumugu dan Batas Batu Kabupaten Nduga.

“Dari karakteristik kewilayahan pegunungan tengah, yang menjadi salah satu fokus penyelenggaraan Tol Laut adalah pelayanan distribusi logistik yang terjadwal dan teratur di Kabupaten Nduga,” kata Taher.

Dia menjelaskan, Nduga adalah Kabupaten yang berbatasan langsung dengan beberapa daerah di pegunungan tengah seperti Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Tolikara. Kabupaten Nduga saat ini membutuhkan gerak cepat dan kehadiran negara hadir untuk melakukan pembangunan yang merata dan berkeadilan sesuai harapan Presiden Joko Widodo.

Adapun monitoring dan sosialisasi di Pelabuhan Mumugu dan Pelabuhan Batas Batu Nduga dilakukan bersama Bupati Nduga, Wentius Nimiangge dan Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Laus D.C Rumayom, KSOP Kelas II Jayapura sebagai Korwil UPT Perhubungan Laut di Papua.

KSOP Kelas II Jayapura sebagai kordinator wilayah UPT-UPT Ditjen Perhubungan Laut di Provinsi Papua terus menjalankan salah satu fungsi tugas memastikan jaringan trayek Angkutan Laut yang berjalan harus dapat masuk sampai ke seluruh wilayah perairan termasuk sungai dan danau.

“Dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi tentu di butuhkan pasokan logistik yang terjadwal dan teratur secara baik dan lancar dengan penggunaan kapal Rede yang dapat menjangkau perairan sungai di wilayah pegunungan tengah ini, hal ini menuntut dalam waktu dekat penyelenggaraan Tol Laut harus dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Pemkab Malang Kucurkan Dana Bedah Rumah untuk Korban Gempa

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mengucurkan dana bedah rumah untuk penanganan rumah korban gempa magnetudo 6,1 skala righter di Kabupaten Malang sehingga layak huni.

“Pembangunan rumah layak huni diambil dari anggaran dana bedah rumah,” kata Bupati Malang, Muhammad Sanusi saat dikonfirmasi Wartawan, Minggu ( 18/4/2021).

Menurut Sanusi penggunaan dana anggaran bedah rumah tersebut akan digunakan untuk membangun 1.200 rumah korban terdampak gempa.

Ia menjelaskan, setiap tahun Pemkab Malang telah menganggarkan dana bedah rumah untuk 2.500 unit rumah di wilayah Kabupaten Malang. Namun karena terjadi gempa bumi, maka sisa alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun rumah korban gempa yang mengalami rusak berat.

“Saat ini anggaran bedah rumah masih ada. Itu yang kita manfaatkan untuk membangun rumah layak huni korban gempa yang rusak berat. Jumlahnya sekitar 1200 rumah,” tandasnya.

Sanusi mengatakan, penggunaan dana bedah rumah itu untuk menunjang pemulihan ekonomi warga korban terdampak. Prioritas utama yakni pembangunan rumah layak huni. “Jika rumah sudah berdiri warga bisa bangkit dan bekerja kembali sembari menunggu dana dari BNPB turun. Nantinya, sisa bantuan itu bisa digunakan warga untuk modal kerja,” paparnya.

Pembangunan rumah layak huni tersebut di desain rumah tahan gempa. Ukurannya sesuai luas tanah rumah yang dimiliki warga. “Misalnya ukuran tanahnya 8×6 meter persegi, ya kita bangunkan dengan ukuran itu,” ujarnya.

Sanusi menyatakan pembangunan rumah korban gempa Malang akan melibatkan anggota TNI Angkatan Darat dari kesatuan Zon Zipur. Namun, tidak menutup kemungkinan warga korban gempa pun akan dilibatkan dan dipekerjakan dalam kegiatan pengerjaan pembangunan rumah itu.

Sanusi menambahkan, saat ini, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah menyiapkan desain rumah layak huni dan para pekerja bangunan.

“Cipta karya sekarang ini mempersiapkan bahan dan menghitung pekerja. Bila warga ingin bekerja nanti akan dipekerjakan cipta karya,” pungkas Sanusi.

Dia menegaskan perbaikan dan pembangunan rumah warga korban gempa tersebut harus segera ditangani dan cepat diselesaikan. “Agar warga bisa beraktifitas normal, apalagi sekarang bulan Ramadhan dan sebentar lagi Hari Raya Idulfitri,” tutupnya.

BPBD Kabupaten Malang mengungkapkan sampai saat ini total rumah yang rusak akibat gempa di sejumlah kecamatan di Kabupaten Malang sudah mencapai 9.000 unit rumah. Penyaluran bantuan korban bencana pun juga sudah mulai membaik.

Pemkab Bogor Gelar Lomba Video Desa Wisata Berhadiah Rp 1 Miliar

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengadakan lomba video tentang Desa Wisata dengan menghadirkan hadiah sebesar Rp I Miliar.

Sayembara perlombaan tersebut dihadirkan untuk meningkatkan pariwisata di Kabupaten Bogor pada masa pandemi Covid-19 yang tengah lesu.

Komite Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar atau disapa Gus Udin menuturkan, promosi digital terus dilakukan guna mengembangkan potensi pariwisata.

“Pada era kini, melalui video yang dikemas lalu dimasifkan melalui media sosial suatu promosi yang strategis. Karena siapa yang tidak mempunyai atau mengenal medsos saat ini,” papar Gus Udin, Minggu (18/4/2021).

Kata dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berkomitmen meningkatkan promosi pariwisata dalam memulihkan perekonomian imbas pandemi Covid-19.

Berkaca di 2020, pemkab pernah membuat lomba video kreatif terkait destinasi wisata dan sebanyak 325 peserta berpartisipasi lalu diketahui ada 75 destinasi wisata yang belum tereksplorasi.

“Berkaca dari pengalaman itu, tahun ini kami lebih masifkan lagi. Ada tiga strategi terkait promosi pariwisata mulai dari tingkat pendidikan, desa, hingga masyarakat luas,” kata Gus Udin.

Strategi pertama yakni menggandeng masyarakat luas untuk membuat film pendek terkait sejarah Kabupaten Bogor. Diharapkan, melalui film pendek itu peserta banyak menggali situs-situs bersejarah di Kabupaten Bogor.

Selain itu, dalam waktu dekat juga Pemkab Bogor akan melakukan lomba video pariwisata desa. Gus Udin melihat, setiap desa tentunya mempunyai sisi pariwisata untuk dilombakan.

“Seluruh desa dapat mengikuti lomba dengan harapan mereka mau berbenah dan memvideokan destinasi pariwisata di desanya. Hadiahnya Rp 1 miliar, yang merupakan intensif untuk perbaikan infrastruktur pada desa wisata,” katanya.

Strategi ketiga yakni dengan memberdayakan pelajar tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dalam mata pelajaran lapangan selama pembelajaran jarak jauh membuat konten kreatif terkait UMKM atau kuliner di lingkungan sekitarnya.

Gus Udin optimis bila strategi-strategi itu didukung dengan promosi yang masif dapat meningkatkan pariwisata dan potensi wisata yang ada di Kabupaten Bogor.

“Sehingga strategi promosi mulai dari masyarakat luas, desa, dan pelajar dapat meningkatkan potensi pariwisata Kabupaten Bogor ke depan,” tambah Gus Udin.

Percepat Penyaluran KPR Subsidi, BTN Bikin Akad Kredit Massal

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id –  PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN terus mendorong realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Teranyar, Kantor Cabang Bank BTN Bogor menggelar akad massal 600 unit KPR Subsidi yang berlokasi di perumahan Pesona Kahuripan 4 di Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor.

Direktur Consumer & Commercial Lending Bank BTN Hirwandi Gafar menuturkan permintaan KPR di tahun 2021 mulai menunjukkan peningkatan, sejalan dengan stimulus ekonomi dari pemerintah. Bank BTN, lanjutnya, juga terus mengoptimalkan berbagai stimulus tersebut dengan berinovasi untuk mendongkrak penyaluran KPR khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Di tengah pandemi, rumah menjadi kebutuhan yang mendesak karena berbagai aktivitas dilakukan di rumah. Kami terus berupaya terus mendukung para pengembang untuk memproduksi rumah subsidi dan memacu realisasi kredit sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia dapat memiliki rumah,” jelas Hirwandi di Jakarta, Minggu (18/4/2021).

Hirwandi menuturkan secara total, akan ada lebih dari 1.000 unit rumah di proyek perumahan tersebut. Sebanyak 400 unit sisanya, kata dia, sedang dalam proses persetujuan KPR di Bank BTN KC Bogor.

“Mayoritas konsumen akad merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di Jakarta. Sehingga, kami berharap dengan memiliki rumah yang berkualitas, para pekerja tersebut dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan berpengaruh ke produktivitas mereka.”

Adapun, hingga 15 April 2021, Bank BTN telah merealisasikan penyaluran KPR Subsidi untuk lebih dari 31 ribu unit rumah. Sejak pandemi dimulai pada awal tahun 2020 hingga pertengahan April 2021, emiten bersandi saham BBTN juga tercatat telah memberikan KPR Subsidi baik skema konvensional maupun syariah untuk lebih dari 153 ribu unit rumah. Nilai penyaluran untuk ratusan ribu hunian tersebut setara Rp21,5 triliun.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN terus memacu realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi sejalan dengan komitmen perseroan mendukung Program Satu Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hingga medio April 2021, Bank BTN tercatat telah merealisasikan penyaluran KPR Subsidi untuk lebih dari 31 ribu unit rumah.

Direktur Consumer and Commercial Banking Bank BTN Hirwandi Gafar mengatakan permintaan pembiayaan perumahan di tahun 2021 mulai menunjukkan peningkatan sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah untuk mendongkrak ekonomi nasional.

Memanfaatkan berbagai stimulus positif dari pemerintah tersebut, tambah Hirwandi, Bank BTN juga terus berinovasi untuk mengoptimalkan penyaluran KPR Subsidi.

“Kami terus mengoptimalkan penyaluran agar semakin banyak masyarakat Indonesia bisa memiliki rumah terutama di tengah pandemi yang mewajibkan mayoritas aktivitas dilakukan di rumah. Hingga 15 April 2021, Bank BTN telah menyalurkan KPR Subsidi untuk lebih dari 31 ribu unit rumah,” tutur Hirwandi di Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Menurut Hirwandi, berbagai inovasi yang digelar Bank BTN pun menunjukkan capaian positif. Sejak pandemi dimulai pada awal tahun 2020 hingga pertengahan April 2021, emiten bersandi saham BBTN juga tercatat telah memberikan KPR Subsidi baik skema konvensional maupun syariah untuk lebih dari 153 ribu unit rumah. Nilai penyaluran untuk ratusan ribu hunian tersebut setara Rp 21,5 triliun.

Hirwandi memaparkan Bank BTN memiliki beragam produk KPR Subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bank spesialis pembiayaan perumahan tersebut menawarkan produk KPR Subsidi berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) dengan bunga 5 persen fix rate atau tetap hingga 20 tahun.

Bank BTN juga memiliki produk KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dengan bantuan uang muka hingga Rp 40 juta. Keseluruhan produk tersebut, lanjut Hirwandi, dapat dimanfaatkan MBR dari seluruh segmen mulai yang bekerja di sektor pemerintah maupun swasta, berpenghasilan fixed income maupun non fixed income ataupun pegawai tetap maupun pegawai kontrak.

“Dengan adanya ragam pilihan KPR Subsidi Konvensional dan Syariah di Bank BTN juga memberikan kemudahan bagi pengembang dan MBR dalam memilih akad pembiayaan di satu bank. Kami terus berupaya memberikan kesempatan bagi MBR baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, agar bisa memiliki rumah yang aman dan nyaman,” tambahnya.

Sebagai informasi, hingga Desember 2020, BBTN masih menempati posisi nomor wahid dalam pangsa pasar KPR Subsidi. Bank yang dulunya bernama Bank Tabungan Pos ini terekam mendominasi pasar KPR Subsidi sebesar 87 persen per akhir tahun lalu.

Komitmen Hadirkan Produk Berkualitas, SANYO Makin Eksis Jadi Raja Pompa Air di Indonesia

Penulis
Rahmat HM
-
Sales Manager Sanyo Alvin Iskandar Ghazali

SuaraPemerintah.id – Siapa yang tidak kenal dengan merek SANYO, brand yang sudah melekat sebagai produk pompa air. Hadir sejak 1969 di Indonesia, SANYO menjadi brand internasional asal Jepang yang semakin eksis. Puluhan tahun menghadirkan produk pompa air yang berkualitas, SANYO telah sukses membangun brand awarness di pasar Indonesia.

Dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pompa air SANYO, maka pada tahun 1990 SANYO membuka pabrik di Indonesia dengan nama PT. Sanyo Industries Indonesia, dan dipasarkan melalui PT. Setrindo Prima sampai saat ini.

Industri pompa air sendiri semakin berkembang seiring perubahan zaman dan meningkatnya kebutuhan. Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin meningkat sejalan dengan makin meningkat pula kebutuhan primer sandang dan pangan. Ketersediaan air menjadi salah satu kebutuhan primer yang harus disediakan dengan cara yang lebih praktis. Di sinilah fungsi pompa air elektrik berperan besar dalam membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat.

Namun dengan berkembangnya industri pompa air, maka makin banyak pula bermunculan berbagai merek dengan produk-produk terbarunya. Persaingan di industri pompa menjadi semakin ketat. Meski begitu, merek SANYO tetap menjadi market leader sebagai raja pompa air di Indonesia.

Sales Manager Sanyo Alvin Iskandar Ghazali mengungkapkan bahwa SANYO optimis akan tetap menjadi market leader di industri pompa air.

“Sebagai Brand Internasional yang berasal dari Jepang, brand Sanyo dikenal sebagai produsen barang-barang elektronik yang salah satunya adalah pompa air khusus di Indonesia. Pompa air di Indonesia semakin meningkat peluangnya, maka kami menjadikan pompa air sebagai produk utama di Indonesia. Sanyo sudah berpengalaman dan selalu mengutamakan kualitas demi kepuasan pelanggan,” ungkap Alvin.

Alvin menjelaskan bahwa SANYO selalu berkomitmen untuk memberikan kepuasan kepada para pelanggannya. Strategi SANYO dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan dibagi menjadi 3 hal pokok terpenting, yaitu:

  1. Produk yang berkualitas dan sesuai kebutuhan konsumen.
  2. Aftersales yang memuaskan.
  3. Terus membina hubungan baik dengan dealer yang sebagai saluran distribusi produk ke pasar/konsumen.

“Yang diunggulkan dari SANYO terkait dengan point tiga di atas yaitu produk SANYO memiliki kualitas di atas brand lain, baik material/bahan yang dipakai mampu berdaya tahan produknya untuk jangka panjang,” jelas Alvin.

Produk unggulan SANYO saat ini adalah pompa Booster otomatis tipe PB-H135C. Keunggulan pompa tersebut adalah sebagai pompa pendorong dari atas ke bawah dengan daya dorong yang sangat kencang dan kuat tetapi dengan daya listrik yang sangat efisien, ditambah lagi suara pompanya yang tidak berisik.

Sebagai sebuah merek, SANYO telah menjadi merek yang melekat di masyarakat Indonesia sebagai merek pompa air yang berkualitas dan tahan lama. Merek SANYO juga telah mendapatkan berbagai penghargaan yang selalu diraih hampir setiap tahun. Sebut saja misalnyua penghargaan Best Brand yang telah diraih selama 17 tahun berturut-turut dengan predikat Double Platinum. SANYO juga telah masuk ke dalam jajaran TOP Brand, dan Home Bintang, serta penghargaan bergengsi lainnya.

“Semua penghargaan kami syukuri dan sama berharganya karena semua penghargaan tersebut merupakan bukti komitmen kami untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen kami,” ujar Alvin.

SANYO mengangkat visi dan misi di Indonesia untuk menjadi produsen pompa air No.1, sekaligus ikut berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia khususnya di bidang produk pompa air yang berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen di indonesia.

Tumbuhkan Talenta Digital, Kemkominfo Luncurkan Modul Literasi Digital

Penulis
wicaksono
-
Tumbuhkan Talenta Digital, Kemkominfo Luncurkan Modul Literasi Digital

SuaraPemerintah.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) meluncurkan empat modul literasi digital. Peluncuran tersebut dilakukan secara resmi oleh Menteri Kominfo Johnny G Plate di Grand City Surabaya pada Sabtu, 16 April 2021.

Keempat modul tersebut terdiri dari modul ‘Budaya Bermedia Digital’, ‘Aman Bermedia Digital’, ‘Etis Bermedia Digital’, serta ‘Cakap Bermedia Digital’. Semuanya disusun berdasarkan empat pilar literasi digital yang utama, yaitu digital culture, digital safety, digital ethics, dan digital skills.

Modul ini merupakan manifestasi kolaborasi dari Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, Jaringan Penggiat Literasi Digital (Japelidi) dan Kemkominfo.

Mengingat kebutuhan akan sumber daya manusia yang andal dalam bidang teknologi di Indonesia masih sangat tinggi. Hal itu disampaikan oleh Johnny G Plate dalam acara peluncuran modul literasi digital ini.

“Kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang andal dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini sangat mendesak untuk diupayakan secara masif, kolaboratif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pencegahan Penyakit Tidak Menular Jadi Prioritas Kementerian Kesehatan Johnny menjelaskan, Data Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami digital talent gap atau kesenjangan talenta digital.

“Kita membutuhkan sembilan juta talenta digital dalam 15 tahun atau rata-rata 600.000 talenta digital setiap tahunnya,” katanya. Kegiatan peluncuran modul ini dilakukan serempak di lima kota, yaitu Surabaya, Tangerang Selatan, Aceh, Yogyakarta dan Lampung.

Peluncuran modul dilakukan oleh Menteri Kominfo bersama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Nicholas Saputra, Yosi Mokalu, Cak Percil, Frida Kusumastuti dan Dirjen Aptika Semuel Pangerapan.

Dihadiri sekitar 3.300 peserta dari seluruh kota/kabupaten secara daring, 250 peserta di antaranya mengikuti acara ini secara luring di lima kota dengan menjalankan protokol kesehatan. Kemudian, 10 ribu penonton lainnya berasal dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia yang menghadiri acara secara daring melalui saluran YouTube.

Peluncuran modul tersebut diawali dengan penyelenggaraan delapan workshop yang di antaranya bertemakan ‘Terampil Mengajar di Era Digital’, ‘Makin Cakap Digital Internet Aman’, serta ‘Strategi Melawan Hoaks di Dunia Digital’.

Tak ketinggalan, workshop lainnya dengan tema ‘Makin Cakap Digital dengan Beretika & Berbudaya di Dunia Maya’, ‘Tenaga Pendidik Makin Cakap Digital’, ‘Profesi Baru di Era Digital’, Kelas Creative Copywriting untuk Pemula’, serta ‘Makin Cakap Digital dengan Bertoleransi di Dunia Maya’.

Inovasi ini tentunya didasari atas kebutuhan akan talenta yang begitu besar. Tak heran, Kemkominfo menggunakan pendekatan komprehensif yang mencakup tiga tingkatan kecakapan digital, yaitu basic, intermediate dan advanced.

“Program ini mengajarkan berbagai kecakapan era digital seperti artificial intelligence, machine learning, cloud computing, cybersecurity, digital entrepreneurship, digital communication, dan sebagainya. Pada 2021 ini, kami memberikan 100.000 beasiswa DTS untuk masyarakat Indonesia dengan tema-tema seperti tersebut sebelumnya,” ucapnya.

Pihaknya bersama dengan ekosistem terkait juga tengah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk menjangkau daerah-daerah yang belum memiliki akses internet memadai di seluruh penjuru Tanah Air.

Namun, perlu diingat bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi wajib dibarengi dengan kesiapan SDM yang akan memanfaatkan layanan internet tersebut.

“Tanpa kesiapan SDM, ruang digital justru berpotensi digunakan untuk tujuan penyebaran konten negatif seperti penipuan daring, perjudian, prostitusi online, disinformasi atau hoaks, pencurian data pribadi, perudungan siber (cyberbullying), ujaran kebencian (hate speech), penyebaran paham radikalisme terorisme di ruang digital dan sebagainya,” tutur Johnny.

1...4,3804,3814,382...4,884Halaman 4,381 dari 4,884