Beranda blog Halaman 4382

Mensos Risma Akan Terapkan Program Pahlawan Ekonomi

Penulis
wicaksono
-

SuaaraPemerintah.id – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau akrab disapa Risma akan menerapkan program bertajuk pahlawan ekonomi bagi mereka yang memperdayakan penerima manfaat dari Kementerian Sosial.

Menurutnya hal ini pernah diterapkannya saat menjawab sebagai Wali Kota Surabaya. Namun, kali ini dirinya akan memadukan dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Di Kemensos ini kan ada Program Keluarga Harapan (PKH) dimana ada aspek pemberdayaan di situ. Nah saya waktu Wali Kota Surabaya kan mengembangkan Pahlawan Ekonomi. Jadi ini saya coba untuk dipadukan,” kata Mensos Risma dalam keterangan tertulis, Minggu (18/4/2021).

Dengan memadukan dua program ini, mantan wali kota Surabaya yang menjabat dua periode ini ingin melakukan akselerasi.

Menurutnya, dengan program bantuan tunai Rp 300 ribu per bulan dibutuhkan intervensi tambahan agar keluarga penerima manfaat (KPM) bisa mandiri secara ekonomi.

Program Pahlawan Ekonomi yang digagas Bu Risma ini fokus pada pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga prasejahtera di Surabaya. Pahlawan Ekonomi membidik perempuan (istri) sebagai potensi menggerakkan mesin kedua perekonomian.

Dia menceritakan hal ini disampaikannya dalam dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa waktu lalu.

Politisi PDIP ini pun menyebut usulannya mendapat respon dari Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

“Paparan saya mendapat tanggapan dari Bapak Kepala Bappenas. Pak Kepala Bappenas menyampaikan, Bu pola ibu di Surabaya untuk pemberdayaan ekonomi kami adopsi ya,” cerita Risma.

Kemensos sebelumnya juga telah mengembangkan Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) yang menyasar KPM PKH graduasi dengan rintisan usaha.

ProKUs adalah program lanjutan dari PKH, untuk melatih secara mandiri para KPM dengan potensi usaha yang dimiliki, agar usaha mereka lebih berkembang lagi.

Prokus tidak hanya memberikan dana, namun juga bimbingan para mentor sesuai jenis usaha KPM. Sejauh ini, ProKUS sudah banyak memberikan manfaat kepada penerima bantuan.

Mendikbud : Pancasila dan Bahasa Indonesia Tetap Wajib Masuk Kurikulum

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menegaskan, bahwa Pancasila dan Bahasa Indonesia akan tetap diwajibkan dalam kurikulum. Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP).

Nadiem Makarim menyatakan, PP tersebut disusun dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kata dia, substansi kurikulum wajib tertulis persis dengan UU tersebut.

“Namun pengaturan kurikulum wajib pendidikan tinggi telah diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan sepertinya perlu dipertegas. Kami senang dan mengapresiasi masukan dari masyarakat. Kami kembali menegaskan bahwa Pancasila dan Bahasa Indonesia memang selalu dan akan tetap diwajibkan dalam kurikulum, sehingga untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman lebih jauh, kami akan mengajukan revisi PP SNP terkait substansi kurikulum wajib,” kata Nadiem dalam keterangan tulis seperti dikutip pada Minggu (18/4/3/2021).

Pengajuan revisi PP SNP merujuk kepada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

“Kami mengucapkan terima kasih atas atensi dari masyarakat dan sekaligus memohon restu agar proses harmonisasi bersama kementerian atau lembaga lain terkait revisi PP Nomor 57 Tahun 2021 bisa berjalan dengan lancar dan segera selesai,” tutup Mendikbud.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah terkait standar nasional pendidikan.

Dalam PP Nomor 57/2021 dijelaskan alasan dibuatkan peraturan tersebut yaitu memenuhi kebutuhan standar nasional dalam pendidikan di Indonesia maka diperlukan untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan.

“Menimbang, bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan,” dalam peraturan tersebut, Rabu (14/4/2021).

Dijelaskan dalam peraturan tersebut standar nasional pada pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, nonformal, hingga informal. Jalur pendidikan formal terdiri dari pendidikan anak usia dini formal, dasar, menengah, dan tinggi.

“Standar nasional pendidikan mencakup standar kompetensi lulusan, isi, proses, penilaian pendidikan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan,” dalam pasal 3.

Dalam standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lalu standar tersebut disempurnakan terencana, terarah dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Kemudian pada pasal 6 dijelaskan standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar fokus pada penanaman karakter sesuai dengan nilai pancasila, kompetensi literasi dan numerasi peserta didik.

Selanjutnya untuk pendidikan menengah umum dan kejuruan difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Sementara itu, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan didik jadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan menerapkan ilmu pengetahuan hingga seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Lalu pada pasal 16 dijelaskan standar penilaian Pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta Didik. Penilaian yang dimaksud dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.Penilaian hasil belajar peserta Didik dilakukan oleh pendidik.

“Penilaian hasil belajar Peserta Didik terdiri dari penilaian formatif; dan penilaian sumatif,” dalam pasal 16.

Sambut Idul Fitri 1442 H, PTPN II Gelar Pasar Murah

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – PTPN II menggelar pasar murah dalam pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan dan persiapan menyambut Idul Fitri 1442 H di halaman parkir Mesjid Ubudiyah Aulawiyah, Desa Limau Manis, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (17/4/2021).

Pasar murah itu dibuka hingga 24 April 2021 dengan menyediakan beras, minyak goreng, gula pasir, teh kemasan, roti dan lainnya.

Direktur PTPN II Bapak Irwan Perangin-angin didampingi SEVP OP Bapak RM Mulianta Sitepu , SEVP BS Bapak Syahriadi Siregar  dan Kabag Sekper Ridho Syahputra Manurung, Kabag Pengadaan dan Umum Diwan Syahdu dan sejumlah Kabag, Kasubbag Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), Loviana Magda Hasibuan dan

Kasubbag Humas Sutan BS Panjaitan SE mengatakan, PTPN II telah membuka pasar murah untuk membantu masyarakat di sekitar perusahaan yang berlangsung mulai tanggal 17 sampai 24 April 2021.

Disebutkan, PTPN II berbagi karena mempunyai produk gula kristal putih yang sudah tersebar dan dikenal di Sumut. Gula kristal putih yang diproduksi juga mendapat apresiasi karena mutu yang telah diraih. Gula kristal putih kalau dibandingkan dari beberapa tahun lalu warnanya sudah hampir sama dengan gula lain dan dijual cukup murah dengan harga Rp 11.700 per kilogram.

PTPN grup saat ini bukan hanya PTPN II, ada juga PTPN IV yang menghasilkan minyak goreng Salvaco dan teh kemasan yang juga dikenal dimasyarakat hasil dari PTPN grup. Saat ini telah dilakukan kolaborasi produk PTPN grup supaya dirasakan masyarakat.

Kemudian, ada juga mitra binaan PTPN II di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli serdang yang paling banyak digulirkan dan dicoba agar memamerkan produk mitra binaan.

 

 

Kemhub Pastikan Angkutan Laut Nonpemudik Tetap Berjalan Biasa

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Dirjen Hubla Kemhub) Agus Purnomo menegaskan aktivitas angkutan laut nonmudik seperti pengiriman kargo tetap berjalan seperti biasa pada masa larangan mudik Idulfitri 1442 Hijriah mulai 6 hingga 17 Mei 2021.

“Mudik menggunakan kapal laut dilarang untuk mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi menularkan virus corona,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Sabtu (18/4/2021).

Dirjen Agus pada Sabtu meresmikan GeNose C-19 sebagai alat pemeriksaan Covid-19 bagi calon penumpang kapal laut di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan, meski telah menetapkan GeNose C-19 sebagai alat pendeteksi Covid-19, tetapi mudik menggunakan moda transportasi kapal laut pada 6 hingga 17 Mei tetap tidak diperbolehkan.

Agus menunjuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idulfitri 1442 Hijiriah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.

“Jadi meskipun kita sudah bisa melakukan pengentasan Covid-19 tapi harus memastikan untuk tidak menularkan kepada siapa pun. Kita ingin negeri ini betul-betul dapat mengendalikan Covid-19 sehingga ekonominya bangkit dan semua bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Sebelumnya diberitakan Direktur Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Ahmad mengaku akan memberikan sanksi tegas bagi angkutan kapal yang berani mengangkut penumpang pada 6-17 Mei 2021.

“Jika terdapat kapal yang melanggar larangan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya dalam keteranganya Minggu (11/4).

Namun, kata Ahmad, untuk sektor transportasi laut, pengecualian diberlakukan terhadap kapal-kapal untuk kebutuhan khusus. Misalnya, kapal penumpang yang melayani pemulangan TKI atau pekerja migran Indonesia serta ABK WNI pada kapal asing.

Dukung Kinerja TNI, Telkom Perkenalkan Inovasi Satelit On The Move

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Sebagai perusahaan yang bergerak di industri telekomunikasi yang sedang bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) secara kontinyu terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Saat ini Telkom berfokus pada tiga domain bisnis digital yakni konektivitas digital, platform digital, dan layanan digital.

Sebagai salah satu wujud komitmen Telkom ini, pada beberapa hari lalu Direktur Enterprise and Business Service Telkom Edi Witjara didampingi Dirut Telkomsat Endi Fitri melakukan kunjungan kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa di Mabes AD Jakarta Pusat (13/4).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus menjajaki peluang kerjasama di bidang Satellite on The Move, merupakan layanan komunikasi berbasis satelit yang mendukung mobilitas di mana perangkat ditempatkan pada wahana kendaraan darat, laut atau udara yang mampu menjalin komunikasi secara real time walaupun dalam posisi bergerak.

Kepada KSAD, Edi Witjara memaparkan perkembangan teknologi informasi terkini sekaligus trend dan roadmap teknologi satelit.

Dikatakan Edi, satelit terbaru Telkom, yakni Satelit Merah Putih memiliki kapasitas 60 active transponders, terdiri dari 24 Standard C-Band dan 12 Extended C-Band yang menjangkau Indonesia dan Kawasan Asia Tenggara lainnya serta 24 Standard C-band yang menjangkau Kawasan Asia Selatan.

Satelit ini menempati slot orbit 108 derajat Bujur Timur (BT) atau di atas wilayah sekitar Selat Karimata. “Satelit Merah Putih melengkapi dua satelit Telkom lainnya yang masih aktif beroperasi, yaitu Satelit Telkom 2 dan Telkom 3S. Telkom saat ini memiliki 133 transponder dan menjadi pemain utama dalam layanan satelit di Asia Tenggara,” ujar Edi Witjara.

Bersinergi dengan Telkomsat yang memiliki keahlian di bidang Satelit, Telkom sebagai partner kerja TNI terus memberikan terobosan dan solusi digitalisasi infrastruktur, platform, dan service untuk mendukung TNI AD menjadi institusi yang tangguh dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, “Saya sangat mendukung apa yang telah Telkom sampaikan. Secara personal, saya selalu antusias dan terkesima dengan adanya teknologi-teknologi terbaru, dan kami memang memerlukannya.”

Sementara, Direktur Utama Telkomsat Endi Fitri menjelaskan manfaat penerapan teknologi Satellite on The Move untuk TNI AD yang sangat berguna dalam operasi di daerah rawan, perbatasan, dan pulau terluar; operasi penanggulangan bencana alam; latihan TNI AD; serta dukungan komunikasi satuan darat, Angkatan Darat Republik Indonesia dan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat.

Endi meyakinkan KSAD, bahwa Telkom memberikan pelayanan yang terbaik dan totalitas kinerja bagi segmen pemerintahan, termasuk di antaranya TNI AD. Selanjutnya secara spesifik Telkom menawarkan kerja sama dalam bidang Satellite on The Move untuk platform darat, laut, dan udara.

Mentan: Kabupaten Jeneponto Bisa Jadi Sentra Pertanian dan Peternakan Berkualitas

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) menghadiri kegiatan pelayanan ternak terpadu pada Program Prioritas Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan) di Desa Bontomanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Di sana, SYL memantau pengembangan sapi kerbau siap jual yang memiliki bobot berat diatas rata-rata. Karena itu, kata SYL, pemerintah akan mendorong Kabupaten tersebut menjadi salah satu kabupaten sentra ternak berkualitas.

“Saya ingin di semua Desa di Jeneponto ada pertanian yang bisa berproduksi 2 kali lipat. saya juga minta agar jajaran kementan membantu semua proses pembangunan pertanian di daerah ini agar menjadi sektor pertanian dan peternakan untuk pemenuhan pangan dalam negeri dan ekspor,” katanya.

Selain ternak, SYL mengatakan kementan akan memberi bantuan berupa pengembangan kebun kopi, perkebunan pisang, bibit kuda dan anakan kerbau yang bisa dikembangkan untuk pemenuhan pasar nasional.

“Kementan akan mendorong perkebuban kopi, pisang, bibit kuda dan kerbau untuk Jeneponto. Sebab saya lihat hari ini Jeneponto makin baik dan sudah memperlihatkan tren yang bagus. Jadi tanaman padinya jalan, jagung jalan, sayur jalan dan buah buahan juga jalan,” katanya.

Namun di samping itu, SYL berharap petani dan peternak Jeneponto mau menggunakan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian sebgaai kekuatan modal dalam menjalankan usaha tani yang jauh lebih baik.

“Pertanian disini sudah bagus, kegiatan pertamanya tetap bertani namun pada kegitan keduanya masyarakat berternak. Nah ke depan kita akan tambah dengan berkebun. Artinya saya mau kalau kita buat kebun pisang 10 ribu pohon misaknya, itu harus ada ibu ibu yang membuat industri kripik sampai tepung pisang. Karena itu kalian gunakanlah itu dana KUR. insyaallah peternak akan maju, punya pakan sendiri, punya RPH sendiri dan punya produksi sendiri,” bebernya.

Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar menyampaikan terimakasih atas bantuan dan dorongan jajaran Kementan terhadap semua proses pembangunan pertanian di wilayah kerjanya. Menurut Iksan, Jeneponto adalah kabupeten stetegis yang memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanian dan peternakan.

“Dalam peta Sulawesi Selatan Jeneponto itu ada di paling bawah atau di telapak kaki, kalau terus direfleksi maka insyaallah semua yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Artinya disini tanaman padi berhasil, jagung berhasil, peternakan juga berhasil. Nah ke depan, Pak Menteri sudah menjanjikan beberapa pohon pisang untuk Jeneponto. Insyaallah ini juga akan berhasil,” tutupnya.

KemenPPPA Deradikalisasi 101 Anak yang Orang Tuanya Terlibat Terorisme

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) siap membantu Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri untuk deradikalisasi 101 anak yang orang tuanya terkait dengan kasus teror bom bunuh diri di Katedral Hati Yesus Yang Maha Kudus Makassar, Sulawesi Selatan.

Kementerian PPPA mengemukakan stigma masyarakat terhadap anak dari orang tua pelaku terorisme sebagai anak yang harus dihukum menjadi salah satu kendala pemerintah dalam upaya memulihkan mereka dari paparan radikalisme.

“Masyarakat masih melihat anak-anak ini adalah pelaku yang harus dibinasakan, bukan dibina karena (masyarakat menganggap) mereka calon teroris,” kata Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus KemenPPPA Elvi Hendrani dalam acara bincang-bincang mengenai anak korban jaringan terorisme di Jakarta, Jumat (16/4/2021).

Padahal, kata dia, anak-anak tersebut korban dari pola asuh orang tua yang salah.

Selain itu, katanya, masyarakat juga cenderung enggan menerima kembali anak-anak ini di kampung atau desa mereka.

“Stigma karena pelabelan dari orang tuanya. Anak jadi tidak diterima lagi oleh keluarganya, kampungnya,” tutur dia.

Untuk itu, katanya, pemerintah kemudian mengganti identitas sejumlah anak korban jaringan terorisme agar mereka bisa hidup normal di masyarakat setelah dibina melalui program deradikalisasi.

Belum diketahui jadwal ratusan anak ini akan diterbangkan ke Jakarta. Rencananya, 101 anak ini akan dibawa dari Makassar ke Jakarta guna menjalani program deradikalisasi.

Upaya deradikalisasi dan memulihkan psikis anak-anak ini, juga akan melibatkan sejumlah kementerian atau lembaga, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani di bawah Kementerian Sosial.

Elvi menyebut anak-anak yang terpapar radikalisme ini rentang usianya satu hingga 14 tahun. Mereka adalah anak-anak dari para orang tua yang menjadi pelaku dan terduga pelaku yang terlibat teror bom bunuh diri di Katedral Makassar beberapa waktu lalu.

Kembangkan Ekosistem Syariah, Pos Indonesia Luncurkan PosGo Syariah

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Pos Indonesia (Persero) akan mengembangkan ekosistem bisnis syariah di Indonesia dengan meluncurkan aplikasi bernama PosGo Syariah.

Pos Indonesia mengatakan, PosGo Syariah adalah aplikasi sekaligus ekosistem bisnis syariah yang terintegrasi dengan berbagai pihak terkait termasuk rekan bisnis, perbankan maupun regulator yang mengawasi berjalannya bisnis.

Menurut Kepala Proyek Pengembangan Bisnis Syariah Teddy Sumirat Bassar, perkembangan bisnis syariah yang pesat mendorong perseroan untuk mengembangkan sebuah ekosistem syariah.

“Perkembangan bisnis syariah berkembang pesat baik di dunia maupun Indonesia. Kita juga mempunyai infrastruktur untuk mendukung perkembangan tersebut,” kata Teddy dalam konferensi pers PosGo Syariah di Jakarta, Jumat (16/4/2021).

Adapun PosGo Syariah memiliki enam fitur unggulan di antaranya adalah platform perdagangan fisik emas digital PosGold, layanan payment gateway PosPay, layanan interaksi transfer Switch. Serta pengelolaan aset untuk haji dan umrah Gold to Mecca, Ziswaf untuk zakat, dan Halal Hub platform aktivitas transaksi bisnis bagi pelaku usaha yang tersertifikasi halal.

“Kami mengembangkan PosGo Syariah untuk membuat suatu ekosistem. Bukan hanya untuk transaksi, tapi ekosistem yang besar dan akan terhubung ke pihak-pihak terkait baik di Indonesia maupun internasional,” lanjut Teddy.

Apalagi, lanjutnya, PosGo Syariah mendukung perdagangan fisik emas digital, mengingat emas adalah suatu standar moneter yang diakui internasional. Khusus untuk PosGold, Pos Indonesia menargetkan kelas premium yakni mereka yang sudah terbiasa berinvestasi, serta kelas mikro seperti mahasiswa dan ibu rumah tangga.

Dalam pengembangan PosGold, PosGo Indonesia bekerja sama dengan Bullion Ecosystem International dan ABI Komoditi Berjangka. Sementara itu, proses transaksi perdagangan di platform ini difasilitasi oleh Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX). Sedangkan untuk proses clearing transaksi perdagangan dilakukan bersama Indonesia Clearing House (ICH).

Tak hanya itu, Pos Indonesia Pos bersama ICDX dan ICH menggandeng Kinesis AG dan OZL asal Liechtenstein sebagai investor dan mitra usaha untuk membangun fasilitas vault internasional pertama di Indonesia sekaligus fasilitas vault internasional grade 10 di Asia Tenggara.

“Saya berharap PosGo Syariah akan berkembang pesat dan membawa PT Pos Indonesia menjadi perusahaan internasional,” kata Teddy.

Vice President of Membership ICDX Yohanes F Silaen mengatakan minat masyarakat terhadap emas tetap tinggi di tengah pandemi Covid-19.

“Emas selalu menjadi primadona. Baik di masa pandemi atau bukan, penjualannya atau transaksi cukup atau memang mengalami kenaikan karena harga emas sendiri turunnya tidak terlalu jauh,” kata Yohanes.

Adapun PosGo Syariah akan diluncurkan pada 21 Mei 2021 mendatang. Untuk tahap awal, Pos Indonesia akan menargetkan 100.000 pengguna.

MUFFEST 2021 di Bekasi Bangkitkan UMKM Fesyen Muslim

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Selama pandemi COVID-19, industri MICE adalah salah satu yang terdampak sangat signifikan. Penyelenggaraan Muslim Fashion Festival (MUFFEST) 2021 yang diadakan secara luring ini diharapkan bisa membangkitkan perekonomian Kota Bekasi yang sempat meredup.

Usai sukses diadakan di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, pekan ini MUFFEST hadir di kota keempat, yaitu Bekasi yang bertempat di Grand Galaxy Park, Bekasi pada 15-25 April 2021. Tema MUFFEST di tahun ini adalah “Recovery for Fashion Industry” untuk mendukung pemulihan industri fesyen muslim yang terdampak pandemi dan membantu keberlangsungan pelaku bisnis fesyen muslim.

Tak hanya keberlangsungan desainer, tapi juga pelaku UMKM, khususnya dalam menangkap peluang pasar yang begitu besar di momen Ramadan dan Lebaran, tahun ini.

Pemerintah Kota Bekasi turut mendukung penyelenggaraan MUFFEST di Kota Bekasi. Seperti yang disampaikan dalam sambutan Ir. Hj. Mas Sriwati, M.Si selaku Kepala Bidang (Kabid) Pemasaran Dinas Pariwisata Budaya Kota Bekasi. Ia sangat mengapresiasi Bekasi disandingkan dengan kota-kota besar lain yang menjadi tempat penyelenggaraan MUFFEST 2021.

“Industri MICE sangat terdampak pandemi, bukan hanya di Kota Bekasi, tapi seluruh Indonesia. Kita tidak boleh mundur dari kondisi ini, kita harus berjuang bersama. Pemulihan perekonomian harus dibangkitkan demi majunya, bergeraknya, hidupnya Kota Bekasi. Kami berharap MUFFEST dapat mengangkat potensi Ekraf sektor fesyen di Kota Bekasi yang ke depannya dapat lebih dikembangkan,” kata Ir. Hj. Mas Sriwati, M.Si selaku Kepala Bidang (Kabid) Pemasaran Dinas Pariwisata Budaya Kota Bekasi dalam konferensi pers hybrid, Jumat (16/4/2021).

“Kami berharap MUFFEST tidak hanya dilaksanakan di bulan Ramadan saja, tetapi secara berkelanjutan, dan dijadwalkan menjadi calender of event di Kota Bekasi setiap tahun, karena potensi Bekasi sebagai destinasi wisata belanja yang memiliki 10 pusat perbelanjaan yang besar,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Taruna Kusmayadi selaku Advisory Board Indonesian Fashion Chamber (IFC) menyatakan kembali komitmennya untuk memajukan industri fesyen muslim di Indonesia.

“10 tahun lalu, kami bersama empat Kementerian menandatangai MOU untuk membuat Indonesia sebagai pusat fesyen muslim dunia. Salah satunya caranya lewar ajang seperti MUFFEST,” tuturnya.

IFC sendiri memiliki 230 anggota desainer yang memiliki workshop, pabrik, dan karyawan. Menurut Taruna, IFC adalah backbone dari contoh atau prototipe fesyen, termasuk fesyen muslim di Indonesia. Bentuk fesyen muslim Indonesia datang dari desainer-desainer yang ada di IFC.

Sementara desainer Chaera Lee selaku ‘Person in Charge’ (PIC) MUFFEST Grand Galaxy Park Bekasi berharap, festival ini dapat membangkitkan semangat positif dan optimisme, bukan hanya bagi pecinta fesyen tetapi juga bagi seluruh pelaku industri fesyen muslim di masa pandemi

Industri Manufaktur Sukses Tembus Pasar Internasional di Masa Pandemi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Industri pengolahan masih konsisten memberikan kontribusi paling besar terhadap capaian nilai ekspor nasional. Artinya, meskipun di tengah terpaan dampak pandemi Covid-19, sektor manufaktur di Tanah Air tetap agresif menembus pasar internasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari-Maret 2021, total nilai ekspor nasional sebesar US$ 48,90 miliar atau naik 17,11% dibanding periode yang sama tahun lalu, yang mencapai US$ 41,76 miliar.

Sementara itu, ekspor nonmigas menyumbang hingga 94,58% atau US$ 46,25 miliar dari total ekspor nasional sepanjang triwulan I tahun 2021.

“Untuk industri pengolahan, pada Januari-Maret 2021, nilai ekspornya menyentuh US$ 38,96 miliar atau tumbuh 18,06% dibanding periode yang sama di tahun lalu. Sektor manufaktur ini menjadi kontributor terbesar pada nilai ekspor nasional, yakni sebesar 79,66%,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Jumat (16/4/2021).

Menperin menjelaskan, perbaikan kinerja sektor industri di tengah masa pandemi ini, terasa sejak awal tahun hingga bulan Maret. Indikasi tersebut tercemin misalnya dari capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Maret 2021 yang berada di level 53,2. Peningkatan PMI manufaktur Maret 2021 menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

“Kita belum pernah capai angka itu sebelumnya. Jadi, sangat wajar kalau hasil ini juga tercermin ke kinerja ekspor dan impor industri pengolahan,” tuturnya. Pada Januari-Maret 2021, neraca perdagangan mengalami surplus sebesar US$ 5,52 miliar.

“Kami sangat memberikan apresiasi kepada para pelaku industri atas capaian gemilang ini, karena akan memacu pemulihan ekonomi nasional,” imbuh Menperin. Di samping itu, peningkatan nilai ekspor di sektor industri sejalan dengan sasaran implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

Data BPS juga menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memegang peranan terbesar terhadap capaian nilai ekspor nasional pada Maret 2021, dengan sumbangsih 80,84%. Di bulan ketiga tahun ini, nilai ekspor industri pengolahan mencapai US$ 14,84 miliar atau tumbuh 22,27% dari Februari 2021 dan naik 33,45% dari Maret 2020.

“Saya bersyukur melihat angka-angka positif tersebut. Sebab ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang pemerintah ambil untuk mem-push recovery ini menuai hasil yang baik. Tentunya saya tidak ingin lengah, karena pemulihan butuh waktu,” jelas Agus.

Program vaksinasi massal juga dinilai memberikan tingkat kepercayaan kepada para pelaku industri sehingga dapat menggairahkan iklim usaha di Tanah Air.

“Setidaknya kita bisa bernapas lega. Dengan makin banyaknya vaksinasi dan penerapan PPKM yang sangat ketat, angka kasus Covid-19 bisa didorong turun, dengan sendirinya memberikan katalis bagi bergeraknya roda perekonomian,” tandasnya.

Menteri AGK mendorong masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk industri dalam negeri sehingga membantu perekonomian nasional. “Maka, di bulan puasa dan menjelang Lebaran, mari kita belanja dan konsumsi produk industri dalam negeri. Ini tentunya akan mempercepat pemulihan ekonomi kita, termasuk menghidupkan sektor IKM,” terangnya.

Sementara itu, Juru Bicara Menteri Perindustrian, Febri Hendri memproyeksi bahwa tingginya tingkat kepercayaan pelaku industri dan masyarakat, termasuk mulai pulihnya ekonomi di berbagai belahan dunia, juga mendorong tingginya nilai ekspor Indonesia.

“Lebih lanjut ingin saya tekankan bahwa Kementerian Perindustrian akan berusaha mempertahankan tren positif ini, dengan insentif fiskal yang sudah ada melalui Penanganan Covid -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) akan terus kami genjot. Tidak menutup kemungkinan pemerintah akan meluncurkan insentif baru khususnya menyambut Lebaran ini,” ungkapnya.

1...4,3814,3824,383...4,884Halaman 4,382 dari 4,884