Beranda blog Halaman 4497

Kemenaker Siapkan SDM NTB Tangguh Guna Mendukung Moto GP Mandalika

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemenaker Siapkan SDM Tangguh guna Mendukung Moto GP Mandalika

SuaraPemerintah.id – Jelang MotoGP di Mandalika tahun ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) turut berpartisipasi dalam meningkatkan kompetensi masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat ( NTB). Terutama Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang berada di sekitaran sirkuit Mandalika. Terlebih, Mandalika merupakan salah satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) yang menjadi fokus pemerintah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, berharap destinasi wisata super prioritas Mandalika memberi manfaat bagi warga sekitar. Untuk itu, pihaknya akan melakukan intervensi dengan cara meningkatkan kompetensi masyarakat atau SDM di NTB.

“Mandalika ini adalah milik masyarakat NTB, Mandalika ini adalah milik masyarakat Indonesia, masyarakat NTB harus merasakan langsung keberadaan Mandalika, masyarakat NTB harus menjadi Tuan di Mandalika, di NTB itu sendiri,” kata Menaker Ida, Ahad (21/2).

Ida juga menambahkan bahwa peningkatan kualitas SDM yang ada di NTB perlu ditingkatkan agar mereka dapat merasakan manfaat dan dapat mengambil kemanfaatan dari penyelenggaraan Moto GP.

“Oleh karena itu kami ingin berkontribusi meningkatkan kompetensi SDM di sekitar NTB ini untuk bisa mereka menjadi Tuan di NTB,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui keterangan resminya, Senin (22/2/2021).

Menteri Ida juga menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan memiliki BLK yang dikelola langsung oleh Kemnaker di NTB, yaitu BLK Lombok Timur. BLK ini memiliki kejuruan unggulan pariwisata. BLK Lombok Timur memiliki wilayah binaan NTB, NTT, dan Bali.

Ia menyebutkan, di NTB telah berdiri balai latihan kerja ( BLK) milik Kemenaker tepatnya di BLK Lombok Timur. BLK ini memiliki kejuruan unggulan pariwisata.
Supaya pelatihan yang diselenggarakan matching dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, lanjut dia, pihaknya telah menyinergikan pelatihan di BLK dengan kebutuhan pasar kerja.

Salah satunya dengan cara menjalin kerja sama antara BLK Lombok Timur dengan Forum Koordinasi Lembaga Pelatihan Kerja Industri (FKLKI) di NTB.

“Karena kami menyadari betul keberadaan BLK ini harus bisa menjawab tantangan ketenagakerjaan. Seluruh proses peningkatan kompetensi mengikuti demand, mengikuti kebutuhan pasar,” ujarnya.

Namun, dirinya menilai keberadaan BLK Lombok Timur saja tidak cukup. Diperlukan dukungan berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun swasta.

“BLK ini adalah milik pemerintah pusat tetapi pemanfaatan untuk masyarakat NTB,” ujarnya.

Di sisi lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, memastikan Kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjadi salah satu dari 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) layak menjadi venue gelaran wisata olahraga atau sport tourism.

“Kita baru saja menyelesaikan mini triathlon trail. Mulai dari berenang di Tanjung Aan, lalu bersepeda, dilanjut lari dan finish di Pantai Kuta Mandalika. Semua kita lakukan tentunya dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin yang kita praktikkan sendiri saat kita olahraga. Kita harapkan setiap kegiatan bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Suara Pemerintah, Sabtu (16/1).

Menparekraf Sandiaga mengatakan olahraga yang dilakukannya merupakan bagian dari persiapan para komunitas sport tourism untuk menyambut event internasional dengan mulai menggunakan Mandalika yang menjadi destinasi super prioritas yang fokus pada wisata olahraga.

“Ini adalah tempat yang sangat layak sebagai lokasi sport tourism, kami mengajak komunitas-komunitas berkoordinasi dengan ITDC untuk mulai menyusun eventnya sepanjang tahun ini menjelang perhelatan MotoGP. Supaya kita bisa meningkatkan semangat dan memberi motivasi serta mempromosikan MotoGP, agar getarannya terasa di seluruh Indonesia,” katanya. (red/ami)

Menteri PUPR Basuki Gandeng Pihak Swasta Perbaiki 38 Jembatan Tua Di Pulau Jawa

Penulis
Andik Irwanto
-
Menteri PUPR Basuki perbaiki 38 jembatan tua di P Jawa

SuaraPemerintah.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berencana memperbaiki 38 jembatan di Pulau Jawa. Dia ingin jembatan-jembatan yang dibangun sejak tahun 1970 itu diperbaiki dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) availability payment (AP).

“Kita mempunyai jembatan Callender Hamilton yang dibangun pada tahun 70an sebanyak 38 jembatan di Jawa ini, yang kita programkan untuk dibiayai AP ini, tapi dengan proyek dari swasta. Saat ini mungkin sudah PQ untuk dapat segera kami laksanakan. Mohon dukungannya,” ujar Basuki dalam konferensi pers virtual, Senin (22/2/2021).

Basuki menambahkan, hingga saat ini, dari 38 jembatan tersebut, tiga diantaranya mengalami kendala. Salah satunya Jembatan Rembun di Pekalongan yang telah roboh.

“Yang dua kami sudah survei detil, sudah bergeser, yang satu 45 cm yang satu lagi 44 cm,” kata dia.

Menurut Basuki, perbaikan jembatan-jemabatan ini memiliki tantangan tersendiri. Sebab, perbaikan jembatan tak bisa seperti perbaikan pada jalan biasa.

“Kalau kita perbaiki jalan di Jalintim ini mobil bisa tetap jalan sambil diperbaiki, kalau jembatan enggak bisa, harus ditutup, padahal ini jalan protokol,” ungkapnya.

Selain perbaikan jembatan, lanjut Basuki, pihaknya juga punya rencana untuk preservasi jalan di Jayapura menuju ke Wamena menggunakan skema KPBU AP.

“Dua tahun lalu kita programkan jalan di Wamena yang terpendek dari Nduga-Wamena itu jarak lebih pendek. Sehingga melalui tol laut bisa kita capai ke Wamena supaya bisa menurunkan harga di sana, tapi karena kondisi keamanan dengan segala risiko kita sudah nyambung jalannya, tinggal masang jembatan sampai sekarang belum bisa karena kondisi keamanan,” ucap Basuki.

Sukses KPBU
Proyek preservasi atau perawatan jalan lintas timur Sumatera Selatan sudah selesai pada tahap financial close. Fase konstruksi akan dimulai pada 4 Maret 2021 mendatang.
Proyek ini dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan availability payment (AP). Masa konsesi proyek ini selama 15 tahun terdiri dari 3 tahun masa konstruksi dan 12 tahun masa layanan.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan proses rencana teknik terperinci (RTT) sudah berjalan dengan rencana. PT Jalintim Adhi Abipraya (JAA) sebagai pemenang konsesi sudah memulai berbagai persiapan untuk dimulainya proses konstruksi.

PT Jalintim Adhi Abipraya (JAA) merupakan perusahaan patungan antara PT Adhi Karya dan PT Brantas Abipraya.

“Harapan kami proyek ini bisa menjadi contoh dalam penerapan proyek menggunakan skema KPBU AP ini. konon ini financial close pertama pada proyek KPBU AP,” katanya dalam Seremonial Online, Senin (22/2/2021).

Sementara untuk proyek jalan lintas timur di Riau dengan skema KPBU AP, dimenangkan oleh PT Adhi Karya (Persero). Penetapan perusahaan sebagai Badan Usaha Pelaksana ini dilakukan pada 29 Januari kemarin.

“Diharapkan dapat dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kerja sama di bulan April 2021 ini,” tambahnya.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Lucky Al Firman mengatakan, proyek ini sudah diinisiasi pada 2018 lalu dengan permohonan merancang alihkan skema dari belanja modal negara menjadi KPBU AP.

Setelah proses panjang Agustus 2020 lalu baru bisa ditetapkan PT JAA sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk proyek preservasi jalan lintas timur Sumatera Selatan non tol ini.

“Begitu juga Hari Ini Insya Allah untuk proyek preservasi jalur lintas timur Riau, ditunjuk PT Adhi Karya (Persero) sebagai BUP,” jelasnya.

Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi pemodal utama bersama dengan Panin Dubai Syariah dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) di kedua proyek ini. Lucky menjelaskan artinya kontrak skema KPBU bisa juga sebagai underlying pendanaan berbasis Syariah. (red/ami)

Sukses Kurangi Sampah, Pemkot Bogor Raih Penghargaan dari KLHK

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sukses meraih penghargaan bergengsi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena berhasil mengurangi sampah sebanyak 16 persen di 2020.

Penghargaan diberikan bertepatan dengan Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021. Pemkot Bogor menjadi sebagai salah satu dari 13 kota yang meraih penghargaan.

Berkat penghargaan ini, Pemkot Bogor mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) yang Plakat DID-nya diberikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya secara virtual di ruang kerjanya, Senin (22/2/2021).

“Di tengah berbagai keterbatasan terkait dengan kondisi TPA dan lainnya, kami fokus pada upaya untuk mengurangi sampah pada sumbernya di lingkungan masing-masing dan melibatkan warga. Insya Allah hasil ini memberikan kami semangat untuk fokus mengurangi sampah,” ujar Bima Arya saat menyampaikan pesannya usai menerima plakat DID.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor, Deni Wismanto mengatakan, penghargaan ini terkait kinerja pengurangan sampah di Kota Bogor pada 2020. Ada 13 kota dan satu provinsi yang menerima penghargaan ini termasuk Kota Bogor.

Di 2020, Kota Bogor berhasil menurunkan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga sebesar 16 persen dari 650 ton sampah setiap harinya.

“Di 2020 target Nasional pengurangan sampah 20 persen dan Kota Bogor berhasil menurunkan 16 persen. Di 2021 ini target kami bisa menurunkan sampai 20 persen karena target Nasional naik ke 24 persen,” ujar Deni.

Deni menuturkan, penurunan sampah ke TPA ini butuh dukungan masyarakat. Pasalnya, pengelolaan sampah atau mengurangi sampah (reduksi) harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni rumah, sehingga sampah yang dibuang ke TPS bisa lebih sedikit.

Ia menjelaskan, ada dua cara mereduksi sampah yakni sampah anorganik melalui Bank Sampah dan yang organik bisa diolah menjadi budidaya maggot dan pupuk.

“Di Kota Bogor ada 27 TPS 3R, dan 346 Bank Sampah sebagai tempat pengolahan sampah dan mereduksi sampah,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Persampahan DLH Kota Bogor, Dimas Tiko mengatakan, di HPSN 2021 mengusung tema Sampah Sebagai Bahan Baku Ekonomi di Masa Pandemi.

Sebab, jika sampah organik dikelola dengan baik menjadi budidaya maggot dan pupuk bisa mendatangkan nilai ekonomis. Sementara sampah anorganik berkurang berkat program Bogor Tanpa Kantong Plastik (BOTAK) yang nantinya akan merambah ke pasar tradisional.

“Kami terus dorong inovasi untuk pengurangan sampah di Kota Bogor. Ini kali kedua penghargaan yang diterima Kota Bogor dan jumlah penurunan sampah semakin meningkat dari 14 persen di 2019 menjadi 16 persen di 2020,” pungkasnya.

HPSN 2021, Pemkot Surabaya Terima Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah dari KLHK

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemkot SBY terima penghrgaan dari KLHK

SuaraPemerintah.id – Pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2021, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terima penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah sekaligus Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Matur nuwun (terima kasih) penghargaannya Ibu Menteri KLHK,” kata Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Surabaya Hendro Gunawan di sela-sela menerima penghargaan dari KLHK yang digelar secara virtual di Balai Kota Surabaya, Senin, 22 Februari 2021.

Dia juga berharap agar penghargaan ini akan menjadi penyemangat jajaran Pemkot Surabaya untuk terus berupaya lebih baik lagi, terutama dalam hal penanganan dan pengelolaan sampah.

“Semoga ini menjadi penyemangat Kota Pahlawan untuk lebih baik lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka volume sampah juga akan ikut naik.

Untuk itu, lanjut dia, berbagai langkah dan strategi terus dilakukan pemkot agar dapat menekan jumlah sampah dengan cara memanfaatkannya sebaik mungkin.

“Mulai dari sampah rumah tangga harus terpisah, kemudian pengelolaan sampah organik dengan pengembangbiakan Magot (Black Soldier Fly). Hingga pemanfaatan sampah daun menjadi kompos yang dipergunakan untuk perawatan taman-taman kota,” kata Anna.

Hasilnya, kata dia, saat ini jumlah volume sampah mengalami penurunan setiap harinya. Menurut dia, jika tahun sebelumnya sampah yang masuk di Tempat Pembuangan Sampah (TPA) sekitar 1.600 – 1.700 ton per hari, kini sampah yang terkumpul dalam setiap harinya sekitar 1.500 ton.

“Tahun lalu itu dari 1.600 ton sekarang tinggal 1.500 ton per hari yang sudah termasuk keseluruhan sampah di TPA. Baik yang dibuang oleh pemerintah maupun swasta. Jadi penurunannya sekitar 20 persen per hari. Dan sektor swasta juga ikut bersama-sama mengurangi masuknya sampah ke TPA itu,” ujarnya.

Meski jumlah sampah turun dalam per harinya, namun Anna menyatakan akan terus berinovasi dan berupaya untuk menekan jumlah sampah dengan berbagai macam pemanfaatan dan kreatifitas yang ada.

Misalnya, lanjut dia, pihaknya akan menambah alat untuk mengolah furniture atau perabotan rumah tangga yang tidak terpakai, seperti kasur, sofa, meja maupun perabotan yang lainnya.

“Karena sebagian warga yang barangnya seperti itu sudah tidak dipakai diletakkan di depan rumah. Itu pengolahannya kami secara manual. Jadi kami cari alternatifnya,” kata dia.

Sedangkan untuk Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima pemkot, kata Anna, rencananya akan diperuntukkan untuk mendukung pengelolaan sampah di Surabaya seperti pembelian mesin. Namun begitu, ia mengaku masih menunggu arahan lebih lanjut dari KLHK untuk alokasi DID.

“Nanti kan ada arahannya boleh digunakan untuk belanja apa kita akan melihat aturannya,” jelasnya.(red/pen)

Launching SuaraPemerintah.id, Channel Digital Terdepan Berita Seputar Pemerintah

Penulis
Rahmat HM
-
Arief Munajad, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi SuaraPemerintah.id

SuaraPemerintah.id – SuaraPemerintah.id, media nasional terdepan pemberitaan seputar pemerintah, telah hadir di tengah masyarakat Indonesia. Grand launching SuaraPemerintah.id digelar pada Kamis 18 Februari 2021. Bersamaan dengan grand launching, SuaraPemerintah.id juga menggelar Webinar Nasional yang dihadiri ratusan UMKM dan berbagai tokoh dari pemerintah.

SuaraPemerintah.id memiliki visi menjadi yang terdepan sebagai media pemberitaan seputar pemerintah. SuaraPemerintah.id menjadi wadah informasi terhadap berbagai kinerja pemerintah dari tingkat daerah hingga pusat.

Sajian berita di SuaraPemerintah.id disuguhkan dengan konten visual yang menarik dan informatif sehingga memudahkan netizen dan masyarakat Indonesia dalam memperoleh berbagai informasi terbaru seputar program, kinerja, dan prestasi yang diraih pemerintah.

Pemimpin Redaksi SuaraPemerintah.id Arief Munajad mengatakan bahwa saat ini masyarakat membutuhkan media yang memberikan informasi komprehensif dan kredibel tentang pemerintah.

“SuaraPemerintah.id diluncurkan sebagai media yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat untuk  mendapatkan informasi yang komprehensif dan kredible, ” ujar Arief.

Arief melanjutkan bahwa masih banyak informasi terkait pemerintah yang belum diketahui masyarakat, baik tentang kinerja, program, dan berbagai pencapaian pemerintah dalam membangun masyarakat Indonesia. Informasi tersebut sangat penting untuk dipublikasikan oleh pemerintah. Masyarakat juga perlu tahu informasi-informasi tersebut.

“Kinerja positif, program, prestasi, serta kemajuan dari pemerintah harus lebih banyak diinformasikan agar masyarakat tahu dan bisa mendukung rencana pembangunan menuju Indonesia yang maju dan sejahtera,” ungkap Arief.

Arief juga berharap dengan hadirnya SuaraPemerintah.id bisa menjadi bagian dari solusi untuk ikut andil membangun Indonesia yang maju dan sejahtera.

“SuaraPemerintah.id memiliki visi sebagai media terdepan dalam menyampaikan informasi seputar pemerintah. Melalui informasi yang kredible dan capable, kami ingin menjadi bagian dalam proses pembangunan Indonesia yang lebih baik,” harap Arief

Gelar Webinar Bersama Ratusan UMKM

Pada Kamis 18 Februari 2021, SuaraPemerintah.id didukung oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia menggelar Webinar Nasional Bangga Buatan Indonesia bertajuk “Strategi UMKM Naik Kelas di Tengah Tantangan Pandemi dan Digitalisasi”.

Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi SuaraPemerintah.id Arief Munajad mengatakan bahwa tujuan dari digelarnya webinar tersebut adalah untuk mengedukasi para pelaku UMKM agar bisa memiliki pandangan dan memunculkan berbagai strategi dalam menghadapi berbagai tantantangan.

“UMKM kita harus bangkit dan bisa terus naik kelas. Tantangan adalah keniscayaan yang harus dihadapi untuk berkembang. Kita perlu adaptasi dengan membuat strategi dan inovasi dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut,” ujar Arief, saat memberikan opening speech di Webinar Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Kamis (18/2).

Webinar Nasional yang dihadiri 200 lebih pelaku UMKM dari seluruh Indonesia tersebut juga dihadiri oleh berbagai tokoh dari kalangan pemerintah, media massa, praktisi bisnis, dan para ahli. Hadir sebagai keynote speech, yaitu Kepala Staf Presiden Jend. Purn. Moeldoko yang diwakili oleh Panutan S. Sulendrakusuma selaku Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden. Juga perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UMKM, yaitu  Hanung Harimba Rachman, selaku Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UMKM.

Mewakili Kepala Staf Presiden Jend. TNI (Purn) Moeldoko, Panutan S. Sulendrakusuma selaku Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden turut mengapresiasi dengan hadirnya SuaraPemerintah.id dan penyelenggaraan Webinar Nasional Bangga Buatan Indonesia.

“Saya ucapkan selamat dan apresiasi kepada SuaraPemerintah.id yang telah hadir dan menyelenggarakan webinar nasional untuk UMKM agar tetap naik kelas di tengah tantangan pandemi dan digitalisasi. Semoga SuaraPemerintah.id dan webinar ini bisa memberikan hasil yang baik bagi pembangunan Indonesia,” kata Panutan saat menyampaikan keynote speech di Webinar Nasional SuaraPemerintah.id, Kamis (18/2).

Perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UMKM, yaitu  Hanung Harimba Rachman, Selaku Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UMKM berharap hadirnya SuaraPemerintah.id dan penyelenggaraan Webinar Nasional mampu memberikan solusi terhadap UMKM dalam menghadapi tantangan pandemi dan digitalisasi.

“Semoga hadirnya SuaraPemerintah.id dan Webinar Bangga Buatan Indonesia memberikan hasil yang baik bagi UMKM dalam menciptakan strategi untuk menghadapi pandemi dan tantangan di era digitalisasi. Selamat kepada SuaraPemerintah.id, semoga tercapai segala yang diharapkan,” kata Hanung.

Tentang SuaraPemerintah.id

Berita Terdepan Seputar Pemerintah

SuaraPemerintah.id hadir di tengah masyarakat Indonesia sebagai sebuah media yang mengulas berbagai informasi seputar pemerintah.

SuaraPemerintah menyajikan berbagai informasi seputar pemerintah dari tingkat daerah hingga pusat, BUMN, Pariwisata, UMKM, dan berbagai institusi yang terkait dengan pemerintah.

SuaraPemerintah memiliki visi menjadi yang terdepan sebagai media pemberitaan seputar pemerintah.

SuaraPemerintah memiliki tujuan untuk mempublikasikan kepada masyarakat tentang berbagai program, inovasi, dan prestasi yang telah diraih pemerintah.

Simak berbagai informasi terhangat dan terdepan seputar pemerintah di www.suarapemerintah.id

Kementan Siapkan EWS dan Bantuan Pascapanen Bagi Petani Cabai

Penulis
wicaksono
-
Petani memanen cabai di persawahan Desa Terkesi, Grobogan, Jawa Tengah, Senin (14/1/2019). Harga cabai di tingkat petani di wilayah itu mengalami penurunan dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp5.000 per kilogram akibat melimpahnya pasokan menyusul masuknya musim panen cabai di berbagai daerah. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/wsj.

SuaraPemerintah.id – Menghadapi puncak musim hujan, Kementerian Pertanian (Kementan) sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi melonjaknya harga cabai.

Salah satu langkah yang disiapkan Kementan adalah early warning sistem (ESW) yang dapat memberikan acuan untuk pola tanam.

Hal ini sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo kepada Ditjen Hortikultura Kementan untuk mengendalikan gejolak pasokan dan harga cabai yang terjadi pada beberapa hari terakhir, khususnya cabai rawit.

Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa berbagai program dan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga telah dilakukan oleh Ditjen Hortikultura.

“Kami sampaikan bahwa berbasis early warning system (EWS) aneka cabai yang kami susun hingga lima bulan ke depan memang menunjukkan terjadinya penurunan surplus pada Bulan Februari, namun akan kembali meningkat surplusnya di akhir Maret,” kata Anton sapaan akrabnya saat dihubungi via telepon pada Kamis (18/2).

“Selanjutnya, diprediksi akan terjadi panen raya di bulan April sampai Juli,” tegas Anton. Terkait penjagaan ketersediaan, Anton menyebutkan bahwa Kementan telah memiliki sistem EWS yang dapat memberikan acuan untuk pola tanam.

Data EWS tersinkronisasi ke seluruh provinsi di Indonesia yang datanya langsung dari tingkat kecamatan. Saat ini memang terdapat kondisi yang tidak mampu dikendalikan, yakni faktor alam dan tingginya curah hujan yang terjadi sejak Desember atau fenomena la nina.

Tingginya curah hujan tidak dapat dipungkiri berpengaruh pada proses produksi cabai maupun distribusinya dari wilayah produsen ke wilayah konsumen.

“Hujan juga menyebabkan banjir di beberapa wilayah sentra dan jalur distribusi. Salah satunya di Kabupaten Malang, Lumajang, Nganjuk dan Probolinggo. Lahan cabai di daerah tersebut tergenang akibat hujan yang tidak berhenti sejak Minggu (14/2) malam,” tambah Anton.

Untuk mengatasi gejolak harga cabai, termasuk cabai rawit, Kementan melalui Ditjen Hortikultura telah melakukan usaha pengendalian OPT.

Selain itu, disediakan juga bantuan biaya untuk mendistribusikan produk dari daerah yang sedang panen ke titik-titik pasar yang membutuhkan. Bantuan tersebut dapat diakses melalui dua cara.

Pertama, petani menggunakan truk ekspedisi, membayar terlebih dahulu, kemudian mengajukan reimburse.

Kedua, jika pengiriman telah direncanakan dapat menghubungi Ditjen Hortikultura untuk dikirimkan truk berpendingin yang akan menjemput produk tersebut dan mendistribusikannya ke pasar tujuan.

Dari sisi pengolahan dan pemasaran pascapanen, Ditjen Hortikultura juga turut memfasilitasi rumah produksi, alat-alat pengering (dome drying), alat pengolahan pasta bawang atau pasta cabai.

Tak sampai di situ, Ditjen Hortikultura turut menyediakan aplikasi penjualan daring (online) produk segar dan olahan secara gratis untuk pelaku agribisnis lewat platform hortitraderoom.com yang dapat diakses bebas bayar.

Selain itu pemerintah juga mengajak pihak swasta dan BUMN untuk dapat menyerap produk dari petani.

Kemendes PDTT Siapkan Pendamping Desa Cegah Karhutla

Penulis
Andik Irwanto
-
Kemendes PDTT Siapkan Pendamping Desa Cegah Karhutla

SuaraPemerintah.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tengah menyiapkan pendamping desa untuk mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mendes Halim telah meminta kepala desa di seluruh Indonesia untuk terlibat aktif dalam melakukan pencegahan karhutla.

“Kementerian Desa PDTT siap melakukan pendampingan dan utamanya terkait dengan pemanfaatan dana untuk pencegahan kebakaran hutan,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam rakor yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Jakarta, Senin, 22 Februari 2021.

Mendes Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri menjelaskan bahwa kepala desa dapat merujuk pada SDGs Desa yang menjadi acuan penggunaan Dana Desa yang mana di dalamnya terdapat poin-poin yang menitikberatkan pentingnya upaya untuk menjaga lingkungan.

“SDGs Desa bisa dijadikan rujukan bagi Kepala Desa,” kata Gus Menteri.

Saat ini, Kemendes PDTT akan melaksanakan pendampingan khusus terhadap para kepala desa berkaitan dengan pemanfaatan Dana Desa untuk penanggulangan kebakaran.

Dia memastikan dana desa bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama desa-desa yang banyak lahan gambutnya.

Sebelumnya, Badan Restorasi Gambut (BRG) juga mengingatkan setidaknya ada empat provinsi berstatus bahaya kebakaran lahan gambut dalam pekan ini yang diperoleh dari Sistem Pemantauan Air Lahan Gambut (Sipalaga).

Keempat provinsi itu, yakni Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, dari tujuh provinsi yang menjadi tanggung jawab BRG untuk restorasi lahan gambut.

Sementara sebelumnya, Presiden Jokowi dalam arahannya menyampaikan sejumlah poin guna mengatasi permasalahan karhutla. Puncaknya dipredikasi akan terjadi pada Agustus dan September.

“Pada Februari, Pulau Sumatera berpotensi terjadi karhutla. Pada Mei-Juli sebagian Kalimantan dan Sulawesi juga berpotensi terjadi karhutla. Puncaknya di Bulan Agustus-September. Nah, kita ini harus betul tahu puncaknya kapan. Sehingga persiapannya apa, dimulai dari sekarang,” kata Jokowi.

Jokowi pun menekankan beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan karhutla, yaitu perlunya memprioritaskan upaya pencegahan secara dini agar tidak terlambat.

“Manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi. Semua harus digerakkan untuk melakukan deteksi dini,” kata Presiden.

Kemudian, monitoring dan pengawasan terhadap infrastruktur sampai tingkat bawah juga dilakukan, selain perlunya mencari solusi permanen untuk mencegah dan menangani karhutla untuk tahun-tahun mendatang.

“Karena 99 persen karhutla itu ulah manusia. baik sengaja maupun tidak disengaja karena kelalaian. Cari solusi agar korporasi dan masyarakat membuka lahannya tidak membakar,” kata Presiden.

Upaya selanjutnya adalah perlunya melanjutkan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut untuk memastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi dengan membuat banyak embung, kanal, sumur bor sehingga lahan gambut tetap basah.

“Jangan biarkan api membesar, jangan terlambat sehingga sulit dikendalikan. dan terakhir adalah langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,” demikian kata Presiden Jokowi. (red/pen)

Pemerintah Telah Vaksinasi Covid-19 1,2 juta Nakes untuk Tahap Pertama

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemerintah telah vaksinasi 1,2 juta nakes tahap pertama

SuaraPemerintah.id – Pemerintah menargetkan 1.468.764 tenaga kesehatan (nakes) untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Dan memperoleh herd immunity atau kekebalan kelompok maka perlu rencana 181.554.465 total penduduk Indonesia akan divaksinasi.

Vaksinasi COVID-19 dibagi dalam beberapa tahapan dengan gelombang pertama dilakukan kepada tenaga kesehatan, sementara gelombang kedua yang sudah dimulai akan dilakukan terhadap petugas layanan publik dan orang lanjut usia (lansia).

Untuk tenaga kesehatan sendiri saat ini dari 1.244.215 orang yang mendapatkan dosis pertama vaksin, Satgas COVID-19 mencatat 764.905 orang di antaranya telah menjalani vaksinasi kedua atau bertambah 28.195 orang dari Ahad (21/2).

Telah terjadi penambahan 16.297 tenaga kesehatan menjalani vaksinasi sehingga total jadi 1.244.215 sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang mendapatkan vaksin COVID-19, menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 diterima di Jakarta, Senin, 22 Februari 2021.

Sementara untuk mendukung vaksinasi tahap kedua itu, Kementerian Kesehatan telah merilis tautan pendaftaran bagi lansia di 34 provinsi pada pekan lalu. Rencananya vaksinasi lansia dan petugas layanan publik itu akan dimulai di ibu kota masing-masing provinsi.

Pemerintah tekah memulai vaksinasi Covid-19 tahap dua untuk petugas layanan publik dan lansia sejak Rabu (17/2). Vaksinasi yahap dua akan dilaksanakan di sejumlah lokasi untuk memudahkan para penerima vaksin.

Sementara proses pemberian vaksin di kementerian dan lembaga negara telah dimulai dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menggelar proses vaksinasi yang dilakukan hari ini sampai 26 Februari 2021.

Dengan dukungan Kementerian Kesehatan, vaksinasi terhadap pegawai Kementerian PPN/Bappenas pada hari ini telah dilakukan terhadap 500 orang.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa vaksinasi akan dilakukan terhadap 2.566 pegawai. termasuk Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa. Diharapkan proses itu dapat memberikan perlindungan terhadap pegawai yang sering melakukan interaksi dengan berbagai pihak untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.

Suharso Monoarfa, mengatakan proses vaksinasi sejauh ini berlangsung aman. Proses vaksinasi dibagi dalam beberapa batch (gelombang), di mana pada batch pertama pertama sebanyak 500 pegawai.

“Batch pertama sudah ada 500 orang,” kata Suharso dalam konferensi pers yang ditayangkan secara virtual pada Senin (22/2/2021). (red/pen)

Lima Fakta Yang Harus Kalian Tau Terkait Gelaran Piala Menpora 2021

Penulis
admin sp
-
Lima Fakta Yang Harus Kalian Tau Terkait Gelaran Piala Menpora 2021

SuaraPemerintah.id – Jakarta: Turnamen pramusim Piala Menpora 2021 telah resmi mendapatkan izin keramaian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Izin tersebut keluar setelah melewati proses rapat koordinasi yang panjang dan penundaan beberapa kali sehubungan adanya pandemi covid-19 dan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Proses penyerahan izin dilakukan Kapolri Listyo Sigit Prabowo kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali pada 18 Februari lalu di Mabes Polri. Kemudian sehari setelahnya Menpora Amali menyerahkannya kepada Ketua Umum PSSI Mochammad Iriawan dan PT Liga Indonesia Baru, di Gedung Kemenpora, Jakarta, Jumat, 19 Februari 2021.

“Saya serahkan surat izin kepada Bapak Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan,” kata Amali di Auditorium Wisma Kemenpora, Jumat 19 Februari 2021.

Setelah memberikan izin keramaian dari Polri kepada Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, Amali meminta PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) bekerja cepat untuk menyiapkan turnamen pramusim, Piala Menpora 2021. “PSSI dan LIB harus bekerja cepat karena persiapan hanya satu bulan,” ujarnya.

Pemberian izin menggelar turnamen pramusim Piala Menpora ini menjadi kompetisi sepak bola pertama yang digelar sejak pandemi Covid-19. Sebelumnya, Liga 1 musim 2020 sudah dihentikan di tengah jalan untuk menghindari penyebaran virus corona.

Ada sejumlah fakta yang anda harus tahu terkait gelaran Piala Menpora 2021, antara lain sebagai berikut:

Bentuk Apresiasi PSSI untuk Menpora Amali

Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan mengungkapkan alasan turnamen pramusim ini dinamakan Piala Menpora 2021. Pasalnya Menpora dapat melakukan pengawasan langsung terhadap hal-hal teknis terutama penerapan protokol kesehatan saat turnamen ini digelar.

Dengan diberi titel Piala Menpora, diharapkan kerja sama antara PSSI dan pemerintah dapat terjalin dengan baik, apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

“Pak Menpora sampai memberikan garansi personal agar izin dapat keluar. Terima kasih, pak Menpora,” ujar Iriawan.

Digelar 20 Maret – 25 April

Piala Menpora rencananya bergulir 20 Maret-25 April. Waktu yang tersisa bakal digunakan oleh klub peserta untuk mengumpulkan kembali pemain.

Turnamen pramusim Piala Menpora 2021 hanya akan diikuti 18 klub saja. 18 klub tersebut adalah klub-klub yang tergabung dalam Liga 1. Sementara untuk dua klub dari Liga 2 yakni Sriwijaya FC dan PSMS Medan batal ikut turnamen ini.

Kompetisi ini akan melalui babak penyisihan grup. Penyelenggara menetapkan ada empat grup, di mana satu grup diisi 4 dan lima tim. Setiap grup nantinya menjalankan semua pertandingan di wilayah yang sudah ditetapkan. Dari fase grup Piala Menpora ini, tim terbaik melangkah ke delapan besar, lalu semifinal dan final. Ada pula slot untuk perebutan tempat ketiga.

Menerapkan Protokol Kesehatan yang Ketat

Sehubungan dengan belum berakhirnya pandemi Covid-19, maka gelaran turnamen ini wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tentunya protokol kesehatan ini sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan FIFA dan AFC. Diantaranya adalah para supporter dilarang menonton di stadion, dilarang menggelar nonton bareng, hanya nonton di rumah lewat televise atau livestreaming di media sosial. Nantinya siaran ini akan open akses untuk publik.

Subsidi Rp200 Juta Perpertandingan

PT LIB akan memberikan uang subdisi Rp 200 juta per pertandingan. Klub yang meraih kemenangan akan mendapatkan uang sebesar Rp 125 juta, sementara Rp 75 juta untuk tim yang kalah. Apabila pertandingan berakhir imbang, uang subsidi dibagi dua, masing-masing klub menerima Rp 100 juta.

 

Kerjasama XL Axiata dan Bakti Dukung Layanan Internet untuk Bumdes

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Provider telekomunikasi, PT XL Axiata Tbk mendukung penuh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk memberikan fasilitas layanan internet bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dukungan penuh tersebut bisa diwujudkan setelah  PT XL Axiata Tbk dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menjalin kerja sama.

Melalui kerja sama ini, XL Axiata akan memberikan layanan ISP (Internet Service Provider) kepada dua Bumdes yaitu Bumdes Gerbang Lentera di Semarang dan Bumdes Bumi Dipasena Jaya di Tulang Bawang, Lampung.

Chief Enterprise dan SME Officer XL Axiata, Feby Sallyanto mengatakan, melalui kerja sama ini, XL Axiata turut mendorong percepatan pembangunan ekonomi digital dengan melakukan berbagai macam pelatihan guna memasarkan produk secara digital sehingga bisnis dapat menyasar kepada pasar yang lebih luas lagi.

Selain itu pihaknya juga berharap ke depannya kerjasama ini akan menyasar lebih banyak Bumdes di Indonesia.

“Kedua Bumdes akan menerima layanan internet dari XL Axiata sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Penyaluran dan pemanfaatan layanannya pun sepenuhnya akan digunakan masing-masing Bumdes baik untuk mendukung proses usaha, bisnis dan pendidikan,” kata Feby, Senin (22/2/2021).

Direktur Layanan Telekomunikasi Informasi untuk Badan Usaha Bakti Kemkominfo, Dhia Anugrah Febriansa menambahkan, dampak dari pandemi Covid-19 telah dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk di pedesaan.

Minimnya akses internet yang memadai, kata dia, berdampak terhadap lambatnya daya serap masyarakat baik dari sisi perekonomian, pendidikan, hingga sektor lainnya.

“Kerja sama ini hadir dalam bentuk layanan internet dari XL Axiata bagi Bumdes melalui ISP (Internet Service Provider). Untuk itu, kami senantiasa memfasilitasi dan memberikan peluang bagi semua pihak yang ingin bekerja sama mendukung percepatan pertumbuhan berbagai sektor di pedesaan,” ujar Febriansa.

Sementara, Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT, Nugroho Setyo menjelaskan, kerja sama Bumdes dengan ISP akan menjamin keberlanjutan keberadaan infrastruktur dan jaringan internet.

Selain itu pada saat yang bersamaan Bumdes dapat berperan sebagai centre of digital learning bagi masyarakat desa yang akan mempercepat terbentuknya ekosistem digital di desa secara umum dan secara khusus mendorong proses produksi hingga pemasaran yang lebih efisien.

“Selama tiga tahun ke depan, XL Axiata akan menyediakan layanan internet yang secara khusus bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh kedua Bumdes dan masyarakat setempat dalam mengembangkan usahanya,” jelas Setyo

1...4,4964,4974,498...4,868Halaman 4,497 dari 4,868