Beranda blog Halaman 4498

Beri Apresiasi Koperasi SBW Malang Majukan Perekonomian Bangsa, Menteri PPPA: Perempuan Bedaya, Keluarga Sejahtera

Penulis
Sopyan
-
Beri Apresiasi Koperasi SBW Malang Majukan Perekonomian Bangsa, Menteri PPPA: Perempuan Bedaya, Keluarga Sejahtera

SuaraPemerintah.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengapresiasi peran dan kontribusi positif perempuan dalam memajukan perekonomian bangsa, seperti yang dilakukan Koperasi Konsumen Setia Budi Wanita Malang Jawa Timur (Koperasi SBW Malang Jatim).

Atas prestasinya itu, Koperasi SBW Malang Jatim telah mendapatkan penghargaan Koperasi Berprestasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.

Dalam acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2020 Koperasi Konsumen “Setia Budi Wanita” Malang, Jawa Timur yang dilakukan secara virtual, Menteri Bintang mengatakan Pemerintah sangat menyadari potensi perempuan yang belum maksimal akibat ketimpangan yang terjadi.

Padahal, jika perempuan dapat berkontribusi secara penuh dalam berbagai lini pembangunan, maka kemajuan pun akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Sebagai kelompok yang mengisi hampir setengah dari populasi penduduk Indonesia saat ini, dimana 70 persen berada pada usia produktif, perempuan sesungguhnya merupakan potensi yang sangat besar bagi bangsa kita. Namun sayang, kontruksi sosial yang terbangun di masyarakat menempatkan posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki sehingga kerap memarjinalkan peran-peran perempuan,” ujar Menteri Bintang.

Ia menambahkan langgengnya budaya patriarki selama bertahun-tahun tidak hanya mengecilkan peran-peran perempuan, melainkan juga memutus perempuan dari berbagai akses, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pencegahan kekerasan yang semestinya dapat mengantar perempuan pada pemberdayaan.

“Oleh karena itu, di sinilah peran penting koperasi. Sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan atas asas kekeluargaan, koperasi dinilai dapat membantu perempuan, terutama pelaku usaha kecil dan menengah dalam hal permodalan dan sarana mereka untuk meningkatkan diri agar menjadi lebih berdaya. Jika seorang perempuan atau ibu berdaya secara ekonomi, maka ia memiliki potensi untuk mendapatkan dan memberikan kehidupan yang sejahtera untuk keluarganya. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju,” tambah Menteri Bintang.

Ketua Umum Koperasi Konsumen SBW Malang Jatim, Sri Untari memaparkan ketangguhan Koperasi Konsumen SBW Malang Jatim dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil audit, meski omset mengalami penurunan dari sekitar 132% menjadi 111%, namun dalam beberapa indikator koperasi tersebut mengalami kenaikan, seperti  sisa hasil usaha, simpanan pokok, simpanan wajib, dan penambahan anggota baru mencapai 1064.

“Hal ini dapat menjadi contoh bagi koperasi lain untuk mengembangkan ekonomi bangsa dan menunjukkan kuatnya peran perempuan dalam dunia usaha kecil menengah,” kata Sri.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Mas Poernomo Hadi menyampaikan akan terus mendukung upaya Koperasi Konsumen JBW Malang Jatim sebagai wadah perempuan dalam berwirausaha.

“Prestasi yang didapatkan diharapkan dapat membawa masyarakat terus berkembang ke lingkungan yang lebih baik. Semoga kedepannya mampu mengajak lebih banyak perempuan, terutama ibu-ibu untuk bergabung dalam gerakan dan mampu menyetarakan mutu dengan koperasi tingkat dunia,” tutur Poernomo.

 

Jalankan UU Ciptaker, PP Perindustrian Beri Kemudahan dan Kepastian Pelaku Industri

Penulis
Sopyan
-
Jalankan UU Ciptaker, PP Perindustrian Beri Kemudahan dan Kepastian Pelaku Industri

SuarPemerintah.id – Pemerintah terus mendorong peran strategis sektor industri dalam memacu perekonomian nasional, terutama di tengah dampak pandemi Covid-19. Selama ini, industri manufaktur memberikan efek yang luas bagi perekonomian, di antaranya peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, serta penerimaan devisa dari ekspor dan pajak.

“Industri akan menjadi roda penggerak utama dalam upaya pemulihan ekonomi nasional akibat imbas pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah menerbitkan kebijakan guna mencapai sasaran tersebut,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Senin (22/2).

Menperin menyampaikan, pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja  (UU  Ciptaker). Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian.

“Lingkup pengaturan dari PP Perindustrian itu meliputi bahan baku dan/atau bahan penolong, pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian, industri strategis, peran serta masyarakat dalam pembangunan industri, serta tata cara pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri,” paparnya.

Menperin optimistis PP 28/2021 ini mendukung akselerasi pertumbuhan sektor industri di tanah air sekaligus memacu pengembangannya agar mampu berdaya saing di kancah global. Pasalnya, beleid ini akan memberikan kemudahan dan kepastian usaha bagi pelaku industri, sesuai dengan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja.

“Diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan rebound pada tahun 2021 sebesar 5,3%, dan begitu juga dengan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas yang ditargetkan tumbuh sebesar 3,95%,” ungkapnya.

Di dalam PP Perindustrian disebutkan bahwa untuk menjaga kelangsungan proses produksi dan/atau pengembangan industri, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kemudahan untuk mendapatkan bahan baku dan/atau bahan penolong. Sementara itu, perusahaan industri harus menggunakan bahan baku dan/atau bahan penolong dalam proses produksi secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Berikutnya, dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong, pemerintah pusat bakal menetapkan neraca komoditas yang memuat data lengkap, detail, dan akurat mengenai kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk industri dalam negeri.

“Bahkan, pemerintah pusat dan daerah juga akan menjamin penyaluran bahan baku dan/atau bahan penolong di dalam negeri,” tegas Agus. Selanjutnya, pemerintah pusat akan melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong oleh perusahaan industri dan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong.

Terkait pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian, pemerintah pusat siap melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan standardisasi industri. Hal ini diselenggarakan dalam wujud penerapan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara.

Di samping itu, PP 28/2021 menegaskan bahwa yang dimaksud industri strategis, yakni memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, dan/atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.

Pengaturan kepemilikan industri strategis, antara lain penyertaan modal seluruhnya oleh pemerintah pusat, pembentukan usaha patungan antara pemerintah pusat dan swasta, atau pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PP 28/2021 juga menyebutkan peran serta masyarakat dalam pembangunan industri, antara lain berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan industri. Merupakan orang perseorangan, dan/atau kelompok orang yang berbadan hukum sepanjang mempunyai kepentingan atas kemajuan pembangunan industri nasional. Selain itu, harus memiliki kriteria WNI, memiliki latar belakang keilmuan di bidang perindustrian, dan memiliki keahlian di bidang perindustrian.

Lingkup lainnya, PP Perindustrian menjelaskan mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri. Misalnya, pemerintah pusat melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri.

Pengawasan dan pengendalian tersebut dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri. Contohnya, perusahaan kawasan industri wajib memenuhi standar kawasan industri, yang meliputi infrastruktur, pengelolaan lingkungan, serta manajemen dan layanan kawasan industri.

Sebelumnya, pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian. Perpres ini salahsatunya menegaskan bahwa struktur organisasi dan tata kerja Kemenperin menyesuaikan dengan kebutuhan UU Ciptaker terkait dengan penyelenggaraan bidang perindustrian.

 

Pemprov Jateng Jadwalkan Vaksinasi Pedagang Pasar Kota Solo dan Semarang Pada Akhir Februari

Penulis
Sopyan
-
Pemprov Jateng Jadwalkan Vaksinasi Pedagang Pasar Kota Solo dan Semarang Pada Akhir Februari

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera melakukan vaksinasi terhadap pedagang pasar. Sasaran pertama untuk vaksinasi adalah pedagang di Pasar Klewer Solo.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yulianto Prabowo menerangkan, vaksinasi untuk pedagang Pasar Klewer rencananya akan dilakukan pada 27 Februari. Dosis vaksin untuk keperluan itu sudah dikirimkan bersama dengan dosis vaksin bagi pelayan publik di sana.

“Rencananya 27 Februari vaksinasi pedagang pasar Klewer Solo. Selain di Solo, nantinya kami juga akan melakukan vaksinasi bagi pedagang pasar di Kota Semarang, namun masih menunggu jatah vaksin,” katanya, Senin (22/2/2021).

Kota Solo dan Kota Semarang lanjut Yulianto memang menjadi konsentrasi percepatan vaksinasi. Pasalnya, dua daerah itu memiliki angka kesakitan cukup tinggi dan juga memiliki wilayah cukup luas.

“Pedagang pasar di dua kota itu juga berasal dari sejumlah wilayah, sehingga akan kami prioritaskan. Sebenarnya semua pedagang pasar di Jateng prioritas, tapi karena vaksin masih terbatas, belum semua bisa divaksin. Nantinya kalau vaksin sudah datang banyak, semua pedagang pasar akan kami prioritaskan,” ucapnya.

Terkait vaksinasi tahap kedua untuk pelayan publik dan pedagang pasar ini, Yulianto menerangkan target di Jawa Tengah ada sekitar 5,5 juta  orang penerima vaksin. Dan saat ini, baru 1 juta dosis vaksin yang diterima, sehingga jumlahnya masih sekitar 20 persen.

“Jadi bertahap, yang penting vaksin yang sudah datang langsung kami rampungkan dulu, nanti dikirim vaksin selanjutnya langsung kita eksekusi. Untuk yang pertama ini hanya pedagang Pasar Klewer Solo, sementara yang di Semarang belum karena masih menunggu. Tapi kami prioritaskan dulu untuk pasar-pasar yang besar,” imbuhnya.

Meski tidak ada program vaksinasi untuk pedagang, jatah vaksin Kota Semarang lanjut Yulianto cukup besar. Tahap kedua ini, Kota Semarang mendapatkan jatah vaksin 10.000 vial dan bisa digunakan untuk menyuntik 100.000 orang mengingat satu vial berisi 10 dosis.

“Selain untuk pelayan publik, Kota Semarang mendapat dosis cukup besar karena ada program vaksinasi untuk lansia. Sementara Solo mendapat jatah 7.000 vial atau sekitar 70.000 dosis. Lainnya kami bagi ke seluruh kabupaten/ kota di Jateng,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta seluruh daerah mempersiapkan skenario vaksinasi tahap kedua ini. Khusus untuk pedagang pasar, bupati/ wali kota diminta koordinasi dengan lurah-lurah pasar agar proses vaksinasi bisa berjalan lancar.

“Akhir bulan ini kita mau vaksin pedagang di Pasar Klewer Solo. Wali kota harus siap dan harus berkoordinasi dengan lurah pasar. Siapa dan berapa yang akan divaksin harus disiapkan dengan matang,” tegasnya.

Selain pasar Klewer, selanjutnya sejumlah pasar besar seperti Pasar Johar Semarang juga akan menjadi sasaran vaksinasi. Untuk itu, semuanya harus menyiapkan skenario agar tidak ada persoalan saat pelaksanaan vaksinasi digelar.

“Semua harus mengawal percepatan vaksinasi ini, dengan tidak mengesampingkan verifikasi dan validasi data penerima vaksin,” pungkasnya.

Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama Tahun Ini Hanya 2 Hari, Termasuk Hari Raya Idul Fitri

Penulis
Andik Irwanto
-
Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama Tahun Ini Hanya 2 Hari, Termasuk Hari Raya Idul Fitri

SuaraPemerintah.id – Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama SKB 3 Menteri akan merombak jadwal cuti bersama tahun 2021. Cuti bersama tahun 2021 yang awalnya 5 hari dirombak atau dipangkas menjadi hanya 2 hari saja.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021.

Hal itu diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan dihadiri oleh Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekjen Kemenag Nizar Ali, Sekjen Kemnaker, Asops Kapolri dan Pejabat Eselon 1 K/L terkait.

“Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebelumnya terdapat 7 hari cuti bersama. Setelah dilakukan peninjauan kembali SKB, maka cuti bersama dikurangi dari semula 7 hari menjadi hanya tinggal 2 hari saja” ujar Muhadjir, Senin (22/2/2021).

Adapun cuti bersama tahun 2021 yang dipangkas sebanyak 5 hari, yakni 12 Maret: Cuti Bersama dalam rangka Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW, 17, 18, 19 Mei: Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dan 27 Desember: Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Natal 2021.

Sementara cuti bersama yang tetap yakni pada 12 Mei dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dan 24 Desember dalam rangka Raya Natal 2021. Pertimbangan mengapa masih diberikan satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri dan satu hari menjelang Natal, agar memudahkan Polri dalam mengelola pergerakan masyarakat.

“Jangan sampai terjadi penumpukan pada satu hari dan justru akan berbahaya,” imbuh Muhadjir

Lebih lanjut Muhadjir menjelaskan beberapa alasan pengurangan libur, yakni kurva peningkatan Covid-19 belum melandai meski berbagai upaya sudah dilakukan. Sehabis libur panjang, ada kecenderungan kasus covid 19 mengalami peningkatan. Mobilitas masyarakat cenderung naik. Sementara itu program vaksinasi sedang berjalan.

“Oleh karena itu pemerintah perlu meninjau kembali cuti bersama yang berpotensi mendorong terjadinya arus pergerakan orang sehingga penularan meningkat,” tuturnya.

Pemerintah juga tetap menghimbau agar masyarakat menjalankan 5M protokol kesehatan dan berusaha bersama-sama memutus rantai penularan Covid-19.(red/pen)

La Nyalla Bangga Potensi Kopi Indonesia Masuk Salah Satu Terbesar Di Dunia

Penulis
Andik Irwanto
-
La Nyalla bangga akan potensi kopi Indonesia

SuaraPemerintah.id – Kopi bakal diproyeksikan menunjang pertumbungan ekonomi Indonesia. Sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, fakta ini disebut sangat membanggakan okeh Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. Fakta tersebut, menyebutkan Indonesia sebagai negara yang dikenal menghasilkan kopi terbesar di dunia bersama Brazil, Vietnam, Kolombia, dan Ethiopia.

Ketua DPD RI berharap, nasib petani kopi di tanah air diperhatikan dengan serius. Mengingat, keberhasilan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, tentu diiringi dengan dukungan Sumber Daya Manusia handal dan Sumber Daya Alam yang berlimpah.

“Potensi alam kita sangat berlimpah. Hal ini memerlukan penanganan yang serius agar kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Senin (22/2/2021).

Ia menambahkan, kontur tanah serta iklim yang ada di Indonesia sangat menunjang hal tersebut. Total produksi kopi di Indonesia, termasuk robusta dan arabika, adalah 660 ribu ton pada 2019-2020. Ketua DPD RI itu mengungkapkan, Indonesia memiliki sekitar 1,2 juta hektare tanaman kopi yang sebagian besar dihasilkan oleh pertanian kecil dan mandiri.

“Indonesia kaya dengan kopi. Kita pun termasuk lima besar penghasil kopi terbesar di dunia dengan kualitas kopi yang tinggi, dengan jenis kopi robusta dan arabika,” terangnya.

“Masing-masing petani kopi diperkirakan memiliki satu hingga dua hektar lahan kopi. Salah satunya adalah Garut yang cukup besar menghasilkan kopi dan telah ekspor. Untuk itu dukungan harus diberikan agar produksi bisa terus ditingkatkan,” katanya lagi.

Sama seperti sektor ekonomi lain yang terdampak karena pandemi Covid-19, sektor kopi dinilainya jua memerlukan langkah pemulihan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Petani tidak dapat berdiri sendiri saat terjadi situasi di luar prediksi. Mereka memerlukan bantuan stimulan yang dapat pertumbuhan ekonomi kembali,” mantan Ketua Umum PSSI itu.

“Ini mengakibatkan perusahaan ekspor menunggu jadwal kapal asing. Konsekuensinya waktu tunggu dan penambahan biaya shipment. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintahm kementerian perdagangan dan perhubungan harus turun tangan,” tambah LaNyalla. (red/rifki)

KKP Manfaatkan Kerangka Paus Pembunuh Kerdil Yang Mati Terdampar Untuk Bahan Edukasi

Penulis
Sopyan
-
KKP Manfaatkan Kerangka Paus Pembunuh Kerdil yang Mati Terdampar Untuk Bahan Edukasi

SuaraPemerintah.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar Wilayah Kerja (Wilker) Manado bersama Tim Penanganan Mamalia Terdampar melakukan penguburan terhadap paus pembunuh kerdil dalam keadaan mati di Pantai Kalasey, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Andry I. Sukmoputro menjelaskan tindakan penguburan ini dilakukan untuk mendapatkan rangka mamalia laut tersebut yang akan digunakan sebagai bahan edukasi kepada masyarakat atau pelajar maupun mahasiswa.

“Kegiatan penanganan mamalia terdampar dalam keadaan kode dua (2) atau mati, tidak hanya memperhatikan kondisi lingkungan saja, namun juga memperhatikan aspek kebermanfaatannya. Sebelumnya, petugas BPSPL Makassar Wilker Manado telah menangani rangka dari bangkai dugong yang akan dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran untuk ditempatkan di Gedung Coral Triangle Initiative (CTI) Center,” ujar Andry di Makassar.

Mamalia laut jenis paus ini pertama kali ditemukan oleh nelayan sekitar pada pagi hari pukul 9 waktu setempat sudah dalam kondisi mati. Nelayan langsung menghubungi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Utara untuk melaporkan temuannya. Pihak DKP Provinsi Sulawesi Utara berkoordinasi dengan BPSPL Makassar Wilker Manado untuk melakukan penanganan.

Paus pembunuh kerdil yang ditemukan berukuran 2,5 meter berjenis kelamin betina. Kondisi paus sudah dalam keadaan mati pada Jumat (5/2/2021) atau disebut juga kode dua (2) dalam penanganan mamalia terdampar.

Seluruh tim langsung menuju lokasi kejadian dan melakukan penanganan. Tindakan awal yaitu melakukan pengecekan secara menyeluruh. Setelah itu dilakukan pengukuran morfometri mulai dari panjang tubuh paus yaitu 265 cm, lingkar badan 138 cm, lebar ekor 30 cm hingga ukuran bola mata 3,2 cm pada biota tersebut.

Hingga pukul 14.30 waktu setempat, Tim Penanganan Mamalia Terdampar memutuskan untuk mengubur tubuh paus secara keseluruhan. Tujuan dari penguburan ini adalah mempermudah proses penguraian bangkai tanpa menyebabkan bau tidak sedap yang dapat mengganggu aktivitas di sekitar lokasi.

Lebih lanjut Andry mengungkapkan bahwa kejadian mamalia terdampar kali ini dapat dipastikan bukan ulah manusia, melainkan kondisi fisik dari biota itu sendiri atau kondisi alam saat ini.

“Terdapat beberapa luka yang ditemukan di tubuh paus pembunuh kerdil disebabkan oleh tubuhnya yang terbawa ombak lalu terbentur besi dan beton di sekitar lokasi kejadian terdampar,” tambahnya.

“Paus pembunuh kerdil merupakan mamalia laut yang dilindungi. Seluruh mamalia laut merupakan biota laut yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) No.7/1999 yang selanjutnya diubah dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK No.106/2018,” pungkas Andry.

Ketua DPD RI Optimis, Batik Tulis Bangkalan Mampu Pulihkan Ekonomi

Penulis
Andik Irwanto
-
Ketua DPD RI Optimis, Batik Tulis Bangkalan Mampu Pulihkan Ekonomi

SuaraPemerintah.id – Batik tulis bangkalan diyakini akan semakin menggeliat di pasaran. Hal itu ditegaskan seiring dengan pernyataan Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, optimis dan siap memberikan ekonomi sentra batik tulis Bangkalan, Madura, Senin (22/2/2021).

Pernyataan tersebut, didasari kondisi Tanah Air yang masih terdampak Covid-19, terutama pada sektor kerajinan dan ekonomi kreatif. La Nyalla mengungkapkan, pagelaran ragam busana di Surabaya dapat menjadi momentum bagi para desainer untuk menunjukkan karyanya.

Ia berharap, meski di tengah kondisi pandemi, para desainer tetap berkesmpatan unjuk hasil karyanya di pagelaran ragam busana Surabaya.

“Meskipun di tengah pandemi, 13 desainer tetap berkesempatan unjuk hasil karyanya di Surabaya. Apalagi kerajinan dan ekonomi kreatif turut terdampak wabah ini,” katanya, Senin (22/2/2021).

Sentra batik Tanjung Bumi di Bangkalan merupakan salah satu yang menjadi perhatian senator asal Jawa Timur tersebut. Ia menuturkan, selama masa pendemi, Tanjung Bumi termasuk sentra batik tulis yang ikut terdampak karena pandemi. Karena itu, Ketua DPD RI tersebut memberikan perhatian ke sentra batik Tanjung Bumi dalam rangkaian reses di Jawa Timur kali ini.

“Kita berharap perdagangan akan segera pulih kembali, mengingat sebentar lagi kita menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan sentra batik tulis ini bisa menggeliat kembali,” harapnya.

Perlu diketahui, sentra batik tulis Bangkalan ini sudah terkenal dan menggeliat di penjuru dunia. Sentra batik Tanjung Bumi pun merupakan salah satu destinasi wisata budaya.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu menyakini dengan semakin berkembangnya sektor wisata, sentra batik Tanjung Bumi akan kembali menjadi salah satu destinasi wisata yang akan ramai dikunjungi wisatawan.

La Nyalla optimis, melalui pagelaran ragam busana di Surabaya tersebut, dapat memantik penjualan batik tulis dan menjadi salah satu upaya pemulihan ekonomi akibat terdampak pandemi.

“Merujuk pada pagelaran ragam busana yang digelar di Surabaya, tak ada salahnya jika batik tulispun digelar pertunjukan untuk memantik penjualan. Kita harus terus berupaya memulihkan semua kembali meskipun pandemi belum berakhir,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itu.(red/rifiki)

Presiden Jokowi Lantik Pejabat Baru BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Ini Daftar Namanya

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik jajaran dewan pengawas (dewas) dan direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pelantikan dilangsungkan di Istana Negara.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 P Tahun 2021 dan 38 P Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2021-2026.

Sebelum melantik, Jokowi terlebih dahulu menanyakan kesediaannya kepada Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebelum disumpah jabatannya.

Dalam Keppres, salah satu nama yang dilantik Jokowi adalah mantan Jubir Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 dr Achmad Yurianto. Pada pelantikan ini, Jokowi memandu pembacaan sumpah jabatan.

“Demi Allah saya bersumpah/Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya,” kata Jokowi dalam video yang ditayangkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (22/2/2021).

Acara kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jokowi kemudian beserta tamu undangan memberikan ucapan selamat kepada Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Berikut nama-nama Dewas dan Direksi baru BPJS Kesehatan:

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan
1. Achmad Yurianto (unsur pemerintah) sebagai Ketua
2. Regina Marina Wiwieng Handayani (unsur pemerintah) sebagai anggota
3. Indra Yana (unsur pekerja) sebagai anggota
4. Siruaya Utamawan (unsur pekerja) sebagai anggota
5. Iftida Yasar (unsur pemberi kerja) sebagai anggota
6. Indra Deryanne Hasman (unsur pemberi kerja) sebagai anggota
7. Ibnu Naser Arrohimi (unsur tokoh masyarakat) sebagai anggota

Dewan Direksi BPJS Kesehatan
1. Ali Ghufron Mukti sebagai Direktur Utama
2. Andi Afdal sebagai Direktur
3. Arief Witjaksono Juwono Putro sebagai Direktur
4. David Bangun sebagai Direktur
5. Edwin Aristiawan sebagai Direktur
6. Lily Kresnowati sebagai Direktur
7. Mahlil Ruby sebagai Direktur
8. Mundiharno sebagai Direktur

Berikut nama-nama Dewas dan Direksi baru BPJS Ketenagakerjaan:

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan
1. Muhammad Zuhri (unsur pemerintah) sebagai ketua
2. Kushari Suprianto (unsur pemerintah) sebagai anggota
3. H. Yayat Syaiful Hidayat (unsur pekerja) sebagai anggota
4. Agung Nugroho (unsur pekerja) sebagai anggota
5. Subchan Gatot (unsur pemberi kerja) sebagai anggota
6. Muhammad Aditya Warman (unsur pemberi kerja) sebagai anggota
7. Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji (unsur tokoh masyarakat) sebagai anggota

Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan
1. Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama
2. Abdur Rahman Irsyadi sebagai Direktur
3. Asep Rahmat Swandha sebagai Direktur
4. Edwin Michael Ridwan sebagai Direktur
5. Pramudya Iriawan Buntoro sebagai Direktur
6. Roswita Nilakurnia sebagai Direktur
7. Zainuddin sebagai Direktur

Ganjar Sebut 4 Strategi Jateng Percepat Proses Vaksinasi Covid-19

Penulis
Sopyan
-
Ganjar Sebut 4 Strategi Percepat Vaksinasi Covid-19

SuaraPemerintah.id –  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah punya strategi percepat proses vaksinasi Covid-19 yang saat ini memasuki proses tahap kedua. Tujuannya, agar vaksin bisa cepat dilaksanakan hingga selesai.

“Strategi percepat Vaksinasi Covid-19 kita ada empat. Yaitu (pertama) vaksinasi berbasis faskes. Faskes itu bisa rumah sakit, bisa puskesmas bisa klinik,” kata Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo, ditemui usai Rapat Satgas Penanganan Covid-19, di kompleks Kantor Gubernur Jateng, Senin (22/2/2021).

Kedua, vaksin berbasis institusi. Contohnya, seperti yang hari ini dilakukan di gedung Grhadika Bhakti Praja kompleks kantor Gubernur Jateng, atau nanti di institusi Polda, Kodam, dan lainnya.

Ketiga, berbasis tempat. Yulianto menerangkan, vaksin berbasis tempat dilakukan di GOR dan lainnya. Selanjutnya yang keempat, vaksin yang berbasis bergerak atau mobile, seperti bisa dilakukan di tenda atau lainnya.

“Tetapi pertama yang berbasis faskes, sama yang institusi dululah. Itu yang kita dahulukan,” ungkapnya.

Terkait vaksinasi tahap kedua untuk petugas pelayan publik dan lansia ini, Yulianto menyebut ada sekitar 5,5 juta orang penerima vaksin. Sekarang, baru 1 juta dosis vaksin yang diterima, sehingga jumlahnya masih sekitar 20%.

Untuk program vaksinasi bagi pedagang, jatah vaksin Kota Semarang paling besar yaitu 10.000, vial dan bisa digunakan untuk menyuntik 100.000 orang mengingat satu vial berisi 10 dosis.

“Selain untuk pelayan publik, Kota Semarang mendapat dosis cukup besar karena ada program vaksinasi untuk lansia. Sementara Solo mendapat jatah 7.000 vial atau sekitar 70.000 dosis. Lainnya kami bagi ke seluruh kabupaten/ kota di Jateng,” ujar Yulianto.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta bupati atau wali kota koordinasi dengan lurah-lurah pasar, agar proses vaksinasi bisa berjalan lancar.

“Akhir bulan ini kita mau vaksin pedagang di Pasar Klewer Solo. Wali kota harus siap dan harus berkoordinasi dengan lurah pasar,” kata Ganjar.

Tidak hanya itu,  Pasar Johar Semarang juga akan menjadi sasaran vaksinasi. Untuk itu, semuanya harus menyiapkan skenario agar tidak ada persoalan saat pelaksanaan vaksinasi digelar.

“Kawal percepatan vaksinasi ini, dengan tidak mengesampingkan verifikasi dan validasi data penerima vaksin,” imbuh Ganjar.

Masih Dalam Perbaikan, 42 Perjalanan Jadwal KA 22 Februari Jalur Kedunggedeh – Lemahabang Belum Beroperasi

Penulis
Sopyan
-
Terdapat 42 perjalanan KA keberangkatan 22 Februari 2021 dengan rute dari dan menuju Jakarta  sekitarnya yang dibatalkan perjalanannya dengan rincian sebagai berikut:

SuaraPemerintah.id – Jalur Kereta Api antara Kedunggedeh – Lemahabang, Daop 1 Jakarta sampai dengan saat ini, Senin (22/2) pagi, masih dalam perbaikan oleh petugas di lapangan akibat pondasinya yang tergerus oleh banjir.

“Saat ini kondisi jalur masih belum aman untuk dilalui KA, sehingga perjalanan KA yang melalui jalur lintas Kedunggedeh – Lemahabang pada keberangkatan tanggal 22 Februari belum dapat dioperasikan,” ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus.

Joni menambahkan, KAI menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Saat ini petugas sedang berupaya semaksimal mungkin agar jalur KA antara Kedunggedeh – Lemahabang dapat segera dioperasikan kembali.

Untuk mempercepat proses perbaikan, KAI telah menurunkan alat berat berupa mesin Profile Ballast Regulator yang berfungsi untuk mengembalikan pondasi jalur KA seperti semula.

Terdapat 42 perjalanan KA keberangkatan 22 Februari 2021 dengan rute dari dan menuju Jakarta  sekitarnya yang dibatalkan perjalanannya dengan rincian sebagai berikut:

NO NO KA NAMA KA RELASI BERANGKAT DATANG
1 1 Argo Bromo Anggrek Surabaya Pasarturi – Gambir 9 17.44
2 2 Argo Bromo Anggrek Gambir – Surabaya Pasarturi 8 16.42
3 7A Argo Lawu Solo Balapan – Gambir 8.3 16.18
4 10A Argo Dwipangga Gambir – Solo Balapan 8.3 16.18
5 38 Argo Parahyangan Gambir – Bandung 6.5 10.06
6 41 Argo Parahyangan Bandung – Gambir 15 18.04
7 42 Argo Parahyangan Gambir – Kiaracondong 18.4 22.03
8 43F Argo Parahyangan Bandung – Gambir 6 9.23
9 108 – 105 Jayabaya Malang – Pasar Senen 11.5 1.25
10 130 Dharmawangsa Ekspres Pasar Senen – Surabaya Pasarturi 8.5 19.35
11 292A Bengawan Pasar Senen – Purwosari 6.3 16.01
12 319 Tegal Ekspres Tegal – Pasar Senen 15.35 20.52
13 320 Tegal Ekspres Pasar Senen – Tegal 9.2 14.53
14 304 – 301 Serayu Purwokerto – Pasar Senen 6.45 17.32
15 302 – 303 Serayu Pasar Senen – Purwokerto 9.3 20.12
16 308 – 305 Serayu Purwokerto – Pasar Senen 16.3 3.45
17 383 Walahar Ekspres Purwakarta – Cikarang 5.05 6.31
18 384 Walahar Ekspres Cikarang – Purwakarta 5.45 7.23
19 385 Walahar Ekspres Purwakarta – Cikarang 9 10.32
20 386 Walahar Ekspres Cikarang – Purwakarta 7 8.41
21 387 Walahar Ekspres Purwakarta – Cikarang 13.1 14.52
22 388 Walahar Ekspres Cikarang – Purwakarta 11.2 13.02
23 389 Walahar Ekspres Purwakarta – Cikarang 14,45 16,17
24 390 Walahar Ekspres Cikarang – Purwakarta 15,35 17,06
25 391 Walahar Ekspres Purwakarta – Cikarang 17,45 19.1
26 392 Walahar Ekspres Cikarang – Purwakarta 18,37 20,31
27 393 Jatiluhur Cikampek – Cikarang 4.3 5.18
28 394 Jatiluhur Cikarang – Cikampek 20,14 21.4
29 3 Argo Bromo Anggrek Surabaya Pasarturi – Gambir 20.35 5.19
30 4 Argo Bromo Anggrek Gambir – Surabaya Pasarturi 20.3 5.12
31 8A Argo Lawu Gambir – Solo Balapan 20 3.44
32 9A Argo Dwipangga Solo Balapan – Gambir 19.55 3.43
33 71A Gajayana Malang – Gambir 14.25 3.29
34 72A Gajayana Gambir – Malang 18.1 7.08
35 75A Bima Surabaya Gubeng – Gambir 17.1 4.39
36 76A Bima Gambir – Surabaya Gubeng 17 4.26
37 106 – 107 Jayabaya Pasar Senen – Malang 16.45 6.28
38 129 Dharmawangsa Surabaya Pasarturi – Pasar Senen 22.35 9.25
39 253A Jayakarta Surabaya Gubeng – Pasar Senen 14.3 3.22
40 254A Jayakarta Pasar Senen – Surabaya Gubeng 17.1 6.36
41 291A Bengawan Purwosari – Pasarsenen 21.1 6.52
42 306 – 307 Serayu Pasar Senen – Purwokerto 20.35 6.57

 

Pelanggan yang perjalanan KA nya dibatalkan telah dihubungi oleh Contact Center KAI121 untuk diinfokan terkait pengembalian tiketnya.

KAI akan mengembalikan 100% uang tiket bagi pelanggan yang perjalanan KA nya telah dibatalkan. Pembatalan dapat dilakukan di seluruh stasiun penjualan tiket KA Jarak Jauh / Lokal hingga 30 hari setelah tanggal keberangkatan.

Info selengkapnya terkait perjalanan KA, pelanggan dapat menghubungi Customer Service di Stasiun, Contact Center KAI melalui telepon di 021-121, WhatsApp KAI121 di 08111-2111-121, email cs@kai.id, atau media sosial KAI121.

Sebelumnya, cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah tersebut, pada Sabtu (20/2), mengakibatkan banjir serta meluapnya sungai yang menyebabkan pondasi jalur kereta api tergerus oleh derasnya arus banjir.

“KAI memohon maaf kepada para pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat dibatalkannya perjalanan KA karena cuaca ekstrim yang mengakibatkan jalur KA terendam banjir. Kami akan terus berupaya dengan maksimal agar perjalanan KA dapat segera kembali normal,” tutup Joni.

1...4,4974,4984,499...4,868Halaman 4,498 dari 4,868