Beranda blog Halaman 4499

Jateng Targetkan Vaksinasi Tahap II 450 Ribu Pelayan Publik Selesai 1 Minggu

Penulis
Sopyan
-
Jateng Targetkan Vaksinasi Tahap II 450 Ribu Pelayan Publik Selesai 1 Minggu

SuaraPemerintah.id – Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap dua di Jawa Tengah sudah dimulai hari ini untuk sekitar 450 ribu pelayan publik. Dan ditargetkan akan selesai dalam waktu kurang lebih satu minggu.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo menuturkan, vaksinasi Covid-19 tahap dua di Jawa Tengah dikonsentrasikan bagi pelayan publik, di antaranya ASN, TNI, Polri, pejabat BUMD, wartawan, atlet hingga pedagang pasar.

“Ini mulai vaksinasi tahap dua di Jateng untuk pelayan publik. Mulai ASN, TNI, Polri, wartawan, guru, pimpinan agama, dan petugas perhubungan, serta pedagang pasar. Dan juga lansia,” ujarnya, saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap dua Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin (22/2/2021).

Yulianto menambahkan, jumlah pelayan publik di Jawa Tengah yang terdata ada sekitar 450 ribu orang untuk mengikuti vaksinasi tahap dua. Jumlah tersebut ditargetkan akan selesai dalam waktu satu minggu.

“Totalnya pelayan publik ada sekitar 450 ribu (orang). Dan target bisa selesai dalam waktu satu minggu,” lanjutnya.

Untuk ASN dilakukan secara serentak di 35 kabupaten/ kota. Sedangkan untuk pedagang pasar saat ini dikonsentrasikan di Kota Surakarta, dan lanjut usia di Kota Semarang.

“Tahap dua sama dengan tahap pertama. Yang menerima vaksin akan dilakukan penyuntikan dua kali,” imbuhnya.

Salah satu atlet penerima vaksin, Septian David Maulana mengaku senang mendapat kesempatan suntik vaksin. Ia berharap, pandemi Covid-19 segera berakhir dan masyarakat bisa beraktivitas normal kembali, terutama jalannya kompetisi sepakbola.

“Tidak terasa saat disuntik, hanya setelah itu agak pegal-pegal. Ya, semoga Covid-19 berakhir dan kompetisi sepakbola dapat dilangsungkan,” katanya yang juga pemain PSIS Semarang.

Perwakilan TNI, Letda CKM(K) dr Dedek Rupana Br Barus juga menyampaikan, masyarakat tidak perlu takut untuk divaksin. Sebab, vaksin merupakan ikhtiar dalam melawan Covid-19.

“Tidak terasa apa-apa, malah lebih sakit kegigit semut. Untuk masyarakat, tidak perlu takut vaksin,” ucapnya.

Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuturkan, pelaksanaan vaksinasi tahap dua di Jawa Tengah berlangsung lancar. Pihaknya menargetkan, 1.000 orang disuntik vaksin dalam satu hari.

“Harapan kita, dari jadwal kemudian sisi personelnya itu semua bisa dioptimalkan. Sehingga kalau umpama ada yang sakit dan tidak bisa datang, yang belakangnya langsung bisa naik, nah tinggal kita ketertiban pendataan ini jadi satu yg penting. Insyaallah mudah-mudahan lancar hari ini,” ujarnya.

Ganjar yakin vaksinasi tahap dua akan berjalan lebih cepat. Sebab, data kepegawaian sudah lengkap sehingga lebih mudah. Selain itu, sistem pendataan vaksinasi yang lebih terbuka dari Kemenkes juga memudahkan.

“Ini kita coba serentak hari ini dan langsung kita targetkan sehari minimal 1.000 (orang). Kalau dari pendataannya gampang, karena justru ini dari ASN, TNI, Polri, pegawai-pegawai kan data kepegawaiannya lengkap. Tinggal dibuatkan penjadwalannya saja, dan itu tidak rumitlah. Insyaallah sih gampang,” tandasnya.

Kemitraan Konservasi Jadi Solusi Tenurial Suaka Margasatwa Kateri

Penulis
Sopyan
-
Kemitraan Konservasi Jadi Solusi Tenurial Suaka Margasatwa Kateri

SuaraPemerintah.id – Untuk menyelesaikan permasalahan tenurial di Suaka Margasatwa  Kateri, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggunakan pendekatan Kemitraan Konservasi dengan penekanan tiga pilar, yaitu: Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Adat.

Dalam acara “Sosialisasi dan Diskusi Kemitraan Konservasi SM Kateri” di Malaka, NTT (19/2), Kepala Balai Besar KSDA NTT Timbul Batubara menyampaikan SM Kateri sebagai “Saudara Tua” keberadaannya vital bagi kehidupan manusia.

Kawasan seluas 4.699,32 hektar ini mempunyai peranan dalam mengatur daur hidrologis yang menjamin ketersediaan air di wilayah Kabupaten Malaka.

Lebih lanjut Timbul Batubara menegaskan bahwa Balai Besar KSDA NTT selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK, akan terus mengembangkan skema kolaborasi dan kemitraan konservasi dalam pengelolaan hutan konservasi di Nusa Tenggara Timur dengan keterlibatan masyarakat sebagai subyek.

“Pada tahun 2021, Balai Besar KSDA NTT telah mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya penyelesaian masalah tenurial Suaka Margasatwa Kateri diantaranya melalui kemitraan konservasi, pelatihan usaha produktif, bantuan ekonomi produktif, dan pengembangan wisata alam serta upaya memulihkan debit air SM Kateri melalui kegiatan pemulihan ekosistem bersama masyarakat” jelas Timbul Batubara dalam acara yang dihadiri oleh Muspida Kabupaten Malaka, Muspika Malaka Tengah, DPRD Malaka, dan perwakilan kelompok masyarakat desa Kamanasa serta Wehali.

Dialog bersama masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan ketat berlangsung mengalir dan lancar. Selanjutnya akan dituangkan dalam kesepakatan bersama para pihak (Balai Besar KSDA NTT, Pemerintah Kabupaten Malaka, masyarakat, dan pendamping) sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di SM Kateri dan sekitarnya.

Antara lain kegiatan pemulihan ekosistem dengan penanaman tanaman keras pada sumber mata air dan kawasan hutan terbuka; pengembangan wisata alam dan budaya;  pengkayaan jenis tanaman keras serbaguna di area pemukiman dan sekitarnya; pelatihan usaha produktif; pelatihan pengelolaan sampah; dan pengamanan kawasan bersama masyarakat.

Menutup pertemuan Timbul mengutip pesan dari Direktur Jenderal KSDAE Wiratno yang mengutarakan bahwa masyarakat merupakan bagian keluarga besar konservasi (Extended family) yang harus menjadi unsur terdepan peranannya sebagai subyek dalam pengelolaan kawasan konservasi.

“Demikian pula harus disudahi dikotomi warga baru dan lama untuk masyarakat yang berada di sekitar SM Kateri karena kita semua adalah Warga Negara Indonesia”, pungkasnya.

 

Gerakan Ekonomi Masyarakat, Rudi Tingkatkan Infrastruktur Nongsa Lebarkan Jalan Utama Batubesar

Penulis
Sopyan
-
Gerakan Ekonomi Masyarakat, Rudi Tingkatkan Infrastruktur Nongsa Lebarkan Jalan Utama Batubesar
SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemko) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam akan mulai mengerjakan sejumlah proyek peningkatan infrastruktur di wilayah Kecamatan Nongsa.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi yang juga sebagai Kepala BP Batam mengatakan peningkatan infrastruktur Kecamatan Nongsa dilakukan untuk menggerakan ekonomi masyarakat. Mengingat Kecamatan Nongsa ini memiliki kawasan industri, bandara dan kawasan pariwisata.

“Untuk mempercepat ekonomi, maka pertama yang dilakukan Pemko Batam dan BP Batam saat ini adalah dengan meningkatkan infrastrukturnya. Terutama adalah jalan-jalan utamanya,” kata Rudi dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Nongsa, Minggu (21/2/2021) malam.

Rudi mengatakan saat ini sudah mulai dikerjakan pelebaran jalan dari Simpang Taiwan menuju Simpang Batubesar. Kemudian, nantinya juga akan dilanjutkan pelebaran dari Simpang Batubesar menuju Mapolda Kepri.

“Untuk para pedagang di sepanjang jalan Batubesar nanti rencananya akan kita pindahkan. Jangan khawatir saya pasti akan berikan solusi yang terbaik,” katanya.

Ditegaskan Rudi bahwa pihaknya tidak pernah berniat untuk melarang orang berjualan, hanya saja pelebaran jalan di kawasan tersebut sudah harus dilakukan. Sehingga nantinya arus lalu lintas menuju kawasan pariwisata Nongsa dan Kawasan Industri Kabil bisa lancar.

“Intinya kita ingin benar-benar menata kembali kota ini, sehingga bisa kembali berjaya ekonominya,” katanya.

Karena itu pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya yang berada di Nongsa untuk bersatu dan mendukung kebijakan pemerintah. Sehingga pembangunan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama.

“Saya butuh dukungan masyarakat untuk membangun Kota Batam yang kita cintai ini,” ujarnya.

Dalam Musrenbang Kecamatan Nongsa tersebut, turut dihadiri Ketua TP-PKK Kota Batam, Marlin Agustina Rudi. Kemudian para anggota DPRD Batam dapil Nongsa dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan BP Batam.

 

KLHK Lakukan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Dukung Pelestarian Kawasan Konservasi

Penulis
Sopyan
-
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Dukung Pelestarian Kawasan Konservasi

SuaraPemerintah.id – Kawasan konservasi merupakan kawasan yang bertujuan untuk melindungi habitat dan tempat hidup berbagai jenis makhluk hidup dari kerusakan. Tentunya, di sekitar kawasan tersebut terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang bermukim.

Maka dari itu, diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang pelestarian kawasan konservasi dan kemandirian masyarakat.

Sebagai upaya untuk mengawal target RPJMN 2020-2024 untuk pemberdayaan masyarakat di 4.500 desa sekitar kawasan konservasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi, pada Kamis (18/2).

Hadir dalam rapat tersebut Perwakilan dari Kementerian/Lembaga Diantaranya: Kementerian Desa PDTT, KLHK, Bappenas, Kemendagri, Kemenparekraf, Kemenkop UMKM, dan Kementan.

Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK Herbert Siagian menjelaskan, pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di desa-desa.

“Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tidak bertujuan untuk menurunkan kualitas dan daya dukung kawasan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Herbert mengatakan, pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi juga bertujuan untuk mendukung pelestarian kawasan yang sejalan dengan konsep sustainable development (pembangunan berkelanjutan).

“Pemberdayaan masyarakat desa di kawasan konservasi harus memberikan kontribusi yang produktif, dapat menjaga daya dukung lingkungan, tetapi juga meningkatan kapasitas manusia”, ungkapnya.

Berdasarkan data yang didapat, setidaknya terdapat 2.500 desa yang membutuhkan peningkatan pemberdayaan dan 2.000 desa yang membutuhkan pendampingan untuk mengembangkan kemampuan desa.

Kasubdit Daerah Penyangga dan Zona Pemanfaatan Tradisional KLHK Nico menjelaskan, pemberdayaan masyarakat yang dikonsepkan KLHK di desa konservasi berupa pemberian akses, fasilitasi kemitraan, dan pemberian izin pengusahaan jasa wisata alam. Saat ini sedang disusun acuan pengembangan desa konservasi dan akan dirilis dalam waktu dekat.

Nico juga menyampaikan bahwa Kesepakatan konservasi merupakan salah satu strategi yang cukup berhasil dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dimana kesepakatan konservasi setidaknya memuat:

  1. pengakuan pemerintah desa terhadap keberadaan kawasan konservasi,
  2. kesediaan pemerintah desa untuk turut berperan dalam pelestarian kawasan konservasi,
  3. kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh pengelola kawasan konservasi untuk meningkatkan produktifitas ekonomi desa binaan, serta
  4.  kesepakatan lain sesuai dengan kondisi lapangan dari desa-desa konservasi.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Direktorat Kehutanan dan Sumber Daya Air Bappenas Farida menyatakan pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam program dan kegiatan konservasi dan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan karena termasuk salah satu strategi pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu dari Kementerian Desa PDTT menambahkan bahwa Desa konservasi dapat disinergikan dengan program SDGs Desa yaitu Desa Peduli Iklim, Desa Peduli Penghidupan Berkelanjutan, dan Desa Ekonomi.

Yang menjadi catatan adalah perencanaan pembangunan desa wajib berbasis data, pemberdayaan masyarakat desa di kawasan ini membutuhkan adanya data kewargaan dan data kewilayahan berskala mikro.

Mengakhiri diskusi Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Herbert Siagian menyimpulkan, pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi saat ini masih on the track, namun tetap harus menyeimbangkan antara intervensi pemerintah dan kearifan/prakarsa lokal. Kemudian desa yang sudah baik harus dijadikan acuan (best practice), sehingga praktik baik tersebut dapat diterapkan pada desa lainnya

Saham BJBR Masuk Indeks IDX BUMN 20 di Bursa Perdagangan

Penulis
Sopyan
-
Saham BJBR Masuk Indeks IDX BUMN 20 di Bursa Perdagangan

SuaraPemerintah.id – Saham milik emiten bank bjb, BJBR masuk ke dalam indeks unggulan IDX BUMN 20 di bursa perdagangan. BJBR masuk ke dalam indeks saham unggulan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) periode Februari-Juli 2021 berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

IDX BUMN 20 merupakan indeks saham unggulan yang mengukur kinerja harga dari 20 saham perusahaan tercatat yang merupakan BUMN, BUMD, dan afiliasinya. bank bjb kembali ditunjuk sebagai konstituen daftar saham unggulan setelah BEI melakukan evaluasi mayor pada Januari 2021.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan kembali masuknya BJBR ke dalam daftar IDX BUMN 20 menjadi titik awal yang positif bagi perusahaan dalam mengarungi tahun 2021. Hasil ini juga menjadi cerminan kinerja apik yang diperlihatkan perusahaan khususnya sepanjang 2020.

“Masuknya BJBR ke dalam Indeks IDX BUMN 20 menunjukkan betapa kinerja bank bjb khususnya di bursa saham sangat konsisten dalam memperlihatkan tren penguatan positif. Kami akan terus-menerus meningkatkan kinerja dengan berbagai langkah strategi dan inovasi untuk mengakselerasi ekspansi usaha sekaligus meningkatkan kualitas kinerja BJBR di bursa saham,” kata Widi.

Kinerja nilai saham BJBR di bursa perdagangan juga konsisten memperlihatkan penguatan. Pada 1 Februari 2021, tercatat harga per lembar saham BJBR Rp1.535 naik menjadi Rp1.605 alias meningkat 4% per Kamis (18/2/2021).

Sebelumnya, BJBR juga tercatat masuk ke dalam daftar saham unggulan indeks IDX30 periode 10 Agustus 2020 hingga 21 Februari 2021. Penunjukkan bank bjb sebagai salah satu konstituen dalam jajaran 30 saham paling prospektif dalam negeri ini dilakukan merujuk pada kondisi fundamental perusahaan yang terjaga baik dan konsistensi dalam menunjukkan kinerja cemerlang dengan terus-menerus mencatatkan laba.

Dirut BPJS Kesehatan : Tingkatkan Kualitas Pelayanan dengan Optimalkan teknologi

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id –  Presiden Jokowi baru saja melantik pejabat di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), salah satunya ialah Ali Ghufron Mukti sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Setelah resmi menjabat sebagai Dirut BPJS Kesehatan untuk masa jabatan 2021-2026, Ali mengajak serta lapisan masyarakat untuk bersama-sama membuat sistem kesehatan nasional menjadi lebih baik.

Ia menyebut terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Ia pun berjanji akan meningkatkan pelayanan dari BPJS Kesehatan kepada masyarakat.

“Kami akan meningkatkan dan fokus kepada kualitas layanan terutama mengoptimalkan penggunaan teknologi, sehingga kualitas layanan akan meningkat,” ujarnya dalam konferensi pers usai pelantikan.

Untuk itu, ia menuturkan BPJS Kesehatan akan meningkatkan customer journey atau pengalaman pelanggan saat menggunakan layanan dari eks PT Askes tersebut.

Teknologi diakui Ali Ghufron bisa memperbaiki pelayanan termasuk contohnya ialah mengurangi antrean layanan yang selama ini terkenal panjang.

“Antrean tidak lagi sekitar enam jam, tapi bisa lebih cepat,” ucap Ali Ghufron.

Mantan Wakil Menteri Kesehatan era SBY itu juga menyatakan akan tetap memastikan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut melalui kecukupan dana.

Ia menuturkan meskipun BPJS Kesehatan telah mencatatkan surplus hingga Rp18 triliun, namun ia menuturkan masih ada defisit sebesar Rp7 triliun pada aset bersih (net asset) berdasarkan laporan yang diterimanya.

“Oleh karena itu kami akan tingkatkan pengelolaan dengan lebih baik,” imbuhnya.

Ia juga memastikan Dewan Direksi yang baru nantinya akan fokus pada peningkatan jumlah peserta dan peningkatan engagement, atau keterlibatan semua pihak.

Meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, pengamat, perguruan tinggi, masyarakat, dan semua lapisan untuk meningkatkan kepesertaan dan keterlibatan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto mengakui amanah yang baru diemban tersebut sangat berat. Pasalnya, tantangan di sektor kesehatan semakin kompleks ke depannya.

“Bukan saja terkait dengan penyakit pandemi yang sekarang kita hadapi, tetapi juga memang permasalahan kesehatan secara mendasar, kami masih memiliki banyak pekerjaan,” tuturnya.

 

Rismaharini Berikan Bantuan Logistik Banjir Senilai Rp200 Juta di Pebayuran Kab. Bekasi

Penulis
Sopyan
-
SuaraPemerintah.id – Kementerian Sosial menyalurkan bantuan logistik untuk korban banjir di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Bantuan diserahkan langsung Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada Camat Pebayuran Nabrih Binin Saend, Senin (22/2).

Bantuan senilai lebih dari Rp200 juta tersebut diangkut dengan dua truk langsung dari gudang Kemensos di Bekasi Timur. Isinya berupa makanan siap saji, makanan anak, selimut, kasur, kids wear, dan tenda gulung.

Kepada Camat Pebayuran, Risma menjelaskan bahwa ada tenda gulung atau terpal serba guna yang akan sangat bermanfaat untuk pengungsi.

“Pak Camat, ini ada tenda gulung seperti terpal, dia (tenda) ada lubang-lubangnya yang bisa untuk masang tali buat ngikat ke tiang”, kata Mensos.

Risma juga menjelaskan bahwa tenda gulung bisa juga dipakai untuk alas. Ia mempersilakan pak Camat mengatur  sendiri penggunaannya.

Dalam kesempatan itu, Risma yang mengenakan sandal jepit berkeliling ke berbagai lokasi pengungsian untuk memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi.

Termasuk yang dikunjungi Risma adalah posko pengungsi di Kantor Desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran. Di sini, ia membagikan makanan siap saji kepada 50 pengungsi yang masih bertahan.

“Ini makanan tidak usah dimasak, tinggal dikasih air ada alatnya di dalam nanti akan pamas sendiri langsung bisa dimakan,” kata Risma kepada pengungsi.

Selain di Kantor Desa Sumbersari, Posko Pengungsi juga didirikan di SMAN 1  Pebayuran. Sebelumnya,  Kemensos juga mendistribusikan bantuan logistik kepada korban banjir di DKI Jakarta.

Bantuan diserahkan langsung oleh Mensos, Sabtu (20/2),  berupa 100 unit kids wear; 150 makanan anak; 300  makanan siap saji; 100 selimut lembar; serta 100 kasur lipat senilai Rp 137.378.550.

PPI Ekspor Pupuk Nonsubsidi Perdana ke Timor Leste

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id –  PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI berhasil melakukan ekspor perdana pupuk nonsubsidi ke Timor Leste. Direktur Komersil PPI Eko Budianto mengatakan kegiatan ekspor ini merupakan langkah awal bagi PPI untuk melaksanakan rencana kerja sama imbal dagang antara Indonesia dengan Timor Leste.

“PPI menggandeng PT Petrokimia Gresik dalam melakukan ekspor tahap I ini yang berupa pupuk nonsubsidi SP-36 sebanyak 2 ribu kg dan NPK Phonska Plus sebanyak 3 ribu kg,” ujar Eko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (22/2).

Eko menyampaikan letak geografis Timor Leste yang berbatasan darat langsung dengan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur memudahkan PPI dalam akses pengiriman barang. Ekspor ini sendiri dilakukan langsung oleh PPI Cabang Kupang.

“Ke depan PPI secara intensif akan terus melakukan penjajakan untuk menangkap peluang dan potensi dalam rangka memenuhi kebutuhan Pemerintah Timor Leste,” ucap Eko.

Regional Manager PPI Cabang Kupang Nandung Tatag S mengatakan ekspor perdana ini merupakan jalan pembuka bagi ekspor produk-produk yang lain nantinya.

Pupuk nonsubsidi, pakan ternak dan pestisida ini menjadi salah satu produk unggulan PPI cabang Kupang.

“Kami optimistis bisa positif lagi di kuartal I 2021. Hasil pertanian dan alat pertanian akan kami penuhi untuk langkah selanjutnya,” ucap Nandung.

Nandung menilai peningkatan ekspor ini membantu meningkatkan peran BUMN bagi program pemulihan ekspor nasional yang menjadi program pemerintah, terutama di tengah kondisi pandemi ini.

PPI sebagai anggota klaster pangan dalam lini perdagangan, dia katakan, terus melakukan transformasi dengan akselerasi dngan berbagai aspek.

Nandung Tatag S, Regional Manager PPI Cabang Kupang, menambahkan, ekspor dilakukan langsung oleh PT PPI Cabang Kupang.

“Ekspor perdana ini merupakan jalan pembuka bagi ekspor produk-produk yang lain nantinya,” katanya. Pupuk nonsubsidi, pakan ternak, dan pestisida, ujarnya menjadi salah satu produk unggulan PPI cabang Kupang.

Tiga Individu Orangutan Kalimantan Timur Dilepasliarkan di Hutan Kehje Sewen Kutai

Penulis
Sopyan
-
Tiga Individu Orangutan Kalimantan Timur Dilepasliarkan di Hutan Kehje Sewen Kutai

SuaraPemerintah.id – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Yayasan Borneo Orangutan Survival (BOS) kembali melaksanakan pelepasliaran Orangutan di awal tahun 2021.

Setelah hampir satu tahun tidak melakukan kegiatan pelepasliaran dikarenakan kewaspadaan terhadap kondisi pandemi global COVID-19, maka pada kesempatan ini, kembali dilaksanakan kegiatan pelepasliaran 3 (tiga) individu Orangutan dari Pusat Rehabilitasi Orangutan di Samboja Lestari ke Hutan Kehje Sewen di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan berbagai adaptasi dan protokol yang lebih ketat, pada Rabu (17/2).

Ketiga Orangutan  tersebut terdiri dari 2 (dua) Orangutan jantan bernama Freet (27 tahun) dan Juve (25 tahun) serta 1 (satu) Orangutan betina bernama Britney (28 tahun).

Kepala BKSDA Kalimantan Timur, Sunandar Trigunajasa, mengatakan Pemerintah melakukan upaya yang serius dalam melakukan pencegahan penyebaran wabah COVID-19, hal tersebut dilakukan tidak hanya dalam lingkup masyarakat tetapi juga dalam konteks kegiatan konservasi keanekaragaman hayati melalui berbagai kebijakan yang terperinci sampai pada tataran teknis.

Implementasi kebijakan tersebut dilaksanakan tidak hanya untuk satwa-satwa yang berada di lembaga-lembaga konservasi akan tetapi juga sampai pada upaya untuk melindungi dan menyelamatkan satwa-satwa liar yang telah berada di alam dari segala potensi untuk terpapar wabah tersebut.

“Kami bersyukur karena kondisi ini dapat kita adaptasi bersama dengan rekan-rekan di Yayasan BOS dengan mengembangkan inovasi yang tidak saja mencakup proses rehabilitasi, tapi juga mengembangkan protokol baru dalam mencegah penyebaran COVID-19 dalam kegiatan-kegiatan konservasi Orangutan. Kami memang tidak bisa berhenti dalam melaksanakan tugas ini dalam kondisi apapun, yang dapat kami lakukan adalah terus berinovasi, beradaptasi terhadap kondisi dan berjalan terus,” tambah Sunandar.

Sunandar menjelaskan, masa jeda selama hampir setahun tidak melaksanakan pelepasliaran, tetap dipergunakan dengan baik untuk secara bersama-sama menyusun dan mematangkan protokol baru pelaksanaan kegiatan di tengah pandemi dan menyesuaikan dengan berbagai kebijakan dari pemerintah.

Langkah-langkah tersebut diambil untuk siap bergerak aktif melanjutkan aksi penyelamatan Orangutan. Selain itu pada Pusat Rehabilitasi Orangutan Samboja telah dilakukan tes berkala bagi para staf dan memastikan semua staf yang berinteraksi dengan Orangutan aman dari COVID-19, begitu pula dengan Orangutan yang akan ditranslokasikan ke luar pusat rehabilitasi.

Dengan pengawalan dari tim Polisi Kehutahan BKSDA Kalimantan Timur, ketiga Orangutan tersebut, diberangkatkan pada hari Rabu (17/2) dari Pusat Rehabilitasi Orangutan Samboja Lestari, menuju titik pengangkutan udara. Sebelum diberangkatkan, mereka telah menjalani masa karantina panjang dan dipastikan tidak terpapar COVID-19, selanjutnya akan dibawa melalui udara menuju ke titik pelepasliaran di dalam hutan.

Sebuah helikopter akan mengangkut ketiga kandang transport dan membawanya langsung ke Kamp. Lesik di sisi utara Hutan Kehje Sewen.

Penggunaan helikopter tersebut, selain akan memangkas waktu perjalanan yang biasanya bisa memakan waktu sampai 3 hari 2 malam menjadi hanya beberapa jam saja, selain itu juga akan mengurangi secara signifikan risiko penyebaran penyakit COVID-19 akibat interaksi tim dengan masyarakat di sepanjang perjalanan.

Dari kamp tersebut, kandang Orangutan akan dibawa menggunakan kendaraan berpenggerak 4 roda sampai ke titik pelepasliaran dan masih akan dilakukan pemantauan untuk beberapa waktu.

“Semua prosedur yang diterapkan BKSDA Kalimantan Timur bersama Yayasan BOS sampai hari ini telah menunjukkan hasil yang memuaskan. Di masa mendatang, kita semua berharap, bahwa pandemi ini dapat benar-benar teratasi dan kami bersama terus berupaya untuk bisa mencegah penularan COVID-19 kepada Orangutan, baik yang sedang dalam perawatan maupun yang telah dilepasliarkan ke alam,” ujar Sunandar.

BKSDA Kalimantan Timur dan Yayasan BOS menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, serta masyarakat Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para organisasi mitra global dalam mendukung terwujudnya kegiatan pelepasliaran ini, para pendukung dari dunia usaha dan berbagai lembaga konservasi lain, serta donor perseorangan dari seluruh dunia, yang mendukung kerja konservasi dan pelestarian alam di Indonesia”, pungkas Sunandar.

Tegaskan Dukungan Pemerintah, Menkeu Minta UMKM Harus Bangkit Lebih Kuat Selepas Pandemi

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah menaruh perhatian penuh pada keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa dukungan Pemerintah untuk UMKM itu tidak hanya bertujuan supaya UMKM bisa bertahan ditengah pandemi, namun juga bangkit dan bisa lebih kuat lagi selepas pandemi ini berakhir.

“Seperti kita ketahui bahwa perekonomian kita dalam situasi pandemi ini banyak sekali yang harus ikut berkontribusi, bergotong-royong untuk memulihkan kembali, dan salah satunya yang paling penting adalah bagaimana mendukung usaha kecil menengah agar mereka tidak saja bisa bertahan namun juga bisa bangkit kembali dan bangkit dengan lebih kuat,” jelas Menkeu saat menghadiri peluncuran program “Beli Kreatif Danau Toba” secara vitual, Sabtu (20/02).

Pada Tahun 2020, APBN melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), telah menyalurkan anggaran sebesar Rp173,17 triliun untuk mendukung UMKM dan korporasi yang disalurkan melalui berbagai macam sarana seperti bantuan dalam bentuk subsidi bunga kredit bagi pelaku UMKM maupun melalui bantuan langsung tunai dari Presiden yang bisa digunakan sebagai tambahan modal usaha.

Pada kesempatan itu, Menkeu juga menyampaikan bahwa kegiatan Beli Kreatif Dana Toba ini dapat memberikan dukungan pada kegiatan usaha UMKM dan sekaligus bisa mendorong pariwisata khususnya di sekitar kawasan wisata Danau Toba.

Secara khusus Menkeu juga mendorong peran serta Pemerintah Daerah agak turut andil dalam kegiatan ini sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif di Kawasan tersebut.

“Dan tentu dalam hal ini Pemerintah Daerah bisa ikut menyumbangkan (kontribusinya) agar para pelaku tidak hanya menjadi penonton tetapi mereka menjadi riil pelaku yang bisa memanfaatkan momentum dan mengedepankan berbagai kegiatan ekonomi baik itu tourism dan juga dari sisi ekonomi kreatif,” kata Menkeu.

Sebagai informasi, program Beli Kreatif Danau Toba merupakan sarana promosi produk-produk kreatif dari pelaku UMKM di sekitar Danau Toba.

Program yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia.

Menkeu menegaskan bahwa dukungan Pemerintah untuk UMKM itu tidak hanya bertujuan supaya UMKM bisa bertahan ditengah pandemi. Pada Tahun 2020, APBN melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), telah menyalurkan anggaran sebesar Rp173,17 triliun untuk mendukung UMKM dan korporasi

 

1...4,4984,4994,500...4,868Halaman 4,499 dari 4,868