Beranda blog Halaman 4500

Kementerian PUPR Bangun Rusun ASN di Bengkulu

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Satu tower bangunan dihadirkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memiliki hunian layak di di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.

Bangunan tersebut berupa rumah susun (rusun), berkapasitas 42 unit.

Bukan di Bengkulu saja, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid menjelaskan, pembangunan rusun akan terus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), generasi milenial seperti mahasiswa dan santri di pondok pesantren, ASN di daerah yang belum memiliki hunian kelak bisa tinggal di hunian tersebut.

“Masih banyak ASN di daerah yang belum memiliki hunian yang layak. Mereka nantinya bisa tinggal di rusun bersama keluarganya, dengan biaya sewa yang terjangkau serta fasilitas yang lengkap dan nyaman,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Sumatera IV, Indra M. Sutan, didampingi Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu, Faizal Rozi menjelaskan, Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu telah menyelesaikan pembangunan Rusun yang diperuntukkan bagi ASN yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Lebong.

Rusun ASN tersebut terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Pelabai, yang dibangun setinggi tiga lantai. Saat ini, Rusun ASN Kabupaten Lebong telah berfungsi dengan dengan baik, dan lokasinya juga tidak jauh dengan kawasan perkantoran.

“Jumlah unit hunian di rusun ASN tersebut sebanyak 42 kamar dengan tipe 36, dan telah dilengkapi dengan fasilitas meubelair, seperti lemari pakaian, tempat tidur, meja dan kursi. ASN tinggal datang dan tinggal di sini karena fasilitasnya sudah lengkap,” terangnya.

Mensos Risma Salurkan Bantuan Senilai Rp 200 Juta ke Korban Banjir Bekasi

Penulis
wicaksono
-
Mensos Risma Salurkan Bantuan Senilai Rp 200 Juta ke Korban Banjir Bekasi

SuaraPemerintah.id – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyalurkan bantuan senilai Rp 200 juta kepada warga terdampak banjir di Kabupaten Bekasi melalui Camat Pebayuran.

Bantuan senilai lebih dari Rp 200 juta tersebut diangkut dengan dua truk dari Gudang Kemensos yang ada di Bekasi Timur.

Bantuan yang diserahkan Risma berupa makanan siap saji, makanan anak, selimut, kasur, perlengkapan anak-anak, dan tenda gulung.

Kepada Camat Pebayuran, Risma menjelaskan bahwa ada tenda gulung atau terpal serbaguna yang akan sangat bermanfaat untuk pengungsi banjir

“Pak Camat, ini ada tenda gulung seperti terpal, dia (tenda) ada lubang-lubangnya yang bisa untuk memasang tali buat ngiket ke tiang,” kata Risma di lokasi.

Mensos juga menjelaskan bahwa tenda gulung bisa juga dipakai untuk alas. Ia mempersilakan Camat Penayuran mengatur sendiri penggunaannya.

Dalam kesempatan itu, Risma juga berkeliling ke berbagai lokasi pengungsian untuk memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi.

Termasuk yang dikunjungi Mensos adalah posko pengungsi di Kantor Desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran. Di sini, ia membagikan makanan siap saji kepada 50 pengungsi yang masih bertahan.

“Ini makanan tidak usah dimasak, tinggal dikasih air ada alatnya di dalam nanti akan panas sendiri langsung bisa dimakan,” kata Mensos kepada pengungsi.

Selain di Kantor Desa Sumbersari, posko pengungsian juga didirikan di SMAN 1 Pebayuran, Bekasi.

Sebelumnya,  Kemensos juga mendistribusikan bantuan logistik kepada pengungsi korban banjir di DKI Jakarta.

Bantuan diserahkan langsung oleh Mensos, Sabtu (20/2/2021),  berupa 100 unit kids wear; 150 makanan anak; 300  makanan siap saji; 100 selimut lembar; serta 100 kasur lipat senilai Rp 137.378.550.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengunjungi 10 titik lokasi pengungsian banjir di wilayah Bekasi–Karawang, Jawa barat pada Minggu kemarin (21/2). Hanya beralaskan sandal jepit, dia meninjau langsung titik-titik pengungsian.

Setibanya di Bekasi pada pukul 22.30 WIB, ia langsung berkeliling ke 10 lokasi pengungsian wilayah Bekasi-Karawang hingga Senin (22/2) dini hari.

Dalam salah satu foto yang dirilis oleh Kementerian Sosial, tampak Risma sedang menyelimuti dua orang anak yang tengah tertidur lelap di salah satu lokasi pengungsian banjir. Diketahui, foto tersebut diambil dari lokasi pengungsian banjir di Desa Tanjung Mekar, Kabupaten Karawang.

“Mensos membagikan logistik kepada pengungsi yang tidur di pinggir jalan di Desa Tanjung Mekar, Kabupaten Karawang,” kata staf biro Humas Kemensos, Lulu Lucyana, Senin (22/2).

Di lokasi pengungsian, Risma juga langsung meminta dikirimkan bantuan logistik untuk korban banjir dari gudang Kemensos.

Nikmati Bunga Spesial KPR, BCA Expoversary 2021 Adakan Kejutan Untuk Para Nasabah

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Bukan BCA namanya kalau nggak bikin keseruan dan kejutan buat kamu semua.  Oleh karena itu, dalam rangka semakin memeriahkan HUT BCA yang ke-64, BCA Expoversary 2021 akan kembali digelar.

Kamu-kamu yang mungkin belum tahu, BCA Expoversary merupakan gelaran tahunan BCA sebagai wadah one stop services di mana nasabah bisa menikmati bunga spesial KPR, KKB, dan KSM BCA beserta berbagai solusi perbankan dan keuangannya di dalam satu tempat.

Dan, berbeda dengan BCA Expoversary di tahun-tahun sebelumnya, bakal ada sesuatu yang baru menunggu kamu di BCA Expoversary 2021.

Penasaran dengan sesuatu yang baru di BCA Expoversary 2021? Sabar dong. Tunggu tanggal mainnya tanggal 27 Februari 2021 nanti ya. Ayo, semua yang berada di berbagai kota di Indonesia kita merapat ke BCA Expoversary 2021.

Informasi lebih lanjut mengenai BCA Expoversary 2021, hubungi layanan 24 jam Halo BCA melalui telepon 1500888, Halo BCA Chat di www.bca.co.id, atau mention akun Twitter: @HaloBCA.

Pemerintah Terbitkan PP Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

JKP merupakan program manfaat baru dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Hal itu merupakan aturan turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

BP Jamsostek akan memberikan manfaat yang dapat diterima oleh peserta yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal itu dengan syarat terdaftar sebagai peserta selama 24 bulan, dengan masa iur 12 bulan dan membayar iuran berturut-turut selama 3 bulan.

Beleid itu juga mengatur syarat peserta JKP harus terdaftar sebagai peserta seluruh program BP Jamsostek yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP) serta terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sementara untuk pekerja di sektor usaha mikro dan kecil tak perlu terdaftar sebagai peserta JP. Namun kepesertaan JKN dalam syarat tersebut merupakan peserta penerima upah pada badan usaha.

Berdasarkan draft PP, besaran iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar 0,46% dari upah. Hal itu tidak menambah jumlah iuran yang dibayarkan oleh peserta sebelumnya.

Pemerintah akan membayarkan sebesar 0,22% dari upah per bulan dengan maksimal besaran upah Rp 5 juta per bulan. Sementara sebesar 0,24% sisanya berasal dari rekomposisi iuran.

Iuran JKK akan direkomposisi sebesar 0,14% dari upah. Sehingga akan terdapat perubahan pada iuran JKK berdasarkan tingkat risiko.

Iuran untuk tingkat risiko sangat rendah sebesar 0,1% dari upah sebulan, risiko rendah 0,4 dari upah sebulan, risiko sedang 0,75% dari upah sebulan, risiko tinggi 1,13% per bulan, dan risiko sangat tinggi sebesar 1,6% dari upah sebulan.

Sementara untuk JKM akan mengalami rekomposisi menjadi 0,1% dari upah sebulan. Sehingga iuran untuk JKM menjadi 0,2% dari upah sebulan.

Peserta akan menerima manfaat berupa uang dan pelatihan selama 6 bulan bila terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Peserta JKP juga akan mendapat manfaat akses informasi pasar kerja.

Besaran uang yang diterima sebesar 45% dari upah per bulan dengan batas maksimal upah Rp 5 juta per bulan selama 3 bulan. Sedangkan 3 bulan sisanya peserta akan mendapatkan manfaat JKP sebesar 25% dari upah sebulan.

Manfaat yang dapat diterima oleh peserta JKP dibatasi hanya sebanyak 3 kali. Manfaat pertama paling cepat dapat diambil setelah ketentuan masa iur terpenuhi.

Sementara manfaat kedua paling cepat dapat diambil setelah 5 tahun manfaat pertama diambil oleh peserta. Begitu pula manfaat ketiga JKP dapat diambil setelah 5 tahun dari manfaat kedua diambil.

Bila pekerja tak didaftarkan dalam JKP, pengusaha wajib untuk memenuhi hak pekerja sesuai dengan yang didapat dalam JKP. Hal itu dikecualikan bagi usaha mikro.

Kemenkop UMKM: Digitalisasi Jadi Peluang Keberlanjutan UMKM di Masa Pandemi

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Di tengah tantangan pandemi, Usaha Mikro dan Kecil Menengah dihadapkan pada fenomena makin gencarnya digitaliasasi. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UMKM Hanung Harimba Rachman justru melihat adanya peluang dan tren positif dari munculnya era digitalisasi terhadap keberlanjutan UMKM.

“Meskipun di tengah pandemi yang mengakibatkan perekonomian sedang lesu, platform digital, terutama e-commerce, membawa angin segar bagi UMKM untuk melanjutkan bisnis mereka,” kata Hanung saat menjadi keynote speech di Webinar Nasional bersama SuaraPemerintah.id, pada Kamis (18/2)

Persoalan pandemi tidak hany menjadi persoalan Indonesia tapi juga semua negara di dunia. Data menunjukan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 dibaning 2019 masih terkontraksi 2 persen. Mengutip data dari Asian Development Bank tahun lalu terdapat 48,6 persen UMKM tutup sementara karena pandemi virus corona, sementara 30 persen UMKM yang bertahan mengalami penurunan permintaan.

Mewakili Kemenkop UMKM, Hanung mengajak para penggiat UMKM untuk tetap optimis menghadapi tantangan yang ada.

“UMKM adalah penggiat ekonomi yang paling handal untuk bertahan dan bertumbuh terhadap adaptasi berbagai perubahan. Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana melakukan pemulihan ekonomi baik di tengah maupun paska pandemi yang akan memberikan implikasi signifikan terhadp pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Hanung.

Di tengah lesunya perekonomian nasional, Hanung melihat dengan munculnya era digitalisasi menjadi peluang bagi UMKM untuk beradaptasi dan menggunakan fasilitas teknologi tersebut. Dari data yang ada tercacat penggiat UMKM yang memanfaatkan teknologi digital mampu bertahan, bahkan mengalami kenaikan penjualan.

Mengutip survei dari Sea Insight pada Juni 2020, 54% UMKM memanfaatkan media sosial untuk berjualan online. Sementara UMKM yang berjualan di e-commerce mencapai 45%. Total transaksi di e-commerce pada 2020 lalu meningkat 36% dibandingkan 2019, menurut data dari Bank Indonesia per November 2020. Transaksi di e-commerce tahun lalu senilai Rp286,9 triliun.

“Bahkan prediksi ekonomi digital Indonesia pada 2025 mencapai 124 miliar USD. Data tersebut disimpulkan bahwa digitalisasi akan memiliki dampak ekonomi yang siginifikan dan berkelanjutan bagi UMKM,” pungkas Hanung.

Pemerintah mendorong UMKM masuk ke platform digital melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia, yang mengajak masyarakat untuk menggunakan produk lokal.

Sejak kampanye Gerakan Bangga Buatan Indonesia diperkenalkan pada pertengahan 2020, terdapat 3,8 juta UMKM yang masuk ke platform dagang online berdasarkan data per Desember 2020.

Usaha pemerintah untuk mendorong UMKM berjualan online dan terus tumbuh selama pandemi tidak berhenti di situ, Kemenkop UKM menyediakan platform pelatihan agar pelaku UMKM bisa belajar secara onlinedan bisa mengembangkan bisnisnyasecara berkelanjutan.

Menggandeng Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kemenkop UKM mengembangkan program Belanja di Warung Tetangga, agar warung bisa bersaing dengan toko-toko besar.

Dalam program tersebut, warung bisa berbelanja bahan pokok melalui aplikasi Warung Pangan yang terhubung ke BUMN klaster pangan.

Sebagai upaya menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan, pemerintah juga mendorong UMKM masuk ke sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk meningkatkan pembelian produk lokal oleh pemerintah dan BUMN ketika konsumsi rumah tangga tidak berdaya beli yang kuat.

Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenkop UKM meluncurkan program pengadaan barang dan jasa di sekolah.

Hanung mengungkapkan bahwa Kemenkop UMKM terus meluncurkan berbagai program dan berkolaborasi dengan semua pihak untuk mendorong UMKM dan mensukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Kami percaya bahwa kolaborasi adalah kunci. Dengan kolaborasi dan dukungan nyata berbagai pihak kami optimis pengembangan koperasi dan UMKM menjadi penyokong ekonomi nasional yang akan semakin baik,” ujar Hanung.

Pada Kamis 18 Februari 2021, SuaraPemerintah.id didukung oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia menggelar Webinar Nasional Bangga Buatan Indonesia bertajuk “Strategi UMKM Naik Kelas di Tengah Tantangan Pandemi dan Digitalisasi”.

Webinar Nasional yang dihadiri 200 lebih pelaku UMKM dari seluruh Indonesia tersebut juga dihadiri oleh berbagai tokoh dari kalangan pemerintah, media massa, praktisi bisnis, dan para ahli. Hadir sebagai keynote speech, yaitu Kepala Staf Presiden Jend. Purn. Moeldoko yang diwakili oleh Panutan S. Sulendrakusuma selaku Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden. Juga perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UMKM, yaitu  Hanung Harimba Rachman, selaku Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UMKM.

Jadi Primadona Internasional, Kementan Ngebut Ekspor Sarang Burung Walet

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pertanian (Kementan) mulai ‘ngebut’ untuk melakukan ekspor sarang burung walet (SBW). Saat ini SBW menjadi primadona di pasar international karena tren ekspor terus menunjukkan peningkatan dalam 5 tahun terakhir.

Alhasil, komoditas asal subsektor peternakan ini pun menjadi ikon baru ekspor asal pertanian.

Dari data yang dirilis BPS, ekspor komoditas SBW bersama dengan komoditas aromatik, rempah, dan hasil hutan turut menyumbang terhadap peningkatan ekspor sektor pertanian di bulan Januari 2021.

Tercatat ekspor pertanian pada bulan Januari 2021 tumbuh 13,91% (YoY).

“Saat ini baru ada 23 pelaku usaha yang dapat mengekspor ke Tiongkok dan sebanyak 13 lagi tengah kami dampingi agar volume dan nilai ekspornya meningkat lagi,” kata Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil, Minggu (21/2/2021).

Jamil menyebutkan, tahun lalu 23% atau 262 ton SBW RI diekspor ke Tiongkok. Sementara 77% dari 1.100 ton kinerja ekspor SBW di tahun lalu laris di 22 pasar ekspor lain seperti Kanada, Australia, Singapura, Hong Kong, dan Amerika Serikat.

Sebagai pengekspor SBW terbesar di dunia, para pelaku usaha Indonesia banyak menyasar pasar Tiongkok karena harga jual yang lebih tinggi dibandingkan negara tujuan lain, yakni antara Rp 25 juta hingga Rp 40 juta per kilo.

“Setiap negara memiliki aturan dan protokol ekspor yang berbeda. Khusus Tiongkok, mereka mempersyaratkan ketentuan registrasi bagi rumah walet dan tempat pemroses sarang walet di samping pemenuhan persyaratan teknis lainnya. Hal ini yang kami berikan pendampingan kepada calon eksportir yang ingin memasuki pasar Tiongkok,” papar Jamil.

Pada kesempatan lain, Boedi Mranata, Ketua Persatuan Perusahaan Sarang Burung Walet Indonesia (PPSBI) juga menyebutkan bahwa proses menembus pasar Tiongkok membutuhkan waktu yang lama dan panjang.

“Diperlukan kesungguhan dan kepatutan yang tinggi untuk dapat memenuhi standarnya, karena selain kandungan nitrit dan sanitasi, Otoritas Karantina Tiongkok juga mempersyaratkan ketertelusuran. Mereka sudah menggunakan teknologi berupa barcode, jadi tidak bisa main-main,” papar Boedi.

Sementara, secara teknis, Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Barantan Agus Sunanto menjelaskan, berbeda dengan pasar ekspor lain, Tiongkok mempersyaratkan registrasi bagi pelaku usaha.

“Sebelum pandemi, otoritas karantina Tiongkok datang untuk memverifikasi, sekarang prosesnya diserahkan kepada Barantan hingga dapat disetujui oleh mereka,” kata Agus.

Ke-13 perusahaan yang telah mendaftar saat ini tengah dalam proses pemenuhan persyaratan sesuai panduan teknis. Salah satunya wajib menyertakan video rumah walet dan tempat pemrosesan dengan bahasa Mandarin.

“Semua dilakukan dengan cara virtual, beberapa sudah dapat diterima pihak otoritas karantina dengan perbaikan dan selebihnya masih dalam proses,” tambah Agus.

Tidak ada pembatasan atau kuota ekspor untuk pasar Tiongkok, yang ada adalah kesesuaian jumlah produksi dengan kapasitas produksi.

Dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, pelaku usaha dan instansi lainnya sangat penting agar SBW RI dapat berada di ekosistem yang baik.

Tujuh Daerah di Kaltim Lampaui Target IPM Nasional

Penulis
wicaksono
-
Sejumlah komunitas mahasiswa Kalimantan Timur menggunakan pakaian adat saat pawai budaya Kalimantan Timur di Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/4/2019). Pawai budaya yang diselenggarakan oleh komunitas mahasiswa-mahasiswi Kalimantan Timura tersebut ditujukan untuk memperkenalkan budaya Kalimantan Timur di Bandung. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc.

SuaraPemerintah.id – Tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur melampaui target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara nasional tahun 2020 ditetapkan sebesar 71,94 persen.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Dr HM Aswin di Samarinda, Minggu (21/2/2021), mengatakan IPM tertinggi ada tiga kota yang berada di atas rata-rata provinsi, yakni Samarinda 80,11 persen, disusul Bontang 80,02 persen dan Balikpapan 80,01 persen.

Sedangkan empat daerah lainnya berada di awah rata-rata provinsi yakni 75,43 persen namun di atas rata-rata nasional, yakni Kabupaten Berau 74,71 persen disusul Kutai Kartanegara 73,59 persen, Kutai Timur 73,00 persen dan Kabupaten Paser 72,04 persen

Sedangkan tiga daerah lainnya yakni Panajam Paser Utara, kutai Barat dan Mahakam Ulu berada di bawah atau belum mencapai target nasional.

“Untuk Kabupaten Penajam Paser Utara 71,41 persen dan Kutai Barat 71,19 persen serta Mahakam Ulu 67,09 persen,” kata Aswin.

Namun demikian, jelas Aswin secara kumulatif IPM untuk Kaltim masih tinggi bahkan melampaui target daerah dan nasional, yakni 76,24 persen dari target 75,43 persen.

Peringkat IPM di Benua Etam secara nasional tidak terlepas dari kondisi dan dampak pandemi Covid-19 yang ikut mempengaruhinya.

“IPM turun 0,37 poin. Tetapi sesungguhnya naik (komponen IPM), diantaranya umur harapan hidup (IHH) dari Dinas Kesehatan naik 0,15 persen,” ujarnya.

Selain itu, kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk harapan lama sekolah (HLS) tumbuh 0,22 persen dan rata-rata lama sekolah (RLS) naik 0,72 persen.

“Penurunan angka IPM kita, disebabkan penurunan pada dimensi standar hidup layak, atau pengeluaran per kapita pertahun yang disesuaikan turun 5,11 persen,” ungkap Aswin.

Hadirkan HoKi, KemenBUMN Dorong Mahasiswa Miliki Mental Wirausaha

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id –  Kementerian BUMN mendukung program HoKi (Hibah Kompetisi Kewirausahaan) yang melibatkan generasi Z di perguruan tinggi. Progam HoKi merupakan ajang pencarian dan penyemaian bakat kewirausahaan yang diperuntukkan bagi mahasiswa S1 perguruan tinggi.

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting sekaligus Ketua Bidang UMKM, Koperasi dan Nelayan ISEI Jaya, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuhnya untuk kesuksesan pelaksanaan program HoKi.

“Kami menyambut baik inisiasi program pilot project ini. Semoga kedepannya program HoKi bisa dilaksanakan dengan jangkauan yang jauh lebih luas dan menjadi agenda yang berkelanjutan,” kata Loto Srinaita Ginting, Minggu (21/2/2021).

HoKi diselenggarakan dengan skema prototype dan uji pasar.

Melalui skema ini, mahasiswa dituntut untuk mampu menciptakan rencana ide bisnis yang inovatif dan komprehensif dengan didukung purwarupa produk yang siap diuji pasar.

Setelah proses launching dan sosialisasi, program ini akan dilanjutkan dengan proses seleksi proposal dari kelompok mahasiswa di tiga perguruan tinggi peserta pilot project.

Peserta terdiri dari 3 hingga 5 anggota tim dimana yang terpilih sebagai 6 pemenang terbaik akan mendapatkan bantuan pembinaan sebesar Rp 25.000.000 dan menjalani program pembinaan selama tiga bulan.

Selain itu, pemenang terbaik juga berkesempatan mendapatkan pelatihan kewirausahaan, pendampingan kewirausahaan, program kemitraan, dan program pembiayaan.

Peserta HoKi diwajibkan menyusun laporan kemajuan setiap bulannya kepada panitia.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Kuswiyoto menyambut baik program HoKi ini, agar bisa melahirkan entrepreneur muda yang kompeten dan memiliki daya saing.

Pertumbuhan wirausaha bisa membantu meningkatkan kembali geliat perekonomian nasional yang bergejolak akibat pandemi Covid-19.

“Rasio tingkat kewirausahaan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman mahasiswa agar tidak takut untuk memulai usaha. Ada banyak sekali institusi formal yang siap membantu mengembangkan usaha, salah satunya Pegadaian,” tandas Kuswiyoto

Sementara itu, ketua panitia HoKi, Winang Budoyo menjelaskan, program HoKi yang digelar perdana ini akan dijadikan sebagai pilot project. Kegiatan ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang berasal dari tiga perguruan tinggi yaitu Institut Perbanas, Kalbis Institute, dan Universitas Kristen Krida Wacana.

“Saya berharap para mahasiswa yang mengikuti program HoKi ini bisa membuat mereka fokus untuk menjadi entrepreneur yang tangguh. Selain itu, kompetisi kewirausahaan semacam ini juga bisa meningkatkan daya saing dan keberanian anak-anak muda generasi Z untuk menciptakan bisnis yang inovatif dan bisa membuka lapangan kerja baru,” jelas Winang.

Banjir Jabodetabek, Telkom Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) telah menyiagakan seluruh perangkat telekomunikasi dan tim operasional sebagai langkah antisipasi, demi memastikan layanan TelkomGroup tetap berjalan normal.

Seperti diketahui, curah hujan dalam beberapa hari terakhir sangat tinggi yang menyebabkan terjadi banjir di beberapa lokasi di Jakarta dan sekitarnya.

Menanggapi kondisi curah hujan sangat tinggi dan banjir telkom menyiagakan seluruh perangkat telekomunikasi dan tim operasional demi memastikan layanan TelkomGroup tetap berjalan normal.

Vice President Corporate Communication Telkom Pujo Pramono menyebut langkah tersebut sebagai tindak antisipasi jika terjadi banjir susulan.

“Secara keseluruhan perangkat telekomunikasi TelkomGroup baik outdoor maupun indoor dilaporkan dalam kondisi aman. Telkom telah menyiapkan personel yang siaga secara tersebar di berbagai wilayah, perangkat pendukung dan genset untuk back up catuan listrik demi mengantisipasi adanya banjir susulan di beberapa lokasi perangkat,” kata Pujo.

Total 150 Sentra Telepon Otomat (STO) di kawasan Telkom Regional 2 Jabotabek dan Banten yang beroperasi disebut saat ini dalam kondisi aman terkendali.

Pada 23 STO yang berpotensi terdampak banjir, pihaknya telah menyiapkan mesin pompa air yang memadai guna meminimalisasi risiko.

Tak hanya memastikan keamanan jaringan, lanjut Pujo, Telkom pun serta memberi bantuan berupa alat kebersihan, makanan, dan air mineral kepada masyarakat terdampak banjir Jabotabek.

“Telkom terus memonitor perangkat dan jaringan khususnya pada musim hujan ini, baik di wilayah Jakarta dan sekitar maupun wilayah lain di seluruh Indonesia guna menjaga kualitas layanan dan kenyamanan pelanggan TelkomGroup. Semoga kondisi sekitar yang terdampak banjir bisa kembali kondusif,” ungkap Pujo.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat curah hujan di Ibu Kota pada 20 Februari sebesar 226 milimeter per hari.

Angka sebesar itu menurut BMKG termasuk kategori cuaca atau hujan ekstrim karena di atas 150 milimeter per hari.

Adapun BPBD DKI mencatat belum ada area strategis yang terdampak banjir Jakarta setelah hujan yang menguyur Ibu Kota.

“Luas Area yang tergenang pun sekitar 4 kilometer, jauh lebih kecil ketimbang luas genangan pada 1 Januari 2020 yang mencapai 156 kilometer.”

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Siapkan Langkah Darurat dan Jangka Panjang Atasi Banjir di Bekasi

Penulis
Andik Irwanto
-
Basuki Hadimuljono siapkan langkah darurat dan jangka panjang atasi banjir di Bekasi

SuaraPemerintah.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyiapkan langkah penanganan darurat dan jangka panjang terkait banjir yang melanda wilayah Bekasi. Hal itu disampaikan Basuki saat meninjau kondisi banjir Kota Bekasi, Perumahan Pondok Gede Permai, Jatirasa, Jatiasih pada Sabtu, 20 Februari 2021.

“Ada dua tindakan, pertama dalam satu tahun ini Kementerian PUPR tangani secara sistem sungai/kali Bekasi mulai dari pertemuan Sungai Cikeas dan Cileungsi sampai ke muara sungai Bekasi. Salah satu paketnya sudah terkontrak dan mulai dilaksanakan akhir Februari 2021 ini, Insya Allah 2 tahun selesai,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu (21/2/2021

Basuki menyatakan telah melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk pelaksanaan normalisasi Kali Bekasi tersebut, utamanya terkait pembebasan lahan.

“Total panjang yang akan ditangani 33 km. Kami dari PUPR sudah membuat rencana sistemik menjadi tujuh paket,” ujar Menteri Basuki

Banjir di Pondok Gede Permai terjadi lantaran jebolnya tanggul kali Bekasi yang berada di dekat perumahan akibat hujan deras yang terjadi pada Sabtu dini hari. Tercatat setidaknya ada sekitar 700 Bekasi mulai dari pertemuan Sungai Cikeas dan Cileungsi sampai ke muara Sungai Bekasi.

“Salah satu paketnya sudah terkontrak dan mulai dilaksanakan akhir Februari 2021 ini, insya Allah 2 tahun selesai,” kata Menteri Basuki dikutip dalam keterangan resmi, Minggu 21 Februari 2021.

Sementara, khusus penanganan darurat banjir di Perumahan Pondok Gede Permai, Kementerian PUPR akan menutup tanggul jebol sepanjang 60 meter dengan geobag yang diperkirakan sebanyak 700 buah.

“Saya minta 3 hari selesai pengisian geobag dan dipasang di sini, jadi kalau nanti surut sedikit langsung masuk tidak menunggu kering,” ujar Menteri PUPR.

Selain meninjau lokasi tersebut, Menteri Basuki didampingi Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR Bambang Heri Mulyono yang juga meninjau lokasi Bendung Bekasi. Tinjauan tersebut untuk memastikan kesiapan pembukaan pintu air bendung sebagai antisipasi kenaikan muka air Sungai Bekasi.

Selanjutnya, Menteri Basuki bersama rombongan juga meninjau lokasi Polder Kalimati untuk memastikan pompa bekerja dalam membantu mengurangi dampak banjir  akibat kenaikan tinggi muka air Kali Rawalumbu Kota Bekasi.

Hadir pula dalam tinjauan di Perumahan Pondok Gede Permai, Jatirasa, Jatiasih tersebut Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. (red/pen)

1...4,4994,5004,501...4,868Halaman 4,500 dari 4,868