Beranda blog Halaman 4502

Gelar Webinar Nasional, Suarapemerintah.id Dukung 200 UMKM Naik Kelas di Tengah Tantangan Pandemi dan Digitalisasi

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Saat ini semua sektor, khususnya di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sedang dihadapkan pada tantangan besar, yaitu tantangan pandemi virus COVID-19 dan tantangan Industry 4.0 dimana pasar banyak yang bertransformasi ke ranah digital dan media online. Bagaimana menghadapi berbagai tantangan tersebut?

Pada Kamis 18 Februari 2021, SuaraPemerintah.id didukung oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia menggelar Webinar Nasional Bangga Buatan Indonesia bertajuk “Strategi UMKM Naik Kelas di Tengah Tantangan Pandemi dan Digitalisasi”.

Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi SuaraPemerintah.id Arief Munajad mengatakan bahwa tujuan dari digelarnya webinar tersebut adalah untuk mengedukasi para pelaku UMKM agar bisa memiliki pandangan dan memunculkan berbagai strategi dalam menghadapi berbagai tantantangan.

“UMKM kita harus bangkit dan bisa terus naik kelas. Tantangan adalah keniscayaan yang harus dihadapi untuk berkembang. Kita perlu adaptasi dengan membuat strategi dan inovasi dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut,” ujar Pered SuaraPemerintah.id Arief Munajad saat memberikan opening speech di Webinar Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Kamis (18/2).

Webinar Nasional yang dihadiri 200 lebih pelaku UMKM dari seluruh Indonesia tersebut juga dihadiri oleh berbagai tokoh dari kalangan pemerintah, media massa, praktisi bisnis, dan para ahli. Hadir sebagai keynote speech, yaitu Kepala Staf Presiden Jend. Purn. Moeldoko yang diwakili oleh Panutan S. Sulendrakusuma selaku Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden. Juga perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UMKM, yaitu  Hanung Harimba Rachman, selaku Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UMKM.

Panutan S. Sulendrakusuma selaku Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden mengungkapkan bahwa keberaadaan UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia.

“Dunia usaha kita didominasi oleh UMKM sebesar 99%. Tenaga kerja sebesar 97% diserap UMKM. Sebagian besar rakyat Indonesia mengandalkan penghasilan dari sektor UMKM. Dari sisi out put, UMKM memberikan sumbangan yang tidak bisa diabaikan dalm perekonomian nasional. Sebesar 60% PDB merupakan kontribusi UMKM dan 14% ekspor nasional dilakukan oleh UMKM,” papar Panutan.

Di tengah persoalan pandemi, ujar Panutan, banyak memberikan dampak terhadap UMKM di segala sisi. Penanggulangan COVID-19 menyebabkan turunnya angka penjualan, baik di dalam maupun ekpor, juga mengakibatkan terhambatnya aktifitas produksi. UMKM juga terganggu dalam pembiayaan kelangsungan usaha. Tidak sedikit yang akhirnya terpaksa melakukan PHK dan harus menutup usaha.

“Menanggapi persoalan yang dihadapi, pemerintah segera merancang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Sejak Mei 2020, total anggaran PEN besar mencapai 589 triliun rupiah di tahun 2020,” ungkap Panutan.

Melihat pentingnya peran UMKM, Panutan mengungkapkan bahwa pemerintah sudah mengalokasikan rencana untuk dana pembiayaan UMKM dan koperasi sebesar Rp 157 triliun di tahun 2021. Selain itu berbagai program juga diluncurkan seperti program Bangga Buatan Indonesia (BBI) untuk mendorong UMKM agar mampu beradaptasi dengan era digitalisasi.

Hanung Harimba Rachman, selaku Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UMKM menambahkan bahwa BBI telah berkolaborasi dengan berbagai kementerian terkait, e-comerce, media massa, dan berbaga pihak swasta untuk mendukung program tersebut.

“Upaya pemerintah duntuk mendorong digitalisasi UMKM dilakukan melalui program gerakan BBI. Sejak kampanye BBI diperkenalkan pada Mei 2020, terdapat 3,8 juta UMKM yang sudah on board, melebihi yang ditargetkan sebanyak 2 juta,” ungkap Hanung.

Hanung mengatakan bahwa meskipun perekonomian sedang lesu, platform digital, terutama e-commerce, membawa angin segar bagi UMKM untuk melanjutkan bisnis mereka. Mengutip survei dari Sea Insight pada Juni 2020, 54% UMKM memanfaatkan media sosial untuk berjualan online.

Sementara UMKM yang berjualan di e-commerce mencapai 45%. Total transaksi di e-commerce pada 2020 lalu meningkat 36% dibandingkan 2019, menurut data dari Bank Indonesia per November 2020. Transaksi di e-commerce tahun lalu senilai Rp286,9 triliun. Bahkan prediksi ekonomi digital Indonesia pada 2025 mencapai 124 miliar USD. Data tersebut disimpulkan bahwa digitalisasi akan memiliki dampak ekonomi yang siginifikan dan berkelanjutan bagi UMKM.

Hanung mengungkapkan bahwa Kemenkop UMKM terus meluncurkan berbagai program dan berkolaborasi dengan semua pihak untuk mendorong UMKM dan mensukseskan program PEN.

“Kami percaya bahwa kolaborasi adalah kunci. Dengan kolaborasi dan dukungan nyata berbagai pihak kami optimis pengembangan koperasi dan UMKM menjadi penyokong ekonomi nasional yang akan semakin baik,” ujar Hanung.

Menko Polhukam Bentuk 2 Tim Khusus Untuk Revisi UU ITE

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md  membentuk dua tim khusus menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait revisi UU ITE.

Mahfud menjelaskan kedua tim akan mulai bekerja pada Senin, 22 Februari 2021 dan kedua tim tersebut nantinya akan memiliki tugas yang berbeda.

“Tim pertama yang bertugas membentuk interpretasi yang lebih teknis dan membuat kriteria implementasi dari pasal yang dianggap pasal karet,” kata Mahfud dalam tayangan video dari Humas Kemko Polhukam, Jakarta, Jumat (19/2/2021).

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate akan bertanggung jawab dalam pembahasan di tim tersebut.

“Nanti akan dilakukan oleh Kemenkominfo Pak Johnny Plate bersama timnya tetapi juga bergabung dengan Kementerian di bawah koordinasi Polhukam untuk menggarap itu,” ujar Mahfud.

Tim kedua bertugas membahas rencana revisi UU ITE. Khususnya, mendiskusikan pasal-pasal yang dianggap karer dan diskriminatif.

“Tim yang kedua adalah tim revisi atau tim rencana revisi undang-undang ITE karena kan ada gugatan bahwa undang-undang ini mengandung pasal karet, diskriminatif, membahayakan demokrasi,” jelas Mahfud.

Menurut dia, tim ini akan melibatkan elemen masyarakat untuk membahas rencana revisi UU ITE. Selain itu, tim juga akan mendengar masukan dari para pakar hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Tim ini akan mengundang pakar akan mendengar PWI, akan mendengar semua ahli akan didengar, LSM, gerakan prodemokrasi akan didengar untuk mendiskusikan benar tidak bahwa (UU ITE) ini perlu revisi,” tutur Mahfud.

 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan dirinya akan mengajukan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kepada DPR, apabila keberadan UU tersebut tak memberikan keadilan kepada masyatakat. Dia menyebut revisi dilakukan untuk menghapus pasal-pasal karet dalam UU ITE.

 

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara Jakarta, Senin (15/2/2021).

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya,” ujar Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.

“Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” sambungnya.

Menurut dia, UU ITE dibuat untuk menjaga agar ruang digital Indonesia berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif. Namun, Jokowi tak ingin implementasi terhadap UU tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan.

Menulusuri Objek Wisata Situ Gunung, Jembatan Gantung Terpanjang di Asia Tenggara

Penulis
Andik Irwanto
-
Menulusuri Situ Gunung, Jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara

SuaraPemerintah.id – Menulusuri Situ Gunung, jembatan gantung terpanjang di kawasan Asia Tenggara. Jembatan Situ Gunung objek wisata di Sukabumi, Jawa Barat ini merupakan jembatan gantung terpanjang di Indonesia sekaligus di Asia Tenggara. Yaitu punya panjang 243 meter dengan ketinggian 107 meter di atas sungai.

Jembatan yang diresmikan pada tahun 2019 ini, merupakan hasil kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) dengan pihak ketiga yang dibangun dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BGS). Artinya, jembatan ini dibangun oleh pihak ketiga, digunakan terlebih dahulu oleh pihak ketiga dalam kurun waktu yang ditentukan, baru kemudian diserahkan kepada pihak TNGGP.

Selain berfungsi untuk menghubungkan antar wilayah, jembatan ini juga berfungsi untuk menikmati wisata pemandangan alam yang indah dan sejuk khas pegunungan.

Jembatan Situ Gunung juga sebagai terpanjang Se-ASEAN di Kaki Gunung Pangrango. Jembatan yang dibangun dari kayu ulin Papua ini melintang dengan ketinggian 161 meter di atas permukaan tanah serta memiliki panjang 243 meter dan lebar 2 meter. Dari jauh, jembatan ini pun terlihat kokoh dan menantang untuk dilewati.

Sebagai informasi, kayu ulin digunakan untuk bahan lantai jembatan karena lebih tahan cuaca dan tidak mudah dimakan rayap. Jembatan gantung Situ Gunung menghubungkan wisatawan langsung ke Curug Sawer. Setibanya di ujung jembatan, pengunjung hanya perlu berjalan sekitar 1 km atau kurang lebih 30 menit.

Setibanya di sana, wisatawan akan disambut oleh tebing batu yang menjulang tinggi yang salah salah satu sisinya dialiri oleh air dari Sungai Cigunung. Derasnya aliran air membuat area tersebut disebut sebagai Curug Sawer. Ketinggiannya mencapai 35 meter.

Perlu diingat agar selalu diterapkan dalam berwisata yang aman dan nyaman untuk menjalankan protokol kesehatan 3 M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. (red/pen)

Menaker Bangun 45 LTSA sebagai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Penulis
Andik Irwanto
-
Menaker tegaskan komitmen kekerja migran dengan membangun 45 LTSA

SuaraPemerintah.id – Kementerian Ketenagakerjaan (mentan) telah membangun 45 Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Menteri Ida Fauziyah meyakini pembangunan ini mampu memberikan perlindungan pekerja migran. Terlebih, mengingat daerah Lombok merupakan salah satu daerah yang memiliki penduduk yang banyak bekerja sebagai pekerja migran, Jum’at (19/2/2021).

Menteri Ketenagakerjaan tersebut berharap pembangunan layanan ini mampu menciptakan layanan yang cepat, mudah, murah dan aman bagi setiap calon pekerja migran, dan mampu meningkatkan perlindungan bagi pekerja beserta keluarganya.

“LTSA ini adalah salah satu cara kita untuk memberikan perlindungan kepada pekerja Calon PMI dan PMI kita, mulai dari daerah asal sampai nanti kembali ke daerahnya,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

Ia juga menjelaskan, LTSA pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia terdiri dari 7 desk utama dan 1 desk tambahan (perbankan). Ketujuah desk utama tersebut adalah desk ketenagakerjaan, desk dukcapil, desk imigrasi, desk kesehatan, desk kepolisian, desk BPJS Ketenagakerjaan, dan desk BP2MI.

Menaker Ida juga mengungkapkan, Lombok merupakan salah satu daerah denan penduduk yang banyak bekerja sebagai pekerja migran (daerah kantong PMI), karena itu Kemnaker telah membangun 6 LTSA di Provinsi NTB. Selain Lombok Tengah, LTSA telah dibangun di Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, Bima, dan tingkat Provinsi NTB.

“LTSA Lombok Tengah ini salah satu LTSA yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2019, ini layanannya semuanya sudah terkoneksi sampai cetak paspor pun tersedia di sini,” kata Menaker Ida.
Hal ini ia tegaskan sebagai bentuk komitmen perlindungan kepada PMI, LTSA akan memiliki peran penting dalam memberikan layanan tersebut. Ia menambahkan, LTSA adalah upaya mengintegrasikan berbagai instansi yang terlibat dalam proses migrasi. Ia juga berharap layanan ini mendapat dukungan dan komitmen dari instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Saya kira komitmen perlindungan kepada PMI itu harus menjadi komitmen bersama, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sampai Pemerintah Desa,” kata Menaker Ida Fauziyah. (red/rifki)

Tekan Angka Positif Covid-19, Lomba Kampung Sehat NTB Jilid 2 Resmi Dihelat

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan kembali menghelat Lomba Kampung Sehat Nurut Tatanan Baru (NTB) jilid 2 untuk menekan penyebaran Covid-19.

Kembali diadakannya Lomba Kampung Sehat ini diumumkan secara resmi oleh Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal lewat siaran pers, Kamis 18 Februari 2021.

“Lomba Kampung Sehat Nurut Tatanan Baru (NTB) 2 atau jilid 2 kembali digelar,” kata  Irjen Pol Mohammad Iqbal.

Iqbal menuturkan Lomba Kampung Sehat NTB jilid 2 akan berlangsung selama 3 bulan, mulai 10 Februari sampai 20 Mei 2021.

Ia menyampaikan konsep lomba Kampung Sehat NTB jilid 2 dengan yang pertama hampir sama, di mana pesertanya terdiri dari tiap-tiap desa dan indikator kemenangan dilihat dari kemampuan warga dalam ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, ketahanan kesehatan.

“Beberapa bidang yang menjadi indikator pelaksanaan kampung sehat kali ini adalah bidang kesehatan, bidang keamanan dan bidang ekonomi kreatif dengan mengedepankan motivator, fasilitator dan dinamisator dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di NTB,” jelas mantan Kadiv Humas Polri ini.

Acara launching Lomba Kampung Sehat berlangsung di Polda NTB dan dihadiri Gubernur NTB, Danrem 162/WB, Sekda, Asisten III, Kepala Dinas Kesehatan, beserta seluruh jajaran forkopimda lainnya.

“Kapolres jajaran Polda NTB semua hadir. Semangat harus sama, bagaimana peran kita semua melindungi diri sendiri, orang terdekat kita, lingkungan kita, NTB yang kita cintai dari ancaman penularan virus COVID-19,” tutur Iqbal.

Iqbal menuturkan, konsep lomba ini pada dasarnya untuk menjadikan peran aktif masyarakat sebagai kunci keberhasilan penanganan COVID-19 dan pemerintah daerah, TNI dan Polri sebagai motivator, fasilitator dan supervisor di NTB.

Dia menambahkan bahwa Polda NTB sendiri akan menyiapkan Batalyon Vaksinator untuk membantu pemerintah dan daerah dalam melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat.

Konsep lomba Kampung Sehat jilid 2 ini juga perwujudan tindak lanjut program PPKM skala mikro pemerintah pusat.

“Lomba Kampung Sehat jilid 2 ini mengambil semangat bahwa kita hadir kembali untuk masyarakat dan masyarakat kembali melombakan kampungnya. Di samping itu, Kampung Sehat jilid 2 ini guna mengedepankan upaya pemerintah pusat dengan mengadopsi semangat PPKM berskala mikro dengan berbasis Kampung Sehat ini, dan TNI-Polri harus bisa mengajak pemerintah daerah untuk mendedikasikan usahanya dalam mendukung suksesnya program ini,” jelas Irjen Iqbal.

Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah menilai lomba ini sangat tepat diadakan kembali. Sebab banyak ditemukan warga yang tidak takut dengan Corona. Selain itu banyak pasien yang kehilangan harapan ketika dia terjangkit COVID-19.

“Semoga dengan adanya Kampung Sehat II ini, kerapian dan indahnya desa serta penerapan protokol kesehatan bisa tetap ditegakkan,” ungkapnya usai mengikuti Launching Kampung Sehat Jilid 2 tersebut.

Komandan Korem (Danrem) 162/WB Achmad Rizal Ramdhani juga mengungkapkan berserta jajarannya di NTB akan mendukung penuh lomba Kampung Sehat jilid 2 ini.

Minggu depan dia akan menuju Sumbawa untuk melakukan langkah-langkah membantu masyarakat memulihkan ekonominya dan menekan angka penyebaran COVID-19 di NTB.

“Sekalian itu kami rencananya akan membuka lahan di Sumbawa untuk pengembangan Sorgum. Kami sudah persiapkan langkah-langkah untuk mensukseskan lomba ini,” jelasnya.

Kemnaker Bangun 45 Layanan Terpadu, Beri Perlindungan Pekerja Migran

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membangun 45 Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk memberikan pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).

Seperti dilansir laman Sekretariat Kabinet, pada Jumat (19/2/2021), keberadaan LTSA diharapkan dapat menciptakan layanan yang cepat, mudah, murah, dan aman bagi calon pekerja migran, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran dan keluarganya.

“LTSA adalah salah satu cara kita untuk memberikan perlindungan kepada pekerja Calon PMI dan PMI kita, mulai dari daerah asal sampai nanti kembali ke daerahnya,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, saat meninjau LTSA di Komplek Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (19/2/2021).

Ida menjelaskan, LTSA pelayanan dan perlindungan MPI terdiri atas tujuh desk utama, yaitu Desk Ketenagakerjaan, Dukcapil, Imigrasi, Kesehatan, Kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan, dan BP2MI.

Selain tujuh desk utama, terdapat juga satu desk tambahan, yaitu Desk Perbankan.

Di salah satu daerah yang penduduknya banyak bekerja sebagai pekerja migran atau daerah kantong PMI, lanjut Menaker, Kemnaker telah membangun enam LTSA di Provinsi NTB.

Selain Lombok Tengah, juga telah dibangun LTSA di Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, Bima, dan tingkat Provinsi NTB. “LTSA Lombok Tengah menjadi salah satu LTSA yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2019.

Di sini layanannya sudah terkoneksi sampai cetak paspor pun tersedia di sini,” terangnya.

Ida menambahkan, LTSA adalah upaya mengintegrasikan berbagai instansi yang terlibat dalam proses migrasi. Ia berharap layanan ini mendapat dukungan dan komitmen dari instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Komitmen perlindungan kepada PMI itu harus menjadi komitmen bersama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah Kabupaten/Kota sampai Pemerintah Desa,” ujarnya.

Ida berharap, kemudahan layanan pekerja migran yang ditawarkan LTSA dapat mengurangi pekerja migran unprosedural, serta menghindarkan masyarakat dari bujuk rayu calo penempatan pekerja migran.

“Kita berharap masyarakat jangan memilih cara yang instan, pakailah cara sesuai prosedur, karena pemerintah hadir untuk mempermudah masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri,” katanya.

Berlokasi di Purwokerto, Sekolah Tinggi Konghucu Pertama Hadir di Indonesia

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia (STIKIN) yang pertama di Indonesia diresmikan di Jalan Sunan Bonang Dukuwaluh, Purwokerto, Jawa Tengah pada hari ini, Jumat (19/2).

Dalam peresmian dan pembukaan STIKIN turut hadir Sekjen Kementerian Agama Nizar Ali.

“Kami mengucapkan selamat atas pendirian STIKIN yang ada di Banyumas, dan ini merupakan satu satunya sekolah tinggi Konghucu yang pertama kali ada,” kata Nizar.

Nantinya, angkatan pertama STIKIN berjumlah 38 mahasiswa. Perkuliahan semester satu akan dilakukan secara dalam jaringan (daring) atau via internet berkenaan dengan pandemi virus coronoa.

Nizar lalu mengatakan pendirian STIKIN sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang pendirian perguruan tinggi keagamaan.

Nizar berharap STIKIN pertama di Indonesia ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan agama Konghucu dan masyarakat secara umum.

“Semoga perguruan tinggi ini dapat semakin maju dan berkualitas,” ucap Nizar.

Suharjono Tan, selaku reltor STIKIN Purwokerto, menyampaikan bahwa pendirian STIKIN mengacu pada kebutuhan guru agama Konghucu yang masih kurang.

“Di masa mendatang STIKIN dituntut menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, sehingga dapat sejajar dengan perguruan tinggi agama lain.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Banyumas, Akhsin Aedi juga mengucapkan selamat atas STIKIN yang baru saja diresmikan pertama di Indonesia.

Dia berharap STIKIN Purwokerto menciptakan tokoh-tokoh agama Konghucu serta pendidik yang berkontribusi terhadap masyarakat.

“Untuk bersama sama meneruskan perjuangan bangsa Indonesia,” katanya.

Kementan Gandeng Microsoft Hadirkan Solusi Teknologi Pertanian

Penulis
Andik Irwanto
-

SuaraPemerintah.id – Kementerian Pertanian (Kementan) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Microsoft untuk memberdayakan petani kecil. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak menghadirkan solusi berorientasi teknologi yang akan membantu meningkatkan pendapatan menggunakan terobosan, teknologi berbasis cloud, machine learning, dan analitik canggih.

MoU ini akan membantu Kementan dan mitranya meningkatkan distribusi informasi menuju efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi di seluruh rantai pasokan. Mulai dari membangun platform kolaboratif, menangkap kumpulan data pertanian seperti hasil panen, data cuaca, permintaan pasar dan harga, hingga membangun model machine learning, dan perjanjian strategis akan membantu mengubah industri pertanian menjadi lebih banyak data-driven untuk kepentingan para stakeholder.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan pemerintah harus berinvestasi pada petani untuk memastikan ketahanan pangan nasional. Ia meyakini ekosistem pertanian berbasis data yang didukung oleh platform teknologi canggih akan benar-benar menguntungkan para petani.

“Platform teknologi Microsoft akan menjadi fondasi ekosistem kami yang mencakup para mitra, startup, dan LSM yang akan membantu kami mengubah kehidupan petani Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Saya tidak sabar untuk melihat perbedaan besar yang akan kita hasilkan bersama,” kata Syahrul dalam keterangan resminya pada Kamis (28/2/2021).

Adapun poin yang rencananya dilakukan untuk lebih memperkuat ekosistem pertanian digital antara lain membantu petani bertransformasi secara digital melalui program pendidikan kolaboratif dari Microsoft dan Kementan. Dalam hal ini termasuk portal keterampilan bagi komunitas petani untuk mengakses pengetahuan dan informasi terbaru dari seluruh nusantara.

Selain itu juga menggunakan aplikasi dan database untuk meningkatkan infrastruktur pertanian digital. Kemudian juga menerapkan tata kelola data perusahaan yang baik untuk mengembangkan otentikasi multi-faktor yang aman untuk mengakses dan berbagi data, serta membangun infrastruktur berkelanjutan yang akan mengintegrasikan pengembangan aplikasi, dasbor, dan laporan.

Ekosistem ini rencananya akan dikembangkan di FarmBeats, platform cloud khusus industri yang dibuat menggunakan Microsoft Azure untuk mengolah data menjadi tepat guna dan dapat ditindaklanjuti. Azure FarmBeats membantu mengumpulkan data pertanian dari berbagai sumber, menggabungkan berbagai set data pertanian dari sensor, drone dan satelit, serta mengembangkan kecerdasan buatan dengan cepat, dan membangun solusi pertanian digital khusus.

“Saya percaya teknologi cerdas dan pengalaman yang kami miliki dapat mendukung penerapan transformasi digital dalam komunitas pertanian di Indonesia. Kami berharap dapat membantu jutaan petani dan sektor pertanian Indonesia untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi,” ungkap Presiden Direktur Microsoft Indonesia, Haris Izmee.

Adopsi Microsoft Azure FarmBeats diharapkan dapat mengubah seluruh ekosistem industri pertanian di Indonesia, menjadikannya lebih efisien dan efektif, mengurangi limbah dan perantara.

Infrastruktur skala, machine learning, dan analitik Microsoft akan menganalisis jutaan catatan dan poin data untuk memberikan grafik pengetahuan tentang informasi terkaitkeputusan yang lebih baik, termasuk menetapkan harga pasar yang adil, mengidentifikasi kendala, dan membuat jadwal penanaman yang akurat.(red/ami)

Meski Pandemi, Pertumbuhan Ekonomi RI Terbaik ke-4 Setelah China, Vietnam dan Korsel

Penulis
Andik Irwanto
-
Meski Pandemi, Pertumbuhan Ekonomi RI Terbaik ke-4 Setelah China, Vietnam dan Korsel

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto meyakini prospek ekonomi Indonesia di masa depan cukup menjanjikan. Apalagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini di nomor empat setelah China, Vietnam dan Korea Selatan.
Hal ini didorong oleh upaya pemulihan ekonomi nasional yang sudah berada dalam jalur yang benar.

Di tengah pandemi, investasi di Indonesia masih meningkat yaitu Rp 826,3 triliun walaupun masih berada di bawah target Rp 900 triliun,” kata Menko Airlangga pada acara The 20th Indonesia Capital Market Student Studies yang diselenggarakan secara virtual, ditulis Jumat (19/2/2021).

Dari segi capital market, rupiah mengalami perbaikan sehingga setara dengan berbagai financial currency di negara-negara ASEAN.
Kemudian, dari segi equity, jika dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19 telah mengalami pemulihan yaitu pada level 6000. Harga komoditas ini didorong antara lain oleh kelapa sawit yang all time high. Ini membantu nilai tukar pekebun Indonesia.

“Berbagai sektor di capital market sudah lebih baik dari pada awal tahun 2020 sehingga ini menambah keyakinan pereknomian kita positif,” ujarnya.

Dia menambahkan, lembaga-lembaga dunia juga mengkompromikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan positif 4,4 persen – 4,8 persen. Sementara pemerintah sendiri menargetkan pada posisi sekitar 5 persen.

Sementara itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan mengatakan bahwa 2020 menjadi tahun terberat baik pemeritah, pengusaha dan masyarakat. Pandemi Covid-19 ini tak pernah disangka terjadi. Menurutnya, pandemi Covid yang terjadi selama setahun ini menjadi pengalaman yang berharga.

“Tahun 2021 saya kira akan lebih ringan dibandingkan dengan 2020 karena vaksin sudah mulai berjalan dan adanya UU Cipta Kerja, serta persepsi global sudah mulai bagus, sehingga saya optimis dengan tahun ini,” ucapnya.

Bahlil Menambahkan pada kuartal III tahun 2020. Realisasi investasi naik menjadi Rp 209 triliun dari kuartal II sebesar Rp 191,9 triliun. realisasi ini telah mencapai 74,8 persen dari target realisasi investasi sebesar Rp 817,2 triliun, dengan total proyeknya mencapai 45.726 proyek.

Lalu, dari total realisasi investasi tersebut, kontribusi aliran penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 106,1 triliun atau sekitar 50,8 persen. Angka ini meningkat dari kuartal II 2020 yang sebesar 8,7 persen dan naik 1,1 persen yoy.
Sementara, penanaman modal asing (PMA) tercatat mencapai Rp 102 triliun atau sekitar 49,3 persen, naik 9,1 persen dari kuartal II 2020 dan naik 2,1 persen yoy.

“Ini menarik bahwa pertumbuhan realisasinya PMA-nya tumbuh dengan baik, sekalipun belum maksimal, dan ini hampir imbang dengan PMDN. Di kuartal III ini adalah momentum untuk naik baik untuk PMA maupun PMDN,” tandasnya.

Selain itu, pertumbuhan investasi baik di Jawa maupun Luar Jawa seimbang dan cenderung terjadi peningkatan di Luar Jawa. Investasi di Luar Jawa tumbuh mencapai 52 persen dengan nilai Rp 110,4 triliun, sementara di Jawa mencapai 47,2 persen dengan nilai Rp 98,6 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi investasi dari Januari hingga September mencapai R p611,6 triliun atau 74 persen dari total Rp817 triliun. (red/ami)

Pemkot Cirebon Hadirkan Jaga Warga, Aplikasi Pelaporan Penyebaran Covid-19

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) meluncurkan sebuah aplikasi bernama Jaga Warga.

Aplikasi itu, akan memudahkan masyarakat untuk melakukan pelaporan penyebaran Covid-19 secara online setiap hari.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Agus Mulyadi menyebutkan laporan yang diinput melalui aplikasi Jaga Warga menjangkau tingkat RT hingga Kota Cirebon.

“Menjalankannya juga mudah,” tambah Agus Mulyadi, Jumat (19/2).

Kepala DKIS Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa, menjelaskan aplikasi itu memudahkan ketua RT untuk membuat laporan penyebaran Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

Dengan demikian, data kasus Covid-19 bisa lebih cepat diketahui.”Mereka tinggal klik tombol warna hijau, kuning, oranye atau merah,” kata Ma’ruf.

Untuk warna hijau, menunjukkan di wilayah tersebut tidak ada rumah dengan kasus konfirmasi. Sedangkan warna kuning, jika ada satu sampai lima rumah di wilayah tersebut yang terkonfirmasi Covid-19.

Untuk warna oranye, menunjukkan ada enam sampai sepuluh rumah di RT tersebut yang terkonfirmasi Covid-19. Sementara warna merah, jika ada lebih dari sepuluh rumah dengan kasus terkonfirmasi Covid-19.

Ma’ruf menjelaskan, pada aplikasi Jaga Warga tersebut, juga terdapat penjelasan mengenai skenario pengendalian yang harus dilakukan ketua RT, jika di wilayahnya ada kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

Mulai dari isolasi mandiri dengan ketat, menemukan suspek dan pelacakan kontak erat, membatasi keluar masuk wilayah, meniadakan kegiatan sosial hingga menutup tempat ibadah dan tempat umum (kecuali penting).

“Aplikasi Jaga Warga juga mempermudah ketua RT untuk memberikan pelaporan setiap hari tanpa harus melakukan kontak erat,” tandas Ma’ruf.

Sebelumnya, Kota Cirebon diketahui masuk ke dalam zona merah atau risiko tinggi penyebaran wabah Covid-19.

Agus Mulyadi mengatakan zona tersebut berdasarkan evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Kesehatan.

Agus mengatakan hingga saat ini jumlah warga terkonfirmasi positif Covid-19 aktif di Kota sebanyak 326 orang.

“Pada akhir tahun lalu, sempat masuk ke dalam risiko sedang. Namun saat ini, status menjadi zona merah atau risiko tinggi penyebaran wabah,” kata Agus di Kota Cirebon, Jumat (19/2/2021).

Dari 22 kelurahan yang ada di Kota Cirebon, 11 kelurahan masuk ke dalam zona merah penyebaran Covid-19, empat zona kuning (rendah), enam zona oranye (sedang), dan satu zona hijau (aman)

1...4,5014,5024,503...4,868Halaman 4,502 dari 4,868