Beranda blog Halaman 4503

Indonesia Gandeng Jepang Bereskan Masalah Sampah dan Pencemaran Sungai Citarum

Penulis
Andik Irwanto
-
Menko Marves gandeng Jepang atasi masalah sampah Citarum

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Indonesia dan Jepang kerjasama dalam hal pengelolaan sampah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan melaksanakan Pertemuan Bilateral Tingkat Menteri dengan Menteri Lingkungan Jepang Koizumi Shinjiro dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar secara virtual pada Hari Kamis (18/2).

Pertemuan ini diadakan untuk membahas berbagai kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jepang, khususnya dalam hal pengelolaan sampah, penanganan sampah laut, penanganan pencemaran air di Sungai Citarum, dan isu perubahan iklim.
Menko Luhut memaparkan bagaimana selama ini Indonesia dan Jepang sudah bekerja sama untuk menangani permasalahan mengenai lingkungan, terutama di bidang pencemaran lingkungan dan penanganan sampah laut proses yang sudah mulai terbangun di tahun 2019.

“Kerja sama dengan pihak Jepang sudah kita laksanakan saat pertemuan G20 di Osaka, Jepang pada tahun 2019. Sejak saat itulah, kita terus untuk berkomunikasi dalam hal penanganan isu lingkungan di Indonesia secara lebih intensif dengan Jepang,” ujar Menko Luhut dalam pernyataannya, Jumat (19/2/2021).

Menko Luhut Binsar Pandjaitan bilang, usaha pemerintah Indonesia menangani isu lingkungan seperti penanganan sampah laut telah berjalan dan dibuktikan dengan menerbitkan kebijakan.

“Kebijakan ini merupakan Peraturan Presiden (PP) Nomor 83 Tahun 2018 yang melibatkan 16 kementerian atau lembaga terkait, untuk menyinergikan kegiatan yang berkontribusi pada penanganan sampah laut tersebut. Ditargetkan pada tahun 2025, penanganan sampah di laut sudah mencapai angka 70 persen,” tambahnya.

Pengelolaan sampah di laut sudah seharusnya dilakukan secara sinergi, mulai dari hulu ke hilir. Untuk itu, diperlukan penanganan pencemaran di Daerah Aliran Sungai (DAS) karena limbah. Ini juga menjadi salah satu solusi adanya proses penanganan sampah di laut yang sinergi dari hulu ke hilir. Salah satu contohnya adalah penanganan pencemaran di DAS Sungai Citarum.

“Kami sudah melakukan berbagai kebijakan dan menjalankan berbagai program mulai dari 2018 sampai tahun 2020. Kami telah berhasil mengurangi kebocoran sampah ke laut dari sungai sebesar 15 persen berkat program seperti penanganan DAS di kawasan Sungai Citarum,”jelasnya.

Dia menambahkan, bahwa DAS yang tercemar oleh limbah perlu mulai diolah. Melalui kerja sama Indonesia dan Jepang mengenai Waste to Energy (WTE) sejak tahun 2017, adanya limbah yang menjadi polutan di DAS mulai diolah.

Sedangkan pihak Jepang sudah mulai merealisasikannya dengan Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (PSEL). PSEL ini dibangun oleh pihak Jepang melalui JICA yang telah melakukan kajian dalam upaya agar PSEL Legok Nangka di Jawa Barat, dapat menjadi contoh pengimplementasian PSEL bagi daerah lain.

“Kami bersyukur dengan adanya proyek fasilitas pengolahan limbah bersama pemerintah Indonesia dan Jepang melalui JICA di Legok Nangka. Fasilitas pengolahan limbah memang sangat dibutuhkan dan sangat efektif untuk menanggulangi sampah laut, mempromosikan ekonomi berkelanjutan, dan mengurangi kebocoran sampah plastik dari sungai ke laut,” kata Menteri Koizumi.

Dengan ini, kita mampu sedikit demi sedikit menanggulangi bahaya dari perubahan iklim. Ini merupakan proses, tetapi dengan adanya komunikasi yang konstan dengan pemerintah Indonesia, maka kami sangat positif untuk terus bekerja sama mengenai isu lingkungan,” lanjut dia.

Pemerintah Jepang memiliki komitmen yang kuat dalam hal menanggulangi perubahan iklim, dimana hal ini dilakukan melalui kebijakannya untuk mewujudkan carbon neutral. Pada sisi yang sama, Indonesia pun memiliki komitmen yang sama dan diimplementasikan melalui adanya regulasi tentang penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (carbon credit) untuk pencapaian penurunan emisi karbon nasional dan pengendalian emisi karbon dalam pembangunan

“Ini penting mengingat Indonesia memiliki 75-80 persen carbon credit dunia yang berasal dari hutan, mangrove, gambut, padang lamun dan terumbu karang. Kami telah mencanangkan target rehabilitasi ekosistem mangrove seluas 620.000 hektar pada periode 2021 – 2024 dengan dukungan multi stakeholders. Semua ini dilakukan dengan dasar komitmen kami untuk menurunkan emisi karbon nasional dan dalam pembangunan,” timpal Menko Luhut.

Di akhir paparannya Menko Luhut mengajak pemerintah Jepang untuk berkolaborasi dalam menangani berbagai macam isu lingkungan, mengingat Jepang memiliki rekam jejak yang baik dalam hal menangani isu seperti ini. Dalam hal ini, komitmen tersebut adalah untuk turut menjaga peningkatan suhu global.(red/ami)

Kementerian BUMN Catat Transaksi PaDi UMKM Capai 11.4 Triliun

Penulis
Andik Irwanto
-
padi
Kementerian BUMN catat transaksi PaDi UMKM capai 11.4 triliun

SuaraPemerintah.id – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat nilai awal transaksi sembilan perseroan pelat merah dalam program Pasar Digital (PaDi) UMKM mencapai Rp11,4 triliun. Jumlah itu tercatat sejak PaDi UMKM diterbitkan pada Agustus 2020 hingga akhir Januari 2021.

Adapun sembilan BUMN yang tergabung dalam sinergitas kemitraan adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom yang bertindak sebagai pihak pengelola informasi terpusat dan layanan pemasaran business-to-business (B2B).

Sedangkan delapan perusahaan negara lainnya adalah Pembangunan Perumahan (PP), PT Waskita Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) atau Wika, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI, PT Pegadaian (Persero), serta PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

Kedelapan perseroan ini berperan sebagai pihak atau pilot pada delapan kelompok kegiatan UMKM, termasuk UMKM yang diasuh dalam program pembinaan Rumah BUMN dan Community Development Center (CDC) tiap-tiap BUMN.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengutarakan, nilai awal tersebut merupakan langkah yang baik dalam program PaDi UMKM.

“Mulai tahun lalu pada Agustus 2020 sampai hari ini, kita sudah melakukan sinergi melalui launching PaDi UMKM dan diawali sembilan BUMN, di mana, total transaksi yang dilakukan melalui PaDi UMKM saat ini sampai dengan akhir Januari 2021 mencapai Rp11,4 triliun,” ujarnya Senin (15/2/2021).

PaDi UMKM merupakan platform karya anak bangsa yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN, kemudian dikembangkan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang berperan sebagai pengelola informasi terpusat dan layanan pemasaran business-to-business (B2B). Sementara itu, delapan BUMN yakni Pembangunan Perumahan (PP), Waskita Karya, Wijaya Karya (Wika), Pupuk Indonesia, PT Pertamina, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM) akan bertindak sebagai pilot pada delapan kelompok kegiatan UMKM, termasuk UMKM yang diasuh dalam program pembinaan Rumah BUMN dan Community Development Center (CDC) tiap-tiap BUMN. Program penyediaan pendanaan UMKM di fase awal ini disiapkan oleh BRI, Pegadaian, dan PNM, yang kemudian akan dikembangkan oleh BUMN perbankan dan keuangan lain dalam fase berikutnya.

Menteri BUMN Erick Thohir yang juga ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, melalui siaran pers bersama Kementerian BUMN mengatakan, “Dengan peningkatan belanja khususnya kepada UMKM, akan mendorong perekonomian untuk bergerak lagi, sehingga pemulihan ekonomi diharapkan akan lebih cepat.

Peran BUMN salah satunya diwujudkan melalui PaDi UMKM ini. Ditambah lagi jika platform tersebut dikoneksikan dengan Bela Pengadaan dan Laman UKM, maka saya yakin akan semakin memperluas ekosistem bagi UMKM.
Kehadiran PaDi UMKM memberikan beragam keuntungan baik bagi UMKM, BUMN maupun

pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN. Bagi UMKM kemudahan yang diperoleh antara lain akses pasar yang lebih luas hingga BUMN, e-commerce skala lokal dan global, pembiayaan/permodalan, dan insight bagi UMKM untuk peningkatan kualitas produk. Bagi BUMN, PaDi UMKM memudahkan melakukan perbelanjaan kebutuhan kantor dengan seller yang terverifikasi dan monitoring procurement yang jelas.

Sedangkan bagi pemerintah, adanya PaDi UMKM dapat menjadi dasar yang kuat untuk program peningkatan ekonomi rakyat, dengan memberikan data valid terkait profil UMKM dan pemetaan usaha rakyat. Kementerian BUMN terutama dapat memonitor kontribusi belanja BUMN terhadap UMKM seluruh Indonesia. (red/ami)

Presiden Jokowi Resmi Bentuk Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini resmi membentuk jaksa agung muda pidana militer, tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan diresmikannya ini maka Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi memiliki organisasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer.

Pembentukan bertujuan membantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugas dan wewenang di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengonfirmasi mengenai Perpres tersebut. Menurutnya, Perpres itu telah diteken Jokowi pada 11 Februari 2021.

“Betul itu sudah dikeluarkan dan ditandatangan oleh Presiden. Kita tinggal bagaimana perkembangan selanjutnya untuk pelaksanaan,” kata Leonard saat dikonfirmasi.

Sementara, terkait penunjukan sosok yang akan menduduki jabatan jaksa agung muda pidana militer (Jampidmil), pihaknya masih menunggu lebih lanjut terkait pelaksanaan peraturan tersebut.

Rencana pembentukan jabatan Jampidmil ini mencuat ke publik sejak Juni 2020. Pembahasan posisi setingkat eselon I itu juga telah dilakukan bersama sejumlah kementerian terkait.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, jaksa agung muda bidang pidana militer menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang koordinasi teknis penuntutan.

Kemudian, pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas. K

oordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penegakan hukum dalam penanganan perkara koneksitas.

Jaksa agung muda bidang pidana militer juga berfungsi untuk menjalin hubungan kerja dengan instansi atau lembaga lainnya, baik dalam maupun luar negeri terkait penuntutan dan penanganan perkara oditurat.

Saat ini di lingkungan Kejaksaan Agung sudah ada beberapa jabatan untuk posisi Jaksa Agung Muda. Antara lain JAM Bidang Pembinaan, JAM Bidang Pidana Umum, JAM Bidang Pidana Khusus, JAM Bidang Perdata, JAM Bidang Tata Usaha Negara, JAM Bidang Pengawasan, dan JAM Bidang Intelijen.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan pembentukan Jampidmil untuk penguatan Kejagung. Ia menyebut keberadaan posisi baru itu juga menjadi pencapaian pembinaan Korps Adhyaksa.

“Penguatan Kejaksaan RI dengan pengembangan organisasi membentuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer,” kata Burhanuddin saat Hari Bhakti Adhyaksa Kejaksaan Agung ke-60 pada 22 Juli 2020.

 

 

Menperin Agus Gumiwang sebut Industri Otomotif Berkontribusi Besar untuk Perekonomian Nasional

Penulis
Andik Irwanto
-
Menperin Agus Gumiwang sebut industri otomotif berkontribusi besar untuk perekonomian nasional

SuaraPemerintah.id – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri otomotif sebagai salah satu sektor andalan. Potensi yang dimiliki berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Terdapat 22 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang ada di Indonesia.

“Sektor ini telah menyumbangkan nilai investasi sebesar Rp99,16 triliun dengan total kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38,39 ribu orang,” kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta, Jumat, 19 Februari 2021.

Agus Gumiwang juga menyatakan potensi industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga di Indonesia saat ini ada 26 perusahaan. Adapun total investasi yang telah digelontorkan sebesar Rp10,05 triliun dengan kapasitas produksi mencapai 9,53 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja hingga 32 ribu orang.

“Bahkan, dari sektor otomotif ini memberikan dampak luas kepada lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut,” jelasnya.

Industri otomotif dinilai memiliki peran penting dan strategis sehingga dimasukkan ke dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. Dan sebagai prioritas pengembangan dalam implementasi Industri 4.0.

“Produk kendaraan bermotor produksi dalam negeri telah mampu menembus pasar ekspor ke lebih dari 80 negara di dunia. Pada periode tahun 2020, ekspor kendaraan Completely Build Up (CBU) sebanyak 232,17 ribu unit atau senilai Rp41,73 triliun,” urai Menperin Agus.

Selanjutnya ada pengapalan untuk kendaraan Completely Knock Down (CKD) sebanyak 53,03 ribu set atau senilai Rp1,23 triliun, dan komponen sebanyak 61,2 juta pieces atau senilai Rp17,52 triliun.

“Seiring Program Making Indonesia 4.0, sektor industri kendaraan bermotor nasional ditargetkan akan menjadi pemain global,” ujar Agus.

Bahkan, Indonesia akan menjadi ekspor hub kendaraan bermotor, baik untuk kendaraan berbasis bahan bakar minyak atau Internal Combustion Engine (ICE) maupun kendaraan listrik atau Electrical Vehicle (EV).

“Salah satu strategi otomotif 4.0 adalah membangun ekosistem untuk industri EV, dimulai dengan penguasaan kemampuan manufaktur sepeda motor listrik, kemudian kemampuan manufaktur baterai dan mobil listrik yang sesuai dengan tren global,” tandasnya.

Menperin menegaskan, guna mendongkrak kembali produktivitas, penjualan, dan daya saing industri otomotif nasional akibat dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan atau stimulus untuk sektor ini, misalnya insentif penurunan PPnBM untuk kendaraan bermotor pada segmen kendaraan dengan CC di bawah 1500, yaitu untuk kategori sedan dan 4×2.

“Langkah ini dilakukan karena pemerintah ingin meningkatkan kembali pertumbuhan industri otomotif, sehingga tetap menjadi sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.

Pemberian insentif PPnBM tersebut akan dilakukan secara bertahap selama sembilan bulan, dengan masing-masing tahapan akan berlangsung selama tiga bulan. Insentif PPnBM sebesar 100 persen dari tarif akan diberikan pada tahap pertama, lalu diikuti PPnBM sebesar 50 persen dari tarif yang akan diberikan pada tahap kedua, dan insentif PPnBM 25 persen dari tarif akan diberikan pada tahap ketiga.

“Besaran insentif ini akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan. Kebijakan ini diyakini akan mendorong demand side dari industri otomotif,” tandas Menperin Agus.

Ia optimistis kebijakan strategis tersebut dapat mengakselerasi pemulihan industri nasional dan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19.(red/pen)

Pemprov Kep Babel Usulkan 28 Objek Wisata Geologi Nasional ke Kementerian ESDM

Penulis
Andik Irwanto
-
babel
Kep Babel usul 28 obyek wisata geologi nasional

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengusulkan 28 objek wisata di Kabupaten Bangka Barat sebagai warisan geologi nasional guna menggali potensi geopark demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya usulan ini akan diserahkan ke Kementerian ESDM untuk ditindaklanjuti.

“Minggu ini kita mengusulkan 28 objek di Bangka Barat ke Kementerian ESDM untuk ditetapkan sebagai warisan geologi nasional,” kata Gubernur Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Jumat, 19 Februari 2021.

Erzaldi mengatakan sebanyak 28 objek wisata sejarah dan geopark di Bangka Barat yang diusulkan ke Kementerian ESDM di antaranya Geosite Pantai Pasir Kuning, Bukit Penyabung, Air Terjun Bukit Tani, Wisata Alam Air Bait. Ada Objek wisata sejarah Bukit Menumbing, Tanjung Kalian, Bukit Nibung, Batu Belimbing, Pantai Jerangkat, dan Bukit Mentulut.

Selain itu terdapat potensi biodiversity yang hanya dapat dijumpai di Bangka Barat yaitu burung Rangkong Kereng Hitam.

“Usulan ini sebagai usaha pemda untuk menggali potensi geopark di Bangka Belitung. Dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas serta kreativitas yang dilakukan masyarakat di kawasan geoheritage,” ungkapnya.

Menurut dia, untuk menjadi warisan geologi, ada tahapan yang harus dilalui yaitu mulai pengusulan dari daerah ke Kementerian ESDM. Selanjutnya Kementerian ESDM membentuk tim verifikasi dan proses verifikasi dan kegiatan focus group discussion oleh pemerintah daerah.

Setelah itu, kawasan tersebut barulah dapat ditetapkan sebagai warisan geologi.

“Kami berharap Pemkab Bangka Barat bersama para komunitas untuk senantiasa merawat kawasan yang dijadikan usulan geoheritage. Di samping itu kita dapat mencari potensi unik yang tidak dimiliki daerah lain untuk dijadikan sebagai unggulan,” katanya.

Sekretaris Badan Pengelola Geopark Bangka Barat Arie Kurniardi mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Babel Erzaldi yang menyetujui pengusulan geoheritage di Bangka Barat

“Alhamdulillah Pak Gubernur men-support penuh usulan ini. Untuk menjadikan geoheritage syaratnya harus mendapatkan persetujuan dari gubernur,” ujarnya.

Kepala Bidang Persik BP4D Bangka Barat Safrizal mengatakan salah satu warisan geologi yang menjadi unggulan dan berkelas dunia dilihat dari keunikan sejarah geologinya adalah batuan yang terkait dengan tin belt.(red/pen)

BNN Sultra dan Kota Kendari Bentuk ‘Bersinar’ Kelurahan Bebas Narkoba 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
BNN Sultra dan Kendari bentuk bersinar 2021

SuaraPemerintah.id – Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Kota Kendari akan membentuk kelurahan bebas narkoba (bersinar) 2021. Kelurahan bersinar di Kota Kendari yang terdiri dari empat kelurahan.

Kepala BNNP Sultra Brigjen Pol Sabaruddin Ginting di Kendari, mengatakan empat kelurahan tersebut yakni Kelurahan Sanua dan Kemaraya di Kecamatan Kendari Barat, Kelurahan Kadia di Kecamatan Kadia, dan Kelurahan Mandonga di Kecamatan Mandonga.

“Hari ini kami melaksanakan rapat kerja dengan ‘stakeholder’ terkait untuk melaksanakan pembentukan kelurahan bersinar di wilayah Pemerintah Kota Kendari,” kata Ginting usai Rapat Koordinasi “Stakeholder” Kelurahan Bebas Narkoba di Kota Kendari, Jumat, 19 Februari 2021.

Ginting mengatakan, setelah melakukan rapat teknis terkait pembentukan kelompok kerja (pokja) masing-masing pemangku kepentingan maka selanjutnya akan diserahkan kepada Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir untuk dicanangkan.

Menurutnya, pemilihan empat kelurahan tersebut dikarenakan pertimbangan tingginya angka paparan narkoba di empat kelurahan tersebut.

Sehingga nanti setelah dicanangkan menjadi kelurahan bersinar maka semua kelompok kerja melakukan upaya pencegahan sosialisasi, kampanye bahaya narkoba hingga pemberdayaan dengan melibatkan RT/RW, tokoh pemuda, dan tokoh agama.

“Harapan kami kelurahan bersinar yang digarap bersama dengan Pemerintah Kota Kendari dan masyarakat ini bisa menjadi ‘pilot project’, artinya bisa menjadi percontohan untuk desa bersinar atau kelurahan bersinar di kabupaten lain yang ada di Sulawesi Tenggara,” kata Ginting.

Camat Kendari Barat Suhuriyanto menyambut baik atas langkah BNN untuk membentuk dua kelurahan di daerahnya menjadi kelurahan bersinar dan telah mewakili kelurahan lainnya mengingat semua kelurahan di kecamatan tersebut telah terpapar narkoba.

Ia mengatakan, sebelumnya pihaknya telah melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan membentuk kelompok intervensi berbasis masyarakat.

“Sebelumnya memang kami sudah bekerja sama dengan pihak BNN juga kepolisian. Untuk kelurahan bersinar ini lebih kepada nanti kita akan melibatkan masyarakat, RT, RW, tokoh pemuda, dan tokoh agama supaya lebih maksimal,” katanya.(red/pen)

 

 

Pembangunan SPAM Jatiluhur, Upaya Pemerintah Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan air bersih adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. PBB dalam hal ini melalui Resolusi Nomor 64/292 tahun 2010 menyatakan secara eksplisit bahwa hak atas air dan sanitasi adalah bagian dari hak asasi manusia.

Ini juga merupakan salah satu butir dari Sustainable Develompement Goal ke-6. Selain itu, dalam pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan keseatan.

“Jadi dalam hal ini kalau pemerintah Republik Indonesia terus berupaya untuk membangun dan menyediakan air bersih serta sanitasi terutama bagi seluruh warga negara yang belum bisa mendapatkan akses dari kedua infrastruktur yang sangat penting ini, yaitu air bersih dan sanitasi, maka kita harus berikhtiar terus untuk membangun dan memenuhinya, karena ini berhubungan dengan tidak hanya tentu saja kesejahteraan tapi juga kualitas hidup dasar dari seluruh warga negara Indonesia,” tegas Menkeu dalam sambutannya pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I secara video conference, Jumat (19/02).

Proyek yang menggunakan skema KPBU ini adalah adalah suatu upaya untuk terus melakukan kebutuhan pembangunan di mana dananya didapat dari kerjasama swasta dan pemerintah.

“Ini adalah cara inovatif financing, creative financing, namun tetap akuntabel. Kita berharap skema KPBU ini akan menjadi alternatif solusi kebutuhan prioritas mendesak dari infrastruktur terutama yang luar biasa penting seperti air bersih pada saat APBN kita menghadapi kendala yang sangat besar karena pandemi covid yang mengambil resource sangat besar,” ungkap Menkeu.

Sebagai informasi, penandatanganan perjanjian KPBU SPAM Regional Jatiluhur I  merupakan proyek KPBU pertama untuk SPAM regional yang menjadi kewenangan Pusat. Proyek KPBU SPAM regional Jatiluhur 1 akan menyediakan air minum curah sebesar 4.750 liter per detik kepada 4 wilayah.

Provinsi DKI Jakarta sebesar 4.000 liter per detik, Kota Bekasi sebesar 300 liter per detik, Kabupaten Bekasi 100 liter per detik dan Kabupaten Karawang 350 liter per detik. Total investasi dari proyek KPBU ini sebesar Rp1,7 triliun dengan masa kerja sama selama 30 tahun yang terdiri dari 2,5 tahun masa konstruksi dan 27,5 setengah tahun masa operasi.

Sebagai tindak lanjut dari penetapan pemenang konsorsium pemenang lelang, telah dibentuk badan usaha pelaksana atau BUP yaitu PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur. Target dimulai konstruksi yaitu kuartal 3 tahun 2021 dan direncanakan untuk beroperasi pada kuartal pertama tahun 2024.

Tiga dokumen yang ditandatangani pada acara tersebut yaitu dokumen perjanjian KPBU antara PJPK yang dalam hal ini dilimpahkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dengan BUP yaitu PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur.

Kedua, dokumen perjanjian penjaminan antara BUP PT Wika Tirta Jaya Jatiluhur dengan badan usaha penjamin yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Ketiga, dokumen perjanjian regres antara Menteri PUPR dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.

Kemenkominfo Umumkan 15 Dewan Pengawas LPP RRI 2021-2026

Penulis
Andik Irwanto
-
Kominfo umumkan 15 DP baru LPP RRI

SuaraPemerintah.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) hari ini mengumumkan 15 nama yang lolos seleksi calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) periode 2021-2026. Untuk selanjutnya dilaporkan ke Presiden sesuai undang-undang. Dewan Pengawas ini terdiri dari berbagai unsur masyarakat.

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kelima belas nama calon dewan pengawas akan dikirimkan ke Presiden oleh Menteri Komunikasi dan Informatika,” kata Menkominfo Johnny G. Plate, melalui konferensi pers virtual, Jumat, 19 Februari 2021.

Kelima belas nama calon Dewan Pengawas LPP RRI berasal dari unsur masyarakat, RRI maupun pegawai negeri sipil (PNS), yaitu Agnes Irwanti (masyarakat), Anwar Mujahid Adhy Trisnanto (masyarakat), Bondan Kartiko Kurniawan (masyarakat), Darmanto (RRI/PNS), Enderiman Butar Butar (RRI/PNS) dan Fidelis Indriarto Diponegoro (masyarakat).

Selain itu yang termasuk dalam 15 calon Dewan Pengawas LPP RRI adalah Gun Gun Siswandi (masyarakat/pensiun PNS), I Hendrasmo (masyarakat), MM Rini Purwandari (masyarakat), Mohamad Kusnaeni (masyarakat) dan Mohammad Rohanudin (RRI).

Selebihnya ada nama Muhammad Sujai (masyarakat), Rahadian Gingging M (RRI), Sri Purwanto (masyarakat) dan Yonas Markus Tuhuleruw (RRI/PNS) juga lolos seleksi calon Dewan Pengawas LPP RRI.

Setelah nama kelima belas calon Dewan Pengawas LPP RRI diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, Johnny akan mengirimkan daftar nama tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan, Presiden akan menetapkan lima nama sebagai anggota Dewan Pengawas LPP RRI terpilih. Kelima belas nama tersebut disaring dari 184 orang pendaftar yang sudah lolos seleksi administratif.

Di mana lima belas calon Dewan Pengawas ini sebelumnya telah mengikuti serangkaian tes sejak November tahun lalu.  Di iantaranya mulai penulisan makalah, tes psikologi dan penelusuran rekam jejak yang melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Panitia Seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan masukan untuk kelima belas nama yang terseleksi. . Kelima nama terpilih akan menggantikan Dewan Pengawas LPP RRI periode 2016-2021. (red/pen)

Dukung Nasabah di Masa Pandemi, Maybank Indonesia Tempuh langkah Proaktif

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. hari ini mengumumkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dimana laba bersih setelah pajak dan kepentingan non pengendali (PATAMI) tercatat sebesar Rp1,3 triliun dibandingkan Rp1,8 triliun pada tahun sebelumnya.

Bank mencatat peningkatan yang signifikan pada transaksi digital banking baik di segmen ritel maupun korporasi seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan digital di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Total volume transaksi yang dilakukan melalui M2U (platform digital banking untuk nasabah ritel) di tahun 2020 melonjak 110% menjadi 10 juta transaksi.

Total dana pihak ketiga yang dihimpun melalui platform M2U melonjak 190,2% menjadi Rp3,4 triliun.

Sementara, total volume transaksi melalui M2E (platform digital banking untuk nasabah korporasi) naik sebesar 36,2% menjadi 970.000 transaksi dan penghimpunan dana melalui platform ini melonjak 78,8% menjadi Rp14 triliun.

Kinerja Bank juga didukung oleh penurunan cost of fund yang berkesinambungan dan pengelolaan overhead cost yang efektif.

Overhead cost turun 10,7% menjadi Rp5,7 triliun sebagai dampak dari pengelolaan anggaran biaya yang dilakukan secara berkelanjutan di seluruh organisasi seiring dengan pengurangan biaya umum dan administrasi sehubungan pelaksanaan work from home selama pandemi.

Namun, Bank mencatat penurunan pendapatan sebesar 10% sebagai akibat dari menurunnya fee income dan net interest income yang terdampak oleh penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan melambatnya aktivitas usaha di masa pandemi Covid-19.

Fee based income Bank turun 8,0% menjadi Rp2,4 triliun di Desember 2020 dari Rp2,6 triliun di periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, Laporan Keuangan Maybank Indonesia di tahun 2019 mencatat pendapatan one-off dari penyelesaian arbitrase domestik dan pendapatan terkait perpajakan sebesar Rp219 miliar.

Apabila dihitung tanpa memasukkan pendapatan one-off tersebut, maka recurring fee income Bank masih bertumbuh tipis sebesar 0,5%.

Hal ini dikarenakan pendapatan dari transaksi terkait Wealth Management dan Global Market, yang tumbuh lebih dari dua kali lipat di tahun 2020. Kenaikan ini membantu mengimbangi penurunan biaya kredit dan penurunan aktivitas bisnis yang terdampak oleh pandemi.

Pendapatan bunga bersih (net interest income) turun 11,1% menjadi Rp7,3 triliun karena penurunan saldo kredit. Bank mengambil langkah untuk menjaga pertumbuhan kredit secara selektif akibat pandemi.

Margin Bunga Bersih (net interest margin) turun 51 basis poin menjadi 4,6% pada akhir Desember 2020 akibat penurunan imbal hasil dari pemberian kredit (loan yields).

Penurunan loan yields terjadi seiring dengan turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia dan akibat dari restrukturisasi kredit kepada nasabah yang terdampak pandemi Covid-19. 

Bank akan terus disiplin dalam menentukan suku bunga pinjaman dan senantiasa aktif dalam pengelolaan likuiditas untuk memitigasi tekanan pada margin.

Simpanan nasabah, termasuk dana yang terkumpul melalui platform digital banking, tumbuh sebesar 4,0% menjadi Rp115,0 triliun dari Rp110,6 triliun.

Total dana CASA terdongkrak 13,0% menjadi Rp45,8 triliun per Desember 2020 dibandingkan dengan Rp40,5 triliun pada Desember 2019.

Hal ini didukung oleh strategi Maybank Indonesia untuk mengurangi dana berbiaya tinggi dengan meningkatkan penggunaan digital banking dan upaya menambah jumlah nasabah korporasi.

Beban provisi kredit meningkat sebesar 16,5% menjadi Rp2,1 triliun pada Desember 2020 disebabkan oleh penerapan standar akuntansi baru PSAK 71.

Selain itu, Bank juga mengambil langkah konservatif untuk mengalokasikan provisi di hampir seluruh portofolio bisnis sebagai respons terhadap pandemi Covid-19.

Bank senantiasa aktif menjaga kualitas aset dan liabilitas untuk memastikan agar Bank dapat menjalankan operasional yang didukung oleh ketersediaan funding dan cost yang optimal di setiap saat.

Rasio Kredit terhadap Simpanan/Loan-to-Deposit (LDR-Bank saja) berada pada tingkat yang sehat sebesar 79,2% sementara Rasio Cakupan Likuiditas/Liquidity Coverage Ratio (LCR-Bank saja) berada di level 214,1% per Desember 2020, jauh melampaui kewajiban minimum sebesar 100%.

Pandemi telah berdampak pada menurunnya permintaan kredit.  Selaras dengan langkah Bank dalam mengelola risiko di tengah pandemi, Bank secara responsif mengambil langkah untuk memantau aset di seluruh segmen bisnis dan bersama-sama dengan para nasabah mengevaluasi dampak pandemic terhadap bisnis mereka.

Bank memanfaatkan program relaksasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara selektif dan memfasilitasi program restrukturisasi dan menjadwal ulang pembayaran kredit untuk membantu nasabah mempertahankan kelangsungan bisnis.

Total kredit yang disalurkan di tahun 2020 turun 14,1% menjadi Rp105,3 triliun. Segmen kredit Community Financial Services (CFS) Non-Ritel turun 23,8% menjadi Rp36,8 triliun dan kredit CFS Ritel turun 19,3% menjadi Rp34,0 triliun.

Sementara segmen Global Banking membukukan pertumbuhan kredit sebesar 7,4% di Desember 2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp34,5 triliun.

Tingkat Non-Performing Loan (NPL) tercatat sebesar 4,0% (gross) dan 2,5% (net) pada Desember 2020 dibandingkan dengan 3,3% (gross) dan 1,9% (net) pada Desember 2019.  NPL Bank berangsur membaik di setiap kuartal sejak semester I 2020, yaitu berada pada 5,0% (gross) di Juni 2020 dan 4,3% (gross) di September 2020.

Bank senantiasa menempuh langkah proaktif untuk mengantisipasi dampak (dari pandemi) terhadap seluruh portofolio-nya. Selain itu Bank juga tetap waspada dalam menjaga kualitas aset dengan melakukan pendekatan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat.

Posisi permodalan Maybank Indonesia kokoh dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 24,3% pada Desember 2020 dibandingkan dengan 21,4% pada periode yang sama tahun lalu, dan total permodalan naik menjadi Rp27,1triliun pada Desember 2020, naik dari Rp26,8 triliun pada Desember 2019.

Perbankan Syariah

Perbankan Syariah berkontribusi sebesar 16,2% terhadap laba Bank dan menyumbang 20,4% dari total aset konsolidasi Bank.

Meskipun di tengah kondisi yang penuh tantangan, Perbankan Syariah tetap mencatat pertumbuhan total aset yang sehat, yakni mencapai Rp35,3 triliun pada Desember 2020 atau naik 8,1% dari Rp32,6 triliun pada Desember 2019.

Total simpanan nasabah naik 7,8% menjadi Rp27,4 triliun dari Rp25,5 triliun, didukung oleh pertumbuhan tabungan Syariah sebesar 28,6%.

Kualitas aset Perbankan Syariah sedikit mengalami tekanan akibat pandemi, seperti yang diperlihatkan dari tingkat Non-Performing Financing (NPF) menjadi 3,2% (gross) dan 2,1% (net) pada Desember 2020, naik dari 2,0% (gross) dan 1,6% (net) pada Desember 2019.

Strategi “Sharia First” dan implementasi Leverage Model pada Unit Usaha Syariah memainkan peran strategis bagi peningkatan kinerja Perbankan Syariah Maybank Indonesia secara signifikan.

Dengan dukungan OJK, Leverage Model pada Unit Usaha Syariah diperbolehkan untuk mengakses seluruh sumber daya Bank untuk mengembangkan dan memasarkan produk berbasis Syariah.

Hal ini yang mendongkrak pertumbuhan aset Perbankan Syariah yang impresif dalam lima tahun terakhir, yakni sebesar 17,1%.

Inisiatif Maybank Indonesia untuk membantu pemerintah melawan penularan Covid-19

Sejak dampak pandemi Covid-19 mulai dirasakan pada kuartal kedua tahun 2020, Bank selalu memantau asetnya di seluruh segmen bisnis dan juga proaktif membantu debitur dalam menganalisa dampak pandemi terhadap bisnis mereka.

Bank juga menawarkan asistensi dalam menilai apakah diperlukan restrukturisasi dan penjadwalan ulang (R&R) untuk menjaga kelangsungan bisnis debitur.

Untuk membantu upaya Pemerintah dalam pengadaan vaksin, Maybank Indonesia menjadi bank pertama yang menyediakan fasilitas pembiayaan sebesar USD185 juta. Hal ini merupakan komitmen Maybank Indonesia dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

Selain berfokus dalam upaya mempertahankan kinerja, sepanjang tahun 2020 Maybank Indonesia berperan aktif menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan untuk membantu komunitas terdampak pandemi.

Salah satunya, melalui penyediaan alat pelindung diri (APD) yang disalurkan ke beberapa rumah sakit serta penyediaan paket makanan kepada berbagai komunitas marjinal di Jakarta dan sekitarnya.

Bank juga aktif melaksanakan program pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas dan komunitas marjinal melalui program RISE (Reach Independence & Sustainable Entrepreneurship) 2.0 guna membantu mereka yang terdampak pandemi agar tetap dapat menjalankan usaha.

Tahun lalu, sebanyak 35 program pelatihan dilaksanakan di 16 kota, dengan jumlah peserta mencapai 1.647 orang.

Anak Usaha

PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance)

Ditengah masa yang penuh tantangan, PT Maybank Indonesia Finance, perusahaan pembiayaan kendaraan roda empat, tetap membukukan kinerja yang solid.

Laba sebelum pajak  turun tipis sebesar 1,3% menjadi Rp470 miliar untuk tahun fiskal 2020 meskipun permintaan pembiayaan kendaraan roda empat turun sebesar 8,7%.

NPL terjaga relatif stabil sebesar 0,3% (gross) dan 0,2% (net) per Desember 2020 dibandingkan dengan 0,3% (gross) dan 0,1% (net) pada periode yang sama tahun lalu.

PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. (WOM)

PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. (WOM), perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua, sangat terdampak oleh melemahnya daya beli konsumen di masa pandemi.

Pembiayaan otomotif turun 38,8% yang menyebabkan laba sebelum pajak turun sebesar 76,0% menjadi Rp87 milyar tahun lalu. NPL WOM naik menjadi 2,8% (gross) dan 1,2% (net) dari 2,0% (gross) dan 0,6% (net).

Ke depan, WOM akan terus fokus untuk menumbuhkan bisnis dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Presiden Direktur Maybank Indonesia Taswin Zakaria mengatakan, Kinerja kami terpengaruh oleh tantangan yang tak diduga akibat pandemi Covid-19.

Meski demikian, kami mampu mengatasi penurunan pertumbuhan pendapatan dari kredit dengan menjaga fee income yang dikontribusikan oleh pendapatan dari Global Market, Wealth Management dan Bancassurance.

Di saat yang sama, pembatasan kegiatan masyarakat dan kebijakan social distancing telah mengubah perilaku konsumen untuk lebih mengandalkan transaksi secara online. Hal ini mempercepat pertumbuhan digital banking kami.

Ke depan, kami akan terus menyempurnakan layanan perbankan digital.  Kami juga akan mulai menerapkan digitalisasi dan Robotic Process Automation (RPA) di kantor cabang untuk mencapai efisiensi yang lebih besar dan meningkatkan produktivitas kerja.

Kami senantiasa menjaga pertumbuhan aset dan pertumbuhan kredit dengan pendekatan yang selektif di segmen Global Banking dan melakukan penyelerasan model bisnis di segmen CFS Retail yang diharapkan dapat berkontribusi secara positif pada profitabilitas Bank.

Presiden Komisaris Maybank Indonesia, Datuk Abdul Farid Alias mengatakan, “Meskipun tahun lalu merupakan tahun yang sangat menantang, Maybank tetap tangguh. Kami telah berhasil untuk menerapkan mekanisme, sistem dan proses yang diperlukan untuk memastikan kelancaran karyawan bekerja dari rumah.

“Ke depan, fokus kami untuk tetap berkomitmen mendukung seluruh pemangku kepentingan dalam mengatasi ketidakpastian, dan memastikan bahwa bisnis Bank tetap berlanjut dalam jangka panjang.”

Dewan Energi Nasional sebut Fase I Rampung Indonesia Go Nuklir

Penulis
Andik Irwanto
-
Dewan Energi Nasional sebut fase I rampung Indonesia go nuklir

SuaraPemerintah.id – Indonesia menujui energi nuklir menuju titik terang. Dewan Energi Nasional (DEN) menjelaskan bahwa ) sesuai syarat Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) maka

Indonesia sudah memasuki fase 1 dari siklus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir atau PLTN. Akan tetapi Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan untuk menyelesaikan fase 1, IAEA mensyaratkan RI masih harus memenuhi 19 item dari posisi saat ini merampungkan 16 item.

Ada tiga hal atau item yang perlu dipenuhi sesuai syarat. Yaitu posisi nasional Indonesia, pembentukan Organisasi Pelaksana Program Tenaga Nuklir atau NEPIO yang memonitor implementasi energi nuklir, dan mengenai keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat.

“Kalau Indonesia sudah memenuhi sisa tiga item yang disyaratkan IAEA pada fase 1 itu, maka Indonesia bisa masuk pada fase Go Nuklir,” ujar Satya dalam webinar Nuclear as Clean & Sustainable Energy, seperti dikutip dari Antara, Jumat (19/2).

Sesuai Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2014, sambung dia, pemanfaatan nuklir di RI menjadi opsi terakhir, setelah masalah keselamatan kerja, keselamatan operasi, dan pengaruh radiasi yang membahayakan sudah terselesaikan.

“Artinya, apabila kita bisa menanggulangi permasalahan itu, maka pembangkit nuklir dimungkinkan dibangun di Indonesia,” tambah dia.

Satya menuturkan energi nuklir merupakan energi bersih, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dibandingkan bentuk energi lainnya

Keuntungan nuklir, menurut dia, tidak ada pembakaran, tetapi melalui pembelahan atom, sehingga tidak mengeluarkan gas CO2 atau NH4.

Selain itu juga nuklir memerlukan lahan paling sedikit, sehingga tidak mengganggu ekosistem, membutuhkan paling sedikit bahan bangunan dan bahan bakar, memiliki paling sedikit limbah, serta tidak membahayakan atau membunuh satwa liar ketika beroperasi.

Meskipun begitu, Satya menyebutkan kalau DEN masih akan mengevaluasi KEN 2014 dan menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Menurut dia berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, KEN dapat ditinjau kembali paling cepat setelah lima tahun apabila dipandang perlu.

KEN 2014 telah berumur lebih dari enam tahun. Menurut Satya, urgensi penyusunan kembali KEN karena asumsi makro yang digunakan sudah tidak sesuai lagi.

Sesuia Undang-undang maka DEN merancang dan merumuskan KEN untuk ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. KEN akan menjadi dasar bagi DEN dalam menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (REUN).

“Asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipakai saat itu di kisaran 7-8 persen. Saat ini sudah berbeda. Ditambah lagi kondisi pandemi covid-19 menekan perekonomian kita, sehingga revisi KEN sangat dimungkinkan,” pungkasnya.(red/pen)

 

 

 

1...4,5024,5034,504...4,868Halaman 4,503 dari 4,868