Beranda blog Halaman 4527

Sandiaga Uno Sebut Opal Coffee sebagai Produk Kopi Unggulan di Pasar Global

Penulis
Andik Irwanto
-
sandiaga uno
Sandiaga Uno Sebuat Opal Coffee Kopi Unggulan

SuaraPemerintah.id – Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno perkenalkan Opal Coffee sebagai produk kopi unggulan Indonesia yang berkualitas internasional. Sandi sebut sistem pengembangan Opal Coffee juga melibatkan semua pihak.

Dia menyebut, Opal Coffee merupakan produk asli masyarakat Danau Toba Sumatera Utara yang dapat bersaing di pasar global. Hal itu dikatakan Sandi dalam bincang live Instagram #Pesonaid_Travel. Dia menyebut Opal Coffee merupakan produk asli masyarakat Danau Toba Sumatera Utara yang dapat bersaing di pasar global.

“Sekarang saya ada satu produk total yang kualitasnya udah bener-bener kelas dunia nih luar biasa. Opal Coffee ini salah satunya ini longdin sumber buah ceri dan green tea,” kata Sandi dikutip, Rabu (10/2/2021).

“Sekarang saya ada satu produk total yang kualitasnya udah bener-bener kelas dunia nih luar biasa. Opal Coffee ini salah satunya ini longdin sumber buah ceri dan green tea,” kata Sandi dikutip Rabu (10/2/2021).

Opal Coffee yang diproduksi oleh koperasi kopi si mata makmur daily menggunakan biji kopi asal Sidikalang, Kabupaten Dairi dan Lintong Ni Huta, Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara.  Untuk dapat menikmati sensasi kopi yang berbeda, Opal Coffee hadir dengan sajian Drip Coffee yaitu perpaduan antara black coffee dan instant coffee untuk memberikan sajian kopi yang berkualitas dengan cara instan.

“Dan yang paling keren, koperasi ini beranggotakan petani dan pengolah kopi di seputar Danau Toba. Jadi ini packagingnya, koperasi ini bekerja sama dengan Opal Coffee, sudah ngembangin komoditi kopi di Daili dari hulu sampai hilir mulai dari budidaya melalui bantuan bibit pada petani untuk pengembangan,” kata Sandi.

Saat ini, pengembangan budidaya yang dilakukan oleh koperasi juga semakin besar. Tercatat sampai saat ini sudah ada lima ribu hektare lahan yang digunakan untuk tanam kopi.

Kuliner kota medan semakin diramaikan dengan kehadiran berbagai cafe beberapa bulan terakhir ini. Salah satu yang lumayan menarik perhatian adalah kehadiran Opal coffee yang merambah dari produsen biji kopi ke usaha cafe dan resto.

“Tanamannya hingga 5 ribu hektar. Terus kedua mereka udah pakai teknologi  untuk pemeliharaan kopi. Ketiga mereka juga udah standarisasi buah dan greentea nya,”imbuhnya.

Tidak hanya itu, sambung dia, pemesanan dan pengelolaan Opal Coffee juga sudah modern. Dalam penyajian semua sudah tersedia dalam kemasan.

“Keren banget udah pake brew jadi kalau aku biasa pagi-pagi suka manual brew udah pake ini. Udah langsung gampang banget. Gak pake repot,” tutup Sandi. (red/pen)

Berlaku Mulai Hari ini, Kemenhub Terbitkan SE Juklak Perjalanan Dalam Negeri dan Internasional

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pada tanggal 9 Februari 2021 Satgas Penanganan Covid-19 (“Satgas”) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Satgas Covid-19 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Covid-19 dan SE Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi Pandemi Covid-19 (“SE Satgas”).

Menindaklajuti hal tersebut, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Surat Edaran Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Perjalanan Orang untuk moda transportasi dalam negeri dan internasional (“SE Kemenhub”) yang berisi perpanjangan penerapan protokol kesehatan perjalanan dalam negeri dan internasional berlaku mulai 9 Februari 2021.

Dalam SE Satgas tersebut, terdapat ketentuan baru terkait masa berlaku test RT-PCR/rapid test antigen/GeNose test selama libur panjang atau libur keagamaan. Khusus untuk pelaku perjalanan jarak jauh yang menggunakan transportasi darat dan kereta api yang melakukan perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam Pulau Jawa, masa berlaku semua test tersebut adalah 1×24 jam. Sedangkan moda transportasi lain tetap berlaku seperti sebelumnya.

Adapun SE Kemenhub terdiri dari enam SE di setiap moda transportasi yaitu SE 17 Tahun 2021 untuk transportasi darat, SE 18 Tahun 2021 untuk transportasi laut dalam negeri, SE 19 Tahun 2021 untuk transportasi udara dalam negeri, SE 20 Tahun 2021 untuk transportasi kereta api, SE 21 Tahun 2021 untuk transportasi udara internasional, dan SE 22 untuk transportasi laut luar negeri.

“Merujuk pada SE Satgas, SE Kemenhub ini ditujukan untuk turut mencegah meluasnya penularan Covid-19 di seluruh Indonesia dengan melakukan pengetatan syarat perjalanan khususnya di saat libur panjang dan libur keagamaan. Adapun ketentuan lainnya pada prinsipnya masih sama dengan SE sebelumnya”, demikian dijelaskan oleh Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam SE Kemenhub ini antara lain sebagai berikut:

  1. khusus selama libur panjang atau libur keagamaan untuk pelaku perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta Pulau Jawa (antar Provinsi/Kabupaten/Kota) serta perjalanan ke daerah lainnya dengan moda transportasi darat dan pelaku perjalanan dengan Kereta Api Antar Kota telah melakukan test RT PCR/rapid test antigen/GeNose test yang diambil dalam kurun waktu 1×24 jam sebelum keberangkatan.
  2. untuk pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi umum darat dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam Pulau Jawa (antar Provinsi/Kabupaten/Kota) serta perjalanan ke daerah lainnya dilakukan test acak (random check) rapid test antigen/GeNose test bila diperlukan oleh Satgas Covid-19 di daerah.
  3. pelaksanaan SE Kemenhub ini dievaluasi setiap dua minggu sekali atau menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika yang terjadi di lapangan.

“Kami meminta kepada seluruh penumpang untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan baik di sarana maupun prasarana transportasi umum. Petugas akan meningkatkan pengawasan untuk memastikan semua ketentuan dalam SE Kemenhub dapat dilaksanakan dengan baik”, ujar Adita Irawati.

Segera Tempati Lokasi Baru, Pasar Cepogo Kini Dinilai Tertata dan Lebih Nyaman

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten Boyolali terus melakukan penataan pasar tradisional di wilayahnya, agar tidak terkesan kotor dan kumuh. Salah satunya, Pasar Cepogo yang berada di pinggir jalan utama Kecamatan Cepogo menuju wilayah Magelang.

Pada Senin (15/2/2021) mendatang, pasar ini akan pindah menempati lahan yang berada di Desa Mliwis atau 500 meter ke arah timur dari lokasi pasar sebelumnya.

Kepala Disdagperin Kabupaten Boyolali, Karsino, menjelaskan, sejumlah 1.400 orang pedagang Pasar Cepogo telah tertampung untuk menempati lokasi pasar yang baru. Pada pasar tersebut terdapat 151 kios, 960 los, dan ada 300 oprokan.

“Pedagang yang menempati kios los maupun oprokan sudah tertata. Semua dari pedagang lama Pasar Cepogo sudah tertampung di Pasar Cepogo ini,” terangnya di sela peninjauan Pasar Cepogo baru, Selasa (9/2/2021).

Relokasi Pasar Cepogo ini menelan anggaran Rp33 miliar. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari anggaran pengadaan tanah pada 2017 dan 2018 sebesar Rp12 miliar dengan luas dua hektare, dan Rp21 miliar untuk pembangunan fisik Pasar Cepogo yang mulai dibangun pada 2018 hingga 2020.

Penataan pasar yang baru itu juga akan dibedakan menurut klasifikasi barang yang dijual, agar para pembeli nyaman dan mudah menemukan barang yang dicari.

“Sehingga memang bupati (Bupati Boyolali, Seno Samodro) dalam hal ini membangun sebuah pasar tidak hanya fisiknya yang baik tetapi juga penataan pedagang dan dagangannya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Cepogo, Maryono mengaku senang dengan berpindahnya lokasi pasar tersebut. Menurut penjual pakaian ini, pasar yang lama dinilai sudah tidak layak untuk digunakan.

“Senang dengan kondisi seperti ni, dulu kan kumuh, sangat kumuh sekali. Sudah tak layak Pasar Cepogo yang lama itu dipakai,” ujarnya.

Kepindahan Pasar Cepogo ke tempat yang baru tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua Temanggung Bakal Sasar Pelayan Publik – Pedagang Pasar

Penulis
Sopyan
-
Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua Temanggung Bakal Sasar Pelayan Publik - Pedagang Pasar

SuaraPemerintah.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Temanggung tengah melakukan pendataan sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua. Dari target sasaran 27.000 orang pelayan publik meliputi TNI, Polri, Satpol PP, petugas pelayanan publik pemerintahan daerah, bakal ditambahkan sasaran lainnya meliputi pedagang pasar, guru hingga sopir angkutan.

Bupati Temanggung, M Al Khadziq mengatakan, pendataan masyarakat yang bekerja di sektor pelayanan publik masih berlangsung. Hal itu sesuai arahan pemerintah pusat untuk mempercepat tahapan vaksinasi Covid-19 tahap demi tahap.

“Saya berharap tahapan demi tahapan bisa berjalan dengan lancar hingga masyarakat umum,” terang Khadziq di Temanggung, Selasa (9/2/2021).

Sekretaris Dinkes Temanggung, Khabib Mualim menambahkan, pendataan ditarget selesai pada 21 Februari 2021 seiring jadwal pembagian alokasi dosis vaksin tahap kedua dari pemerintah pusat.

Terkait jumlah pasti sasarannya, Dinkes Temanggung bakal menunggu alokasi vaksinasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung. Selanjutnya dilakukan penyesuaian sasaran yang disesuaikan dengan jumlah alokasi vaksin yang ada.

“Jadwal vaksinasinya (tahap dua) mulai 22 Februari hingga pekan kedua Maret. Untuk pedagang akan disortir mana saja yang bakal diprioritaskan, apakah pedagang di pasar daerah atau pasar desa. Begitu juga kepada sasaran tambahan dari kategori sopir angkot, guru, hingga tokoh agama,” jelasnya.

Khabib menjelaskan, sebelum memasuki vaksinasi tahap kedua, pihaknya berusaha mengoptimalkan pemberian vaksin tahap pertama dosis kedua yang menyasar tenaga kesehatan agar merata dan maksimal.

Ia berharap, vaksin tahap pertama bisa selesai dalam waktu satu pekan guna mempersiapkan vaksinasi tahap selanjutnya.

Bisnis Online UMKM Kuliner Berpeluang Menggiurkan 2021

Penulis
Andik Irwanto
-
bisnis umkm 2021
UMKM berpeluang di bisnis online 2021

Suarapemerintah.id –  Beberapa sektor bisnis di Indonesia terdampak sepanjang masa pandemi. Meski ada beberapa sektor bisnis yang memperoleh keuntungan seperti bidang farmasi dan telekomuniklasi. Pada tahun 2021 bisnis makanan atau kuliner tetap berpeluang.

Bonnie Susilo sebagai fouder Foodlab mengatakan bisnis kuliner di bidang food service sangat terdampak, bahkan mengalami penurunan omzet hingga 75%. Hal ini juga terkait dengan adanya pembatasan aktivitas sehingga mempengaruhi perkembangan bisnis, terutama kuliner.

“Cukup terasa bagi teman-teman yang bergerak di bidang food services karena orang tidak lagi travelling untuk pergi ke restoran. Yang food service kena imbas sekali, terasa sekali omzetnya mungkin turun sampai 75%,” kata Bonnie dalam live streaming Instagram @foodstartupid, Selasa (9/2/2021).

Meski demikian, peluang bisnis kuliner di bidang food manufacture secara online justru dinilai mengalami peningkatan penjualan, terutama untuk produk-produk kesehatan.

Ia menjelaskan, rata-rata pelaku bisnis yang berada di Food Startup Indonesia adalah pelaku bisnis yang bergerak di food manufacture. Diperkirakan imbas Corona sekitar 20% terhadap penjualan.

Fenomena meningkatnya bisnis kuliner pun jadi peluang menggiurkan dan dimanfaatkan banyak pemilik usaha mengamankan bisnis kecil mereka agar tetap berjalan.

Pembatasan jarak dalam menekan penyebaran corona, menjadikan peluang bisnis berbasis online semakin gencar dilakukan UMKM dalam pemasaran dan promosi. Konsumen Indonesia memang gemar akan diskon tapi ada tiga jenis diskon yang paling sering digunakan yaitu diskon produk (53%), promo ongkos kirim (30%) dan diskon total belanja (17%).

Tidak hanya mendaftarkan melalui start up, para pelaku yang menjalani model usaha kuliner  melebarkan pemasarannya lewat media sosial. Perusahaan Start Up seperti Gojek menemukan 42% pemilik usaha sudah meningkatkan kehadirannya di media sosial untuk promosi di tahun 2020.

“Dengan berbagai macam jalur komunikasi dan promosi memang efektif menjangkau lebih banyak konsumen tetapi tanpa disadari itu akan menjadi beban ke pelaku usaha karena operasionalnya susah sekali,” kata Novi, salah satu pemilik usaha kuliner, Selasa (9/2/2021).

Konsultan bisnis dan waralaba DK Consulting Djoko Kurniawan berpendapat, bisnis kuliner yang akan bisa bergerak dengan cepat yakni usaha dengan rentang harga sekitar Rp 100 juta hingga Rp 300 juta. Dia berpendapat, makanan dengan kisaran harga Rp 15.000 hingga Rp 25.000 akan memiliki target pasar yang lebih besar. Dia  juga menilai, produk dengan kategori baru akan semakin menarik perhatian.

“Di tengah pandemi muncul beberapa brand baru. Namun demikian ada yang tidak sukses juga karena tidak memiliki faktor pembeda dan salah dalam pemilihan target market,” terang Djoko.

Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) pun berpendapat bahwa bisnis waralaba yang masih bisa tertahan saat ini adalah produk food and  beverage khususnya di tengah berbagi pembatasan sosial.

“Sampai dengan saat ini bisnis yang masih bisa survive adalah F&B, dimana masih bisa dibuka untuk take away atau delivery. Dan bisnis F&B bisa terus bertumbuh dengan semakin banyaknya pelaku bisnis F&B,” tuturnya.

Peluang Bisnis Kuliner 2021

GoFood by Gojek salah satu layanan pesan antar makanan, memprediksi sejumlah kuliner yang akan laris pada 2021. Chief Food Officer Gojek Group Catherine Hindra Sutjahyo mengatakan terdapat tiga menu kuliner yang diprediksi akan digemari pada tahun ini.

“Tiga menu kuliner yang diprediksi akan laris pada 2021 adalah dessert box dengan berbagai varian dan kemasan yang unik, makanan dan minuman berbahan dasar Milo, dan rice bowl dengan berbagai topping,” kata Catherine dalam pernyataan tertulisnya pada awal tahun ini.

Catherine juga menjelaskan, prediksi tersebut berdasarkan tingkat jumlah pesanan serta jumlah pencarian di penghujung 2020. Ia menuturkan bahwa prediksi tersebut dapat menjadi inspirasi bagi para mitra usaha yang tengah mempersiapkan kreasi menu andalan pada 2021. (red/rifki)

Dukung Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, SEAQIL Terus Perkuat Jejaring

Penulis
Sopyan
-
Dukung Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, SEAQIL Terus Perkuat Jejaring

SuaraPemerintah.id – Menteri Organisasi Pendidikan Asia Tenggara, Peningkatan Kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan (SEAMEO QITEP) dalam Bahasa (SEAQIL) bersama Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia (FPBS UPI) menandatangani perjanjian kerja sama dalam rangka mendukung Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM).

Kegiatan ini juga pelayanan untuk membangun jejaring dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. SEAQIL is center of peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di bawah organisasi regional antarpemerintah negara-negara Asia Tenggara, di mana Indonesia merupakan salah satu pendirinya.

Dekan FPBS UPI, Tri Indri Hardini menyampaikan apresiasinya pada kesempatan ini. “Kerja sama ini sangat penting khususnya dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Tapi juga bermanfaat untuk pengembangan program yang terkait peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan diri, kepemimpinan, dan pendidikan bahasa-sastra-seni-budaya, ”tutur Tri, Senin (8/2).

Tri juga mengungkapkan kegembiraannya karena program Klub Literasi Sekolah (KLS) yang digagas SEAQIL telah membuka kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa FPBS untuk mengembangkan diri melalui magang.

Senada dengan itu, Direktur SEAQIL, Luh Anik Mayani mengatakan, bahwa lewat kerja sama ini, SEAQIL dan FPBS UPI dapat mengembangkan program dan kegiatan yang membangun dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki masing-masing lembaga.

“Kerja sama ini juga membuka peluang bagi mahasiswa FPBS UPI untuk bergabung dalam program magang mahasiswa sebagai pendamping KLS. KLS mensinergikan beberapa tujuan yaitu meningkatkan budaya literasi, mendukung kebijakan MBKM, meningkatkan kemampuan 4C abad ke-21 (Pemikiran kritis, Kreativitas, Kolaborasi, Komunikasi), meningkatkan kemampuan berbahasa asing, dan membangun jejaring kerja sama, ”tambah Anik.

Penandatanganan kerja sama dilakukan Direktur SEAQIL, Luh Anik Mayani dan Dekan FPBS UPI, Tri Indri Hardini dan disaksikan oleh para ketua departemen / program studi, sekretaris jurusan dan kepala seksi yang ada di FPBS UPI. Acara ini juga dilihat oleh seluruh jajaran pejabat dan lingkungan SEAQIL.

Perkuat Program Ekonomi Pesantren, Jateng Rangkul Bank Syariah Indonesia

Penulis
Sopyan
-
Perkuat Program Ekonomi Pesantren, Jateng Rangkul Bank Syariah Indonesia

SuaraPemerintah.id – Kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) wilayah Jawa Tengah mendapat sambutan positif dari Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen saat menerima audiensi Bank Syariah Indonesia wilayah Jawa Tengah di kantor Gubernur, Senin (8/2/2021).

Bank itu merupakan merger dari BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Gus Yasin, sapaan Wagub, berharap kehadiran BSI akan menjadi salah satu kekuatan di industri perbankan.

“Harapan kami dengan adanya merger bank-bank syariah, akan memperkuat industri perbankan. Ini juga menjadi peluang (khususnya) untuk UKM (Usaha Kecil Menengah), karena bagaimana pun juga, kalau berbisnis dengan basis agama atau syariah, tentu akan ada sharing bisnis untuk mengembangkan perbankan maupun masyarakat,” jelasnya.

Gus Yasin menilai, dengan adanya Bank Syariah Indonesia di wilayah Jawa Tengah akan membantu proses holding koperasi untuk program ekonomi pesantren (ekotren).

“Kami ingin merangkul Bank Syariah Indonesia untuk menjadi mitra dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membesarkan ekonomi pesantren,” katanya.

Gus Yasin berpandangan, dengan adanya perbankan syariah mampu untuk meng-cover kebutuhan usaha masyarakat, khususnya di lingkungan pondok pesantren.

Pimpinan BSI Wilayah Jawa Tengah, Imam Hidayat Sunarto menyambut baik tawaran tersebut. Dalam penyaluran pembiayaan, BSI menyasar seluruh segmen.

“Insyaallah kalau dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ada program-program yang bisa disinergikan, kami akan bersinergi. Termasuk dengan pondok pesantren,” kata Imam Hidayat.

Karena proses merger baru saja berlangsung, saat ini pihaknya fokus untuk memastikan proses merger berjalan dengan baik, sehingga tidak mengganggu kenyamanan nasabah.

“Karena ini juga menjadi catatan presiden, bahwa bersatunya bank-bank syariah ini  harus memberikan kemanfaatan yang lebih besar terhadap umat,” tandas

Mal Pelayanan Publik Lamongan Siap Diresmikan Menteri Tjahjo Secara Virtual

Penulis
Sopyan
-
Mal Pelayanan Publik Lamongan Siap Diresmikan Menteri Tjahjo Secara Virtual
SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kabupaten Lamongan menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP). Pusat pelayanan modern ini memberikan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, dan nyaman bagi masyarakat Lamongan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo bersama Bupati Lamongan Fadeli akan meresmikan MPP Kab. Lamongan secara virtual, Rabu (10/02).

Mal Pelayanan Publik Lamongan berlokasi di Jl. Lamongrejo No.120, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, MPP ini juga telah dilakukan soft launching dan mulai beroperasi sejak 17 Maret 2020. MPP Kabupaten Lamongan merupakan MPP ke-35 di Indonesia dan yang ke-4 di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sidoarjo.

Terdapat 34 instansi yang bergabung di MPP Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 18 organisasi perangkat daerah (OPD), 7 lembaga sektoral, 6 BUMN, 2 perbankan, dan 1 BUMD. Mereka menyediakan 225 jenis layanan baik Operations Support System (OSS) maupun non-OSS.

Gedung MPP Kab. Lamongan terdiri dari dua lantai dan lantai semi basement untuk tempat parkir. Pada lantai satu terdapat loket pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Agama, Kejaksaan, Bank Daerah, Bank Jatim, Dinas Sosial, PDAM, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), Polres, serta ruang kesehatan.

Sementara pada lantai dua, terdapat loket pelayanan Badan Pertanahan Nasional, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, Bappenda, PT. Pos Indonesia, PT. PLN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain.

Untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung, MPP Kab. Lamongan juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti kafeteria, ATM center, ruang laktasi, ruang tunggu, dan playground.

Jumlah pemohon pada MPP ini mengalami peningkatan sejak bulan Maret hingga April 2020. Namun jumlah pengunjung cenderung menurun dikarenakan pandemi, dan adanya pembatasan kuota pada setiap unit pelayanan, serta terdapat beberapa unit pelayanan yang tidak melaksanakan pelayanan dengan tatap muka.

MPP Kab. Lamongan juga melakukan beberapa upaya penyelenggaraan pelayanan selama penanganan Covid-19 diantaranya yakni menerapkan aplikasi online pada semua layanan, pengiriman dokumen dan produk layanan melalui pos atau ojek online, membuka hotline telepon untuk sarana konsultasi bagi pemohon, menerapkan social distancing pada kursi tunggu, mendeteksi suhu badan dengan thermo gun, menyediakan hand sanitizer, mewajibkan pemohon untuk mencuci tangan, serta mewajibkan petugas dan pemohon memakai masker.

Erick Thohir Akan Go Publickan 8-12 Anak Perusahaan BUMN hingga 2023 Mendatang

Penulis
Andik Irwanto
-

SuaraPemerintah.id – Menteri BUMN Erick Thohir akan mengantarkan anak cucu usaha BUMN menawarkan saham perdana initial public offering (IPO) di pasar modal Indonesia hingga 2023 mendatang. Jumlahnya sekitar 8 – 12 perusahaan Negara.

Namun dalam hal ini Erick Thohir belum menyebutkan nama perusahaan tersebut. “ Di pipeline saya tidak mau bilang angka fixnya nanti dicari-cari, tapi ada 8-12 perusahaan yang akan kami go public kan.”tuturnya pada pembukaan perdagangan BSI di BEI pada kamis (4/2).

Keputusan BUMN yang segera melantaikan anak dan cucu usahanya agar didorong secepat mungkin sehingga kerja BUMN semakin transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Erick juga menambahkan bahwa perusahaan yang akan go publik tidaklah asal-asalan. Hanya saham perusahaan berfundamental yang bagus dan berkesinambungan saja yang akan dijual ke publik.

“Tapi bukan sekadar go public, kembali fundamental dan sustainability-nya ada. Saya tahu ada 28 perusahaan BUMN, ada 4 yang terengah-engah, itu yang akan kami perbaiki,” lanjutnya.

Sementara itu menurut Pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto mengungkapkan IPO bagi BUMN penting sebagai alternatif pembiayaan bagi BUMN atau anak usaha BUMN karena pendanaan internal yang sudah terbatas.

“Demikian juga mengharapkan penanaman modal negara [PMN] dari pemerintah semakin terbatas, sehingga IPO menjadi pilihan. Studi kami di Lembaga Management FEB UI menunjukkan bahwa kinerja BUMN yang sudah IPO juga relatif jauh lebih baik dibandingkan dengan BUMN yang belum terbuka,” paparnya kepada Bisnis, Kamis (4/2/2021)

Menurutnya, ide mendorong BUMN dan anak usahanya untuk go public atau melantai di bursa patut didorong sesegera mungkin, sehingga kinerja BUMN pun semakin transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Di sisi lain, adanya BUMN yang sudah terbuka dan berkinerja buruk sebagai dampak dari instrumen tata kelola perusahaan Good Clean Goverment (GCG) yang tidak berjalan baik dan harus dilihat per kasus saja

“Adanya BUMN Tbk yang kemudian jadi pesakitan karena  kinerja buruk, saya kira lebih karena instrumen GCG yang tidak berjalan baik plus kondisi karena sebagian  BUMN Tbk juga dapat penugasan pemerintah, misalnya sektor infrastruktur,” katanya.

Di sisi lain, adanya BUMN yang sudah terbuka dan berkinerja buruk sebagai dampak dari instrumen tata kelola perusahaan Good Clean Goverment (GCG) yang tidak berjalan baik dan harus dilihat per kasus saja.

 

 

 

 

Solusi Praktis Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Melalui bjb e-Samsat

Penulis
Sopyan
-
bjb e-Samsat, Solusi Praktis Bayar Pajak Kendaraan Bermotor

SuaraPemerintah.id – Membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan sesuatu yang mudah. Namun di balik kemudahan itu, selalu ada problem klasik yang mengurangi daya tarik masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, termasuk akses pembayaran pajak yang harus dilakukan di Kantor Samsat, serta antrean dalam proses pendaftaran hingga pencetakan STNK baru.

Kondisi ini semakin menjadi faktor terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan setiap orang menghindari kerumunan.

bank bjb sebagai perbankan andalan masyarakat hadir memberikan solusi bagi permasalahan tersebut. Solusi tersebut salah satunya diberikan melalui program bjb e-Samsat yang merupakan hasil kerja sama dengan Bapenda Jawa Barat dan Bapenda Banten.

bjb e-Samsat merupakan sarana pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dapat diakses tanpa harus ke kantor pajak. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran PKB dengan menggunakan layanan bank bjb meliputi pembayaran melalui teller di jaringan kantor, mesin ATM, dan via aplikasi bjb DIGI.

Sebelum melakukan pembayaran pajak, nasabah harus sudah terlebih dahulu mendapatkan kode bayar. Kode bayar tersebut bisa didapat melalui Aplikasi Sambara untuk warga Jabar dan Sambat untuk warga Banten, SMS Gateway Samsat, atau website Bapenda.

Untuk mendapat kode bayar via aplikasi, unduh dan buka terlebih dahulu aplikasi, klik menu Info PKB, lalu masukkan nomor polisi kendaraan, pilih Daftar Online, input NIK dan anda akan mendapatkan kode bayar.

Untuk beroleh kode bayar via SMS, kirim SMS ke 0811 211 9211 dengan format: Esamsat [spasi] No. Rangka [spasi] NIK/KTP. Contoh: Esamsat MH4LX150CEJP19XXX 3204391708730XXX.

Sedangkan untuk via website, kode bayar dapat diperoleh dengan cara kunjungi Halaman Info PKB pada website Bapenda Jabar, isikan Nomor Polisi, klik Cari, dan akan tertera besaran pajak yang harus dibayarkan. Selanjutnya klik Lanjut Daftar Online. Isikan No. KTP Pemilik kendaraan dan 5 digit terakhir No. Rangka Kendaraan (No. Rangka bisa dilihat di lembar STNK). Lalu klik Proses.

Selanjutnya, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PKB via teller, ATM, dan bjb DIGI. Untuk pembayaran via teller, yang harus dipersiapkan adalah kode bayar, KTP asli dan STNK untuk proses validasi.

Setelah validasi dan pembayaran dilakukan, teller akan memberikan bukti bayar untuk pengambilan STNK baru.

Untuk pembayaran via ATM, langkah pertamanya adalah klik menu pembayaran pada layar mesin ATM, pilih pajak/retribusi Provinsi Jawa Barat, pilih pajak kendaraan, lalu masukkan kode bayar, tekan tombol lanjutkan.

Selanjutnya akan muncul data kendaraan dan besaran pajak yang harus dibayarkan, klik ya untuk menyelesaikan proses. Setelahnya, wajib pajak akan mendapatkan struk bukti bayar untuk pengambilan STNK.

Pembayaran juga dapat dilakukan di aplikasi bjb DIGI dengan cara pilih menu bayar, pilih Pajak/Retribusi, pilih e-Samsat, bayar e-Samsat dengan memasukan kode provinsi dan masukan 10 angka kode bayar. Jangan lupa, pastikan data wajib pajak sesuai dengan yang tertera pada STNK.

Selain melalui layanan bank bjb, pembayaran PKB e-Samsat ini juga dapat dilakukan lewat channel layanan yang telah bekerjasama dengan bank bjb di seluruh Indonesia antara lain Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Bukalapak, KASPRO dan channel Payment Point Online Bank (PPOB) lainnya.

Untuk langkah selanjutnya, para wajib pajak dapat melakukan mendapatkan lembar STNK dengan menggunakan mesin printer secara mandiri, sehingga seluruh proses dapat dilaksanakan tanpa harus mendatangi Kantor Samsat.

Dengan kemudahan yang ditawarkan, wajib pajak dapat melakukan seluruh aktivitas pembayaran PKB hingga memperoleh STNK di rumah.

Model pembayaran pajak semacam ini sangat direkomendasikan di tengah pandemi COVID-19 untuk mencegah kemungkinan transmisi virus di ruang-ruang publik.

bank bjb juga mengimbau agar seluruh nasabah dapat lebih mengoptimalkan layanan perbankan digital, termasuk dalam hal pembayaran pajak, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19.

1...4,5264,5274,528...4,868Halaman 4,527 dari 4,868