Beranda blog Halaman 4536

Pemerintah Naikan Anggaran Program Kartu Prakerja Jadi Rp20 Triliun di 2021

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, Pemerintah akan menaikkan anggaran program Kartu Prakerja menjadi Rp20 Triliun dari yang direncanakan Rp10 Triliun di Tahun 2021. Dengan demikian, besaran anggaran program di tahun 2021 menjadi sama dengan anggaran tahun 2020.

Rencana kenaikan anggaran Kartu Prakerja disebabkan adanya efek positif dari keberlanjutan program ini. Dengan besaran anggaran yang sama dengan tahun lalu, diharapkan penerima manfaat dari program ini juga sama atau bahkan meningkat.

Sebagai gambaran, di tahun 2020 penerima manfaat program Kartu Prakerja sebanyak 5,6 juta orang.

“Program Kartu PraKerja menciptakan efek positif lebih kuat bukan hanya cash transfer, namun juga skill development. Bukan hanya cash transfer dengan skill development, dia juga membuat perlindungan sosial kita tepat sasaran,” ungkap Wamenkeu saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Manajemen Pelaksana Program Kartu PraKerja, Kamis (04/02).

Kehadiran Kartu PraKerja dipandang menjadikan program perlindungan sosial menjadi tepat sasaran, karena dalam mekanismenya kartu PraKerja terkoneksi dengan data perlindungan sosial lain seperti data BPJS Ketenagakerjaan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Tak lupa, Wamenkeu juga mengingatkan manajemen pelaksana untuk senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi.

“Silakan itu merupakan salah satu bagian dari program kerja yang dilakukan di tahun 2021,” tutup Wamenkeu.

Tinjau Pembangunan Stadion Banten, Gubernur Nilai Stadion Ini Akan Bertaraf Internasional

Penulis
admin sp
-
Tinjau Pembangunan Stadion Banten, Gubernur Nilai Stadion Ini Akan Bertaraf Internasional

SuaraPemerintah.id – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) meninjau pembangunan Stadion Banten di Kawasan Sport Center Provinsi Banten, Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang (Selasa,2/2/2021).

“Pemprov Banten akan menyelesaikan pembangunan Stadion Banten ini pada bulan Desember 2021,” ungkap Gubernur.

“Do’akan Provinsi Banten akan memiliki stadion yang megah dan akan menjadi fasilitas olahraga di wilayah barat yang memadai,” tambahnya.

Masih menurut Gubernur, saat ini pembangunan tersebut sudah mencapai 33%.

Dijelaskan, nantinya di kawasan yang memiliki luas lahan 60 hektar itu bakal dibangun venue atau arena olahraga lainnya. Sebagai arena olahraga yang memenuhi standar untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) hingga ajang olahraga tingkat Asia.

“Saat ini Provinsi Banten sudah memiliki kawasan peziarahan dan pariwisata yang sudah go internasional. Kali ini kita bangun stadion yang bertaraf internasional,” ungkap Gubernur.

Ditambahkan, saat ini Provinsi Banten juga sedang membangun atau merevitalisasi kawasan peziarahan, pembangunan jalan provinsi yang hampir selesai, serta pembangunan sekolah yang menjadi kewenangan Pemprov Banten.

“Mohon do’anya agar pembangunan berjalan dengan
lancar,” pungkas Gubernur.

Rencana Aksi Strategis Penanganan Banjir Dan Upaya Pemulihan Lingkungan Kalsel

Penulis
Sopyan
-
Rencana Aksi Strategis Penanganan Banjir Dan Upaya Pemulihan Lingkungan Kalsel

SuaraPemerintah.id – Pasca terjadinya banjir Kalsel, ketersedian kajian komprehensif yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana aksi strategis penanganan banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) penting disusun segera.

Sebelumnya pada Rapat Koordinasi secara daring Wamen LHK, Alue Dohong dengan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, (26/1), Wamen LHK mengatakan jika paling tidak terdapat 5 (lima) aspek yang perlu disiapkan dan dilakukan dalam upaya Pemulihan Lingkungan Pasca Banjir Kalsel. Salah satunya adalah aspek perencanaan.

Untuk menyusun aspek perencanaan ini harus didukung data yang kuat, dan kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemprov Kalsel, termasuk penyiapan Early Warning System tentang banjir.

Oleh karenanya Pemerintah Provinsi Kalsel telah menyusun kerangka rencana aksi integratif berbasis metode rapid assessment banjir Kalimantan Selatan.

Kerangka ini  berisi rencana analisis berbagai faktor, baik faktor alam maupun faktor antropogenik penyebab banjir Kalsel, untuk kemudian akan diwujudkan menjadi rencana aksi strategis jangka pendek, menengah, dan panjang yang meliputi tindakan vegetatif, tindakan sipil teknis, tindakan pemberdayaan masyarakat, serta tindakan kebijakan regulasi dan antisipasi, hingga mekanisme pelaksanan dan strategi pembiayaannya.

Kajian dilakukan fokus pada DAS Barito dan DAS Tabunio, dengan mempertimbangkan kondisi curah hujan yang menyebabkan banjir pada Januari 2021 lalu dan 5 tahun terakhir.

Dari kajian awal, terungkap jika perlu dilakukan analisis lebih rinci di Daerah Tangkapan Air (DTA) Alalak, DTA Amandit, DTA Riam Kanan, DTA Tabalong Kiwa, DTA Negara, DTA Tapin, DTA Batang Alai dan DTA Pulau Laut.

Kajian yang lebih rinci tersebut diharapkan akan menghasilkan Peta dan profil kawasan banjir setiap DTA, Model banjir setiap DTA, Matrik kebutuhan infrastruktur ekologis, Rencana aksi tingkat tapak setiap DTA, Skema pembiayaan pembangunannya, dan Mekanisme pelaksanaannya.

Menanggapi kerangka rencana aksi yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Kalsel tersebut, KLHK sangat mengapresiasi dan menyambut baik. KLHK menyarankan tambahan beberapa hal yang harus menjadi pokok perhatian agar hasil kajian semakin lengkap dan komprehensif agar dapat segera dilaporkan kepada Presiden untuk segera diputuskan langkah terbaik selanjutnya

“Dokumen rencana kajian ini harus difinalisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama agar kita segera bisa kerja, kalau besok bisa selesai, bagus, agar nanti kita lapor ke Bu Menteri LHK untuk kemudian dilaporkan kepada Bapak Presiden” ujar Wakil Menteri LHK, Alue Dohong saat memimpin rapat secara daring dengan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, di Jakarta, (3/2/2021).

Beberapa poin tambahan dari KLHK meliputi, pertama pada komponen faktor penyebab/akar masalah ditambahkan aspek pengelolaan sampah mengingat lebih dari 50% wilayah Kalsel didominasi peruntukan lain, seperti pemukiman. Oleh karena itu, pengelolaan sampah menjadi sangat penting.

Kedua pada komponen Aksi, perlu ditambahkan komponen Perkebunan dan Pertambangan terkait dengan Strategi Tindakan Vegetatif dan Tindakan Sipil Teknis. Demikian pula pada Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk aksi edukasi masyarakat dalam pengelolan Sampah.

Selanjutnya KLHK juga menambahkan beberapa program kegiatan terkait dengan  Rencana Aksi, baik Jangka Pendek, Menengah dan Panjang, antara lain Relokasi kewajiban rehabilitasi DAS (5 pemegang IPPKH), Kajian kualitas air void dan potensi pemanfaatannya, Fasilitasi percepatan pemulihan lingkungan akibat pertambangan dan perkebunan dan pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, fasilitasi penyelesaian Raperda Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, kajian mikro zonasi (RTRW) berbasis pengendalian banjir, kajian relokasi pemukiman rawan banjir, Optimalisasi saluran drainase perkotaan, edukasi pengelolaan sampah, dan pengembangan sistem peringatan dini banjir rob.

Wamen Alue Dohong berharap Pemerintah Kalsel akan lebih banyak berperan dalam menyusun rencana aksi strategis penanganan banjir. “Karena yang paling tahu kondisi adalah Pemerintah Kalsel,” imbuhnya.

Penyusunan hasil kajian secara menyeluruh terhadap penyebab banjir Kalsel dan rekomendasi penanganan yang bersifat komprehensif & integratif ini direncanakan selesai pada Bulan Desember 2021.

KLHK berharap dalam penyusunannya melalui koordinasi tingkat kementerian dan lembaga bersama Pemerintah Provinsi Kalsel, hal ini penting agar pelaksanaan aksi-aksi strategis dapat sinergis antar pihak-pihak terkait.

Selanjutnya Wamen LHK mengusulkan agar setelah didapatkan hasil dari kajian ini nanti,  melalui Menteri LHK agar dibahas pada rapat koordinasi nasional yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

“Kalau sudah selesai semua ini, kita harus rapat dengan kementerian/lembaga lainnya untuk tindak lanjut, dan Rapat ini akan dipimpin Pak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi,” tegas Wamen Alue.

Turut hadir mendampingi Wamen LHK dalam rapat daring kali ini, Dirjen PPKL, Karliansyah, Dirjen  PKTL, Sigit Hardwinarto, Dirjen Gakkum, Rasio Ridlo Sani, Dirjen PDASRH, Helmi Basalamah, dan Kepala Badan Litbang Inovasi, Agus Justianto, serta jajaran Pejabat Eselon II KLHK

Capai 3 Target Penanganan Covid-19, Menko Luhut Tingkatkan Kembali Strategi Utama

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Jakarta, “Kita harus tingkatkan kembali strategi dalam penanganan Covid-19, untuk menyempurnakan dan meningkatkan kedispilinan dari berbagai cara yang telah dilakukan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan dalam Diskusi Penanganan Pandemi Covid-19 yang dilakukan secara virtual pada hari Kamis (04 – 01 – 2021).

Ada tiga target yang ingin dicapai dalam penanganan Covid-19 saat ini, yaitu menurunkan penambahan kasus harian, menurunkan angka kematian dan meningkatkan kesembuhan. Untuk mendorong target ini, pemerintah menyusun empat strategi utama yang akan dilakukan.

Strategi pertama adalah adanya peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam menangani Covid-19 dengan melakukan operasi perubahan perilaku serta kampanye protokol kesehatan secara sistematis di masyarakat yang melibatkan berbagai kalangan. Serta melakukan deteksi awal penyebaran Covid-19 dengan mendorong strategi pemeriksaan (testing) dan pelacakan (tracing) yang agresif dan tepat sasaran.

“Kita berharap penyebaran informasi dan kampanye dapat bergerak secara masif dengan melibatkan berbagai lembaga lain, seperti Kemenag dengan mengajak pemuka agama, dan juga Kemendikbud,” tambah Menko Luhut.

Pembangunan fasilitas isolasi terpusat juga menjadi strategi berikutnya yang diutamakan dalam penanganan Covid-19.

“Pemanfaatan wisma atlet untuk wilayah Jabodetabek sudah tepat, sehingga dapat menjadi tempat isolasi terpusat, dan dapat membantu mengurangi penyebaran penularan ke keluarga dan menurukan keterisian rumah sakit,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah telah mendorong provinsi dengan kasus positif yang tinggi dapat juga menyediakan fasilitas isolasi terpusat.

“Manajemen perawatan juga akan terus kita tingkatkan, dengan memastikan adanya ketersediaan tempat tidur rumah sakit serta penyediaan semua obat & alat yang dibutuhkan,” jelasnya.

Manajemen perawatan menjadi strategi penting dengan menyiapkan setiap rumah sakit dapat menerapkan protokol standar terapi penanganan pasien. Dalam manajemen rumah sakit saat ini, telah terjadi angka penurunan hari perawatan pada pasien Covid-19.

Strategi berikutnya adalah akselerasi vaksinasi Covid-19, yang dimulai dari tenaga kesehatan, pelayanan publik, kelompok rentan, dan juga daerah-daerah yang menjadi prioritas. Daerah yang dianggap prioritas, adalah daerah yang memiliki positivity rate (angka positif) tinggi.

“Masalah vaksin ini masih terus dalam proses pengerjaan, kita harapkan target kita mencapai 70 persen herd immunity (kekebalan komunitas) dapat kita capai dalam jangka waktu 12 bulan,” sebut Menko Luhut.

“Berdasarkan pengalaman, dibutuhkan penurunan mobilitas di atas 30 persen untuk mengendalikan penambahan kasus, sehingga akan ada penyesuaian peraturan dan kebijakan akan hal ini,” tambahnya.

Selain itu, Menko Luhut juga mengatakan bahwa saat ini manajemen data sedang dibenahi oleh Kementerian Kesehatan dengan target pertengahan Februari 2021.

“Saat ini, dari sekian kasus penyebaran Covid-19, sebagian besar penularan tidak dapat terdeteksi asal dan usulnya. Sehingga, kebijakan 3T dalam testing dan tracing perlu ditingkatkan,” usul Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Dr. Hariadi Wibisono.

Usulannya terkait testing yang terjangkau oleh masyarakat dari segi biaya dan jarak serta tracing melibatkan seluruh unsur masyarakat di tingkat kelurahan atau keluarga di bawah tanggung jawab dari pemerintah daerah setempat.

Ditambahkan pula oleh pakar Dr. Pandu Riono, bahwa saat ini yang perlu ditingkatkan adalah kebersamaan dan kesadaran seluruh masyarakat dalam penyelesaian Covid-19.

“Usulan saya, pemerintah dapat bekerja sama dengan seluruh mitra terkait, baik dari skala besar ataupun kecil, atau juga mitra swasta untuk menekankan kepada masyarakat akan pentingnya penanganan pandemi Covid-19,” ujarnya.

Diskusi ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Kepala BNPB Doni Monardo, Perwakilan Tim Sinergi Mahadata UI Iwan Ariawan, Dr. Pandu Riono, Dr. Dicky Budiman, serta Ketua Perhimpunan Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan Dokter lainnya.

“Saat ini, telah banyak produk anak bangsa yang dapat memudahkan pekerjaan kita dalam penanganan Covid-19. Oleh karena itu, kita perlu bekerja bersama-sama untuk mencapai target kita bersama dalam penurunan angka Covid-19 dan meningkatkan kesembuhan masyarakat,” tutup Menko Luhut.

Tangani Bencana di Indonesia, Kemenko PMK Implementasikan RIPB 2020-2044 & Renas 2020-2024

Penulis
Sopyan
-
Tangani Bencana di Indonesia, Kemenko PMK Implementasikan RIPB dan Renas 2020-2024

SuaraPemerintah.id – Paradigma penanganan bencana di Indonesia telah mengalami perubahan. Dari responsif menjadi preventif, dari sektoral menjadi multi sektor, dari tanggung jawab pemerintah semata menjadi tanggung jawab bersama, dari sentralisasi menjadi desentralisasi, dan dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana.

Perubahan paradigma tersebut membutuhkan komitmen dari pemerintah. Maka, hal itu telah terwujud dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044. Sebagai penjabaran RIPB, untuk periode perencanaan 2020-2024 juga telah disusun Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2020-2024.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Dody Usodo Hargo menyampaikan bahwa dalam RIPB telah dirumuskan tujuan dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi, serta peta jalan berjangka waktu 25 tahun.

Dody menerangkan, untuk memastikan peta jalan tersebut terimplementasi dengan baik, RIPB mengamanatkan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaannya, di mana hasilnya harus dilaporkan kepada Presiden melalui Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

“Dalam konteks pemantauan, pengendalian dan evaluasi inilah, Kemenko PMK perlu dari awal mengawal implementasi RIPB ini,” ujarnya saat menjadi Keynote Speaker pada Sosialisasi RIPB 2020-2044 dan Renas PB 2020-2024 yang diselenggarakan secara virtual oleh BNPB, pada Kamis, (4/2).

Terkait Renas PB 2020-2024, Deputi Dody menyampaikan agar kebijakan, strategi, pilihan tindakan penanganan bencana nasional dalam kurun 5 tahun ke depan selaras dengan RIPB 2020-2044.

“Perlu dicermati juga Renas PB memuat isu spesifik kementerian/lembaga dan Pemda dan isu Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana, analisis akar masalah kebencanaan, dan yang terpenting telah memiliki dasar analisis pada bencana non alam pandemi Covid-19” tuturnya.

Deputi Dody menerangkan, RIPB 2020-2044 ini akan menjadi pijakan bersama untuk membangun regulasi, kelembagaan dan investasi penanggulangan bencana. Sementara, Renas PB akan menjadi menjadi rujukan operasional Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam penanggulangan bencana.

Karena itu, dia mengingatkan bahwa RIPB dan Renas PB perlu segera diimplementasikan, oleh Kementerian/Lembaga terkait maupun Pemerintah Provinsi.

“Pertama, perlu segera ditindaklanjuti dengan perumusan program Kementerian/Lembaga serta penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah oleh Pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kedua, perlu dirancang kerangka monev dan pelaporan implementasi RIPB dan Renas PB,” pesannya.

Sosialisasi RIPB 2020-2044 dan Renas PB 2020-2024 ini diikuti oleh peserta dari K/L, Pemda Prov/Kab/Kota, Akademisi, Ikatan Ahli Bencana, dan stakeholder lainnya.

Sebagai pemateri Plt. Deputi Bidang Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Direktur Tata Ruang dan Penaganan Bencana dan Perencana Utama Bappenas, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK, perwakilan Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Kementerian ATR/BPN, serta dimoderatori oleh Sekjen UCLG Aspac dan perwakilan CSIS.

Menikmati Indahnya Pantai Pasir Putih Cihara di Banten Selatan

Penulis
Sopyan
-
Menikmati Indahnya Pantai Pasir Putih Cihara di Banten Selatan

SuaraPemerintah.id – Provinsi Banten identik dengan wisata Cagar Alam Ujung Kulon yang lambat-lahan mulai mendunia. Daya tarik badak bercula satu yang dilindungi membuat area wisata menjadi begitu sangat diminati. 

Lagi dengan keberadaan pulau-pulau eksotis disekitarnya seperti Pulau Peucang dan Pulau Panaitan, membuat kawasan ini sangat digemari oleh para pecinta dunia wisata di seluruh penjuru dunia.

Namun kawasan yang berada di provinsi yang terkenal dengan kesenian debusnya ini tidak hanya terpaku di wilayah ujung baratnya saja, pada bagian pesisir, tepatnya di wilayah selatan terdapat pantai-pantai yang menawan untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Pantai Pasir Putih yang terletak di Daerah Cihara, Kabupaten Lebak.

Mengunjungi Pantai Pasir Putih yang berada di Kampung Sukahuja, Desa Ciparahu, sebaiknya menggunakan kendaraan pribadi. Wilayahnya yang belum memiliki akses transportasi yang memadai menjadikan pantai ini agak sulit untuk dicapai. 

Tidak hanya itu saja, kawasan ini juga tidak memiliki fasilitas penginapan. Di sini hanya ada warung-warung dan tempat bersantai yang terbuat dari kayu dan bambu.

Walaupun terlihat sederhana dan belum dilengkapi dengan berbagai fasilitas, Anda tidak perlu khawatir dengan sajian alam yang ditawarkan Pantai Pasir Putih. Pantai ini memiliki garis yang berbeda di setiap sisi kanan dan kirinya.

Di sisi kanan pantai ini, hempasan ombak besar khas Laut Selatan Jawa yang berbenturan dengan karang dan cadas menjadi daya pikat yang menarik untuk dinikmati. Terkadang sekali-sekali pengunjung dapat menyaksikan ombak yang melambung tinggi hingga mencapai 3 meter.

Berbeda dengan bagian kanan, sisi kiri Pantai Pasir Putih berada di hamparan pasir yang bewarna putih kecoklatan. Area ini juga menjadi tempat yang pas untuk pengunjung bermain-main dengan ombak dan air laut. Walaupun terdapat karang-karang disekitarnya, namun hempasan ombak di bagian kiri pantai tidak berbahaya untuk para pengunjung.

Pantai Pasir Putih Cihara atau yang lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Pantai Pasput belum memiliki penginapan untuk para wisatawan. Disarankan bagi para pejalan kaki yang ingin menikmati dua sisi berbeda Pantai Pasir Putih bisa menginap di Kota Malingping yang berjarak 20 km dengan waktu tempuh 30 menit.

Walaupun belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, soal kebersihan dan kenyamanan, pantai ini sangat terjaga dan terawat. Hal ini karena kesadaran masyarakat sekitar yang selalu menjaga kelestarian alam yang ditawarkan Pantai Pasir Putih.

Kembangkan SPBE, Diskominfo Petakan Layanan yang Dapat Diintegrasikan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota Balikpapan, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengacu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Yakni sistem informasi maupun pelayanan pemerintahan yang terintegrasi.

Kepala Dinas Komunkasi dan Informatika Kota Balikpapan melalui Plt Sekretaris Diskominfo Adamin Siregar menjelaskan, pada 2021 ini diharapkan pengembangan SPBE lebih spesifik. Tujuannya semua layanan sudah terintegrasi, baik layanan di Perangkat Daerah, antara Perangkat Daerah dengan pemerintah kabupaten/ kota, hingga nanti ke Pemerintah Provinsi sampai ke pusat.

“Nanti sudah terintegrasi, maka ada kesatuan data. Kalau nasional ada data kependudukan yang terintegrasi. Nah, ini bisa diakses pihak yang membutuhkan, misal perbankan atau lainnya,” terang Adamin (2/2/21).

Maka pelayanan yang kaitannya dengan masyarakat akan terintegrasi. Karena ini adalah layanan tentang pemerintahan, maka disebut SPBE. Menurut Adamin pada dasarnya ada dua layanan di Balikpapan, pertama untuk masyarakat, kedua untuk internal pemerintahan.

“Secara umum aplikasi sudah ada di tiap-tiap OPD, tapi masih parsial. Misal layanan kesehatan ya untuk Dinas Kesehatan (Dinkes). Atau kepegawaian, pendidikan dan lainnya. Di SPBE ini minta semuanya dikaitkan,” jelasnya.

Ia mencontohkan, keperluan layanan kesehatan yang terhubung dengan data kependudukan, seperti untuk pendataan kelahiran. Atau perizinan yang terhubung dengan Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD).

“Dengan begitu akan termonitor izin dan pajaknya, lalu juga terintegrasi dengan Satpol PP. Data-data ini yang beririsan harusnya terintegrasi,” ungkap Adamin.

Saat ini pihaknya tengah mencoba menghubungkan layanan dan data tersebut. Terutama perizinan dan pendapatan yang segera akan diintegrasikan. Integrasi dalam SPBE ini juga memudahkan banyak hal.

“Ini juga sudah diminta KPK. Katanya supaya layanan publik cepat diintegrasikan. Dengan itu juga bisa lebih transparan dan cepat. Yakni kaitannya dengan kemudahan menyampaikan laporan terhadap pimpinan hingga ke pusat. Ini juga mencegah timbulnya celah korupsi,” urai Adamin.

Adamin mengungkapkan, hal yang terpenting bagi masyarakat adalah kepastian dalam pelayanan yang diaksesnya. Untuk urusan perizinan maupun lainnya sangat memudahkan jika dibuat satu sistem agar lebih cepat pelayanannya. Oleh karena itu pemerintah kota bertugas memetakan data apa saja yang bisa diintegrasikan.

“Ini dipetakan. Disitu kalau internal pemkot bisa melihat dashboard yang menyajikan data statistik terkait pelayanan. Lalu untuk masyarakat yang terpenting mendapatkan pelayanan cepat dan transparan,” jelasnya.

Saat ini masih dalam proses pemetaan terhadap aplikasi atau data yang saling beririsan. Ada tiga yang cukup penting, yakni perizinan, pendidikan, dan kependudukan.

Data terkait pegawai untuk internal pemerintahan juga tak kalah penting. Seperti keperluan surat menyurat, e-kinerja, kepegawaian, gaji dan lainnya.

“Bisa juga keuangan. Mulai perencanaan, penganggaran, pendapatan, sampai pajak. Makanya kami akan segera petakan,” tandansya.

Pemko Batam Komitmen Dukung Konversi Bank Riau Kepri Menjadi Bank Syariah

Penulis
Sopyan
-
Pemko Batam Komitmen Dukung Konversi Bank Riau Kepri Menjadi Bank Syariah

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendukung penuh langkah manajemen Bank Riau Kepri dalam mempercepat penetapan peraturan daerah tentang konversi Bank Riau Kepri (BRK) menjadi Bank Syariah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin mengatakan rencana konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah sudah dibahas sejak tiga tahun lalu. Pemko Batam sendiri juga telah menyampaikan secara resmi dukungan konversi tersebut.

“Komitmen kami sudah jelas untuk mendukung konversi ini. Pak Wali Kota Batam (Muhammad Rudi) juga sudah menandatangani Untuk mendukung hal itu,” kata Jefridin saat melakukan zoom meeting bersama Pansus DPRD Riau, Rabu (3/2/2021).

Dalam kesempatan itu, Jefridin menyampaikan bahwa saat ini yang harus dilakukan adalah menggesa Ranperda Perubahan Perda Nomor 10 tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Riau.

Diskusi yang dilakukan saat ini kata dia seharusnya lebih membahas isi dalam Ranperda tersebut. Bukan lagi mempertanyakan kepada para pemegang saham terkait setuju atau tidak, terkait dengan rencana konversi tersebut.

“Seharusnya memang lebih membahas kepada pengayaan materi Ranperda. Bukan lagi setuju atau tidak setuju, karena sudah dibahas sebelumnya,” kata Jefridin.

Jefridin juga menegaskan bahwa Pemko Batam selaku salah satu pemegang saham Bank Riau Kepri, pasti akan menambah saham kepemilikannya jika memang menguntungkan ke depannya.

Karena itu pihaknya berharap agar para direksi bisa membuat terobosan yang dapat terus mengembangkan Bank Riau Kepri.

“Karena ini menjadi bagian dari investasi, kalau rugi bagaimana kita bisa tambah modalnya. Karena itu harus untung,” tegas Jefridin.

Nilai IPK Indonesia Turun, Pemerintah Optimalkan Sistem Pencegahan dan Terintegrasi

Penulis
Sopyan
-
Nilai IPK Indonesia Turun, Pemerintah Optimalkan Sistem Pencegahan dan Terintegrasi

SuaraPemerintah.id – Pemerintah mengingatkan kepada pejabat publik dan aparatur sipil negara (ASN) agar berhati-hati dengan area rawan korupsi, menyusul turunnya nilai Indeks Persepsi Korupsi/IPK Indonesia.

Meski begitu, penegakkan hukum serta penerapan sistem layanan publik yang dapat mencegah terjadinya korupsi, mengalami peningkatan.

Sektor pelayanan publik juga beradaptasi selama Covid-19 mewabah. Banyak sistem pelayanan yang kini dilakukan dengan aplikasi tanpa tatap muka.

Tentu, sistem layanan daring ini juga mengurangi terjadinya pungutan liar atau suap dalam penyelenggaraan pelayanan.

“Karena yang diharapkan masyarakat adalah kecepatan memberikan perizinan dan kecepatan memberikan pelayanan di segala bidang,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Rabu (03/02).

Pencegahan korupsi di sektor pelayanan publik terlihat dari penyederhanaan perizinan usaha, serta perizinan administrasi umum. Pemerintah kini memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menyatukan banyak unit pelayanan publik dalam satu gedung.

Perizinan yang dulu tumpang tindih dan tersebar di berbagai instansi, saat ini mulai terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Dalam laporan pengukuran outcome oleh Transparency International Indonesia (TII) pada November 2020, dunia usaha mulai merasakan adanya efisiensi waktu dan biaya. Sebab prosedur perizinan menjadi lebih cepat dan sederhana.

Di sisi lain, upaya penegakkan hukum yang transparan dan birokrasi melayani menjadi fokus pemerintah. Sebab, korupsi pada dua aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap negara.

“ASN harus cermat dan berhati-hati terhadap area rawan korupsi,” tegas Menteri Tjahjo. Area rawan korupsi yang dimaksud Menteri Tjahjo meliputi perencanaan anggaran, hibah dan dana bantuan sosial, pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, serta jual beli jabatan.

Birokrasi pemerintah juga diperkuat dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Penerapan SPBE Indonesia bahkan mengalami peningkatan peringkat, dari peringkat 103 pada 2019, menjadi 88 pada 2020. Pemeringkatan itu didasarkan penilaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Salah satu aplikasi umum dalam SPBE adalah Layanan Aspirasi dan Pengaduan Onine Rakyat (LAPOR!).

Aplikasi ini adalah portal berbagi pakai yang menjadi wadah masyarakat untuk melaporkan pelayanan publik yang kurang memuaskan, termasuk jika ada indikasi pungutan liar atau korupsi.

Berdasarkan data terbaru, nilai IPK Indonesia turun dari 40 pada 2019, menjadi 37 pada 2020. Peringkat Indonesia ikut turun dari 85 ke 102. Nilai itu tentu tidak lepas dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di sektor pemerintahan.

Pada sektor SDM, Kementerian PANRB bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendorong penerapan sistem merit di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah.

Termasuk pula seleksi jabatan pimpinan tinggi agar dilakukan secara terbuka, transparan, dan adil. Pengelolaan data kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN juga didorong agar terintegrasi secara nasional.

Sebagai informasi, program Stranas PK diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh pimpinan dari lima instansi pemerintah, yaitu Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, Bappenas, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Stranas PK berkolaborasi dengan 87 kementerian dan lembaga, serta 542 pemerintah daerah yang fokus dalam perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan reformasi birokrasi.

Indonesia Paparkan Strategi Mitigasi Sektor Ketenagakerjaan di Forum Dialog US-ASEAN

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Pandemi Covid-19 menjadi pengingat bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap dampak dari epidemi, khususnya di sektor Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional yang erat, baik dalam pencegahan maupun dalam penanganan epidemi itu sendiri.

“Kami harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik untuk semua negara, khususnya pada sektor ketenagakerjaan,” kata Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan sekaligus SLOM Chair ASEAN, Anwar Sanusi, saat menyampaikan paparan dalam forum Asean–U.S Dialogue On Trade And Labour, melalui sambungan video pada hari Rabu (3/2).

Di awal paparan, Sekjen Anwar menjelaskan mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia akibat pandemi Covid-19. Total pekerja Indonesia yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 sekitar 2.146.667 orang, baik pekerja sektor formal maupun informal. Data ini dihimpun melalui kolaborasi Kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan pada periode 1 April-31 Juli 2020.

“Berdasarkan jenis kelamin, pekerja yang terdampak didominasi oleh laki-laki dengan kontribusi sebanyak 1.537.439 orang atau persentasenya sekitar 71,62 persen, sedangkan perempuan berkontribusi sebanyak 609.228 atau sebanyak 28,38 persen,” jelas Sekjen Anwar.

Lebih lanjut, Sekjen Anwar menambahkan bahwa Kemnaker telah menerapkan startegi kebijakan konkrit di sektor ketenagakerjaan guna meminimalkan peningkatan angka pengangguran di Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Di antaranya mengembangkan sistem pelatihan dengan mekanisme pelatihan campuran (blended training); memaksimalkan program penempatan dan perluasan kesempatan kerja serta kewirausahaan, seperti padat karya infrastruktur dan tenaga kerja mandiri; mengkoordinasikan kepada perusahaan terkait wajib lapor ketenagakerjaan, guna mengetahui kondisi ketenagakerjaan di setiap perusahaan yang terintegrasi dalam platform SISNAKER; serta meningkatkan intensitas dan kualitas dalam ruang dialog sosial, baik Tripartit maupun Bipartit.

Pertemuan forum US-ASEAN membahas dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan. Pertemuan ini sudah dilakukan sejak bulan April 2020.

Pertemuan secara virtual ini dimulai dari forum The Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 14 April 2020; The Special ASEAN Plus Three Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); The Special Meeting of ASEAN Labour Ministers on Response to the Impacts of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) on Labour and Employment, 14 May 2020; dan pertemuan The 26th ASEAN Labour Ministers Meeting, 26 Oktober 2020.

“Kami Pemerintah Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Amerika Serikat dan SEOM (Senior Economic Official Meeting) yang telah memprakarsai dialog ini. Semoga dialog-dialog seperti ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan, agar negara-negara anggota ASEAN dapat saling berbagi solusi dan masukan dalam mengatasi dampak dari pandemic Covid-19, khususnya di sektor Ketenagakerjaan,” tutupnya.

1...4,5354,5364,537...4,868Halaman 4,536 dari 4,868