Beranda blog Halaman 4557

Terapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, PHI Menerima Sertifikat ISO 37001:2016

Terapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, PHI Menerima Sertifikat ISO 37001:2016

SuaraPemerintah.id PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), salah satu anak perusahaan PT Pertamina (Persero) di bawah subholding Upstream mengumumkan bahwa perusahaan telah menerima Sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari lembaga sertifikasi PT British Standards Institution Group Indonesia (BSI) yang merupakan salah satu dari 10 lembaga sertifikasi SMAP yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional.

Penyerahan sertifikat ini dilaksanakan pada Kamis, 21 Januari 2021 dalam acara daring yang dihadiri oleh Dewan Komisaris PHI, Iman Prasetyo Moelyadi dan Taufan Hunneman, Corporate Secretary PHE, Whisnu Bahriansyah, serta jajaran manajemen PHI dan Anak Perusahaan PHI. Sertifikat diserahkan oleh Direktur BSI, Erna Damayanty kepada Direktur Utama PHI, Chalid Said Salim dalam sebuah prosesi bersifat simbolis karena mempertimbangkan protokol kesehatan dalam kondisi pandemi saat ini.

Agenda penyerahan sertifikat juga diisi paparan bertajuk: ”Membangun Budaya Anti Korupsi di Korporasi sebagai Bagian dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan,” oleh Pegiat Anti Korupsi, Febri Diansyah, yang juga eks juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hadirin berkesempatan untuk mengajukan berbagai pertanyaan seputar pencegahan suap dan korupsi.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PHI, Chalid Said Salim menyampaikan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris PHI untuk menyelenggarakan pengelolaan perusahaan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, atau Good Corporate Governance. ”Kami sepenuhnya mendukung dan mendorong perilaku yang bebas dari unsur-unsur penyuapan di lingkungan PHI dengan melaksanakan sertifikasi ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan,” jelas Chalid.

ISO 37001:2016 SMAP adalah standar yang menjadi panduan bagi organisasi swasta maupun publik untuk mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah, mendeteksi, maupun mengatasi penyuapan yang mungkin terjadi di lingkungan perusahaan.

”Kami menilai bahwa langkah sertifikasi ini merupakan keputusan yang tepat untuk memastikan bahwa sistem yang berjalan dalam bisnis dan operasi PHI mampu mencegah dari potensi penyuapan yang dapat mengganggu bisnis, operasi dan reputasi PHI dalam menghasilkan energi yang berkelanjutan dan menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan,” lanjut Chalid.

”Kami menjalankan berbagai tahapan persiapan sertifikasi SMAP sejak Triwulan II tahun 2020 lalu termasuk menyelenggarakan Awareness Training tentang Kebijakan Anti Penyuapan dan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh Perwira PHI tanggal 27 Agustus 2020,” imbuh Chalid.

”Diterimanya sertifikat ISO 37001:2016 SMAP ini oleh PHI,  merupakan validasi atas pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di seluruh kegiatan bisnis dan operasi PHI. Oleh karena itu, sertifikasi ini merupakan bagian penting dari upaya manajemen dalam memastikan Perusahaan telah menjalankan dengan baik sebuah sistem manajemen anti penyuapan,” kata Chalid menutup penjelasannya.

PHI berkomitmen untuk terus mendukung PT Pertamina (Persero) dalam menyediakan minyak dan gas bumi yang berkelanjutan bagi Indonesia serta memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional dengan menjalankan bisnis dan operasi bebas suap dan korupsi.

Alat Deteksi Covid-19 “GeNose” Mulai Digunakan Secara Acak di Moda Transportasi Bus Pada 5 Februari 2021

Alat Deteksi Covid-19 "GeNose" Mulai Digunakan Secara Acak di Moda Transportasi Bus Pada 5 Februari 2021

SuaraPemerintah.id – Penggunaan alat deteksi Covid-19 karya anak bangsa “GeNose” akan mulai diterapkan pada moda transportasi bus secara acak (random) mulai 5 Februari 2021. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau langsung penggunaan alat GeNose C19 di Terminal Kampung Rambutan, Minggu (24/1).

GeNose adalah alat pendeteksi Covid-19 buatan Indonesia, yang diinisiasi oleh tim peneliti dari UGM. Saat ini sudah mendapatkan persetujuan edar dari Kemenkes dan Satgas Penanganan Covid-19. Untuk itu, pada moda kereta api akan diterapkan secara wajib (mandatory) pada tanggal 5 Februari 2021. Sedangkan angkutan bus tidak wajib, tapi akan dilakukan pengecekan secara random menggunakan GeNose mulai 5 ferbuari 2021, yang akan dimulai dari Pulau Jawa terlebih dahulu,” ungkap Menhub.

Menhub mengatakan, sudah meminta Dirjen Perhubungan Darat untuk berkoordinasi dengan para Kadishub di seluruh Indonesia, jika nanti saatnya dilakukan pengecekan secara acak (random) dan seseorang dinyatakan positif maka yang bersangkutan tidak dibolehkan untuk berangkat.

Menhub mengimbau kepada masyarakat yang akan bepergian menggunakan transportasi bus agar tidak memaksakan diri untuk berangkat jika merasa tidak enak badan atau sakit, karena di terminal-terminal bus dilakukan pengecekan secara acak.

“Keinginan dari Bapak Presiden yaitu untuk memastikan konektivitas itu tetap berjalan, tetapi protokol kesehatan juga dijalankan secara baik. Kita ingin semua masyarakat tertib dan membantu pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan dengan baik,” jelas Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan alasan mengapa moda transportasi kereta api dan bus menjadi yang pertama untuk diterapkan pengecekan Covid-19 menggunakan GeNose, karena harga tiket pada rute tertentu lebih murah daripada pengecekan tes Covid-19 melalui Rapid Antigen atau PCR Test.

“Karena kereta api ada jarak-jarak tertentu, katakan Jakarta-Bandung 100 ribu, kalau mesti antigen 100 ribu lagi itu kan mahal, apalagi tarif bus yang lebih murah lagi, ada yang cuma 40-50 ribu. Tapi dengan GeNose ini harganya hanya 20 ribu (sekali cek). Apalagi kalau nanti dengan skala besar bisa lebih murah menjadi 15 ribu, jadi lebih terjangkau. Kami sudah pesan 200 unit untuk 44 titik stasiun di seluruh jawa dan sumatera,” tutur Menhub.

Sementara itu Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan bahwa Terminal pertama yang akan menggunakan GeNose adalah Terminal Pulo Gebang.

“Merujuk SE Satgas Penanganan Covid-19, kita masih sepakat untuk masyarakat yang berpergian dengan bus itu sifatnya hanya random sampling. Untuk di Jakarta yang pertama kali dilaksanakan adalah di terminal Pulogebang, dan secara bertahap kita sudah pesan 100 alat GeNose yang akan segera kita distribusikan ke daerah-daerah,” kata Dirjen Budi.

Tim Jabar Saber Hoaks Klarifikasi 51 Hoaks Vaksinasi COVID-19

SuaraPemerintah.id – Informasi bohong atau hoaks vaksinasi COVID-19 mengalir deras. Imbasnya, masyarakat takut dan panik untuk disuntik vaksin COVID-19.

Tim Jabar Saber Hoaks (JSH) sudah mengklarifikasi 51 hoaks vaksinasi COVID-19. Sedangkan aduan terkait hoaks vaksinasi COVID-19 selama Januari 2021 mencapai 182 aduan.

Senior Fact Checker JSH Alfianto Yustinova mengatakan, persebaran hoaks vaksinasi COVID-19 tergolong cepat karena beredar melalui media sosial dan aplikasi percakapan.

“Setelah penyuntikan pertama vaksin, aduan semakin meningkat. Banyak sekali hoaks soal vaksinasi COVID-19 yang muncul,” kata Alfianto di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (20/1/2021).

JSH membuka banyak pintu informasi untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aduan. Selain melalui media sosial, JSH menyediakan nomor hotline 082118670700 yang dapat diakses masyarakat.

Alfianto menjelaskan, tema hoaks vaksinasi COVID-19 terus berganti dari waktu ke waktu. Jika pada awal hoaks membicarakan soal kehalalan vaksin COVID-19, saat ini hoaks mayoritas membahas cip dalam vaksin COVID-19.

Selain itu, kata Alfianto, banyak hoaks terkait bahaya vaksin COVID-19. Salah satunya, informasi soal santri yang pingsan usai disuntik COVID-19.

“Beredar video santri yang pingsan setelah disuntik COVID-19. Padahal, video tersebut sudah ada sejak 2018. Saat itu, santri disuntik vaksin difteri. Hoaks yang menyesatkan seperti itu banyak ditemukan,” ucapnya.

Masyarakat diharapkan lebih teliti dan kritis saat mengakses informasi. Jika ragu akan informasi yang didapatkan, kata Alfianto, masyarakat dapat mengonfirmasi ke JSH sebelum memercayai informasi tersebut.

Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Unisba) Santi Indra Astuti menyatakan, hoaks vaksinasi COVID-19 dapat memicu kebingungan di tengah masyarakat. Sebab, masyarakat sulit membedakan infomasi yang benar dan bohong.

“Tentu saja yang paling utama adalah menghambat upaya mengatasi pandemi. Publik dibingungkan dengan banjir hoaks vaksinasi, sehingga (masyarakat) mengambil keputusan yang keliru,”  kata Santi.

Hoaks vaksinasi COVID-19 beredar melalui beragam saluran. Santi menilai, hoaks yang tersebar di grup aplikasi percakapan akan sulit dilacak. Selain itu, hoaks tersebut akan mudah dipercayai oleh anggota grup.

“Karakter grup aplikasi percakapan juga unik. Dalam grup, selalu ada opinion maker yang posisi sosialnya di grup sangat terhormat. Misalnya, yang sepuh-sepuh, yang senior, yang dianggap sangat berilmu, sangat beragama,” katanya.

Santi menyatakan, hoaks vaksinasi COVID-19 selalu dikemas dengan bahasa dan pendekatan emosional. Hoaks pun selalu berisi informasi yang menakutkan di tengah masyarakat.

“Yang ditonjolkan adalah fear atau ketakutan, dan ini _nyambung pisan_ dengan psikologi publik saat berhadapan dengan ketidakpastian, ketidaktahuan, dan kecemasan di tengah situasi pandemi,” ucapnya.

Santi juga memberikan cara mengatasi hoaks. Pertama, berhati-hatilah dengan narasi yang provokatif dan berlebihan. Hoaks kerap menggunakan kalimat-kalimat sensasional dengan maksud mendiskreditkan satu pihak.

Maka itu, kata Santi, jika melihat berita dengan narasi atau judul provokatif, masyarakat sebaiknya mencari informasi lain yang serupa dari situs daring resmi atau media arus utama. Ciri hoaks lainnya adalah ajakan untuk memviralkan.

“Selalu merujuk pada sumber yang kredibel, seperti otoritas kesehatan, dan tokoh-tokoh yang punya otoritas untuk bicara perkara vaksin. Sama-sama dokter, tapi bukan berarti dokter yang satu lebih menguasai persoalan vaksin dibandingkan dokter lainnya yang memang spesialisasinya pada vaksin dan epidemiologi,” ucapnya.

Jika sulit membaca tanda-tanda hoaks, masyarakat sebaiknya mengklarifikasi informasi ke situs mauapun instansi cek fakta, salah satunya JSH. “Rajin-rajin mengunjungi situs web pemerintah daerah untuk update situasi terkini. Jangan hanya terfokus pada 1-2 media saja,” kata Santi.

Senin, 31 Kabupaten/ Kota di Jateng Serentak Vaksinasi Covid-19

31 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Serentak Vaksinasi Covid-19

SuaraPemerintah.idProvinsi Jawa Tengah menerima tambahan vaksin Covid-19 sebanyak 248.600 dosis. Ratusan vial vaksin produksi Sinovac itu untuk 122.617 tenaga kesehatan (nakes). Senin (25/1/2021), akan dilakukan pencanangan vaksinasi, serentak di 31 kabupaten dan kota.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo, dalam konferensi pers daring, Minggu (24/1/2021) siang. Menurutnya, vaksin yang belakangan datang merupakan termin kedua dari tahap satu vaksinasi Covid-19 untuk nakes.

Ditambahkan, nakes yang menjadi sasaran vaksinasi sejumlah 165.872 orang, dimana, 159.703 di antaranya telah melakukan registrasi ulang, pada sistem satu data vaksinasi nasional. Tambahan vaksin datang pada Sabtu (23/1/2021), yang selanjutnya didistribusikan kepada kabupaten atau kota yang belum menerima vaksin Covid-19.

“Sudah terkirim ke kabupaten/ kota, diharapkan sudah selesai semuanya. Tinggal beberapa kabupaten atau kota, tapi harapannya diselesaikan pada hari ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan surat edaran dari Sekda Provinsi Jawa Tengah, pada Senin besok akan dilakukan pencanangan vaksinasi. Yang kali pertama disuntik adalah Forkopimda dan tokoh masyarakat di daerah. Setelahnya, baru penyuntikan vaksin bagi para nakes.

“Maksimal 10 orang untuk divaksin pertama kali, yakni, bupati atau wali kota, Ketua DPRD, Dandim, Kapolres, Kajari, Kadinkes, tokoh agama, tokoh kesehatan,  dan tokoh masyarakat. Setelah tokoh-tokoh itu, dilanjutkan dengan nakes di daerah masing-masing, pada hari Senin (25/1/2021),” jelas Yuli.

Ia menjelaskan, pencanangan vaksinasi serentak tersebut akan diikuti 31 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Untuk Kabupaten Wonogiri, akan melakukan vaksinasi awal mulai Selasa (26/1/2021). Sementara, tiga wilayah (Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan Kota Surakarta) telah mencanangkan vaksinasi termin pertama tahap satu, pada 14 Januari lalu.

Capai 54,6 Persen

Terkait progres vaksinasi termin pertama tahap satu, untuk 32.973 nakes, hingga kini telah mencapai 54,6 persen. Data per 24 Januari menunjukan, 19.790 orang telah mendapat suntik vaksin.

Pada termin pertama tahap satu, Jateng mendapat 62.560 dosis vaksin, yang didistribusikan ke tiga wilayah yakni, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Surakarta. Vaksinasi termin pertama di tiga daerah itu ditargetkan rampung maksimal 28 Januari 2021.

“Kalau untuk nakes semuanya diharapkan selesai pada Februari 2021,” pungkas Yuli.

Luhut Ingin GeNose Ada di Area Publik, Dari Mal Hingga Perumahan

SuaraPemerintah.id – Setelah menyaksikan secara langsung penggunaan GeNose, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyerukan agar GeNose ditempatkan di seluruh fasilitas publik.

Luhut menambahkan keberadaan GeNose sangat bermanfaat jadi jangan hanya untuk sektor transportasi saja. Ia ingin alat pendeteksi Covid-19 tersebut bisa digunakan di tempat-tempat seperti hotel, pusat perbelanjaan, dan lingkungan RT/RW.

“Ke depannya kita akan gunakan ini di semua area publik seperti di hotel, mal, di lingkungan masyarakat RT/RW,” kata Luhut dalam keterangan resminya yang dikutip Sabtu (23/1/2021).

GeNose sendiri merupakan teknologi pendeteksi COVID-19 buatan anak bangsa khususnya peneliti dari Universitas Gadjah Mada dengan cara melalui hembusan napas.

Luhut pun mengapresiasi tim GeNose Universitas Gadjah Mada yang telah menyiapkan dan bekerja keras dalam menciptakan inovasi tersebut.

“Saya berharap GeNose dapat segera menjadi alat tes yang digunakan secara luas oleh masyarakat dan dapat membantu pemerintah dalam melakukan upaya 4T,” tegas Luhut.

Rencananya, alat ini akan digunakan oleh seluruh stasiun kereta api pada tanggal 5 Februari 2021. Setelah itu, akan digunakan di bandara tanah air.

“Alatnya hanya seharga Rp 62 juta dan harga per orangnya hanya dikenakan sekitar Rp 20 ribu. Jika pemakaian lebih banyak tentunya costnya akan semakin turun dan nantinya alat ini akan terus dikembangkan sehingga mempunyai akurasi yang akan lebih tajam dan tentunya kita harus bangga karena ini buatan Indonesia,” ungkapnya.

Luhut mengatakan, alat pendetksi Covid-19 ini telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Ia mengatakan, kelebihan dari alat ini di antaranya bisa mendeteksi lebih cepat dan harga yang relatif lebih murah dengan akurasi diatas 90%.

Dia juga menyarankan plastik yang digunakan pada GeNose dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang agar lebih ramah lingkungan.

Luhut juga sempat menjajal GeNose dengan cara menghembuskan napas ketiga ke dalam kantung yang telah disiapkan. Hasilnya, Luhut dinyatakan negatif Covid-19.

Banjir Kembali Lumpuhkan Manado, Kurang Dari 24 Jam PLN Pulihkan 99% Listrik Pelanggan

SuaraPemerintah.id – Hujan lebat kembali mengguyur Kota Manado pada Jumat (22/01) dan menyebabkan banjir kembali melanda di beberapa titik. PLN bergerak cepat untuk mengutamakan keselamatan masyarakat dengan mengamankan gardu dan jaringan yang terendam air sehingga dilakukan pemutusan sementara aliran listrik.

Petugas PLN dengan cepat menginventarisasi infrastruktur yang terdampak dan melakukan penormalan kembali secara bertahap. Tim gabungan berjumlah 50 Personil yang terdiri dari PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Manado Utara, (ULP) Manado Selatan, (ULP) Paniki dan (ULP) Amurang diturunkan untuk segera mempercepat pengoperasian kembali sistem kelistrikan.

Hingga Sabtu (23/01) pukul 18.00 WITA, PLN telah menyalakan kembali 801 gardu distribusi dari 805 gardu yang terdampak, sehingga hampir 89 ribu masyarakat Kota Manado sudah dapat kembali menikmati listrik dan melanjutkan aktivitasnya.

Sebelum menyalakan aliran listrik, PLN telah memastikan bahwa gardu, jaringan, dan instalasi pelanggan aman. PLN melakukan inspeksi, pembersihan, pengeringan, dan pengecekan gardu distribusi yang terkena dampak banjir.

Leo Basuki, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo menyampaikan, “Prioritas kami adalah keselamatan masyarakat, listrik kami nyalakan secara bertahap untuk benar-benar memastikan keamanan. Warga juga harus berhati-hati dalam menyalakan peralatan listrik yang ada di rumah, pastikan sudah benar-benar bersih dan kering.”

Salah satu tantangan PLN dalam memulihkan kelistrikan akibat banjir di manado adalah akses menuju lokasi yang sulit untuk dilalui, sehingga diperlukan waktu lebih untuk mencapai titik gangguan dan melakukan pemeriksaan jaringan.
Untuk informasi layanan kelistrikan saat banjir warga dapat menghubungi Contact Center PLN 123 dengan cara menekan kode area dilanjutkan dengan 123, atau melalui aplikasi PLN Mobile yang dapat diakses dengan mudah melalui smartphone Android maupun iOS.

UMKM Makin Berkembang Berkat Hadirnya Suntikan PEN BANK BJB

UMKM Makin Berkembang Berkat Hadirnya Suntikan PEN BANK BJB

SuaraPemerintah.id – Gairah pelaku ekonomi di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tengah terjangan pandemi Covid-19 terus meningkat. Hal ini terlihat di sejumlah UMKM, khususnya di wilayah Jabar dan Banten, seperti Kota Bandung. Para pelaku UMKM terlihat lebih bersemangat untuk berupaya mendapatkan bantuan suntikan dan dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disalurkan pemerintah melalui bank bjb.

Salah satunya Kopi Seru. Di tengah wabah Covid-19 merebak dan memukul para pelaku UMKM, Kopi Seru mampu menunjukkan kinerja bisnis yang terus meningkat. Bahkan, berencana melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri.

”Hadirnya bantuan suntikan dana dari bank bjb membuat usaha saya bukan saja mampu bertahan di tengah pandemi, namun juga makin berkembang sampai ada rencana membuat cabang di luar negeri, tepatnya di Perth Australia,” kata pemilik Kopi Seru Dave Julian Soepriyadi, saat ditemui di tempat usahanya, Jalan Sarimanis, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

Dave menyebutkan, sejak dibuka pertama kali pada 2018, Kopi Seru sebetulnya mampu berkembang dengan baik hingga mampu membuka beberapa cabang di Kota Bandung. Setelah itu, Kopi Seru pun mampu melakukan ekspansi ke luar Bandung seperti Jakarta, Solo, Semarang, Bahkan ke Manado. Sayang, kehadiran pandemi Covid-19, sempat membuat usahanya tersendat. Meski pun tetap mampu bertahan. Padahal, ia sendiri memiliki keinginan untuk membuka usaha lagi ke luar negeri.

Di tengah progres usahanya yang tersendat pandemi, bank bjb kemudian hadir memberikan solusi suntikan dana PEN untuk membuat Kopi Seru tetap bertahan dan mampu berkembang lagi. Ini membuat semangat Dave tumbuh kembali dan menatap masa depan pengembangan Kopi Seru dengan lebih optimistis.

”Bantuan dari bank bjb sangat saya butuhkan untuk pengembangan usaha. Karena jika usaha saya berkembang, tentunya akan banyak terdampak juga ke sektor lain. Misal membuat lowongan pekerjaan, pemberdayaan para petani kopi, serta tentunya seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok kebutuhan bisnis ini tentunya,” katanya.

Sebagaimana diketahui, bank bjb sendiri konsisten berkontribusi dalam agenda percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) lewat berbagai agenda dan program yang dijalanlan, menyalurkan bantuan kebencanaan, melakukan pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku usaha UMKM serta distribusi dan ekspansi kredit kebermanfaatan porsi penempatan uang negara sebagaimana PMK nomor 104/PMK.05/2020 tentang penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Suntikan permodalan kepada sektor produktif merupakan implementasi dari pernyaluran dana program PEN yang dicanangkan pemerintah. bank bjb optimis target leverage dana PEN dari Rp 2,5 triliun yang ditempatkan dapat terpenuhi sesuai target mengingat capaian penyaluran saat ini ditorehkan dalam waktu singkat.

Dalam perwujudan komitmen bank bjb untuk mendorong laju perekomian, khususnya di jabar melalui program bjb PENtas (penguatan Ekonomi Nasional Tangguh dan Sejahtera) yang merupakan inisiasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi mengapresiasi kebijakan yang sudah berjalan berkaitan dengan penyaluran dana PEN di bank bjb. Namun, bank bjb menurutnya perlu kebijakan out off the box untuk menyikapi kondisi saat ini.

Menurut dia, captive market Jawa Barat itu 90 persennya adalah UMKM. Makanya, hal itu menjadi prioritas dan effort lebih, untuk mencapainya. ”Saya optimistis, bank bjb bisa lebih baik dari bank Himbara. Tinggal memberikan beragam kemudahan untuk UMKM di Jabar, namun tetap terukur,” kata Acuviarta.

Acuviarta mengungkapkan, sektor konstruksi infrastruktur diketahui juga banyak dibiayai dana PEN. Sebab, sektor kontruksi juga banyak menyerap tenaga kerja dan menambah gerakan roda ekonomi yang lainnya pula. Begitu pun penyaluran kredit. Dengan dorongan program dana PEN, serta program kredit KUR dan lainnya, pasti berdampak signifikan kepada masyarakat.

”Terlebih dengan kondisi seluruh bank saat ini harus mengalami relaksasi seluruh angsuran kredit, menyebabkan ruang penyaluran kredit menjadi sempit. Selain memperhatikan prudent terhadap sektor-sektor usaha yang banyak terdampak dan ketidakinginan atau menunda penambahan modal dari ajuan kredit,” tandasnya.

Sebagai informasi, skema penyaluran pinjaman dana PEN dari bank bjb, untuk penyaluran kredit di antaranya Pertanian, Perburuan, Kehutanan sebesar Rp 154 miliar, lalu Industri Pengolahan Rp 794 miliar. Kemudian, Konstruksi Rp 1,35 triliun, Pedagang Besar dan Eceran Rp 1,34 triliun dan Sektor Lainnya Rp 1,69 triliun. Sedangkan berdasarkan sektor, pencairan dan PEN tersebut diurai dari sektor Korporasi dan Komersial, BPR, KPR, Konsumer dan UMKM.

”Setiap sektor juga kan memiliki multiplier effect. Saling berkaitan, sekecil apa pun usaha di UMKM bisa menarik sumberdaya yang lain,” ujarnya.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, dukungan keuangan ini disalurkan untuk mendorong upaya mendongkrak laju perekonomian, khususnya di Jabar.

”bank bjb selalu siap menjadi mitra berbagai pihak dalam mendorong pembangunan daerah. Kami memiliki peran sebagai agen pembangunan yang selalu diimplementasikan dengan dukungan-dukungan nyata. Terutama dorongan keuangan yang akan memberi dampak ekonimi dan sosial dalam skala lebih luas,” ujar Yuddy.

Pembiayaan ini diharapkan akan menghadirkan multiplier effect yang mendorong yang mendorong geliat aktivitas ekonomi. Dampak ekonomi dapat dirasakan selama proses pemanfaatan dana dapat menciptakan lapangan pekerjaan lebih luas. Serta dapat menyerap produk-produk dalam negeri.

Pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) terus digencarkan untuk segmen produktif dan padat karya. Kucuran pembiayaan ini merupakan bentuk implementasi komitmen bank bjb dalam mendukung penuh program percepatan PEN lewat penyaluran permodalan di berbagai sektor usaha produktif, khususnya UMKM.

”Pada prinsipnya, kami selalu mendukung penuh berbagai program pemerintah yang berorientasi pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang kami keluarkan guna mendukung program mau pun usaha yang dijalankan agar memberikan hasil optimal,” jelas Yuddy.

Sebagai infomasi, berdasarkan catatan perseroan per 18 Oktober 2020, bank bjb sudah menyalurkan dana PEN sebesar Rp5,34 triliun. Artinya, target leverage 2 kali lipat sebesar Rp5 triliun telah terlampaui dalam hitungan kurang dari tiga bulan sejak gelontoran dana sebesar Rp2,5 triliun diterima perseroan pada akhir Juli 2020. Angka realisasi kredit PEN bank bjb hingga pertengahan Oktober itu mencapai 106% dari target.

Percepat Pemulihan, BNPB Mulai Data Rumah Warga Rusak Pasca Gempa

SuaraPemerintah.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak cepat untuk memulai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa di Sulawesi Barat (Sulbar).

Oleh sebab itu BNPB terus mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar untuk mempercepat menyelesaikan proses pendataan kerusakan rumah warga terdampak gempa bumi Sulawesi Barat (Sulbar) magnitudo 6,2.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bisa segera dilakukan, meskipun statusnya masih dalam masa transisi darurat menuju pemulihan.

“Kita upayakan pendataan harus sesegera mungkin selesai, supaya program rehabilitasi dan rekonstruksi itu dapat segera berjalan walaupun statusnya masih dalam status transisi darurat,” jelas Doni dalam keterangan tertulis, Jumat (22/1/2021).

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke lokasi terdampak gempa bumi Sulbar pada Senin (18/1/2021), masyarakat akan diberikan dukungan berupa dana stimulan untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak terdampak gempa bumi.

Adapun besaran dana stimulan tersebut adalah Rp 50 juta rupiah untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta rupiah untuk rumah rusak sedang dan Rp 10 juta rupiah untuk rusak ringan.

Dalam implementasinya, Doni menjelaskan bahwa dana stimulan diharapkan dapat dikelola oleh masyarakat dengan dukungan oleh TNI dan Polri agar prosesnya dapat lebih cepat sehingga tidak ada masyarakat yang berlama-lama di pengungsian.

“Dana stimulan ini diharapkan nantinya bisa dikelola oleh masyarakat dengan dukungan TNI dan Polri,” jelas

Oleh sebab itu, dia kembali menekankan bahwa BNPB tidak akan membangun hunian sementara (huntara) seperti yang telah dilakukan pada program rehabilitasi dan rekonstruksi Gempa Lombok 2018 silam, melainkan hanya memberikan dukungan bagi masyarakat melalui dana stimulan tersebut.

“Kita menghindari membangun huntara. Kita akan mempercepat proses pembangunan rumah masyarakat yang rusak berat dan rusak sedang,” kata Doni.

Kemudian bagi yang rumah rusak ringan, pemerintah akan tetap mendukung dengan besaran dana stimulan sesuai dengan yang telah ditentukan serta mendampingi proses perbaikan yang dianggap perlu sehingga rumah dapat segera kembali ditempati.

“Kalau rusak ringan mungkin nanti setelah dinilai bisa ditempati setelah situasi normal kembali mungkin tidak begitu banyak direnovasi. Tetapi bagi mereka yang rumahnya sudah rusak berat dan tentu tidak mungkin ditempati,” pungkasnya.

Tinjau Korban Longsor, Menteri Bintang Kunjungi POS Perempuan dan Anak di Sumedang

SuaraPemerintah.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengunjungi langsung daerah terdampak bencana longsor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Jumat Pagi (22/1). Menteri Bintang meninjau Pos Ramah Perempuan dan Anak (PRPA) yang telah didirikan di Pos pengungsian Taman Burung SBG Kec. Cimanggung Kab. Sumedang.

“Kemen PPPA mengupayakan kerjasama dengan stakeholder di daerah untuk membangun Pos Ramah Perempuan dan Anak (PRPA), sehingga diharapkan dapat memberikan ruang yang nyaman dan aman bagi perempuan dan anak di tempat pengungsian,” ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga usai meninjau posko pengungsian.

PRPA yang ada di lokasi pengungsian menyediakan layanan pengaduan, dukungan psikososial bagi perempuan dan anak serta dukungan spesifik berupa pemberdayaan bagi perempuan. Terkait pemberdayaan, menurut Menteri Bintang akan menjadi catatan bersama untuk memberikan dukungan bagi perempuan pasca bencana khususnya perempuan yang menjadi kepala keluarga.

“Sesuai data terdapat 24 perempuan kepala keluarga. Ini harus jadi perhatian kita semua agar perempuan kepala keluarga khususnya yang baru ditinggal suaminya sehingga mereka dapat melanjutkan hidup dan kehidupan bersama anak-anaknya. Kita akan lebih intens komunikasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pendampingan perempuan kepala keluarga di tempat pengungsian,” jelas Menteri Bintang.

Sebelumnya, hujan dengan intensitas tinggi dan struktur tanah yang labil mengakibatkan tanah longsor pada 9 Januari 2021 di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Longsor mengakibatkan rumah warga tertimbun dan sejumlah korban jiwa. 40 orang korban meninggal dunia akibat longsor, 25 korban luka-luka, dan 1.119 warga mengungsi akibat bencana longsor.

Didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Kamil, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat Siska Gerfianti, Forkompinda Provinsi Jawa Barat dan Kab. Sumedang dan Perwakilan Organisasi Pegiat Perempuan dan Anak serta Relawan, Menteri Bintang juga memberikan sejumlah paket Pemenuhan Kebutuhan Spesifik bagi perempuan dan anak.

Disampaikan Menteri Bintang, pentingnya pemenuhan kebutuhan spesifik sebagai salah satu upaya menjaga pasokan gizi perempuan, anak dan lansia terdampak bencana agar daya tahan tubuh mereka tetap dalam kondisi baik. Di antaranya berupa popok bayi dan dewasa, pembalut, bubur bayi, susu, makanan dan vitamin tambahan, kit hygiene, peralatan mandi, dan sejumlah buku dan permainan anak.

“Kami dari Kemen PPPA hadir hari ini ingin memastikan kondisi perempuan dan anak. Sesuai mandat Undang-Undang tentang Bencana, perempuan (terutama perempuan hamil dan menyusui), anak, disabilitas, dan lansia adalah kelompok rentan, yang harus diprioritaskan dalam mitigasi dan situasi bencana. Pemenuhan hak-haknya harus diperhatikan karena mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang khusus dan spesifik,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang juga menerangkan dalam penanggulangan bencana agar kepentingan perempuan dan anak menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, Kemen PPPA terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, juga pemerintah daerah untuk dapat menyediakan layanan psikologis bagi para pihak, terutama anak-anak yang mengalami trauma akibat bencana.

“Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk hadir secara nyata dalam upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak di situasi paling sulit sekalipun. Untuk ke depannya pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah akan terus bergandengan tangan, bergotong royong, dan memberikan perlindungan yang terbaik dalam hal penanggulangan bencana, hingga pada saat pasca bencana,” tambah Menteri Bintang.

Menteri Bintang juga mengapresiasi penanganan cepat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang di lokasi pengungsian dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Sebab dikatakan Menteri Bintang saat ini kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Sehingga, penerapan Protokol Kesehatan harus terus dilakukan, seperti menjaga jarak sebisa mungkin, memakai masker, rajin mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer.

Cegah Ekstremisme, Pemerintah Gandeng Influencer Sampaikan Pesan Pencegahan

SuaraPemerintah.id – Dalam menangkal dan memerangi tindakan ekstremisme berujung terorisme di Indonesia, Pemerintah akan menggunakan jasa influencer. Suara Influencer dinilai bisa menyampaikan pesan perdamaian lebih luas kepada masyarakat.

Rencana menggandeng influencer dalam memerangi ekstremisme itu tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 (Perpres Ekstremisme).

Selain melalui suara influencer, tokoh adat, tokoh pemuda,dan tokoh perempuan, pemerintah juga akan membuat sejumlah program agar kalangan tersebut bisa lebih optimal dalam perannya melawan ekstremisme

“Meningkatkan peran (partisipasi) tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, media massa, dan influencer media sosial dalam menyampaikan pesan mencegah kegiatan berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme,” seperti dikutip dari lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2021.

Pertama, pemerintah melakukan koordinasi berkala dengan influencer, tokoh masyarakat, dan perusahaan media massa.

Aksi kedua adalah pengembangan jaringan penyedia produksi konten berbasis internet dengan melibatkan tokoh masyarakat, influencer, dan media massa. Konten yang dibuat bertujuan mencegah perkembangan ekstremisme.

Lalu, pemerintah melakukan kampanye kreatif dan inovatif pencegahan ekstremisme. Keempat, pemerintah memberi pelatihan kepada influencer, tokoh masyarakat, dan media massa dalam menyampaikan pesan pencegahan ekstremisme.

“Meningkatnya kesadaran kelompok sasaran melalui diseminasi produk-produk kampanye inovatif daring dan luring tentang pencegahan kegiatan berbasis kekerasan yang mengarah terorisme,” bunyi salah satu hasil yang diharapkan dari program-program tersebut.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ditunjuk sebagai penanggung jawab program. Mereka akan dibantu oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Christina Aryani setuju dan mendukung dengan penerbitan Perpres No. 7 tahun 2021. Dia mengatakan bahwa penyebaran paham berbahaya sudah sangat masif.

Dia juga menyebut penyebaran propaganda dan rekrutmen yang dilakukan kelompok ekstremis sudah sangat masif. Terutama dengan dukungan perkembangan teknologi informasi.

Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dinilai perlu untuk mengatasi persoalan tersebut. Terlebih, menurutnya, persoalan ini sudah menjadi permasalahan seluruh elemen bangsa. Bukan hanya Pemerintah.