Beranda blog Halaman 4561

Perkuat Ketersediaan LPG, Pertamina Gelar Operasi Pasar di Kalsel

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Operasi pasar kembali dilaksanakan oleh Pertamina di sejumlah titik di Kalimantan Selatan yaitu di Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tabalong sejumlah 9.800 tabung yang dilaksanakan secara bertahap mulai pada Senin (18/1) kemarin hingga 11 hari kedepan.

Pelaksanaan Operasi Pasar ini diperuntukkan untuk mempermudah aksesabilitas dan peningkatan konsumsi LPG pada saat kondisi banjir.

Executive General Manager Regional Kalimantan Freddy Anwar, menjelaskan bahwa Operasi Pasar dilaksanakan juga untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan stok LPG yang ada di masyarakat.

Total 780 tabung disediakan untuk tiga titik di Kabupaten tersebut dengan masing-masing lokasi 280 tabung. Pada (18/1) lokasi pelaksanaan operasi pasar di Kab. Tapin di Kantor Kecamatan Candi Laras Selatan; Pasar Jaro, Kec. Jaro di Kab. Tabalong; dan Kantor Desa Kupang, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan.

Kemarin (19/1), 780 tabung kembali digelontorkan Pertamina untuk tiga lokasi berbeda yaitu di Kantor Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, Pasar Nawin Kecamatan Haruai di Kabupaten Tabalong, dan Kantor Desa Taniran Kubah Kecamatan Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan.

“Kami koordinasi dengan pemda setempat di wilayah Kalsel, lokasi mana saja yang sekiranya perlu dilakukan operasi pasar. Pertamina senantiasa berupaya optimal untuk memastikan bahwa semua masyarakat yang berhak mendapatkan LPG 3 kg,” tambah Freddy.

Untuk memastikan distribusi LPG ke masyarakat, 99 agen PSO dan NPSO tetap beroperasi berikut juga 2460 Pangkalan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan.

“Saat ini kondisi memang masih mengkhawatirkan apalagi masyarakat terdampak, tapi kami sarankan untuk membeli LPG 3 kg sesuai dengan kebutuhan saja, karena masyarakat lain juga membutuhkan,” tutup Freddy.

Pemprov DKI Umumkan Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet Dunia

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mengumumkan saat ini Jakaarta tidak lagi termasuk 10 kota paling macet di dunia. Data tersebut didasarkan pada penilaian TomTom Traffic Indec terbaru.

Hal tersebut diumumkan melalui unggahan Pemprov DKI Jakarta dalam akun Instagram @dkijakarta pada Minggu (17/1/2021).

Data yang diunggah Pemprov DKI berdasarkan hasil dari lembaga TomTom Traffic Index.

“Menurut TomTom Traffic Index terbaru, Jakarta keluar dari 10 besar kota termacet di dunia. Kini, Jakarta berada di posisi ke 31 dari total 416 kota lain, yang berarti kemacetan semakin berkurang,” bunyi unggahan tersebut.

Pemprov DKI juga menjelaskan hasil penilaian tingkat kemacetan tahun 2020 yang kini berada di angka rata-rata 36 persen.

Bahkan hasil tesebut berkurang bilang dibandingkan tahun 2019 kemacetan di Ibu Kota mencapai 53 persen dan berada di peringkat 10 kota termacet.

“Sejak tahun 2017 peringkat Jakarta terus membaik hingga tahun ini keluar dari 10 besar,” jelasnya.

Dalam unggahan tersebut tidak disebutkan penyebab menurunnya angka kemacetan DKI Jakarta. Meski pada pertengahan tahun lalu PSBB telah dilonggarkan dan sempat ada rem darurat kembali, namun aktivitas warga di luar rumah masih tetap dibatasi.

Selain itu, lembaga ITDP mengungkap sedikitnya ada dua kebijakan transportasi di Jakarta yang memengaruhi penurunan tingkat kemacetan di Jakarta, yakni integrasi antar-moda transportasi dan upaya menciptakan jalan lingkungan yang ramah pejalan kaki serta pesepeda.

Jakarta juga dinilai melakukan percepatan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir setelah tahun lalu sudah mampu menduduki peringkat kedua dengan gelar ‘’Honorable Mention’’ di ajang yang sama. Apalagi Jakarta punya momentum cukup besar dengan hadirnya Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT).

Hadirnya dua layanan transportasi modern itu juga sudah dirancang terintegrasi dengan layanan TransJakarta yang selama ini menjadi transportasi umum unggulan dalam kota. Meningkatnya inovasi dan kualitas transportasi massal menjadi salah satu faktor utama menurunnya angka kemacetan Jakarta.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan adanya penurunan penumpang akibat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pengetatan pada hari pertama, Senin (11/1/2021).

“Secara keseluruhan kinerja lalu lintas turun. Dibandingkan dengan hari yang sama pada Minggu lalu, Senin 4 Januari 2021, volume lalu lintas turun 3,86 persen,” kata Syafrin melalui keterangan tertulisnya, Selasa (12/2/2021).

Selain itu kata dia, terjadi juga penurunan jumlah penumpang perkotaan sebesar 6,63 persen. Jumlah tersebut terdiri dari penumpang Transjakarta sebesar 1,88 persen.

Syafrin Liputo mengungkap keberhasilan DKI Jakarta yang keluar dari 10 besar negara paling macet di dunia. Dia mengatakan bahwa ini adalah upaya yang dilakukan secara komprehensif salah satunya dengan menempatkan pejalan kaki sebagai prioritas utama.

“Seperti reformasi penanganan transportasi dengan menempatkan pejalan kaki sebagai prioritas utama dan diikuti oleh kendaraan ramah lingkungan, angkutan umum selanjutnya kendaraan pribadi,” kata dia kepada awak media, Rabu (20/1/2021).

Selain itu dia juga mengatakan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta fokus pada integrasi angkutan umum lewat program JakLingko dan penataan kawasan stasiun hingga mengedepankan prinsip kolaborasi dengan masyarakat langsung dalam setiap kegiatan.

“Selain hal tersebut di atas, kebijakan pengendalian mobilitas dan kegiatan masyarakat yang mengedepankan prinsip penanganan hulu-hilir secara komprehensif juga memiliki peran sehingga peringkat Jakarta membaik,” kata dia.

Dorong Gasifikasi Batubara, Pemerintah Berikan Tarif Royalti Melalui Program Dimethyl Ether

Penulis
Sopyan
-
Dorong Gasifikasi Batubara, Pemerintah Berikan Intentif Royalti Melalui Program Dimethyl Ether

SuaraPemerintah.id – Pemerintah berencana memberikan tarif royalti khusus kepada perusahaan yang melakukan gasifikasi batubara melalui program Coal to Dimethyl Ether (DME). Kebijakan ini akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM sebagai bagian dari komitmen pemerintah mempercepat pemanfaatan hilirisasi batubara.

“Sebagai upaya mendorong program hilirisasi khususnya pengembangan coal to DME, Kementerian ESDM akan menerbitkan regulasi berupa tarif royalti batubara secara khusus untuk gasifikasi batubara hingga 0 persen,” jelas Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (19/1).

Saat ini, papar Arifin, beleid tersebut tengah disusun di internal Kementerian ESDM yang mana akan mengatur secara teknis kriteria dan tata cara pemberian insentif royalti batubara. Pemberian insentif ini dikhususkan untuk keperluan hilirisasi batubara dan tidak mengurangi penerimaan negara yang sudah diperoleh selama ini.

Selain pemberian insentif royalti, pemerintah juga akan menetapkan harga khusus batubara untuk penggunaan gasifikasi. Ketentuan ini akan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan Pertambangan Minerba dengan skema usulan cost ditambah margin.

Untuk komponen cost, terdiri dari biaya produksi langsung dan tidak langsung, biaya umum dan administrasi. Sementara, pada margin ditetapkan sebesar 15 persen dari cost. Rumusan formula ketetapan ini tengah disiapkan dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM atau Keputusan Menteri ESDM.

“Jangka waktu masa Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk proyek gasifikasi batubara telah diakomodiri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020,” jelas Arifin.

Sebagai informasi, proyek coal to DME dilakukan oleh PT Bukit Asam bekerja sama dengan PT Pertamina dan Air Product di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Rencananya, proyek tersebut akan beroperasi pada tahun 2024 dengan target produksi DME sebesar 1,4 juta ton per tahun.

Tanggulangi Risiko Bencana, BPBD Jabar Susun Peta Rawan Bencana Hingga Tingkat Desa

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan terhadap bencana, dimana semua jenis kebencanaan, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, sampai tsunami, berpotensi terjadi.

Dari 27 kabupaten/kota, 14 daerah masuk kategori risiko bencana tinggi dan 13 daerah berisiko bencana sedang, yang artinya, tidak ada daerah di Jawa Barat yang masuk kategori risiko bencana rendah.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, Dani Ramdan menyatakan, pihaknya sudah menyusun kajian risiko bencana dan peta rawan bencana sampai ke tingkat desa dengan harapan agar masyarakat memahami kondisi kebencanaan di lingkungannya.

“Pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk tetap waspada amat krusial. Hanya gempa yang tidak bisa diprediksi kapan dan di mana terjadi. Tapi kalau banjir, kita lihat dari kondisi alam termasuk banjir rob karena air laut yang naik. Sedangkan, tsunami dan gempa tidak bisa diprediksi,” katanya.

Menurut Dani, setelah peta rawan bencana disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana penanggulangan bencana (RPB) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Dari RPB itu, rencana kontingensi jenis kebencanaan untuk setiap kabupaten/kota dapat disusun.

“Dari rencana dan peta rawan bencana itu, pemerintah desa bisa menyusun, misalnya jalur evakuasi manakala akan berpotensi bencana, tempat evakuasi atau pengungsian. Kalau itu sudah ditambah kesiapan personel dan peralatan bencana, maka bencana itu bisa kita hadapi. Ada yang bisa kita cegah, ada yang tidak bisa, seperti gempa. Tapi, kalau kita punya kesiapsiagaan, paling tidak bisa meminimalisasi dampak atau risiko,” imbuhnya.

Dani menyatakan, perlunya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat akan potensi bencana menjadi mutlak. Selain untuk mencegah terjadi bencana, dua hal tersebut dapat meminimalisasi potensi korban meninggal dunia dan kerugian harta benda.

“Jika masyarakat sadar akan potensi bencana di lingkungan sekitarnya, maka mereka dapat melakukan mitigasi bencana. Contohnya dengan rutin memeriksa dan membersihkan saluran-saluran air di sekitarnya, supaya tidak tersumbat oleh sampah atau material lainnya. Memeriksa tebing-tebing, apakah vegetasinya atau tembok penahan tanahnya masih bagus,” tuturnya.

Dani menambahkan, jika terjadi retakan di tanah atau di tembok penahan tersebut apalagi ada aliran air yang merembes, hal itu merupakan tanda bahwa bisa terjadi potensi longsoran yang berbahaya.

“Dalam kondisi demikian khususnya ketika terjadi hujan lebat, sebaiknya masyarakat yang bermukim di sekitar tebing seperti itu melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Hal yang sama bisa dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Jika tinggi muka air sungai sudah mencapai level yang membahayakan, segera lakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi,” imbuhnya.

Dani pun menjelaskan bahwa dalam periode golden time yakni nol sampai tiga puluh menit saat terjadinya bencana, 34 persen faktor keselamatan dari bencana bersumber dari kesiapsiagaan individu yang terbentuk karena pengetahuan dan kemampuan yang bersangkutan dalam melakukan evakuasi.

“31% bersumber dari pertolongan orang-orang terdekat, yakni anggota keluarga yang juga memiliki pengetahuan dan rencana kontigensi yang dilatihkan jika terjadi bencana, 17% faktor keselamatan lainnya bersumber dari pertolongan komunitas. Peran BPBD, Tim SAR dan petugas lainnya hanya menyumbang 1,8 persen saja, karena pada saat golden time mereka tidak berada persis di tempat bencana,” jelasnya.

3 Strategi KNEKS Kembangkan Ekonomi Syariah Indonesia

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Ventje Rahardjo memaparkan tiga strategi besar guna mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Strategi pertama adalah dengan harmonisasi dan regulasi. Menurutnya, perlu adanya saling mendukung antara para pelaku ekonomi syariah dengan para regulator.

Strategi yang kedua adalah pendalaman pasar. Perlu lebih banyak pemain dari sisi demand maupun suplai sehingga pembesaran kepada ekosistem itu diharapkan dapat mengembangkan semua pelaku yang bergerak didalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Salah satu cara untuk meningkatkan demand diantaranya dengan meningkatkan literasi keuangan syariah dan meningkatkan kapasitas lembaga keuangan syariah.

“Penting mendorong munculnya literasi lebih kuat lagi dalam ekonomi syariah masih menjadi tantangan bagi kita. Literasi baru sekitar 8 persen di antara penduduk muslim yang mayoritas di Indonesia. Ini membutuhkan kerjasama yg kuat dibidang edukasi sosialisasi termasuk juga promosi,” ujarnya dalam webinar Sharia Economic Outlook, Selasa, 19 Januari 2021.

Selain literasi, hal yang juga harus dilakukan untuk mendorong demand industri keuangan syariah menurut ventje adalah dengan meningkatkan kapasitas lembaga keuangan syariah.

“Mulai dari yang besar sampai dengan lembaga keuangan syariah yang melayani masyarakat bawah harus diupayakan terus dengan mengarah pada penggunaan digitalisasi dan penguatan difrensiasi produk,” jelasnya.

Sedangkan strategi yang ketiga adalah inovasi produk dan bisnis. Saat ini, kata dia, produk syariah masih terbatas.

“Masih banyak sekali akad yang bisa dimanfaatkan oleh perbankan syariah dan diharapkan menjadi pembeda yang kuat terhadap perbankan konvensional. Sehingga perbankan syariah dapat tumbuh dengan kompetitifness yang lebih kuat serta juga dengan sustainbility yang lebih kuat,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan fokus pada empat hal guna mengembangkan ekonomi syariah.

Ia menjelaskan empat hal tersebut adalah pengembangan industri halal, industri keuangan, penguatan dana sosial masyarakat yaitu wakaf dan zakat dan yang terakhir perluasan dan pengembangan bisnis berbasis syariah.

Ma’ruf berharap nantinya industri halal di tanah air akan menjadi eksportir produk halal terbesar di dunia.

Rusto Tempeh, Pabrik Tempe Indonesia Pertama di China

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – “RUSTO TEMPEH” Sebuah pabrik tempe Indonesia pertama diresmikan oleh Duta Besar Duta Besar RI untuk China dan Mongolia, Djauhari Oratmangun. Produk industri tempe pertama ini berada di  kawasan industri food processing di Distrik Songjiang, Shanghai, China.

Peresmian dilakukan  bersama Konjen RI Shanghai Deny W Kurnia. Acara ini juga dihadiri CEO Seastar Foods Co,Ltd  Venny Hariyanti dan CEO PT Kapal Api, Indra Boedijono.

“Keberadaan pabrik tempe di Tiongkok ini menunjukkan kecintaan anak bangsa untuk mempromosikan kuliner Indonesia melalui tempe. Ini wujud nyata tidak saja diplomasi ekonomi Indonesia di China, juga menjadi alat dalam diplomasi kuliner Indonesia memasuki pasar kuliner Tiongkok yang begitu besar dan terbesar di dunia saat ini,” kata Djauhari.

Pabrik tempe Indonesia ini didirikan karena melihat adanya kebutuhan masyarakat Indonesia di China yang cukup besar untuk mendapatkan produk makanan berbahan dasar kacang kedelai segar Indonesia.

Selain itu, ini juga menjadi cara mempromosikan makanan olahan kacang kedelai tersebut sebagai salah satu ikon penting produk makanan Indonesia ke masyarakat China.

Tempe saat ini sudah banyak diperjualbelikan di pasar trading online Cina seperti Taobao – Alibaba.com. Di sana  terdapat IDN Shop Indonesia yang menjual berbagai produk makanan Indonesia.

Namun, barang yang dijual masih dalam jumlah yang sangat terbatas dan hanya dikenal oleh kalangan penggemar makanan tempe asal Indonesia yang merantau hidup di China.

Djauhari menyampaikan penghargaan kepada Seastar Foods Co.,Ltd yang telah membuka jalan dalam mempromosikan tempe makanan khas Indonesia di pasar Cina melalui Shanghai.

Dubes RI menyampaikan doa dan harapannya bahwa dengan hadirnya pabrik tempe Indonesia di kota Shanghai, diharapkan menjadi salah satu foot print kuliner Indonesia di pasar Tiongkok.

Dubes RI pun mengharapkan dukungan besar dariseluruh masyarakat Indonesia di Shanghai, baik dari KJRI, para pengusaha dan perwakilan persusahaan Indonesia di Shanghai, para pelajar dan mahasiswa Indonesia di Shanghai dan juga Tiongkok (PPPIT), serta seluruh kalangan diaspora pemerhati Indonesia yang menjadi roda pendorong dalam mempromosikan tempe di kalangan masyarakat Tiongkok.

Turut hadir dalam acara peresmian tersebut, Wakil Dubes RI Beijing, President dan Chairman Indonesia Chamber of Commerce in China Region (INACHAM), VP Bank Mandiri Shanghai, Atase Perdagangan KBRI Beijing, dan tim KBRI Beijing dan KJRI Shanghai, serta para pengusaha dan masyarakat Indonesia lainnya.

Perum Perindo Komitmen Jalankan 5 Pilar Usaha BUMN

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintahan.id – Perusahaan Umum Perikanan Indonesia atau Perum Perindo berkomitmen menjalankan lima pilar perusahaan sesuai amanah Kementerian BUMN. Hal ini disampaikan Direktur Utama Perum Perindo Fatah Setiawan Topobroto saat hari jadi Perindo ke-31 pada Rabu (20/1).

Fatah mengaku bersyukur perusahaan dapat bertahan di tengah pandemi dan gempuran ekonomi yang tidak pasti selama 2020.

“Di usia 31 tahun ini, Perum Perindo akan terus menjalankan strategi bisnis perusahaan melalui lima pilar yang mengacu pada visi misi Kementerian BUMN,” ujar Fatah.

Pilar lima pada visi misi Kementerian BUMN sendiri meliputi nilai ekonomi dan sosial, inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, peningkatan investasi, serta pengembangan talenta.

Untuk nilai ekonomi dan sosial, kata Fatah, akan memperluas lahan atau jumlah mitra kemitraan dan peningkatan kuantitas dan kualitas budidaya dari 551 mitra pada 2020 menjadi 1.750 mitra. Perum Perindo juga meningkatkan jaringan nelayan melalui kolaborasi dengan nelayan atau koperasi nelayan.

“Hal ini untuk meningkatkan volume produksi penyerapan ikan dari 5.143 ton pada 2020 menjadi 12.917 ton pada 2021,” ucap Fatah.

Fatah melanjutkan, instansinya akan melakukan pengembangan agribisnis terintegrasi untuk agribisnis ikan, termasuk pabrik pakan, perikanan tangkap, manajemen pelabuhan, kerja sama dengan Instansi maupun pemerintah daerah. Menurut Fatah, inovasi juga dilakukan dalam rangka transformasi menuju pengholdingan BUMN perikanan.

Fatah menyampaikan, proses digitalisasi Perum Perindo akan menerapkan beberapa program strategis Teknologi Informasi yang terintegrasi untuk seluruh proses bisnis perikanan pada pilar kepemimpinan teknologi.

“Salah satunya penerapan CMS (Cash Management System) pada setiap transaksi bisnis perikanan. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi adanya praktik fraud keuangan di lingkungan instansi kami,” lanjut Fatah.

Mengenai pilar peningkatan investasi, ucap Fatah, Perum Perindo juga berencana revitalisasi beberapa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Unit Pengelolaan Ikan (UPI) sebagai upaya perolehan sertifikasi HACCP A untuk peningkatan ekspor.

Selain itu, Perum Perindo juga kerap lakukan desentralisasi bisnis melalui perluasan kantor cabang dari lima cabang menjadi tujuh cabang, melakukan penguatan dan pengembangan SDM milenial sebagai bagian dari pilar Pengembangan Talenta.

“Hal ini dilakukan bekerja sama dengan lembaga penelitian dan atau universitas untuk pegembangan bisnis perusahaan,” ungkap Fatah.

Selain melakukan sejumlah aksi korporasi, Direktur Keuangan Perum Perindo Mukhamad Taufiq mengatakan pihaknya juga terjun langsung mengulurkan bantuan untuk bencana banjir di Kalsel melalui unit Perum Perindo di Banjarmasin.

Perum Perindo, dia katakan, membagikan 500 nasi bungkus setiap hari. Selain itu perusahaan juga menyiapkan dua Unit Armada Double Cabin untuk mengangkut konsumsi yg akan dibagikan serta membawa para korban kebanjiran.

“Kami menyediakan tempat pengungsian dengan kapasitas 250 KK. Perum Perindo bekerja sama dengan  BLK Banjarbaru, BPBD Prov Kalsel, Basarnas, Dan SPN Polda Kalsel,” ucap Taufiq.

Taufiq menyampaikan instansinya juga menggandeng UMKM lokal yang bergerak di bidang pangan sebagai bantuan tenaga memasak di dapur. Kata Taufiq, tanggap bencana merupakan aksi filantropi dari unit Banjarmasin.

“Kerja sama dengan instansi setempat, sebagai bentuk kepedulian antarsesama,” kata Taufiq.

Menteri BUMN Erick Thohir berharap, di usia ke-31 tahun, Perum Perindo dapat terus berinovasi di segala lini, baik dari SDM, proses digitalisasi dan otomasi bisnis hingga pemanfaatan teknologi untuk menambah kualitas dan kuantitas produksi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memiliki harapan agar dapat terus mendukung perekonomian Indonesia dan menyejahterakan masyarakat maritim Indonesia melalui berbagai bidang usahanya khususnya para nelayan dan petambak yg ada.

“Teruslah berkembang untuk Indonesia melalui bidang usaha ini. Saya yakin Indonesia memiliki potensi besar dalam industri perikanan, terutama di sektor jasa pelabuhan, budidaya serta perdagangan dan pengolahan ikan dan hasil laut,” ujar Luhut.

Presiden Jokowi Teken PP, WNI Bisa Jadi Komponen Cadangan Berpangkat TNI

Penulis
wicaksono
-
Presiden Jokowi Teken PP, WNI Bisa Jadi Komponen Cadangan Berpangkat TNI

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021. dalam PP itu tertuang perihal program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dan Komponen Cadangan dari unsur warga yang diberi pangka militer.

PP itu bernama Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

“Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” demikian bunyi Pasal 1 ayat 1 PP 3/2021, Rabu (20/1/2021).

Ruang lingkup pengaturan PP ini meliputi:

– Penyelenggaraan PKBN.
– Pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi
– Pengelolaan Komponen Pendukung.
– Pembentukan, penetapan, dan pembinaan Komponen Cadangan; dan
– Mobilisasi dan Demobilisasi.

Di Pasal 48 PP, disebutkan Komponen Cadangan meliputi warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana nasional.

“Pembentukan Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dikelompokkan menjadi Komponen Cadangan matra darat, Komponen Cadangan matra laut dan Komponen Cadangan matra udara,” demikian bunyi Pasal 49 ayat 1.

Warga yang menjadi Komponen Cadangan harus mengikuti tahapan pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran dan penetapan. Pelatihan dasar kemiliteran itu dilakukan selama 3 bulan. Selama mengikuti pelatihan, peserta mendapatkan:

– Uang saku
– Perlengkapan perseorangan lapangan, yaitu pakaian dinas lapangan, sepatu lapangan, topi lapangan dan ransel tempur.
– Rawatan kesehatan
– Perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Peserta yang lulus maka diangkat menjadi Komponen Cadangan. Kepada yang lulus, akan diberi pangkat yang mengacu pada pangkat TNI.

Peserta yang lulus maka diangkat menjadi Komponen Cadangan. Kepada yang lulus, akan diberi pangkat yang mengacu pada pangkat TNI.

“Pemberian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menimbulkan hak lain selain hak Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang,” demikian bunyi Pasal 58 ayat 4.

Bagi yang lulus dan diangkat jadi Komponen Cadangan, wajib mengucapkan sumpah yang berbunyi:

Demi Allah saya bersumpah/ berjanji:
Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin militer;
Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;
Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Bahwa saya akan memegang teguh segala rahasia militer sekeras-kerasnya.

Setelah sah menjadi Komponen Cadangan, maka berhak atas:

– Uang saku selama menjalani pelatihan.
– Tunjangan operasi pada saat Mobilisasi.
– Rawatan kesehatan
– Perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan
– Penghargaan.

Adapun masa aktif Komponen Cadangan yaitu saat mengikuti pelatihan penyegaran dan/atau pada saat mobilisasi.

Lantik 11 Pejabat Eselon I, Mensesneg : Mari Kita Bekerja Dengan Penuh Integritas

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno melantik 11 pejabat untuk mengisi posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Mensesneg pun memberi pesan kepada pejabat baru tersebut untuk bekerja dengan penuh integritas mendukung Presiden RI.

“Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengatakan bahwa mari kita bekerja sebaik-baiknya dengan penuh integritas, melakukan inovasi dukungan penuh kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden di dalam menjalankan amanahnya,” tandasnya.

Pelantikan pejabaat eselon I tersebut menerapkan protokol kesehatan itu digelar di Gedung Krida Bhakti Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2/TPA tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan tinggi madya di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden ini mulai berlaku dan ditetapkan di Jakarta pada 5 Januari 2021.

Pratikno mengatakan, pelantikan ipejabat baru ini didasarkan pada terbitnya Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara.

“Jadi terbitnya Perpres kelembagaan Kementerian Sekretariat Negara mewajibkan kita untuk melantik kembali pejabat dan saudara-saudara pada pagi hari ini,” kata Pratikno.

Dari 11 pejabat yang dilantik, 9 orang di antaranya tetap menduduki jabatan yang sama. Adapun yang berubah hanya Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan dan Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan yang bertukar posisi.

“Mayoritas semuanya 9 (orang) tetap menduduki jabatan yang sama. Hanya Pak Gogor dan Pak Dadan yang berganti posisi,” ujar Pratikno.

Mensesneg berharap, komunikasi antarpimpinan di Kementerian Sekretariat Negara tetap terjalin dengan baik, baik melalui rapat pimpinan maupun komunikasi digital. Ia pun mengajak para pejabat yang dilantik untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.

Daftar Pejabat yang Dilantik

Adapun ke-11 pejabat yang dilantik tersebut adalah:

1. Drs. Setya Utama, M.Si. sebagai Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

2. Heru Budi Hartono, S.E., M.M. sebagai Kepala Sekretariat Presiden

3. Drs. Mohamad Oemar, M.A. sebagai Kepala Sekretariat Wakil Presiden

4. Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M. sebagai Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum

5. Dr. Ir. Gogor Oko Nurharyoko, M.Sc. sebagai Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

6. Rika Kiswardani, S.IP., M.Pol.Adm. sebagai Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana

7. Bey Triadi Machmudin, S.E., M.T. sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden

8. Guntur Iman Nefianto, S.E., S.H, M.H. sebagai Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden

9. Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum. sebagai Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan

10. M. Rokib, S.H., M.H. sebagai Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Pemerintahan

11. Nandang Haris, S.IP., M.P.P. sebagai Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Banjarmasin Gratiskan Layanan RSUD dan Puskesmas Buat Korban Banjir

Penulis
wicaksono
-
Banjarmasin Gratiskan Layanan RSUD dan Puskesmas Buat Korban Banjir

SuaraPemerintah.id – Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengeluarkan surat edaran berisi kebijakan menggratiskan layanan kesehatan di RSUD Sultan Suriansyah dan semua puskesmas bagi warga yang terdampak banjir.

“Surat edaran ini sudah saya sampaikan kepada Direktur RSUD Sultan Suriansyah dan seluruh kepala puskesmas bahwa pasein yang berobat akibat bencana banjir tidak dipungut biaya, karena segalanya ditanggung pemkot,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Machli Riyadi di Banjarmasin, Selasa (19/1/2021).

“(SE itu) berlaku sejak hari ini (Selasa, 19/2),” ujarnya.

Warga digratiskan tanpa melihat status wilayah tempat tinggal pasien.

“Maksudnya, tetap warga Banjarmasin, tidak berlaku bagi warga luar Kota Banjarmasin, kecuali ada jaminan dari wali kota atau bupati masing-masing,” katanya.

Petugas akan mendatangkan petugas kesehatan di posko penanganan bencana banjir terdekat.

Langkah ini, katanya, tindak lanjut dari penetapan status tanggap darurat bencana banjir di Kota Banjarmasin sejak 15 Januari 2021.

Hingga hari keenam, Selasa (19/1), Kota Banjarmasin masih mengalami banjir. Daerah yang terdampak parah adalah Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Utara.

Provinsi Kalimantan Selatan dalam beberapa hari terakhir tidak diguyur hujan. Debit air pun tampak mulai menurun.

Meski demikian, Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadi Santoso mengingatkan warga tetap waspada banjir.

“Alhamdulillah cuaca mulai cerah dalam beberapa hari terakhir, meski masih diselingi hujan sesekali namun tidak berlangsung lama,” kata dia di Banjarbaru, Selasa (19/1).

Dari data pada 18 Januari 2021, sebanyak 51.000 jiwa warga Ibu Kota Provinsi Kalsel yang terdampak musibah itu, sekitar 2.000 jiwa di antaranya terpaksa mengungsi

1...4,5604,5614,562...4,868Halaman 4,561 dari 4,868