Beranda blog Halaman 4565

Restrukturisasi Kredit Akan Jadi Prioritas

Penulis
Sopyan
-
Restrukturisasi Kredit Akan Jadi Prioritas

SuaraPemerintah.id – Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan fokus pada restrukturisasi kredit melalui perpanjangan POJK hingga 2022.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santosa dalam laporannya pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021 mengatakan akan mendorong jasa keuangan untuk memberikan status soverign bagi lembaga pengelola investasi.

Restrukturisasi Kredit Akan Jadi PrioritasIa menjelaskan langkah ini untuk mendorong tumbuhnya demand dengan penurunan bobot risiko kredit pembiayaan properti dan kendaraan bermotor serta kelonggaran untuk penyaluran di sektor kesehatan.

“Agar nasabah bisa survive dalam masa pandemi. Terlebih untuk memberi ruang lebih luas untuk penanganan covid-19,” jelasnya, Jumat (15/1).

Selain itu, akses UMKM juga akan diperluas terutama KUR klaster di tiga lokasi yaitu Lampung, Sumatera Selatan dan Malang. Wimboh menambahkan konsolidasi di industri jasa keuangan juga akan dipercepat untuk ketahanan daya saing baik regional maupun global.

Dalam pertemuan yang dihadiri pelaku industri jasa keuangan dan perwakilan kepala daerah, ia menambahkan akan dibentuk pula ekosistem otoritas jasa keuangan lewat inovasi produk yang lebih universal berbasis digital melalui digital bank. Akselerasi digitalisasi lewat berbagai platform salah satunya melalui keuangan syariah menciptakan ekosistem yang lengkap

Melalui upaya tersebut, ia optimis dapat mewujudkan kredit tumbuh sebesar 7,5%+/- 1%, dana pihak ketiga 11%+/-1%, penghimpunan dana pasar modal Rp150 triliun hingga Rp180triliun dan piutang pembiayaan 4%+/-1%.

OJK, tambahnya, akan memantau kebijakan relaksasi di daerah agar komitmen menjaga stabilitas keuangan. Pemerintah melalui stimulus fiskal, peningkatan batas defisit anggaran, jaminan perlindungan sosial. Sementara otoritas keuangan melalui moratorium kewajiban perkreditan, penundaan penerapan Basel III, relaksasi ketentuan permodalan dan likuiditas. Sedangkan otoritas moneter melalui penurunan suku bunga, quantitative easing, dan peningkatan swap line.

Presiden RI Joko Widodo yang hadir secara virtual mengatakan percepatan ekonomi nasional terus diupayakan. Selama 2020 kerjasama pemerintah, Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Sosial (LPS) mampu berjalan beriringan.

“Anggaran Rp372,3 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.

Menparekraf Pastikan Homestay di Desa Wisata Gerupuk Lombok Siap Jelang MotoGP

Penulis
Sopyan
-
Menparekraf Pastikan Homestay di Desa Wisata Gerupuk Lombok Siap Jelang MotoGP

SuaraPemerintah.id – Saat melakukan kunjungan kerja ke Lombok, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, meninjau kesiapan amenitas berupa homestay yang berada di Desa Wisata Gerupuk, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal ini dilakukan guna mempersiapkan seluruh aspek pariwisata dan ekonomi kreatif menjelang perhelatan MotoGP Mandalika yang rencananya akan digelar pada Oktober tahun ini.

Menparekraf Sandiaga Uno, saat meninjau Kawasan Homestay di Desa Wisata Gerupuk, di Lombok, Sabtu (16/1/2021), mengatakan homestay di Desa Wisata Gerupuk merupakan salah satu pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, karena program ini menyediakan fasilitas rumah swadaya, yang pembangunannya melibatkan pemberdayaan masyarakat.

Jadi, masyarakat ikut serta bersama-sama dalam mendesain kemudian membangun dan tentunya memperoleh manfaat dari hal tersebut.

Program homestay merupakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) atau yang biasa dikenal dengan program bedah rumah.

Pada 2020 program ini ditingkatkan untuk menunjang sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Lombok, NTB, yang merupakan salah satu dari 5 Destinasi Super Prioritas (DSP) yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Desa wisata ini merupakan salah satu pendorong dari pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan. Selain itu, dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat dengan memperoleh mata pencaharian melalui penyewaan homestay. Fasilitasnya juga telah memiliki standar kualitas yang baik dan letak homestay ini sangat strategis dan relevan. Mengingat kawasannya berdekatan dengan MotoGP Mandalika Circuit,” ujarnya.

Menparekraf Sandiaga menambahkan homestay ini menyasar target milenial kelas menengah baru yang ingin menikmati keindahan Mandalika, tapi tidak memiliki budget yang cukup untuk penginapan bintang lima.

Dengan harga satu kamarnya Rp250,000/malam sudah termasuk sarapan, wifi, dan listrik, Sandiaga merasa harga tersebut cukup terjangkau.

 

“Tadi saya bersama dengan Pak Gubernur sudah berencana, mungkin sebelum perhelatan MotoGp Mandalika kita akan mencoba tinggal satu malam di homestay ini. Saya dengan Pak Gubernur siap ingin merasakan suasana menginap di homestay secara langsung,” kata Sandiaga.

Untuk strategi promosi homestay di Desa Wisata Gerupuk, ia mendorong penggunaan platform digital. Sandiaga berencana akan memberikan fasilitasi terkait digitalisasi dan virtualisasi guna mempromosikan homestay ini.

“Mudah-mudahan ini bisa memicu ekonomi masyarakat serta bangkitnya pariwisata dan ekonomi kreatif. Tentunya didukung dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Rumah Swadaya KemenPUPR K.M. Arsyad menjelaskan dalam pembangunan rumah ini pihaknya tidak meninggalkan nuansa lokal. Dimana konsep desainnya berdasarkan ruang tradisional Lombok, ada sesangkok, jadi kalau ingin masuk ke dalam rumah harus menunduk terlebih dahulu untuk memberikan penghormatan. 

Kemudian bentuk atap stilasi yang juga mengadopsi nuansa lokal. Konsol dibuat lebih rendah sebagai filosofi rumah adat Sasak tentang bagaimana tamu menghargai privasi pemilik rumah.

“Di samping homestay, kami juga melakukan pengembangan rumah untuk meningkatkan kualitas agar menjadi rumah layak huni. Jadi, langsung memperoleh dua fungsi, pertama pariwisata dan kedua rumah layak huni,” jelas Ardya.

 

KementerianPUPR sampai sejauh ini juga telah membangun 300 unit Rumah Swadaya di Lombok.

Turut mendampingi Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf Hari Sungkari, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, dan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara Satu KemenPUPR Rini Dyah Mawarty.

Sumber: www.disbudpar.ntbprov.go.id/

Adakan Rakor Tanggap Darurat, Pemerintah Satukan Kekuatan Hadapi Bencana

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Hampir bersamaan dengan musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air akhir pekan lalu, Indonesia juga dirundung beberapa bencana alam. Mulai longsor di Kabupaten Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan, gempa di Sulawesi Barat, hingga erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dengan sigap langsung memimpin rapat koordinasi tingkat menteri dalam rangka tanggap darurat bencana, Minggu (17/1).

Menko PMK menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut dilakukan guna menyatukan kekuatan dukungan dari kementerian/lembaga, khususnya yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK.

“Untuk sementara kita akan fokus di tanggap darurat bencana, baik terlibat langsung maupun tidak. Penanganan juga akan terus dilakukan sambil kita petakan kekuatan dukungan dari masing-masing K/L apa yang bisa kita lakukan,” tutur Muhadjir.

Ia pun meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar terus memperbarui pemetaan terhadap kondisi di lapangan. Sehingga demikian, hal-hal apa saja yang dibutuhkan dapat segera dikoordinasikan ke K/L terkait.

Sementara itu, berkaca dari penanganan bencana-bencana sebelumnya, Menko PMK berharap kebutuhan khusus bagi perempuan, anak, dan lanjut usia (lansia) dapat lebih diperhatikan.

“Mohon keterlibatan KPPPA diperkuat, lalu BNPB setelah mengumpulkan informasi dari K/L agar dijelaskan pola komando di lapangan seperti apa termasuk apa saja yang dibutuhkan selama masa tanggap bencana,” tegas Menko PMK.

Lebih lanjut, imbuhnya, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi juga supaya disiapkan segera dan tetap melibatkan K/L. Bukan hanya K/L di bawah koordinasi Kemenko PMK, akan tetapi BUMN dan K/L lain di luar Kemenko PMK seperti Kementerian PUPR.

Pada lain sisi, K/L seperti Kemenkes, Kemensos, KPPPA, Kemendikbud, Kemenag, dan BNPB juga sudah melakukan upaya tanggap darurat di lapangan. Misalnya Kemenkes yang telah menyiapkan 25 ambulans, 4 tenda, peralatan dan obat-obatan orthopedi dan logistik kesehatan di posko bencana Sulawesi Barat.

Selain itu, KPPPA juga sudah menurunkan bantuan khususnya berbagai kebutuhan bagi perempuan, anak, dan lansia di lima titik lokasi bencana termasuk yang terbaru yaitu bencana di Manado, Sulawesi Utara.

Sestama BNPB Harmensyah mengungkap bencana alam yang kerap terjadi tidak lepas dari campur tangan ulah manusia. Ia mengungkap bencana longsor yang terjadi di Kabupaten Sumedang akibat pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

“Banjir-banjir ini kan sebenarnya ulah manusia. Di puncak bukit dibangun rumah yang begitu besar sementara lingkungan tidak dikelola dengan baik. Kalau tidak ingin bencana ini berulang, yang di hulu harusnya diperhatikan betul, fungsi lahannya harus dikembalikan,” pungkasnya.

Hari Jadi ke-271 Kabupaten Langkat, Pemprov Fokuskan 4 Destinasi Jadi Pariwisata Andalan Sumut

Penulis
Sopyan
-
Peringatan Hari Jadi ke-271 Langkat Selain Danau Toba, Pariwisata Langkat Jadi Andalan Sumut

SuaraPemerintah.id – Selain pengembangan wisata Danau Toba, Pemerintah Provinsi (Pempov) Sumatera Utara (Sumut) juga fokus pada pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Langkat. Di antara destinasi yang menjanjikan yaitu wisata alam Tangkahan, Bukit Lawang, wisata sejarah dan wisata religi.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dalam sambutanya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumt R Sabrina pada Rapat Paripurna DPRD Langkat dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-271 Kabupaten Langkat, Minggu (17/1) di Gedung DPRD Langkat.

“Pemprov Sumut saat ini berkomitmen untuk mempercepat pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Langkat. Selain wisata Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia, Pemprov Sumut juga mengembangkan destinasi wisata Bukit Lawang dan Tangkahan. Disamping itu juga akan dikembangkan wisata sejarah dan religi,” ujar Sabrina.

Pemprov Sumut berencana membenahi beberapa hal di kawasan tersebut, salah satunya adalah mengaspal jalan tembus dari Bahorok menuju Tangkahan, perbaikan sarana dan prasarana menuju kawasan wisata serta sentra produksi UKM di Kabupaten Langkat. Pemprov juga berencana melakukan revitalisasi sejarah Tengku Amir Hamzah yang merupakan Pahlawan Nasional asal Bumi Langkat.

“Kabupaten Langkat sudah sepatutnya bersyukur karena dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa alam yang subur dan indah, serta keberagaman masyarakat, budaya dan agama. Hal ini harus dijadikan sebagai kekuatan dalam mendukung setiap program pembangunan di Kabupaten Langkat. Untuk itu semua pihak harus bersatu padu menyukseskan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Langkat,” sebutnya.

Rapat Paripurna  DPRD Langkat dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-271 Kabupaten Langkat  dipimpin  Ketua DPRD Langkat Surialam, diawali dengan pembacaan sejarah Langkat oleh Sekda Langkat Indra Salahudin.

Peringatan Hari Jadi Langkat tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya karena menyesuaikan kondisi masa pandemi Covid-19 yang masih terjadi. Pada peringatan tahun ini tidak ada perayaan yang banyak mengumpulkan orang, seperti pameran dan pesta atau hiburan rakyat.

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin mengatakan pihaknya berjanji akan memegang teguh komitmen untuk membangun Kabupaten Langkat.

“Tidak akan pernah terlintas dalam pemikiran kami untuk mengubah tatanan kehormatan pendiri awal kabupaten ini sebagai tanah Melayu. Sebab kami sadar, di mana bumi di pijak di situ langit dijunjung, adat dijunjung, lembaga disanjung, pusaka sama dijaga dimana adat diisi, di situ pula lembaga dituang,” ujarnya.

Dia berharap momentum Hari Jadi ke-271 Kabupaten Langkat semakin memperkokoh kebersamaan, memperkuat silahturahmi, serta meningkatkan kepedulian untuk saling memberikan kebaikan dan belajar dari setiap kekurangan yang ada.

Hadir dalam kesempatan Anggota DPR RI Djohar Arifin Husin, Bupati Langkat periode terdahulu H Syamsul Arifin, Ngogesa Sitepu, Tuan Guru Babussalam, unsur Forkopimda Langkat, Sekda,  kepala OPD, dan tokoh masyarakat.

Hari ini Presiden Terbang ke Kalsel Temui Korban Banjir

Penulis
wicaksono
-
Hari ini Presiden Terbang ke Kalsel Temui Korban Banjir

SuaraPemerintah.id – Hari ini, Presiden Joko Widodo akan terbang menuju Kalimantan Selatan (Kalsel). Presiden akan memantau kondisi korban banjir Kalimantan Selatan yang terjadi, Rabu (13/1). Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan Jokowi ingin memastikan bantuan untuk warga tersalurkan.

Selain itu Presiden Jokowi juga melaksanakan agenda yakni mengecek kebutuhan warga yang belum dipenuhi pemerintah.

 

“Memastikan bantuan yang dibutuhkan sudah sampai dan akan melihat kebutuhan apa saja yang akan dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat maupun pemda,” kata Heru, Senin (18/1).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jokowi akan berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Ia akan bertolak dari Jakarta sekitar pukul 10.15 WIB.

Dalam kunjungan itu, Jokowi juga akan mengecek kerusakan yang terjadi akibat banjir Kalimantan Selatan. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono akan mendampingi Jokowi selama kunjungan kerja ke Kalsel.

“Akan melihat sarana-prasarana yang terdampak dan tentunya pemerintah pusat melalui PUPR akan berkoordinasi lebih lanjut dan akan memperbaikinya segera,” ujar Heru.Sebelumnya, banjir melanda Kalimantan Selatan pada Rabu (13/1). Hujan yang mengguyur sekitar 12 jam membuat permukaan air naik hingga ketinggian 3 meter.

Berdasarkan data terkini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mencatat tambahan korban meninggal akibat banjir di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan jadi 15 orang. Sebanyak 39.549 warga terpaksa mengungsi akibat kejadian tersebut.

“Korban meninggal dunia total sebanyak 15 orang dengan rincian, Kabupaten Tanah Laut 7 orang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah 3 orang, Kota Banjar Baru 1 orang, Kabupaten Tapin 1 orang, dan Kabupaten Banjar 3 orang,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati dalam keterangannya, Senin (18/1).

Data terakhir dihimpun oleh BNPB pada Minggu (17/1). BNPB melaporkan sebanyak 15 orang dari berbagai lokasi meninggal dunia akibat banjir tersebut.

Banjir yang menerjang 10 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan ini juga merendam 24.379 rumah. Akibatnya 39.549 warga terpaksa mengungsi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir pada Tanggal 14 Januari 2021. Pihak BPBD juga sampai saat ini masih melakukan pendataan titik pengungsian bagi masyarakat terdampak.

 

Erick Thohir Ingin Tambah Direksi BUMN dari Perempuan dan Milenial

Penulis
Rahmat HM
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir ingin 15 persen direksi BUMN diisi oleh perempuan dan 5 persen dari milenial. Hal tersebut disampaikan saat ia memberikan pidato di acara Temu Account Officer (AO) Nasabah Permodalan Nasional Madani (PNM).

“Saya ingin ada perubahan di BUMN. Kemarin saya sudah bicara terbuka, saya ingin komposisi direksi BUMN itu ada 15 persen perwakilan dari perempuan,” kata Erick dalam acara Temu AO Nasabah PNM secara virtual, Sabtu (16/1/2021).

Menteri Erick Thohir juga meminta sebagian direksi BUMN berasal milenial dengan usia di bawah 40 tahun setidaknya sebanyak 5 persen. Erick mengakui, meski memiliki pola pikir yang berbeda, milenial punya kesamaan dalam kepedulian terhadap masyarakat dan perubahan zaman.

“Ini di hati nurani saya juga ingin menantang untuk seluruh BUMN punya empati ini. Kalian (milenial) adalah menjadi contoh konkret yang luar biasa untuk pemimpin BUMN. Banyak pemimpin BUMN cuma duduk di meja,” kata Erick.

Erick menuturkan, pemimpin yang peka terhadap perubahan akan mampu melihat yang terjadi secara konkret di lapangan. Hal ini pula yang dicontohkan Presiden RI Joko Widodo kepada para menteri dan jajarannya di Kabinet Indonesia Maju.

“Ini yang saya juga challenge (tantangan), Kenapa? Itu yang dicontohkan Pak Presiden Jokowi. Kita sebagai pemimpin tidak hanya bisa mengarahkan tapi harus bisa melihat apa yang terjadi,” ungkap Erick.

Di kesempatan yang sama, Erick menyampaikan minatnya untuk memberi beasiswa kepada AO (account officer) PNM yang 98 persen merupakan milenial. Pemberian beasiswa bakal ditujukan untuk AO yang berkinerja baik.

Dia menyatakan, program beasiswa tersebut ada dan sudah disiapkan. Salah satunya dari program CSR BUMN yang nantinya bakal difokuskan untuk bidang pendidikan. Pihaknya meminta para direksi BUMN bertanggung jawab atas program pendidikan itu.

“Karena itu saya berharap PNM coba mapping para AO siapa yang kinerjanya terbaik, siapa yang bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Kami dengan segala kesibukan perlu diingatkan, tapi jelas di program kami (beasiswa) itu ada,” sebutnya.

Lebih lanjut Erick menyebut, program beasiswa kepada karyawan merupakan salah satu perubahan di BUMN.

“Karena itu saya berharap adik-adik AO jangan berhenti bermimpi, tapi berani bereksekusi. Cita-cita kalian harus kita dukung. Saya yakin ada AO-AO yang bisa juga jadi direksi. Tapi tentu harus diawali dengan pendidikan yang baik,” pungkasnya.

Dalam pertemuan bersama para AO PNM, Erick juga memuji kinerja para AO PNM Mekaar. Erick menegaskan AO PNM Mekaar seharusnya bisa menjadi contoh bagi para pemimpin BUMN.

Menurutnya, AO PNM adalah generasi muda yang langsung turun ke jalan di garis terdepan membantu nasabah PNM Mekaar.

“AO PNM menjadi contoh konkret untuk pimpinan BUMN agar tidak hanya memberikan pengarahan tapi juga turun langsung melihat realitas di lapangan,” tutur Erick dalam webinar Sabtu (16/1/2021).

 

 

Menaker Ida Kemukakan Pentingnya Keberadaan SDC Guna Mengatasi Pengangguran

Penulis
Sopyan
-
Menaker Ida Kemukakan Pentingnya Keberadaan SDC Guna Mengatasi Pengangguran

SuaraPemerintah.id – Untuk menyinergikan kerja pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya telah menggagas Skill Development Center (SDC) di daerah.

Menaker Ida mengingatkan pentingnya sinergi antara pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Menurut Menaker Ida, jika terjadi sinergi, maka masyarakat yang dapat memperoleh keuntungannya.

“Yang dibutuhkan kita ini kemauan kita untuk bersinergi. Udah mutlak itu. Kita punya keterbatasan, tapi keterbatasan itu harus diatasi dengan sinergi. Saya yakin dan percaya, kalau kita mau bersinergi dan kolaborasi, itu yang seneng masyarakat, rakyatnya,” kata Menaker Ida saat berdialog dengan stakeholder ketenagakerjaan usai mengunjungi Balai Latihan Kerja (BLK) Padang, Sumatera Barat, Minggu (17/1/2021).

Kunjungan Menaker Ida disambut Kadisnakertrans Sumbar, Kepala BLK Padang, Kepala BP2MI Padang, perwakilan DPRD Sumbar, Kepala LPP Lapas II B Padang, kepala BNPP Sumbar, dan yang lain.

Menaker Ida mengatakan, pada dasarnya persoalan ketenagakerjaan adalah urusan wajib pemerintah daerah. Namun, Kemnaker tidak hanya meletakkan persoalan ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah, tetapi juga mengambil tanggungjawab secara bersama-sama. Hal itu juga sebagai wujud sinergi antara pemerintah puaat dan daerah.

Menurutnya, sinergi tersebut dapat dilakukan dengan para stakeholder dengan membentuk Skill Development Center (SDC). Melalui SDC, komunikasi dan koordinasi lintas sektoral para stakeholder dapat tersinergikan, tersingkronkan, dan terkoordinasikan, serta dapat merealisasikan antara supply and demand ketenagakerjaan yang berada di daerahnya, baik melalui Analisis Potensi Daerah maupun Analisis Ratio Potensi

Pentingnya keberadaan SDC, membuatnya berharap agar semua kabupaten/kota yang ada di Sumbar dapat dibentuk SDC. “Mohon terus dilakukan, Pak, agar SDC itu ada di semua kabupaten/kota. SDC itu untuk mengenali seluruh kebutuhan masyarakat kaitannya dengan ketenagakerjaan,” katanya.

Direktur Jenderal Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan mengatakan, dari total 304 BLK yang ada di seluruh Indonesia, kapasitas BLK untuk menanggulangi pengangguran kurang lebih 3,94 persen per-tahun atau sekitar 275.800 orang dari 7 Juta orang pengangguran yang ada di Indonesia.

Namun pada 2020, BLK UPTP Padang, 20 BLK UPTD Binaan dan 38 BLK Komunitas hanya dapat melatih 6.672 orang dari 418.650 orang pengangguran yang ada di tiga provinsi binaan atau 1,59 persen per-tahun tersebut. Hal itu tidak lepas dari dampak pandemi Covid-19.

“Untuk itu, Kemnaker melalui BLK Padang bekerja sama dengan Disnaker Provinsi Sumatera Barat membentuk SDC Provinsi Sumatera Barat,” kata Dirjen Binalattas.

Kepala Disnakertrans Sumbar, Nasrizal menyatakan bahwa SDC merupakan konsep yang penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan ketenagakerjaan. Sebab dalam program tersebut terjadi sinergi dan koordinasi antara stakeholder, seperti akademisi, dunia usaha, dan dunia industri.

“Jadi ketika program atau SDC dipelajari sedemikian rupa ini konsep luar biasa. Untuk mengatasi pengangguran ini tidak bisa one man show, harus sinergi,” kata Nasrizal.

Menurutnya, dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumbar, baru terbentuk 6 SDC. Ia menargetkan, SDC sudah terbentuk semua di 19 kabupaten/kota pada pertengahan 2021.

2 Cara Unik Warga Margoyoso Lakukan Konservasi Lingkungan

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Desa Margoyoso Kecamatan Salaman Magelang memiliki cara unik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selain memiliki peraturan desa (Perdes) tentang lingkungan juga menggunakan mitos yang beredar di masyarakat, di mana perusak lingkungan akan mendapatkan kesialan.

Hal itu ditemukan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat melakukan penanaman pohon di Desa Margoyoso, Minggu (17/1/21).

Kepada Ganjar, Kades Margoyoso, Adi Daya Perdana mengatakan, dulu desa tersebut kering kerontang. Hampir setiap tahun, warganya selalu meminta bantuan air bersih untuk keperluan sehari-hari.

“Setelah itu kami menggalakkan konservasi lingkungan. Untuk mendukungnya, kami membuat peraturan desa yang mengatur tidak boleh ada penebangan pohon besar dan giat melakukan penanaman,” ucap Adi Daya.

Ditambahkan, selain menggunakan Perdes, pihaknya juga menggaungkan mitos tentang keangkeran pohon-pohon besar. Mitos yang disebarkan ke masyarakat yakni siapa saja yang menebang pohon besar akan diganggu penunggu pohon atau hal-hal gaib lainnya.

“Dengan kepercayaan mistis dan peraturan desa ini, upaya kami melakukan konservasi cukup berhasil,” terang Adi Daya.

Gubernur Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah yang dilakukan warga Margoyoso. Dengan peraturan desa serta mengedepankan kearifan lokal, langkah-langkah pelestarian lingkungan benar-benar tercapai.

“Ini hebatnya Pak Kades dan warga Margoyoso, mereka punya kesadaran lingkungan yang tinggi. Pak Kades ini masih muda, tapi mampu menggerakkan kekuatan yang ada di masyarakat untuk melakukan konservasi (pelestarian) lingkungan,” kata Ganjar.

Di tempat penanaman pohon itu,  selain lingkungan terjaga sangat asri juga terdapat air yang bersumber dari 88 mata air mengalir dengan jernih. Selain itu, di dusun lain ada beberapa mata air yang jumlahnya lebih dari 20 titik.

“Ada 88 mata air di sekitar sini dan yang menikmati sampai Purworejo, maka tugas kita sekarang adalah mengelola, merawat dan mengonservasi. Makanya hari ini saya melakukan penanaman,” ucap Ganjar.

Penanaman pohon, lanjutnya, harus terus digencarkan sebagai upaya melindungi mata air. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat giat menanam pohon, apalagi saat ini masih musim penghujan.

Dalam penanaman itu, turut hadir Bupati Magelang, Zaenal Arifin, sejumlah warga dan anggota karang taruna. Sebanyak 500 pohon ditanam dalam kesempatan itu, meliputi jenis gayam, durian, jambu dan sirsak.

Menteri Luhut Ajak Masyarakat Gunakan Sepeda Karya Anak Bangsa

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengajak masyarakat untuk bangga menggunakan produk lokal, termasuk sepeda lokal. Ajakan tersebut sebagai rangkaian dari kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2021.

Sebagaimana ajakan itu disampaikan Luhut dalam acara ‘Kembali Bersepeda untuk Indonesia Sehat dan Maju’ yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan di Stasiun Gambir, Jakarta, Minggu, 17 Januari 2021.

“Kita semua harus bangga menggunakan produk lokal di dalam kehidupan sehari-hari termasuk untuk aktivitas kebugaran tubuh seperti bersepeda,” kata Luhut yang hadir secara virtual.

Acara yang digelar dengan kegiatan bersepeda dan pameran produk sepeda lokal itu dilaksanakan secara daring dan luring.

“Tentu kita tidak berhenti sampai di sini yang lebih penting lagi adalah aksi nyata kita mendukung dengan membeli produk-produk lokal,” kata Luhut.

Ia juga menyatakan bahwa semua harus dimulai dari kita, yang tentunya harus lebih dulu membeli. Dengan rasa bangga mempromosikan kepada rekan-rekan, maka di sinilah semangat gotong-royong mampu terwujud.

Dalam acara yang berlangsung mulai dari tanggal 17 hingga 31 Januari 2021 itu, memamerkan berbagai produk sepeda konvensional maupun bertenaga listrik karya anak bangsa.

Adapun sejumlah merek yang ikut berpartisipasi di antaranya United Bike, Volta, Jarvis, Selis, Rakata, Uinfly, Dipa Bike, Petra Bike, Molisidi, BF Goodrich, Elbike dan Viar.

Turut serta dalam pameran ini juga yakni berbagai UMKM binaan PT Pelindo II, PT KAI, PT BRI, dan Bank Indonesia.

Dalam acara tersebut hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ia menyatakan bahwa pada acara ini dipamerkan berbagai produk UMKM terutama sepeda konvensional, sepeda listrik, dan sepeda motor listrik buatan Indonesia kita mampu membuat desain-desain sesuai gaya hidup masyarakat.

“Hal ini tentu sangat relevan selain itu juga sebagai tuan rumah kami mengupayakan agar tempat-tempat konektivitas dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kegiatan Gernas BBI pada bulan ini,” kata Budi.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berharap rangkaian kegiatan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, akan mampu menjadi ajang meningkatkan skala UMKM.

Ia juga menyampaikan melalui ajang ini diharapkan dapat memperluas pembayaran digital melalui QRIS, dan memberi fokus pada Artisan Indonesia di masing-masing daerah.

“Kami berharap kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini dapat membangkitkan kembali UMKM di sektor nasional,” kata Teten.

Jokowi Terbitkan Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme

Penulis
wicaksono
-

SuaraPemerintah.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024.

Berdasarkan laman Sekretariat Negara, Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tersebut ditandatangi Jokowi pada 6 Januari 2021 dan diundangkan seharinya, yakni 7 Januari 2021.

Adapun maksud dari aturan ini diteken Jokowi untuk mencegah terjadinya gerakan eskterimisme yang mengarah pada terorisme, dan sebagai acuan untuk kementrian atau lembaga terkait.

“Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAN PE adalah serangkaian kegiatan yangdilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme,” demikian bunyi salah satu maksud Pepres yang diteken Jokowi tersebut, seperti dikutip Minggu (17/1/2021).

Selain itu, RAN PE yang diteken Jokowi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelindungan hak atas rasa aman warga negara dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

“Sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” demikian bunyi tujuannya.

Yang menarik di Pasal 8 dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2021 ini, baik kementerian ataupun lembaga serta daerah bisa melibatkan masyarakat dalam peran serta RAN PE ini.

“Dalam melaksanakan RAN PE, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dan melibatkan peran serta masyarakat,” demikian bunyi pasal tersebut.

Dalam Pasal 11 Perpres Nomor 7 Tahun 2021, disebutkan pendanaan RAN PE ini berasal dari APBN maupin APBD.

“Pendanaan RAN PE bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perltndang-undangan,” demikian bunyinya.

Dalam Perpres disebutkan pula adanya permasalahan yakni perlunya optimalisasi peran pemolisian masyarakat dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Dalam hal ini, untuk menyikapinya melalui Perpres RAN PE ini akan dilakukan Pelatihan pemolisian masyarakat yang mendukung upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Tak hanya itu, tentunya akan ada juga sosialisasi dan promosi pemolisian masyarakat. Hal ini sebagai upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Tanah Air.

1...4,5644,5654,566...4,868Halaman 4,565 dari 4,868