Beranda blog Halaman 4624

Bupati Bogor Apresiasi Multiperan Perempuan Dalam Masa Pandemi Covid-19

Penulis
Sopyan
-
Bupati Bogor Apresiasi Multiperan Perempuan Dalam Masa Pandemi Covid-19
Suarapemerintah.id – Peringatan Hari Kesatuan Gerakan (HKG) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-48 tingkat Kabupaten Bogor berlangsung sederhana dan khidmat, dalam peringatan HKG PKK ke-48 kali ini Bupati Bogor, Ade Yasin bersama Anggota DPR RI Elly Rachmat Yasin berkesempatan hadir di Gedung Tegar Beriman, Cibinong pada Kamis (10/12).
Dalam sambutannya Bupati Bogor mengatakan multiperan perempuan terutama dimasa pandemi Covid-19 sangatlah besar, sebagai tenaga medis, menjadi ibu rumah tangga, guru selama anak belajar dirumah, anggota masyarakat,  menjalankan karier organisasi dan lainnya.
“Para penggerak PKK dimasa pandemi juga berada di garda depan dalam upaya perubahan perilaku 3 M yakni mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker untuk memutus penyebaran pandemi Covid 19,” ujarnya.
ia juga mengatakan kemudian mengingat posisi Tim Penggerak PKK yang strategis di masyarakat, PKK juga dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender, mengeliminasi tindak kekerasan di dalam rumah tangga, edukasi keluarga sadar gizi, posyandu, penanganan stunting, perlindungan anak.
“Saya mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh kader PKK se-Kabupaten Bogor dimanapun berada yang terus bergerak menjalankan tanggung jawab dan menumbuhkan kepedulian terhadap masyarakat dengan sifatnya yang khas yaitu sukarela, peduli, tulus berbagi dan saling membantu,” ungkapnya.
Ade Yasin juga berharap HKG PKK setiap tahunnya sebagai pengingat akan pentingnya kesejahteraan keluarga yang menjadi sasaran gerakan PKK, karena dalam keluargalah bibit awal dan pentingnya peran ibu dalam membentuk keluarga dengan manusia berkualitas, demi keberhasilan pembangunan.
“PKK merupakan mitra strategis pemerintah dimana berbagai program pemerintah dari pusat sampai ke desa yang terkait dengan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga banyak disinergikan dengan program kegiatan PKK,” harapnya.
Sementara itu Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor, Halimatu Sadiyah Iwan Setiawan mengatakan multiperan perempuan sangat penting dalam mencerdaskan suatu bangsa, oleh karena itu gerakan PKK telah berupaya mengadakan gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang bertujuan mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, maju dan mandiri. Gerakan PKK bahkan telah mampu mewujudkan perannya sebagai motivator dan dinamisator masyarakat agar setiap keluarga di Indonesia dapat menjadi instrumen pembangunan yang handal.
“Melalui berbagai program kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK, maka pada akhirnya gerakan PKK telah diakui kiprah dan gerak kridanya, bahkan keadaannya sangat dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu menurutnya untuk memelihara semangat dan terus menyelenggarakan gerakan PKK, antara lain dilakukan serangkaian acara dalam rangka hari kesatuan gerak PKK yang diposisikan sebagai momentum puncak segala aktivitas PKK yang akan menjadi ciri utama terhadap jati diri dan keberadaan PKK sebagai gerakan yang telah dan selalu menyumbangkan dharma baktinya bagi upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga-keluarga di Indonesia.

Kolaborasi Pemerintah & Masyarakat Bantu Penanganan Covid-19

Penulis
Sopyan
-
Kolaborasi Pemerintah & Masyarakat Bantu Penanganan Covid-19

Suarapemerintah.id – Penanganan Covid-19 membutuhkan respon yang cepat, tepat, sinergis, dan terintegrasi antar seluruh institusi di Kota Yogyakarta.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi pada paparannya dalam Webinar Internasional bertema “Peran Penting IKSP di Tengah Bencana dan Pandemi”, Sabtu (12/12) mengatakan, dibutuhkan kerjasama antara seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat untuk menangani Covid-19.

“Dengan mengajak masyarakat turut serta dalam penanganan Covid-19,  bencana Covid-19 akan lebih mudah teratasi dan  masyarakat dapat beradaptasi  dengan kondisi yang ada  sekaligus menemukan caranya sendiri untuk bangkit dari kondisinya”, tutur Heroe.

Pihaknya juga menerapkan manajemen krisis dimana seluruh OPD berfokus pada pemulihan Covid-19. Melalui cara ini, seluruh anggaran perencanaan, program, dan aktivitas yang telah ditentukan, dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

Untuk itu, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta mempunyai  tiga area utama dalaman menangani Covid-19, yakni pencegahan, pengobatan, dan pemulihan ekonomi.

“Penanganan kami lakukan dengan memberikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang pandemi Covid-19. Kami juga memperketat protokol kesehatan di masyarakat untuk disiplin menerapkan 4M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.”, kata Heroe.

Bagi warga yang melanggar protokol kesehatan, lanjut Heroe, diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, pencegahan juga dilakukan dengan mengumpulkan data  mobilitas masyarakat di tempat umum melalui pindai Kode QR, mengumumkan perkembangan Covid-19 di Kota Yogyakarta, membuat protokol kesehatan di tempat wisata, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan tempat umum.

“Dalam bidang ini, masyarakat sangat aktif terlibat terutama dalam penyediaan sarana cuci tangan, penyemprotan disinfektan, dan pembatasan aktivitas keluar  masuk di lingkungannya.”, terang Heroe.

Sementara itu dalam bidang pengobatan, upaya penanganan Covid-19 dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan, melakukan tes usap dan tracing, pemuliaan jenazah, penyediaan ruang ICU dan ruang isolasi, penyediaan shelter bagi OTG, dan penyediaan APD bagi orang-orang di garda terdepan.

“Di sini, masyarakat juga aktif terlibat dengan saling membantu menyediakan makanan bagi keluarga yang terkonfirmasi atau suspek virus korona saat melakukan isolasi mandiri di rumah.”, kata Heroe.

Lebih lanjut, tahap selanjutnya yang menjadi perhatian Pemkot Jogja yakni dalam hal pemulihan ekonomi di masyarakat. Heroe mengatakan, pemulihan ekonomi dilakukan dengan memberikan pelatihan digital marketing dan menjalin kerjasama dengan berbagai mitra bisnis.

“Beberapa pasar tradisional di Kota Yogyakarta dapat melakukan transaksi secara digital dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait agar proses jual beli dapat dilakukan secara online.”, kata Heroe.

Di sisi lain, menurut Heroe masyarkat juga telah melakukan upaya mandiri untuk membangkitkan perekonomiannya dan membantu sesama dengan gerakan “Dari Jogja untuk Jogja”. Gerakan ini dilakukan dengan membentuk program Jogja Berbagi, menanam urban farming, membuat aplikasi transaksi online yang menawarkan potensi wilayahnya, dan mempercantik lingkungan agar menarik wisatawan untuk datang dan membelanjakan uangnya di sana.

Heroe menambahkan, saat ini pihaknya dan Pemkot Jogja masih mencoba untuk mengontrol penyebaran virus korona setelah libur panjang di Bulan Agustus dan Oktober lalu. Heroe beharap di akhir tahun nanti, Covid-19 lebih mudah tertangani dan kondisi ekonomi dapat menguat. Keberadaan vaksin yang telah tiba di Jakarta juga diharapkan dapat mempercepat penanganan virus korona dan mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

Menko Polhukam: Tugas Pemerintah Menjaga Keutuhan Bangsa

Penulis
Sopyan
-
Menko Polhukam: Tugas Pemerintah Menjaga Keutuhan Bangsa

Suarapemerintah.id – Menko Polhukam Moh. Mahfud MD menekankan bahwa tugas negara, sejatinya adalah menjaga keutuhan bangsa. Ia menggarisbawahi pentingnya menjaga keutuhan dan bersatu dari berbagai segi; keamanan, pertahanan, politik, informasi dan sebagainya.

“Tugas yang substansi dari Kemenko Polhukam adalah menjaga keutuhan bangsa. Menjaga agar bangsa Bersatu. Kita menjaga negara. Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, artinya menjaga keutuhan, dan keutuhan akan tercipta jika kita Bersatu,” ujar Menko Polhukam dalam acara Uji Sahih: Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di Bidang Kesatuan Bangsa, Jumat (11/12/2020) di Gedung Kemenko Polhukam.

Menurut Mahfud, hasil evaluasi dan rekomendasi kebijakan kementerian dan Lembaga di bidang kesatuan bangsa, untuk menajaga keutuhan dan keutuhan ideologi serta keutuhan teritori.

“Dengan laporan ini, kita bisa mengetahui persoalan yang dihadapi dan rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan,” tambah Mahfud.

Sementara itu, menurut Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Jadedjri M Gaffar, kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Kementerian dan Lembaga di bidang Kesatuan Bangsa dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa negara kesatuan Republik Indonesia, dibentuk sebagai wadah segenap bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bersama.

“Uji sahih ini adalah untuk mempertajam hasil rekomendasi kami atas laporan ini yang dibuat berdasarkan konsultasi publik dan kuesioner di berbagai provinsi di Indonesia, juga diperkaya oleh serangkaian FGD ahli dan pakar. Selanjutnya hasil rekomendasi ini akan diberikan langsung kepada Kementerian dan Lembaga terkait pada Rapat Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa tanggal 16 Desember mendatang,” ujar Jadedjri M Gaffar dalam acara uji sahih tersebut.

Acara ini dihadiri oleh Sesmenko Polhukam, seluruh Deputi, Staf ahli dan Staf Khusus Kemenko Polhukam beserta jajaran Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam.

Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi segenap upaya tim dan menyambut gembira hasil dari rangkaian konsultasi publik dan hasil evaluasi dan rekomendasi ini.

Hasil analisa dan rekomendasi terhadap bidang kesatuan bangsa meliputi Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Hak Konstitusional Warga Negara, Internalisasi Etika Kehidupan Berbangsa, Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa berlandaskan Empat Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan Interaksi Sosial melalui Gerakan Pembauran Kebangsaan, Gerakan Moderasi Beragama, Gerakan Kewaspadaan Nasional terhadap Berbagai Tantangan di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan, Sinergi TNI dan POLRI dengan Komponen Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.

Kemudian, Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Pekerjaan, Gerakan Menolak Kampaye Hitam, Politik Identitas, Nasionalisme Sempit, Pragmatisme, Praktik Politik Uang, dan Politisasi SARA dalam Penyelenggaraan Pilkada, Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negara dan TNI/POLRI dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada; Gerakan Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada, Penanganan Permasalahan WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur dan Pejuang Pro Integrasi Timor Timur.

Pemulihan Ekonomi Lewat Belanja & Pengendalian Covid-19 Jadi Prioritas APBN 2021

Penulis
Sopyan
-
Pemulihan Ekonomi Lewat Belanja & Pengendalian Covid-19 Jadi Prioritas APBN 2021

Suarapemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjadi pembicara dalam program Indonesia Outlook 2021 yang diselenggarakan oleh Tempo, Jumat (11/12).

Pada program tersebut, Menkeu meyakini kegiatan ekonomi masyarakat akan bergerak bergantung dari pengendalian masalah COVID-19 melalui vaksin dan kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan. Bergeraknya kegiatan ekonomi masyarakat akan berujung pada pulihnya ekonomi.

Pemulihan ekonomi menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Belanja-belanja didesain untuk membangun pondasi ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat.

“Belanja di bidang sumber daya manusia (SDM) masih prioritas utama. Untuk pendidikan lebih dari Rp500 triliun, kesehatan Rp196 triliun, bantuan sosial lebih dari Rp400 triliun, dan infrastruktur lebih dari Rp430 triliun,” jelas Menkeu.

 

Berkaca pada kontraksi yang dialami di kuartal kedua tahun 2020, Menkeu menyatakan alokasi belanja tersebut bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi tahun 2021 dan menjadikan perekonomian Indonesia masuk dalam zona positif.

Program pemulihan ekonomi APBN 2021 juga bergantung pada kolaborasi dengan semua sektor. “Langkah-langkah pemerintah hanya akan bisa berjalan apabila kolaborasi dengan sektor dunia usaha dan masyarakat,” ungkap Menkeu.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan kolaborasi ini dapat melalui partisipasi dengan mendukung riset vaksin, produksi alat pelindung diri, dan produksi peralatan tes PCR.

Menkeu menutup paparan dengan menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan akan terus merumuskan langkah-langkah kebijakan APBN untuk mengendalikan COVID-19 dan menangani dampaknya terhadap sosial dan ekonomi.

Begini Mekanisme Pencairan BSU Guru Madrasah Bukan PNS

Penulis
Sopyan
-
Begini Mekanisme Pencairan BSU Guru Madrasah Bukan PNS

SuaraPemerintah.id – Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi guru madrasah bukan PNS sudah memasuki tahap pencairan. Bantuan ini dicairkan melalui rekening baru yang dibuat bank penyalur atas nama para penerima.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah M Zain menjelaskan bahwa proses pencairan ini diawali dengan notifikasi pemberitahuan melalui Simpatika.

“Para guru madrasah penerima BSU akan menerima notifikasi pemberitahuan di Simpatika. Mereka bisa mengecek melalui akun masing-masing,” terang M Zain di Jakarta, Jumat (11/12).

Setelah mengecek notifikasi, lanjut Zain, guru langsung mencetak Surat Keterangan Penerima BSU GBPNS 2020 yang ada di Simpatika. Bersamaan itu, guru juga diminta mencetak Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang formatnya juga tersedia di Simpatika.

“SPTJM dicetak, lalu ditandatangani di atas meterai,” terangnya.

Selanjutnya, kata Zain, guru penerima bantuan datang ke Kantor bank penyalur yang ditunjuk, yaitu: BRI/BRI Syariah. Guru membawa juga KTP, NPWP (jika sudah memiliki), Surat Keterangan Penerima BSU GBPNS 2020, dan SPTJM yang sudah ditandatangani di atas meterai.

Guru lalu mengisi formulir pembukaan buku rekening baru di BRI/BRI Syariah. Setelah selesai semua prosesnya, guru akan menerima Buku Rekening dan Kartu ATM baru dari BRI/BRI Syariah. Guru bisa mengambil atau tetap menabung BSU GBPNS 2020 di bank.

“Besaran BSU adalah Rp 600.000,00,-/bulan selama 3 bulan, dari Oktober hingga Desember, dan dibayarkan sekaligus sebesar Rp 1.800.000,-” jelas M Zain.

“Ada kewajiban membayar Pajak Penghasilan Psl 21 (PPh 21) sebesar 5% bagi guru yang sudah memiliki NPWP dan sebesar 6% bagi guru yang belum memiliki NPWP,” tandasnya.

Bonus Demografi, Ma’had Al Jamiah, dan Optimisme Indonesia Emas 2045

Penulis
Sopyan
-

SuaraPemerintah.id – Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan para ahli meramalkan bahwa Indonesia akan mendapatkan berkah dari “bonus demografi” pada tahun 2045.

Di tahun tersebut, angka usia produktif 15-64 tahun akan lebih besar daripada usia yang tidak produktif (usia 0-15 tahun dan usia 64 ke atas).

“Berkah ini akan mengantarkan pada Indonesia emas 2045, jika kita mampu mengelola sumber daya manusia dengan baik. Sebaliknya, jika kita tidak mampu mengelolanya dengan baik, justru akan mendatangkan musibah, menjadi beban negara karena tidak produktif,” kata Menag, Jumat (11/12)

Pandangan ini disampaikan Menag saat mengisi Orasi Ilmiah Wisuda Sarjana S2 dan S1 angkatan ke IV IAIN Lhokseumawe.

Berdasarkan survei The Mc Kinsey Global Institute, lanjut Menag, Indonesia diprediksi pada 2035 akan menempati peringkat ke-7 ekonomi dunia, setelah China, Amerika Serikat, India, Jepang, Brazil, dan Rusia. Perekonomian Indonesia akan ditopang oleh empat sektor utama, yaitu bidang jasa, pertanian, perikanan, serta energi.

Lahirnya kalangan muda yang produktif, professional, memiliki skill dan knowledge yang mumpuni serta critical system thinking yang bagus, sangat diperlukan. Apalagi, kelompok milenial Indonesia dikenal sangat akrab dengan media sosial dan juga sangat kreatif.

“Dalam konteks ini, IAIN Lhokseumawe diharapkan dapat menjadi sarana efektif untuk menyambut optimisme kita semua, menyambut Indonesia emas 2045,” ujar Menag.

“Serta menyambut masa depan Indonesia, melalui penyediaan kualitas layanan pendidikan tinggi yang mampu menjawab kebutuhan generasi anak zaman,” sambungnya.

Dijelaskan Menag, ikhtiar mewujudkan lembaga pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas menjadi keniscayaan; apalagi di tengah kebutuhan untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu sains, teknologi dan humaniora dengan ilmu-ilmu keislaman. Pada saat yang sama, diperlukan juga upaya mengintegrasikan antara nilai-nilai keagamaan (religiusitas) dengan nilai-nilai kebangsaan.

“Di sinilah pentingnya keberadaan Ma’had Al-Jami’ah sebagai pendidikan berasrama (boarding) yang membekali pemahaman dan nilai-nilai keagamaan kepada para mahasiswa selama 24 jam per hari,” kata Menag.

Ditambahkan Menag, bagi mahasiswa yang mengambil prodi-prodi umum, maka Ma’had Al Jamiah akan membekali mereka dengan pengenalan dan semangat keagamaan yang baik.

Sementara bagi yang mengambil prodi-prodi Islamic Studies, Ma’had Al Jamiah akan menggodok mereka menjadi tafaqquh fiddin. Ma’had juga akan menjadi tempat persemaian terbaik nilai-nilai dan praktik moderasi beragama. Pemahaman Islam yang terbuka, damai, dan toleran akan menjadi asupan penting bagi mahasiswa.

“Saya ingin mengajak kepada para pimpinan IAIN Lhokseumawe dan PTKIN pada umumnya, agar mampu meng-upgrade institusinya sebagai pusat kajian Islam moderat yang memperhatikan khazanah dan keragaman bangsa,” tandas Menag.

Hadir dalam wisuda ini, Wakil Walikota Lhokseumawe, Rektor IAIN Lhokseumawe, Forkopimda, Stafsus Menag dan Sekretaris Menteri Agama.

Kemenag Minta Alumni Madrasah Aliyah Berprestasi Masuk PTKIN Tanpa Test

Penulis
Sopyan
-
Kemenag Minta Alumni Madrasah Aliyah Berprestasi Masuk PTKIN Tanpa Test

SuaraPemerintah.id – Wakil Rektor (WR) /Wakil Ketua (WK) Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni diminta untuk mengundang secara khusus alumni Madrasah Aliyah (MA) yang berprestasi untuk masuk ke PTKIN tanpa test.

Hal itu disampaikan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Suyitno saat membuka acara Pertemuan WR/WK III PTKIN se-Indonesia di IAIN Manado, 10-13 Desember 2020.

Lebih lanjut, dikatakan Suyitno, siswa-siswi yang hafidz Al-Qur’an, juara olimpiade, mempunyai prestasi akademik dan non akademik, serta brillian, bisa menjadi bibit-bibit unggul bagi pengembangan PTKI. “Kita ingin memastikan input mahasiswa yang masuk ke PTKIN dari tahun ke tahun adalah yang berkualitas dan WR/WK III mempunyai data prestasi mahasiswa sejak awal untuk memudahkan pembinaan,” katanya.

Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang ini menegaskan tugas PTKI bukan mengajarkan baca tulis Al-Qur’an, tetapi sudah menyentuh ke substansi keagamaan. Disinyalir, saat ini masih ada mahasiswa yang belum bisa mengaji.

“Mestinya kemampuan membaca Al-Qur’an sudah selesai saat mereka di pendidikan dasar dan menengah, bahkan MI dan MTs,” tegasnya.

Mantan WR III UIN Palembang ini berharap sistem penerimaan mahasiswa baru tidak semata-mata berbasis computer base test (CBT). CBT dinilai kurang dalam mendeteksi pemahaman dan pengalaman keagamaan calon mahasiswa. “Pemahaman, pengalaman dan pengamalan agama harus clear karena menjadi visi PTKI,” tuturnya.

Bahkan, Suyitno menambahkan, untuk menjaring bibit-bibit unggul, kalau perlu ada kuota khusus untuk KIP Kuliah bagi mereka yang mempunyai kualitas khusus. “Di antara kuota KIP Kuliah yang saat ini 17.565 orang, memungkinkan untuk diberikan kepada siswa yang berprestasi, tetapi mengalami keterbatasan ekonomi”, lanjutnya.

Di hadapan para WR/WK III PTKIN se-Indonesia, Suyitno juga meminta untuk mempersiapkan penyelenggaraan Perkemahan Wirakarya Nasional (PWN) Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang akan digelar di UIN Palembang 2021 dengan baik dan berkualitas. Hal lain yang dibahas juga adalah terkait pembinaan kemahasiswaan dengan adanya Diklatpimnas, ma’had al-jami’ah dan issu-issu kemahasiswaan lainnya.

Rektor IAIN Manado Delmus Puneri Salim mengatakan kedatangan WR/WK III PTKIN ke Manado menambah semangat bagi kami dalam mengembangkan IAIN Manado. “Silaturtrahmi ini sangat strategis untuk berbagi pengalaman dalam mengembangkan PTKIN, terutama bagi kami yang berada di daerah yang multicultural ini,” ujarnya.

Delmus meminta Kemenag untuk memberikan kebijakan khusus kepada kampus yang dipimpinnya agar cepat berkembang, termasuk harapannya untuk segera menjadi UIN. “Perlu affirmasi khusus agar kami cepat menjadi UIN dan Pemerintah Daerah sudah merekomendasikannya,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Dit PD Pontren) Waryono Abdul Ghofur berharap PTKIN dengan Dit PD Pontren dapat mengembangkan sinergi agar pondok pesantren dan PTKI menjadi lebih maju, salah satunya melalui ma’had al-jami’ah.

Waryono menerangkan saat ini pihaknya sedang menjalin kerjasama dengan Kementerian BUMN dan Menko Perekonomian dalam penguatan pemberdayaan ekonomi di pesantren. “Kita harus saling sinergi agar PTKIN dan Pondok Pesantren berkembang dengan baik dengan potensinya masing-masing,” tegasnya.

Hadir dalam pembukaan, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Ahmad Rajafi, Wakil Rekor II Bidang AUAK Radlyah H. Jan,  Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muasdalifah, Ketua Forum WR/WK III PTKIN se-Indonesia Isroqunnajah, Sekjen Forum Sumper Mulia Harahap, Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan Ruchman Basori dan  Kasi Kemahasiswaan Amiruddin Kuba.

Bertemu Ulama Lhokseumawe, Presiden Jokowi Sangat Peduli Pendidikan Islam

Penulis
Sopyan
-
Bertemu Ulama Lhokseumawe, Presiden Jokowi Peduli Pendidikan Islam

SuaraPemerintah.id – Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian besar dan kepedulian yang sangat tinggi terhadap pendidikan Islam.

Hal ini disampaikan Menag saat bertemu Walikota Lhokseumawe, para ulama, tokoh masyarakat, para santri dan pengurus Pondok Pesantren Misbahul Ulum Paloh, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

“Setiap saya bertemu Presiden Jokowi, beliau selalu menanyakan tentang perkembangan madrasah dan pondok pesantren,” ujar Menag di Lhokseumawe, Jumat (11/12).

“Presiden sangat peduli terhadap pendidikan Islam baik itu madrasah, pesantren, dan pendidikan Islam lainnya,” sambung Menag.

Silaturahmi di Aula Tengku Umar Pondok Pesantren Misbahul Ulum Paloh dihadiri Walikota Lhokseumawe, para ulama, tokoh masyarakat, dan ratusan santri.

Hadir mendampingi Menag, Penasihat DWP Kemenag Anni Fachrul Razi, Kakanwil Kemenag Aceh, Kakankemenag Lhokseumawe dan Aceh Utara, Rektor IAIN Lhokseumawe serta Stafsus Menag dan Sesmen.

Dalam kesempatan itu, Menag menyerahkan bantuan untuk Pesantren Misbahul Ulum Paloh sebesar Rp50juta dan meresmikan penggunaan Ruang Kelas Baru (RKB) bantuan Kemenag. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti, didampingi Ketua Pembina Yayasan Pesantren Misbahul Ulum T.M.H. Hasballah Thaib.

Menag menambahkan, saat ini pihaknya telah menyelesaikan regulasi turunan dari Undang-undang Pesantren, berupa PMA atau Peraturan Menteri Agama. PMA turunan UU Pesantren ini meliputi PMA tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, serta PMA tentang Pendidikan Pesantren dan PMA tentang Ma’had Aly.

“PMA itu telah saya tandatangani. Sekarang sedang dicatatkan perundangannya di Kementerian Hukum dan HAM. Demikian juga, rancangan Peraturan Presiden tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren sedang diharmonisasi di tingkat kementerian/lembaga,” ujar Menag.

“Kita berdoa, semoga sebelum tahun 2021 Peraturan Presiden sudah ditandatangani Bapak Presiden Joko Widodo sehingga menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengafirmasi pesantren,” lanjut Menag.

Menag menambahkan, UU Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren mencakup tiga fungsi pesantren, yaitu: fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Untuk fungsi pemberdayaan masyarakat, kata Menag, sejumlah kementerian dan lembaga negara telah berkontribusi nyata memberdayakan perekonomian pesantren. Misalnya, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, telah dibangun sebanyak 1.118 BLK (Balai Latihan Kerja).

Demikian juga Kemenko Bidang Perekononomian, terus mendorong penguatan ekonomi syariah di pesantren. Melalui APBN Kementerian Agama, juga telah diprogramkan bantuan pendidikan life skill pesantren, pemberdayaan pesantren di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal), dan program-program lainnya.

“Kepada seluruh keluarga besar pesantren, untuk menjaga dan terus-menerus menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Semoga bangsa kita segera dikeluarkan dari pandemi Covid-19 ini,” ujar Menag.

“Santri Sehat Indonesia Kuat,” teriak Menag diikuti para santri Pesantren Misbahul Ulum Paloh yang hadir dengan mengenakan masker dan mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

UIN Sunan Kalijaga Mulai Latih Agen Moderasi Beragama

Penulis
Sopyan
-
UIN Sunan Kalijaga Mulai Latih Agen Moderasi Beragama

Suarapemerintah.id – Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai melatih sejumlah aktor yang akan menjadi agen moderasi beragama. Pelatihan ini dikemas dalam Workshop Moderasi Beragama yang digelar selama empat hari, 11-14 Desember 2020.

Workshop dipandu oleh Alissa Wahid, serta Tim Moderasi Beragama UIN Sunan Kalijaga Imam Nahe’i dan Nur Hasyim. Giat ini diikuti 16 dosen muda dan 4 pengurus Pusat Moderasi Beragama dan Kebinekaan (PMBK).

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Al-Makin mengatakan, untuk membentuk sikap moderat, maka harus kesediaan untuk berkawan dan bersahabat dengan siapapun yang beragama lain dan atau beraliran lain.

“Mereka yang hanya hidup pada lingkungan yang homogen dalam hal agama tidak dapat merasakan betapa pentingnya sikap yang moderat,” ujar Al-Makin di Yogyakarta, Jumat (11/12).

Di hadapan peserta Workshop Moderasi Beragama, dia menegaskan bahwa UIN Sunan Kalijaga berusaha merealisasikan salah satu core values Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), yakni inklusivitas dalam berbagai bidang, termasuk dalam hal beragama.

“UIN Sunan Kalijaga berkontribusi dalam pengarusutamaan pola pikir dan sikap keberagamaan yang moderat, sebagaimana yang diprogramkan oleh Kementrian Agama,” tegasnya.

UIN Sunan Kalijaga telah mengembangkan Pusat Moderasi Beragama dan Kebinekaan (PMBK). Keberadaan PMBK, kata Al-Makin, sangat strategis untuk mencetak agen-agen moderasi beragama yang kini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan di Indonesia.

Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Sahiron Syamsuddin mengatakan, workshop sebagai salah satu program PMBK bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kesadaran pentingnya keberagamaan yang moderat di kalangan dosen.

Sahiron berharap para dosen menjadi agen-agen yang mampu mentransfer keilmuan keagamaan yang moderat, yang pada gilirannya mampu membentuk kesadaran pada diri mahasiswa dan masyarakat tentang pentingnya hidup beragama yang penuh kedamaian.

Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Ditjen Pendidikan Islam terus mendesiminasikan moderasi beragama. Salah satunya dengan mendirikan Rumah Moderasi Beragama di seluruh PTKIN. Sampai saat ini sudah berdiri 19 Rumah Moderasi Beragama dari 58 PTKIN yang ada.

Hadiri HUT DWP Ke-21, Bupati Bogor: Dukung Kinerja Suami & Bermanfaat Bagi Masyarakat

Penulis
Sopyan
-
Hadiri HUT DWP Ke-21, Bupati Bogor: Dukung Kinerja Suami & Bermanfaat Bagi Masyarakat
SuaraPemerintah.id – Peran serta para istri Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting dan strategis untuk mendukung kinerja suami dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat dan pembangunan negara. Hal tersebut dikatakan Bupati Bogor, Ade Yasin saat menghadiri HUT Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ke-21 yang dilaksanakan secara Virtual di Ruang Serbaguna I Setda Kabupaten Bogor, Jumat (11/12/2020).
“Prestasi, kinerja dan produktivitas suami sebagai ASN sangat dipengaruhi oleh kondisi rumah tangga, untuk itu Dharma Wanita harus turut menjaga integritas suami sebagai ASN. Jangan sampai integritas dan etika suami sebagai ASN terdegradasi karena pengaruh isteri,” kata Ade Yasin.
Ia juga menambahkan, DWP selain mendukung keberhasilan tugas para suami, diharapkan juga berkontribusi dalam pembangunan sebagai mitra pemerintah.
“Di Kabupaten Bogor anggota DWP tersebar diseluruh SKPD dan kecamatan. Ini potensi yang luar biasa, sudah selayaknya DWP berperan aktif dan bersinergi untuk mensukseskan program pemerintah dalam penanganan dampak Covid-19, pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak,” tambahnya.
Ade Yasin juga mengajak di momentum HUT DWP untuk menguatkan tekad bergerak kea rah kemajuan di era digital dan berkontribusi lebih banyak pada masyarakat. “Saya harap para anggota DWP dapat senantiasa menjadi contoh, teladan bagi lingkungannya dimanapun berada, sehingga menjadi poin positif bagi kredibilitas diri maupun suami ditempatnya bekerja,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bogor, Nurhayati berharap peran DWP lebih terasa manfaat bagi anggota dan masyarakat Kabupaten Bogor.
“Perayaan HUT Dharma Wanita Ke-21 kita peringati dengan suasana berbeda karena masih dalam pandemi Covid-19. Tapi yang terpenting bukan perayaannya, melainkan kehadiran DWP bisa bermanfaat untuk para anggotanya dan yang terpenting bagi masyarakat. Kedepan DWP bisa semakin maju dan bisa membantu pemerintah dalam membangun Kabupaten Bogor,” ungkap Nurhayati.
1...4,6234,6244,625...4,867Halaman 4,624 dari 4,867