Beranda blog Halaman 4633

Tax Award 2020: Apresiasi Bapenda Makassar Untuk Pengelola dan Wajib Pajak Berprestasi

Suarapemerintah.id – Pajak merupakan sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana pajak dibutuhkan untuk membiayai proses pembangunan. Pembangunan akan sulit jika masyarakat tidak patuh membayar pajak.

Makassar merupakan kota yang terus berkembang karena masyarakatnya yang patuh membayar pajak. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemkot Makassar mencatat realisasi pendapatan pajak daerah hingga pertengahan Agustus sudah mencapai Rp452 miliar atau sekitar 55,85.

Kepala Bapenda Kota Makassar, Irwan Adnan mengatakan pendapatan pajak daerah sudah mulai menunjukkan trend positif. Realisasinya meningkat dari hari ke hari.

“Data terakhir 14 Agustus itu pendapatan kita sudah Rp452 miliar dari target Rp809 miliar,” kata Irwan, kemarin.

Untuk memberikan apresiasi terhadap kenaikan trend pajak yang semakin positif di Makassar, Bapenda Kota Makassar mengadakan Tax Award 2020. Penghargaan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah kota kepada pengelola pajak dan kepatuhan wajib pajak berprestasi.

Irwan menyebutkan penghargaan ini rutin diberikan tiap tahun kepada seluruh wajib pajak yang berprestasi. Tujuannya, untuk memotivasi seluruh wajib pajak untuk lebih taat lagi melaksanakan kewajibannya.

“Jadi penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kita kepada pengelola pajak dan wajib pajak atas kontribusinya dalam mencapai target penerimaan pajak untuk kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah,” jelas Irwan .

Irwan menyampaikan bahwa penghargaan Tax Award ini tidak asal diberikan kepada wajib pajak. Selain tingkat kepatuhan, tidak pernah menunggak juga merupakan salah satu poin penting yang menjadi penilaian.

Dia menyebutkan, penghargaan ini berikan kepada seluruh wajib pajak berprestasi untuk 11 jenis pajak daerah. Tidak hanya itu, pihaknya juga memberikan penghargaan kepada mitra pemerintah kota dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengelola pajak PBB berprestasi.

“Semoga penghargaan ini bisa menjadi motivasi kepada seluruh wajib pajak agar lebih taat melaksanakan kewajibannya. Apalagi, masih banyaknya masyarakat yang belum taat belum bayar pajak menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam meningkatkan PAD,” pungkas Irwan.

Pemenuhan Hak WBP di Pilkada Riau 2020

Pemenuhan Hak WBP di Pilkada Riau 2020

Suarapemerintah.id – Proses persiapan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 dilakukan oleh seluruh pihak terkait. Itu dilakukan demi kelancaran dan terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Termasuk persiapan aspirasi para warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau (Kanwil Kemenkumham Riau).

Persiapan pilkada bagi WBP telah dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Riau melalui koordinasi dengan berbagai instansi. Kanwil Kemenkumham Riau memastikan setiap WBP di lembaga pemasyarakatan/ rumah tahanan (lapas/ rutan) di Riau mendapatkan hak pilihnya dalam pilkada serentak 2020.

“Kami berkoordinasi dengan pihak Dukcapil, KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka verifikasi data pemilih WBP (narapidana/ tahanan). Koordinasi juga kami lakukan dengan aparat kelurahan, kecamatan dan keamanan dalam rangka pelaksanaan Pilkada pada TPS UPT Pemasyarakatan,” papar Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Ibnu Chuldun kepada Tim Kunjugan Kerja Spesifik Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke Riau, Jumat (4/12/20).

Ibnu Chuldun memaparkan bahwa proses pemenuhan hak pilih WBP yang tersebar di delapan Lapas/rutan. Dalam penjelasannya, ibnu mengatakan terdapat dua kendala yang hadapi. Pertama, tidak semua warga binaan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kedua, tidak semua berkas tahanan/narapidana yang dititipkan di Lapas/Rutan dilengkapi e-KTP.

Kendati sukar, Ibnu menjelaskan bahwa kendala-kendala tersebut bisa diselesaikan melalui koordinasi dengan Dukcapil setempat. Ibnu juga menjelaskan Kanwil Kemenkumham Riau berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu.

“Selain itu kami menggandeng KPU dan Bawaslu setempat terkait mekanisme dan teknis pelaksanaan kegiatan pilkada serentak,” katanya.

Delapan lapas/ rutan di Riau tersebar yaitu Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi di Kabupaten Rokan Hilir, Lapas Kelas IIA Bengkalis di Kabupaten Bengkalis, Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan di Kabupaten Rokan Hulu, dan Lapas Kelas IIB Selat Panjang di Kabupaten Meranti.

Lainnya di Lapas Kelas IIB Taluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi, Rutan Kelas IIB Dumai di Kota Dumai, Rutan Kelas IIB Rengat di Kabupaten Indragiri Hulu, serta Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak Sri Indrapura.

Sebanyak sebelas anggota Komisi III DPR melakukan Kunjugan Kerja Spesifik Komisi III DPR ke Riau. Tim dipimpin oleh Pangeran Khairul Saleh. Tim kemudian melakukan rapat bersama dengan kepala Kanwil Riau guna membahas persoalan dengan para mitra kerja di Riau.

Di rapat tersebut Kakanwil Kemenkumham Riau didampingi jajaran pimti, pejabat kanwil dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi. Turut hadir dalam rapat tersebut adalah Kapolda berikut jajarannya dan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau dengan jajarannya.

Dubes Jepang Undang Menkumham Hadiri Kyoto Kongres

Dubes Jepang Undang Menkumham Hadiri Kyoto Kongres

Suarapemerintah.idDuta Besar Jepang untuk Indonesia, Ishii Masafumi mengharapkan kehadiran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly untuk hadir dalam Kyoto Kongres. Hal tersebut disampaikan Masafumi dalam kunjungan kehormatannya ke Menkumham pada Senin, (07/12/2020).

“Mohon kehadiran Menkumham dalam Kyoto Kongres tahun 2021,” ujar Masafumi di ruang kerja Menkumham, Jakarta.

Lebih lanjut Masafumi menjelaskan, dikarenakan pandemi, PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) telah mengagendakan ulang Kyoto Kongres yang semula akan dilaksanakan pada 2020 dirubah menjadi tanggal 7 sampai dengan 12 Maret 2021.

“Kami masih memantau situasi dan kondisi, jika tidak memungkinkan kegiatan berjalan secara tatap muka, pertemuan akan dilakukan secara virtual,” ucap Masafumi, yang merupakan lulusan Universitas Tokyo, dan Universitas Cambridge.

Mendengar hal tersebut, Menkumham menyatakan bahwa dirinya memang berniat untuk hadir dalam Kyoto Kongres.

“Pada tahun 2018, Wakil Menteri Kehakiman Jepang, Hiromu Kurokawa melakukan kunjungan kehormatan ke Indonesia sekaligus mengundang kami untuk hadir ke Kyoto Kongres. Saat itu, saya tidak tahu siapa yang akan menjadi Menkumham (Pemilu 2019), tetapi saya sudah siap menyampaikan catatan agar nantinya Menkumham dapat hadir. Ternyata saya masih dipercaya mengemban tugas menjadi Menkumham. Saya akan hadir ke Kyoto Kongres,” tandas Yasonna.

Kyoto Kongres, adalah The United Nation (UN) Crime Congress (Kongres PBB) yang ke 14. The UN Crime Congress merupakan salah satu konferensi terbesar yang diselenggarakan PBB di bidang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Crime Prevention and Criminal Justice), dengan The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai sekretariat dari The UN Crime Congress.

The UN Crime Congress diselenggarakan lima tahun sekali sejak 1955, yang melibatkan perwakilan pemerintah tingkat tinggi, organisasi antar pemerintah, Non Governmental Organization (NGO), dan para profesional untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mencari solusi di bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana.

The UN Crime Congress akan mengadopsi deklarasi politik yang akan mengatur agenda pencegahan kejahatan dan peradilan pidana untuk lima tahun ke depan.

The UN Crime Congress sebelumnya diadakan di Doha, Qatar pada tahun 2015, dan dihadiri oleh sekitar 4.000 peserta dari 150 negara.

Pada Kongres Kyoto, langkah-langkah efektif untuk menghadapi ancaman yang dihadapi oleh masyarakat internasional, seperti kejahatan terorganisir, korupsi dan terorisme, akan dibahas di bawah tema “Memajukan pencegahan kejahatan, peradilan pidana dan supremasi hukum: menuju pencapaian Agenda 2030 ”.

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), diadopsi pada KTT Pembangunan Berkelanjutan PBB pada 25 September 2015.

Energi Terbarukan Dapat Insentif Pajak untuk Kecukupan Energi Indonesia di Masa Depan

Energi Terbarukan Dapat Insentif Pajak Untuk Kecukupan di Masa Depan

SuaraPemerintah.id – Untuk menjadi negara maju, Indonesia terus berusaha meningkatkan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, teknologi dan tidak lupa kecukupan energi termasuk energi terbarukan yang sangat penting di masa depan.

Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan fiskal untuk mendukung penyediaan energi. Dari sisi pendapatan pemerintah memberikan sejumlah insentif pajak yang dapat dinikmati oleh para pelaku di bidang energi terbarukan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam keynote speechnya pada acara The 3rd Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2020 yang diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) dengan Indonesia Clean Energi Forum (ICEF) secara video conference pada Senin (07/12).

“Ada fasilitas pajak penghasilan yang kami berikan tax holiday, tax allowance untuk berbagai sektor termasuk energi terbarukan, pembebasan PPN atas barang-barang penting untuk energi terbarukan, PPN yang tidak dikenakan atas barang impor untuk kegiatan panas bumi, pembebasan bea masuk untuk energi terbarukan dan juga pengurangan pajak properti sampai dengan 100% pada tahap eksplorasi untuk fasilitas panas bumi,” jelas Wamenkeu.

Selain itu, dari sisi pengeluaran, Kementerian Keuangan menyediakan alokasi anggaran kepada kementerian lain yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (kementerian ESDM) dan juga alokasi anggaran yang diarahkan ke pemerintah daerah berupa transfer ke daerah dan sebagian transfer terkait dengan sektor energi. Selain dari sisi penerimaan dan pengeluaran, kebijakan fiskal juga memberikan dukungan melalui sisi pembiayaan.

“Di sini terdapat sejumlah dukungan yang diberikan oleh APBN misalnya suntikan modal kepada BUMN, juga kemitraan pemerintah dengan swasta dengan berbagai instrumen fasilitas pengembangan proyek, penjaminan. Pemerintah sedang berupaya menghubungkan berbagai wilayah Indonesia. Kepada dana iklim global dan Kementerian Keuangan adalah otoritas nasional yang ditunjuk untuk ini, dan sejumlah inisiatif sudah mulai dilakukan,” ungkap Wamenkeu.

Dalam kerangka dukungan kebijakan fiskal ini, Wamenkeu menambahkan, pemerintah akan dengan senang hati mendengarkan jika ada pembahasan yang dapat memberikan saran kepada pemerintah bagaimana agar dapat lebih komprehensif dalam memberikan dukungan untuk energi terbarukan.

“Lebih penting lagi bahwa ke mana arah yang kita inginkan untuk menuju energi terbarukan itu? Sangat penting untuk menentukan arah, dan saya yakin Dewan Energi Nasional juga ada Rencana Umum Energi Nasional, mari kita lihat, lalu kita bahas bagaimana dari sisi penerimaan, dari sisi pengeluaran dan sisi pembiayaan, dari kebijakan fiskal dapat mendukung itu,” tutup Wamenkeu.

We Love Bali: Program Bali Sambut Wisatawan Dengan Penerapan Protokol Kesehatan

Suarapemerintah.id – Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan bahwa Bali sudah siap kembali menyambut wisatawan. Pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Bali sudah menyiapkan berbagai protokol kesehatan agar Bali dan wisatawan tetap aman.

“Bali sudah siap menyambut wisatawan dengan melakukan protokol kesehatan,” kata I Putu Astawa dalam pembukaan program 3 We Love Bali.

Untuk mengedukasi sekaligus kampanye kualitas penerapan protokol kesehatan di Bali, Dinas Pariwisata Bali bersama Pemprov Bali menyelenggarakan program “We Love Bali”. Bali menerapkan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety and Environment (CHSE) bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif serta masyarakat di Bali.

“Tujuan dari program ini untuk mempromosikan Bali mempersiapkan protokol kesehatan, mempromosikan objek wisata Bali yang belum dikenal masyarakat, dan membaktikan perekomonian warga Bali,” ujar Putu.

Putu juga menyampaikan, jika Bali siap menyambut wisatawan di akhir tahun dengan memperketat protokol kesehatan.

“Hotel bisa menanyakan rapid test, objek wisata juga dilengkapi tempat cuci tangan atau handsanitizer, jaga jarak, dan penggunaan masker,” ungkap Putu

 Program We Love Bali Untuk Promosi Wisata dan Edukasi Prokes

Program We Love Bali melibatkan pemangku kepentingan serta masyarakat di Bali untuk meninjau destinasi dan melihat langsung penerapan protokol kesehatan yang dijalankan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

We Love Bali terdiri atas 10 program perjalanan berbeda yang sudah dilaksanakan 10 trip berturut-turut selama dua bulan lalu, saat ini telah dilaksanakan program 3 trip yang ke 11 pada 6-8 Desember 2020. Seluruh program berlangsung selama tiga hari dua malam ke berbagai destinasi wisata di Bali

Dalam famtrip program 3 trip ke-11, diadakan pada 6-8 Desember 2020, melihat langsung penerapan protokol kesehatan yang dijalankan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di Denpasar, Bongkasa Pertiwi, Taro dan Undisan.

Destinasi yang dituju, seperti Bajra Sandi Denpasar, Sangeh Monkey Forest, Desa Wisata Undisan, Desa Wisata Penglipuran, Kintamani, Desa Wisata Taro, Air Terjun Tegenungan dan lainnya.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf/Baparekraf, Rizki Handayani mengatakan program ini diharapkan dapat membentuk safety awareness yang perlahan tercipta dalam pola pikir pelaku usaha pariwisata di Bali dan wisatawan.

Awareness untuk menjalankan protokol kesehatan yang penuh kedisiplinan sehingga dapat membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Khususnya di Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia.

“Sehingga diharapkan industri pariwisata di Bali mulai bergerak dan semangat untuk kembali berkarya sekaligus memberikan edukasi dalam mengimplementasikan protokol kebiasaan baru bagi pelaku usaha pariwisata, masyarakat pengelola destinasi wisata, dan masyarakat umum yang mengikuti kegiatan tersebut,” kata Rizki.

Kementan Ajak Masyarakat Gunakan KOLAM Untuk Awasi Produk Hewan

Kementan Ajak Masyarakat Gunakan KOLAM Untuk Awasi Produk Hewan

Suarapemerintah.id – Ditjen PKH Kementan telah meluncurkan Aplikasi Kolom Laporan Masyarakat (KOLAM) Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) yang terintegrasi dengan aplikasi Digital Pelayanan dan Pelaporan KESMAVET (DILAN KESMAVET).

Direktur Jenderal PKH, Nasrullah menjelaskan, aplikasi KOLAM ini juga sebagai upaya pemerintah untuk menyesuaikan kecepatan penyebaran informasi yang ada saat ini. Kecepatan penyebaran informasi ini berdampak pada efisiensi dan kemudahan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Diharapkan melalui aplikasi KOLAM Kesmavet ini dapat memudahkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi keamanan produk hewan yang beredar, dengan melakukan pengaduan terkait penyimpangan ke aplikasi KOLAM ini,” ujar Nasrullah dalam sambutan di acara peluncuran aplikasi KOLAM.

Terlebih, industri pangan saat ini juga berkembang ke arah smart industry, dimana semua elemen terkoneksi secara elektronik, mulai dari penawaran sampai dengan transaksi pembayaran.

Sehingga, perlu layanan yang semakin memudahkan bagi masyarakat tanpa harus bertatap muka dengan penyedia layanan, tidak terkecuali untuk pangan segar asal hewan.

Di sisi lain, kecepatan teknologi ini memberikan dampak dan tantangan yang semakin kompleks dalam hal pengawasan serta penjaminan keamanan dan mutu pangan segar asal hewan bagi masyarakat. Ditambah, adanya hoax yang viral di dunia maya dapat menyebabkan kepanikan masyarakat.

“Untuk mencari kebenaran informasi di media sosial atau melaporkan adanya informasi bohong itu, maka kami sediakan saluran pengaduan masyarakat, yaitu KOLAM ini,” jelas Nasrullah.

Nasrullah menyampaikan, hadirnya aplikasi KOLAM ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) Pangan Nomor 18 Tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Oleh karena itu, negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen. Maka, untuk mencegah dan mengurangi risiko yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia, kegiatan pengawasan keamanan menjadi sangat penting.

Harapan kedepannya agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan,” imbuh Nasrullah.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL, memberikan dukungannya atas peluncuran aplikasi KOLAM Kesmavet ini. Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan hadirnya aplikasi ini dalam pengawasan penyelenggataan keamanan pangan.

“Ayo manfaatkan aplikasi KOLAM Kesmavet. Peran serta anda dalam pengawasan penyelenggaraan keamanan pangan sangat dibutuhkan untuk ketersediaan pangan segar asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi masyarakat. Keamanan pangan itu tanggung jawab bersama,” tutur Menteri

Modernisasi Koperasi Melalui Pencanangan Gerakan Inovasi dan Transformasi Digital

Modernisasi Koperasi Melalui Pencanangan Gerakan Inovasi dan Transformasi Digital

Suarapemerintah.id – Kementerian Koperasi dan UKM melakukan Pencanangan Gerakan Inovasi dan Transformasi Digital Koperasi. Pencanangan ini dilakukan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dan diikuti ratusan peserta via aplikasi zoom meeting.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengatakan pencanangan ini menjadi momentum untuk memodernisasi koperasi, mensejajarkan koperasi dengan korporasi serta meningkatkan pelayanan koperasi kepada anggotanya.

Ini momentum untuk memodernisasi koperasi dan mempercepat proses digitalisasi koperasi sehingga menjadi koperasi sejajar dengan korporasi dan menjadi pilihan masyarakat,” kata Menkop UKM saat mencanangkan gerakan inovasi dan digitalisasi koperasi.

Menkop UKM menyatakan bahwa digitalisasi menjadi instrumen untuk meningkatkan pelayanan kepada anggotanya. Dengan digitalisasi, pelayanan dapat dilaksanakan 24 jam.

Digitalisasi dapat meningkatkan akuntabilitas koperasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Pada saat era digital, semua harus terhubung ke dalam ekosistem digital. Karena menurutnya, saat pandemi, UMKM yang dapat tumbuh dan bertahan adalah UMKM yang sudah ke digital.

Di Indonesia, baru sekitar 906 atau 0,73% koperasi yang sudah terhubung ke ekosistem digital dari sejumlah 123.048 unit dari jumlah koperasi aktif.

Digitalisasi Koperasi dan UMKM menjadi salah satu agenda prioritas Kemenkop UKM untuk mencapai efisiensi dan efektivitas layanan koperasi tanpa harus merubah nilai-nilai dasar koperasi,” ujarnya.

Untuk itu, Kemenkop UKM melakukan gerakan inovasi dan transformasi digital. Pelaku koperasi dapat mengakses www.inovasikoperasi.id. yang merupakan sebuah portal dokumentasi dan sumber informasi yang bertujuan menjadi ruang berbagi-pakai  pengetahuan dan keterampilan.

Sementara untuk transformasi digital koperasi, Kemenkop berkolaborasi dengan berbagai pihak menyediakan portal www.idxcoop.kemenkopukm.go.id/transformasi/digital. Di portal ini, koperasi dapat menerima kemudahan-kemudahan tertentu dari penyedia jasa teknologi.

Pada acara pencanangan ini dilakukan penandatangan kerja sama antara Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM Rully Nuryanto dan Executive Committee Indonesian Consortium for Cooperative Innovation (ICCI) Firdaus Putra.

Salah satu koperasi yang inovatif dan telah bertransformasi ke digital yakni KSP KOPDIT Obor Mas di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. KSP Kopdit Obor Mas telah berbasis IT.

Aplikasi untuk membantu memberikan pelayanan kepada anggota dalam bertransaksi. Dimanapun anggota  bisa melakukan transaksi dengan mudah.

Selain itu, KSP KOPDIT Obor Mas juga telah memiliki ATM, mesin EDC dan menghadirkan mobil keliling untuk memberikan pelayanan kepada anggotanya.

Untuk kemudah anggota yang merupakan UMKM, KSP KOPDIT Obor Mas menghadirkan aplikasi catat.id. Aplikasi ini untuk memudahkan pelaku UMKM mencatat uang masuk dan keluar serta laporan keuangannya.

Guru Agama Tiang Kerukunan Nusantara

Guru Agama Tiang Kerukunan Nusantara

Suarapemerintah.id – Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangatlah majemuk. Memiliki wilayah yang sangat luas, beragam suku, bahasa, agama, budaya dan adat istiadat. Keberagaman tersebut tetap mengokohkan kesatuan dan kerukunan umat antar agama. Karena perbedaan itu bukan untuk berpecah, tapi sebagai kekayaan khazanah di negara kita.

Maka, sudah seharusnya keberagaman tersebut harus bisa kita rawat untuk dijadikan satu kekuatan, kebersamaan dan persatuan. Sehingga kita menjadi lebih rukun, damai dan kuat dari negara-negara lainnya.

Tugas dan tanggung jawab menjaga dan merawat kerukunan bukan hanya milik pemerintah, semua memiliki saham untuk berperan merawat dan mewujudkan  kerukunan umat beragama di Indonesia.

Mulai dari pemerintah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh masyarakat, guru, penegak hukum dan masyarakat sendiri juga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mewujudkan kerukunan.

Kementerian Agama melalui Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) terus berikhtiar untuk merawat kerukunan umat beragama di nusantara. Berupaya mendeteksi dan mencegah hal-hal yang dapat mengusik kerukunan, melaksanakan sejumlah program dari Papua sampai ke Aceh.

Selain itu, juga dilakukan dialog dengan tokoh agama, tokoh adat, FKUB, hingga menggelar dialog dengan para guru untuk membahas peningkatan peran guru pendidikan agama lintas agama terkait kerukunan umat beragama.

“Guru memiliki peran strategis dalam upaya menjaga dan merawat kerukunan beragama di Indonesia. Guru agama merupakan tiang kerukunan sekaligus aktor yang menjadi ujung tombak moderasi beragama yang telah menjadi program nasional,” demikian disampaikan Kepala Pusat PKUB Kemenag RI, Dr. Nifasri saat membuka kegiatan tersebut.

Peran guru sangat dibutuhkan untuk mensosialisasikan pesan moderasi agama kepada siswa didik. Lewat pembelajaran di sekolah, guru agama dituntut untuk melahirkan siswa-siswa yang memahami ajaran agama secara konprehensif, dan paham ajaran agamanya secara menyeluruh.

Prinsip ajaran agama seperti kebaikan, akhlak, budi pekerti, kejujuran dan daya saing  diharapakan menjadi materi pendidikan agama yang disampaikan para guru.

Di sekolah/madrasah harus diajarkan mengenai toleransi umat beragama, saling menghormati, menghargai kesetaraan dan bekerja sama dalam masyarakat tanpa memandang suku, agama, etnis dan derajat seseorang.

Syukur Alhamdulillah, saya mendapatkan undangan untuk mengikuti kegiatan ini dari PKUB Kemenag RI. Banyak ilmu dan pengalaman, bisa berdiskusi dan sharing dengan para guru agama lintas agama di Papua Barat dan beberapa provinsi lainnya beberapa waktu lalu.

Mereka bercerita banyak pengalaman saat mengajar mata pelajaran agama di sekolah masing-masing. Ada banyak murid yang harus dihadapi dengan latar status, ekonomi, budaya dan agama yang berbeda, namun tidak muncul sikap diskriminatif.

Mereka mengajar toleransi umat beragama, saling menghormati, menghargai kesetaraan dan bekerja sama dalam masyarakat tanpa memandang suku, agama, etnis, dan derajat seseorang.

Seperti kisah Sugianto, Kepala SMP dan MTs Muhammadiyah Jayapura, Papua. Ia menceritakan madrasah yang dipimpinnya menerima murid dengan latar agama yang berbeda. Ada yang Islam dan ada juga yang Kristen.

Kadang kala mata pelajaran bercirikan Islam dianggap berat oleh yang beragama Kristen. Peserta didik kebanyakan keluarga besarnya beragama Kristen, sekolah kemudian berkomunikasi dengan keluarga peserta didik. Contohnya memasuki lokasi sekolah harus berjilbab, tetapi keluarga yang non-muslim tidak dipaksakan. Demikian juga dalam hal pelaksanaan ibadah seperti salat dll.

Pengakuan lainnya disampaikan Ansia F. Nanlohy salah seorang pengawas sekolah di Kota Sorong. Ia menceritakan pengalamannya saat mengajar di YPK 2 yang dikenal sebagai sekolah Bombay.

Tidak hanya yang beragama Kristen yang bersekolah di YPK tetapi juga yang beragama Islam, mereka mengikuti ketentuan yayasan bahwa mereka harus mengikut pendidikan agama Kristen sesuai nuansa sekolah setempat. Hal utama yang dilakukan adalah pembinaan secara keseluruhan tanpa membedakan.

Meskipun mata pelajaran agama Kristen tetapi dalam aplikasi anak-anak diarahkan sesuai agama yang dianutnya. Pengalaman mengajar itu membekas sehingga sampai saat ini meskipun mereka sudah lulus tetapi ajaran baik akan tetap diingat.

Kemudian ada juga kisah menarik lainnya yang dialami Dina Kurnia Restanti. Dina seorang guru Agama Kristen di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunungkidul. Ada 174 siswa yang belajar di sekolah tersebut, yang terdiri dari 165 orang beragama Islam, lima orang beragama Kristen, tiga orang Katolik dan satu orang Buddha.

Pengalaman menarik yang pernah dialaminya adalah, Dina juga pernah mengajarkan pelajaran Agama Islam, misalnya tentang rukun Islam, cara wudhu, sifat-sifat nabi Muhammad dan Bahasa Arab yang sederhana. Bahan ajar tersebut telah terlebih di konsultasi dahulu kepada guru yang bersangkutan.

Kebetulan saat kuliah S1, Dina mendapatkan mata kuliah tentang 6 agama yang ada di Indonesia. Selain itu, ia juga  mengaku pernah mengajar murid agama Katolik dan Budha atas persetujuan dari orang tua murid.

Sekarang, saatnya guru agama harus kuat, harus bersemangat, harus percaya diri, menunjukkan bahwa guru agama adalah tiang kerukunan, tanpa  guru agama masyarakat kita sulit untuk rukun, tiang tiang itu harus di ikat kuat karena dari tiang itulah pendidikan agama tersampaikan, menjadikan manusia ingat dengan Tuhan, patuh kepada Tuhan, berbuat baik kepada sesama serta patuh kepada pemimpinnya.

Intinya, para guru sebagai tiang dan garda terdepan harus mampu mendidik siswa-siswinya untuk bertoleransi, saling menghargai dan  tidak ekstrim. Mereka dituntut mampu mengajarkan moderasi beragama dan tidak menyalahkan perbedaan.

Pendidikan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa,  di samping menumbuhkan keterampilan ilmu pengetahuan.

Beberapa hari di tanah Papua, bisa Berdialog dengan tokoh agama, guru agama lintas agama dan akademisi tentang peningkatan peran guru pendidikan agama lintas agama dalam menjaga dan merawat kerukunan umat beragama di nusantara.

Dialog ini menghasilkan rekomendasi, suatu rumusan atau solusi terkait dengan moderasi dan kerukunan umat beragama. Diantaranya adalah peningkatan peran para guru dan juga membentuk forum Guru Agama Lintas Agama sebagai wadah komunikasi dalam menjalankan tugas merawat kerukunan di lembaga pendidikan.

Kesimpulannya, seperti pesan Dr Nifasri agar kerukunan umat beragama  dapat terus terjaga, maka seluruh umat beragama di Indonesia harus menjalankan indikator kerukunan yakni, saling menghormati, menghargai kesetaraan, dan bisa bekerja sama.

Kepala BPJPH Tekankan Pentingnya Ekosistem Industri Halal di Indonesia

Kepala BPJPH Tekankan Pentingnya Ekosistem Industri Halal di Indonesia

Suarapemerintah.id – Ekosistem industri halal merupakan hal sangat yang penting untuk diwujudkan di tanah air, mengingat ekosistem akan mendorong perkembangan industri halal secara lebih optimal dan produk halal Indonesia menjadi semakin kompetitif di pasar dunia.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Sukoso, menekankan hal itu saat menjadi narasumber dalam virtual event bertema “Mewujudkan Indonesia sebagai Industri Halal Terkemuka Dunia” yang diadakan oleh MarkPlus Inc.

“Penting bagi kita mewujudkan ekosistem industri halal agar industri halal kita berkembang secara optimal dan produk halal kita kompetitif di pasar global,” ungkap Sukoso, Senin (07/12).

Sukoso lebih lanjut mengatakan bahwa ekosistem dapat mempercepat dan memperkuat industri halal di Indonesia. Ekosistem akan mendorong efisiensi dan efektivitas pembangunan industri halal di Indonesia, dengan produk halal yang dihasilkannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga menjadi komoditas ekspor dengan daya saing tinggi di pasar halal global.

Terkait daya saing produk, Guru Besar Unibraw itu memastikan bahwa halal sebagai standar yang melekat pada produk merupakan added-value atau nilai tambah produk yang mampu meningkatkan daya saing produk di pasaran. Hal itu sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH), bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan selain untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

“Apalagi kita sudah memasuki era MEA (Masyarakat Ekonomi Asia). Jadi produk kita, termasuk produk UMK, juga harus bersertifikat halal. Jangan sampai produk kita justru kalah bersaing dengan produk dari luar yang sudah bersertifikat halal.” tegas Sukoso.

Sukoso juga menyatakan potensi produk halal kita sangat besar. Terbuka lebarnya peluang produk halal di Indonesia tak lepas dari fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan posisi Indonesia berada di belahan dunia di mana terdapat kebutuhan halal global market sebesar 62% di Asia Pasifik.

“Sebagian besar market produk halal kita ada terbentang di depan mata kita. Jangan sampai peluang ini terlewatkan begitu saja,” tegas Sukoso.

Sementara itu, Deputy Chairman MarkPlus Inc, Taufik, mengatakan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam merebut peluang global ekonomi syariah, termasuk industri halal. Hal ini, lanjut Taufik, bukan hanya membuat Indonesia menjadi pasar menarik industri halal dunia tapi juga salah satu basis industri halal terkemuka di dunia.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan anggota G-20, lanjutnya, menjadi pasar menarik industri halal bukanlah hal yang susah diraih. “Tapi beda halnya dengan menjadi salah satu basis industri halal dunia. Indonesia mesti bersaing dengan banyak negara lain, termasuk negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim,” kata Taufik.

Webinar yang digelar secara virtual itu juga menghadirkan narasumber lain di antaranya Founder & Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kertajaya, Ketua Umum Asosiasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman, dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Tiga PTKIN Masuk Ranking Dunia Versi UI GreenMetric

Tiga PTKIN Masuk Ranking Dunia Versi UI GreenMetric

Suarapemerintah.id – Tiga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) masuk ranking dunia dalam gelaran UI GreenMetric 2020. Pengumuman ranking UI GreenMetric dilakukan secara virtual, Senin (07/12).

Ikut bergabung juga dalam pengumuman agenda tahunan UI ini, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

UI GreenMetric adalah salah satu program dari Universitas Indonesia. UI GreenMetric menilai universitas berdasarkan komitmen dan tindakan universitas terhadap penghijauan dan keberlanjutan lingkungan.

Matrik ini dibuat untuk perguruan tinggi se-Indonesia dan 912 peguruan tinggi dari 84 negara. Adapun tiga PTKIN yang masuk UI GreenMetric 2020 adalah UIN Raden Intan Lampung, ranking 10 Indonesia dan 126 dunia. UIN Walisongo Semarang berada di ranking 32 Indonesia dan 384 dunia. Sementara UIN Sultan Thaha Saifuddin (SUTHA) Jambi ranking 40 Indonesia dan 485 dunia.

Rektor UIN SUTHA Jambi Suaidi Asyari mengatakan bahwa ini adalah kali pertama keikutsertaan mereka dalam UI GreenMetric. Meski pertama, borang yang mereka susun memperoleh 5150 poin dari enam indikator penilaian dengan total poin maksimal 10.000.

“Di antara poin yang dinilai dari enam indikator adalah (1) Setting and Infrastructure, (2) Energy and Climate Change, (3) Waste, (4) Water, (5) Transportation, dan (6) Education and Research,” terang Asyari usai menerima pengumuman.

Tim UI GreenMetric SUTHA dikoordinatori Wakil Rektor I Rofiqoh Ferawati, Wakil Rektor II As’ad Isma, dan Wakil Rektor III Bahrul Ulum. Rektor menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh anggota tim dan unit terkait atas kerja keras dan dukungan mereka dalam mengikuti UI GreenMetric 2020.

Suaidi Asyari menambahkan, saat ini tim yang sama akan mempersiapkan borang untuk SDGs World University Ranking versi Times Higher Education. “Borang tersebut akan diupload menjelang dua tahun pelaksanaan visi lokomotif perubahan sosial unggul nasional menuju internasional dengan semangat dan moderasi Islam,” tandas Asy’ari.

“Capaian UIN Jambi masuk dalam SGDs world university ranking sangat terbuka jika dikerjakan dengan kerjasama dan kerja keras,” tandasnya.