Beranda blog Halaman 4634

Watak Sejati Manusia

Penulis
Sopyan
-
Watak Sejati Manusia

Suarapemerintah.id – “Selama manusia hidup di dunia, hiduplah dengan beribadah kepada-Nya”

Setiap manusia dilahirkan dengan membawa sifat Tuhan dalam dirinya. Sifat itu disebut Watak Sejati. Sifat dalam Watak Sejati ada empat, yaitu: cinta kasih, kebenaran, susila, dan bijaksana.

Selama hidup di dunia, manusia berkewajiban mengenali, menjaga, menjalankan, dan mengembangkan watak sejatinya. Hal itu bukan hanya untuk dirinya, bahkan sampai ke seluruh manusia se-dunia.

Selain itu, manusia juga diajarkan untuk mengendalikan dorongan nafsu dalam dirinya. Itulah tujuan belajar agama menurut ajaran agama Khonghucu.

Dalam badan manusia terdapat empat dimensi tubuh, yaitu: dimensi rohani (spiritual), dimensi jasmani (psikomotorik), dimensi intelektual (pikiran), dan dimensi emosional (hati/perasaan). Keempat dimensi ini mencerminkan empat kebutuhan dasar hidup manusia, yaitu:

1. Kebutuhan untuk meninggalkan nama baik

2. Kebutuhan untuk mempertahankan hidup

3. Kebutuhan untuk belajar

4. Kebutuhan untuk mencintai dan dicintai

Selama manusia hidup, ia harus berusaha melakukan segala sesuatu dengan keempat dimensi badannya.  Jadi, misalnya kita sedang duduk, maka harus duduk juga rohani, pikiran dan hati kita. Atau saat sedang makan atau berjalan, kita harus menyatukan seluruh dimensi tubuh kita.

Bila kita sering tidak bersatu dimensi tubuhnya, maka lama kelamaan kita akan sakit. Sering kita rasakan hati dan pikiran tidak menyatu dengan tubuh, istilahnya sedang galau. Itu harus diperhatikan lalu kita kembalikan ke dalam tubuh kita.

Setiap manusia juga perlu memperhatikan kebutuhan dirinya. Kebutuhan masing-masing dimensi tubuh yang berbeda, harus dipenuhi dengan cukup. Jangan kekurangan maupun kelebihan. Cukup adalah yang terbaik, harmonis, selaras dengan sekitarnya.

Penting juga disadari bahwa kewajiban kita adalah berbuat kebajikan semampu kita, semaksimal mungkin, selama hidup. Karena selama hidup, sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta. Tiada tempat dan kesempatan bagi kejahatan, perusak yang menguasai tubuh kita.

Pembinaan diri ini seharusnya dilakukan sejak kita kecil, sejak usia dini, agar menjadi kebiasaan hidup penuh kebajikan. Kita hidup dengan kebiasaan-kebiasaan baik dan memberi manfaat bagi dirinya, maupun kepada sekitarnya. Anak kita dikenalkan ajaran-ajaran perilaku luhur budi, dari tidak paham, berjalan sesuai bertambahnya usia dan pengalaman hidupnya.

Peran orangtua, guru, rohaniwan, tokoh masyarakat, para pejabat, bahkan seluruh orang dewasa seyogyanya turut memberi teladan, contoh pemikiran, contoh perasaan dan contoh perilaku baik dan terpuji. Bila hal ini dilakukan oleh masing-masing kita, niscaya kedamaian tercipta dalam diri setiap manusia, dalam keluarganya, dalam kotanya, dalam negaranya, bahkan sampai sedunia akan mencapai kebersamaan agung.

Perlu pula kita sadari, dan ingatkan selalu bahwa bila ada kerusakan di satu bagian tubuh atau bagian negara, sebenarnya akan berpengaruh negatif juga pada bagian lainnya. Para dewasa harus menceritakan kondisi ini, kepada yang belum menyadari, terutama pada kawula muda.

Alam semesta beserta isinya sebagai sarana hidup kita perlu dijaga, dirawat, juga dilestarikan agar kita terhindar dari bencana dan kerusakan alam lain. Bila alam semesta rusak, maka hidup manusia juga terancam. Misal ketersediaan air bersih, udara bersih yang saat ini dengan mudah kita dapatkan, harus kita hemat dan gunakan seperlunya.

Marilah para orangtua, para guru, para tokoh masyarakat, para artis, para  pejabat negara, sebagai panutan, binalah diri kita masing-masing agar semua sehat, panjang umur, hidup damai dan bahagia bersama-sama.

UU Cipta Kerja Beri Kemudahan Pelaku Usaha Umrah dan Haji Khusus

Penulis
Sopyan
-
UU Ciptaker Beri Kemudahan Pelaku Usaha Umrah dan Haji Khusus

Suarapemerintah.id – Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim mengatakan ada sejumlah kemudahan yang diatur Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudahan Cipta Kerja itu termasuk dalam sektor keagamaan, yaitu praktik usaha perjalanan ibadah umrah dan haji khusus.

“Ada beberapa kemudahan yang nanti akan dirasakan oleh para pelaku usaha bidang umrah dan haji khusus sehubungan disahkannya UU Cipta Kerja,” terang Arfi saat berbicara dalam kegiatan Serap Aspirasi implementasi UU Cipta Kerja di Bandung, Senin (07/12).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini sudah berlangsung tiga kali. Sebelumnya, Serap Aspirasi digelar di Surabaya dan Semarang.

Menurut Arfi, beberapa kemudahan yang diatur antara lain penghapusan keharusan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk melakukan sertifikasi sebagai Biro Perjalanan Wisata. Kemudahan lainnya, penyederhanaan persyaratan sebagai PPIU.

“UU Cipta Kerja juga beri kemudahan dalam akreditasi. Akreditasi PPIU dan PIHK yang selama ini diharuskan setiap tiga tahun sekali, menjadi lima tahun sekali,” ujarnya.

Meski demikian, lanjut Arfi, kemudahan yang diberikan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, pelindungan jemaah, serta peningkatan dan penekanan  aspek pengawasan. Penyelenggaraan umrah dan haji khusus termasuk usaha dengan risiko tinggi sehingga memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin. “Hal ini sudah direview oleh tim RBA (Risk Based Approach) Menko Perekonomian dan telah dibahas dengan para pelaku usaha/asosiasi,” tegasnya.

Arfi mengaku pihaknya saat ini tengah menyusun regulasi turunan dari UU Cipta Kerja. Di sektor keagamaan umrah dan haji khusus ini, ada dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang harus disusun, yaitu: RPP tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengawasan (NSPK / Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), dan RPP tentang PIHKU.

“RPP NSPK dilakukan pengaturannya bersamaan dengan seluruh sektor perizinan yang lain. Sedangkan RPP PIHKU mengatur tentang umrah dan haji khusus,” jelas Arfi. “Saat ini Kemenag fokus dan serius dalam menyerap aspirasi publik sebagai bahan penyusunan RPP,” tandasnya.

‘Petani Milenial’ Cara Pemprov Jabar Segarkan Wajah Pertanian

Penulis
wicaksono
-
'Petani Milenial' Cara Pemprov Jabar Segarkan Wajah Pertanian

Suarapemerintah.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggagas program “Petani Milenial” sebagai upaya untuk mengubah wajah pertanian menjadi segar, sehingga generasi milenial tertarik menjadi petani dengan memanfaatkan teknologi.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (Distanhor) Jabar Dadan Hidayat mengatakan, “Petani Milenial” digagas Pemda Provinsi Jabar untuk meregenerasi petani di Jabar dan “Petani Milenial” harus adaptif terhadap perubahan, dan menguasai teknologi digital.

“Saat ini, perlu regenerasi petani. Perubahan tantangan di sektor pertanian semakin berat. Perlu pelaku utama yang adaptif terhadap perubahan, teknologi semakin maju, dan globalisasi,” kata Dadan, Senin (7/12).

“Tujuan dari program adalah meningkatkan produktivitas, produksi pertanian, meningkatkan pendapatan dan ekspor, menumbuhkan generasi mudah untuk menjadi petani, dan menciptakan pertanian maju, mandiri, dan modern,” kata dia.

Sektor pertanian belum menjadi magnet pekerjaan bagi generasi milenial di Indonesia, termasuk Jawa Barat (Jabar). Padahal, generasi milenial diharapkan membawa perubahan pada sektor pertanian masa depan.

Berdasarkan hasil survei pertanian antar sensus (sutas) 2018 yang dilakukan Badan Pusat Statistik, jumlah petani di Jabar mencapai 3.250.825 orang.

Dari jumlah tersebut, petani yang berusia 25-44 tahun hanya 945.574 orang atau 29 persen. Kondisi tersebut tentu memberikan efek domino bagi sektor pertanian di Jabar.

Dadan menjelaskan, dalam program ini lahan milik Pemda Provinsi Jabar yang tidak terpakai dapat dimanfaatkan petani muda dengan sistem pinjam pakai atau bentuk kerja sama lainnya. Setiap petani muda dapat memanfaatkan minimal satu hektare lahan.

Komoditas yang ditanam pun disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kondisi lahan. Hal itu dilakukan agar komoditas hasil petani muda dapat terserap pasar atau bahkan masuk pasar global.

Pemerintah Provinsi akan mencari “off-taker”, baik domestik maupun ekspor. Dengan begitu, petani muda dapat berkolaborasi dengan “off-taker” mengenai komoditas apa yang mesti dihasilkan. “Komoditas harus yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berdaya saing, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Pemasarannya dapat juga dilakukan dengan kerja sama bersama para pelaku pasar sebagai offtaker,” ucap Dadan.

“Kami akan menjadi fasilitator dalam pemasaran komoditas hasil petani milenial melalui forum-forum offtaker dan forum-forum perbankan, serta forum marketplace seperti e-commerce, supaya terjadi kolaborasi Pentahelix semua pihak,” tambahnya.

Dadan menyatakan, teknologi 4.0 akan dimanfaatkan dalam program ini. Ia menyebut bahwa implementasi teknologi menjadi dasar pembinaan petani milenial.

“Pemanfaatan teknologi internet of think dan manajemen pertanian modern menjadi materi utama. Begitu juga pemanfaatan inovasi-inovasi teknologi dalam sistem budidaya, mulai ‘on farm’ sampai dengan ‘off farm‘,” katanya.

Dengan pemanfaatan teknologi, kata Dadan, diharapkan program ini dapat menembus pasar global. Selain itu, sejumlah upaya akan dilakukan Pemda Provinsi Jabar untuk mempromosikan komoditas petani milenial.

Pertama adalah intens berkomunikasi dengan Duta Besar untuk Indonesia di berbagai negara. Itu dilakukan untuk membuka pasar komoditas pertanian dari petani milenial.

“Melalui informasi dan komunikasi dengan Duta Besar untuk Indonesia, petani milenial bisa mempersiapkan komoditas apa yang diminati pasar di negara-negara tujuan ekspor,” ujar Dadan.

Selain membuka pasar domestik dan global, Pemda Provinsi Jabar akan mempermudah petani milenial mengakses perbankan dan sumber dana lainnya. “Kami akan memfasilitasi sarana dan prasaran infrastruktur, mulai dari hulu sampai hilir, dalam sistem yang terintegrasi,” kata Dadan.

Dalam tahun pelaksanaan Petani Milenial, Pemda Provinsi Jabar menargetkan ada sekitar 1.000 pemuda yang menjadi petani. Dadan berharap dengan program tersebut, pertanian Jabar maju dan mandiri.

Pemda Provinsi Jabar menjadikan swasembada pangan untuk mencapai ketahanan pangan sebagai salah satu mesin ekonomi Jabar pascapandemi Covid-19. Dengan ketahanan pangan, krisis pangan dapat dicegah. Dan petani milenial berperan penting untuk mewujudkannya.

Genjot Potensi Daerah, Pemprov Jatim Gandeng Pegiat Media Sosial

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Peran pegiat media sosial untuk meningkatkan dan menggenjotkan potensi pariwisata daerah sangat diapresiasi Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa. Menurut Khofifah, peran influencer sangat signifikan dalam mendongkrak pamor daerah.

“Mereka mengemas konten dengan cara yang unik dan mudah diterima oleh publik. Bahkan ada spot yang tadinya tidak diketahui banyak orang, mendadak menjadi ramai dikunjungi banyak orang karena terekspos dengan menarik di media sosial. Contohnya di Ranu Manduro, Mojokerto,” ujar dia di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (7/12/2020).

Khofifah menyebut, era digital ekonomi seperti sekarang ini promosi potensi daerah tidak cukup hanya dilakukan melalui media konvensional yang sifatnya satu arah.

Oleh karena itu, Pemprov Jatim berupaya menggandeng para pegiat media sosial untuk turut serta mempromosikan potensi wilayahnya.

Khofifah mengatakan, untuk lebih memperkuat kolaborasi antara pegiat media sosial di seluruh Kabupaten/Kota di Jatim, setiap tahun Pemprov Jatim menggelar East Java Social Network (EJSN) Meet Up.

Acara tersebut mempertemukan ratusan pegiat media sosial multi platform se-Jatim dengan turut menghadirkan sejumlah pembicara dan praktisi media sosial nasional.

Harapannya, kualitas dan kuantitas konten yang dihasilkan para pegiat media sosial di Jatim dapat semakin terus meningkat.

“Tahun lalu kita selenggarakan di Kota Surabaya. Sedangkan tahun ini di Kota Batu Malang. Pegiat medsos selain mendapatkan insight dan wawasan baru, juga diajak ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singasari,” ujar dia.

Khofifah menerangkan, KEK Singhasari ini ke depan akan menjadi Silicon Valley-nya Indonesia. Keberadaanya, diharapkan mampu mendongkrak perekonomian dan industri kreatif wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya, khususnya di sektor pariwisata, industri, hunian, dan bisnis.

KEK, lanjut Khofifah, merupakan langkah terobosan pemerintah dalam mendongkrak kunjungan pariwisata ke Indonesia dengan menciptakan destinasi baru. Ada 10 wilayah yang dipilih atau disebut 10 Bali baru, salah satunya adalah Bromo Tengger Semeru (BTS) yang lokasinya berdekatan dengan KEK Singhasari.

“Saya yakin dengan support dari para pegiat medsos, KEK Singhasari ini akan jauh dapat lebih berkembang dan membawa dampak signifikan bagi daerah di sekitarnya,” tutur dia.

Sementara itu, Ketua Panitia EJSN Meet Up ! 2020 Shela Novitalia Tamara saat ditemui di Kota Batu mengatakan para pegiat media sosial se-Jatim siap bekerjasama dan bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam mempromosikan keunggulan daerahnya masing-masing dan daerah lain di Jatim.

“Harapan kami, semua daerah di Jatim dapat terangkat potensinya. Baik pariwisata, budaya, kuliner, dan ekonominya. InsyaAllah kami siap bekolaborasi bersama,” pungkasnya

Aceh Prioritaskan Pembangunan Lumbung Pangan di 2021

Penulis
wicaksono
-
Aceh Prioritaskan Pembangunan Lumbung Pangan di 2021

Suarapemerintah.id – Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melalui Dinas Pangan Aceh memberikan informasi kepada publik yakni akan menjadikan pembangunan lumbung pangan sebagai prioritas di 2021 mendatang. Prioritas tersebut akan dilakukan di sejumlah kabupaten/kota provinsi setempat.

Tujuan utama untuk membangun lumbung pangan tersebut yakni agar komoditas pangan Aceh tidak langsung dikirim keluar daerah pasca panen.

“Kita rencana membangun lumbung pangan ini tahun 2020, karena refocusing (anggaran) untuk Covid-19 jadi semua dipotong. Jadi kita programkan kembali pada 2021, prioritas kita membangun lumbung pangan dan lantai jemur,” kata Kepala Dinas Pangan Aceh Cut Yusminar di Banda Aceh.

Menurut dia, lumbung pangan lengkap dengan lantai jemur itu hanya berkapasitas kecil, yang diperuntukkan bagi kelompok tani di desa-desa agar dapat menjemur lalu menyimpan langsung pascapanen.

“Daerah yang direncanakan akan dibangun lumbung pangan target tahun 2021 seperti Aceh Tenggara, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Aceh Utara,” kata Cut Yusminar.

Cut Yusminar menjelaskan selama ini pihaknya mendapati banyak komoditas pangan Aceh setelah dipanen langsung kirim ke Medan, Sumatera Utara. Hal itu karena daerah Tanah Rencong itu tidak memiliki tempat penyimpanan dan mesin pengering gabah (dryer) yang cukup.

“Kenapa kita fokus kesitu karena selama ini padi kita ketika panen dibawa ke Medan. Alasan petani enggak cukup lantai jemur, alasan enggak ada gudang tempat penyimpanan, jadi kita prioritaskan itu,” katanya.

Apalagi, Cut menambahkan, kini proses panen padi sudah menggunakan mesin pemanen (combine harvester) yang dapat menghasilkan sekitar 50 ton gabah per hari, namun kondisi pabrik padi  tidak semuanya memiliki drayer.

“Kita ada beberapa drayer tapi pun terbatas, hanya pabrik besar. Kalau pabrik kecil enggak ada. Kalau di Medan bisa sampai 20 ton sekali dimasukkan ke pengeringan,” katanya.

Jadi setelah panen jika kita disimpan maka kualitas padi akan menurun, karena padi basah, bisa kuning dan bau, maka dikirim lah ke Medan, karena kita enggak ada tempat penyimpanan, katanya lagi.

Nantianya, kata dia, lumbung pangan tersebut dapat digunakan oleh kelompok tani sesuai dengan komoditas unggulan di setiap daerah mulai dari jagung, kacang kuning, cabai, bawang dan komoditas lainnya.

“Jadi (tahun) kemarin sudah banyak kita bangun lumbung pangan di daerah pesisir Timur, maka tahun depan kita bangun daerah Aceh bagian Tengah, karena ini tidak hanya untuk padi saja, petani juga perlu untuk jagung, bawang merah, cabe dan lainnya,” kata Cut.

Perkuat Kolaborasi, Tingkatkan Solidaritas 10 Tahun Menuju Akhir Aids 2030

Penulis
Sopyan
-
Perkuat Kolaborasi, Tingkatkan Solidaritas Menuju Akhir Aids 2030
Suarapemerintah.id – Drg Mike Kaltarina, MARS Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mewakili Bupati Bogor hadir dalam acara kegiatan Simposium Hari Aids Sedunia Tahun 2020 dengan Tema “Perkuat Kolaborasi, Tingkatkan Solidaritas 10 Tahun Menuju Akhir Aids 2030 di Hotel Ayuda Puncak Bogor, Senin (7/12/2020).
Bupati Bogor Ade Yasin dalam sambutannya yang di sampaikan drg Mike Kaltarina, MARS bahwa di Indonesia jumlah kumulatif kasus infeksi HIV yang dilaporkan dari tahun 2005 hingga bulan Maret tahun 2018 sebanyak 291.129.
Sedangkan jumlah kasus AIDS dari tahun 1987 hingga Maret 2018 sebanyak 106.965 orang, hal ini berdasarkan Laporan Perkembangan HIV AIDS & IMS Triwulan I Tahun 2018, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan Jumlah Kasus infeksi HIV tertinggi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat (30.264), Papua,dan Jawa Tengah. Sedangkan untuk kasus AIDS yang terbanyak dilaporkan di Jawa Barat yaitu Bandung, Bekasi dan Kabupaten Bogor (1.748).
Lebih lanjut dengan melihat jumlah yang tinggi di Kabupaten Bogor, Ade Yasin berharap untuk segera mendorong percepatan program pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS, apalagi dimasa pandemi covid-19 yang berfokus untuk menurunkan kasus HIV baru, menurunkan angka kematian akibat AIDS dan menurunkan diskriminasi pada ODHA / OHIDA serta memfasilitasi forum strategis lintas sektor dan masyarakat untuk berbagi pengalaman terbaik program pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS, terakhir penguatan komitmen pemangku kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS secara komprehensif dan berkelanjutan, sehingga dengan adanya peningkatan keterlibatan semua pihak dalam turut mengakhiri epidemi HIV AIDS pada tahun 2030 dapat terwujud
Dalam sambutan yang lain Usep Supratman Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor selaku Pembina Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Bogor mengajak para stakeholder untuk jadi mitra guna penanggulangan percepatan HIV dan Aids di Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor.
Selanjutnya Usep Supratman menegaskan bahwa sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan KPA dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penanggulangan Aids di daerah, dipandang perlu percepatan penjalinan kemitraan-kemitraan strategis antara pemerintah, perusahaan swasta dan organisasi masyarakat sipil, guna percepatan penuntasan dan mengakhiri epidemi Aids tahun 2030, ucapnya diakhir sambutannya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Harian KPA Kabupaten Bogor, Sugara, SE dalam sambutannya menyampaikan di masa Pandemi Covid 19 diharapkan membuat inovatif program yang baik serta keterlibatan pemangku kepentingan dan jejaring yang terintegrasi satu dengan yang lain di masa Pandemi Covid-19 sebagai pendorong akhir epidemi Aids di tahun 2030 mendatang,” ungkapnya.

Perubahan Aturan Sebabkan Bappedalitbang Lakukan Perubahan RPJMD

Penulis
Sopyan
-
Perubahan Aturan Sebabkan Bappedalitbang Lakukan Perubahan RPJMD
Suarapemerintah.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, menghadiri Forum Konsultasi Publik perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, bertempat di Ruang Rapat Ciliwung, Bappedalitbang Kabupaten Bogor, pada Senin (7/12).
Sekda Bogor mengatakan bahwa perubahan aturan ini terjadi di akhir tahun 2019 pasca terbitnya peraturan Pemerintah  Nomor 12 tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri nomor 70 tahun tentang Sistem Informasi  Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
“Adanya perubahan pada nomenklatur struktur APBD serta program-program pembangunan daerah yang wajib mengacu pada sub urusan dalam undang-undang momor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah mengharuskan Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pemetaan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan program-program  yang baru,” katanya.
Ia juga menambahkan Perubahan RPJMD dapat dilakukan mengingat penanganan dampak pasca covid-19, merupakan prioritas penanganan utama pemerintah pada 2021 mendatang.
“Dalam aturan tersebut kan jelas, perubahan RPJMD bisa terjadi karena bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial dan budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional,” ujarnya.
Selain persoalan ekonomi, kemiskinan juga menjadi salah satu kisi-kisi yang diberikan pemerintah untuk menjadi fokus penanganan masyarakat. Sebab, tidak sedikit masyarakat mengalami keterpurukan ekonomi, lantaran dampak covid-19 ini.
Setidaknya, perubahan RPJMD Kabupaten Bogor membuat sejumlah program dan indikator pembangunan mengalami perubahan. Dari yang semula 429 program, menjadi 355 program.
“Tahun 2019 – 2020 program di RPJMD ada sebanyak 429 program dengan jumlah indikator 646. Tapi setelah revisi RPJMD nanti program Kabupaten Bogor akan menjadi 355 program dengan 412 indikator. Atau berkurang 74 program dan 234 indikator,” bebernya.

Wakil Walikota Terima Anugerah Kebudayaan Indonesia

Penulis
Sopyan
-
Wakil Walikota Terima Anugerah Kebudayaan Indonesia

Suarapemerintah.id – Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menerima Anugerah Kebudayaan Indonesia untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dalam kategori pemerintah daerah, pada Selasa (7/12), di Pendopo Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Kota Yogya. Penghargaan juga diberikan kepada pelaku seni Azwar AN dan juga Sumisih Yuningsih.

Wakil Walikota Heroe Poerwadi mengucapkan terima kasih atas anugerah yang diberikan kepada Pemkot Yogya. Menurutnya, Pemkot Yogya sudah lama berjuang untuk menghidupkan, menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Yogya.

“Pemerintah Kota Yogyakarta menyadari bahwa potensi yang ada di Yogya yang paling besar di Yogya adalah seni dan budaya. Maka dari itu, Pemerintah Kota Yogyakarta senantiasa bersama-sama dengan para seniman dan budayawan di Kota Yogya untuk terus menjaga agar sumber daya seni dan sumber daya budaya itu bisa terus lestari. Terus tumbuh generasi baru yang bisa mengembangkan seni budaya yang ada di Yogya,” katanya.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Kebudayaan DIY, Sumadi, menuturkan kegiatan Pemberian Anugerah Kebudayaan Indonesia dari DIY ini menjadi bagian dari tindaklanjut Pengusulan Nominasi Penerima Anugerah Kebudayaan Indonesia yang dilakukan Pemda DIY melalui Dinas Kebudayaan DIY pada bulan Mei.

Kegiatan pengusulan nominasi Anugerah Kebudayaan Indonesia ini merupakan upaya konsistensi Pemda melalui Dinas Kebudayaan DIY untuk memberikan apresiasi dan dukungan kepada para seniman dan budayawan Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Mereka telah berperan penting dalam memelihara dan pengembangan kebudayaan DIY. Karena ini sudah pada level Indonesia, maka juga menjadi bagian dari upaya kontributif DIY melalui para penerima untuk terus memperkenalkan khasanah kebudayaan DIY kepada seluruh Indonesia,” kata Sumadi.

Sumisih Yuningsih atau yang akrab disapa Yu Beruk selaku penerima anugerah dalam kategori pelestari budaya menyampaikan pesan kepada generasi muda untuk selalu melestarikan budaya.

“Generasi muda harus berbudaya, jika tidak berbudaya maka tidak memiliki etika yang baik, karena budaya adalah baju kita, maka perlu kita jaga, kita lestarikan, apapun itu jenis budayanya baik di bidang seni lukis, ukir, teater dan sebagainya, mari kita lestarikan,” ujar Yuningsih.

Yuningsih juga berterimakasih atas anugerah yang diberikan kepadanya. Ia juga berharap bahwa generasi-generasi muda bisa memperoleh penghargaan yang sama karena ketekunan yang mereka miliki.

Pesan yang sama juga disampaikan oleh Azwar AN yang menerima penghargaan dalam kategori pelopor, pencipta dan pembaharu. Azwar berharap agar pelaku seni khususnya di bidang teater hendaknya kreatif, selalu bermimpi jangan pernah berhenti untuk berkarya dan mengembangkan ide-ide kreatifnya.

Ke Empat Kalinya, Pemkot Manado Kembali Raih Penghargaan Bhumandala

Penulis
Rahmat HM
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah Kota Manado patut berbanga karena tahun ini kembali meraih penghargaan Bhumandala. Di tengah pandemi yang melanda, tahun ini Manado diganjar dua Bhumandala, yaitu Bhumandala Kanaka (Emas) untuk kategori Simpul Jaringan Kota Terbaik, dan Bhumandala Kencana untuk Kategori Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik. Penghargaan Bhumandala ini sudah diterima Kota Manado 4 (empat) kali berturut-turut, dimulai sejak Tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020.

Penghargaan diterima Walikota Manado Dr GS Vicky Lumentut (GSVL) yang diwakili Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Manado, Liny Tambajong pada Jumat (27/11) di Jakarta.

Mewakili Walikota Manado, Lily mengatakan bahwa arahan dan dukungan yang kuat dari Walikota GS Vicky Lumentut telah mampu memotivasi dan menginspirasi perangkat daerah untuk menyelenggarakan IIG dengan baik.

“Anggaran dan fasilitas yang tersedia dengan baik membuat Kota Manado sangat kreatif dalam membangun simpul jaringan Kota Manado yang handal,“ ujar Liny.

Bhumandala award merupakan penghargaan yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) terhadap upaya membangun simpul jaringan informasi geospasial kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dinilai terbaik dalam upayanya mempersiapkan diri dan membangun simpul jaringan

Kota Manado dinilai telah berhasil membangun Simpul Jaringan dengan baik, aktif dan operasional. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kota Manado memanfaatkan data geospasial skala besar yang telah menggunakan SRGI 2013. Kegiatan penilaian kinerja simpul jaringan merupakan hal yang sangat penting. Penilaian kinerja Simpul Jaringan dilakukan dengan melihat pembangunan 5 (lima) elemen Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) yaitu Kebijakan, Kelembagaan, Teknologi, Standar dan Sumberdaya Manusia.

Simpul jaringan IIG melibatkan banyak OPD Penyelenggaraan Bhumandala Award – Penghargaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial telah memasuki tahun keempat sejak pertama kali diselenggarakan tahun 2014.

Dalam perjalanannya, proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja simpul jaringan selalu disinergikan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Selain itu, terbitnya Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi komitmen bahwa penyelenggaraan Informasi Geospasial harus memenuhi standar data, memiliki metadata yang baku serta memenuhi kaidah interoperabilitas data.

Sementara itu, Walikota Manado GS Vicky Lumentut memberikan apresiasi kepada semua OPD yang sudah bekerja dengan baik dan cerdas sehingga di tahun 2020 ini, kembali Kota Manado meraih Bhumandala dengan dua kategori.

“Terima kasih kawan-kawan perangkat daerah yang sudah kerja dan kerja untuk Rakyat Manado,” ujar Walikota.

Vaksinasi COVID-19 Berjalan Hingga 2022, Menkeu: Pemerintah Cadangkan Anggaran Rp 35 Triliun

Penulis
Rahmat HM
-

Suarapemerintah.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah mencadangkan anggaran Rp 35,1 triliun pada 2020 yang dialokasikan untuk pengadaan vaksin dan kegiatan imunisasi vaksin Covid-19.

Menurut Sri Mulyani, pengadaan melalui penugasan, yakni BUMN Bio Farma dengan melibatkan seluruh lembaga baik dalam dan luar negeri.

“Ini termasuk pengadaan vaksin yang tadi malam tiba,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Senin (7/12).

Menkeu mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan anggaran sekitar Rp 1,1 triliun untuk pengadaan vaksin Covid-19 dan beberapa peralatan pendukungnya pada tahun ini. Di antaranya untuk mengimpor vaksin Sinovac yang baru tiba di Indonesia dari China.

Pengadaan vaksin Covid-19, kata dia, direncanakan berjalan selama beberapa tahun dari 2020 hingga 2022 menyesuaikan dengan kebutuhan.

Untuk 2020, lanjut Sri Mulyani, Kementerian Kesehatan sudah membelanjakan Rp 637,3 miliar untuk pengadaan vaksin, yakni tiga juta dosis vaksin Sinovac dan 100 ribu dosis vaksin dari Cansino.

Sementara itu, dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, pemerintah mengalokasikan Rp 96,17 triliun untuk bidang kesehatan yang difokuskan untuk belanja penanganan Covid-19.

Adapun realisasi belanja itu, kata Sri Mulyani, di antaranya, sudah dikucurkan pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan mencapai 727,4 ribu orang personel dengan total pencairan mencapai Rp7,69 triliun.

Pemerintah juga memberikan uang duka kepada 200 tenaga kesehatan dalam bentuk santunan kematian Gugus Tugas Covid-19 sebesar Rp 3,22 triliun.

Selain itu, juga ada insentif bidang perpajakan untuk bidang kesehatan mencapai Rp 3,82 triliun.

1...4,6334,6344,635...4,867Halaman 4,634 dari 4,867