Beranda blog Halaman 4673

Kemenag Akan Kembangkan Computational Thinking Di Pesantren

Kemenag akan Kembangkan Computational Thinking di Pesantren

Suarapemerintah.id – Tidak hanya di madrasah, Kementerian Agama juga akan mengembangkan Computational Thinking (CT) di pesantren. CT adalah proses berfikir untuk memformulasikan persoalan dan solusinya secara efektif, efisien, dan optimum.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani. Menurutnya, penerapan CT pada pesantren di Indonesia dapat segera direalisasikan. Kekuatan masa depan berada pada kekuatan teknologi digital. Oleh sebab itu para santri harus menguasai teknologi digital.

“Kita sedang mengembangkan injeksi computational thinking untuk siswa madrasah, membiasakan siswa-siswa mulai dari madrasah ibtidaiyah dengan logika komputasi. Ke depan juga hal sama perlu dilakukan di pesantren,” ujar Ali Ramdhani, saat menghadiri agenda silaturahmi bersama Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj di Pondok Pesantren Al Tsaqafah, Selasa (17/11).

Guru besar teknologi informasi yang biasa disapa Dhani ini melanjutkan, computational thinking adalah bagian penting dari proses adaptasi, untuk menghadirkan anak zaman, menjadi anak dari sebuah dinamika zaman. Mereka adalah generasi yang beribukan waktu, berayahkan zaman, menari bersama zaman untuk menarikan zaman.

“Karena hidup kita bukan pada masa lalu, hidup kita pada masa sekarang dan masa depan. Dan orang yang piawai membaca masa depan dengan baik adalah orang yang akan menjadi pemilik masa depan,” tutup Dhani.

Pengasuh Pondok Pesantren Al Tsaqafah, KH. Said Aqil Siradj juga menyambut baik formulasi computational thinking bagi siswa pesantren dan madrasah yang diinisiasi oleh Dirjen Pendis.

“Islam bukan hanya teologi dan ibadah, tetapi juga agama hadlarah dan tsaqafah. Dan hidup ini harus dinamis, tidak boleh puas dengan apa yang baru kita capai sekarang dan tidak boleh minder. Dan pasti kita bisa beradaptasi dengan computational thinking, karena ini adalah kunci untuk menguasai masa depan,” tandasnya.

832 GTK Non PNS Buddha akan Dapat Bantuan Subsidi Gaji

832 GTK Non PNS Buddha akan Dapat Bantuan Subsidi Gaji

Suarapemerintah.id – Sebanyak 832 guru dan tenaga kependidikan atau GTK Non PNS akan mendapat bantuan subsidi gaji (BSG) dari Ditjen Bimas Buddha KementerianAgama. Hal ini ditegaskan oleh Dirjen Bimas Buddha Caliadi.

“Ada 832 guru yang akan mendapat BSG. Mereka adalah guru pendidikan agama Buddha non PNS dan guru Nava Dhammasekha,” terang Caliadi di Jakarta, Rabu (18/11)

“Mereka akan mendapat BSG sebesar Rp600ribu perbulan selama tiga bulan,” sambungnya.

Menurut Caliadi, saat ini pihaknya sudah menyiapkan petunjuk teknis pencairan yang akan segera disahkan. “Kami usahakan untuk bisa segera dicairkan. Semoga ini bisa menjadi kado bagi mereka di Hari Guru Nasional, 25 November mendatang,” tuturnya.

Direktur Urusan Agama dan Pendidikan Buddha Supriyadi menambahkan, Ditjen Bimas Buddha total mendapat anggaran sebesar Rp1,497 miliar untuk bantuan subsidi daji guru pendidikan agama Buddha. Sebanyak 832 GTK Non PNS Buddha yang akan menerima BSG ini tersebar di 29 Povinsi.

Berikut ini sebarannya:

1. Aceh (4),

2. Bali (31),

3. Banten (87),

4. Bengkulu (1),

5. DI Yogyakarta (5),

6. DKI Jakarta (107),

7. Gorontalo (1),

8. Jambi (18),

9. Jawa Barat (53),

10. Jawa Tengah (83),

11. Jawa Timur (37),

12. Kalimantan Barat (61),

13. Kalimantan Selatan (14),

14. Kalimantan Tengah (1),

15. Kalimantan Timur (10),

16. Kalimantan Utara (3),

17. Kepulauan Bangka Belitung (18),

18. Kepulauan Riau (73),

19. Lampung (13),

20. NTB (35),

21. Papua (1),

22. Papua Barat (1),

23. Riau (66),

24. Sulawesi Selatan (9),

25. Sulawesi Tengah (9),

26. Sulawesi Utara (1),

27. Sumatera Barat (2),

28. Sumatera Selatan (20), dan

29. Sumatera Utara (68)

Semangat Moderasi Beragama di MTQN Sumbar

Semangat Moderasi Beragama di MTQN Sumbar

Suarapemerintah.id – Helat MTQN (Musabaqah Tilawatil Quran Nasional) XXVIII yang digelar di tengah pandemi Covid-19 di Kota Padang, Sumatera Barat menaruh harapan besar bagi masyarakat Indonesia dalam merajut semangat persatuan di tengah kemajemukan.

Sebagai tuan rumah perhelatan dua tahunan yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo dan Menag Fachrul Razi pada 12 November 2020 ini, masyarakat Ranah Minang diharapkan dapat menjadi cermin yang mampu melecut persatuan umat dalam bingkai NKRI.

Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Hendri di sela-sela memimpin rapat persiapan kunjungan kerja Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi ke Provinsi Sumbar sekaligus menutup rangkaian MTQ Nasional ke 28.

“Tentunya harapan besar masyarakat Indonesia itu tertuang dalam tema besar Musabaqah Tilawatil Quran Nasional XXVIII yaitu Mewujudkan SDM Unggul, Profesional, dan Qur’ani untuk Indonesia Maju,” kata Hendri, Rabu (18/11).

“Dari tema itu semakin jelas bahwa Indonesia Maju yang diharapkan itu adalah Indonesia yang mampu melaksanakan nilai-nilai Quran,” sambungnya.

Ia menambahkan, ada Moderasi Beragama di antara nilai-nilai Quran itu, seperti yang sering disampaikan Menteri Agama Fachrul Razi bawa Moderasi Beragama bukanlah memoderatkan agama. “Melainkan moderasi dalam menjalankan ajaran agama yang dalam ajaran Islam disebut dengan wasathiyah,” ujarnya.

Menurut Hendri ada empat indikator Moderasi Beragama, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, toleransi, dan menghargai kearifan lokal. Indikator Moderasi Beragama, lanjut Hendri, nampak jelas dari perhelatan MTQN ke 28 di Sumbar.

Soal komitmen kebangsaan dijelaskannya juga sudah ditujukkan oleh para tokoh kemerdekaan, para kyai asal Sumatera Barat. Komitmen kebangsaan itu pun menyepakati Pancasila sebagai Ideologi, Bhineka Tunggal Ika , UUD 1945 serta komitmen menjaga NKRI.

Terkait indikator anti kekerasan dalam Moderasi Beragama, dijelaskan Hendri, bahwa semua agama di Indonesia senantiasa mengajarkan kedamaian, kerukunan, dan toleransi antar umat beragama. Dalam Al-Qur’an, ada petikan ayat yang menegaskan bahwa tidak kami utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam.

“Artinya bahwa Islam itu rahmat, bukan hanya bagi umat muslim melainkan bagi sekalian alam dan isinya,” ujarnya.

“Alhamdulillah dalam MTQN ke 28 di Sumbar semangat toleransi ini kita aplikasikan, di mana kami juga melibatkan umat beragama lainnya seperti Kristen, Katolik, Buddha dan Hindu dalam mensukseskan gelaran MTQ,” sambungnya.

Senada dengan Kakanwil Kemenag Sumbar, Muryadi Eko Priyanto, Pembimbing Masyarakat Buddha di Kota Padang ini mengaku senang dilibatkan dalam gelaran MTQN ke 28. Pria 49 tahun asal Semarang ini menjadi koordinator Humas dan Protokoler di ajang MTQ.

Ia bersama panitia non muslim lainnya bertugas meninjau venue-venue lomba, termasuk di Masjid Raya Padang. “Ini pertama kali dalam hidup saya dilibatkan dalam helat bergengsi bagi umat muslim. Saya senang sekali dilibatkan dalam panitia dan ikut menyukseskan gelaran MTQN ke 28,” ujar Eko sumringah saat ditemui Humas di Media Center MTQN ke 28, Rabu (18/11).

Ia mengakui bahwa masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan beragama dan menghargai perbedaan.

141 Guru Pendidikan Khonghucu Non PNS Dapat Bantuan Subsidi Gaji

Suarapemerintah.id – Sebanyak 141 guru Non PNS yang mengajar Pendidikan Agama Khonghucu  akan mendapat bantuan subsidi gaji (BSG). Hal ini ditegaskan oleh Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan (Pusbimdik) Khonghucu Wawan Djunaedi.

“Ada 141 guru yang akan mendapat BSG. Mereka adalah guru yang mengajar Pendidikan Agama Khonghucu di Sekolah Umum dan mengajar agama Khonghucu di Sekolah Minggu,” terang Wawan di Jakarta, Rabu (18/11).

“Mereka akan mendapat BSG sebesar Rp600ribu perbulan selama tiga bulan,” sambungnya.

Menurut Wawan, petunjuk teknis pencairan BSG ini akan segera diterbitkan. “Kami usahakan untuk bisa segera dicairkan. Semoga ini bisa menjadi kado bagi mereka di Hari Guru Nasional, 25 November mendatang,” tuturnya.

Wawan menambahkan, Pusbimdik mendapat anggaran sebesar Rp253,8 juta, untuk bantuan subsidi gaji guru tersebut. Sebanyak 141 guru pendidikan agama Khonghucu yang akan menerima BSG ini tersebar di 14 Povinsi. Berikut ini sebarannya:

1. Bali (7)

2. DKI Jakarta (13)

3. Jambi (2)

4. Jawa Barat (30)

5. Jawa Tengah (12)

6. Jawa Timur (9)

7. Kalimantan Barat (23)

8. Kalimantan Timur (5)

9. Kepulauan Bangka Belitung (21)

10. Maluku Utara (2)

Tak Dapat Izin Reuni Akbar, PA 212 Adakan Acara Ini

Tak Dapat Izin Reuni Akbar, PA 212 Adakan Acara Ini

Suarapemerintah.id – Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) harus menutup rapat keinginan untuk mengadakan acara reuni akbar di wilayah Monumen Nasional atau Monas. Surat izin acara reuni yang seharusnya dihelat tanggal 2 Desember mendatang ditolak Pengelola Kawasan (UPK) Monas.

Penolakan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 4801/-1.853.37 tanggal 13 November 2020 yang ditujukan kepada Ketua Umum Dewan Tanfidzi Nasional Persaudaraan Alumni 212.

Dengan adanya surat tersebut maka, Reuni 212 pun batal digelar di Monas tahun ini. Persaudaraan Alumni (PA) 212 memutuskan menunda reuni akbar yang dijadwalkan pada 2 Desember 2020 mendatang.

Pelaksanaan reuni 212 tahun 2020 ditunda untuk sementara dengan mengamati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020,” demikian bunyi keterangan yang ditandatangani Ketum FPI, KH Ahmad Sobri Lubis, Ketum GNPF-U Yusuf Martak, dan Ketum PA 212, Slamet Maarif, Selasa (17/11/2020).

Jika ada pembiaran kerumunan oleh pemerintah, maka reuni 212 tahun 2020 akan tetap digelar di waktu yang tepat,” jelasnya.

Meski demikian, PA 212, GNPF, dan FPI telah menyiapkan kegiatan pengganti yang tengah dibahas bersama.

Direncanakan, tanggal 2 Desember mendatang akan ada kegiatan dialog nasional yang dihadiri imam besar FPI, Habib Rizieq Shihab bersama 100 tokoh dan ulama Indonesia.

Pada hari yang sama, mereka mengimbau jemaah mengadakan istighosah agar wabah Covid-19 segera diangkat dari Indonesia. Tak lupa, protokol kesehatan harus diterapkan.

Kami akan mengadakan acara Dialog Nasional dengan menghadirkan 100 Tokoh dan Ulama, yang akan dihadiri oleh IB HRS sebagai narasumber dengan tetap menerapkan protokol Covid-19,” ucapnya.

Selain itu, Slamet meminta para pendukung reuni 212 untuk tetap melakukan doa bersama pada 2 Desember.

Pada tanggal 2 Desember 2020 mengimbau dan menyarankan kepada Mujahid dan Mujahidah 212 di seluruh Indonesia untuk mengadakan Istighosah ( Doa bersama ) agar wabah Covid-19 diangkat dari Indonesia. Pelaksanaan Istighosah dilaksanakan di masjid – masjid, mushola, pondok pesantren, majelis taklim dengan wajib melaksanakan Protokol Covid-19 dengan memakai masker, menjaga jarak, serta tidak dilaksanakan diruang terbuka seperti lapangan,” tandasnya.

Wagub DKI : Tidak Boleh Ada Kerumunan di Perayaan Natal dan Tahun Baru

SuaraPemerintah.id – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyebut perayaan Natal dan Tahun Baru tidak boleh ada kerumunan dan keramaian. Keadaan dan situasi yang masih pandemi Covid-19 dan masih berjalannya peraturan PSBB di ibu kita jadi alasannya.

Wagub juga mengatakan jika ada acara keramaian, maka penularan Covid-19 akan berpotensi makin merebak. Terlebih lagi sampai saat ini belum diketahui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan berakhir.

Dia mengatakan, selama masa pandemi, seluruh perayaan mengacu pada regulasi yang ada.

Semua mengacu pada regulasi yang ada, UU dan ketentuan yang ada, dan perda yang ada. Nanti semua akan diatur sesuai dengan aturan yang ada,” tutur Wagub lagi.

Dia juga meminta masyarakat yang melaksanakan kegiatan untuk melakukannya dengan jumlah peserta yang terbatas, sesuai dengan protokol kesehatan dan regulasi yang ada.

Selain itu, jika bisa, kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan secara daring agar tidak menimbulkan kerumunan.

Kami minta dilakukan dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan protokol Covid-19, sesuai dengan ketentuan yang ada, regulasi yang ada. Kemudian kami minta sedapat mungkin dilakukan secara online, secara virtual,” ucap Ariza.

Ariza menambahkan, apabila ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi berupa denda dengan nominal tertinggi Rp 50 juta

Pokoknya perayaan tahun baru kita pastikan tidak ada kegiatan perayaan yang menghadirkan banyak orang atau kerumunan seperti tahun lalu, itu kita pastikan,” ujar Riza, Selasa (17/11/2020).

Kendati demikian, ia mengaku akan membahasnya lebih lanjut mengenai kebijakan acara natal dan tahun baru. Nantinya ia akan melihat perkembangan situasi Covid-19 di ibu kota.

Banyak faktor yang harus diperhatikan, kita lihat fakta dan data, kita koordinasikan dengan semua pihak, para pemuka agama, pimpinan tokoh agama, juga dengan pemerintah pusat, dengan para pakar,” tuturnya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Pemprov DKI selalu mengadakan acara besar yang melibatkan masyarakat dalam jumlah banyak saat natal dan tahun baru. Namun ia meyakini akan sulit mengadakannya jika situasi normal karena anggaran DKI merosot.

Apalagi juga anggarannya enggak ada. Sekarang fokus anggarannya untuk kepentingan covid dan banjir,” pungkasnya.

Kadis Kominfo Kota Medan Apresiasi Digelarnya Pertunjukkan Virtual Kesenian Tradisional

Kadis Kominfo Kota Medan Apresiasi Digelarnya Pertunjukkan Virtual Kesenian Tradisional

Suarapemerintah.id – Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Zain Noval, S.STP.MAP mengapresiasi dengan digelarnya pertunjukkan virtual kesenian tradisional yang dibawakan oleh Teater Deli dengan mengangkat kisah Putri Buluh di Hujung Pandemi, di Hotel Garuda Plaza, Selasa (17/11) malam.

Pertunjukkan teater yang disiarkan secara virtual dengan mengangkat tema bangkit bersama di masa pandemi untuk Sumatera Utara bermartabat ini berhasil menyampaikan pesan-pesan tentang bahaya pandemi covid-19 dan penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sambutannya Zain Noval mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung sehingga terselenggaranya pertunjukkan kesenian tradisional yang menceritakan tentang pandemi covid-19 yang dikemas dalam cerita budaya.

“Atas nama Pemko Medan saya mengucapkan terimakasih dengan diselenggarakanya pertunjukkan ini, pertunjukkan yang ditampilkan sangat menghibur dan secara tidak langsung akan meningkatkan imunitas kita karena terhibur.”kata Zain Noval.

Disamping itu Zain Noval juga menjelaskan bahwa pandemi covid-19 yang melanda hampir diseluruh dunia saat ini sangat menguras banyak energi, namun begitupun Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi wabah tersebut. Pemko Medan sendiri telah mengeluarkan Perwal No 27 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona yang salah satu pasalnya berisikan penerapan adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi ditengah pandemi covid-19 melalui UMKM go Digital.

“Namun demikian Pemerintah tidak akan mampu mengatasi pandemi ini sendiri, butuh dukungan dan kerjasama dari seluruh masyarakat untuk memutus mata rantai penularanya, caranya cukup mudah, kita hanya perlu menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan handsanitizer serta menjaga jarak, dengan begitu insya allah kita akan saling menjaga dan penularan covid-19 dapat kita tekan bersama.”jelas Zain Noval.

Terakhir Zain Noval berharap kegiatan pertunjukkan ini dapat terus dilakukan secara berkesinambungan meskipun ditengah pandemi covid-19. Saya berharap pertunjukkan ini dapat terus diselenggarakan, jangan terhalang covid-19.”harap Zain Noval.

Turut pula menyaksikan pertunjukkan ini Nurul dari Ditjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Syariful dari Sekretariat Dewan Pers Republik Indonesia, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Medan, Mansyur Syah, dan Kabid KP Dinas Kominfo Kota Medan, Syaiful Amri.

Wujudkan Kerukunan Umat Beragama, Wabup Bogor Titip Masalah Agama Pada FKUB

Wujudkan Kerukunan Umat Beragama, Wabup Bogor Titip Masalah Agama Pada FKUB
Suarapemerintah.id –  Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan membuka Rapat Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bogor. Rapat kerja dengan tema Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama Menuju Masyarakat Maju dan Berkeadaban di bumi Tegar Beriman ini dilaksanakan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, Selasa (17/11/2020).
Dalam sambutannya, Iwan mengatakan masalah agama atau isu-isu tentang agama sangat sensitif.
“Masalah agama akhir-akhir ini sangat sensitif, untuk itu saya titip kepada FKUB  untuk terus menjaga kondusivitas kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bogor. Menangani masalah agama harus hati-hati, dikesempatan yang baik ini hadir semua pemuka agama, saya harap kedepan kondisi antar umat beragama di Kabupaten Bogor tetap rukun dan harmonis,” kata Iwan.
“Jalin komunikasi yang baik, jadikan Kantor Kesbangpol yang baru ini tempat diskusi, tempat menyelesaikan masalah, apalagi Kantor Kesbangpol sudah naik tingkat dan punya kepala badan yang baru, jadi harus lebih maksimal lagi peran Kesbangpol untuk masyarakat Kabupaten Bogor,” tambahnya.
Lebih lanjut, Iwan Setiawan yang juga Ketua Dewan Pembina FKUB Kabupaten Bogor menekankan Kesbangpol harus berkolerasi dengan FKUB  kondusivitas di tahun yang akan datang tetap terjaga. “Kesbangpol dan FKUB harus bersinergi,  semoga di kepemimpinan Pak Bambang yang juga mantan camat, Kesbangpol lebih terasa manfaatnya oleh masyarakat. Semoga juga dana-dana hibah di tahun depan bisa naik dan lebih terasa manfaatnya,” pungkasnya.

Walikota Tinjau Pasar Prawirotaman Sebelum Diresmikan Awal Desember

Suarapemerintah.id –  Setelah minggu lalu meninjau Pasar Prawirotaman dan memberikan beberapa masukan, kini Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti kembali meninjau pasar tersebut, peninjauannya ini guna memastikan apa yang ia minta sudah dijalannya dengan baik.

“Alhamdulliah beberapa masukan saya minggu lalu sudah dikerjakan dengan baik. Termasuk memastikan sarana tempat mencuci pada pedagang daging dan ikan yang sudah berfungsi dengan baik,” jelas Walikota di lokasi, Selasa (17/11/2020).

Menurutnya pasar yang rencananya akan di resmikan pada tanggal 4 Desember 2020 tersebut harus sempurna, karena nantinya sebagai sarana perdagangan warga masyarakat.

“Sehingga bangunannya harus aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih estetis (tidak kumuh), serta menjadi pendorong percepatan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak Pandemi covid-19,”

Ia meminta kepada OPD terkait agar nantinya pedagang dan masyarakat harus diedukasi tentang pemanfaatan sarana di bangunan baru tersebut. Dicontohkannya terkait fasilitas toilet duduk yang di pasar harus digunakan semestinya dan dijaga kebersihannya.

“Selain itu para pedagang dan pengunjung pasar Prawirotaman juga diedukasi terkait transaksi non tunai, penggunaan uang non-tunai ini juga dapat menimialisir penularan Covid-19. Nanti setiap pedagang harus diedukasi supaya bisa bertransaksi digital. Aktivitas jual-beli di pasar harus mengedepankan perilaku sehat sesuai dengan protokol kesehatan,” ungkapnya.”

Pada kesempatan tersebut pihaknya memastikan bagi para pedagang yang sebelumnya telah berdagang di pasar tersebut akan mendapat tempat.

“Semua pedagang lama harus bisa berdagang kembali. Kalau ada pengisi baru harus mengikuti prosedur,” ujarnya.

Walikota menambahkan bahwa lokasi Prawirotaman yang dikenal sebagai kampung turis, diyakini bisa mendatangkan pelaku ekonomi kreatif dari luar negeri. Sebab, sesuai tren saat ini, mereka datang bukan sekadar berlibur, tapi sembari bekerja.

“Saya rasa ini bagus untuk membangun jaringan dengan para pelaku ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta, karena mereka bisa saling berjumpa di sini,” ungkapnya.

Pojok Baca “Cindelaras” Hadir di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta

Suarapemerintah.id –  Guna melakukan pembinaan kepribadian warga binaan Lapas melalui kegiatan berbasis literasi, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta berkerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta menyediakan pojok baca di area Lapas.

Pojok baca ini diberi nama “Cindelaras”, akronim dari Cintai Buku dengan Membaca Buku di Lapas Perempuan Yogyakarta.

Beberapa pilihan jenis bacaan tersedia seperti buku agama, keterampilan, psikologi, novel, selain itu disediakan pula majalah-majalah dan tabloid-tabloid wanita.

Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Ade Agustina mengatakan jika pihaknya akan terus berkomitmen melakukan pembinaan kepada warga binaan lapas melalui kegiatan berbasis literasi.

“Untuk itu, kami mengajukan permohonan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta dalam bentuk penyediaan sarana membaca,” jelasnya, Selasa (17/11/2020).

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, Wahyu Hendratmoko mengatakan jika Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta akan membantu pengelolaan pojok baca ini dengan secara periodik dalam hal perbaruan koleksi bacaan.

Wahyu berharap dengan adanya pojok baca tersebut mampu meningkatkan minat baca warga binaan.

“Selain itu juga sebagai sumber referensi, mampu meningkatkan pengetahuan, sebagai sarana belajar maupun sarana rekreasi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta,” harapnya.

Acara peresmian pojom baca ini disemarakkan pula dengan pertunjukan karya literasi para warga binaan, seperti pembacaan puisi dan cerita pendek, serta pertunjukan tari dan musik.