Beranda blog Halaman 4711

Sekretariat Satu Data Indonesia Kunjungi Data Center Dinas Kominfo Medan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Sekretariat Satu Data Indonesia (SDI) melakukan kunjungan ke Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Medan, Jumat (23/10). Selain melakukan sosialisasi, mereka ingin memastikan kesiapan infrastruktur Pemko Medan terhubung dengan portal Satu Data Indonesia.

Kedatangan rombongan Sekretariat SDI yang dipimpin Manager Bidang Aplikasi dan Teknologi Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas, Ericson Thomas, disambut oleh Kadis Kominfo Medan, Zain Noval, S.STP., M.AP diwakili Kabid Statistik dan Informasi Publik, Drs. Harunsyah, M.AP didampingi Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, Lamhot Simamora dan Kasi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Sebelum melakukan peninjauan ke ruang Data Center dilakukan pemaparan dari pihak Sekretariat Satu Data Indonesia maupun Dinas Kominfo Medan. Dalam paparannya, Ericson Thomas menyampaikan tentang empat prinsip SDI. Dia merincikan, prinsip Satu Standar mengatur metodologi yang meliputi konsep definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan

Ericson juga menjelaskan tentang prinsip Meta Data yang mengharuskan informasi terstruktur yang berfungsi untuk menjelaskan isi dan sumber data sehingga dapat mudah untuk ditemukan, digunakan, atau dikelola kembali.

Prinsip Inter Operabilitas, lanjutnya, merupakan kemampuan data untuk dipertukarkan dan dibagipakaikan antarinstansi yang saling berinteraksi. Sedangkan prinsip Referensi Data yakni data yang digunakan harus menggunakan kode referensi.

Dia juga menjelaskan tujuan implementasi Portal Satu Data Indonesia, yakni untuk melaksanakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Selain itu, portal ini juga untuk mendukung agenda transformasi digital Indonesia, transparansi layanan publik, dan perbaikan konektivitas data antarinstansi pemerintah.

Saat itu, Kabid Statistik dan Informasi Publik Dinas Kominfo Medan, Drs. Harunsyah, M. AP secara bergantian dengan Kasi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, Lamhot Simamora, S.Kom dan Penganalis Data, Juang Akbar Harahap, memaparkan tentang Data Center Pemko Medan, termasuk soal fasilitas dan operasionalisasinya.

Selain itu, Juang juga memberikan penjelasan soal Pengelolaan Sumber Daya Informasi di Dinas Kominfo. Disebutkannya ada tiga pilar utama pengelolaan sumber daya informasi yakni manusia, infrastruktur, dan jaringan.

“Ketiga sumber inilah merupakan sumber daya dalam pengelolaan Data Center,” ungkapnya.

Pjs Wali Kota Medan Akan Sinkronkan Konsep Penataan Medan Belawan Dengan Pemprovsu

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemko Medan memiliki konsep penataan kawasan Utara Medan khususnya Medan Belawan untuk dijadikan kawasan wisata yang baru di Kota Medan.

Hal ini dikatakan Pjs Wali Kota Medan, Ir. Arief Sudarto Trinugroho, M.T saat menghadiri rapat koordinasi penataan kawasan permukiman mendukung wisata bahari dan wisata budaya di kawasan Medan Utara, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jumat (23/10).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera, Edy Rahmayadi juga diikuti oleh pimpinan OPD dan stakeholder terkait lainnya.

Dalam rapat tersebut, Pjs Wali Kota Medan mengatakan konsep penataan Medan Belawan nantinya akan di sinkronkan dengan konsep yang dimiliki oleh Provinsi Sumut sehingga hasilnya lebih baik dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

“Kita sudah memiliki konsepnya, nanti akan kita sinkronkan dengan Provinsi.”kata Pjs Wali Kota Medan.

Meskipun demikian, Pjs Wali Kota Medan juga tidak lupa untuk menata ekosistem yang ada di Sumatera Utara Medan khususnya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang, sehingga apabila ekosistemnya telah tertata dengan baik maka akan mudah mengembangkan kawasan Belawan menjadi lokasi pariwisata.

“Kita tidak boleh melupakan ekosistemnya khususnya yang berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang, kita harus perbaiki dulu apa yang menjadi kewenangan kita.”ujar Pjs Wali Kota Medan.

Sebelumnya, dalam rapat tersebut Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menginginkan agar Belawan dapat dibenahi dan tertata dengan rapi selayaknya Pelabuhan Tanjung Perak yang berada di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat Sumatera Utara. Untuk itulah Gubsu meminta agar segera dibuat masterplan dan pembagian tugas serta tanggung jawab masing-masing stakeholder untuk menata kawasan Belawan tersebut.

“Masing-masing stakeholder harus saling berkoordinasi untuk menata Belawan, saya ingin Januari 2021 nanti penataan Belawan sudah mulai dikerjakan.”kata Gubsu.

Hari Santri 2020, Ade Yasin Silaturahmi Ke Pesantren Daarul Fikri Al-Andalusy

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Bupati Bogor Ade Yasin  melakukan kegiatan Mapay Lembur bersama Kepala Desa di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, seusai itu kegiatan diakhiri dengan silaturahmi ke Kyai dan para santri di Pondok Pesantren Daarul Fikri Al-Andalusy.
“Ini akan menjadi agenda rutin saya kedepan, Mapay Lembur dan mengunjungi pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bogor, kurang lebih 1.404 ponpes” kata Ade Yasin.
Selain untuk silaturahmi, kedatangan Ade Yasin juga untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di Pesantren Daarul Fikri Al-Andalusy berjalan dengan baik dan mengistruksikan membentuk Satgas covid-19 di pesantren masing-masing.
“Melalui silaturahmi ini saya berharap pesantren-pesantren bisa disiplin protokol kesehatan dan tidak ada lagi penambahan kasus klaster pesantren” tegas Ade Yasin.
Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, empat klaster pesantren yang kini muncul di Kabupaten Bogor menjadi perhatian utamanya. Saat kunjungan Ade Yasin memastikan betul para santri/santriwati menggunakan masker, jaga jarak, pemeriksaan suhu sebelum memasuki kawasan pesantren, kelengkapan untuk cuci tangan, dan tidak ada santri yang interaksi dengan pihak luar.
Bupati Bogor Ade Yasin beberkan, tema hari santri 2020 yaitu “Santri Sehat Indonesia Kuat”, untuk itu santri harus memiliki sosok yang sehat, baik fisik maupun mental, sehingga menjadi modal dasar untuk menunjang pembangunan Indonesia ke arah yang lebih maju.

KPK RI Serahkan Sertifikat Aset Kepada Pemkot Denpasar

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia setelah melaksanakan Visitasi dan Monitoring Center Of Prevention (MCP) yang dipimpin Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar kembali diselenggarakan penyerahan sertifikat penyelamatan aset kepada Pemkot Denpasar, Kamis (22/10) di Prime Plaza Hotel Sanur.

Penyerahan sertifikat aset ini diterima Sekda Kota Denpasar, A.AN Rai Iswara mewakili Walikota Denpasar. Kegiatan ini dihadiri pejabat di lingkungan KPK RI, Gubernur Bali, Wayan Koster, dan juga pejabat dari pemerintah daerah seluruh Bali.

Dalam sambutannya Wakil Ketua KPK RI, Lili Pintauli Siregar mengatakan dalam rapat koordinasi ini dapat membangun sistem pada era digitalisasi saat ini serta pembangunan harus berjalan terlebih dalam masa pandemi saat ini.

Fokus dan program tematik KPK RI pada tahun 2020 yakni penyelamatan keuangan dan aset daerah, serta pengawalan penanganan pandemi covid-19. Terkait dengan penertiban dan penyelamatan aset KPK berkoordinasi dengan pemda serta dengan kementerian lembaga terkait dan juga dengan pihak kejaksaan.

Lingkup penertiban dan peyelematan yakni dilakukan sertifikat, penyelesaian aset bermasalah, serta berhubungan dengan penyelesaian fasum dan fasos, optimalisasi pemanfaatan aset kepada masyarakat, dan penagihan pajak. Saat ini di Bali telah menunjukan hasil pertama sertifikasi aset PLN di Bali telah berhasil dilakukan proses sertifikasi, aset tanah provinsi Bali telah disertifikasi, aset tanah pemda di Bali telah ditarifkan pada awal tahun serta telah berhasil disertifikasi.

“Rekomendasi KPK yakni dapat menertiban dalam penyelamatan aset untuk terus melakukan upaya secara  berkelanjutan. Meningkatkan upaya penyelamatan aset pemda, untuk memenuhi capaian target melakukan sertifikasi tanah. Semoga koordinasi dapat berjalan optimal untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi yang berdampak pada penurunan tingkat korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bali,” ujarnya.

Sementara Sekda Kota Denpasar, A.AN Rai Iswara mewakili Walikota Denpasar mengucapakan terima kasih kepada KPK RI yang telah memberikan perhatian khusus pada aset pemda di Bali khusunya di Kota Denpasar. Dalam kesempatan rakor ini Pemkot Denpasar menerima sertifkat aset yang meliputi beberapa kawasan diantaranya jalan, hingga lapangan.

Sertifkat ini sangat penting nantinya sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Koordinasi dengan KPK RI bukan kali ini dilaksanakan Pemkot Denpasar, namun telah menjadi komitmen dalam pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik yang tidak terlepas dari program reformasi birokrasi di Kota Denpasar.

Terlebih KPK RI melalui Wakil Ketua KPK RI Lili Pintauli Siregar dalam pelaksanaan monev turut memonitor pelaksanaan program dan kegiatan penanganan Covid-19 di Kota Denpasar. Tim KPK mengapresiasi pencapaian nilai MCP Pemkot Denpasar tahun 2019 sebesar 85 persen,  dimana pencapaian ini menurut Lili Pintauli sudah di atas rata-rata.

Namun pihaknya mengajak Pemerintah Kota Denpasar untuk terus meningkatkan pencapaian sehingga kedepan semakin maksimal. “Kami mengapresisi pelaksanaan rakor perbaikan tata kelola aset PLN dan penyerahan sertfikat pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bali,” ujarnya.

13.570 Paket Sembako Telah Disalurkan di Denpasar

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Dinas Sosial Kota Denpasar mencatat mulai bulan April 2020 sampai saat ini yakni Oktober 2020 sebanyak 13.570 paket sembako telah tersalurkan kepada warga terdampak covid-19 di Denpasar. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Made Mertajaya, Rabu (21/10) di Denpasar.

Dikatakan sampai saat ini sudah seluruh warga terdampak yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk usulan Desa/ Kelurahan menerima paket sembako. “Saat ini kami masih menyiapkan dan menyalurkan bagi warga yang isolasi mandiri berdasarkan surat permohonan dari tim satgas covid-19 di Desa / Kelurahan,” paparnya.

Jika dilihat berdasarkan data penyaluran Sembako paling banyak tercatat di daerah Pemecutan Kelod Denpasar. “Paling banyak adalah di Desa Pemecutan Kelod sejumlah 635 paket Sembako,” ujarnya. Sampai saat ini, tidak ada kendala dalam penyaluran tersebut kepada masyarakat, baik kepada warga terdampak maupun yang isolasi mandiri.

Dia berharap kepada masyarakat penerima bantuan sembako tersebut, perhatian Pemerintah setidaknya bisa mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi saat ini.

Walikota Yogya Melantik 9 ASN Pemkot Yogya

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti pagi ini melantik dan mengambil sumpah 9 ASN jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.

Usai melantik 9 ASN Walikota mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat setiap instansi pemerintah merupakan bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai.

“Pengembangan karier pegawai tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik agar tetap berjalan dengan baik” jelasnya di Graha Pandawa, Jumat (23/10/2020).

Ia menjelaskan sehubungan dengan proses pembinaan kepegawaian di Pemerintah Kota Yogyakarta, tentunya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang ASN, sekaligus sebagai komitmen untuk penyelenggaraan Manajemen ASN berbasis “Sistem Merit”.

Pengaturan Manajemen ASN melalui Peraturan Pemerintah ini, bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik dan praktek KKN, dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik serta tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah Kota Yogyakarta, lanjutnya, melalui BKPP berkomitmen menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN, dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Selain itu juga tetap melakukan pertimbangan yang berdasarkan pada objektifitas, kepangkatan, kompetensi, kinerja dan pengalaman tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan, yang tentunya sejalan dengan Tim Penilai Kinerja Kepegawaian,” bebernya.

Ia pun menekankan agar seluruh pegawai senantiasa menunjukkan dedikasi, loyalitas dan kinerja yang tinggi, mengingat mengingat tugas dan tanggung jawab, semakin berat, keluarlah dari zona nyaman dan lakukan gebrakan melalui inovasi.

“Kami berharap agar amanah ini dapat dijalankan sebaik-baiknya. Jadilah seorang pemimpin yang inspiratif, teladan, mempunyai super team yang mampu menggerakkan segenap potensi yang dimiliki,” harapnya.

Antisipasi Banjir, DKI Anggarkan Rp780 Miliar untuk Pembebasan Lahan

Penulis
wicaksono
-

Suara Pemerintah – Memasuki musim penghujan dan sebagai antisipasi banjir, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan 780 miliar untuk pembebasan lahan untuk pengendalian banjir. Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta Dudi Gardesi menyatakan anggaran tersebut menggunakan dana pinjaman PEN yang diberikan oleh pemerintah pusat.

“Sebesar Rp 780 miliar, (sisa dana digunakan) untuk pengadaan pompa, ada untuk pencatatan curah hujan, alat ukur debit air, perbaikan pompa,” ucapnya.

Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan anggaran penanggulangan banjir di Jakarta akan menggunakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Penanggulangan itu meliputi  pengerukan lumpur, pengadaan pompa air, hingga pembebasan lahan. Dia menyatakan dana untuk penanggulangan banjir mencapai Rp 1 triliun.

“Yang saya tahu, itu (Rp 1 triliun) digunakan untuk di antaranya program pengerukan sampah, program drainase vertikal, program pompa, kemudian juga program pembebasan lahan,” kata Riza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2020).

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menerbitkan imbauan peningkatan kewaspadaan masyarakat, terkait potensi cuaca ekstrem dalam waktu sepekan mendatang.

Menurut Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto, pihaknya telah merilis informasi yang menyatakan, saat ini tengah terjadi fenomena La Nina di Samudera Pasifik dengan intensitas sedang (moderate).

“Pemantauan BMKG terhadap indikator laut dan atmosfer menunjukkan suhu permukaan laut mendingin -0.5 Celcius hingga -1.5 Celcius selama tujuh dasarian terakhir (70 hari), diikuti oleh dominasi aliran zonal angin timuran yang merepresentasikan penguatan angin pasat,” ujar Guwanto, Minggu, (18/10).

Guswanto mengatakan dampaknya ke cuaca di Indonesia, La Nina yang terjadi pada periode awal musim hujan ini berpotensi meningkatkan jumlah curah hujan di sebagian besar wilayah.

Dampak La Nina terhadap curah hujan di Indonesia tidak seragam, baik secara spasial maupun temporal, bergantung pada musim atau bulan, wilayah, dan kekuatan La Nina sendiri.

Kemenag Gelar Bimteks Penguatan Kompetensi Penceramah Agama Angkatan II

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Ditjen Bimas Islam Kemenag kembali menggelar Bimbingan Teknis (Bimteks) Penguatan Kompetensi Penceramah Agama Angkatan II. Gelaran untuk angkatan II ini diikuti 100 pendakwah dari berbagai elemen masyarakat.

Kegiatan ini dibuka oleh Menag Fachrul Razi. Menag mengapresiasi kembali digelarnya bimbingan teknis penguatan kompetensi penceramah agama. “Ini Adalah sebuah langkah besar menuju penguatan dakwah dan pembangunan bidang agama,” kata Menag di Jakarta, Kamis (22/10).

Menag menegaskan bahwa Pemerintah sangat mendukung langkah penguatan kualitas dan peran dakwah di tengah umat. Bimtek ini sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan ide besar tersebut.

“Bimtek ini berlaku untuk penceramah semua agama, dimulai dari penceramah agama Islam. Kita patut melihat ke belakang bagaimana para pendahulu bangsa ini mengelola keberagamaan dengan cara-cara yang begitu moderat,” papar Menag.

Disampaikan Menag, Indonesia memiliki ragam kekayaan alam yang melimpah, ragam budaya, agama dan keyakinan yang sangat kaya. Hal ini menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang heterogen, namun tetap harmoni. Kerena keberagamaan tersebut dikelola pendiri bangsa dengan bijak dan hati-hati.

“Di sinilah kekuatan individu para pendakwah menjadi hal yang berperan besar dalam menjabarkan ide-ide harmoni dalam heterogenitas,” tegas Menag.

“Di sinilah kita juga melihat bagaimana agama dan negara berjalan beriringan sebagai sebuah harmoni yang menjadikan bangsa Indonesia dijadikan rujukan kiblat moderasi beragama,” sambungnya.

Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin melaporkan bahwa sejak disosialisasikan pada 16 September 2020, bimteks peningkatan penguatan kompetensi penceramah berjalan baik di berbagai provinsi. Prosesnya berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Sampai saat ini, seluruh panitia dan peserta melakukan tes rapid, sampai saat ini semua yang terlibat dalam keadaan sehat,” kata Kamaruddin Amin.

Disampaikan Kamaruddin Amin, kegiatan ini melibatkan para pakar dari berbagai lembaga, seperti Lemhanas, BPIP, BNPT, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, PBNU, Imam besar Masjid Istiqlal, Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia).

Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi Penceramah Agama angkatan II ini berlangsung dari tanggal 22-24 Oktober 2020.

Menag Sebut Peran Juru Dakwah Dominan Jaga Harmoni

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kemenag kembali menggelar Bimtek Penguatan Kompetensi Penceramah Agama. Menag Fachrul Razi meyakini Bimtek peran juru dakwah ini merupakan bagian proses mendekatkan dakwah dengan kebutuhan akan hadirnya pendakwah yang kompeten dengan tetap merujuk pada kaidah-kaidah agama yang komprehensif.

Menurutnya, peran juru dakwah atau penceramah agama sangat dominan dalam memelihara dan meningkatkan harmoni. Tutur kata mereka dalam mentransfer ilmu agama dan membawa pemahamannya ke arah yang damai dan toleran, adalah kunci dari harmoni. Proses itu menjadi semakin mudah dan massif seiring adanya layanan digital.

“Hari ini, dunia digital begitu cepat mengambil hati umat manusia dengan ragam teknologinya,” kata Menag di Jakarta, Kamis (22/10).

Menag menilai, digitalisasi saat ini sebagai keniscayaan. Peran pendakwah adalah bagaimana memberikan ruh terhadap produk global agar sejalan dengan norma agama, dan menggunakannya guna membangun sikap beragama yang moderat.

Menag yakin peserta Bimtek adalah sosok yang sudah berpengalaman serta terpilih untuk hadir dan memperkuat dakwah dan pembangunan nasional. “Terima kasih atas kesediaannya hadir dan menjadi bagian dari langkah besar kita untuk merawat moderasi beragama sebagai pilar penting keutuhan NKRI,” tegas Menag.

Disampaikan Menag, apa yang dilakukan pemerintah hari ini akan banyak menentukan masa depan umat untuk menghadapi ragam perubahan yang mungkin datang esok, lusa atau bulan depan. Semua perubahan tersebut akan menjadi ancaman jika tak meresponnya secara bijak.

“Jalan dakwah harus dikedepankan agar tak terjadi benturan peradaban yang mungkin akan merugikan kita semua,” kata Menag.

Bimtek ini juga, kata Menag, bagian dari memberi tambahan wawasan kepada penceramah untuk memperkuat kompetensi yang sebelumnya sudah baik. “Terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu upaya penguatan kompetensi penceramah agama ini. Terima kasih kepada Lemhanas, BPIP, BNPT, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, PBNU, Imam besar Masjid Istiqlal, Mafindo, serta Ditjen Bimas Islam dan seluruh jajarannya,” tutup Menag.

Perdana, Kemenag-LPDP Siapkan Beasiswa Dosen PTKI

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkau menyiapkan beasiswa bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada tahun 2020. Dirjen Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan bahwa program ini bagian dari upaya Kemenag  meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen PTKI.

“Beasiswa bagi dosen ini pengembangan dari kerja sama  dengan LPDP. Sebelumnya, kami sudah bekerjasama untuk beasiswa santri. Untuk beasiswa dosen, tahun ini kali pertama kali Kemenag dan LPDPbersinergi,” tegas Dirjen kelahiran Garut ini, di Jakarta, Kamia (22/10).

“Kami optimis pada tahun 2021 dan seterusnya, beasiswa ini bisa direncanakan lebih matang dan dapat diakses seluas-luasnya oleh para dosen di PTKI,” imbuh mantan Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati ini.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Suyitno menambahkan, tahun ini beasiswa hanya disediakan untuk dosen yang memiliki NIDN dan sedang menempuh studi pada semester ganjil tahun akademik 2020/2021 (semester 1). Selain itu, tahun ini juga hanya ada beasiswa untuk perguruan tinggi dalam negeri.

“Terdapat 22 perguruan tinggi tujuan dengan 239 program studi. Semuanya dalam negeri,” kata Suyitno.

Perguruan tinggi pilihan terdiri atas: IPB, ITB, ITS, Unair, UGM, Univ Andalas, Univ Brawijaya, Undip, Univ Hasanuddin, UI, Univ Negeri Makassar, Univ Negeri Semarang, Univ Negeri Yogyakarta, Univ Sebelas Maret, Univ Udayana, serta Unpad dan UPI. Selain itu, ada pilihan di UIN Alauddin Makassar, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UIN Walisongo Semarang.

Untuk tahun 2021, Suyitno merencanakan untuk membuka akses beasiswa pada perguruan tinggi di luar negeri. “Kami berharap para dosen PTKI mempersiapkan diri dalam menyambut peluang besar peningkatan kualifikasi dan kompetensi ini,” tutur Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang ini.

Terkait proses seleksi, Direktur Diktis menyebutkan bahwa Diktis Kemenag akan melakukan seleksi administratif, sedangkan LPDP yang melaksanakan seleksi substansi. Meski demikian, Kemenag akan menambah tahapan proses berupa seleksi wawasan kebangsaan dan moderasi beragama. “Kami hanya ingin memastikan bahwa para peserta yang kami rekomendasikan untuk mengikuti seleksi substansi di LPDP  adalah dosen-dosen yang betul-betul memiliki komitmen kebangsaan yang tinggi, serta paham keagamaan yang moderat,” pungkas Direktur kelahiran Tulungagung ini.

Pendaftaran beasiswa tahun 2020 ini dibuka dari 21 Oktober sampai 6 November 2020.

Dosen yang berminat dan memenuhi kriteria, bisa mendaftar secara online pada situs pendaftaran Beasiswa LPDP : https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/

Adapun seleksi administrasi dan wawasan kebangsaan serta moderasi beragama dilaksanakan pada rentang 7-12 November 2020. Untuk seleksi substansi, rencananya diselenggarakan pada 19 November-1 Desember 2020. Hasil seleksi akan diumumkan pada 4 Desember 2020.

1...4,7104,7114,712...4,866Halaman 4,711 dari 4,866