Beranda blog Halaman 4710

Wujudkan Rasa Syukur, Komunitas Malioboro Gelar Sarasehan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Para komunitas yang ada di Malioboro menggelar sarasehan dalam rangka memperingati HUT 264 Kota Yogya, sarasehan tersebut juga merupakan wujud rasa syukur mereka.

“Ini adalah bentuk rasa syukur kami kepada Allah yang telah memberkahi kota ini, berikut penduduk yang tinggal di dalamnya termasuk kami yang bekerja sebagai Pedagang Kaki Lima, sekaligus juga ungkapan rasa terimakasih kami kepada Kota Yogyakarta, beserta Pemerintah dan warganya, yang telah memberi kesempatan kepada kami mencari nafkah di kawasan,” kata ketua Angkringan Malioboro, Yati Dimanto didampingi Ketua Lesehan Malioboro, Desio Hartonowati di Malioboro, Sabtu (24/10/2020).

Pada kesempatan tersebut mereka juga meluncurkan tema atau tag line “Ayo Kabarkan, Jogja Damai, Malioboro Baik-Baik Saja”. Menurut Yati tag line tersebut di latar belakangi atsmosfir yang menyiratkan suasana sedikit tegang paska demonstrasi yang berujung ricuh serta dinamika yang muncul sesudah itu.

“Suasana yang kurang kondusif bagi kunjungan pariwisata. Padahal dalam waktu dekat, kita akan masuk long weekend, sedangkan kita masih tertatih-tatih untuk bangkit akibat pandemi Covid-19 yang sampai hari ini masih berlangsung,” jelasnya.

Dengan di luncurkannya tag line tersebut diharapkan mampu mengurai udara yang ditaburi ketegangan serta mampu membangun keyakinan kepada masyarakat bahwa meski ada kericuhan beberapa waktu yang lalu, dan beragam dinamika sesudahnya, Jogja dan Malioboro tetap nyaman dan aman untuk dikunjungi.

“Ini juga upaya kita untuk memanggil semua pihak, tanpa kecuali agar ikut serta merawat dan menjaga kedamaian, keamanan, dan kenyamanan Malioboro,” bebernya.

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi yang pada kesempatan itu hadir dalam acara tersebut menyambut baik apa yang sudah dilakukan oleh para komunitas yang ada di Malioboro.

Wawali mengatakan guna memutus penyebaran penularan Covid-19 di kawasan Malioboro, pihaknya telah menyiagakan personel yang bertugas untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Bahkan, lanjutnya, untuk mengantisipasi membludaknya wisatawan menjelang masa libur panjang pekan depan, pihaknya akan menambah personel yang akan memastikan protokol kesehatan Covid-19 diterapkan secara disiplin.

Wawali mengimbau agar pengunjung maupun wisatawan yang datang ke kawasan Malioboro untuk senantiasa mendata kedatangan mereka dengan melakukan scanning QR code yang terdapat di tiap-tiap zona yang ada di Malioboro.

“Upaya scanning QR code masih dilakukan. Akan tetapi, untuk pemeriksaan suhu tubuh melalui thermo gun memang tidak lagi dilakukan. Kamis masih melakukan pengadaan untuk barang tersebut,” ujar katanya.

Menag Kecam Tindakan Teror Bom Atas Wafatnya Syekh Muhammad Adnan Al-Afyouni

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Mufti Agung Damaskus, Syekh Muhammad Adnan Al-Afyouni wafat, Kamis (22/10), setelah mobil yang dikendarainya meledak akibat teror bom yang dipasang di kendaraannya. Menag Fachrul Razi menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Syekh Muhammad Adnan Al-Afyouni ulama terkemuka di Suriah tersebut.

“Kami tentu sangat berduka atas wafatnya Syekh Muhammad Adnan Al-Afyouni. Insya Allah beliau syahid. Selama ini, beliau dikenal sebagai ulama yang sangat moderat,” tutur Menag di Jakarta, Jumat (23/10).

“Jalinan kerjasama Indonesia dan Suriah selama ini sangat baik, utamanya dalam penguatan moderasi beragama. Banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di Suriah,” sambungnya.

Menag juga mengecam tindakan teror bom yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab. Menurutnya, tindakan seperti itu bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. “Itu jelas tindakan tidak bertanggung jawab. Saya sangat mengecam pengeboman itu. Itu tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun,” tegas Menag.

Pada November 2018, Syekh Muhammad Adnan Al-Afyouni pernah berkunjung ke Kementerian Agama, bertemu Menteri Agama. Pertemuan saat itu membahas rencana kerja sama pengkaderan da’i. Dalam kesempatan itu, Syekh Adnan mengapresiasi masyarakat muslim Indonesia yang dapat menjaga stabilitas keamanan di tengah krisis kemanusiaan yang saat ini banyak menerpa negara-negara Timur Tengah.

Siswa MIN 1 Murung Raya Kalteng Raih Juara Catur se-Indonesia

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Murung Raya (MIN 1 Mura), Provinsi Kalimantan Tengah, Rafa Firjatullah berhasil meraih Juara 1 pada Turnamen Catur Online Junior se-Indonesia Seri 4, Kategori Usia (U)-9.

Siswa kelas 4A MIN 1 Mura itu berhasil meraih juara 1 Catur Online Junior se-Indonesia setelah mengalahkan lawannya pada babak tambahan dalam sesi final turnamen tersebut, Sabtu 17 Oktober 2020.  Pertandingan yang berlangsung sejak pukul 07:00 hingga 18:00 WIB ini dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi video conference zoom.

Kepala MIN 1 Mura Nasrullah mengaku bangga dengan prestasi yang berhasil ditorehkan Rafa. “Alhamdulillah, luar biasa prestasi yang sangat membanggakan meraih gelar sebagai juara pertama , mengungguli beberapa pecatur se-Indonesia,” ujar Nasrullah sebagaimana dikutip dari kalteng.kemenag.go.id, Senin (19/10).

Nasrullah menyampaikan, keberhasilan Rafa Firjatullah meraih juara pertama karena latihan yang rutin yang dilakukan. Rafa yang saat ini berusia sembilan tahun, menurut Nasrullah juga selalu bersungguh-sungguh, baik saat berlatih mandiri maupun di bawah bimbingan pelatih.

“Latihan maksimal mendapatkan prestasi yang tidak mengecewakan dan membanggakan madrasah,” tambahnya.

Nasrullah pun menyebutkan MIN 1 Mura akan selalu mendukung siswa berprestasi seperti Rafa. Terlebih, Rafa telah berhasil menjuarai kejuaraan tingkat nasional.

“Semoga hal ini memberikan motivasi siswa lainnya untuk berprestasi sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki meski kondisi sekarang pandemi covid-19,’’ harap Nasrullah.

Kemenag Siapkan Bantuan Rp1,178 triliun untuk PJJ Pendidikan Agama

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama akan segera menyalurkan bantuan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk Pendidikan Agama, baik Islam, Kristen, Katolik,  Hindu, Buddha dan Khonghucu. Usulan anggaran Kementerian Agama sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan dengan anggaran mencapai Rp1,178 triliun.

“Alhamdulillah, usulan anggaran sebesar Rp1,178 triliun sudah disetujui Kementerian Keuangan. bantuan tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk pendidikan agama, madrasah, Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dan lembaga pendidikan agama yang dikelola Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu,” terang Sekjen Kemenag Nizar di Jakarta, Jumat (23/10).

“Program ini diharapkan dapat memudahkan akses para siswa, mahasiswa, guru, dan dosen dalam proses PJJ. Mereka akan menerima kuota internet gratis selama tiga bulan,” lanjutnya.

Menurut Nizar, bantuan PJJ ini akan diberikan dalam bentuk paket data internet bagi pendidik dan peserta didik. Kemenag  rencananya akan menjalin kerjasama dengan lima operator seluler di Indonesia.

“Keterbatasan paket data selama ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan PJJ di masa pandemi. Kemenag akan memberikan bantuan itu, dan semoga ke depan PJJ akan lebih lancar dan tidak membebani pendidik dan peserta didik,” ujar Nizar.

Nizar menambahkan, sebelum ada alokasi anggaran bantuan PJJ ini, Ditjen Pendidikan Islam telah bekerjasama dengan lima provider seluler di Indonesia untuk penyediaan kartu perdana gratis bagi civitas akademika madrasah. Program ini sudah bergulir sejak September 2020 dan sudah mulai dimanfaatkan pendidik dan peserta didik madrasah. Kelima provider itu adalah Telkomsel , Indosat, XL Axiata, Tri, dan Smartfren.

“Semua ini bagian upaya Kementerian Agama meringankan beban ekonomi orang tua saat pandemi yang bersumber dari dana di luar APBN,” tandasnya.

Siapkan Mandalika sebagai DPSP dan Venue MotoGP 2021, Kemenko Marves Gelar Rakor dan Tinjauan Lapangan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Lombok, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar tinjauan lapangan dan rapat koordinasi pada Rabu dan Kamis (21-22 Oktober 2020) di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika dan Persiapan MotoGP 2021  Lombok.

“Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan segala fasilitas penunjang aktivitas pariwisata di Nusa Tenggara Barat, mencakup aspek aksesibilitas, amenitas dan atraksi. Adapun acara internasional MotoGP akan menjadi atraksi unggulan di Mandalika.” Papar Deputi Parekraf Kemenko Marves Odo Manuhutu dalam Rapat Koordinasi Pengembangan DPSP Mandalika dan Persiapan MotoGP 2021.

Ajang MotoGP yang akan dilaksanakan pada Oktober 2021 diproyeksikan akan meningkatkan jumlah kunjungan secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus mengawal kesiapan Mandalika serta menjamin pengalaman berwisata yang lebih baik.

Di aspek aksesibilitas, pemerintah melakukan pengembangan Bandara Internasional Lombok dan Pelabuhan Gilimas selaku pintu masuk utama wisatawan dan logistik balap. Fasilitas kesehatan juga tengah dipersiapkan dalam rangka peningkaan aspek safety and security di Mandalika.

Pelatihan SDM juga akan digencarkan untuk penguatan SDM pariwisata yang memiliki daya saing, dimana saat ini Provinsi NTB telah memiliki tujuh sekolah tinggi pariwisata serta 21 SMK pariwisata.

Deputi Odo menekankan pentingnya sinergi setiap pemangku kepentingan dalam pembangunan Mandalika. “Pembangunan memang tidak bisa dilakukan secara parsial, karena satu daerah dengan daerah di sekitarnya pasti memiliki keterkaitan. Semakin banyak masing-masing dari kita mau berperan aktif, maka akan semakin cepat juga kita dapat mewujudkan destinasi berkualitas di Mandalika.” Pungkas Deputi Odo.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan pihaknya sangat berharap agar kegiatan ini memiliki hasil yang menggembirakan, sebab pemerintah dan masyarakat sama-sama menginginkan pembangunan yang berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

“Mudah-mudahan rapat koordinasi ini berbuah manis bagi kita semua. Saya kira kita semua on the right track walaupun ada hal-hal yang masih kurang kita koordinasikan agar menemukan solusi yang terbaik,” Ujar Gubernur Zulkieflimansyah.

Rapat koordinasi ini juga turut membahas langkah-langkah antisipasi bagi masyarakat yang terdampak pengembangan kawasan, yakni melalui penyediaan relokasi tempat tinggal pada lahan sebesar dua hektar, serta 115 titik Swadaya Pengembangan Sarana Hunian Pariwisata (SARHUNTA).

Turut hadir dalam rapat koordinasi ini adalah Bupati Lombok Tengah, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah II Kementerian PUPR, Direktur Teknik PT. Angkasa Pura I, General Manager PT Angkasa Pura I NTB, , Kepala Dinas Perhubungan NTB, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB, Kepala Dinas Parisiwata dan Kebudayaan Lombok Tengah, Perwakilan Mandalika Grand Prix Association (MGPA), ITDC, PT Telkom, PLN dan jajaran pemerintah daerah Provinsi NTB.

Indonesia Diizinkan Umrah? Kita Siapkan Skema Pelindungan Jemaah

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id –  Penyelenggaraan ibadah umrah akan memasuki tahap ketiga. Arab Saudi akan memberi kesempatan jemaah dari luar negaranya. Namun, itu akan diawali pengumuman daftar negara yang diperbolehkan memberangkatkan jemaahnya.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Oman Fathurahman mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema pelindungan jika jemaah Indonesia diizinkan umrah. “Bapak Menteri Agama memberi arahan agar kami menyiapkan skema pelindungan, pelayanan, dan pembinaan.  Yang penting kita siap ketika Indonesia diperbolehkan kirim jemaah. Karena ini bagian pelayanan,” terang Oman di Jakarta, Sabtu (24/10).

Menurut Oman, pihaknya sudah finalisasi Rancangan Keputusan Menteri Agama (RKMA) tentang Penyelenggaraan Umrah di masa Pandemi. RKMA ini sebelumnya sudah dibahas dengan stakeholders, termasuk kementerian/lembaga terkait dan para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).  RKMA ini antara lain mengatur tentang kriteria jemaah, protokol kesehatan, dan kemungkinan karantina.

“Ada persyaratan bebas Covid, sehingga ada protokol tertentu yang harus diterapkan. Ini kita siapkan,” jelasnya.

“Termasuk protokol pada setiap aspek layanan, transportasi, konsumsi, dan akomodasi,” lanjutnya.

Oman memastikan skema pelindungan tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan Saudi. Menurutnya, Saudi sudah menerbitkan edaran terkait umrah di masa pandemi. Edaran itu antara lain mengatur bahwa akomodasi atau kamar hotel maksimal diisi dua orang dengan jarak tempat tidur minimal dua meter.

Aturan lainnya, tidak ada layanan konsumsi dengan sistem prasmanan. Usia jemaah juga Saudi batasi, maksimal 50 tahun dan harus bebas Covid-19. Proses pendaftarannya dikontrol melalui sistem Itamarna yang disediakan Saudi dan dikoordinasikan dengan PPIU.

“Intinya, Kemenag siapkan mitigasi sesuai kebijakan Saudi. Sekarang kita menunggu daftar negara mana saja yang diizinkan memberangkatkan jemaah umrah mulai 1 November mendatang,” terang Oman.

Oman mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan Konsul Haji KJRI Jeddah untuk update perkembangan kebijakan Arab Saudi. Setiap kebijakan baru yang dikeluarkan Saudi akan diinformasikan ke publik agar menjadi perhatian bersama.

Bertemu CEO US IDFC Menko Luhut Membahas Sovereign Wealth Fund

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menerima Chief Executive Officer (CEO) United States International Development Finance Corporation (IDFC) yang didampingi oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim di Jakarta, pada Hari Jumat (23-10-2020). US IDFC merupakan lembaga pembiayaan investasi yang dibentuk atas mandat Kongres Amerika Serikat (AS) yang berfokus pada investasi di negara-negara berkembang.

Ini merupakan kunjungan Adam kedua kalinya ke Indonesia. Januari lalu selain bertemu Menko Luhut, Adam juga diterima oleh Presiden Joko Widodo. Kunjungan kali ini secara khusus membahas mengenai peluang investasi di Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia yang akan dibentuk setelah adanya peraturan pemerintah turunan dari UU Cipta Kerja terkait.

Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia akan menjadi instrumen penting bagi pengembangan infrastruktur di Indonesia. Kehadiran SWF akan semakin memperkuat transparansi pengelolaan aset infrastruktur di Indonesia secara profesional dan sesuai dengan good international practice.

Lembaga investasi keuangan internasional seperti Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), US IDFC, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) merupakan beberapa yang dilibatkan dalam proses konsultasi pengembangan framework SWF Indonesia.

Dalam pertemuan Menko Luhut juga memberikan penjelasan bahwa salah satu semangat dari UU Cipta Kerja adalah perbaikan iklim berinvestasi dan berusaha di Indonesia dengan tetap mengutamakan perlindungan lingkungan hidup dan kepastian perlindungan tenaga kerja. Dia menambahkan bahwa transparansi perijinan juga akan semakin jelas dengan adanya Online Single Submission (OSS).

“Kelestarian lingkungan merupakan bagian integral dari perizinan berbasis risiko. Untuk bisnis berisiko, AMDAL harus diterbitkan sebelum izin usaha, yang diperlukan untuk memulai operasi bisnis. Perizinan berbasis risiko meningkatkan kemudahan berbisnis dengan tetap menjaga lingkungan” ujar Menko Luhut.

Adam Boehler menyampaikan optimismenya terhadap UU Cipta Kerja, yang dia lihat sebagai sebuah terobosan dalam memperbaiki iklim berinvestasi di Indonesia.

Sebelumnya IDFC dan pemerintah telah membahas berbagai proyek seperti LRT, Trans Jawa, Trans Sumatera, pariwisata, PLTA di Kalimantan Utara, dan proyek energi terbarukan. Selain dengan Menko Luhut, Adam juga akan menemui Menteri Luar Negeri dan Menteri BUMN.

Deputi Bidkoor Hukum dan HAM Sosialisasikan Kesepakatan Bersama Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menginisiasi pembuatan Kesepakatan Bersama Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat (Force Down). Kesepakatan Bersama ini dilatarbelakangi adanya pemaksaan mendarat pada tanggal 14 Januari 2019 yang dilakukan oleh pesawat TNI AU terhadap pesawat cargo Ethiophian Airlines ET 3728 di Bandara Hang Nadim Batam.

“Setelah dilaksanakan pemaksaan mendarat tersebut, maka dilaksanakan tindakan lanjutan oleh berbagai instansi yang berwenang seperti TNI AU, Kementerian Perhubungan, Imigrasi, Karantina, Bea dan Cukai, dan lain-lain,” kata Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo, pada acara Sosialisasi Kesepakatan Bersama Penanganan Pesawat Udara Asing Setelah Pemaksaan Mendarat di Palembang, Jumat (23/10/2020).

Karena menurut Sugeng penanganan pesawat asing tersebut nyatanya memerlukan waktu yang cukup lama dalam melaksanakan koordinasi setelah dilaksanakan pemaksaan mendarat.

“Sehingga nantinya bila hal tersebut bekelanjutan, dapat membuat nama baik bangsa Indonesia kurang baik dikarenakan dianggap belum mampu mengaplikasikan ketentuan hukum yang dibuat sendiri oleh Indonesia,” katanya.

Kesepakatan Bersama tersebut telah ditandatangani oleh masing-masing pejabat setingkat Eselon I di kementerian/lembaga terkait pada tanggal 24 Februari 2020, dan juga telah dilaksanakan latihan bersama guna mendapatkan uji doktrin di lapangan pada tanggal 4 September 2020 di Skadron Udara 45 Halim Perdana Kusuma.

Sugeng berharap dengan adanya sosialisasi, maka pelaksanaan penanganan pesawat udara asing setelah pemaksaan mendarat, khususnya di tingkat lapangan dapat terlaksana sesuai dengan harapan yang diinginkan, yaitu adanya koordinasi antar unit kerja K/L di lapangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

“Sehingga dari Kesepakatan Bersama ini bukan hanya sebatas aturan dan tata cara yang tertulis tetapi bisa dimanfaatkan dengan maksimal,” kata Sugeng.

Adapun pejabat Eselon I yang telah menandatangani Kesepakatan Bersama tersebut diantaranya adalah:

  1. Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan
  2. Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri
  3. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
  4. Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
  5. Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian
  6. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan
  7. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan
  8. Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan
  9. Asops Panglima TNI
  10. Dirut Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
  11. Dirut PT. Angkasa Pura I (Persero)
  12. Dirut PT. Angkasa Pura II (Persero)

INKA Sepakat Kembangkan Transportasi Tenaga Listrik di Bali

Penulis
Sopyan
-
INKA Sepakat Kembangkan Transportasi Tenaga Listrik di Bali

Suarapemerintah.id – PT INKA (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Perusda Bali yang merupakan BUMD Provinsi Bali terkait pembangunan dan penyelenggaraan sarana transportasi tenaga listrik di perkotaan wilayah Provinsi Bali (22/10).

Turut hadir Direktur Utama PT INKA (Persero) Budi Noviantoro dan Operation Team Leader Islamic Development Bank (IsDB) Regional Hub Indonesia Omar Eddie Davis. Turut hadir pula secara daring dari Provinsi Bali yakni Direktur Utama Perusda Bali Nyoman Kami Artana, dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta.

Direktur Utama PT INKA (Persero) menyampaikan bahwa antara PT INKA (Persero) dan Perusda Bali akan melakukan pengembangan sistem looping transportasi berbasis kendaraan listrik. Wilayah pengembangannya meliputi kawasan Kuta, Sanur, Ubud dan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali Gunaksa. Selain itu, ke depan 2 perusahaan ini juga akan melakukan pengembangan kapasitas pemeliharaan dan perawatan (maintenance and service) sarana dan prasarana kereta api dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

“PT INKA (Persero) dan Perusda Bali nanti akan mengembangkan sistem transportasi perkotaan berbasis listrik tenaga baterai seperti tram listrik dan bis listrik. Ke depan PT INKA (Persero) dan Perusda Bali akan mendirikan perusahaan patungan/ joint venture untuk pengembangan dan pengoperasiannya sistem tranportasinya. Tentunya dengan studi kelayakan (feasibility studies) dan kajian lainnya yang diperlukan” jelas Budi.

Budi menambahkan bahwa dalam hal pendanaan, PT INKA (Persero) juga didukung oleh Islamic Development Bank yang berpusat di Jeddah, Arab Saudi. Dukungan ini berupa financing untuk keperluan pengembangan tersebut.

Hasil Verifikasi Data Kota/Kabupaten Pelaporan KKP HAM

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Permenkumham 34/2016), Tim Verifikasi Direktorat Jenderal HAM mengadakan pertemuan membahas hasil verifikasi awal terhadap data pelaporan KKP HAM yang disampaikan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (via aplikasi KKP HAM) di Gedung Ditjen HAM, Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Dirjen HAM, Mualimin mengatakan bahwa tujuan dari diimplemetasikannya Permenkumham 23/2016 adalah untuk memotivasi dan memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah kabupaten dan kota dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM di daerahnya masing-masing, “Kita memberikan penghargaan dengan memperhatikan hasil laporan tim verifikasi” kata Mualimin.  Sasaran dari KKP HAM adalah partisipasi dari seluruh 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Walaupun demikian, pelaporan KKP HAM bersifat tidak memaksa, sehingga KKP HAM bukanlah bertujuan untuk mengompetisikan capaian kabupaten dan kota

Sebagai bentuk sinergisitas program yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal HAM dalam mendorong pemerintah kabupaten dan kota, capaian nilai tersebut dikombinasikan dengan capaian nilai Aksi HAM yang juga dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Perlu kami sampaikan pula, bahwa pelaksanaan RANHAM telah dijadikan sebagai prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA. 2021 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS\

Sementara itu hasil evaluasi pertemuan tersebut adalah perlunya dorongan lebih dari pimpinan tinggi Kementerian Hukum dan HAM, terutama kepada kepala daerah yang belum berpartisipasi dan/ berpartisipasi namun capaiannya rendah dan Peran pimpinan tinggi di Kementerian Hukum dan HAM dalam mendorong Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam mengimplementasikan KKP HAM, terutama untuk propinsi yang capaian pemerintah kabupaten dan kotanya sangat rendah. hadir dalam rapat evaluasi ini adalah Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Dirjen HAM, Para Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama.

1...4,7094,7104,711...4,866Halaman 4,710 dari 4,866