Beranda blog Halaman 4709

Resmikan Gedung Workshop MAN 2 Flores Timur, Wamenag: SDM, Infrastruktur, dan Modal Sosial Kunci Pembangunan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi meresmikan pembangunan gedung Workshop MAN 2 Flores Timur di Larantuka. Bersamaan itu, dilakukan peletakkan batu pertama gedung asrama serta jembatan penghubung dari dan ke MAN 2 Flores Timur.  Total anggaran yang sudah disiapkan sekitar tujuh miliar.

Peresmian ini dihadiri, anggota DPR Ali Taher, Ahmad Yohan dan Asyera R.A Wundalero, Karo Pengadaan Barjas Pemprov NTT Siprianus Kelen,  Bupati Flotim Antonius Gege Hajon, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Rivai, Direktur PSBD Kemensos Hotman,  Direktur KSKK Madrasah Ahmad Umar, dan Kakanwil Kemenag Prov. NTT Sarman Marselinus.

Pembangunan sarana prasarana MAN 2 Flotim ini menjadi bagian dari upaya menjadikan Bukit Lamakera sebagai Sains Center yang digagas Ali Taher bersama Pemda dan Masyarakat Flores Timur. Wamenag menyambut baik dan mendukung gagasan besar ini.

“Saya mendukung dan mendoakan niat baik Bapak H. Ali Taher Prasong yang akan menjadikan bukit peradaban Lamakera menjadi sains centre di Kabupaten Flores Timur dan NTT,” ungkapnya di Lamakera, Sabtu (24/10).

Menurutnya, untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama,  SDM yang memadai karena setiap manusia harus dicerdaskan. Kedua,  infrastruktur pendidikan. Ketiga, modal sosial. Di dalamnya, ada etos kerja menjalin kebersamaan dan kerukunan.

“Kehadiran dan kekompakan para tokoh dan para pemimpin di Lamakera menjadi modal penting dan diharapkan akan membawa keberkahan, kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, Ali Taher menjelaskan niatnya untuk secara perlahan membangun tanah kelahirannya Flores Timur,  khususnya Lamakera. Dia ingin  menjadikan Lamakera sebagai bukit peradaban di Flores Timur dan NTT.  Hal tersebut perlahan terwujud melalui pembangunan Gedung Workshop MAN 2 Flores Timur di Lamakera.  Selain itu, sarana prasarana penunjang juga telah dibangun, berupa gedung Workshop yang akan dilanjutkan dengan pembangunan gedung asrama serta jembatan yang memudahkan akses masyarakat menuju madrasah.

Ali Taher berharap bukit peradaban Lamakera di waktu mendatang mempunyai gedung megah Sains Centre yang di dalamya tersimpan kitab atau buku-buku terbaik dunia.  “Tugas tokoh dan para pemimpin itu adalah mengubah air mata kemiskinan menjadi air mata kesuksesan. Ini yang harus terjadi di Lamakera,” tandasnya.

Bedah Buku Human REALsource, Menyingkap 5 Nilai Budaya Kerja Kemenag 

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama menggelar Bedah Buku secara virtual berjudul Human REALsource (HRs): Perspektif Baru Peningkatan Perilaku Kerja Organisasi.

Buku HRs berasal dari penelitian disertasi penulisnya yaitu Dr. Moehammad Reza Arfiansyah di Universitas Islam Indonesia (UII) yang meneliti tentang 5 Nilai Budaya Kerja (NBK) Kementerian Agama.

Webinar ini diikuti lebih dari seribu peserta mulai dari Kakanwil/Kakankemenag se Indonesia, pejabat di lingkungan Biro Kepegawaian, PKUB, para akademisi, kepala madrasah, guru, peneliti, mahasiswa dan masyarakat umum.

Bedah buku ini pun menghadirkan tiga pembicara yakni Prof.Komaruddin Hidayat (Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia), Prof. M. Amin Abdullah (Guru Besar UIN Yogyakarta) dan Prof. Imam Suprayoga (Guru Besar UIN Malang) dengan host Prof.M.Arskal Salim GP, M.Ag (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama).

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi yang didaulat sebagai Keynote Speech dalam gelaran bedah buku memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya acara ini.

Menurut Wamenag, bedah buku ilmiah ini mengkaji “jantung” keberhasilan dari sebuah institusi, yaitu penanaman nilai-nilai dasar dalam peningkatan sumber daya manusia berbasis agama.

“Semoga hasil riset dalam buku ini semakin mengokohkan peran Kementerian Agama sebagai pengawal ruhani bangsa, penguat moderasi beragama, dan penjaga kerukunan umat beragama,” kata Zainudt Tauhid Sa’di, Selasa (21/10).

Wamenag menambahkan, Ikhlas Beramal adalah motto sentral Kementerian Agama. Ikhlas Beramal artinya tulus, suci, dan murni bertindak berlandaskan hati nurani.

Sebagai motto sentral, Ikhlas Beramal harus mampu diimplementasikan secara kongkrit dalam pemajuan organisasi. Keikhlasan beramal merupakan nilai dan panduan spiritualitas utama di Kementerian Agama, yang harus mampu menjadi navigasi hati bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang juga tersebar di pelosok Indonesia.

“Ikhlas Beramal kemudian telah dijabarkan menjadi kode etik, kode perilaku, dan nilai budaya kerja. Di sisi lain, Ikhlas Beramal tersebut juga harus dibaca dalam konteks gerakan revolusi mental yang telah dicanangkan oleh pemerintah,” tandas KH Zainut Tauhid Sa’adi.

Dijelaskan Wamenag, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019, dalam proses pembinaan PNS, Kementerian Agama berupaya menggali secara mendasar potensi SDM yang dimiliki melalui penanaman lima (5) budaya kerja, yakni Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan, yang dilakukan melalui kegiatan seminar, workshop, sosialisasi, dan orientasi kepegawaian.

Nilai tersebut harus tertanam dalam kehidupan kerja pegawai sehari-hari. Penanaman budaya kerja pegawai juga disertai pelaksanaan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang dimulai sejak tahun 2014. Kelima nilai tersebut dikenal dengan istilah “5 Nilai Budaya Kerja (NBK)” Kementerian Agama RI.

Sejak saat itu, telah dilakukan sosialisasi dan diseminasi 5 NBK ke seluruh satker-satker Kementerian Agama seluruh Indonesia.

“Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama sejalan dengan upaya Presiden Jokowi dalam meningkatkan pelayanan birokrasi melalui Revolusi Mental. Diharapkan kelima nilai budaya kerja tersebut dapat menjadi ruh dan jiwa yang selalu menyemangati seluruh aparatur ketika berkiprah di Kementerian Agama dan dalam memberikan layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

“Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama yang telah berinisiasi menyelenggarakan acara ini dan telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Semoga hasil penelitian dalam buku ini dapat dijadikan sebagai bahan pijakan untuk meningkatan kualitas perilaku kerja SDM pegawai ASN Kementerian Agama berdasarkan 5 NBK yang berbasis pada Human REALsource (HRs),” tandas Wamen.

Kunci Keberhasilan NBK

Moehammad Reza Arfiansyah melalui disertasi yang ditulisnya di Universitas Islam Indonesia (UII) dengan judul Implementasi Perilaku Kerja Berdasarkan Nilai Budaya Kerja (NBK) Di Kementerian Agama Republik Indonesia Berbasis Modifikasi Theory of Planned Behaviour (TPB), yang kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul Human REALsource (HRs): Perspektif Baru Peningkatan Perilaku Kerja Organisasi, telah secara spesifik dan serius serta ilmiah meneliti 5 NBK Kementerian Agama.

Menurut temuannya, kunci keberhasilan dari implementasi 5 NBK ada pada niat dan spiritualitas. Sedangkan niat itu sendiri ada di dalam hati, yang disebutnya dengan istilah Human REALsource (HRs).

Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan kapasitas SDM perlu dilakukan dengan pendekatan agama melalui objektivikasi “ruhani.”

Di sisi lain, pendekatan sains saja tidak akan mampu memperbaiki SDM. Bahwa, yang harus diperbaiki pertama kali itu bukanlah management-nya, tetapi man-nya atau manusianya. Di dalam manusia itu ada HRs, yang mutlak harus mengikutsertakan peran Tuhan.

Buku ini juga telah merubah cara berpikir, bukan heart management atau manajemen hati, tetapi management by heart atau manajemen dengan hati.

Wapres Ungkap Kunci Indonesia Menjadi Pusat Produsen Halal Dunia 

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menegaskan cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat produsen dan pengekspor produk halal terbesar di dunia. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Wapres mengungkapkan sejumlah langkah strategis sebagai kunci yang harus dilakukan secara simultan dan kolaboratif oleh semua pemangku kepentingan.

“Langkah-langkah strategis tersebut antara lain, penguatan industri produk halal melalui pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH) maupun zona-zona halal dalam kawasan industri yang sudah ada, sehingga kapasitas produksi produk halal Indonesia bisa meningkat secara signifikan, terintegrasi, dan semakin berkualitas serta berdaya saing global.” ungkap Wapres pada acara Webinar Strategis Nasional bertema “Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia”, Sabtu (24/10).

Wapres yang juga Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) itu  mengatakan bahwa KIH yang ada saat ini terus berkembang, dan diharapkan akan menarik investor global untuk menjadikan Indonesia sebagai global hub produk halal dunia. Terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian No.17/2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Pembentukan KIH, lanjutnya, merupakan langkah awal berkembangnya KIH terpadu di Indonesia, di mana seluruh layanan yang berhubungan ke halal produk berada dalam satu atap.

Wapre juga menjelaskan bahwa saat ini data-data produk maupun nilai perdagangan produk halal di Indonesia belum terrefleksi dengan jelas dalam Management Information System (MIS) yang terintegrasi. Karenanya, diperlukan adanya kodifikasi yang mengintegrasikan data sertifikasi produk halal dengan data perdagangan dan data ekonomi. Sehingga, data statistik perdagangan produk halal Indonesia serta penganggaran APBN ke depannya mendukung industri produk halal dapat dilakukan dengan lebih mudah dan termonitor dengan baik.

Untuk itu, lanjut Wapres, peran Kementerian dan Lembaga seperti Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pusat Stastistik, dan MUI menjadi sangat penting untuk bekerja sama dalam rangka koordinasi terkait kodifikasi produk halal Indonesia. “Untuk itu saya minta Menteri Koordinator Perekonomian untuk dapat mengkoordinasikan hal ini,” kata Wapres.

Langkah strategis selanjutnya adalah program sertifikasi halal produk ekspor. Jika ini dapat diimplementasikan secara kuat, maka akan menjadikan produk Indonesia diperhitungkan, memiliki daya saing global, dan membuka akses pasar secara lebih luas.

“Sertifikasi produk halal ekspor diharapkan dapat dimaknai oleh para eskportir sebagai peningkatan nilai tambah dari produk mereka. Peningkatan daya saing yang berujung pada meningkatnya nilai ekspor produk halal Indonesia, dan tentu peningkatan kontribusi positif pada neraca perdagangan Indonesia,” imbuh Wapres.

Wapres menggarisbawahi perlunya  proses sertifikasi halal yang mudah, efisien dan efektif, serta dapat memiliki kualitas tinggi, sehingga mampu bersaing dengan kualitas lainnnya. Hal ini bisa dimulai dengan membangun ketertelusuran halal (halal traceability) yang dimulai dari bahan mentah atau raw material, kemudian produk setengah jadi, dan terakhir produk jadi yang siap dikonsumsi oleh konsumen.

Lalu, untuk mendorong industri produk halal yang lebih kuat di dalam negeri, KH Ma’ruf Amin berharap ke depannya Indonesia perlahan dapat mengurangi jumlah impor dari negara lain atau program substitusi impor. Selain itu, lanjutnya, upaya dapat dilakukan pula dengan mendorong berkembangnya industri bahan-bahan substantif material halal pengganti sebagai alternatif.

Menghadapi Pandemi Covid-19, DWP Kemenko Marves Ajak Masyarakat Lebih Waspada

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Suyani A. Kuswandono mengajak masyarakat untuk menghadapi dan lebih waspada dan saling menguatkan di masa pandemi virus corona atau covid-19 saat ini. Upaya dan sikap ini dinilai sangat penting sebagai upaya agar tidak tertular dan terpapar covid-19.

“Tentu kita perlu lebih waspada. Maka sudah jadi kewajiban kita bersama untuk sama-sama mengingatkan, saling berbagi, saling peduli, dan saling menguatkan satu sama lain,” kata Ketua DWP Kemenko Marves, Suyani dalam sharing is caring session virtual bertajuk ‘Menyiapkan Keluarga Apabila Ada Yang Terpapar Covid-19’, Jakarta, Sabtu (24-10-2020).

Menurut Ketua DWP Kemenko Marves, Suyani, kemunculan covid-19 sejak awal hingga saat telah berdampak hampir di semua tatanan kehidupan di dunia dengan cepat. Semua orang kaget dengan mewabahnya virus yang bisa menular tersebut, apalagi tidak bisa dilihat atau kasat mata.

Terkait ini, DWP Kemenko Marves pun menyelenggarakan diskusi virtual ini untuk menambah informasi dan wawasan tentang Menghadapi Pandemi Covid-19, terutama menyiapkan keluarga ketika ada yang terpapar.

“Karena itu kami mengadakan acara ini, dengan tema yang sangat menarik dan penting untuk kita ketahui bersama yakni menyiapkan keluarga apabila ada yang terpapar covid-19,” ujarnya.

Ketua DWP Kemenko Marves juga berterima kasih atas dukungan penuh dari para penasehat DWP Kemenko Marves sehingga acara ini bisa diselenggarakan dan berjalan lancar. Pada acara ini ada tiga narasumber yang berbagai pengalaman dan informasi penting tentang menyiapkan apabila ada yang terpapar covid-19 dari berbagai sudut pandang.

Salah satu narasumber yang juga penyintas covid-19, Rinda Juwita, mengatakan, untuk pencegahan penularan covid-19 sangat perlu menerapkan protokol kesehatan yakni 3M; memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Sebab, cara ini dinilai ampuh dan efektif untuk mengurangi risiko penularan covid-19.

“Selain itu kita juga harus menjalankan pola hidup sehat,” kata Rinda.

Rinda menjelaskan dalam situasi pendemi saat ini semua orang atau masyarakat harus lebih memperhatikan kesehatan serta kebersihan ketika berkegiatan dan beraktivitas sehari-hari. Sebab, semua orang punya potensi tertular dan terpapar Covid-19 jika tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik, termasuk orang terdekat yang akhirnya menjadi klaster keluarga.

“Kita harus menjalankan pola hidup sehat dan protokol kesehatan di mana saja. Di rumah, di jalan atau area publik, tempat kerja/kantor, dan saat kembali ke rumah. Bersihkan semua benda yg dibawa dari luar serta membersihkan diri sebelum berinteraksi dengan keluarga,” jelasnya.

“Cara penularan di keluarga, salah satunya karena ada anggota keluarga tertular di tempat kerja dan fasilitas umum yang merupakan tempat berkumpul, bertemu, dan berinteraksi dengan banyak orang. Kebiasaan kita tidak menjalankan protokol kesehatan dan pola hidup sehat di tempat-tempat tersebut, maka dapat menyebabkan kita tertular Covid-19 dan kita dapat menularkan kepada keluarga sehingga muncul klaster keluarga,” ungkapnya menambahkan.

Meskipun demikian, lanjut Rinda, ketika seseorang terpapar dan dinyatakan positif covid-19, maka harus tetap tenang dan positif thinking. Pasalnya, jika sikap itu tidak ditanamkan oleh pejuang covid-19 maka akan berdampak pada kondisi kesehatan, baik secara fisik dan psikis.

“Kita tenangkan diri, positif thinking, jangan menutup diri, karena covid-19 bukan aib. Pandemi ini akan berlalu, kita harus bersama-sama menjadi agent of change dalam penerapan protokol kesehatan,” sambungnya.

Hal senada juga disampaikan penyintas covid-19 lainnya, Musyarafah Machmud. Menurut dia sikap bijak dan berpikir positif ketika dinyatakan positif covid-19 harus dikedepankan, karena sangat bagus untuk mental seseorang dalam menghadapi keadaan tersebut.

“Kita juga harus lebih giat beribadah. Lebih rajin,” kata Musyarafah.

Musyarafah menambahkan selama menjalani masa isolasi mandiri atau karantina, pejuang covid-19 harus menerapkan pola sehat termasuk dengan melakukan olahraga. Hal ini juga disertai dengan berpikir positif untuk kesehatan fisik dan psikis, sehingga kesehatan mental tetap terjaga dan tidak stress.

Sementara itu, Psikolog Savitri Mutiara, menambahkan dalam situasi pandemi saat ini masyarakat harus bisa menghadapi dan pandai menjaga kesehatan mental agar tidak stress. Terlebih karena ramai dan masifnya pemberitaan tentang pandemi covid-19 sejak awal muncul hingga sampai ada kasus di Indonesia, serta menelan korban jiwa.

“Pandemi membuat stress, ya karena wabah yang tidak terduga dan semua orang tidak siap untuk menghadapi itu,” kata Savitri.

Savitri mengungkapkan, stress bisa muncul dan dialami seseorang jika tidak mampu mengelola stress yang ujungnya berdampak buruk pada kondisi fisik seseorang. Dalam konteks pandemi covid-19, stress bisa dipengaruhi oleh konsumsi berita atau informasi tentang wabah virus tersebut.

“Informasinya itu kita dapat dari media dan berkembang terus. Terutama angka-angka terpapar, korbannya, walaupuan ada sembuh, tapi paling ngeri kalau ada nambah korbannya,” bebernya.

Dia menerangakan bahwa stress adalah hal yang wajar dan normal terjadi pada diri seseorang, karena merupakan reaksi tubuh atas keadaan dan kondisi yang tidak seimbang dirasakan fisik dan psikis. Karena itu yang paling penting ialah mengelolanya agar tidak berdampak negatif bagi fisik dan psikis seseorang.

Savitri pun menyarankan agar seseorang sebisa mungkin dapat menjaga kesehatan mental, termasuk dalam mengelola stress dalam keseharian. Harapannya menjaga kesehatan mental mampu menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh, sehingga mampu melawan penyakit atau virus.

“Kita harus imunisasi stress, bisa bahagia dan bersyukur. Stress ini harus kita kelola,” pungkasnya.

Pada sharing is caring session virtual bertajuk ‘Menyiapkan Keluarga Apabila Ada Yang Terpapar Covid19’ ini, banyak hal yang disampaikan dan dibahas para narasumber dari berbagai perspektif yang titik beratnya bagaimana menghadapi mental dan kesehatan agar tidak terpapar pandemi covid-19.

Tema yang diangkat DWP Kemenko Marves dalam diskusi virtual ini menarik perhatian banyak peserta, ini terbukti lebih dari 130 audience/peserta yang bergabung dan menyimak jalannya diskusi. Interaksi dari narasumber juga sagat cair dengan beragam pertanyaan yang diajukan dijawab secara bertahap.

Pengembangan Kabupaten Banggai, Kemenko Marves Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Daerah

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Banggai, Sebagai upaya pengawalan pengembangan Kabupaten Banggai, Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan lakukan audiensi dengan Bupati Banggai Ir. H. Herwin Yatim, M.M pada hari Sabtu (24-10-2020).

Berdasarkan rapat bersama Bappeda Litbang Kabupaten Banggai dan kunjungan lapangan pada industri setempat di hari Jumat (23-10-2020), didapati bahwa Banggai memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Namun, diperlukan dukungan dan keterbukaan dari pemerintah untuk dapat membantu percepatan pengembangan di Kabupaten Banggai. Misalnya, Banggai memiliki pabrik galangan kapal satu-satunya di Sulawesi Tengah, tetapi masih harus dikembangkan secara fasilitas agar semakin memadai.

“Proyek Strategis Nasional itu penugasannya biasanya top-down, jarang ada inisiasi bottom-up. Banggai ini seharusnya bisa menjadi hub dari kegiatan pariwisata di Sulawesi Tengah, karena secara infrastruktur sudah didukung dengan adanya bandara. Terkait hasil pengamatan lapangan, kami akan laporkan dan tindaklanjuti. Namun, akan lebih baik bila mendapat dukungan juga dari pemerintah daerah,” ungkap Asisten Deputi (Asdep) Investasi Strategis Bimo Wijayanto.

Bupati Herwin juga menyepakati hasil temuan lapangan yang dipaparkan. “Banggai ini memiliki potensi yang banyak, namun kami memiliki keterbatasan sehingga perlu dukungan. Dengan terpilihnya Banggai dalam Open Government Partnership 2020 saya rasa bisa menjadi gerbang pembuka bagi Banggai untuk berkembang. Khususnya dalam kemudahan berusaha, saya sangat terbuka dengan datangnya investor dan dukungan dari pemerintah pusat maupun lembaga lainnya,” ujar Bupati Herwin.

Setelah terpilih dalam OGP 2020, Banggai juga akan dipersiapkan untuk mengikuti OGP Summit. Melalui OGP Summit, setiap negara dan daerah peserta akan saling berdiskusi dan mendapatkan pelajaran untuk membangun pemerintahan yang terbuka.

Pemerintah Berikan 9 Stimulus Hulu Migas Untuk Jaga Iklim Investasi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah memastikan akan terus menjaga kinerja iklim investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi. Kepastian ini dilakukan melalui pemberian 9 paket stimulus hulu migas. Hal ini sebagai bagian dari upaya menahan laju penurunan investasi hulu migas akibat pandemi Covid-19.

“Kita mengambil langkah-langkah supaya tidak terjadi penurunan investasi (migas) yang lebih besar di Indonesia. Ada 9 stimulus yang sudah dan sedang diproses,” kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto dalam konferensi pers virtual, Jumat (23/10).

Adapun stimulus yang sudah diimplementasikan adalah penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi atau Abandonment and Site Restoration (ASR). Insentif ini telah diberikan oleh SKK Migas. Tercatat, ada 30 kontraktor migas yang menikmati relaksasi penundaan setoran dana ASR untuk tahun ini.

Selanjutnya ada penundaan atau penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Liquified Natural Gas (LNG) melalui penerbitan revisi PP 81/2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan PPN, penghapusan biaya sewa untuk Barang Milik Negara (BMN) hulu migas, serta penjualan gas dengan harga diskon untuk semua skema di atas Take or Pay (TOP) dan DCQ.

Pemerintah juga sudah melakukan penyesuaian (flesibilitas) fiskal melalui pemberian insentif untuk batas waktu tertentu seperti depresiasi dipercepat, perubahan split sementara, DMO full price.

Sementara itu, paket stimulus yang sedang dalam proses terdiri dari tax holiday untuk pajak penghasilan di semua wilayah kerja migas dan penundaan atau pengurangan hingga 100% pajak tidak langsung. “Ini akan dilakukan pembahasan antara Direktorat Jenderal Migas, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Badan Kebijakan Fiskal,” jelas Dwi.

Ada juga penghapusan biaya pemanfaatan Kilang LNG Badak sebesar USD0,22/MMBTU yang saat ini sedang dilakukan diskusi antara SKK Migas, LMAN dan tim penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Terakhir adalah dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas (industri baja, rig, jasa dan service) terhadap pembahasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas.

“Cukup banyak hal-hal yang sudah disiapkan agar investasi hulu migas di Indonesia lebih baik,” pungkas Dwi.

PEM Akamigas Selaraskan Pendidikan yang Link and Match dengan Kebutuhan Industri

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas merayakan Dies Natalis ke-54 dengan tema “Pengembangan Komunikasi Virtual dan Sinergi dalam Penguatan Budaya Vokasi untuk Meningkatkan Kualitas Generasi Energi Baru untuk Negeri”. Dalam dies natalis yang digelar secara virtual tersebut, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prahoro Yulijanto Nurtjahyo mengatakan bahwa program studi di PEM Akamigas harus disesuaikan dengan pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan Badan Usaha (BU) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

“PEM Akamigas didirikan untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM di bidang migas, guna merespon kebutuhan tenaga kerja terampil di Indonesia, khususnya di bidang migas, untuk tingkat nasional dan harapannya juga bisa bertarung di tingkat internasional. Untuk itu, program studi di PEM Akamigas harus disesuaikan dengan program pengembangan pendidikan vokasi yang link and match, sesuai dengan apa yang ada di BU dan BUT bidang ESDM,” ujar Prahoro pada sambutannya, Sabtu (24/10).

Menurut Prahoro, apa yang telah dilakukan oleh PEM Akamigas ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait pengembangan SDM. “Pendidikan vokasi yang link and match dengan kebutuhan BU/BUT tentu sejalan dengan arahan Bapak Presiden, bahwa Pemerintah akan terus meningkatkan pengembangan SDM dan telah mengeluarkan kebijakan yang memiliki kecocokan ‘link kerja’ antara vokasi dan industri,” imbuhnya.

Prahoro juga menegaskan, pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM di bidang migas, bukan hanya menjadi tanggung jawab PEM Akamigas, namun dibutuhkan pula peran stakeholder dan pengajar dari industri migas.

“Perlu kita sadari bahwa pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM di bidang migas ini bukan menjadi tanggung jawab PEM Akamigas semata, ada banyak stakeholder. PEM Akamigas sebagai pendidikan vokasi, di dalam proses pembelajarannya lebih mengedepankan peserta didik untuk mengalami langsung proses penguasaan keterampilan. Kondisi ini akan lebih memberikan hasil optimal jika dilakukan melalui peningkatkan prosentase pengajar yang berasal dari industri, serta praktik kerja, atau pemagangan,” tandasnya.

Di sinilah, tambah Prahoro, peran BU/BUT menjadi penting. Peran BU/BUT dalam pendidikan vokasi juga telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 22 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Yang Link and Match Dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Beleid tersebut mengatur kewajiban BU/BUT dalam memfasilitasi peserta pendidikan vokasi dan mahasiswa.

Prahoro pun berharap peran BU/BUT ini berlanjut dalam penerimaan lulusan PEM Akamigas yang berprestasi, khususnya dari masyarakat umum, agar dapat bekerja di perusahaannya.

“Besar harapan saya, agar BU/BUT sudah menggunakan nomenklatur program pendidikan vokasi dalam proses awal penerimaan pegawai. Semoga tidak ada lagi keraguan untuk merekrut lulusan pendidikan vokasi yang memiliki kelebihan dibanding pendidikan tinggi berbasis keilmuan dan kompetensi,” tutur Prahoro.

Pada kesempatan tersebut, Prahoro juga mengatakan bahwa PEM Akamigas memiliki tanggung jawab untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki daya saing global. “PEM Akamigas memiliki kebanggan bila dapat meluluskan mahasiswa sebagai tenaga kerja yang dapat langsung diserap industri karena kapasitas dan kompetensinya. Selanjutnya, PEM Akamigas tidak saja sekedar mengikuti tuntutan peraturan saja, namun juga peningkatan kualitas dan kompetensi SDM di bidang ESDM,” ujar Prahoro.

Sejalan dengan hal tersebut, Prahoro menegaskan PEM Akamigas yang telah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) harus melakukan perubahan pardigma dari seluruh pelaku di PEM Akamigas. Pengelolaan akademik, administrasi, dan operasional dituntut agar lebih efektif dan efisien.

“Pelayanan harus menjadi keseharian dan kualitas menjadi tujuan utama, namun tetap dalam pengelolaan yang efektif dan efisien. Saya juga berharap prestasi yang dicapai mahasiswa juga dapat ditorehkan oleh para dosen pengajar di PEM Akamigas, terutama terkait penelitian yang dapat memberikan sumbangsih. Demikian juga fasilitas yang ada supaya dimaksimalkan, sehingga kita dapat memberikan yang terbaik untuk negeri ini,” pungkas Prahoro.

Walikota Buka Acara Golf Bareng Meriahkan HUT Kota Yogya

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Walikota Yogya Haryadi Suyuti membuka acara Golf Bareng dalam rangka memeriahkan HUT ke-264 Kota Yogya, di Padang Golf Adisucipto Yogya, Sabtu (24/10). Pembukaan ditandai dengan pemukulan bola golf pertama oleh Walikota Yogya.

Kegiatan ini di dukung sepenuhnya oleh Perkumpulan Golf Yogyakarta (PGY), Bank BPD DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, serta para pihak yang terkait. Walikota Yogya, Haryadi Suyuti dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada PGY yang ikut memeriahkan HUT Kota Yogya dengan menggelar acara tersebut.

“ Terimakasih kepada Perkumpulan Golf Yogyakarta (PGY),  Bank BPD DIY dan para pihak yang terkait dalam acara Golf Bareng Pagi ini. Semoga dengan mengawali kegiatan ini bisa membuat kita semua saling bekerjasama dalam mempererat silahturahmi satu sama lain,” ungkapnya.

Acara Golf Bareng HUT Kota Yogya ini dimeriahkan oleh Bank BPD DIY dengan memberikan doorprice kepada peserta yang beruntung. Diantaranya, peserta mendapatkan uang tunai sebanyak Rp 264.000 untuk 10 peserta, sedangkan hadiah uang tunai sebanyak Rp 528.000 diberikan kepada 10 orang peserta yang beruntung.

Untuk 3 peserta mendapatkan Bag Golf, untuk 5 orang peserta mendapatkan uang tunai Rp 1 Juta dan untuk 2 orang peserta mendapatkan TV LED 24inci. Tak hanya itu, bagi peserta yang beruntung mendapatkan hadiah Grand Prize senilai Rp 10 Juta rupiah.

Ketua Perkumpulan Golf Yogyakarta (PGY),  Surya Wijaya mengatakan, selama kegiatan berlangsung terdapat pengurangan peserta dari biasanya. Hal ini dikarenakan, sebagai penanggulangan menyebarnya virus covid-19.

“ Sebanyak 90 peserta telah mengikuti  acara Golf Bareng ini. kami membatasi jumlah peserta karena berkaitan dengan pandemic covid-19. Jumlah peserta maksimal dapat menampung 150 peserta, tetapi berhubung masih pandemic covid-19 kami batasi hanya separuhnya dari kapasitas peserta,” ungkapnya.

Melalui Golf Bareng ini, ia berharap ke depannya, acara ini sebagai wadah para Golfer dalam menyalurkan hobinya.  Diharapkan pula, dengan menyelenggarakan acara ini merupakan salah satu greget untuk para pemain golf tetap tumbuh dan berkembang. Apalagi saat pandemi seperti ini, salah satunya tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengurangi peserta yang ikut dalam “Golf Bareng”.

“ Selamat ulang tahun kepada Kota Yogyakarta, semoga dengan ini kami dapat terus berkontribusi untuk bangsa dan indonesia. Salah satu usaha mencegah pandemi ini, acara golf bareng tetap menerapkan protokol kesehatan secara konsisten. Kita semua berharap ini semua segera berakhir. Selamat pemenang kejuaraan, dan terimakasih atas partisipasinya,” ujar Surya.

Di Hari Santri Nasional 2020, Prof Rudy Ajak Alim Ulama Dan Santri Perketat Protokol Kesehatan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah Kota Makassar bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Makassar menggelar Doa dan Istighosah bersama dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2020 yang dipusatkan di Masjid Raya Makassar. Jumat 23/10/2020.

Hari santri diperingati setiap tahun bertujuan untuk mengingat peran besar para Kaum Kyai dan Santri dalam memperjuangkan kemerdekaan negara dan bangsa indonesia, melepaskan diri dari penjajah bangsa asing.

“Peran alim ulama dan santri menjadi bagian sejarah hingga saat ini. Dengan akhlak yang baik setiap santri kelak bisa membangun bangsa ini dengan rasa tanggung jawab, Oleh karena mari kita semua mengajak seluruh umat untuk menanamkan nilai nilai agama dalam menunjang kehidupan sehari hari kita  dalam mengisi pembangunan bermasyarakat,” ucap Prof Rudy dalam sambutannya di hadapan para santri.

Pada kesempatan Hari Santri Nasional ini Prof Rudy Djamaluddin mengajak kepada seluruh santri dan pengurus PC NU yang hadir pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari hari untuk melindungi diri dari terpapar covid 19.

“Covid 19 masih ada disekeliling kita, walaupun saat ini kita telah keluar dari  zona merah ke zona oranye, namun penerapan protokol kesehatan harus kita perketat sampai ditemukan vaksin untuk di uji coba,” terangnya.

Sementara itu Ketua tanfidziyah PCNU Kota Makassar Kaswad Sartono mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah yang telah mendukung terselenggaranya Hari Santri Nasional 2020 dengan penerapan protokol kesehatan.

“Kami ucapkan penghargaan yang setinggi tingginya kepada kantor kementerian agama RI, Pj Walikota Makassar Prof Rudy dan seluruh alim ulama, serta PCNU yang hadir telah mendukung berlangsungnya puncak acara hari santri nasional ini,” terangnya.

Dalam kesempatan ini  hadir KH  Sanusi Baco mengisi rangkaian acara Tausiah, di sela-sela tamu undangan hadir pula sesepuh NU Aksa Mahmud.

Sinergi PLN-KPK Berlanjut, Pengamanan Aset Negara di Pulau Dewata

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kerjasama PLN bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terus dilakukan sebagai upaya mempercepat pengamanan aset negara yang dimiliki perseroan.

PLN kembali menerima 806 sertifikat dengan luas mencapai 154 ribu meter persegi, yang tersebar di Provinsi Bali dari Kementerian ATR/BPN. Adapun total nilai aset yang diserahkan mencapai Rp 512 miliar.

Dengan begitu, total penyelamatan aset hingga oktober 2020 berjumlah mencapai 6.500 sertifikat dari 18.239 bidang tanah, yang sudah melalui tahap pengukuran oleh BPN. Jumlah tersebut termasuk sertifikat yang diserahkan pada acara koordinasi tata kelola aset, di lima provinsi dan dari laporan seluruh Unit Induk PLN di seluruh Indonesia.

Berkat sinergi PLN, KPK, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Adapun nilai aset tanah yang diselamatkan lebih dari Rp 2,5 triliun. Sertifikat diserahkan secara simbolis oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal, kepada Direktur Bisnis Regional Jawa Madura Bali, Haryanto W. S.

Serta disaksikan langsung Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Gubernur Bali, I Wayan Koster. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian Noervianto, dan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN, Carlo Brix Tewu.

Penyerahan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset, dan Penyerahan SertifikatTanah kepada PLN dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bali yang digelar di Prime Plaza Hotel, Sanur, Kamis (22/10/2020).

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah. Menurutnya, sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara.

“Kami menyampaikan apresiasi dan pengharagaan temasuk kepada PLN yang telah bersinergi dan berkolaborasi, sebagai salah satu upaya meningkatakan capaian penertiban dan penyelamatan aset dalam rangka meningkatakan efektifitas dan efisiensi pelayanan publi, serta menutup celah korupsi mendukung tujuan nasional yang ada pada pembukaan UUD 1945,” tutur Lili dalam siaran pers yang diterima Tribun Bali.

Senada, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal, mengapresiasi menyampaikan tingginya inisiatif PLN dalam proses sertifikasi tanah membuat proses sertifikasi dapat dilakukan dengan cepat.

“Kalau tadi kata Wadirut PLN mengatakan, ada 70 persen aset tanah PLN yang belum disertifikasi, ini akan memakan waktu lama. Kalau cara biasa dan cara dulu, mungkin 100 tahun belum tentu bersertifikat. Tapi dengan instruksi presiden dan komitmen Menteri ATR/BPN, dan kerjasama semua pihak, kami akan selesaikan seluruh aset di Indonesia paling lambat 2025,” ucap Sunraizal.

Dengan adanya sertifikat, akan menghadirkan kepastian hukum serta memberikan keamanan bagi aset negara. Adanya sertifikat membuat aset bisa dikendalikan, dan menghindari penyalahgunaan aset.

Carlo Brix Tewu, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN, menyampaikan terimakasih atas dukungan KPK dan Kementerian ATR/BPN yang telah membantu BUMN melakukan reformasi, terutama dalam pengamanan aset PLN.

“Terimakasih, telah mengadakan acara seperti ini dan membantu sertifikasi aset PLN. Kami berharap kegiatan ke depan tidak hanya dilakukan oleh PLN saja, namun juga semua BUMN akan mengikuti,” ungkap Carlo Brix Tewu.

Gubernur Bali, I Wayan Koster, mengapresiasi atas kerja keras PLN dalam melakukan pengamanan aset melalui serfikasi lahan.“Saya mengucapkan selamat kepada PLN atas upaya kerasnya, dan hari ini akan diserahkan sertifikat aset tanahnya yang ada di Provinsi Bali,” kata Wayan Koster.

Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan kerjasama ini adalah bentuk komitmen PLN mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti yang dimiliki PLN, demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.

PLN memiliki kurang lebih 93 ribu persil bidang tanah, yang harus dilegalkan dan disertifikasi sebagai aset milik negara yang dipercayakan kepada PLN. “Dengan total aset lebih kurang 1.600 triliun, yang sebagian merupakan aset-aset berupa tanah dan lahan operasi PLN, tentu itu merupakan pekerjaan besar dan tantangannya sungguh tidak mudah. Tetapi ketika program ini berlanjut, dan dukungan dari ATR/BPN dan KPK tidak surut dan justru makin kuat, kami yakin optimistis bahwa pekerjaan besar ini akan selesai,” jelas Darmawan.

Melalui penyerahan ini, sertifikasi aset tanah PLN di Bali yang semula hanya 28 persen per 31 Desember 2019, saat ini meningkat menjadi 70 persen. Darmawan berterima kasih atas dukungan jajaran KPK-RI dan Kementerian ATR/BPN RI. Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi antara PLN dengan KPK, Kanwil BPN Bali, dan pemerintah daerah yang berada di Bali.

Menurutnya, sertifikasi tanah ini tidak hanya bermanfaat bagi PLN, namun juga digunakan untuk kepentingan masyarakat.“Yang lebih mengharukan, koordinasi dan pekerjaan penyelesaian sertifikat tanah aset negara tersebut, tidak berhenti di tengah pandemi Covid-19. Justru rapat koordinasi menjadi makin intensif melalui video conference,” tambah Darmawan.

Acara kali ini merupakan tindak lanjut penandatanganan MoU antara Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR/BPN pada 12 November 2019, dan penandatanganan PKS antara General Manager Unit Induk PLN se-Indonesia dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia pada tanggal 27 November 2019 lalu.

Selain di Bali, sebelumnya penyerahan sertifikat dari Kementerian ATR/BPN kepada PLN telah dilakukan di beberapa provinsi, diantaranya Jawa tengah 609 aset, Gorontalo 117 aset, Jambi 737 aset, Sumatera Utara 1.105 aset dan 390 aset di Maluku.

1...4,7084,7094,710...4,866Halaman 4,709 dari 4,866