Beranda blog Halaman 4712

Program Penguatan Kompetensi Penceramah Dilaksanakan Di 17 Provinsi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama telah menggulirkan program Penguatan Kompetensi Penceramah Agama sejak September 2020. Program yang menargetkan akan diikuti 8.200 penceramah agama se-Indonesia ini, hingga 22 Oktober 2020, telah dilaksanakan di 17 provinsi.

Hal ini dilaporkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin kepada menteri agama Fachrul Razi saat pembukaan Penguatan Kompetensi Penceramah Agama Angkatan Kedua tingkat Pusat, di Jakarta.

“Provinsi yang telah melaksanakan kompetensi penceramah adalah Sulut, Bengkulu, Sumsel, Lampung, Sumut, Aceh, Kaltim, Sultra, Sulsel, Kalsel, Babel, Sumbar, Jateng, Kepri, Sulteng, Gorontalo, dan Sulbar. Sementara beberapa provinsi saat ini masih berlangsung penguatan kompetensi penceramah agama,” ungkap Kamaruddin Amin, Kamis (22/10).

Kamaruddin menyampaikan, program tersebut dapat sambutan positif dari ormas keagamaan. “Alhamdulillah program Bimtek Penguatan Kompetensi Penceramah Agama mendapat sambutan positif,” ujarnya.

Guru Besar UIN Alauddin Makassar itu menyatakan kegiatan bimtek ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi penceramah agama. Selain itu juga melibatkan beberapa pakar untuk memperkuat kualitas materi program, di antaranya pakar dari BPIP, BNPT, Lemhanas dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).

Kompetensi Penceramah angkatan kedua untuk dilaksanakan pada 22-24 Oktober 2020, dengan peserta di antaranya dari PP Muslimat NU, LD Mathla’ul Anwar, DPP Wanita Syarikat Islam, Ittihadul Mubalighin, Persatuan Umat Islam (PUI), Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), BKPRMI, Pusbintal Mabes TNI, Ittihad Persaudaraan Imam Masjid, Lembaga Dakwah Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah, persaudaraan Mubaligh Mubalighah Indonesia, FKPM Dai Kamtibmas Nasional Indonesia, Forum Komunikasi Dai Muda Indonesia, Badan Komunikasi Dai Mulia Indonesia, Hidmat Muslimat NI, Perhimbunan Remaja Masjid DMI, dan Gerakan Pemuda Islam.

Sementara itu pelatihan serupa juga terus digelar di sejumlah provinsi dengan melibatkan ormas dan lembaga keagamaan Islam di wilayah masing-masing.

Plt Dirjen PHU Minta Penguatan Moderasi Beragama Masuk dalam Manasik Haji

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Moderasi Beragama (MB) menjadi salah satu program yang telah dicanangkan pemerintah. Penguatan Moderasi Beragama pun menjadi bagian penting Rencana Strategis Kemenag tahun 2020-2024.

Karenanya, MB harus menjadi ruh dalam setiap program yang dilaksanakan Kemenag, tak terkecuali  bimbingan manasik haji. Hal ini dikemukakan Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah (PHU) Oman Fathurahman saat menjadi narasumber dalam kegiatan Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah), di Pasuruan, Jawa Timur.

“Penguatan Moderasi Beragama dalam bimbingan manasik haji adalah upaya bagaimana mensinkronkan praktik beragama dengan praktik bernegara,” kata Oman, Kamis (22/10)

“Bagaimana praktik ibadah haji, jemaah dapat memiliki pengetahuan tentang manasik haji yang berdasarkan pengetahuan tidak hanya satu tafsir saja, tapi wasathiyah tengah-tengah,” urainya.

Perspektif manasik yang moderat, ujar Oman menggunakan fikih manasik lebih dari satu pendapat yang ada. Pun tambahnya perlu ada bimbingan manasik secara fikih ibadah serta secara kesehatan.

” Perlu tambahan perspektif untuk memadukan pemahaman ibadah dengan pemahaman protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” terang Oman yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Kementerian Agama ini.

Ia mencontohkan ketika jemaah haji menganggap memakai penutup wajah saat tawaf itu tidak diperbolehkan. Namun disaat pandemi, memakai penutup wajah (masker) sangat diperlukan. Maka, menurut Oman, dibutuhkan penjelasan tentang sahnya ibadah secara fikih serta kesesuaian dengan protokol kesehatan.

Lebih lanjut Plt. Dirjen PHU mengatakan di masa adaptasi normal baru, diperlukan pengetahuan yang makro dalam pembinaan manasik haji. Makro, terang Oman dengan memahami situasi yang ada di Saudi Arabia serta di Indonesia.

Karenanya, diperlukan inovasi mengintegrasikan materi bimbingan manasik haji dengan media sosial serta teknologi informasi komunikasi yang ada.

“Strategi dan pendekatan pembinaan manasik haji perlu ditingkatkan. Perlu strategi bimbingan manasik jarak jauh,” ujar Oman yang hadir secara virtual.

Selain Oman, Jamarah di Pasuruan juga menghadirkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Moekhlas Sidik sebagai narasumber. Sementara, hadir sebagai peserta Jamarah perwakilan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji & Umrah (KBIHU) Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kabupaten Malang dan Kota Malang, serta Perwakilan Kepala KUA Kecamatan.

Jalankan Program PEN, Menko Luhut Targetkan 600Ha Mangrove Dalam 4 Tahun

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Brebes, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, melaksanakan penanaman mangrove sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Kamis Pagi (22-10-2020).

“Kami di sini untuk melakukan penanaman dan tadi kami di perahu juga sudah bincang-bincang, sebelumnya juga sudah sepakat mencoba mendorong yang 600 ribu Ha ini sampai 4 tahun ke depan bisa selesai, nanti progressnya kami laporkan ke Presiden,” terang Menko Luhut seusai melakukan penanaman mangrove bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo.

Menko Luhut juga mengutarakan hal yang sama kepada awak media. Menurutnya jika luas penanaman dapat mencapai 600 ribu Ha dalam 4 tahun ke depan, maka akan meningkatkan kepercayaan dunia. Dirinya juga menambahkan bahwa World Bank sangat mendukung adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pemulihan mangrove. Menko Luhut mengungkapkan keberhasilan program ini adalah buah kerja Menteri LHK dan Menteri KKP.

“Program ini akan menunjukan kepada dunia bahwa KLHK kita, KKP kita sangat peduli dengan lingkungan, jadi mereka (dunia) gak usah ngajarin kita soal lingkungan,” tegas Menko Luhut.

Menurut Menko Luhut, dibutuhkan konsistensi untuk menyukseskan program PEN mangrove ini. Dirinya menambahkan jika nantinya mangrove tumbuh, akan menjadi ekosistem ikan dan kepiting, pemeliharaannya pun akan membuka lapangan pekerjaan baru.

“Luas mangrove kita yang 3,31 juta Ha ini, merupakan 30% mangrove dunia, atau 42% mangrove di Asia ini, Indonesia itu yang paling besar. Di sini Bupati Brebes punya 140 Ha, bisa dibayangkan potensi di Brebes punya 140 ribu Ha, bisa dibayangkan potensi di Brebes ini,” tutur Menko Luhut.

“Deputi saya, Bu Nani, akan ke Abu Dhabi dan saya minta juga lobi di Eropa untuk bantu investasi. Karena investasinya sangat besar. Kalo 600rb Ha kira-kira hampir Rp16T, dengan angka yang besar dampaknya juga akan besar, makanya kita jangan kerja tanggung-tanggung,” jelas Menko Luhut.

Menko Luhut kemudian menceritakan kekagetan Abu Dhabi yang hanya memiliki satu spesies mangrove terhadap Indonesia yang memiliki 126 spesies mangrove.

Terkait dengan penanaman mangrove, dari hasil Rapat Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang dilaksanakan pada awal Otober lalu, telah disepakati usulan program PEN tahun 2021 dari KLHK dalam bentuk kegiatan penanaman mangrove seluas 46.758 Ha di 34 provinsi dan KKP seluas 1.522,91 Ha.

Pada rapat koordinasi tersebut dijelaskan pula alasan pemilihan Kabupaten Brebes sebagai lokasi penanaman telah mempertimbangkan faktor pasang surut air laut, fasilitas pengelolaan, serta faktor teknis terkait lainnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan pada rapat koordinasi pengelolaan ekosistem mangrove tersebut, diketahui bahwa lokasi Pulau Cemara telah menjadi fokus penanaman mangrove. Di antaranya penanaman oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) pada tahun 2019, dan penanaman oleh KKP pada September 2020.

“Karena itu saya mohon agar bapak/ibu dukung program mangrove ini. Mari kita kompak, mari kita saling mendukung untuk membuat Indonesia lebih bagus lagi ke depan,” harap Menko Luhut.

Update Pengentasan Covid-19

Pada kesempatan yang sama, Menko Luhut yang merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) menyampaikan update terkait penanganan pandemi Covid-19 di delapan provinsi.

“Di Jawa Tengah ini, kami sudah buatkan pemetaan dan tracing. Untuk itu bisa dipilah orang dengan gejala penularan agar segera di karantina, agar segera dapat mengurangi penularan” terangnya.

Menko Luhut menjelaskan pada 8 provinsi yang dirinya tangani, angka penularan Virus Corona cenderung menurun.

“Di Jawa Tengah sudah cukup bagus, di kotanya sudah baik. Memang di kabupatennya ini harus didorong lagi. Sekarang kita di Brebes, saya titip Ibu Bupati supaya lebih cerewet lagi kepada rakyat untuk mengingatkan, karena itu untuk kepentingan kita semua,” pinta Menko Luhut kepada Bupati Brebes, Idza Priyanti.

Menko Luhut berpesan agar masyarakat setelah dari luar rumah, begitu kembali ke rumah agar mengganti baju, rajin mencuci tangan, serta selalu menggunakan masker.

Kemenko Marves Bahas Strategi Pengembangan Korporasi Usaha Kecil Perikanan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Asisten Deputi (Asdep) Pengembangan Perikanan Budidaya, Rahmat Mulianda melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Pengembangan Korporasi Usaha Kecil Perikanan (Pembudidaya Ikan dan Nelayan). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil Ratas tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan, yang mana Presiden menegaskan pentingnya Pengembangan Kelembagaan Petani dan Nelayan dalam bentuk Korporasi Usaha yang Produktif, Efektif dalam mewujudkan Transformasi Ekonomi.

“Sesuai dengan arahan Presiden bahwa ‘petani dan nelayan ini perlu didorong untuk berkelompok dalam jumlah yang besar dan beroperasi dengan pendekatan korporasi. Sehingga memiliki economies of scale, sehingga diperoleh skala ekonomi yang efisien yang bisa mempermudah petani dan nelayan dalam mengakses pembiayaan, mengakses informasi, mengakses teknologi, dan meningkatkan efisiensi maupun bisa memperkuat pemasarannya’. Untuk itu perlu dibahas beberapa urgensi mengenai pembentukan Korporasi Usaha Kecil Perikanan,” kata Asdep Rahmat, Kamis (22-10-2020).

Asdep Rahmat memaparkan, dengan jumlah RT Perikanan sebanyak 2.5 juta RTP dengan 90% bersifat tradisional, maka sangat relevan untuk mengangkat kehidupan dan tingkat ekonomi mereka dengan pendekatan melalui sistem korporasi ini.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, pembahasan urgensi tersebut yakni antara lain mengenai belum terbentuk business model korporasi usaha kecil perikanan dengan skala ekonomi yang optimal, dominansi usaha perikanan berupa skala kecil dan menyebar.

“Selain itu mengenai akses sumber daya produktif rendah serta rantai pasok komoditas panjang dan biaya logistik mahal,” ungkapnya.

“Semua dibahas sejak dari konsepnya, lingkupnya, bagaimana juga pentahapannya, strateginya, targetnya dan lokus pilot plan. Sehingga nantinya pengembangan tersebut dapat sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden,” pungkas Asdep Rahmat.

Hadir dalam Rakor tersebut perwakilan dari Bappenas, KKP, Kemenkop, akademisi IPB dan Lembaga pembiayaan keuangan.

Kementerian ESDM Gelar Lomba Infografis, Tingkatkan Kontribusi Masyarakat

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyelenggarakan lomba infografis sektor ESDM tahun 2020. Mengusung tema “Energi dan Kesejateraan”, kompetisi yang baru pertama kali digelar ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pengelolaan sektor ESDM di masa mendatang.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Agung Pribadi, mengungkapkan lomba infografis merupakan bagian dari strategi Kementerian ESDM membuka ruang edukasi sekaligus wadah aspirasi dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat di sektor ESDM.

“Meski di masa pandemi, kami tetap ingin mengajak masyarakat tetap produktif dan berkreasi serta mengajak untuk memberi masukan kepada Kementerian ESDM dengan medium kekinian,” ujar Agung di Jakarta, Jumat (23/10).

Lebih lanjut, Agung mengumumkan lomba ini bersifat individu dan terbuka untuk siapa saja, baik dari pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum bisa mengirimkan karya terbaiknya maksimal 3 karya. “Siapapun boleh mengikuti lomba (desain infografis) ini asalkan mengikuti ketentuan syarat yang sudah ditetapkan oleh panitia,” ungkapnya.

Pendaftaran dan pengiriman karya sudah dibuka mulai 20 Oktober 2020. Batas akhir pengiriman karya sendiri untuk kemudian dilakukan penjurian ditetapkan pada 13 November 2020. Sementara itu, pengumuman pemenang akan dipublikasikan pada 22 November 2020.

Tiga belas karya terbaik akan dipublikasikan melalui kanal media sosial Kementerian ESDM dan akan mendapatkan apresiasi pendanaan pengembangan kapabilitas diri sebesar Rp5 juta bagi pemenang I, Rp3 juta pemenang II, Rp2 juta untuk pemenang III, dan masing-masing Rp500 ribu untuk sepuluh pemenang harapan.

“Yang paling penting adalah karya infografis merupakan karya orisinil bukan plagiarisme, belum dipublikasi atau diikutsertakan dalam kompetisi serupa. Dan tentunya relevan dengan tema yang diangkat,” tegas Agung.

Terkait kriteria dan syarat lomba desain infografis, lebih detailnya bisa mengunjungi laman resmi website Kementerian ESDM atau klik bit.ly/infografiskesdm2020.

Wilayah Perbatasan Perlu Adanya Penguatan Ketahanan Nasional

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam, Irjen Pol Agung Makbul menegaskan bahwa dalam menjaga perbatasan wilayah negara agar tetap kuat perlu adanya penguatan ketahanan nasional wilayah perbatasan. Ada tiga hal yang perlu dilaksanakan.

“Pertama, perlu dilakukan penguatan demografi dari segi kualitas penduduk melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM,” kata Agung Makbul dalam Rapat Koordinasi Isu-isu Strategis dengan tema Penguatan Perbatasan Negara Indonesia dan Malaysia Melalui Peningkatan SDM, Pemanfaatan Teknologi, Penanaman Nilai Pancasila dan Pengelolaan SDA guna Terjaganya Ketahanan Nasional serta Kedaulatan Wilayah Kemaritiman di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (21/10/2020).

Kedua, lanjut Agung, perlu adanya penguatan penanaman nilai-nilai ideologi bangsa terhadap masyarakat perbatasan. Ketiga, penguatan pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan dengan penguatan personil dan teknologi sehingga AGHT dari dalam dan luar dapat dihalau.

Agung mengatakan, kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan yang relatif miskin infrastruktur dan tidak memiliki aksesibilitas yang baik, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi negara tetangga. Kawasan perbatasan di Kalimantan Barat misalnya, kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya berkiblat ke wilayah negara tetangga. Hal ini disebabkan adanya infrastruktur yang lebih baik atau pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat dari wilayah negara tetangga.

“Secara jangka panjang, adanya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga tersebut berpotensi untuk mengundang kerawanan di bidang politik, hukum dan keamanan seperti ketimpangan SDM dan teknologi, penyebaran ideologi selain Pancasila, illegal logging, penyelundupan, narkoba, dan lain sebagainya,” kata Agung.

Selain itu, perbatasan barat wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna perlu dilakukan penguatan ataupun unsur perbantuan karena tingginya tingkat ancaman di wilayah Laut Natuna.

“Oleh karena itu, kondisi inilah yang melatarbelakangi diselenggarakannya kegiatan rapat koordinasi. Kami dari Kemenko Polhukam ingin mengetahui sejauh mana langkah-langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran dan SKPD terkait dalam penguatan perbatasan negara Indonesia dan Malaysia,” kata Agung Makbul.

Menko Polhukam: Perayaan Maulid Nabi Saatnya Untuk Ambil Hikmah Menjadi Baik

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi yaitu untuk mengambil hikmah agar menjadi lebih baik. Sehingga jangan sampai menjadi jelek di bidang protokol kesehatan karena hari libur masyarakat berkumpul dan membuat kluster baru penyebaran virus Covid-19.

“Maulid itu untuk mengambil hikmah agar kita menjadi lebih baik, jadi jangan sampai ada peringatan Maulid lalu menjadi lebih jelek di bidang protokol kesehatan. Misalnya karena peringatan Maulid libur, lalu protokol kesehatannya dilanggar dengan tumpukan-tumpukan orang kumpul pengajian, festival, dan sebagainya,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD pada Rapat Koordinasi Antisipasi Penyebaran Virus Corona Saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020 di Gd. Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta, Kamis (22/10/2020).

“Sekarang itu dikurangi dulu, ambil hikmahnya saja maulid itu seperti melakukan refleksi apa yang bagus dari kelahiran Nabi Muhammad yaitu agar kita hidup menjadi lebih baik,” sambung Menko.

Menurut Menko Polhukam, saat ini penekanan penyebaran Covid-19 sudah mulai terlihat lebih baik. Di dalam menegakkan protokol kesehatan, tingkat kesembuhan sudah bagus, kemudian persentase penularan juga sudah bagus, dan tingkat kematian sudah mulai sedikit. Sehingga itu semua harus diantisipasi.

“Oleh sebabnya kami mengadakan rakor pada hari ini yaitu rakor antisipasi libur panjang cuti bersama Maulid Nabi,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam juga mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama rakyatnya. Ia menjelaskan kalau dalam istilah ilmu politik hukum namanya religious nation state, negara kebangsaan yang beragama, semua agama di sini dihormati. Oleh sebab itu, sejak zaman Bung Karno mendirikan negara secara resmi peringatan Maulid Nabi diadakan di Istana Negara dan diliburkan seluruh kegiatan perkantoran dan persekolahan.

“Maulid itu kita harus memperbaiki kehidupan kita sesudah ulang tahun. Kata Nabi, kalau ulang tahun itu hari ini lebih baik dari kemarin maka orang itu beruntung, tapi kalau kehidupan kita hari ini hanya sama seperti kemarin maka dia rugi,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Oleh sebab itu, Menko Polhukam berpesan agar perayaan Maulid Nabi ini bisa menjadi refleksi dan tentu ajaran baik, moral, serta akhlak dari semua agama diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari.

“Meskipun bukan menjadi hukum resmi negara, jika ajaran-ajaran agama itu dipercaya dan dilaksanakan maka (akan) memberi inspirasi bagi kehidupan penyelenggaraan agama yaitu pemerintahan di bawah bimbingan Tuhan YME, sehingga menjadi negara yang baik, aman, dan makmur. Bukan negara yang jelek, yang menyengsarakan kita semuanya,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Perubahan RUU Atas UU No. 16/2004 Untuk Memperkuat Peran dan Fungsi Kejaksaan RI

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sugeng Purnomo menyampaikan tentang Perubahan RUU atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah untuk memperkuat peran dan fungsi Kejaksaan, baik dari aspek kelembagaan maupun substansi yang berkaitan dengan proses sistem peradilan pidana (Integrated Criminal Justice System).

“Pengubahan RUU ini tidak menghilangkan atau mengambil kewenangan institusi penegakan hukum oleh aparat/lembaga penegak hukum lain,” kata Sugeng pada acara Forum Koordinasi Penyamaan Persepsi atas  Perubahan RUU Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI di Palembang, Kamis (22/10/2020).

“Tujuan forum ini, antara lain untuk menginformasikan kepada khalayak dan memperoleh masukan, baik dari aspek substansi maupun redaksional dari civitas akademika maupun praktisi hukum di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan perubahan UU dimaksud,” jelas Sugeng.

Beberapa poin yang disampaikan dalam kegiatan penyamaan persepsi tersebut, diantaranya adalah:
1. Posisi, kedudukan, dan dasar landas pijak kejaksaan;
2. Kriteria dan prasyarat Jaksa Agung;
3. Jaksa agung sebagai pengendali dan pimpinan tertinggi Kejaksaan serta Penuntut Umum Tertinggi;
4. Mekanisme pemilihan, pengangkatan, dan pertanggungjawaban Jaksa Agung;
5. Status dan Kedudukan Jaksa;
6. Penegasan Kewenangan Kejaksaan menyelesaikan perkara koneksitas yang melibatkan subjek hukum sipil dan militer;
7. Penguatan Komisi Kejaksaan;
8. Penguatan kelembagaan Kejaksaan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip universal;
9. Revisi yang dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh pejabat dari jajaran Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Kanwil Kemenkumham, Oditurat Jenderal, Oditurat Militer, Polda, Polres, Praktisi Hukum, serta civitas akademika yang berasal dari beberapa universitas di Palembang, Sugeng berharap bisa mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak.

“(Masukan) baik dari internal pemerintah sendiri, akademisi, maupun kalangan praktisi hukum sebagai perbaikan bagi institusi penegak hukum, yakni Kejaksaan RI,” tutupnya.

Percepatan Penerapan SPBE Wujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Rus Nurhadi mengatakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang terpercaya diperukan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Sedangkan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik secara nasional,” kata Rus pada acara Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Tata Kelola Pemerintahan di Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Dirinya menjelaskan bahwa SPBE merupakan suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi, lanjutnya, memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

“Dengan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik ini akan dapat menekan belanja TIK. SPBE dapat disebut juga e-Government yaitu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, serta dapat mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Rus.

“Untuk mencapai hal tersebut, setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan TIK, dan SDM yang memadai. Birokrasi yang integratif mengutamakan kolaborasi strategis antar instansi pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berbagi sumber daya dan membangun kekuatan dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan,” lanjutnya.

Dikatakan bahwa semakin majunya teknologi, sistem pengelolaan pemerintahan harus mempersiapkan diri dan menyesuaikan dengan perkembangan. Indonesia yang tak luput dari praktik korupsi, dewasa ini telah berbenah untuk menanggulangi permasalahan tersebut dan salah satu upaya mencegah korupsi dengan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akan meminimalkan pemrosesan data , pelayanan dan transaksi yang bersifat manual.

Rus mengungkapkan, pelibatan inovasi teknologi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk meminimalisir praktik-praktik yang berpotensi merugikan bangsa dengan menjadikan institusi-institusi negara semakin transparan.

“Dari sini, hadirlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertugas sebagai “kontrol” kinerja lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia, hal ini dikarenakan dengan adanya pemerintahan berbasis SPBE maka seluruh kinerja pemerintah dapat terintegrasi dan transparan,” kata Rus.

SekdaKab Bogor Sepakat Dengan Sekdakot Depok Akan Menanggulangi Banjir Lintas Kota/Kabupaten

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Pemerintah Kota Depok yang dipimpin oleh Hardiono selaku Sekretaris Daerah (Sekda) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Bogor di Ruang Rapat IX Setda Kabupaten Bogor, Kamis (22/10). Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Sekda Kabupaten Bogor Burhanudin.
Dalam sambutannya Hardiono menyampaikan mengenai penanggulangan banjir lintas Kota/Kabupaten yang ada di hilir dan mencoba mendiskusikan dengan Pemkab Bogor untuk mencari solusi yang terbaik dalam mengurangi banjir.
Sementara itu Burhanudin menjelaskan bahwa salah satu penyebabnya adalah meluapnya Sungai Ciliwung dikala hujan besar di bagian hulu, Sebenarnya Pemkab Bogor telah melakukan revitalisasi situ yang ada di kabupaten Bogor guna menampung aliran air dari Sungai Ciliwung tersebut, akan tetapi hal itu belum bisa menanggulangi banjir. Selain itu permasalahan sampah sepanjang jalur Sungai Ciliwung menambahnya akutnya banjir.
Pemerintah Kabupaten Bogor telah berkirim surat kepada Presiden terkait usulan penanganan normalisasi Sungai Ciliwung untuk mencegah banjir. Usulan ini juga disupport oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo, karena Sungai Ciliwung melewati beberapa daerah maka perlu campur tangan pemerintah Pusat baik dari segi anggaran dan support lainnya.
Pada kesempatan itu baik Burhanudin maupun Hardiono sepakat untuk bersama – sama menanggulangi banjir dengan menyusun rencana MoU. Selain itu juga akan bekerjasama dengan Divisi 1 Kostrad Cilodong untuk menormalisasi aliran sungai dari mulai perbatasan Kabupaten Bogor sampai dengan wilayah Depok.
1...4,7114,7124,713...4,866Halaman 4,712 dari 4,866