Beranda blog Halaman 4723

Bengkulu Peringkat 13 Penanganan Konflik Sosial

Suarapemerintah.id – Menurut Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana (P2WPB) Kemenko PMK RI Mayjend TNI (Purn) Dody Usodo HGS, persoalan konflik sosial yang disorot pihaknya di Provinsi Bengkulu saat ini adalah masalah lahan.

Provinsi Bengkulu sendiri, ungkapnya, masuk dalam peringkat ke 13 secara nasional dalam penanganan konflik sosial.

Diakui pensiunan TNI berpangkat dua melati ini, untuk penanganan tersebut khususnya terkait sengketa lahan di Provinsi Bengkulu sudah baik.

“Indikasi konflik yang menonjol di Provinsi Bengkulu ini dipicu masalah sengketa lahan. Tapi untuk penanganannya cukup bagus, seperti kita lihat tadi indikatornya dari 34 provinsi, Bengkulu berada pada peringkat 13 upaya dalam penanganan konflik sosialnya,” sebut Dody Usodo, usai membuka Rapat Kordinasi tentang Penanganan Konflik Sosial, di Hotel ternama Kota Bengkulu, Jumat (16/10).

Rakor di hari terakhir kunjungan kerja Deputi (P2WPB) Kemenko PMK RI di Provinsi Bengkulu ini diikuti perwakilan Forkompinda Provinsi, Kesbangpol Provinsi serta Kesbangpol Kabupaten/kota.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu Khairil Anwar mengatakan, pihaknya sudah memiliki tim terpadu yang berasal dari berbagai elemen masyarakat baik dari instansi vertikal maupun instansi pemerintah.

“Kita sudah mengaktifkan tim terpadu untuk menyelesaikan masalah konflik sosial walaupun terbatas anggaran, namun kita tetap jalan dan melibatkan semua tim yang berasal dari berbagai instansi vertikal maupun pemerintah daerah,” tegas Khairil Anwar.

Untuk koordinasi dengan tim yang ada di kabupaten dan kota, sebutnya, pihaknya (Kesbangpol Provinsi) terus berkomunikasi dan mendorong Tim Penanganan Konflik Sosial (PKS) agar tetap solid menjalankan tupoksinya.

“Kita secara intensif terus mendorong Tim PKS yang ada di Kabupaten/Kota untuk selalu mengaktifkan kegiatannya dalam menangani permasalahan sosial yang ada di wilayahnya masing-masing,” ujar Khairil.

Kampanye Pilkada 2020 Prov Bengkulu, Patuhi Protokol Kesehatan Covid

Suarapemerintah.id – Proses pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Bengkulu terus berjalan sesuai dengan Protokol Kesehatan yang berlaku. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, usai mengikuti Rakor Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 yang di pimpin langsung Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal melalui virtual, Jumat (16/10).

“Rapat ini merupakan evaluasi yang dilakukan oleh seluruh unsur yang terkait, baik itu dari KPU, Bawaslu, Kementerian Dalam Negeri kemudian dari pihak pengamanan jadi semuanya terpadu,” jelas Hamka Sabri.

Dijelaskan Sekda Hamka Sabri dalam rapat ini Protokol Kesehatan Covid-19 wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan Kampanye Pilkada pada 309 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Untuk Provinsi Bengkulu sendiri dari hasil evaluasi tidak ada catatan yang mengindikasikan pelanggaran yang berarti.

“Dari hasil evaluasi kita Bengkulu berjalan lancar dan aman, juga soal penanganan Covid juga tidak ada persoalan untuk Bengkulu lancar – lancar saja,” pungkasnya.

Pelaksanaan Kampanye hingga hari ini dijelaskan Hamka, masing – masing Pasangan Calon tetap menerapkan Protokol 3M (Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan) untuk menghindari terjadinya cluster baru Covid-19.

“Kalau kita lihat sampai saat ini berjalan dengan baik, sudah beberapa hari ini sudah masuk jadwal kampanye masing – masing calon menerapkan protokol kesehatan, yang pertama jumlah dari massa pertemuan jadi maksimal itu 50 orang,” tutup Hamka.

Peran Aktif Majelis Taklim Sukseskan Pembangunan

Suarapemerintah.id – Keberadaan majelis ta’lim di era globalisasi sat ini begitu penting sebagai salah satu cara menghindarkan diri dari berbagai dampak negatif. Karenanya, dibutuhkan peran aktif setiap anggota majelis taklim, yang didominasi para ibu – ibu ini. Ibu pada dasarnya merupakan Madrasatul Ula, orang pertama menemani hidup seorang anak, memberikan pengajaran dan pembangun pondasi diri anak.

Untuk itu Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Hj. Yuliswani, SE, MM mengimbau para ibu untuk menerapkan ilmu kajian yang didapat dari majelis taklim kepada anak-anaknya. Yuliswani mengatakan, ibu merupakan posisi yang tepat untuk memfilter arus informasi yang diterima oleh anak-anaknya dan sebagai acuan anak-anaknya dalam bersikap.

“Kegiatan majelis taklim sangat bermanfaat bagi kita kaum ibu. Di sini kita belajar banyak, memahami ilmu agama, kemudian kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga. Insya Allah bisa mendidik, membina, mengajari anak-anak kita di rumah,” ungkap Yulis dalam sambutannya usai melantik pengurus Mejelis Taklim Wisata Ibu Provinsi Bengkulu, bertempat di Masjid Raya Baitul Izzah Bengkulu, Sabtu (17/10).

“Ibu harus dapat memberi pengertian kepada anak-anak kita agar mereka tidak salah jalan. Ini juga akan mengurangi kenakalan remaja dan mereka akan tumbuh dengan baik, dampaknya akan sangat terasa. Sebagai generasi penerus bangsa anak-anak kitalah yang akan melanjutkan pembangunan,” imbunya.

Yulis berharap kepengurusan yang baru ini dapat memberikan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Mewakili Pemerintah Provinsi Bengkulu beliau juga mengucapkan terima kasih kepada KH. Muhammad Syamlan, Lc yang telah mendedikasikan dirinya selaku pembina majelis taklim di bawah naungan Yayasan Ma’had Rabbani Bengkulu ini.

Seperti yang diungkapkan Syamlan dalam sambutannya, pemberian nama “Mejelis Taklim Wisata Ibu Provinsi Bengkulu” yang sudah berusia lebih dari 15 tahun ini sebagai doa, diharapkan ibu-ibu anggota majelis taklim melaksanakan setiap pertemuan dengan bahagia sesuai namanya.

“Para wanita terutama kaum ibu memiliki peran untuk menjaga akhlaknya untuk keutuhan bangsa dan negara. Karena ketika akhlak menjadi rusak, maka akan rusak pula sebuah bangsa. Oleh karena itu, kepengurusan yang baru silakan bersinergi dengan berbagai pihak. Apalagi saat ini Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memberikan dukungan, salah satunya melakukan renovasi masjid ini. Diharapkan kita semakin giat dan taat menerapkan ilmu agama,” papar Syamlan.

Untuk diketahui, berdasarakan lampiran Surat Keputusan Yayasan Ma’had Rabbani Bengkulu Nomor B.006 l/SK/Kesekret/YMRB/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 Hj. Latifah Zainuddin, S.Pd ditunjuk sebagai ketua.

Kemenko Marves Kawal Pemerintah Daerah Untuk Dukung Gernas BBI

Suarapemerintah.id – Yogyakarta, Untuk memperkuat peran pemerintah daerah pada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Yogyakarta pada hari Kamis (15-10-2020).

Gernas BBI yang diluncurkan pada tanggal 14 Mei 2020 oleh Presiden RI Joko Widodo mulai menuai respon yang positif. “Pertemuan ini dilakukan untuk membahas apa saja yang telah tercapai selama 5 bulan terakhir dan action plan untuk  2021. Hingga bulan September kemarin sebanyak 2,5 juta UMKM telah masuk ke sistem digital sampai saat ini, melebihi target Presiden sebanyak 2  juta di  akhir tahun”, ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Odo Manuhutu.

Deputi Odo juga menerangkan bahwa Rakornas ini dilakukan untuk memperluas pelaksanaan Gernas BBI di tahun depan, meningkatkan jumlah UMKM yang masuk ke sistem digital, serta membimbing UMKM yang belum terdaftar di sistem digital. Sebagai upaya untuk mendorong belanja pemerintah bagi UMKM, telah diluncurkan beragam aplikasi seperti ‘LAMAN UMKM’ pada e-katalog LKPP, ‘Aplikasi Bela Pengadaan’ untuk melakukan pengadaan sebesar kurang dari Rp 50.000.000 melalui UMKM, serta ‘Aplikasi Pengadaan Langsung secara Elektronik’ untuk pengadaan sebesar Rp 50.000.000 – Rp 200.000.000.

“Melalui aplikasi ini diharapkan agar pemerintah bisa terus mendukung UMKM dengan melakukan pengadaan langsung dari UMKM. Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia,” terang Deputi Odo.

Deputi Odo juga menegaskan bahwa saat ini sudah disediakan akses permodalan untuk UMKM melalui DigiKU yang dilaksanakan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara).  DigiKU merupakan program peminjaman secara digital yang memungkinkan UMKM untuk melakukan pengajuan kredit yang dapat diputuskan dalam kurun waktu 15 menit. DigiKU bertujuan agar pelaku UMKM dapat terus meningkatkan kapasitas produksinya di tengah pandemi serta untuk melakukan peralihan transaksi ke ranah digital.

Ketua Himbara EVP Bagian Credit Wibawa Setiawan (Iwan), juga turut menyampaikan pentingnya dorongan digitalisasi UMKM di tengah pandemi. “Kita ingin mendorong UMKM agar produknya bisa ditemukan secara digital. Dengan masuk ke digital, UMKM bisa mendapatkan beragam akses. Revolusi indonesia menuju satu ekosistem digital dipercepat oleh pandemi Covid dan bersama-sama kita akan bisa melakukannya.” ujar Iwan.

Iwan juga mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada QRIS (QR Code Indonesian Standard). “Dengan adanya program QRIS, sekarang semuanya terstandar disatukan oleh Bank Indonesia. Hanya dengan satu QR, bisa melakukan semuanya. Bukan hanya produk digital, tapi juga produk offline. Kita pikirkan gimana caranya supaya orang belinya di warung tapi bayarnya digital. Kita adakan harbolnas juga untuk warung offline yang terdigitalisasi” ujar Iwan.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Gernas BBI ditengah pandemi, disediakan pula landing page melalui banggabuatanindonesia.co.id yang seluruh produknya merupakan produk dalam negeri. Melalui landing page tersebut, semua umkm bisa mendaftar dan mendapatkan akses pelatihan, sertifikasi, hingga permodalan. Landing page ini merupakan bentuk communication hub sebagai benefit dari Gernas BBI.

Kepala Bidang (Kabid) Inovasi Pengembangan Produk Trukan Sri Bakuheling selaku moderator acara menyatakan bahwa pandemi adalah sebuah sebuah tantangan untuk bersatu padu memperkuat indonesia dengan mendorong perputaran ekonomi lokal. “Pandemi ini membatasi dari pergerakan manusia dan akses pasar sehingga bentuk pelatihan yang dilaksanakan sangatlah membantu. Untuk memperkuat peran Pemda, kami undang untuk mencantumkan Gernas BBI dalam berbagai macam kegiatan dan perencanaan di dalam RKPD” ujar Kabid Trukan.

Rakornas ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian dan Lembaga seperti Sekretaris Utama LKPP, perwakilan Direktur Jenderal Bina Pengembangan Daerah (Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III), Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif dan Staff Ahli Bidang Inovasi dan Kreatifitas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Executive Vice President Himbara/BRI, Ketua IdEA, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kemenkop UKM, Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Dinas Koperasi se Indonesia, Bank Indonesia, OJK, BUMN, Asosiasi, Marketplace dan e-commerce serta display produk UMKM.

Gelar Munas Perdana, Forum Pembina Bahas Pengembangan Pramuka PTKIN

Suarapemerintah.idForum Pembina Pramuka Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menggelar musyawarah nasional untuk kali pertama. Munas digelar secara daring, 17 – 18 Oktober 2020, dan diikuti para dosen PTKIN yang menjadi pembina pramuka di masing-masing kampusnya.

Munas mengagendakan konsolidasi pengurus dan gugus depan (gudep), evaluasi program, dan sejumlah persoalan terkini terkait gerakan pramuka di PTKIN. Munas I ini dibuka Diektur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Suyitno secara virtual, Sabtu (17/10).

Di hadapan ratusan peserta Munas I, Suyitno menyampaikan harapannya, agar para pembina ikut berpartisipasi mensukseskan gelaran Perkemahan Wirakarya Nasional (PWN) Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) ke XV yang akan digelar di UIN Raden Fatah Palembang tahun 2021. Suyitno juga berharap PWN Palembang  dapat diikuti perwakilan scot dari luar negeri, minimal di Asia Tenggara.

“Pramuka Luar Negeri biasanya sangat responsif menerima undangan dari Indonesia, karenanya bekerjasama dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menjadi keharusan,” tutur Suyitno.

Guru Besar UIN Palembang ini berharap agar penyelenggaraan PWN PTK XV menjadi momentum menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia secara fisik dapat melalui pandemi covid dengan baik. “PWN menjadi ajang menunjukan kepada dunia dalam perspektif kesehatan dan pemulihan ekonomi Indonesia,” tegas Suyitno.

Mantan Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan ini juga berharap  Forum Pembina Pramuka PTKI dapat mengembangkan berbagai program, misalnya: meningkatkan kapasitas anggota melalui Kursus Mahir Tingkat Dasar (KMD), Kursus Mahir Tingkat Lanjutan (KML) atau Kursus Pelatih.

“Jangan sampai ada Gugus Depan (Gudep) Gerakan Pramuka di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang hidupnya menjelang pelaksanaan Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan (PWN PTK)”, tandas Suyitno.

Ketua Forum Pembina Pramuka PTKIN se-Indonesia Nanang Saikhu mengatakan, sedianya Munas Pembina Pramuka akan digelar di Palembang bersamaan pelaksanaan PWN XV. Akan tetapi, karena pandemi Covid-19, perkemahan ditunda sehingga Munas baru dilakanakan saat ini.

Nanang mengatakan tujuan dibentuknya wadah Forum Pembina adalah untuk memperkuat silaturrahmi dan wahana memecahkan masalah-masalah dalam pengembangan gerakan pramuka di PTKI.

Ikut mendampingi Direktur Diktis, Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Ruchman Basori, Sekretaris Forum Pembina  Lift Anis Ma’shumah dan sejumlah pembina pramuka senior, antara lain: Kak Afif Anshori UIN Raden Intan Lampung, Kak Muflihin IAIN Purwokerto, dan Kak Kamsinah UIN Alauddin Makasar.

MAN 2 Malang Raih Medali KSN Terbanyak Digelar Kemendikbud 2020

Suarapemerintah.idKompetisi Sains Nasional (KSN) yang digelar Kemendikbud telah berakhir. Ajang kompetisi siswa SMA/MA seluruh Indonesia ini berlangsung secara daring dari 12-16 Oktober 2020.

Para juara sudah diumumkan dan Tim MAN 2 Kota Malang berhasil membawa pulang 11 medali. “Secara keseluruhan MAN 2 Kota Malang mendapatkan 11 medali yang merupakan perolehan medali terbanyak, baik antar sekolah maupun antar madrasah secara nasional,” terang Kepala MAN 2 Kota Malang Binti Maqsudah di Malang, Minggu (18/10).

“11 medali ini terdiri atas satu emas, lima perak, dan lima perunggu,” sambungnya.

KSN 2020 adalah yang kali pertama digelar secara daring. Ajang ini diikuti siswa-siswi terbaik yang terjaring secara berjenjang sejak seleksi tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi. Dari seluruh peserta KSN tingkat provinsi se-Indonesia, dijaring 100 siswa terbaik untuk masing-masing bidang studi dan berhak mengikuti KSN tingkat Nasional.

Ada sembilan bidang studi yang dilombakan, yaitu: Matematika, Kimia, Biologi, Fisika, Astronomi, Informatika, Kebumian, Ekonomi, dan Geografi. Total ada 30 medali yang diperebutkan pada masing-masing bidang, terdiri atas 5 emas,10 perak, dan 15 perunggu. Para pemenang KSN tingkat nasional ini akan mendapat kesempatan mengikuti pelatnas dan mewakili Indonesia di Olimpiade Sains Internasional.

“Siswa MAN 2 Kota Malang yang berhasil mewakili Provinsi Jawa Timur ke KSN tingkat Nasional sebanyak 15 siswa,” tutur Binti Maqsudah.

“Ini dilakukan dengan kerja keras dan melalui proses panjang yang secara istiqamah bisa dilaksanakan dengan baik. Juga tidak lepas dari dukungan, kepedulian, dan kontribusi seluruh elemen civitas akademika MAN 2 Kota Malang,” lanjutnya.

Berikut ini peraih medali KSN 2020 dari MAN 2 Kota Malang:

Medali Emas1. Habibah Azmiyatus (Kimia),

Medali Perak1. M. Haris Wirananda (Biologi),2. M. ‘Anin Nabail Azhiim (Fisika),3. Fitra HasanataIsa (Geografi),4. M. Aushaf Fadhilah (Informatika),5. Hilman Agung Saputra (Kebumian), dan

Medali Perunggu 1. Ahmad Zaky Mubaarok Mauludi (Geografi),2. Syauqie Alifian Wandhara (Kimia),3. Rani Saraswati (Kebumian),4. M. Ismu Daud (Biologi), dan5. Belia Nurmaulida A.P (Astronomi).

Secara keseluruhan, ada sembilan madrasah yang mendapat medali pada KSN 2020. Kesembilan madrasah tersebut adalah MAN 2 Kota Malang (1 emas, 5 perak, 5 perunggu), MAN 2 Kota Pekanbaru (1 emas, 2 perak, 1 perunggu), MAN IC OKI (1 emas), MAN IC Gorontalo (2 perak, 2 perunggu), MAN IC Serpong (2 perak, 1 perunggu), MAN IC Jambi (2 perunggu), MAN IC Lampung Timur (1 perunggu), MAN IC Padang (1 perunggu), dan MAN Kota Palangkaraya (1 perunggu). Total ada 28 medali, terdiri dari 3 emas, 11 perak, dan 14 perunggu.

Kenaikan Dana BOS Madrasah dan Pesantren Rp890 Miliar Segera Cair

Suarapemerintah.id – Sempat tertunda, Kementerian Agama memastikan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa madrasah dan santri pesantren tahun 2020 tetap naik. Sesuai rencana awal, kenaikan BOS 2020 sebesar Rp100 ribu persiswa atau santri.

“Alhamdulillah, dana BOS Madrasah dan Pesantren 2020 tetap naik Rp100 ribu per siswa atau santri,” tegas Menag Fachrul Razi di Jakarta, Senin (19/10).

“Kepastian kenaikan anggaran BOS 2020 ini diperoleh setelah usulan Kementerian Agama terkait tambahan anggaran BOS disetujui oleh Kementerian Keuangan,” lanjutnya.

Menurut Menag, tambahan anggaran yang diusulkan dan disetujui sekitar Rp890 miliar. Anggaran ini akan didistribusikan untuk BOS 3.894.365 siswa MI, 3.358.773 siswa MTs, dan 1.495.294 siswa MA. Selain itu, tambahan BOS juga akan diberikan untuk kebutuhan pembelajaran 27.540 santri PP Salafiyah Ula, 114.517 santri PP Salafiyah Wustha, 18.562 santri PP Salafiyah Ulya.

“Juknis pencairan kenaikan anggaran dana BOS ini sudah selesai dan akan segera dilakulan proses pencairan,” jelas Menag.

Kenaikan dana BOS Madrasah dan Pesantren sebenarnya sudah dialokasikan dalam anggaran Kemenag 2020. Namun, alokasi kenaikan ini sempat tertunda karena adanya penghematan untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR tanggal 8 September 2020, penundaan ini dibahas bersama. Raker menyepakati rencana kenaikan dana BOS madrasah dan pesantren tetap dilanjutkan. Menindaklanjuti kesepakatan ini, Menag bersurat ke Menteri Keuangan pada 10 September 2020 dan usulan tersebut disetujui.

“Saya berharap kenaikan anggaran sebesar Rp100 ribu per siswa atau santri ini bisa dimanfaatkan madrasah dan pesantren untuk optimalisasi pembelajaran jarak jauh dan pencegahan penyebaran covid-19 di lembaga pendidikan,” harap Menag.

BOS untuk Cegah Covid

Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani menjelaskan, pihaknya telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) pencairan dan penggunaan dana BOS Madrasah dan Pesantren. Juknis tersebut antara lain mengatur penggunaan dana BOS dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

“Juknis misalnya mengatur bahwa dana BOS bisa digunakan untuk pembelian atau sewa sarana/perlengkapan/peralatan, atau pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran Covid-19,” terang pria yang akrab disapa Dhani ini.

Pembelian yang diperbolehkan, antara lain: sabun cuci tangan, antispetic, masker, dan sarana lainnya yang dapat menunjang pencegahan Covid-19. Selain itu, dana BOS juga dapat digunakan untuk pengadaan bahan kimia lainnya yang berfungsi untuk pencegahan Covid-19. “Boleh juga untuk biaya transportasi dan honor bagi petugas kesehatan/petugas lain yang kompeten dalam rangka melakukan kegiatan pencegahan Covid-19,” jelasnya.

“Atau, untuk membiayai sewa peralatan untuk kegiatan yang mendukung pencegahan covid-19, dan membiayai kegiatan lain yang dapat menunjang upaya pencegahan Covid-19,” lanjutnya.

Dana BOS ini, kata Dhani, juga boleh digunakan untuk pembelian atau sewa sarana/perlengkapan/peralatan yang diperlukan untuk mendukung proses belajar-mengajar baik di madrasah maupun di rumah. Hal itu antara lain berupa: penambahan alokasi kuota internet bagi RA dan madrasah yang memakai fixed-modem atau paket internet lainnya yang dapat menunjang pembelajaran jarak jauh. Termasuk juga untuk pembelian/sewa Mobile Modem (termasuk kuota internet) berupa USB Modem atau paket data yang diperuntukan bagi guru dengan dengan jumlah modem dan paket data internet sesuai dengan kebutuhan.

“Boleh juga untuk pembelian/sewa Mobile Modem (termasuk paket data internet) berupa USB Modem bagi siswa tidak mampu sesuai dengan kebutuhan,” urainya.

“Juga pembelian laptop atau Personal Computer (PC) sebatas untuk keperluan server e-learning yang diimplementasikan oleh madrasah,” sambungnya.

Dhani menambahkan, dana BOS Madrasah juga bisa digunakan membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menunjang upaya pencegahan Covid-19 di lingkungan madrasah dan pesantren.

Pengendalian Penyebaran Covid19, Yogya Gelar Malioboro Berface Shield

Suarapemerintah.idPemerintah Kota Yogyakarta menggandeng Polresta dan Kodim 0734 membagikan 7500 face shield dan 5000 masker medis kepada masyarakat di kawasan Malioboro. Hal itu merupakan upaya pengendalian penyebaran Covid19.

“Selain pengendalian penyebaran Covid19, pembagian face shield dan masker ini sebagai langkah untuk menggerakan kembali roda perekonomian di kawasan Malioboro,” ucap Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat menghadiri ‘Malioboro Berface Shled’ di kawasan Malioboro, Minggu (18/10/2020).

Dikatakan, selain dari Pemkot dan Polresta, acara tersebut juga didorong Corporate Social Responsibility PT KAI (Kereta Api Indonesia). Pembagian face shield diharapkan bisa mewujudkan Malioboro tangguh Covid-19.

“Malioboro ini adalah etalase Yogyakarta sekaligus DIY, jadi harus bisa tangguh dari ancaman Covid-19,” imbuhnya.

Menurutnya hal itu harus didukung dengan peran aktif warga masyarakat, termasuk para pedagang, dan pengunjung. Dibutuhkan kerja sama dan gotong royong untuk mewujudkan itu.

Haryadi berharap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjadi penggerak roda perekonomian di Malioboro bisa menjadi contoh bagi para wisatawan yang berkunjung di kawasan tersebut.

“Ya, pelaku usaha di Malioboro harus senantiasa menjaga, serta menjadi teladan dalam penerapan protokol kesehatan, supaya pengunjung pun sadar,” ujarnya.

Pihaknya tidak melarang berdagang dan berkunjung ke Malioboro namun harus menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya tidak ada yang pengen sakit atau menularkan penyakit.

“Makanya, Malioboro harus tangguh. Sebagai kawasan wisata, kerumunan jelas tidak bisa dihindari. Tapi, penyebaran virus corona bisa diantisipasi jika prokes diterapkan dengan baik oleh pengunjung dan pedagang,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro, menuturkan ‘Malioboro Berface Shield’ sebagai wujud dukungan tugas Pemerintah dalam menerapkan adaptasi kebiasaan baru guna menjaga kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes).

“Ini  juga wujud dukungan kegiatan ekonomi dan pariwisata di wilayah Kota Yogyakarta khususnya Malioboro sebagai jalur utama sekaligus etalase pariwisata di kota Yogyakarta yang kita cintai bersama dan merupakan tempat interaksi masyarakat baik dari dalam maupun luar,” jelasnya.

Menkumham Puji Kontribusi Jawa Barat Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal

Suarapemerintah.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memuji kontribusi Jawa Barat dalam hal perlindungan kekayaan intelektual komunal. Hal tersebut disampaikan Yasonna saat meresmikan desa wisata Alam Santosa, Ekowisata dan Budaya Berbasis Budaya Nusantara di Desa Cikadut, Cimenyan, Kabupaten Bandung, Sabtu (17/10/2020).

“Jawa Barat sebagai salah satu pilar ekonomi penting berkontribusi besar di bidang kekayaan intelektual sebagai provinsi dengan kepemilikan merek dan indikasi geografis terbanyak di Indonesia,” ucapnya.

“Selain itu, Jawa Barat juga merupakan provinsi teladan dalam mengembangkan peraturan daerah di bidang kekayaan intelektual, termasuk kekayaan intelektual komunal berupa tari-tarian, pakaian tradisional dan budaya lainnya. Itu semua adalah warisan yang harus kita lestarikan karena kemajuan zaman tak perlu menggerus kearifan lokal,” tutur Menkumham Yasonna Laoly lagi.

Menteri Yasonna juga optimistis desa wisata Alam Santosa akan semakin meningkatkan kontribusi Jawa Barat dalam pelestarian dan perlindungan kekayaan intelektual komunal.

“Pendaftaran kekayaan intelektual, termasuk hingga Ubi Cilembu yang dikategorikan dalam Indikasi Geografis, merupakan perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu sendiri. Provinsi Jawa Barat sudah melakukan itu dengan Perda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual yang telah direvisi menjadi Perda Nomor 10 Tahun 2018,” ujarnya optimis.

“Dengan desa wisata Alam Santosa sebagai learning center berbasis budaya nusantara untuk mengembangkan wawasan kebijakan lokal sebagai kontribusi pembangunan nilai budaya nasional, Kemenkumham optimistis dengan potensi dan kontribusi Jawa Barat di bidang kekayaan intelektual di masa depan,” tutur menteri kelahiran 27 Mei 1953 tersebut.

Kehadiran Yasonna dalam peresmian desa wisata Alam Santosa merupakan lanjutan dari kunjungan kerja di Jawa Barat. Menteri kelahiran Sorkam, Tapanuli Tengah, ini sebelumnya turut memantau pelaksanaan tes CPNS di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan meninjau Sarana Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Bandung.

Peresmian desa wisata tersebut turut dihadiri anggota Komisi III DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI), Marinus Gea. Acara juga dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan budaya Sunda, seperti upacara adat Sunda dan Rampak Kendang, serta Tari Ya’ahouwu dan Tari Baluse dari Nias. Kentalnya budaya Sunda dan Nias ini tak lain karena desa wisata Alam Santosa didirikan sebagai peringatan persahabatan kedua kebudayaan.

“Hari ini kita merayakan persahabatan Sunda dan Nias, dua budaya yang secara jarak terpisah ribuan kilometer. Namun karena kita hidup dalam satu kesatuan, jarak menjadi hal yang seolah-olah tidak nyata. Semoga persahabatan yang sudah dibangun selama ini menjadi dasar yang kuat untuk kemajuan bersama,” kata Yasonna.

“Saya berharap di masa yang akan datang, Alam Sentosa ekowisata dan budaya akan berlanjut menjalin persahabatan dengan budaya-budaya seluruh suku yang ada di Indonesia serta menjadi center of excellence pembelajaran kebersamaan dalam budaya,” katanya.

Desa Wisata Turut Mengukuhkan Nilai Pluralisme

Guru Besar Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tersebut berharap desa wisata Alam Santosa tak sekadar menjadi destinasi wisata dan pembelajaran budaya, tetapi turut mengukuhkan nilai pluralisme.

“Keberagaman kita sebagai sebuah bangsa adalah keniscayaan karena kita adalah masyarakat yang sangat plural. Oleh karenanya, alih-alih saling menonjolkan perbedaan, jauh lebih baik kita memandang hal tersebut sebagai kekayaan yang tidak dimiliki oleh semua bangsa. Mari kita gunakan perbedaan sebagai kekuatan, bukan pemecah,” kata Yasonna.

Yasonna tak lupa mengapresiasi inisiatif Eka Santosa, pendiri desa wisata Alam Santosa, yang menjalin kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mewujudkan wilayah bersih narkoba di Desa Cikadut.

“Salah satu permasalahan bangsa saat ini adalah maraknya peredaran narkoba yang sebagian besar menyasar generasi muda. Program ini akan semakin mempersempit ruang gerak peredaran narkoba dan semangat untuk membangun desa bersih narkoba akan menular ke desa-desa lain,” ujar Yasonna.

“Karenanya, saya memberikan apresiasi tinggi atas kerja sama dengan BNN untuk mendukung desa bersih narkoba. Ini adalah desa ke-56 bersih narkoba di Jawa Barat,” tuturnya.

Sementara itu, Eka Santosa menyebut desa wisata yang didirikannya ini merupakan wujud dari hubungan baik masyarakat Jawa Barat dengan warga Nias di provinsi tersebut.

“Dulu saya secara resmi diberikan gelar adat oleh pemerintah dan masyarakat Nias sebagai Balugu (Maha Raja, red.). Gelar ini saya resapi betul dan tidak disia-siakan. Karenanya, desa wisata ini juga merupakan sambung napas saya dalam pengabdian dan wujud dari hubungan baik dengan masyarakat Nias di Jawa Barat yang jumlahnya tak kurang dari 45 ribu jiwa,” kata mantan anggota DPR RI tersebut.

PLN Listriki Dua Pulau Terpencil di Provinsi Kepulauan Riau

Suarapemerintah.id – Setidaknya 400 kepala keluarga di Pulau terpencil Jaloh dan Pulau Selat Nenek, Batam, Kepulauan Riau telah menikmati listrik PLN. Keberhasilan PLN ini, menjadi salah satu wujud komitmen menghadirkan listrik ke seluruh pelosok negeri, agar bisa dinikmati dan menggerakan roda perekonomian seluruh masyarakat.

Hadirnya listrik PLN di dua pulau terpencil tersebut, langsung berdampak positif pada peningkatan aktivitas perekonomian warga. Jika sebelumnya hanya menikmati listrik selama 6 jam per harinya, maka kini masyarakat dapat menikmati listrik 24 jam per hari.

Beban masyarakat pun berkurang, mengingat warga Pulau Jaloh dan Selat Nenek harus menggunakan mesin swadaya untuk menghasilkan listrik.

Biaya yang harus dikeluarkan ketika menggunakan mesin swadaya, tidak sedikit. Setiap warga harus membayar biaya listrik Rp 8.000,- per hari untuk mendapatkan listrik selama 6 jam dengan daya 450 Volt Ampere (VA).

Berbada dengan listrik PLN yang jauh lebih murah. Rata-rata pelanggan hanya perlu membayar Rp 3.500 per hari jika penggunaan listrik selama 14 jam dan daya 900 VA.

“Sekarang kami lebih nyaman, anak-anak bisa belajar kapan saja. Selain itu, masyarakat kami sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, dulu keperlua batu es kita beli dari Batam, sekarang kita bisa membuat sendiri,” ucap Zainal, warga Pulau Selat Nenek.

Untuk menghadirkan listrik di Pulau Jaloh dan Pulau Selat Nenek, PLN membangun Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 6 kilometer sirkuit. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berkapasitas 100 kiloWatt (kW) untuk masing-masing lokasi.

PLN melakukan kerja cepat dalam pengerjaan infrastruktur listrik desa di kedua pulau yang hanya memakan waktu tiga minggu mulai dari pengangkutan material distribusi, mesin, hingga listrik menyala.

Melihat pentingnya keberadaan listrik, masyarakat tergerak untuk bergotong royong membantu petugas dalam membangun jaringan listrik.

Executive Vice President Corporate Communication and CSR, Agung Murdifi mengungkapkan bahwa ini merupakan komitmen PLN untuk menghadirkan listrik hingga ke seluruh negeri.

“Semoga listrik ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Menghadirkan terang dan meningkatkan kesejahteraan,” ucap Agung.

Menjelang Hari Listrik Nasional ke 75, rasio elektrifikasi terus mendekati 100 persen. PLN terus berupaya menghadirkan listrik ke seluruh pelosok negeri, agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat dan menggerakan roda perekonomian.