Beranda blog Halaman 4732

2,02T Bantuan Pesantren & Pendidikan Keagamaan Dicairkan, Tahap III Pekan Depan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama terus memproses pencairan bantuan operasional di masa pandemi Covid-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan Islam. Dua tahap pencairan sudah dilakukan dengan total anggaran lebih dari Rp2triliun.

“Alhamdulillah, proses pencairan terus berjalan. Totalnya mencapai 2,02 triliun rupiah,” terang Diraktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghafur di Jakarta, Rabu (14/10).

Kementerian Agama pada pertengahan 2020, menerima amanah anggaran bantuan operasional di masa pandemi Covid-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan Islam. Total anggarannya sekitar Rp2,599 triliun.

Anggaran tersebut dicairkan dalam tiga tahap. Tahap pertama, dicairkan mulai akhir Agustus dengan anggaran Rp930,84 miliar (35,8%). Tahap kedua dicairkan pada awal Oktober dengan anggaran mencapai Rp1,089 triliun (41,9%).

“Tahap III sudah masuk ke KPPN. Totalnya Rp578,62 miliar atau 22,3%. Insya Allah minggu depan sudah bisa diproses pencairannya,” ujar Waryono.

Bantuan Operasional (BOP) di masa pandemi Covid-19 ini diberikan negara untuk membantu  21.173 pesantren, 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), dan 112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur’an (LPQ). Bantuan  ini antara lain dapat digunakan untuk pembiayaan operasional pesantren dan pendidikan keagamaan Islam, seperti membayar listrik, air, keamanan, dan lainnya. Selain itu, bantuan juga bisa untuk membayar honor pendidik dan tenaga kependidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

“Juga bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan kebutuhan protokol kesehatan, seperti membeli sabun, hand sanitizer, masker, thermal scanner, penyemprotan desinfektan, wastafel, alat kebersihan dan lainnya,” tutur Waryono.

Selain operasional, ada juga bantuan pembelajaran daring yang dialokasikan untuk 14.115 lembaga pendidikan. “Bantuan pembelajaran daring seluruhnya sudah dicairkan pada tahap I dan II,” tandasnya.

Hilirisasi Nikel Berikan Nilai Tambah dan Daya Tahan Ekonomi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Keberadaan hilirisasi nikel dinilai dapat memberikan dampak positif bagi perkonomian negara. Selain dapat meningkatkan nilai rantai pasok produksi, hilirisasi dapat menyelamatkan komoditas bijih nikel dari gejolak harga. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin dalam webinar Masa Depan Hilirisasi Nikel Indonesia pada Selasa (13/10).

“Di hulu pertambangan itu praktis lebih mudah dilakukan dengan keuntungan yang lebih besar. Namun ketika tarik di hilir muncul istilah keekonomian bahwa nilai tambah keuntungan tidak seimbang dengan investasi (besar). Inilah sedang kita coba sehingga keseimbangan itu terjadi,” jelas Ridwan.

Aspek keekonomian, sambung Ridwan, merupakan aspek krusial atas keputusan kebijakan hilirasasi nikel di Indonesia. “Ketika keekonomian itu dikaitkan dengan pohon industrinya atau rantai pasok dari produk-produk hilir belum berjalan sesuai harapan,” ungkapnya.

Ridwan mengakui, perencanaan keberadaan kawasan industri nikel selama ini tumbuh berkat dorongan dari pelaku industri. “Ini menyadari industri nikel itu penting,” tegasnya. Dorongan tumbuhnya industri pengolahan berdasarkan besarnya potensi nikel kadar rendah yang dimiliki oleh Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba Irwandy Arif mengatakan, konsep hilirisasi tidak berhenti ketika mineral diproses menjadi setengah jadi (intermediate product). “Hilirisasi harus lebih dikembangkan lebih jauh sampai produk menjadi bahan dasar atau pelengkap tahapan paling akhir dalam pohon industri,” katanya.

Menurut Irwandy, konsep nilai tambah itu juga bukan semata rasio antara harga produk terhadap harga bahan baku. “Jangan hanya untuk diri kita sendiri, tapi berbagi kepada masyarakat,” tegas Irwandy.

Ia menggambarkan proses bijih nikel menjadi FeNi atau konsentrat, lalu diolah menjadi Ni-sulfat dan Co-sulfat. Setelah itu diproses lagi menjadi precursor yang menjadi bahan dasar material baterai. “Dari bahan dasar baterai inilah dihasilkan baterai jenis lithium-ion battery,” ungkapnya.

Apabila hilirisasi ini dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi akan mendukung kekuatan industri dalam negeri. “Tanpa hilirisasi industri dalam negeri akan selalu bergantung pada impor bahan baku, sehingga sangat rapuh dan mudah goyah oleh faktor non teknis dalam bentuk nilai tukar rupiah,” kata Irwandy.

Neraca Sumber Daya Nikel

Berdasarkan pemetaan Badan Geologi pada Juli 2020, Indonesia memiliki sumber daya bijih nikel sebesar 11.887 juta ton (tereka 5.094 juta ton, terunjuk 5.094 juta ton, terukur 2.626 ton, hipotetik 228 juta ton) dan cadangan bijih sebesar 4.346 juta ton (terbukti 3.360 juta ton dan terikira 986 juta ton). Sedangkan untuk total sumber daya logam mencapai 174 juta ton dan 68 juta ton cadangan logam.

“Area Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara punya potensi yang terbesar di Indonesia sampai dengan saat ini,” kata Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono pada kesempatan yang sama.

Eko mengungkapkan, kegiatan eksplorasi nikel harus terus berjalan agar Indonesia bisa lebih mandiri dalam produksi nikel. Eko menegaskan, melalui proses hilirisasi maka bisa menambah nilai tambah bagi negara.

“Kami di Badan Geologi juga giat ekplorasi (nikel) ini untuk rekomendasi wilayah baru laporkan ke Ditjen Minerba sebagai Wilayah Usaha Pertambangan. Potensi logam ikutan pada endapan nikel laterit perlu evaluasi dan identifikasi untuk bisa memanfaatkan nikel dengan lebih baik,” ujar Eko.

Berdasarkan rekomendasi Badan Geologi, Budi menjelaskan eksplorasi cebakan nikel lebih mudah diarahkan pada endapan mineral logam tipe laterit dibandingkan tipe primer karena potensinya lebih ekonomis. “Sejauh ini cadangan di laterit itu jauh lebih besar daripada yang primer,” kata Eko.

Indonesia sendiri telah menempatkan diri sebagai produsen bijih nikel terbesar di dunia pada tahun 2019. Dari 2,67 juta ton produksi nikel di seluruh dunia, Indonesia telah memproduksi 800 ribu ton, jauh mengungguli Filipina (420 ribu ton Ni), Rusia (270 ton Ni), dan Kaledonia Baru (220 ribun ton Ni).

Sukses dengan Aktivitas BTL, Oto Kini Fokus Garap Pasar Popok Dewasa

Penulis
wicaksono
-

Beritamedia.id – Sesaknya industri popok di Indonesia tidak membuat gentar OTO Diapers. Berbagai inovasi berkelanjutan baik di produk dan layanan terus dilakukan. Namun strategi pemasaranlah yang mampu menempatkan nama OTO tetap berada di puncak dan hati konsumen.

Peluang industri popok masih sangat potensial dan menjanjikan, inilah yang membuat banyak pemain baik dari dalam negeri dan luar negeri mencoba merebut cuan di pasar Indonesia.

Hal tersebut menjadi concern dari founder sekaligus CEO PT Rejeki Putra Putri Eliman, Oto Gunasis.

Tapi Oto tidak gentar, untuk bisa bersaing ia menggunakan strategi menarik dimana ia hanya memfokuskan membangun kualitas produk dan pemasaran below the line (BTL).

‘’Itu sebabnya produk kami selalu menghadirkan produk yang berkualitas namun dengan harga terjangkau,’’bebernya.

Pemasaran BTL adalah kunci dari OTO dalam menjawab persaingan industri popok. Oto mengerahkan sales-sales turun ke masyarakat untuk mengkomunikasikan produknya.

Cara ini terbilang sangat efektif, kalimat persuasive ditambah dengan penyampaian product knowledge dari para sales ampuh membangun awarennes konsumen.

Berbicara kualitas terbaik, OTO sudah menghadirkannya dalam seluruh produk popoknya. Seperti perekat yang dihadirkan adalah yang terbaik dalam hal tidak mudah lepas walaupun terkena air dan minyak.

Selain itu kualitas terbaik terdapat dalam penyerapnya. Oto menuturkan produknya menempatkan penyerap yang efisiensi.

‘’Untuk penyerap tidak hanya soal banyaknya cairan yang terserap, tapi juga kecepatan serap yang kami hadirkan sangat terbaik, sehingga untuk pemakai yang aktif dan mobile sangat mendukung,’’jelasnya.

Fokus Menggarap Pasar Popok Dewasa

Setelah sukses membangun pasar untuk popok anak, Oto mulai beralih menggarap dan mengembangkan popok dewasa.

Popok dewasa ia lihat menjadi salah satu ceruk pasar yang bisa dimaksimalkan karena belum banyak bermain.

Shifting atau peralihan prioritas ini juga sekaligus bentuk ekstensifikasi layanan dari OTO. Selain itu juga bagian strategi untuk memperluas pasar dari yang sudah ada.

Bermain di popok dewasa, OTO tetap mengutamakan kualitas di dalam setiap produknya.

Untuk popok dewasa, OTO juga menghadirkan inovasi yakni popok celana khusus wanita.

Inovasi tersebut dihadirkan oleh Oto melihat situasi pasar dimana kaum hawa terutama yang masih aktif membutuhkan popok unutk mendukung pergerakan mereka.

‘’Kalau pria sih gampang ya kalau sudah kebelet, bisa dimana saja. Nah untuk wanita ini yang kami prioritaskan, apalagi wanita karier sudah banyak mereka sangat mobile kesana kemari, itu kami support dengan produk popok celana kami,’’ungkapnya.

Produk popok dewasa khusus wanita tersebut dikemas dengan kualitas terbaik yakni bahan yang lembut dan aman, adanya pencegah bocor (leak guard), hingga bentuk popok yang sesuai dengan bentuk dan pinggang wanita.

Produk yang sudah diluncurkan setahun silam itu kini merengguk manisnya karena sangat diminati konsumen. Ini juga semakin memantapkan cengkraman OTO di pasar popok dewasa.

Kedepannya, Oto mengungkapkan akan terus berinovasi dan beradaptasi dengan keadaan terutama dalam pandemi Covid-19 ini. Ia juga akan serius membangun divisi digital OTO karena pasar ekspor kini semakin deras demand-nya. Digital akan semakin memperkuat layanan OTO baik nasional maupun internasional.

Sahli Bidang SDA dan Lingkungan Hidup : Penanganan Perubahan Iklim Dibutuhkan Kerjasama Lintas Sektoral

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Penanganan perubahan iklim tidak bisa hanya dilakukan oleh satu atau dua pihak saja, tetapi dibutuhkan kerjasama dan sinergitas lintas sektoral baik dari Pemerintah, swasta, pengusaha, akademisi dan seluruh masyarakat. Karena perubahan iklim merupakan isu strategis yang harus ditangani.

“Kemenko Polhukam sebagai kementerian koordinator yang bertugas untuk mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan hal-hal yang berkaitan dengan bidang politik, hukum dan keamanan perlu diberikan gambaran tentang langkah apa saja yang sekiranya penting untuk dilakukan dalam mengatasi perubahan iklim global,” ujar Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko Polhukam, Asmarni dalam diskusi dengan tema “Pentingnya Penanganan Perubahan Iklim Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s) dan Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan” di Bekasi, Jawa Barat, Senin (12/10/2020).

Asmarni mengatakan, perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat, yaitu tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek pada lingkungan hidup dan kehidupan manusia. Misalnya saja penurunan fungsi hutan, munculnya masalah kesehatan, penurunan produktivitas lahan pertanian, terganggunya ekosistem wilayah pesisir, dan terganggunya stabilitas kehidupan di masyarakat.

Seperti halnya di Indonesia, perubahan iklim global dapat berdampak pada kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, likuifaksi dan bencana alam lainnya. Di tahun 2019, fenomena el nino moderat menyebabkan kebakaran hutan di beberapa daerah yang merugikan masyarakat dan juga negara. Sementara banjir dan tanah longsor terjadi di beberapa wilayah yang menyebabkan kerugian baik materiil maupun non materiil.

“Peringatan dari beberapa ilmuwan dan lembaga yang bergerak di bidang iklim serta adanya Paris Agreement dan Konferensi Perubahan Iklim Madrid perlu menjadi atensi bersama, mengingat dampak dari perubahan iklim yang dapat mencakup seluruh aspek kehidupan apabila tidak dikelola dengan baik,” kata Asmarni.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa 90% bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, yaitu bencana alam yang terjadi karena fenomena meteorologi seperti banjir, angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama untuk ditemukan solusi terbaik.

“Untuk itu, saya mengharapkan untuk saling berdiskusi dan bertukar pikiran guna mendapatkan gambaran strategis terkait bagaimana penanganan perubahan iklim yang baik agar pembangunan menuju Indonesia Maju terlaksana dengan baik,” kata Asmarni.

Menko Polhukam Tegaskan TGPF Tidak Bisa Didikte

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)                    Moh. Mahfud MD tegaskan jika Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) adalah tim yang objektif. Anggota yang tergabung tidak bisa didikte pikirannya sehingga tidak akan mungkin menyampaikan informasi yang bohong.

“Saya ingin pastikan bahwa tim ini adalah tim pencari fakta yang objektif, tim ini tidak bisa dikaitkan dengan pesanan pemerintah. Di sini ada orang-orang yang tidak bisa dibeli pikirannya, dari kampus ada I Dewa Gede Palguna, ada Apoli Safanpo, ada Makarim Wibisono, ada Bambang Purwoko. Itu tidak bisa didikte, sehingga tidak mungkin tim ini berbohong,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Menko Polhukam meminta agar TGPF menyelesaikan laporan investigasinya hingga Jumat (17/10). Menko sendiri mengaku sudah menerima laporan hasil penyelidikan sejak tanggal 7 hingga kembali tanggal 12 Oktober kemarin.

“Sekarang ini tim sudah melaporkan seluruhnya dan tinggal menyusun nanti laporan yang lebih sistematis dan diberi waktu sampai dengan tanggal 17 untuk membuat laporan dan mendiskusikan semua fakta-fakta yang ditemukan sehingga sampai pada kesimpulan yang meyakinkan kesimpulan yang meyakinkan,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Menko Polhukam mengatakan bahwa tim mendapat keterangan dari saksi kunci soal penembakan TNI dan pendeta Yeremia, sehingga keterangan ini bisa juga dipakai polisi untuk menangkap para pelaku. “Tim ini juga sudah menemui saksi-saksi kunci. Di sini yang dimiliki oleh tim adalah data primer. Ada saksi-saksi kunci, kemudian keluarga korban, olah TKP bersama keluarga korban itu sudah dibuat semua,” katanya.

Menko Polhukam mengatakan, kerja TGPF ini juga turut dipermudah dengan terbukanya pihak keluarga korban akan proses investigasi yang dilakukan. Keluarga korban bahkan memberikan izin kepada tim untuk mengautopsi jenazah pendeta Yeremia yang menjadi korban penembakan yang diduga kuat dilakukan KKB Papua saat itu.

“Dulu itu sulit sekali. Dari awal kita masuk rumah sakit kita masuk, dokter-dokter kita masuk, sekarang tim ini sudah berhasil. Karena tim kami memang pendekatannya lebih kultural,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Sementara itu, Ketua TGPF Benny Mamoto mengatakan bahwa tim akan terus memantau hasil investigasi hingga di proses penyidikan. Dia memastikan seluruh proses investigasi akan rampung dan dapat mengungkap pelaku seperti yang memang diharapkan para keluarga korban.

“Saya akan memantau terus proses penyidikan yang akan berjalan dan saya harus lapor kepada Ketua Kompolnas dalam hal ini Bapak Menko Polhukam. Sehingga proses itu akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu jawaban kami kepada beliau-beliau di sana,” kata Benny.

Kanwil Kemenkumham Kalsel Tidak Toleransi Narapidana yang Berulah

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel), Agus Toyib menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mengendalikan peredaran telepon seluler maupun narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan), dan tidak memberikan toleransi kepada narapidana yang berulah.

“Saya tidak akan ragu mencopot jabatan bagi kepala lapas yang terlibat (peredaran narkoba),” kata Agus. “Kami tidak toleransi jika ada pengendalian terkait hal-hal buruk dari lapas, jika ada narapidana yang melakukan hal-hal yang melanggar aturan,” jelas Agus saat memberikan pernyataan dalam kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi III DPR RI Masa Reses Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, Senin (12/10/2020).

Lebih lanjut Agus mengatakan Kanwil Kemenkumham Kalsel terus melakukan peningkatan frekuensi razia penggeledahan dan memerintahkan seluruh jajaran untuk menaati SOP yang berlaku. “Sikap kami tegas dan usulkan pemecatan jika terjadi hal yang diluar dugaan,” kata Agus.

Sementara itu, Ketua Tim Kunker, Desmond J. Mahesa menanyakan apa yang telah dilakukan Kanwil Kemenkumham Kalsel dalam menghadapi pandemi Covid-19, serta kendala yang dihadapi. “Kanwil juga agar melakukan pengawasan di lapas terhadap para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP),” kata Desmond. “Jangan sampai kaburnya WBP kasus narkoba di Lapas Klas I Tangerang terulang kembali,” tambahnya.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem, Eva Yuliani menyampaikan apresiasi terhadap paparan yang disampaikan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel. “Paparan Pak Kakanwil sangat informatif,” ujar Eva di Aula Kanwil.

Apresiasi dan dukungan juga disampaikan oleh Aboe Bakar Al Habsy dari Fraksi PKS terkait pelayanan pembuatan paspor. “Kita juga memastikan pelayanan untuk masyarakat berlangsung dengan baik. Kita evaluasi bagaimana pelayanan penerbitan paspor di Kalsel,” kata Anggota Komisi III DPR RI yang akrab disapa Habib ini.

Habib juga bersyukur sekarang di Kanwil Kemenkumham Kalsel sudah tersedia unit layanan paspor (ULP) untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan keimigrasian. “Alhamdulillah, sekarang ada ULP di Rantau, ini mendekatkan layanan kepada masyarakat di Banua Enam. Kami juga memberikan dukungan untuk kegiatan pelayanan seperti ini,” ujar Aboe.

Karowai Kemenkumham Meninjau Pelaksanaan Psikotest Catar Poltekip dan Poltekim.

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kepala Biro Kepegawaian (Karowai) Kemenkumham, Muhammad Hayat Henri meninjau langsung kegiatan seleksi ujian psikotest Calon Taruna (Catar) Poltekip dan Poltekim di Aula Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM. Cinere, Selasa, (13/10/2020).

Saat meninjau, Hayat Henri mengucapkan selamat kepada peserta yang telah berhasil melewati tahapan tes sebelumnya dan sekarang akan memasuki tahapan tes yaitu ujian psikotest catar.

Ia mengingatkan kepada paserta agar mengikuti tes ini dengan sungguh-sungguh. “Keluarkan kemampuan kalian pada tes ini, fokus pada pertanyaan yang diberikan dan jangan lupa berdoa sehingga hasilnya bisa maksimal,”ucap Hayat Henri selaku ketua panitia pada seleksi catar ini.

Uji psikotest ini dilakukan dalam rangka melihat kemampuan, salah satunya kepribadian, sehingga dapat diketahui tiap individu dari peserta tes apakah nantinya bisa melaksanakan dan mengikuti pendidikan taruna Poltekip dan Poltekim kemenkumham.

Pemkab Bogor Siapkan Rencana Uji Kilinis Vaksin Covid-19 Untuk 1,2 Juta Jiwa

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Bupati Bogor, Ade Yasin mengikuti rapat koordinasi targeted testing dan tracing Covid-19 di Jabodetabek dan Bali melalui video conference, dan mengarahkan palaksanaan tracing, testing, dan target pada penanganan Covid-19, bertempat di ruang Sekretariat Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Bogor, pada selasa (13/10).
Bupati Bogor mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai menyiapkan rencana pemerintah pusat untuk melakukan uji klinis vaksin COVID-19 produksi Sinovac, China.
Menurutnya, beberapa wilayah menjadi perhatian khusus di Jabar terutama Bodebek, sehingga ketika ada kesulitan, dapat langsung berkoordinasi dengan pusat.
Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta mempercepat tracing PCR atau polymerase chain reaction di setiap daerah.
Dari total jumlah penduduk 6 juta jiwa, Pemkab Bogor harus menyerahkan data sebanyak 1.2 juta jiwa sebagai calon penerima vaksin tahap pertama.
Bupati menjelaskan, vaksin tersebut diutamakan untuk orang-orang yang sering kontak dengan orang lain.
Seperti tenaga kesehatan, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pelayan Publik,TNI-Polri, Jurnalis hingga ke RT/RW akan dicatat sebagai penerima vaksin.
Meski sudah diintruksikan untuk pendataan, tetapi Pemkab Bogor belum mendapatkan jadwal pelaksanaan vaksin hingga tempat kegiatannya.

Gelar Workshop Sosialisasi Perda Tentang KTR Untuk Organisasi Profesi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bekerjasama dengan The Union menyelenggarakan workshop sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bagi organisasi profesi, puskesmas dan komunitas di wilayah Kota Yogyakarta, pada Selasa (13/10), di Meeting Room, Cavinton Hotel Yogya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya, Emma Rahmi Aryani menjelaskan bahwa Perda KTR ini sudah diterapkan di Kota Yogya sejak 2018. Penerapan Perda ini diharapkan mampu mengurangi angka perokok dan mencegah perokok pemula yang semakin banyak dijumpai.

Hal ini dapat dilihat dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, jumlah perokok di Indonesia sebanyak 28.8%, dimana 60% dari perokok mulai merokok pada usia 9-10 tahun.

“Kesehatan merupakan tanggung jawab kita bersama. Maka dari itu, seluruh elemen, pemerintah pusat, provinsi, kota, dinas-dinas, camat, lurah dan juga masyarakat harus turut serta bertanggung jawab atas kesehatan ini,” kata Emma.

Lebih lanjut, Emma menuturkan bahwa perokok memiliki resiko lebih tinggi terkena Covid-19. Hal ini karena merokok menekan fungsi sistem imun yang memicu peradangan saluran nafas. Merokok menyebabkan kapasitas paru-paru berkurang sehingga meningkatkan penyakit serius.

“Orang yang merokok itu rentan terkenal Covid-19. Orang yang merokok dapat menularkan virus dari tangan kemulut, karena menyentuh bibir dan sebaliknya. Selain itu, merokok meningkatkan reseptor sel virus yang juga menjadi reseptor virus Covid-19,” tandasnya.

Fauzi Ahmad Noor, pemateri dari The Union, menuturkan bahwa Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok tersebut meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan.

“Tempat wajib ber-KTR yang sampai di luar pagar yaitu tempat fasilitas kesehatan, tempat belajar mengajar, fasilitas bermain anak-anak. Sedangkan tempat merokok di luar gedung, untuk tempat kerja dan fasilitas umum ini harus di tempat terbuka dan jauh dari lalulalang orang, tidak di dalam gedung. Jadi intinya adalah bagaimana Perda KTR ini melarang orang untuk merokok di dalam gedung,” katanya.

Inovasi Baru dari POND’S Untuk Perempuan Indonesia Masa Kini

Penulis
Sopyan
-

Beritamedia.id – Perempuan Indonesia selalu ingin tampil prima 100% setiap harinya, meskipun di tengah berbagai keterbatasan, diantaranya keterbatasan waktu. Menjawab kebutuhan tersebut, POND’S menghadirkan inovasi terbaru dari POND’S Instabright Tone Up Cream yang memberikan tampilan 100% cerah natural seketika dengan 0% make-up.

Amaryllis Esti Wijono selaku Head of Marketing Skin Care Unilever Indonesia mengungkapkan, “Selama 31 tahun hadir di Indonesia, POND’S terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan perempuan Indonesia. Dengan kesibukan yang dihadapi perempuan setiap harinya, kami meluncurkan formula terbaru POND’S Instabright Tone Up Cream dengan Pink Cream, Vitamin B3+, Milk Essence, Glutaboost Essence, dan UV Filter. Satu produk yang cocok digunakan oleh semua warna kulit perempuan Indonesia untuk tampilan cerah natural seketika.

”Maudy Ayunda, Brand Ambassador POND’S yang juga seorang penyanyi, penulis lagu, aktris dan mahasiswi merupakan sosok perempuan yang aktif dengan banyak peran, menceritakan pengalamannya.

“Sebagai seorang penyanyi, aktris, mahasiswi, dan juga anak, waktu dalam sehari itu rasanya seperti tidak cukup. Selesai kuliah aku dihadapkan oleh berbagai aktivitas lainnya, seperti meeting dengan tim management, dengan klien, dan pasti ada waktu ngobrol dengan keluarga. Terutama di situasi saat ini dimana semuanya dilakukan secara virtual, sepertinya hari – hariku menjadi lebih padat dan sibuk dibandingkan sebelumnya. Rasanya selalu mau tampil maksimal tapi nggak punya banyak waktu untuk siap -siap. Makanya kehadiran POND’S Instabright Tone Up Cream dengan formula baru ini jadi produk skincare andalan aku setiap hari. Gampang banget dipakai dan membuat wajah aku 100% cerah natural seketika, menyatu dengan warna kulit, dan 0% make-up sama sekali. Nggak ribet deh!” jelas Maudy .

POND’S Instabright Tone Up Cream mengandung Formulasi Pink Cream yang sudah teruji cocok dengan semua warna kulit perempuan Indonesia, sehingga memberikan hasil yang membaur dan tidak menimbulkan white cast (warna kulit tidak merata). Selain itu, POND’S Instabright Tone Up Cream juga mengandung, Glutaboost Essence, Milk Protein Essence, Vitamin B3+, dan UVA/UVB Filter. Glutaboost Essence adalah antioksidan yang bekerja 10x lebih kuat dibandingkan Vitamin C. Kandungan Glutaboost Essence ini bekerja untuk mendukung Milk Protein Essence yang menutrisi agar kulit tampak cerah. Ada juga, Vitamin B3+ bekerja untuk mengurangi kekusaman dan membuat pori-pori tampak lebih kecil, dan yang terakhir UVA/UVB Filter untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Formulasi ini hadir untuk memberikan tampilan wajah yang cerah natural seketika seperti memakai make-up, dengan hanya menggunakan satu produk skincare.

“Kami berharap inovasi formula baru dari POND’S Instabright Tone Up Cream bisa menjawab kebutuhan perempuan Indonesia yang multi peran dan aktif untuk bisa tampil all out 100% dan 0% ribet setiap saat, sehingga lebih percaya diri dan menjadi versi terbaik dirinya,” tutup Amaryllis.

1...4,7314,7324,733...4,866Halaman 4,732 dari 4,866