Beranda blog Halaman 4733

Pemko Medan Telah Bangun Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Covid-19 Kelurahan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemko Medan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Medan telah membangun aplikasi Sistem Informasi Penanganan Covid-19 Kelurahan di Lingkungan Kota Medan. Aplikasi ini merupakan salah satu upaya penanganan Covid-19 dengan menjadikan kelurahan sebagai ujung tombak.

Uji coba aplikasi ini dilakukan Selasa (13/10) secara dalam jaringan. Kegiatan ini diikuti seluruh seluruh kecamatan dan kelurahan se-Kota Medan. Turut hadir dalam acara ini Plt Kasubbag Perumusan Kebijakan, Evaluasi, dan Pelayanan Administrasi Bagian Pemerintahan Setdako Medan, Suluh A Harahap.

Dalam sambutannya sebelum uji coba dilakukan, Suluh mengharapkan, agar setiap kelurahan dapat meng-up date data penanganan Covid-19 pada apllikasi yang telah dibangun oleh Dinas Kominfo Medan ini. Berbagai laporan pada aplikasi ini sangat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan untuk penanganan Covid-19.

Dia mengatakan, aplikasi Sistem Informasi Penanganan Covid-19 yang dibangun ini  menegaskan kembali peran kelurahan sebagai ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Medan sebagaimana yang diarahkan oleh Pjs Wali Kota Medan, Ir. Arief Sudarto Trinugroho, M.T.

“Gunakanlah aplikasi ini dengan sebaik-baiknya, pakai bahasa yang sederhana dalam melaporkan permasalahan maupun saran. Selanjutnya, laporan kelurahan ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk melahirkan langkah penanganan Covid-19,” ucapnya. Dalam uji coba itu, Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Dinas Kominfo Medan, Lamhot Simamora, S.KOm., menerangkan secara rinci penggunaan aplikasi ini. Dia menerangkan, melalui aplikasi ini setiap operator kelurahan dapat memasukkan laporan di wilayahnya.

Dia menerangkan, dalam aplikasi itu terdapat menu data input. Pada menu ini, Kelurahan bisa melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan, permasalahan, saran, dan tindak lanjut aksi. Setiap kegiatan penanganan Covid-19 di kelurahan, lanjut Lamhot, dapat dilaporkan melalui aplikasi ini. Selain itu, operator juga dapat melihat data keseluruhan kegiatan di 151 kelurahan di Medan.

Jaringan Transmisi Bawah Tanah Beroperasi, Gerbang KTI Siap Menuju Wilayah Zero Down Time

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – PLN rampungkan pembangunan jaringan transmisi di gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kali ini, jaringan transmisi bawah tanah bertegangan 150 kiloVolt (kV) berhasil beroperasi sejak pukul 14.55 WITA, Sabtu (10/10). Jaringan yang terbentang dari Gardu Induk (GI) 150 kV di Tanjung Bunga sampai dengan Gas Insulated Switchgear (GIS) 150 kV di Bontoala ini juga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun sejak 2019.

“Dengan rampungnya jaringan transmisi bawah tanah ini, kita bersama berupaya mewujudkan Kota Makassar menuju wilayah Zero Down Time,” pungkas General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (UIP Sulbagsel), I Putu Riasa.

Menurutnya, sebagai gerbang KTI, sistem kelistrikan Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar kini sangat andal dan sangat siap menopang kebutuhan masyarakat serta pertumbuhan investasi.

Jaringan transmisi bawah tanah ini memiliki lintasan sepanjang 22 kilo meter sirkuit (kms). Jaringan ini merupakan lanjutan transmisi Punagaya – Tanjung Bunga yang berfungsi menyalurkan listrik dari pembangkit di Jeneponto.

“Pusat Kota Makassar melalui GIS 150 kV Bontoala, sebelumnya hanya dipasok listrik secara radial dari GI 150 kV Tello melalui dari GI 150 kV Tallo Lama. Melalui kehadiran jaringan transmisi bawah tanah yang dipasok secara ring terhadap pusat aktivitas kota akan mencegah pemadaman di pusat kota meskipun Jaringan dr GI 150kV Tello ke GI 150kV Tallo Lama mengalami gangguan,” jelas Riasa.

PLN juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh stakeholder terkait, utamanya segenap masyarakat, Pemerintah Provinsi-kota, Kejaksaan Tinggi Sulsel, Polda Sulsel, Kodam XIV/Hasanuddin, rekan media dan seluruh insan PLN yang telah bersinergi dalam mewujudkan infrastruktur ketenagalistrikan ini.

Tak hanya di Sulawesi Selatan, PLN juga tengah mengejar PSN lainnya di Sulawesi Barat (Sulbar) melalui pembangunan interkoneksi sistem kelistrikan Sulbar sampai dengan Sulawesi Tengah (Sulteng). Guna menopang kebutuhan listrik bagi segenap masyarakat dan potensi investasi di Sulawesi, PLN senantiasa mengerahkan seluruh daya serta upaya yang dimiliki.

Walikota Yogyakarta: Wisatawan Harus Taati Protokol Covid-19

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Yogyakarta diminta untuk tidak sembrono dan harus taati Protokol Covid-19. Hal ini dikatakan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti pada saat menjadi narasumber webinar yang di gelar oleh klikdokter yang di gelar hari ini, Selasa (13/10/2020).

Pada kesempatan tersebut pihaknya menegaskan wisatawan harus taati protokol-protokol kesehatan terkait Covid-19. Sehingga, lanjutnya penyebaran Covid-19 dapat ditekan.

“Jangan menyepelekan atau main-main. Saya imbau untuk semua saling menjaga dan mengingatkan untuk keselamatan bersama,” katanya.

Menurutnya disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan harus diprioritaskan. Terlebih, saat ini Kota Yogyakarta dalam masa transisi menuju The New Normal.

“Jadi harus kita tapaki secara bertahap dan hati-hati, ini juga menunjukkan bahwa kita semua sudah siap memasuki aturan-aturan baru dalam rangka menuju New Normal,” ujarnya.

Ia mengungkapkan seluruh tempat pariwisata dan restoran di Kota Yogyakarta sudah menerapkan protokol kesehatan. “Seperti di kawasan Malioboro, kawasan tersebut menjadi kawasan wajib memakai masker, selain itu kami juga telah menyediakan wastafel portable di beberapa titik di kawasan tersebut,” jelasnya.

Tak sampai disitu, di kawasan Malioboro arus pejalan kaki juga telah diatur. “Kalau wisatawan mau jalan dari utara ke arah selatan gunakan lajur sebelah timur, namun jika ingin jalan dari arah selatan menuju utara gunakan lajur sisi barat”, ujarnya.

Sementara untuk di restoran, tambahnya, Pemerintah Kota Yogyakatya terus lakukan verifikasi penerapan protokol pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dari hasil verifikasi tersebut nantinya restoran yang telah memenuhi syarat akan mendapatkan Surat Keterangan Hasil Verifikasi dan Stiker Verifikasi dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogya.

“Verifikasi pelaku bidang usaha baik wisata maupun restoran diberikan agar masyarakat dan juga pihak pengunjung merasa aman. Proses verifikasi tersebut juga untuk mengedukasi masyarakat agar memilih restoran dan hotel yang sudah terverifikasi oleh Pemkot Yogyakarta,” jelasnya.

Namun, lanjutnya surat verifikasi tersebut bisa dicabut apabila muncul pelanggaran protokol kesehatan. “Di stiker ada tulisan sewaktu-waktu surat keterangan hasil verifikasi bisa dicabut, tujuannya agar protokol kesehatan dijalankan terus menerus,” imbuhnya.

Walikota menyebut, aktivitas ekonomi maupun pariwisata harus mulai dijalankan. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta dapat didorong, sebab pertumbuhan ekonomi selama Covid-19 menurun tajam.

“Gerak ekonomi harus terus didorong. Aktivitas masyarakat sudah menggeliat, tetapi harus saling menjaga agar tidak terjadi gelombang kedua Covid-19,” jelasnya.

Tingkatkan Sosialisasi Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri menghadiri Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu (Coffe Morning) Dalam Rangka Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu 2020, Senin (12/10) bertempat di Hotel Grage.

Dalam sambutannya, Hamka menjelaskan pertemuan ini merupakan tindaklanjut Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 dalam pelaksanaan Pilkada 2020.

“Menindaklanjuti Instruksi Presiden, Pemprov Bengkulu sekarang sedang memproses untuk peningkatan PERGUB Nomor 22 Tahun 2020 agar menjadi produk hukum daerah yang bisa kita terapkan bersama. Disini nantinya akan dilakukan legitimasi oleh rakyat melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar konsekuensi hukumnya secara substansi sudah betul-betul sah,” Ungkap Hamka.

Hamka juga menyebutkan sanksi pelanggar protokol kesehatan yang tertera dalam PERGUB Nomor 22 Tahun 2020 menjadi instrumen yang sangat penting untuk pengendalian sosial tentang penyebaran Covid-19.

Diakhir sambutannya, Hamka mengimbau kepada seluruh elemen, baik Peserta Pilkada, Pimpinan Parpol, Bawaslu, KPU, bahkan Pemerintah Daerah sendiri harus memiliki peran besar dalam menyuarakan dan mengarahkan kepada masyarakat untuk sama-sama mematuhi disiplin protokol kesehatan ditengah pesta demokrasi.

“Sesudah diputuskan akan dilaksanakan Pemilukada 2020 pada 9 Desember mendatang, sekarang tugas kita bagaimana berkomitmen bersama untuk melakukan penegakan disiplin dan penegakan hukum penerapan protokol kesehatan sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2020,” terang Hamka.

Kepala Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap, mengatakan Bawaslu sebelumnya telah melakukan rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penegakan hukum terkait protokol kesehatan dalam Pilkada 2020. Pertemuan itu, katanya, menghasilkan dua opsi.

“Perlu saya sampaikan, untuk opsi yang pertama ialah adanya kesepakatan soal kelompok kerja (pokja) untuk pencegahan dan penindakan protokol kesehatan di pilkada. Terutama yang terkait pelanggaran-pelanggaran berupa pengumpulan massa yang menjadi kewenangan kepolisian,” terangnya.

Lebih lanjut Parsadaan menjelaskan opsi kedua adalah perlunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penegakan hukum di pilkada. Sebab, waktu pelaksanaan pilkada sudah dekat, sehingga tidak mungkin melakukan revisi undang-undang. Pemerintah tengah mengkaji menerbitkan Perppu Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19.

“Pilihan kedua, kalaupun menurut mereka yang punya kepentingan, memiliki otoritas memutuskan bahwa pelanggaran protokol kesehatan ini harus dimasukkan sebagai rezim pemilihan, maka tentu harus dilakukan langkah revisi UU. Tapi kan ini tidak mungkin, waktunya juga sudah dekat, sehingga yang paling mungkin dilakukan adalah menerbitkan perppu,” tutupnya.

Plt. Gubernur Dedy Apresiasi Peran LDII Dan Buka Muswil VI LDII

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah secara resmi buka Muswil VI (Musyawarah Wilayah VI)  Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Bengkulu, Senin (12/10) di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu.

Dalam kesempatan ini, Plt. Gubernur Dedy mengapresiasi program – program LDII. Di mana LDII memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa, khususnya melalui program – program pendidikan dakwah.

“Kita melihat ada beberapa program LDII itu yang sangat luar biasa dalam rangka mendukung pemerintah tentunya untuk menyukseskan pembangunan, ada di bidang pertanian, ekonomi, dakwah, antar lembaga, toleransi semua dalam bingkai NKRI,” ungkap Plt. Gubernur Dedy Ermansyah.

Terkait dengan pelaksanaan Muswil VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Bengkulu, Plt. Gubernur Dedy Ermansyah berharap akan muncul program – program yang akan bersinergi dengan Pemprov Bengkulu khususnya bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu.

“Kita harapkan melalui Muswil ke VI LDII Provinsi Bengkulu ini akan melahirkan program – program dan langkah – langkah strategis kedepan sehingga LDII dan Provinsi Bengkulu dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” ungkap Dedy.

Ketua DPW LDII Provinsi Bengkulu Meri Sasdi Jantan mengapresiasi dukungan Pemprov Bengkulu atas terselenggaranya kegiatan ini, menurutnya kegiatan ini sempat lama tertunda akibat Covid-19 namun akhirnya dapat terselenggara dengan tetap mentaati protokol kesehatan Covid-19.

“Alhamdulilah hari ini kita laksanakan pembukaan dan dilanjutkan dengan sidang – sidang, memang betul tertunda hampir beberapa bulan yang lalu, tentu akibat pandemi, hari ini kita lakukan Muswil ini semi daring, kita berharap kontribusi LDII ini untuk maju dan bangkit dalam bingkai NKRI sehingga kedepan LDII makin nyata bersama masyarakat, bersama ormas lain dan Pemprov Bengkulu,” jelas Meri Sasdi.

Presiden: Angka Kesembuhan dan Standar Pengobatan Pasien Covid-19 Harus Terus Ditingkatkan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya untuk terus mengupayakan perbaikan dan peningkatan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Sejumlah capaian ditetapkan seperti meningkatkan angka kesembuhan pasien, standar pengobatan, hingga perawatan di tempat-tempat isolasi.

Berdasarkan data yang ada, rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia saat ini tercatat sebesar 19,97 persen. Lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif Covid-19 di dunia.

“Data yang saya terima, per 11 Oktober, rata-rata kasus aktif Covid di Indonesia ini 19,97 persen. Saya kira bagus karena ini lebih rendah dari rata-rata kasus aktif Covid dunia yang mencapai 22,1 persen,” ujar Presiden saat memimpin rapat terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, pada 12 Oktober 2020.

Jumlah rata-rata kasus aktif tersebut menurun dari 27 September 2020 lalu yang sebesar 22,46 persen. Hal tersebut juga diikuti dengan rata-rata kesembuhan yang per 11 Oktober lalu mencapai angka 76,48 persen yang lebih baik dari rata-rata angka kesembuhan dunia di angka 75,03 persen.

“Karena itu angka rata-rata kesembuhan harus terus diperbaiki, terus ditingkatkan, dengan meningkatkan standar pengobatan baik di rumah sakit, ICU, maupun di tempat-tempat isolasi,” kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menekankan satu hal agar dapat menekan angka rata-rata kematian akibat Covid-19. Angka rata-rata kematian saat ini tercatat 3,55 persen yang, meski mencatatkan perbaikan dari dua minggu lalu yang sebesar 3,77 persen, masih berada di atas angka rata-rata kematian dunia yang berada di 2,88 persen.

“Ini saya kira tugas besar kita ada di sini, bagaimana angka rata-rata kematian ini bisa ditekan terus. Penting juga menekan kasus-kasus positif dengan terus menyampaikan mengenai pentingnya kedisiplinan terhadap protokol kesehatan,” tuturnya.

Berdasarkan data yang diperoleh Presiden, peningkatan penanganan pandemi Covid-19 ditunjukkan oleh Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi contoh-contoh bagi provinsi-provinsi lain untuk mengendalikan pandemi di wilayah masing-masing dengan terus memantau pengendalian secara ketat dan meningkatkan jumlah pemeriksaan, penelusuran, dan perawatan pasien Covid-19.

Kepala Negara, dalam arahannya, meminta agar peta jalan pemberian vaksin Covid-19 sudah dapat dipaparkan dalam minggu ini. Selain itu, dalam dua minggu ke depan, prioritas penanganan pandemi ditujukan pada 12 kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif yang cukup tinggi dan menyumbang 30 persen dari total kasus aktif nasional.

“Yaitu di Kota Ambon, Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Jayapura, Kota Padang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Pekanbaru, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur,” imbuhnya.

Adapun untuk upaya pemulihan ekonomi nasional, Kepala Negara juga menjelaskan bahwa hingga 7 Oktober lalu, realisasi anggaran untuk klaster bantuan sosial telah mencapai 66 persen, klaster UMKM sebesar 76 persen, dan klaster tambahan subsidi energi yang sudah mencapai angka 94 persen.

Klarifikasiatas Kapasitas Mesin CEIR dalam Penerapan Pengendalian IMEI

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Beberapa waktu terakhir, beredar informasi mengenai kapasitas mesin Centralized Equipment Identity Register (CEIR) telah mendekati penuh sehingga mengganggu proses registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, menyatakan mesin CEIR selama ini berjalan normal dan  baik-baik saja. Data IMEI perangkat HKT produksi dan impor terbaru sampai dengan tanggal 10 Oktober sudah dimasukkan ke CEIR.

“Sudah diupload data IMEI ponsel baru yang kemarin sempat tertunda,” jelasnya di Jakarta, Minggu (11/10/2020).

Sebagai pusat pengelolaan informasi IMEI, mesin CEIR dibangun oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) untuk mengintegrasikan sistem Equipment Identity Register dari 5 operator. Penyempurnaan sistem dilakukan terus menerus untuk menjamin kesiapan pengendalian IMEI.

“Kapasitas mesin CEIR saat ini mencukupi untuk menerima data terbaru,” tegasnya.

Pengelolaan CEIR dilakukan bersama oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengoordinasikan operator telekomunikasi seluler menjalankan ketentuan pengendalian IMEI.

“Apabila ada produsen yang saat ini belum bisa memasukan data nomor IMEI, mereka bisa segera berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian,” ujarnya.

Pemerintah memberlakukan pengendalian IMEI mulai Selasa, 15 September 2020 Pukul 22.00 WIB dengan menggunakan sistem CEIR.  Kebijakan pengendalian IMEI ditujukan untuk melindungi konsumen dan memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menghubungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi.

Penyampaian keluhan layanan telekomunikasi dapat menghubungi customer service (layanan call center/email/digital) operator telekomunikasi atau mengunjungi gerai layanan operator telekomunikasi. Untuk hal yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi serta hal lain diluar kewenangan operator telekomunikasi terkait dengan pengendalian IMEI dapat menghubungi Call Center Kementerian kominfo 159.

Dukung GBBI,Kominfo Buka Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar pelatihan digital untuk warga negara Indonesia dan perempuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).  Pelatihan itu merupakan bagian dari dukung kepada Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) serta menyiapkan talenta digital di bidang pemasaran agar kapasitas pelaku UMKM meningkat.

Melalui Program stimulan Digital Talent Scholarship 2020, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo menargetkan bisa melatih 22.500 orang.

“Mulai hari ini dibuka untuk batch ke-3. Pelatihan yang sebelumnya telah berhasil melatih sekitar 18.000 orang. Sejak pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia, pelatihan ini dilaksanakan secara daring (online),” tutur Kepala Badan Litbang SDM, Basuki Yusuf Iskandar di Jakarta, Senin (12/10/2020).

Menurut Kepala Badan Litbang SDM, fasilitasi kepada pelaku UMKM atau yang akan memulai usaha, agar bisa memanfaatkan TIK untuk keberlangsungan dan pengembangan usaha.

“Targetnya tahun ini bisa meningkatkan skala bisnis 22.000 pelaku UMKM  Mulai dari peningkatan kapasitas dan penguatan daya saing hasil produksi hingga pola distribusi yang cepat dan efisien memanfaatkan teknologi digital,” jelasnya.

Program Digital Entrepreneurship Academy (DEA) Digital Talent Scholarship 2020 menurut Basuki Yusuf Iskandar bekerja sama dengan Gojek Indonesia, Tokopedia dan Google.

“Sasaran program ini adalah mencetak talenta digital di bidang UMKM dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul untuk menghadapi era revolusi industri 4.0,” ungkapnya.

Libatkan Dua Platform Digital

GBBI merupakan kampanye nasional yang merupakan ajakan bagi seluruh masyarakat agar tergugah dan menyadari arti pentingnya mendahulukan konsumsi atas barang dan jasa dari dalam negeri yang tidak kalah berkualitas.

Dalam waktu bersamaan, Kementerian Kominfo berkolaborasi dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah serta perguruan tinggi serta marketplace memfasilitasi pelaku UMKM dengan keterampilan digital.

“Gerakan yang melibatkan pemerintah dan multi stakeholders ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk bangsa dalam hal ini untuk UMKM,” tegas Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo.

Basuki Yusuf Iskandar menyatakan dalam pelatihan Digital Entrepreneurship Gojek, peserta akan diberikan pengetahuan bisnis digital dan keterampilan untuk mengadopsi dan mengoptimalisasi teknologi ke dalam pengembangan usaha di dunia digital.

“Pelatihan ini terdiri dari dua kelas, yang terbuka untuk umum atau Kelas Umum; dan kelas yang dikhususkan untuk pelaku/calon pelaku/peminat Bidang  UMKM Kuliner atau Kelas Kuliner,” tuturnya.

Adapun bersama Tokopedia, Kementerian Kominfo menyasar pelaku UMKM saja. “Kelas Pelatihan Digital Entrepreneurship Tokopedia dikhususkan untuk pelaku UMKM yang sudah berjualan offline atau online,” tutur Kepala Badan Litbang SDM.

Sementara Pelatihan Digital Google Indonesia dibuka dua kelas untuk umum dan ibu rumah tangga. “Pelatihan Digital Entrepreneurship Google dua jenis kelas pelatihan yaitu kelas yang terbuka untuk umum (Kelas Umum) dan kelas yang dikhususkan untuk wanita yang sudah/pernah menikah (Kelas Ibu Rumah Tangga/IRT),” tutur Basuki Yusufi Iskandar.

Kepala Pusat Pengembangan dan Sertifikasi Profesi Badan Litbang SDM, Hedi M. Yunus, pelatihan digital berlangsung dalam periode yang berbeda. “Untuk Pelatihan bersama Gojek durasinya dua hari. Sementara Tokopedia berlangsung selama lima hari dan Google Indonesia satu hari,” tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran berlangsung secara daring dalam bentuk live session dan belajar mandiri. “Peserta pelatihan akan belajar secara daring/online dalam bentuk Self-paced Learning dan Live Session bersama instruktur dari Gojek Indonesia, Tokopedia dan Google Indonesia,” jelas Hedi M. Yunus.

Menurut Kepala Pusbang Sertifikasi Profesi pelatihan juga terbuka  untuk penyandang disabilitas. “Bagi calon peserta penyandang disabilitas dapat mendaftar pelatihan dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelatihan secara mandiri,” ungkapnya.

Alihkan Aset Gedung kepada BKN, Kemenag: Semoga Lebih Maslahat

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama mengalihkan salah satu aset gedung miliknya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) gedung yang berada di Provinsi Maluku Utara tersebut ,dilakukan oleh Plt Sekjen Kemenag  Nizar dan  Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Turut hadir menyaksikan  penandatanganan tersebut jajaran pejabat eselon III Kemenag dan BKN.

“Alhamdulillah tadi sudah kita lakukan serah terima alih status salah satu aset gedung yang dimiliki Kemenag kepada BKN. Gedung yang kita serahkan ini posisinya ada di Provinsi Maluku Utara,” terang Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemenag Ali Irfan saat ditemui usai acara penandatanganan BAST, Senin (12/10).

Ali Irfan menjelaskan, gedung yang diserahkan sebelumnya dipergunakan untuk Sekretariat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Ternate. “Namun faktanya, gedung tersebut amat jarang untuk digunakan. Kebetulan posisinya berada persis di belakang UPT  milik BKN. Jadi kalau ingin ke gedung tersebut ya harus melewati gedung milik BKN. Setelah gedung itu diserahkan kepada BKN, kami berharap dapat membawa lebih banyak maslahat,” kata Ali Irfan.

Terlebih menurut Ali Irfan, rencananya gedung tersebut akan diperuntukkan bagi pendidikan dan pelatihan bagi ASN di bawah binaan BKN regional IX Sulawesi Utara Manado. “Jadi ini semacam tempat assessment center bagi ASN di wilayah Indonesia timur. Semoga dengan keberadaan gedung tersebut banyak membawakan dampak baik bagi ASN, tak terkecuali bagi ASN Kemenag,” harapnya.

Sementara terkait dengan penyediaan sekretariat FKUB, pihaknya telah berdiskusi dengan Kanwil Kemenag Maluku Utara agar dapat mendorong Pemda setempat untuk memfasilitasi. “Untuk FKUB nanti akan dicarikan tempat yang lain. Kita juga sudah menghubungi Kanwil Kemenag Maluku Utara, agar dapat melakukan koordinasi dengan Pemda setempat untuk dapat mengupayakan,” ungkapnya

Pesantren Dilatih Implementasi Keuangan Inklusif dan Syariah

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kemenag bersinegri dengan Kemenko Perekonomian memberikan edukasi implementasi keuangan inklusif dan keuangan Syariah bagi Pesantren. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghafur mengatakan, edukasi ini dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi perekonomian yang dimiliki pesantren.

Menurut Waryono, pesantren merupakan entitas lembaga pendidikan keislaman yang menjamur di Indonesia dan sangat potensial menjadi kekuatan ekonomi nasional. Sebab, dengan jumlah lebih dari 29ribu, tiap pesantren memiliki  produk dan jasa yang berbeda-beda.

“Sudah seharusnya kementerian Agama melakukan sinergi dengan lembaga lainnya seperti Kemenko Perekonomian untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki Pesantren, terutama dalam bidang pengembangan ekonomi,” terangnya di Majalengka, Senin (12/10).

Waryono mengaku bahwa pengembangan ekonomi pesantren bukan tusi Kemenag. Karena itu, pihaknya menjalin sinergi dengan kementerian terkait, antara lain: Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UMKM.

“Kita terus perkuat sinergi. Kemenag memfasilitasi aspek penguatan pendidikan keagamaan, sedang untuk pengembangan perekonomian dilakukan kementerian terkait lainnya,” tutur Waryono.

Asiten Deputi Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Erdi Rio menambahkan, pesantren sangat segmentatif untuk menjadi pusat pemberdayaan dan model peningkatan potensi ekonomi nasional. Oleh karenanya, dibutuhkan sinergitas  Kementerian Agama yang menaungi lembaga pesantren secara berkelanjutan.

“Pesantren itu potensial untuk jadi pusat pengembangan perekonomian nasional. Semoga kita terus bisa bersinergi dengan Kemenag,” tutupnya.

 

1...4,7324,7334,734...4,866Halaman 4,733 dari 4,866