Beranda blog Halaman 4734

Kemenag Mencari Pemuda Khonghucu Teladan tahun 2020

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pusat Bimbingan dan Pendidikan (Pusbimdik) Khonghucu tengah mencari pemuda Khonghucu teladan. Pencarian ini dikemas dalam Pemilihan Pemuda Khonghucu Teladan tahun 2020.

Plt. Sekjen Kemenag Nizar mengatakan, pemuda merupakan elemen penting dalam kemajuan bangsa. Untuk mewujudkan bangsa yang tangguh dan memiliki daya saing tinggi, peran serta generasi muda tidak bisa ditawar lagi. Terlebih dalam sebuah bangsa yang majemuk seperti Indonesia, baik dari unsur agama, suku, ras, budaya maupun golongan.

“Partisipasi aktif seluruh elemen pemuda sangat dibutuhkan, tidak terkecuali dari kalangan pemuda Khonghucu. Indonesia butuh pemuda Khonghucu yang aktif, dinamis, inovatif dan memiliki jiwa nasionalisme,” tegas Nizar di Jakarta, Selasa (13/10).“Peran dan kontribusi pemuda tersebut dalam pembangunan bangsa selama ini, perlu diapresiasi,” lanjutnya.

Kepala Pusbimdik Wawan Djunaedi menambahkan, ajang ini terbuka seluruh pemuda Khonghucu. Untuk perlombaannya, ada sejumlah kriteria penilaian, antara lain: keterlibatan dalam organisasi sosial masyarakat, keterlibatan dalam bidang pendidikan formal atau nonformal, serta keaktifan dalam dunia wirausaha.

Penilaian lainnya terkait keterlibatan dalam promosi dan edukasi nilai-nilai sosial, budaya, agama dan kebangsaan melalui akun media sosial (medsos). Termasuk dinilai juga keaktifan dalam kegiatan seminar/workhop/pelatihan.

“Prestasi dalam bidang akademik, seni budaya, olah raga atau lainnya juga akan dinilai. Demikian juga karya ilmiah, baik berupa buku, artikel jurnal, artikel popular atau lainnya. Ini dibuktikan dengan scan asli sampul/bagian muka karya ilmiah,” urainya

“Peserta juga diminta menyusun makalah yang berkaitan dengan program inovasi atau pemberdayaan komunitas, minimal 2500 kata,” lanjutnya.

Dokumen yang dikirimkan akan dinilai oleh dewan juri yang beranggotakan unsur Kemenag, Bappenas, Kementerian Pemuda dan Olahraga, akademisi, dan rohaniwan Khonghucu.

Info selengkapnya, baca: Juklak Anugerah Pemangku Kepentingan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan Agama Khonghucu

Wawan menambahkan, pengiriman berkas dilakukan pada 5 – 31 Oktober 2020 melalui email pusbimdik.khonghucu@kemenag.go.id. Berkas yang masuk akan dilakukan verifikasi dan penilaian untuk mendapat lima peserta terbaik. Lima peserta terpilih rencananya akan diumumkan pada 3 November. Mereka harus mengikuti tahapan presentasi pada 10 November untuk memilih pemuda Khonghucu teladan 2020.

“Pengumuman pemenang pada 1 Desember dan penghargaan akan diberikan pada  puncak perayaan Hari Amal Bakti Kementerian Agama 2021,” tandasnya.

IAIN Takengon & ILAD Sinergi Perkuat Pembelajaran Bahasa Inggris

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – IAIN Takengon terus berinovasi untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan civitas akademika lainnya dalam penguasaan Bahasa Inggris. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin sinergi dengan International Literacy and Development (ILAD).

Kerjasama yang sudah berlangsung dalam satu tahun terakhir ini diperbaharui lagi untuk beberapa tahun ke depan. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Rektor IAIN Takengon dengan perwakilan ILAD Steven Von Der Linden.

“Kerjasama ini fokus pada penguatan pembelajaran bahasa asing, terutama Inggris, serta metodologi pembelajarannya,” terang Rektor IAIN Takengon Zulkarnain usai penandatanganan MoU di aula IAIN Takengon, Senin (12/10).

“MoU ini diperbaharui sesuai hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama satu tahun terakhir. Kita ingin memaksimalkan pencapaian dari tujuan MoU ini, baik dalam tatanan pembelajaran dengan para mahasiswa maupun dengan para dosen,” sambungnya.

Zulkarnain menilai, pembelajaran dan penguasaan bahasa asing akan memperkuat jati diri mahasiswa dan dosen IAIN Takengon, sehingga lebih siap menjadi warga dunia dan berkompetisi secara global. Kemahiran bahasa asing menjadi alat untuk mengakses informasi serta wacana yang valid dan lebih luas karena bisa menggali dari literatur otentik.

“Oleh karena itu, kita programkan ada pengajar bahasa asing lainnya di kampus ini, minimal dari Arab Saudi dan Cina. Ini akan ditindaklanjuti oleh bidang kerjasama,” tuturnya.

Hadir dalam acara ini, Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kerjasama Almusanna, Kepala UPT Pengembangan Bahasa Linda Fitri Ibrahim, Direktur Pascasarjana, serta para Ketua Jurusan dan undangan.

Kemenko Marves Tinjau Kab. PPU Balikpapan, Persiapan Harnus 2020

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Dalam rangka persiapan Harnus 2020 (Hari Nusantara 2020), Deputi Koordinasi Bidang Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Balikpapan. Diketahui Kabupaten PPU terpilih sebagai tuan rumah di pagelaran yang akan berlangsung pada 13 Desember mendatang ini.

“Jadi kemarin kita melakukan kunjungan ke Kabupaten PPU sebagai tempat perayaan Harnus pada 13 Desember 2020 mendatang. Di kunjungan lapangan ini kami ingin memastikan persiapan mereka sejauh mana dengan tentunya diharapkan dapat menampilkan Kabupaten PPU secara nasional dengan tetap mengindahkan protokol COVID-19 dan tidak membuat kerumunan massa.,” kata Deputi Safri, Senin (12-10-2020).

Terkait protokol COVID-19 tersebut, Deputi Safri menjelaskan, untuk perayaan Harnus 2020 diajukan adanya opsi alternatif yaitu tidak ada pengumpulan massa seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan kata lain secara virtual.

“Diharapkan kegiatan ini dapat disiarkan melalui media televisi dengan durasi kurang lebih 1-2 jam dan puncak acara menampilkan pidato presiden. Pemerintah Daerah PPU diminta berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk menyiapkan bahan tayangan. Perekrutan sutradara dalam pengemasan dapat dilakukan agar tayangan menjadi lebih menarik,” jelasnya.

Untuk itu, lanjutnya, diharapkan Kemenkominfo berperan sebagai Institusi penanggung jawab kegiatan, memfasilitasi ketersediaan akses internet gratis sebagai sarana pendukung, sebanyak mungkin dipromosikan melalui berbagai media, seperti televisi dan media sosial, agar masyarakat luas dapat mengikuti rangkaian acara.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadis KKP) PPU Andi Trasodiharto berharap dengan adanya Harnus nanti, semoga bisa mempromosikan ribuan nelayan yang yang berasal dari 23 desa pesisir di Kabupaten PPU.

“Nelayan di PPU ada ribuan dari 23 desa pesisir yang kami harap dapat dipromosikan melalui Harnus 2020. PPU juga perlu menampilkan kesiapannya sebagai Ibu Kota Negara Baru (IKN) melalui kegiatan ini. Kami punya wisata lokasi yang luar biasa, baik adat/lokal maupun tari-tarian dan jika memungkinkan dapat memaparkan hasil-hasil penelitian terkait kelautan dari perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendukung usaha wanita nelayan PPU dengan mempromosikan hasil produksi mereka” pungkas Kadis KKP PPU Andi.

Diketahui beberapa rencana kegiatan Harnus 2020 antara lain restorasi/penanaman mangrove serta beberapa lomba-lomba tradisional seperti lomba speed, lomba kelotok/nelayan maupun lomba renang (tentunya sesuai dengan protokol COVID-19). Selain itu, akan ada juga Sailing Pass dan Flying Pass yang diharapkan dapat ditampilkan pula sebagai salah satu atraksi.

Pelabuhan Patimban Akan Beroperasi Di Bulan Desember 2020.

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Pemerintah melalui Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur danTransportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Ayodhia GL. Kalake menyatakan, Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), dijadwalkan mulai beroperasi Desember 2020. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pembangunan Pelabuhan Patimban, dihelat secara virtual belum lama ini.

“Pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok ini siap menghubungkan berbagai wilayah produktif di Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, dan sekitarnya. Kita terus bersinergi serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan stake holder lainnya untuk finalisasi pembangunan Pelabuhan Patimban,” ujarnya melalui keterangan resminya, ditulis Senin (12-10-2020).

Asisten Deputi Infrastuktur Konektivitas Kemenko Marves Rusli Rahim menambahkan, ia berharap sekitar dua bulan waktu yang masih tersisa ini bisa dimanfaatkan untuk menyinergikan berbagai kementerian/lembaga. “Dengan demikian, Pelabuhan Patimban dapat dioperasikan sesuai rencana,” tambahnya.

Terkait masalah pemberdayaan nelayan yang terkena dampak dari pembangunan pelabuhan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu bersinergi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban. Dalam hal ini, Perwakilan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Gunaryo menjelaskan,

“Kami sudah berdiskusi dengan sekitar 100 nelayan di dua tempat pendaratan ikan (TPI) Genteng dan Terungtum. Kami pun siap membantu nelayan, baik berupa pengadaan kapal dan alat tangkapnya maupun permodalannya. Hal ini penting karena sebelum ada pembangunan Pelabuhan, nelayan dengan kapal di bawah 2 GT bisa menangkap ikan di perairan sekitarnya. Hasilnya, mereka bisa membawa uang Rp 1,5 juta – Rp 2 juta tiap hari berlayar.” ujarnya.

Namun, dengan adanya kegiatan pengerukan pelabuhan, penghasilan nelayan menurun drastis, hanya sekitar 300.000 – 500.000 per hari layar. Kini para nelayan harus berlayar lebih jauh lagi sehingga membutuhkan kapal yang lebih besar lagi.

“Tidak hanya bantuan kapal yang lebih besar beserta alat tangkapnya, para nelayan juga membutuhkan pelatihan bagaimana mengoperasikan kapal beserta alat tangkapnya. Kami siap membantu nelayan, termasuk permodalannya. Dan para nelayan juga sangat tertarik dengan skema bantuan (permodalan) yang kami tawarkan” tambahnya.

Kepala KSOP Patimban Anwar menambahkan, jumlah nelayan di 4 TPI (Terungtum, Genteng, Laian, dan Ujunggebang) yang terkena dampak pembangunan Patimban mencapai 1.530 orang. “Mereka butuh bantuan sekitar 648 kapal penangkap ikan berkapasitas 8 – 10 GT,” ungkapnya.

Lebih lanjut, KSOP Patimban bekerjasama dengan JICA sudah melakukan sejumlah pelatihan bagi masyarakat sekitar lokasi proyek, seperti: pelatihan bongkar muat, kuliner, pengoperasian kapal nelayan 10 GT, security, cleaning service, dan lainnya.

Terkait rencana pengoperasian Pelabuhan Patimban, perwakilan Himpunan Kawasan Industri (HKI) sangat mengapresiasi hal tersebut. Beberapa hal yang menjadi harapan HKI diantaranya konektivitas dan akses jalan harus berstandar internasional, serta tersedianya hardware dan software yang memadai di pelabuhan.

Ikut hadir pada Rakor tersebut antara lain perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, KKP, Pusat Hidrografi dan Geospasial (Pushidros) TNI AL, Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) dan Himpunan Kawasan Industri (HKI).

Pusat Survei Geologi Berjibaku Mencari Sumber Migas Baru

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Menyusuri perairan Arafura Selatan di sekitar Maluku, tubuh Fajar (28 tahun) terbiasa jadi langganan guncangan ombak. Sembari berdiri, tangannya mengepal erat pada piring yang sedang ia pegang, memastikan santapan makan siangnya tak jatuh berserakan di geladak. Hampir sebulan sudah, Fajar menyaksikan nuansa biru ombak dan langit silih berganti menghiasi pemandangan dari atas kapal.

Beberapa hari kemudian, hantaman ombak ke badan kapal kian menguat. Percikan air laut ke buritan kapal semakin deras. Lima sampai tujuh meter gulungan ombak membuat perut Fajar mual tak karuan. Detak jatungnya berdegup lebih kencang mendengar kabar adanya angin siklon di depan mereka. Angin ini bergerak masuk ke perbatasan Indonesia – Australia. Ditambah lagi tak ada hiburan layar di tangan. Sinyal telpon genggam mati seketika. “Kami stop akuisisi seismik 2D dan segera menjauh dari lokasi angin siklon,” kenang Fajar pada petualangannya mencari sumber minyak baru, tiga tahun lalu.

Sebelumnya, saat melakukan survei sistem petroleum pra tersier cekungan Singkawang di Kalimantan Barat, mobil 4WD yang ia tumpangi terjebak ke dalam kubangan lumpur. Guyuran hujan deras sepanjang area hutan membuat licin jalanan. Ban mobil pun tergelincir. Fajar beserta rombongan terjebak, tak bisa keluar hutan di perbatasan Indonesia – Malaysia lantaran nihil bantuan pertolongan. Satu-satunya jalan keluar, menunggu keringnya jalanan.

c-the-explorer-2-web.jpg

Sebagai penyelidik bumi di Pusat Survei Geologi (PSG) Kementerian ESDM, Fajar mengerti betul apa yang menjadi risiko pekerjaan di lapangan. Apalagi sudah menjadi tugas dan fungsi PSG menyiapkan data penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang geologi.

Sebagai penyelidik bumi, sejak 2016 ia telah aktif berkontribusi melakukan berbagai survei kegeologian mencari sumber migas baru. Mulai dari survei sistem petroleum pra tersier di Cekungan Singkawang (2016), Embaluh Utara (2017), akuisisi seismik 2D Selaru (2017) hingga Cekungan Weda (2018) dan Cekungan Banjarnegara (2020).

“Pernah terpaksa bangun malam hari ikut mengawal proses negoisasi dengan kapal penjaga batas Australia. Kami bantu nelayan yang tertangkap radar helikopter Australia yang menangkap ikan di daerah perbatasan. Kami yakinkan jaring nelayan juga tidak menyangkut di kapal akuisisi seismik kami,” ungkap Fajar.

Proses Pencarian

Perjalanan Fajar mengeksplorasi cekungan sedimen hingga menghasilkan rekomendasi sebuah Wilayah Kerja (WK) sumber migas bukan perkara mudah. Bekerja secara tim bersama penyelidik bumi lainnya, memetakan cekungan-cekungan sedimen di Indonesia.

“Penyiapan rekomendasi WK migas sangatlah penting. Ini dapat membuka peluang menemukan sumber daya migas di area-area yang baru. Para kontraktor migas biasanya hanya fokus di area yang sudah aktif. Di sinilah tugas pemerintah untuk mencari pontensi cekungan-cekungan baru,” ungkap Fajar.

c-the-explorer-3.png

Potensi cekungan migas di Indonesia tergolong masih menjanjikan, dari 128 cekungan, 20 diantaranya sudah memproduksi migas, 27 cekungan lainnya sudah dibor dan ditemukan migas. Sedangkan 13 cekungan dibor tanpa penemuan, dan sisanya belum dieksplorasi. “Sebagian besar cekungan berada di Indonesia bagian Timur,” jelas Fajar.

Kajian komperhensif menjadi kegiatan paling utama sebelum penjajakan survei. Selanjutnya menentukan terlebih dahulu target area survei melalui pemeringkatan cekungan (basin) sedimen berdasarkan aspek geologi. Terutama bagi area-area punya potensi besar dan belum pernah terjamah. Inilah yang kemudian disebut sebagai survei geologi.

Tahap survei geologi menjadi pondasi awal dalam mengincar potensi sumber daya hidrokarbon di area baru tersebut. Proses ini dilalui dengan menentukan struktur bawah permukaan, susunan batuan, dan akumulasi hidrokarbon. Fokus utama pada tahapan ini adalah mengamati batuan yang ada pada permukaan bumi yang merupakan penyusun lapisan atas kerak bumi.

Tim kemudian bergerak melanjutkan tahapan berikutnya, yakni menjalankan survei geofisikia. Pada tahapan ini, tim PSG bertujuan membuat model bawah permukaan bumi dengan mengandalkan data lapangan yang diukur baik dari permukaan bumi, di bawah permukaan bumi atau bisa juga di atas permukaan bumi dari ketinggian tertentu. Mereka secara tekun, konsisten dan terintegrasi melalui sejumlah ragam metode.

Pada tahapan ini, kandungan hidrokarbon diharapkan dapat ditemukan pada lapisan bumi dengan menggunakan peralatan gravimeter dan magnetometer. Sebuah alat yang berfungsi untuk membaca besar gravitasi dan medan magnet bumi.

Berbekal data dari PSG yang mencatat 68 cekungan belum dieksplorasi, Fajar dan tim kemudian mengklasifikasikan survei lanjutan berdasarkan keberadaan seismik data. Hasilnya, sebanyak 49 cekungan sudah memiliki data seismik dan yang belum punya seismik data ada 19 cekungan. Masing-masing cekungan diperlakukan dengan metode yang berbeda-beda.

c-the-explorer-4.png

Akuisisi seismik 2D menjadi metode paling awal dalam menentukan cekungan yang punya data seismik. Metode ini dilakukan selama 6 bulan dengan teknologi baru. Pembaharuan teknologi ini diharapkan dapat meyakinkan para kontraktor migas untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut.

Setelah proses akuisisi data seismik selesai, akan dilakukan proses pengambilan data gelombang pasif (passive seismic tomography) selama 6 bulan untuk mengetahui akumulasi hidrokarbon dan analisis (processing) data selama 4 bulan. Proses ini berbarengan dengan penambahan data lapangan yang disebut G&G study selama 2 bulan. “Ketiga kegiatan tersebut dilakukan dalam tahun yang sama,” ungkap Fajar.

Adapun 19 cekungan yang belum punya data seismik dilakukan screening cepat dengan metode remote sensing dan microseepage selama 8 bulan. Metode ini meneropong potensi hidrokarbon dengan menggunakan data citra satelit dengan tingkat ketelitian 0,1 meter. Selanjutnya divalidasi dengan data rembesan mikro atau menganalisa karbon berukuran mikro dari hidrokarbon yang berada di bawah permukaan. Proses ini selanjutnya dinamakan survei geokimia.

Setelah melalui dua metode tersebut, metode berikutnya sama persis dengan apa yang dilakukan terhadap cekungan yang sudah punya seismik data, yakni passive seismic tomography dan G&G Study. “Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan bersamaan. Hasil kegiatan pada area yang tidak memiliki data seismik akan dilakukan akuisisi data seismik pada tahun berikutnya,” tutur Fajar.

Survei seismik merupakan ujung dari proses pencarian sumber migas ini. Upaya ini menjadi bagian dari pencarian cadangan migas di bawah permukaan bumi menggunakan gelombang seismik, hal itu dilakukan dalam rangka eksplorasi daerah prospek hidrokarbon (minyak dan gas bumi).

Pada tahapan ini, tim survei akan mencari cekungan yang diduga memiliki kandungan minyak dan gas bumi, dengan cara membuat gelombang kejut. Selanjutnya, radiasi gelombang tersebut akan direkam dengan seismometer. Data inilah yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam mengintepretasikan stuktur lapisan bawah permukaan bumi, besarnya lokasi, dan besar reservoir yang ada.

Hasil Rekomendasi WK Migas

Empat tahun sudah Fajar dan tim berjibaku di lapangan, mulai dari menyusuri sungai di pedalaman dengan ketinting, bermalam di hutan perbatasan, hingga fasih makan di atas kapal dengan goncangan ombak akibat angin siklon tropis. Namun usaha tim PSG berbuah manis dengan merekomendasikan 38 wilayah kerja migas untuk ditawarkan kepada para kontraktor migas dalam kurun waktu empat tahun, yakni 2015 – 2109.

“Rekomendasi WK Migas ini kemudian diberikan kepada Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM untuk ditawarkan ke kontraktor sumber migas,” ungkap Fajar.

c-the-explorer-5.png

Dari jumlah tersebut, terdapat 15 WK Migas yang sudah punya data potensi, terdiri atas 12 WK Migas Konvensional dan 3 WK Migas Konvensional. WK Migas Konvensional terdiri dari Teluk Bone Utara, Misol Timur, Atsy, Mamberamo, Boka, Buru, Aru-Tanimbar Offshore, Biak, Wamena, Sahul, Selaru, dan Arafuru Selatan.

Rinciannya, terdapat sumber daya paling potensial di Arafura Selatan dengan skenario minyak sebesar 6.144,54 Million Barrels of Oil (MMBO) dan gas sebesar 7,36 Trillion Cubic Feet (TFC). Selanjutnya ada Selaru 4.060 MMBO skenario minyak dan 4,8 TCF skenario gas dan Wamena sebesar 263,75 MMBO untuk skenario minyak dan 0,40 TCF skenario gas.

Di Teluk Bone Utara skenario minyak sebesar 239,79 MMBO dan gas sebesar 1,16 TCF. Berikutnya Atsy skenario minyak sebesar 750 MMBO dan gas sebesar 0,9 TCF. Kemudian Mamberamo skenario gas sebesar 7,58 TCF. Boka total sumber daya potensial untuk minyak mencapai 930 MMBO dan gas mencapai 1,1 TCF.

Ada pula Buru sebesar 118.54 MMBO skenario minyak dan 0,12 BSCF skenario gas. Lalu Sahul 150,75 MMBO skenario minyak dan 0,18 TCF skenario gas. Terakhir di Biak dengan skenario minyak sebesar 8,44 MMBO dan gas sebesar 0,01 TCF dan Aru-Tanimbar Offshore hanya gas dengan skenario potensi 0,14 TCF.

Sementara 3 WK Migas Non Konvensional ada Jambi, Kutai dengan skenario potensi gas sebesar 46,79 TFC dan Kutai Timur dengan potensi 1.472,46 MMBO untuk minyak dan 37,94 TCF untuk gas .

Pada tahun 2020 ini, PSG tengah melaksanakan survei di 7 WK Migas dengan detail satu WK Non-Konvensional Sumatera Tengah, tiga WK Konvensional (Banjarnegara, Jawa Timur Offshore, Buton) dan satu Survei Geologi dan Geofisika Migas Cekungan Pembuang.

“Tiap tahunnya penyiapan rekomendasi WK migas terus mengalami peningkatan dari sisi analisis data dan hasil interpretasi. Harapan kami penelitian PSG ini bisa setara dengan apa yang sudah dilakukan USGS (United States Geological Survey) atau BGS (British Geological Survei),” harap Fajar mengakhiri pembicaraan. (Tim Komunikasi KESDM)

TGPF Intan Jaya Rampungkan Investigasi Lapangan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Intan Jaya yang dibentuk oleh Menko Polhukam, hari ini Senin (12/10) bertolak kembali ke Jakarta. TGPF telah menyelesaikan Investigasi Lapangan. Menurut Benny Mamoto, Ketua TGPF yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional, tim telah melakukan olah TKP, bertemu saksi-saksi di TKP, dan telah mewawancarai hingga sekitar 25 saksi.

“Kami sudah bekerja secara maksimal, meski dalam kondisi ancaman gangguan keamanan disana, kami bisa mengejar target dan relatif kami capai. Kami sudah lakukan olah TKP bertemu saksi di TKP, dsb, meski pulang dari TKP kami dihadang tembakan. Kini kami siap kembali ke Jakarta untuk meneruskan sisa waktu tugas yang tinggal beberapa hari,” ujar Benny Mamoto, di Timika, Papua, Senin (12/10) sebelum keberangkatan tim kembali ke Jakarta.

Ia menekankan bahwa, setelah kejadian penembakan kepada TGPF, tim tetap meneruskan kerja di Sugata Intan Jaya, saksi-saksi dihadirkan di satu tempat, kemudian anggota TGPF mewawancarai dan mendata.

“Karena tim ini bukan pro justicia, kami bekerja dengan cara yang lebih luas ketimbang penyelidikan yang diatur di KUHAP yang setiap tahap pada prosedurnya. Untuk memperoleh informasi, kami mendatangi, kami dibantu tokoh agama dan tokoh lokal, jika ada kendala bahasa kami dibantu diterjemahkan,” kata Benny.

Benny menjelaskan, bahwa hal ini juga yang akhirnya membuat keluarga korban mengizinkan akan dilakukannya autopsi dan keluarga korban berkenan menandatangani BAP, sehingga proses penyelidikan penegak hukum yang selama ini terhambat karena penolakan keluarga korban menandatangani BAP, akhirnya sekarang bisa berjalan.

Sedangkan Tim di Jayapura di bawah Wakil Ketua TGPF Sugeng Purnomo yang juga Deputi bidang Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, juga telah kembali ke Jakarta.

Selama di Jayapura, tim berhasil mengumpulkan informasi, antara lain dari kalangan tokoh setempat seperti mantan Bupati Paniai, Naftali Yogim, yang berperan membentuk Kabupaten Intan Jaya. Kalangan gereja antara lain, Pendeta Petrus Bonyandone, beberapa LSM dan pegiat HAM di Jayapura, jajaran pemerintah provinsi, kejaksaan, TNI, dan kepolisian Papua.

Benny menjelaskan bahwa investigasi di lapangan berjalan lancar karena TGPF Intan Jaya terdiri dari berbagai elemen yang sangat solid, seperti perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan akademisi, perwakilan gereja, serta perwakilan Polri, TNI dan BIN. Tokoh-tokoh yang terlibat antara lain Pendeta Henok Bagau dari Intan Jaya, Jhony Nelson Simanjuntak dari PGI, Taha Alhamid, Makarim Wibisono, Constan Karna, Michael Menufandu, I Dewa Gede Palguna, Apolo Safanpo, Bambang Purwoko, Samuel Tabuni, Edwin Partogi, Jaleswari Pramodhawardani, dan perwakilan dari Polri, TNI dan BIN.

Terkait penghadangan dan penembakan kepada tim, Benny menegaskan, ”Sebagian besar anggota tim tidak dididik militer atau kepolisian, tentu shock, tetapi kami tidak larut, kami tidak gentar dengan cara-cara seperti itu, kami tetap bekerja karena kami ada target, waktu kami pendek 14 hari. Tim kami solid dan punya komitmen tidak kenal menyerah,” ujarnya.

Benny berterimakasih kepada Gubernur, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, Bupati, serta seluruh jajaran dan satgas disana, karena dukungan bantuan dan pengamanan ektra ketat, semua berjalan dengan baik.

Prof Rudy Minta Proyek Pedestrian Tanjung Bunga Selesai Tepat Waktu

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pj Walikota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin berharap proses pembangunan  pedestrian Tanjung Bunga berjalan lancar, berkualitas dan bisa selesai tepat waktu. Hal ini diungkapkan Prof Rudy saat dimintai keterangan oleh sejumlah wartawan di Rumah Jabatan Walikota Makassar, Senin (12/10/2020).

Menurutnya, proyek tersebut merupakan salah satu harapan Pemkot Makassar dalam memicu pergerakan ekonomi, termasuk mendorong pariwisata dan iklim investasi di Kota Makassar.

“Kita berharap pengerjaannya dapat selesai tepat waktu, supaya masyarakat bisa segera menikmatinya. yang terpenting lagi sebagai salah satu ikon baru di Kota Makassar ini, kawasan pedestrian Tanjung bunga harus menjadi stimulus bergeraknya ekonomi masyarakat yang saat ini tengah lesu akibat  pandemi” ujar Prof Rudy.

Selain pedestrian Tanjung Bunga, Prof Rudy berencana revitalisasi pantai Losari agar masyarakat merasa lebih nyaman saat berkunjung ke salah satu ikon utama Kota Makassar tersebut.

“Insya Allah, kita usahakan pengerjaannya dilakukan tahun ini melalui anggaran parsial. Kita berharap Pantai Losari sebagai salah satu spot wisata di Kota Makassar bisa betul-betul memberi kepuasan kepada siapapun yang datang berkunjung” lanjutnya.

Prof Rudy berharap Anjungan Pantai Losari bisa menjadi kawasan terbuka yang betul-betul nyaman, dan mendorong wisatawan yang pernah datang merasa puas dan selalu tertarik untuk datang lagi berulang kali.

Tingkatkan Pengelolaan Arsip Secara Optimal Dinas Kearsipan Makassar Gelar Workshop

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pengelolaan Arsip Dinamis adalah kegiatan pengelolaan arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip dimana arsip tersebut memiliki nilai guna dan dapat memberikan informasi dengan cepat jika sewaktu waktu dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Hal tersebut diutarakan Plt Kadis Kearsipan Kota Makassar Drs. Tajuddin MM, saat membuka Workshop dinamis arsip Kota Makassar Tahun 2020. yang diadakan dinas kearsipan kota Makassar.

“Sebagai bentuk perhatian pemerintah kota dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, kami menggelar Workshop Arsip Dinamis pada SKPD/unit kerja dalam lingkup pemerintah kota Makassar,” ucap Tajuddin.

Tajuddin menjelaskan tujuan pengelolaan arsip dilakukan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang akurat berdasarkan suatu sistem yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria.

“Pengelolaan arsip dinamis adalah kegiatan pengelolaan arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip dimana arsip tersebut memiliki nilai guna dan dapat memberikan informasi dengan cepat jika sewaktu waktu diperlukan bagi kelancaran administrasi di pemerintahan,” jelas Tajuddin.

Hal yang sama diutarakan Andi Arfan,S.Ip kepala bidang pembinaan kearsipan kota Makassar yang juga selaku ketua panitia acara  pada workshop kearsipan.

Dia mengatakan bahwa arsip-arsip tersebut yang berada di pemerintah kota haruslah dikelola secara baik dan tepat sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen kearsipan.

“Arsip yang tersimpan adalah informasi yang di dalamnya bisa dimanfaatkan secara optimal, oleh setiap unit unit kerja  oleh sebab itu maka dipandang perlu untuk melaksanakan  workshop arsip dinamis pada SKPD unit kerja dalam lingkup pemerintah kota Makassar,” tuturnya.

Kegiatan workshop kearsipan tahun 2020 ini  digelar dengan jumlah peserta terbatas, pihak panitia juga  menerapkan protokol kesehatan secara ketat pada kegiatan ini.

Klaster Pesantren Meningkat, Ade Yasin Perketat Prokes dan Bentuk Satgas Pesantren

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Meningkatnya klaster Covid-19 di pondok pesantren menjadi perhatian khusus Bupati Bogor Ade Yasin. Ia mengatakan jumlah pondok pesantren di Kabupaten Bogor cukup banyak sehingga menjadi sangat rawan. “ Klaster Pesantren harus bisa kita antisipasi, mengingat jumlah pondok pesantren di Kabupaten Bogor sangat banyak sehingga menjadi sangat rawan.
Di Kabupaten Bogor terdapat total 1.407 pendidikan pesantren yang terdiri dari pondok salafiyah sebanyak 1.022 pesantren, modern 378 pesantren, Muadalah 6 pesantren Ma’had Aly 1 pesantren,” kata Ade Yasin saat memimpin Rapat Pembahasan Evaluasi Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 pada Lingkungan Pesantren di Kabupaten Bogor, Senin (12/10/2020).
Ia juga menambahkan, protokol Kesehatan Covid-19 di lingkungan pondok pesantren telah diatur secara lengkap dalam Perbup No.61/2020. “Protokol Kesehatan Covid-19 di lingkungan pondok pesantren sudah diatur secara lengkap dalam Peraturan Bupati (Perbup) No.61/2020.
Namun demikian dalam penerapannya masih ada kelengahan dan kelemahan, salah satunya masih ada pengajar yang tinggal di luar lingkungan ponpes keluar masuk ponpes setiap hari dan sebagainya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ade Yasin menginginkan komitmen dari pesantren yang tetap ingin melaksanakan kegiatan belajar secara langsung selama masa pandemi Covid-19 ini. “Kalau ada pesantren yang tetap ingin melaksanakan kegiatan tatap muka selama Pandemi Covid-19 silahkan saja, tapi pihak pesantren harus bertanggung jawab penuh ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
Saya kira opsi untuk pesantren yang ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka harus menerapkan protokol kesehatan dan pengawasan yang ketat serta dibuat Satgas Pesantren. Dimana tugas Satgas Pesantren bertanggung jawab di lingkungan pesantren mulai dari pengecekan suhu para pendidik dan peserta didik, penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan dan keluar masuk orang di pondok pesantren yang harus dipantau,” lanjutnya.
Beberapa pondok pesantren dengan kasus positif harus menjadi perhatian khusus Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor diantaranya Pondok Pesantren Al Kaukab Kecamatan Gunungputri, Pondok Pesantren Darul Ulum Kecamatan Cigombong dan Pondok Pesantren Ummul Quro Kecamatan Leuwiliang.

Layanan Publik Kemenkumham Perlu Terobosan Revolusioner

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly menekankan pentingnya konsistensi dan komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Menurut Laoly, pelayanan publik di Kemenkumham memerlukan suatu terobosan yang revolusioner.

“Layanan publik adalah bentuk nyata dari pengabdian ASN Kemenkumham dalam melayani masyarakat secara prima,” kata Menkumham saat melakukan Pengukuhan Revolusi Digital Pelayanan Publik Kemenkumham. “Ini memerlukan suatu terobosan yang revolusioner,” tambahnya, Senin (12/10/2020) siang.

Momentum ini merupakan bentuk implementasi dari reformasi birokrasi dan reformasi digitalisasi yang diterapkan di Kemenkumham. Yasonna mengatakan perkembangan teknologi informasi memaksa ASN Kemenkumham untuk terus berinovasi mendukung tata kelola birokrasi yang lebih baik.

“Sama-sama kita tahu bahwa teknologi informasi akan terus berkembang dari tahun-ke tahun,” kata Laoly. “Wajib hukumnya bagi Kemenkumham untuk terus berinovasi dan mengembangkan teknologi untuk mendukung terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” jelas Menkumham di Graha Pengayoman Kemenkumham.

Pelayanan publik yang prima bukan sekedar mengikuti trend global, melainkan diarahkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata pemerintahan yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan.

“Penerapan teknologi informasi juga diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif serta efisien terhadap masyarakat. Tentu ini merupakan langkah yang strategis, dan diperlukan transformasi pelayanan publik ke arah digital untuk mempercepat dan memudahkan pelayanan,” ucap Yasonna.

Sebelumnya, Ketua Ombudsman, Amzulian Rifai, mengatakan digitalisasi birokrasi itu sangat penting, karena itu adalah cara kita dalam memutus mata rantai segala hal yang tidak kita inginkan didalam birokrasi. “Bagaimana supaya pekerjaan luar biasa, revolusi digital ini, dipelihara dengan baik sampai kapan pun kementerian ini ada, kemudian (revolusi digital Kemenkumham) ini dapat juga ditiru oleh kementerian dan lembaga yang lain,” kata Amzulian.

Sementara itu Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Basseng, mengatakan bahwa kemajuan teknologi dan lingkungan eksternal yang berubah sangat cepat, merupakan tuntutan zaman yang harus dijawab oleh ASN dalam memberikan layanan berkelas.

“Oleh sebab itu diperlukan sosok aparatur berkelas dunia,” kata Basseng. “Semoga revolusi ini dapat mengubah mindset kita, khususnya kepada para pemimpin, menjadi digital leadership, yaitu pemimpin di era digital untuk tidak segan-segan melakukan inovasi dan pengembangan kompetensi pegawainya untuk kepentingan publik, dalam mencapai cita-cita bangsa,” tandasnya.

1...4,7334,7344,735...4,866Halaman 4,734 dari 4,866