Beranda blog Halaman 4737

Memasuki Musim Penghujan, Disdikpora Denpasar Himbau Kepala Sekolah Cek Kondisi Gedung Sekolah

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Musim penghujan yang mulai terjadi di wilayah Kota Denpasar memberikan kekhawatiran tersendiri bagi berbagai kalangan. Tak hanya soal banjir, Pemkot Denpasar melalui Disdikpora Kota Denpasar turut memperhatikan kondisi Gedung Sekolah baik negeri maupun swasta di Kota Denpasar. Hal ini selain lantaran memasuki musim penghujan, juga mengingat pelaksanaan sistem belajar yang masih menerapkan pembelajaran daring.

Kadisdikpora Kota Denpasar, I Wayan Gunawan saat dikonfirmasi Minggu (11/10) menjelaskan bahwa minimnya aktifitas belajar mengajar di masa Covid-19 saat ini membuat tak seluruh ruangan digunakan. Karenanya, mengingat rentang waktu yang tergolong lama, Kepala Sekolah diimbau untuk melaksanakan pengecekan rutin kondisi gedung, utamanya saat ini yang akan memasuki musim penghujan.

Lebih lanjut dijelaskan Gunawan bahwa ada empat poin yang wajib menjadi perhatian Kepala Sekolah. Yakni memperhatikan atap gedung utamanya genteng, jika ada yang bocor harus segera diperbaiki. Kedua, mengecek kondisi plafon ruangan, jika ditemukan ada yang jebol agar dilaksanakan perbaikan dengan menggunakan Dana Bos sesuai mekanismenya. Ketiga, saluran pembuangan yang mampet agar segera diperbaiki dan yang keempat selalu mengantisipasi dan memantau keamanan sekolah, jika ditemukan suatu permasalahan agar segera berkordinasi dengan Diadikpora Kota Denpasar.

“Iya gedung sekolah baik negeri maupun swasta kan sudah lama tidak dipakai, pengecekan harus dilaksanakan secara rutin, mengingat saat ini memasuki musim hujan, jangan sampai gedung rusak dibiarkan dan ada yang bocor tidak diketahui,” kata Gunawan

Pihaknya juga berharap agar perawatan terhadap gedung sekolah tetap dilaksanakan. Termasuk pelaksanaan kebersihan serta meninjau fasilitas yang ada. Sehingga kedepan saat sekolah kembali digunakan untuk pertemuan tatap muka pembelajaran siswa, fasilitas yang tersedia tetap baik.

“Walaupun masih belum ada kebijakan kapan akan dibuka sekolah tatap muka, kami berharap kebersihan sekolah dan perawatan fasilitas tetap dimaksimalkan, sehingga nanti saat digunakan kembali tetap berfungsi baik,” ujarnya

Untuk diketahui bahwa saat ini Disdikpora Kota Denpasar menangani sedikitnya 13 gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan 167 gedung Sekolah Dasar (SD). Sedangkan untuk sekolah swasta, kepemilikan gedung merupakan wewenang pihak yayasan atau pengelola sekolah.

Hingga Kini, 28 Hotel, 1 Restoran dan 1 Destinasi Wisata di Denpasar Telah Kantongi Sertifikat Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Sebagai upaya mendukung terciptanya pariwisata yang produktif dan aman Covid-19, Dinas Pariwisata Kota Denpasar telah melaksanakan Verifikasi Kepada Hotel dan Destinasi Wisata yang telah menerapkan Protokol  Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata. Hingga saat ini, sebanyak 28 hotel, 1 Restoran dan 1 Destinasi Wisata di Kota Denpasar secara resmi telah mengantongi Sertifikat Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata.

Kadis Pariwisata Kota Denpasar, MA Dezire Mulyani pada Minggu (11/10) menjelaskan bahwa proses sertifikasi Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru Bidang Pariwisata sudah berlangsung sejak bulan Juli lalu. Dimana, silih berganti hotel, restoran dan destinasi wisata yang melaksanakan pendaftaran. Adapun secara rinci hingga saat ini Pemkot Denpasar telah mengeluarkan sertifikat sertifikasi sebanyak 16 hotel, 1 restoran dan 1 destinasi wisata, sedangkan Pemprov Bali telah mengeluarkan sertifikat untuk 12 hotel dengan klasifikasi bintang 3, 4 dan 5.

“Di massa pandemi ini, sertifikat ini dapat menjadi acuan bagi wistawan untuk memilih lokasi menginap atau lokasi tempat wisata, hal ini juga bisa menjadi keunggulan atau daya tarik tersendiri,” kata Dezire

Lebih lanjut dijelaskan, Pemkot Denpasar pada intinya memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan mulai dibukanya pariwisata domestik. Sehingga, guna mendukung penerapan pariwisata yang aman Covid-19 untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan wisatawan, diperlukan sertifikasi atas ketaatan dalam penerapan protokol kesehatan.

Adapun ruang lingkup yang disasar yakni Hotel Bintang 2, Hotel Bintang 1, Hotel Melati, Home Stay, Villa, Restoran, Rumah Makan, Daya Tarik Wisata, dan Atraksi Wisata termasuk Tour dan Travel Pariwisata. Sedangkan untuk Hotel Bintang 3, 4 dan 5 pelaksanaan sertifikasi dan verifikasi dilaksanakan oleh Pemprov Bali.

Untuk mendapatkan formulir permohonan, pengusaha sektor pariwisata dapat mengunduh file di https://pariwisata.denpasarkota.go.id/ dengan berkas yang terdri atas surat permohonan, asesment mandiri, berita acara, dan pakta integritas. Selanjutnya, dalam pelaksanaan asessmen, pengusaha pariwisata diwajibkan memenuhi lampiran bukti pemenuhan baik SOP maupun dokumentasi sesuai kriteria pemenuhan, serta lampiran bukti berupa video simulasi.

Jika sudah lengkap pada dua tahap awal, maka seluruh berkas dikirimkan ke asosiasi induk, yakni BPC PHRI Kota Denpasar di alamat email : bpc.phri.dps@gmail.com. Selanjutnya akan dilaksanakan verifikasi baik secara langsung maupun virtual. Dan jika semua persyaratan sudah dipenuhi, maka akan diterbitkan sertifikat verifikasi protokol tatanan kehidupan era baru di bidang pariwisata.

“Tentunya geliat pariwisata di Bali, khususnya Kota Denpasar dapat kembali tumbuh, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan dan penerapan keamanan pariwisata bebas Covid-19, sehingga pariwisata tetap bisa tumbuh di masa adaptasi kebiasaan baru atau tatanan kehidupan normal baru ini,” harap Dezire.

Untuk diketahui, adapun hotel dan destinasi wisata yang telah dinyatakan terverifikasi oleh Diparda Kota Denpasar yakni Hotel Pop Teuku Umar, Hotel Puri Ayu, The Pavilions Bali, Hotel Grand Shanti, Hotel Sri Phala, Parigata Resort & Villas, Abian Harmony, Ganidha Apartement, Hotel Mahajaya Denpasar, Duta Orchid Garden, Nirmala Hotel, Hotel Puri Saron, Arena Living Sanur, Arena Pub & Restaurant, Griya Santrian Sanur dan Akana Boutiqe Sanur.

Sedangkan 11 hotel yang sudah terverifikasi oleh Pemprov Bali yakni B Hotel, Prama Sanur Beach Bali, Mercure Bali Sanur, Inna Sindhu, Aston Denpasar Hotel & Convention Center, Quest San Hotel, Prime Plaza Suites Sanur, Prime Plaza Hotel Sanur, Four Star by Trans Hotel, Grand Bali Beach, Sudamala Suites & Villa Sanur dan Hotel Puri Santrian A Beach Resort & Spa.

Meningkatkan Etos Kerja di Masa Pandemi Covid-19

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Hari itu, ada pesan masuk di group whatsapp pegawai, berisi surat terbuka dari pimpinan. Inti surat itu adalah “keprihatinan”, “kegelisahan” dan “ketidakpuasan” atas ulah oknum pegawai dan karyawan yang memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk bermalas-malasan. Mereka tidak masuk kantor dengan berbagai alasan. Padahal, kebijakan work from home (WFH) sudah tidak diberlakukan, diganti pengurangan atau penyesuaian jam kerja dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Pandemi Covid-19 memang mengubah banyak hal, termasuk dunia kerja. Tugas yang biasanya diselesaikan di kantor, harus dikerjakan di rumah kerena adanya kebijakan WFH. Namun, ada juga yang menyalahgunakan kesempatan WFH untuk hal lainnya;  ada yang plesiran, mengerjakan pekerjaan di luar kantor, atau sebatas santai bersama keluarga.

Kebijakan WFH memang dibuat dalam kondisi tidak normal karena dampak pandemi. Sehingga, pelaksanaannya relatif “longgar”, tidak ada pengawasan melekat dari pimpinan. Kebijakan ini diterapkan setiapkali ada pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19. Durasinya cukup panjang, hingga 14 hari. Pada akhirnya pegawai merasa nyaman kerja dari rumah, dan itu berdampak pada etos atau semangat bekerja dari kantor atau work form office (WFO).

Kondisi ini juga diperparah dengan tertundanya sebagian besar program karena anggaran difokuskan untuk penanganan Covid-19. Program yang berjalan praksis hanya untuk kebutuhan rutin semisal belanja peralatan kantor, belanja pegawai dan pemeliharaan. Kemudahan sistem online juga menjadikan sebagian pegawai merasa lebih nyaman dan aman bekerja dari kediaman. Mereka sungkan keluar rumah karena khawatir terpapar Covid-19. Kekhawatiran bertambah dengan kabar dari media yang massif memberitakan kematian dan korban penularan virus corona.

Dalam kondisi seperti ini, faktor pengawasan dan keteladanan pimpinan sangat penting. Pegawai mudah terpengaruh oleh laku pimpinan unit yang kurang tegas dan tidak memberikan keteladanan. Apalagi mereka yang memang mentalitasnya malas dan kurang amanah.

Meningkatkan Etos Kerja Islam menghargai kerja keras dan melarang bermalasan. Islam mengajarkan umatnya untuk kerja sampai tuntas, ikhlas, dan jujur. Kerja menjadi bagian dari bentuk ibadah kepada Allah. Etos kerja diperlukan setiap saat, agar produktifitas kerja optimal.

Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga dan meningkatkan etos kerja di masa pandemi ini? Ada delapan hal yang bisa dilakukan. Pertama, maknai kerja sebagai rahmat yang patut disyukuri. Caranya, lakukan yang terbaik sesuai tugasnya.

Kedua, kerja adalah amanah, baik dari pimpinan, keluarga, maupun Sang Pencipta. Maka, etos kerja harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Ketiga, kerja merupakan panggilan jiwa. Ketika bekerja merupakan panggilan jiwa dan dilandasi semangat pengabdian, maka akan muncul motivasi yang mendorong untuk bekerja dengan tuntas dan penuh integritas.

Keempat, kerja sebagai aktualisasi diri. Bekerja adalah cara manusia mempertahankan jatidirinya, memenuhi kebutuhan lahiriahnya. Kerja juga sarana mengaktualisasikan potensi diri dengan penuh semangat.

Kelima, kerja adalah ibadah. Ketika kerja dilandasi semangat beribadah, maka setiap gerak dan langkah akan dicatat sebagai kebaikan. Karena itu, bekerjalah dengan serius sesuai profesi masing-masing.

Keenam, kerja merupakan seni. Bekerja juga menuntut kreatifitas, menggunakan cara yang cepat, tepat, cermat, serta manfaat. Hal itu akan menjadikan pekerjaan  tidak monoton.

Ketujuh, bekerja merupakan kehormatan. Bekerja cermin kemandirian dan itu mahkota kehormatan. Oleh karenanya, bekerjalah dengan ketekunan dan keunggulan.

Kedelapan, kerja merupakan pelayanan. Setiap pekerjaan akan terkait dengan pelayanan. Semangat melayani harus terpatri. Bekerja dengan kerendahan hati akan menghasilkan kinerja paripurna.

Kita menyadari bahwa setiap pekerjaan dibutuhkan etos kerja yang tinggi, agar dapat mewujudkan cita-cita yang hendak dicapai. “Barang siapa yang ingin berhasil total maka harus berani gagal total”. Kalimat tersebut mendorong kita untuk bekerja dengan keseriusan, totalitas, hingga tuntas. Selain itu, kita juga perlu fokus, istiqomah, komitmen dalam mengemban amanah, baik sebagai hamba maupun khalifah Allah di muka bumi.

Pandemi Covid-19 tidak seharusnya menjadi halangan untuk bekerja keras. Karena dalam kondisi seperti ini, yang terpenting adalah tetap menjaga protokol kesehatan.

Etos kerja yang tinggi merupakan ciri muslim sejati. Sebuah ungkapan mengajarkan, “Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi.”

Jangan bekerja karena diawasi pimpinan! Sebab, seluruh tindakan kita diawasi Yang Maha Mengawasi.

Bina Jemaah Haji dan Umrah, Kemenag Apresiasi KBIHU

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar mengapresiasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) karena ikut bekerjasama dalam melakukan pembinaan manasik haji dan umrah.

“KBIHU sangat membantu kami dalam hal pembekalan jemaah haji, kaitannya dengan manasik haji,” kata Nizar dalam Pembinaan KBIHU Pasca Pandemi Covid-19 Angkatan II di Karanganyar Jawa Tengah, Sabtu (10/10).

KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah), kata Nizar, memiliki tugas untuk mengawal jemaah sebelum keberangkatan, saat keberangkatan dan saat kepulangan dengan tujuan jemaah haji dapat mendapatkan haji mabrur. Untuk pasca haji, lanjut dia, kaitannya dengan menjaga kemabruran haji diurus oleh IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia). “Bagi yang belum berhaji dinaungi oleh KBIHU dan bagi yang sudah berhaji dinaungi oleh IPHI,” jelas Nizar.

Nizar pun menyampaikan pentingnya manasik haji. UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengatur,  Menteri Agama bertanggung jawab memberikan pembinaan haji kepada jemaah. Pembinaan harus dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, terpadu sesuai standar pembinaan dan kesehatan.

Di samping itu, pelaksanaan pembinaan haji juga diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2012 tentang bimbingan ibadah dan kesehatan, hak dan kewajiban jemaah haji.Landasan perundang-undangan lainnya terdapat pada PMA nomor 13 tahun 2018 terkait dengan domain pembimbing ibadah harus bersertifikasi secara legal.

“Secara legalitas, Kementerian Agama bekerjasama dengan PTAIN berkaitan dengan sertifikasi pembimbing ibadah haji dan umrah untuk mengukur tingkat profesionalitas,” kata Nizar.

Ia pun menyampaikan bahwa jumlah bimbingan manasik haji dilaksanakan sebanyak 10 kali di luar jawa dan 8 kali di Jawa, kecuali Banten dan DI Yogyakarta.

“Saya berharap terdapat sinergitas antara KUA dan KBIHU supaya dapat dilaksanakan secara efektif,” pesannya.

Hadir dalam acara tersebut Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti, Kepala Kanwil Kemenag Jateng Musta’in Ahmad, pimpinan dan perwakilan dari KBIHU, PPIU, PIHK, pegawai Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, serta pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Launching CWLS Ritel, Keberkahan Wakaf Untuk Makmurkan Negeri

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Keuangan telah melaunching Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Ritel pada Jumat, 9 Oktober 2020. Menag Fachrul Razi menyambut baik rilis tersebut dan menilainnya sebagai terobosan dan inovasi gerakan wakaf Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.

“Ayo berwakaf, mari makmurkan negeri dengan keberkahan wakaf. Mari berwakaf sebagai wujud keshalehan sosial dan refleksi semangat gotong royong yang merupakan jatidiri bangsa Indonesia,” ajak Menag saat menyampaikan keynote speech dalam helat yang berlangsung virtual, Jumat (09/10).

Hadir dalam rilis ini, Menteri Keuangan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Dirjen Bimas Islam, Sesditjen Bimas Islam, pimpinan Bank Indonesia, Ketua Badan Wakaf Indonesia, serta sejumlah pimpinan lembaga keuangan syariah.

“Wakaf bukan sekadar mengkapitalisasi jumlah dana dan nilai angka, tapi menyangkut nilai-nilai hidup manusia dan umat. Kebahagiaan dan kemuliaan tidak ditentukan oleh banyaknya harta. Kebahagiaan dan kemuliaan ada pada sikap berbagi dan memberi,” lanjutnya.

Menag mengaku terus mendorong jajarannya untuk menggerakkan wakaf uang dan mendukung pengembangan instrumen keuangan syariah berbasis wakaf. Menag menilai CWLS Ritel memiliki keunggulan, karena investasi wakaf, uangnya dilindungi dan dijamin negara.

Menag yakin skema ini akan semakin mendorong tumbuhnya minat berwakaf, khususnya wakaf uang. Skema ini juga akan memberi rasa aman kepada masyarakat atas wakaf uang yang dikelola melalui nazhir (pengelola). Pemanfaatan nilai modalnya jelas dari awal, pasti dan terukur untuk kepentingan sosial, bukan untuk pembiayaan proyek infrastruktur milik pemerintah.

“Cash Waqf Linked Sukuk di negara kita mungkin instrumen pertama di dunia yang mengintegrasikan antara sektor keuangan sosial dan sektor keuangan komersial,” tuturnya.

Dikatakan Menag, Kementerian Agama dari awal terlibat dalam pembahasan CWLS bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Wakaf Indonesia. Potensi wakaf uang di Indonesia diprediksi sekitar 200-an triliun per tahun. Menag melihat, jika 20 persen dari jumlah tersebut berhasil dihimpun, niscaya  akan berkontribusi signifikan bagi kesejahteraan umat.

“Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air diharapkan turut ditopang oleh ekonomi yang berasal dari investasi wakaf,” harapnya.

Dengan CWLS Ritel, kata Menag, siapa saja bisa berwakaf. Manfaat wakaf sangat luas sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama. Salah satu keunggulan wakaf uang, ialah keluasan dan keluwesan skema pengelolaannya. Wakaf merupakan aset sosial bernilai ekonomi yang dapat diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan komersial.

“Pengelolaan wakaf secara produktif diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial,” harapnya.

Menag mengajak seluruh institusi terkait dan segenap elemen masyarakat untuk bersama-sama memberi perhatian terhadap perlindungan, pengamanan, dan pengembangan aset-aset wakaf, termasuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai wakaf. Pemerintah membuat regulasi dan menata prosedur layanan wakaf yang memberi kemudahan bagi masyarakat untuk berwakaf.

“Aset wakaf harus dikelola secara amanah, transparan dan profesional sehingga nilai manfaatnya semakin berkembang dan produktif. Saya optimis, insya Allah suatu saat nanti wakaf akan menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi umat dan instrumen penanggulangan kemiskinan di negara kita,” tuturnya.

“Selamat dan apresiasi kepada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia atas sinerginya selama ini, khususnya dalam membantu tugas Kementerian Agama memajukan perwakafan di tanah air dengan menghadirkan instrumen kekinian untuk investasi wakaf,” tandasnya.

Hal senada disampaikan Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin. Dalam panel talkshow usai peluncuran CWLS bersama Ketua BWI M. Nuh, Kamaruddin lebih jauh memaparkan upaya yang dilakukan Kementerian Agama untuk meningkatkan kapasitas nazhir wakaf dan literasi masyarakat. Menurutnya, Kemenag terus berupaya meningkatkan literasi publik tentang zakat dan wakaf. Upaya itu antara lain dilakukan dengan membuka kelas-kelas intensif yang membahas tentang zakat dan wakaf.

“Kami memandang penting adanya kurikulum standar kompetensi nazhir wakaf di samping literasi wakaf masyarakat yang juga perlu terus diperkuat,” ujarnya.

Sekretaris Ditjen Bimas Islam Fuad Nasar menambahkan, CWLS merupakan salah satu instrumen pengelolaan wakaf uang secara produktif. Melalui CWLS, setiap muslim bisa berwakaf secara temporer atau selamanya. Manfaat dari investasinya, bisa digunakan oleh nazhir untuk kegiatan sosial dan keagamaan.

“Wakaf uang menggunakan instrument CWLS insya Allah aman karena diinvestasikan ke dalam sukuk negara,” ujarnya

Akselerasi Pemanfaatan EBT, Pangsa Pasar Energi Terbarukan Diperluas

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi yang ramah lingkungan akan dipercepat dengan menciptakan pasar baru EBT. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, pasar baru EBT tersebut dilakukan melalui program renewable energy base industry development (Rebid) dan renewable energy base on economic development (Rebed).

Program ini dirancang untuk mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan di kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus dan mendukung Kawasan ekonomi lokal di kawasan terpencil, terluar dan terdepan (3T).

“Untuk mempercepat pemanfaatan EBT, Pemerintah, selain akan menerbitkan rancangan Peraturan Presiden yang mengatur pembelian listrik EBT oleh PT. PLN (Persero), juga menciptakan pasar baru EBT melalui program renewable energy base industry development dan renewable energy base on economic development yang bertujuan untuk mempercepat pemanfaatan EBT di kawasan industri dan Kawasan ekonomi Khusus dan mendukung Kawasan ekonomi lokal di kawasan 3T Indonesia, yaitu terpencil, terluar dan terdepan,” ujar Arifin Tasrif saat meluncurkan secara virtual The 9th Indonesia EBTKE ConEx 2020, Jumat (9/10).

Indonesia, lanjut Arifin, sudah saatnya mengikuti tren masyarakat dunia yang mulai mengoptimalkan pemanfaatan EBT untuk mengurangi dampak perubahan iklim, sesuai kesepakatan Protokol Kyoto Tahun 1997 dimana komunitas internasional bertekad akan mengurangi emisi gas karbondioksida dan gas rumah kaca.

“Di tingkat global, negara-negara dunia telah berkomitmen untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan disepakatinya Kyoto Protokol di tahun 1997. Komunitas internasional bertekad untuk mengurangi emisi karbondioksida dan gas rumah kaca lainnya, termasuk pengurangan emisi dari sektor energi sehingga terjadi transformasi energi untuk mengurangi energi fosil pada seluruh sektor, termasuk diantaranya sektor transportasi ke energi baru terbarukan,” lanjut Arifin.

Di samping membuka pasar untuk pemanfaatan EBT yang lebih besar, Pemerintah juga akan memaksimalkan implementasi bioenergi, seperti percepatan pembangunan listrik berbasis sampah di dua belas kota, pemanfaatan biomasa dan sampah sebagai bahan baku pada cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) eksisting, pelaksanaan mandatori B30, serta program pengembangan green refinery dan mendorong pengembangan panas bumi berbasis kewilayahan melalui program Flores Geothermal Island yang targetnya adalah pemenuhan beban dasar listrik di Pulau Flores.

“Optimalisasi pemanfaatan tidak langsung energi panas bumi. Untuk mengurangi resiko eksplorasi oleh para pengembang, Pemerintah juga telah membuat pengembangan panas bumi melalui government drilling, kegiatan eksplorasi dilakukan oleh pemerintah,” jelas Arifin.

Pada kesempatan yang sama Direktur Aneka Energi Kementerian ESDM Harris mengatakan, transisi dari energi berbasis fosil ke EBT diperlukan karena ramah lingkungan. Kunci untuk pemanfaatan EBT yang optimal adalah harga yang lebih kompetitif.

“Saat ini, Pemerintah telah berupaya menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembelian energi listrik energi terbarukan. Dalam Perpres ini akan mengatur harga EBT yang didasarkan kepada aspek keekonomian dari teknologi EBT itu dan juga berdasarkan lokasi energi terbarukan itu akan dibangun, harganya akan berbeda dan harga yang sudah dimasukan dalam rancangan Perpres ini lebih menarik untuk memberikan daya tarik kepada pelaku bisnis untuk datang berinvestasi ke Indonesia,” imbuh Harris.

Nantinya, ada sebelas kementerian dan lembaga yang terlibat dan memberikan peran dalam mendorong pengembangan EBT ini, mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), BUMN, Kementerian Perindustrian dan banyak lagi.

Anggota TGPF Intan Jaya yang Tertembak Di Evakuasi Ke Jakarta

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Intan Jaya yang terluka dalam aksi penembakan kepada rombongan tim investigasi saat menuju arah balik usai mendatangi tempat kejadian perkara di Kabupaten Intan Jaya Jumat kemarin, pagi ini (10/10) telah dievakuasi ke Jakarta.

“Pagi ini anggota TGPF dan anggota TNI yang terluka dalam penyerangan kemarin sore telah kami evakuasi ke Jakarta untuk perawatan pengobatan lebih lanjut,” ujar Wakil Ketua TGPF Sugeng Purnomo, yang juga Deputi bidang Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, di Jayapura.

Sugeng menjelaskan bahwa korban yang terluka dievakusi dengan Helicopter Caracal TNI AU dari Sugapa, Intan Jaya jam 7 pagi ke Timika, dilanjutkan dengan proses pemindahan ke pesawat Boeing TNI AU di bandara Timika. Kemudian pada pukul 08.22 WIT dengan pesawat TNI AU menuju Jakarta dengan rute Timika-Hasanuddin-Jakarta.

Korban yang dievakusi adalah anggota TGPF, Bambang Purwoko yang merupakan Dosen dan Peneliti dari Universitas Gadjah Mada, yang berpengalaman meneliti di Papua dan pernah menjadi ketua Pokja Papua UGM. Korban kedua yang dievakuasi adalah Sersan Satu TNI Faisal Akbar, Anggota Satgas Apter Hitadipa dari satuan asal Kodim 1304 Gorontalo.

Bambang mengalami luka tembak pada bagian kaki, sedangkan Sersan Satu Faisal tertembak dibagian pinggang.

Sugeng menekankan bahwa saat ini prioritas tim TGPF yang dibentuk oleh Menko Polhukam ini adalah evakuasi untuk keselamatan dan perawatan, yang telah berjalan aman dan lancar.

“Tim sedang mengevaluasi seluruh kegiatan yang berjalan, dan terutama mempertimbangkan faktor keamanan dan keselamatan. Tentunya tanpa mengurangi misi memperoleh informasi yang terang tentang kasus ini,” lanjut Sugeng.

Sementara itu, tim investigasi yang berada di Jayapura pagi ini, yang antara lain beranggotakan Makarim Wibisono dan Constan Karma bertemu tokoh Masyarakat/Mantan Bupati Paniai, a.n. Naftali Yogim. Tokoh Papua ini yang membentuk Kabupaten Intan Jaya yang menjadi lokasi terjadinya penembakan terhadap pendeta Yeremias, warga sipil dan dua anggota TNI bulan September lalu.

Pemkot Yogya Bagikan Alat Kerja Bakti Cegah Covid-19

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19, salah satunya ialah dengan melakukan penyemprotan disinfektan. Untuk memasifkan penyemprotan ini, Pemkot Yogya membagikan alat kerja bakti ke kampung-kampung yang ada di Kota Yogya. Kali ini  pendistribusian alat tersebut berada di Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

Penyerahan alat kerja bakti kepada Ketua Kampung Tangguh Bencana (KTB) secara simbolis dilakukan oleh Wakil Walikota Yogya, Heroe Poerwadi, pada Sabtu (10/10) di Pendopo Kantor Kecamatan Gondokusuman.

Alat kerja bakti yang didistribusikan antara lain alat penyemprot disinfektan elektrik atau spayer elektrik, disinfektan, hand sanitizer, faceshield, sarung tangan, dan baju hasmat.

Pada kesempatan tersebut, Wawali mengatakan bahwa, pendistribusian bantuan alat tersebut bertujuan untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kota Yogya bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan kasus Covid-19 di Kota Yogya sejak dua bulan terakhir mengalami peningkatan, meskipun saat ini sudah menunjukkan penurunan.

“Pembagian atau pendistribusian alat kerja bakti ini adalah upaya kita semua untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa virus Covid-19 belum selesai. Kasus Covid-19 di Yogya masih belum selesai, masih naik turun,” katanya.

Wawali yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogya juga  mengatakan bahwa pembagian alat kerja bakti ini diharapkan dapat menekan laju penyebaran virus Covid-19 di Yogya. Selain itu, dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan beradaptasi dengan kebiasaan baru dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas di luar rumah.

“Dengan penyemprotan ini diharapkan kasus Covid-19 semakin turun sehingga kita bisa mengatasi Covid-19 dengan cepat. Kami juga berharap kepada seluruh masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, karena itu yang bisa kita lakukan saat ini selama vaksin Covid-19 belum ditemukan,” kata Heroe Poerwadi.

Lebih lanjut, Wawali menjelaskan bahwa menjaga protokol kesehatan itu sangat penting. Hal ini karena kita baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat tidak akan bisa membangkitkan ekonomi jika tidak bisa menjaga protokol kesehatan.

“Kami tidak melarang aktivitas ekonomi, tapi ingat harus menjaga protokol kesehatan, karena itu kuncinya,” kata Heroe Poerwadi.

Klarisan.com Mudahkan UMKM Pasarkan Produk

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kini publik semakin mudah menemukan produk-produk UMKM khas Yogyakarta melalui laman website www.klarisan.com Belanja bisa dilakukan lebih mudah dan praktis tanpa tatap muka.

Pasar virtual hasil Gandeng-Gendong kelurahan Wirogunan, LPMK Wirogunan, dan Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta ini memfasilitasi pelaku UMKM khususnya di Wirogunan.

Ketua LPMK Wirogunan Abdul Razaq, menuturkan www.klarisan.com diharapkan mampu menjadi salah satu pendorong peningkatan kualitas UMKM, memperluas promosi dan pemasaran, serta memberikan stimulasi pertumbuhan benih-benih baru pengusaha ekonomi kreatif.

“Semoga bermanfaat bagi perkembangan usaha ekonomi kreatif di wilayah Kelurahan Wirogunan, Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Serta menjadi media bertemunya UMKM dengan masyarakat luas di dunia maya.

“Kami mengajak kepada seluruh pelaku Usaha dan UMKM di Wirogunan untuk memanfaatkan media ini dengan cara mendaftarkan di www.klarisan.com, daftarnya mudah, dan insya Allah hasilnya melimpah,” jelasnya.

Dikatakan Razaq, hingga saat ini sudah ada sekitar 700 pelaku usaha yang mendaftar di klarisan melalui google form. Nantinya mereka akan diberi bimbingan, terkait pemasaran dan pengembangan bisnis.

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengapresiasi inovasi tersebut. Menurutnya Wirogunan salah satu kelurahan yang selalu melakukan inovasi.

“Saat ini banyak aplikasi jualan yang didorong pemerintah dan korporasi besar yang memberikan layanan. Dulu orang berlomba kalau mau buka lapak harus punya ruko di pinggir jalan besar, kalau sekarang yang penting punya akun media sosial dan rajin update,” jelasnya saat launching www.klarisan.com, Sabtu (10/10/2020).

Heroe meminta pelaku UMKM untuk rajin melakukan promosi hasil produknya. Yang paling penting di era digital seperti sekarang ini adalah bagaimana menjual dan mempromosikan.

“Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah membangun kepercayaan konsumen, sehingga harus menjaga kualitas barang supaya sesuai dengan yang diiklankan,” jelasnya.

Walikota Apresiasi Dukungan Kementrian Perdagangan dan OVO dalam Peluncuran Digitalisasi Pasar Bersehati

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Walikota Manado, GS Vicky Lumentut, mendampingi Wakil Menteri (Wamen) Perdagangan Jerry Sambuaga, bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Arbonas Hutanarat, Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputera, Perangkat Daerah terkait,  Forkopimda Kota Manado mengunjungi pasar tradisional Bersehati, Jumat (02/10).

Sehubungan dengan peluncuran digitalisasi OVO sebagai upaya mewujudkan maksimalisasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah di masa Pandemi Covid 19. Mempertegas komitmen untuk mendukung upaya Pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan melalui inisiatif Digitalisasi Pasar Tradisional seperti Pasar Bersehati di Manado ini.

Melalui implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), pelaku UMKM, khususnya pedagang di pasar tradisional dapat melakukan transaksi minim kontak secara aman, nyaman dan praktis. Pasar tradisional sebagai salah satu pusat pergerakan ekonomi masyarakat, diharapkan terus menjalankan kegiatan dengan menjalankan protokol kesehatan secara patuh, termasuk dalam melakukan transaksi.

Dalam offline to online event yang diselenggarakan Kementerian Perdagangan dan OVO, Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra mengatakan, “Sebagai aset strategis nasional, OVO terus berupaya melakukan inisiatif dalam mendukung UMKM dan Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Salah satu cara yang kami lakukan adalah terus menerus mengedukasi, mempromosikan dan mengajak masyarakat untuk mengadopsi pembayaran nirsentuh sebagai salah satu upaya  menjaga protokol kesehatan. Langkah ini merupakan bentuk nyata komitmen OVO dalam mendukung inisiatif Digitalisasi Pasar Tradisional yang diusung oleh Kementerian Perdagangan serta Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, melalui implementasi QRIS, di kalangan pelaku UMKM.

“Kami berharap, di tengah kondisi ini, konsumen dan pelaku UMKM dapat terus bertransaksi secara  nyaman, tanpa perlu melakukan kontak langsung. Tentu saja upaya ini sejalan dengan harapan pemerintah untuk terus menstimulasi pergerakan roda ekonomi di tengah pandemi COVID-19,” tambah Karaniya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menyambut baik, inisiatif yang dilakukan OVO sembari menuturkan bahwa, “Sampai hari ini, pasar tradisional masih menjadi tempat favorit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan berbelanja sehari-hari. Namun jangan sampai pasar tradisional malah menjadi lokasi yang berpotensi menyebarkan virus.

Maka dari itu, saya mendukung langkah yang dilakukan OVO untuk mendigitalisasi Pasar Bersehati, yang merupakan pasar terbesar di Kota Manado ini.”
Menurut Jerry, mobilitas dan aktivitas pasar yang penuh kontak fisik harus diubah menjadi mobilitas daring yang bukan saja minim kontak, tapi juga non tunai atau cashless. “Program digitalisasi pasar, selain membantu meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan, juga akan mentransformasi dan merevitalisasi sistem interaksi masyarakat di pasar tanpa meninggalkan penunjang infrastruktur ekonomi.”

Melalui digitalisasi pasar, kata Jerry, bisa menjadi potensi penambah pendapatan pedagang karena mereka bisa menjajakan dagangan secara daring, tanpa batas, dan membuka akses yang dahulu hanya bisa diakses di tempat bernama pasar saja. Sementara dari sisi pembeli tidak harus pergi ke pasar secara rutin untuk membeli kebutuhan sehari-hari karena bisa membeli lewat gawai mereka.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Arbonas Hutabarat mengatakan, “Bank Indonesia sangat mengapresiasi langkah OVO untuk melakukan digitalisasi pasar di beberapa kota sekaligus membantu pemerintah dalam perluasan penggunaan QRIS. QRIS hadir sebagai jawaban dari tingginya pertumbuhan dompet digital di Indonesia.

Dengan adanya QRIS, BI ingin mengumpulkan seluruh dompet digital dalam satu platform yang bisa menggunakan QR secara bersama-sama, terintegrasi, mudah diawasi dan bisa memberikan manfaat lebih. Harapannya tentu saja semoga dengan program ini seluruh pelaku UMKM tidak perlu bingung memilih mitra kerja sama dalam hal pembayaran karena semua sudah terintegrasi di QRIS. Saya berharap digitalisasi ini tidak berhenti di Pasar Bersehati saja, tapi bisa diterapkan di seluruh pasar di Sulawesi Utara.”

Sementara itu, Walikota mengatakan, Kami sangat mengapresiasi atensi dan dukungan dari Kementerian Perdagangan serta OVO, dalam mendigitalisasi pasar tradisional. Sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat, Pasar Bersehati menjadi salah satu sentra pergerakan ekonomi Manado, dan kami selalu mengedukasi pentingnya menjaga protokol kesehatan dalam berkegiatan di pasar.

” Semoga kegiatan ini menjadi awal dari sinergi yang lebih erat antara pemerintah kota Manado dengan kementerian dan lembaga terkait, serta OVO selaku perusahaan teknologi keuangan dalam memajukan Kota Manado, dan memperluas adaptasi teknologi bagi masyarakat Sulawesi Utara.” ucap Walikota.

1...4,7364,7374,738...4,866Halaman 4,737 dari 4,866