Beranda blog Halaman 4762

Penanganan Covid di Wilayah Bodetabek, Menko Minta Perketat Prokes

Penanganan Covid di Wilayah Bodetabek, Menko Minta Perketat Prokes

Suarapemerintah.id – Jakarta, Jumlah kasus positif Covid 19 di DKI Jakarta pada periode 12-23 September 2020 menunjukkan tren pelambatan. Namun demikian, pada wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang merupakan wilayah penyangga DKI Jakarta masih ada kenaikan selama seminggu terakhir. Hal ini menurut Jubir Menko Marves Jodi Mahardi terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) untuk Antisipasi Perkembangan Kasus Covid-19 di Jabodetabek secara virtual yang dipimpin oleh Menko Marves Luhut Pandjaitan pada Kamis (24-9-2020).

Menanggapi hal ini, lanjutnya, Menko Luhut sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional minta agar faktor kedisiplinan untuk menangani angka pertumbuhan Covid-19 terus ditegakkan. “Aktifitas warga DKI Jakarta yang karena PSBB pergi ke restoran atau ke kafe di wilayah Bodetabek, artinya perlu pengetatan protokol kesehatan disana untuk pengendalian Covid,” beber Jodi.

Setelah 10 hari mengawal perkembangan penularan virus Covid-19, dia mengatakan bahwa Menko Luhut ingin agar ada sinkronisasi kebijakan di seluruh Jabodetabek untuk mengendalikan penyebaran virus.

“Pertama Pak Menko meminta ada pembatasan orang dalam suatu tempat. Ia mengimbau TNI, Polri, dan Satpol PP untuk senantiasa mengawasi kegiatan masyarakat terutama bila ada kerumunan,” ujar Jodi. Sejauh ini, pemerintah telah mengawasi aktivitas masyarakat di banyak tempat, terutama di pasar tradisional. Namun, menurutnya, Menko Luhut mengarahkan TNI, Polri, dan Pol PP untuk memperhatikan pula kluster di perkantoran (K/L), perusahaan swasta, dan pemerintah daerah. “Jangan sampai ada yang membuat kluster baru,” beber Menko Luhut seperti dikutip oleh Jodi.

Saat ini, DKI Jakarta tengah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Data dari Dinas Kesehatan pun menunjukkan tingkat kasus harian dengan tren yang cenderung stabil. Dari tanggal 30 Agustus s/d 11 September, peningkatan kasus aktif di Jakarta adalah 49%, namun dari tanggal 12 September hingga tanggal 23 September peningkatan kasus aktif turun menjadi 12%. “Penularan masih meningkat, tapi melambat,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hadir dalam rakor virtual hari ini.

Yang tidak kalah penting, Jodi mengungkapkan bahwa Menko Luhut meminta Kemenkes untuk menyediakan fasilitas tes bagi anggota Satpol PP yang menjalankan operasi penegakan disiplin kesehatan. Selain itu, menurutnya, Menko juga meminta Satgas Covid 19 untuk segera menyediakan fasilitas isolasi bagi anggota Satpol PP, TNI dan Polri yang bergejala ringan dan OTG.

Di dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa secara umum penanganan kasus COVID-19 di daerahnya semakin membaik. Tren positif itu berdasarkan penanganan sejak 14 September sampai dengan 20 September 2020. “Dari 27 kabupaten/kota, hanya ada tiga daerah masuk dalam zona merah yaitu Kota Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kota Cirebon.

“Sebelum ada koordinasi dari Pak Menko itu, di Jabar (tingkat kematian) 2,4 persen, sekarang di angka 1,88 persen. Recovery rate sebelumnya di angka 53 persen, sekarang sudah membaik menjadi 59 persen dan ini sudah membaik secara umum,” ujar Ridwan Kamil melaporkan.

Teliti Kinerja Smart City Makassar, Ismail Hajiali Raih Gelar Doktor

Suarapemerintah. id – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Ismail Hajiali berhasil meraih gelar Doktor usai mempertahankan disertasinya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan, Lingkungan Eksternal, Kapabilitas unik, terhadap inovasi dan kinerja pengelola Smart City di Kota Makassar.

Pada saat berlangsung Ujian Promosi Doktor yang digelar secara daring oleh Program Studi Ilmu Manajemen, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Rabu (23/9/2020), Ismail Hajiali dinyatakan lulus sangat memuaskan  dengan predikat Summa Cum Laude dan mendapatkan IPK 3,8.

Saat mempertahankan disertasinya di depan penguji yang dipimpin oleh Prof Dr. H. Basri Modding, SE,M.Si selaku Ketua Sidang, Ismail menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh kepemimpinan, lingkungan eksternal, kapabilitas unik terhadap inovasi dan kinerja Smart City di Kota Makassar.

“Kami menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode kualitatif serta mengkombinasikan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (penelitian eksplanatori dengan memakai data primer melalui kuesioner sebanyak 215 responden. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Penelitian dilakukan mulai bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020. Data dianalisis menggunakan program SEM AMOS” ujar Ismail yang juga merupakan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Makassar.

Menurutnya, hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Inovasi, namun disisi lain kepemimpinan mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peningkatan kinerja pengelola. Lingkungan eksternal mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inovasi namun lingkungan eksternal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pengelola. Sementara itu kapabilitas unik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Inovasi dan kinerja pengelola, sedangkan Inovasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelola.

Dalam Ujian Promosi Doktor ini, tampil sebagai Tim Promotor yakni, Prof. Dr. H. Mahfud Nurnajamuddin,SE,MM selaku Promotor, Prof Dr. Baharuddin Semmaila,SE,M.Si selaku Ko-Promotor, serta Dr.Mukhlis Sufri,SE,M.Si selaku Ko-Promotor. Sementara itu, Tim Penguji yakni Prof Dr.H.Achmad Gani,SE,M.Si, Prof.Dr.H. Syahrir Mallongi,SE,M.SI, DR.Masruhi Kamidin,SE,M.Si, Dr.Amiruddin Husain,SE,M.Si. Sementara itu, hadir juga Prof.Dr.H.M.Djabir Hamzah,MA selaku penguji eksternal dan Prof.Dr.H.Hambali Thalib,SH,MH selaku penguji lintas disiplin ilmu.

Plt Wali Kota Medan Tandatangani Serah Terima PSU Dari Pengembang

Plt Wali Kota Medan Tandatangani Serah Terima PSU Dari Pengembang

Suarapemerintah. id – Pemerintah Kota Medan kembali menerima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) dari Pengembang. PSU yang diterima seluas 18.870,7 meter persegi dan jaringan drainase seluas 4.057,8 meter persegi ini dari PT Surya Daindo Harmoni selaku pengembang Perumahan Bumi Seroja Permai I yang berlokasi di Jalan Gagak Hitam/ Pondok Kelapa, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal.

Penyerahan PSU dari Pengembang ke Pemko Medan ini ditandai dengan Penandatangan Berita Acara Serah Terima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si bersama Hasyim selaku Direktur PT Surya Daindo Harmoni yang disaksikan Sekda Kota Medan, Ir. Wiriya Alrahman, MM, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Medan, Teuku Rahmatsyah, SH, MH dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Negara Usaha Negara M. Ilham, SH, MH serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan di Balai Kota Medan, Kamis (24/9).

Selain PSU, PT Surya Daindo Harmoni juga menyerahkan kepada Pemko Medan berupa sarana olahraga, lapangan bola basket seluas 731 meter persegi dan utilitas berupa sarana penerangan jalan umum sebanyak 115 titik lampu.

Atas Penyerahan PSU ini, Plt Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengembang yang telah melakukan kewajibannya menyerahkan PSU perumahan kepada Pemko Medan. Selain itu, Akhyar juga mengucapkan terima kasih kepada Kejari Medan yang telah memfasilitasi, membantu dan mendampingi Pemko Medan dalam pelaksanaan serah terima PSU tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi khususnya Kejari Medan. Tentunya PSU dari PT Surya Daindo Harmoni ini merupakan wujud tanggung jawab dan ketaatan kita pada hukum, aturan dan Regulasi yang berlaku “, kata Plt Wali Kota Medan.

Dijelaskan Plt Wali Kota Medan, bahwa Pemko Medan saat ini telah bekerja sama dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK dan Kejaksaan Negeri untuk melakukan penyelamatan aset dan penerimaan negara. Salah satu lingkup kerja sama ini adalah penertiban pemulihan kewajiban penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang kepada pemerintah daerah.

“Kedepannya Aset-aset ini selain menjadi tanggung jawab Pemko Medan juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat dalam menjaga dan merawatnya”, ungkap Akhyar.

Rapat Komtek MAJU Siapkan Rencana Kerja Tingkatkan Akses Keadilan

Rapat Komtek MAJU Siapkan Rencana Kerja Tingkatkan Akses Keadilan

Suarapemerintah.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan United States Agency for International Development (USAID) menggelar Rapat Komite Teknis (Komtek) Program MAJU, sebuah program yang bertujuan untuk memberdayakan akses keadilan bagi masyarakat Indonesia. Rapat yang diselenggarakan secara daring ini, dilakukan untuk mempersiapkan rencana kerja pamungkas Program MAJU dalam meningkatkan akses keadilan, mengingat tahun 2021 merupakan tahun terakhir Program MAJU.

Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri (Kabag. KLN) Youngest Non Itah, menyampaikan Program MAJU merupakan program lima tahun yang dimulai sejak 2016 sampai dengan 2021 dengan lokus kegiatan di Jawa dan Papua. “Program MAJU bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan, memperkuat pengambilan kebijakan berbasis bukti serta memperkuat ruang bergerak masyarakat sipil dalam berpartisipasi mengakses keadilan,” tandas Youngest melaui aplikasi Zoom, Jakarta, Rabu (23/09/2020).

Menurut Project Manager USAID untuk Program MAJU, Dondy Sentya, implementasi Program MAJU di tahun 2021 efektif terhitung hanya enam bulan. “Di tahun terakhir (2021) Program MAJU hanya efektif berkegiatan di enam bulan awal 2021, enam bulan akhir kita masuk ke tahapan closing out, kita fokus pada administrasi,” ujar Dondy.

Sementara itu, Project Officer Program MAJU, Renata Arianingtyas, menyampaikan bahwa Program MAJU di tahun ke lima ini akan terus mendukung aplikasi Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIPKUMHAM) yang dikelola Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbang Kumham), Kemenkumham. “Pada tahun ke lima, Program MAJU akan terus membantu Balitbang Kumham dalam penguatan aplikasi SIPKUMHAM,” terang Renata.

Selain itu, lanjut Renata, Program MAJU akan membuat Panduan Desa Damai Berkeadilan, yakni memfasilitasi desa untuk memberikan akses keadilan melalui dana desa, lalu publikasi terkait pembelajaran Program MAJU untuk respon Covid-19. “Program MAJU juga akan mengkomunikasikan resiko dan akuntabilitas sosial program bagi masyarakat rentan, dan marjinal selama pandemi Covid-19,” jelas Renata.

Sebelumnya, Plt. Direktur Democratic Resilience and Governance (DRG) USAID, Anders Mantius, mengucapkan terima kasih kepada Tim Bagian Kerja Sama Luar Negeri (KLN), Sekretariat Jenderal Kemenkumham, yang telah bekerja sama menyelenggara Rapat Komtek MAJU, dan semua perwakilan kementerian/lembaga (K/L) yang telah mengikuti Rapat Komtek MAJU. Menurutnya, memberdayakan akses keadilan, yang juga merupakan agenda negara hukum global, merupakan tantangan besar, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga terkait dalam memberdayakan akses keadilan. “Dengan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah RI dan OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) terkait, segala tantangan pasti dapat dilalui dengan baik,” tandas Anders.

Turut hadir perwakilan K/L dalam Rapat Komtek MAJU, antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Adapun perwakilan dari OMS adalah YAPPIKA, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik Jakarta, Mercy Corps Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (Zaka)

Tes Kesamaptaan CPNS Harus Tetap Perhatikan Protokol Kesehatan

Tes Kesamaptaan CPNS Harus Tetap Perhatikan Protokol Kesehatan

Suarapemerintah.id – Tahapan tes kesamaptaan CPNS 2019 dan Calon Taruna Poltekip dan Poltekim Kemenkumham pelaksanaannya harus memperhatikan protokol kesehatan guna pencegahan penularan Covid-19. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto saat memimpin rapat persiapan Kesamaptaan CPNS 2019 dan Calon Taruna Poltekip dan Poltekim yang diikuti oleh Pejabat Pusat dan Kantor Wilayah Kemenkumham secara virtual.

“Jalani tes kesamaptaan ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan,”kata Bambang Rantam di Ruang Rapat Lt. 7 Gedung Kemenkumham, Kamis (24/9/2020)

Dalam pelaksanaannya Sekjen Kemenkumham meminta agar semua Kepala Kantor Wilayah untuk berkoordinasi dengan TNI POLRI yang sudah memberikan standarisasi dan teknisnya pada tes kesamaptaan ini. Sekjen Kemenkumham juga mengucapkan terima kasih kepada TNI POLRI yang telah dengan sukarela membantu dalam pelaksanaannya baik di pusat maupun di daerah.

Semetara itu,  AKBP Bambang Wijiasmoro.(Wakil Komandan Satuan Latihan Brimob POLRI) mengatakan bahwa kegiatan ini sudah sebenarnya rutin dilaksanakan tiap tahun dan pada prinsipnya tidak banyak perubahan. Kegiatan ini dilakukan dengan standar pencapaian dan outputnya adalah SDM yang memang layak untuk melaksanakan pendidikan. “Kegiatan tes ini berbasis pada sumber daya manusia yang memang layak untuk dibentuk,” kata Bambang Wijiasmoro.

“Selain standar yang sudah ditentukan, kami pastikan juga apa yang diterapkan dan dilaksanakan nanti dan akan kami siapkan pengumpulan datanya. Sedangkan total dan pengumuman hasil tetap ada di  kemenkumham selaku pelayan utama,” Jelas Bambang Wijiasmoro.

Rapat ini juga digelar dalam rangka persiapan pelaksanaan yang akan dilakukan oleh panita pusat maupun di daerah serta penyamaan persepsi dan standarisasi. (Komar, Foto: Yatno, Aji).

rapat catarr3

Dukung Pelaku Usaha Disabilitas, Gubernur Rohidin Siap Jadi Pembina

Dukung Pelaku Usaha Disabilitas, Gubernur Rohidin Siap Jadi Pembina

Suarapemerintah. id – Kamis (24/9) bertempat di Ruang VIP Bandara Fatmawati Bengkulu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menerima audiensi dari Mitra Masyarakat Inklusif (MMI) sekaligus penyerahan SK/Surat Permohonan untuk menjadi Pembina Yayasan Disablepreuner.

Dalam pertemuan ini, Gubernur Rohidin mengapresiasi produktivitas para pelaku usaha disabilitas, yang tetap berkarya dan ini membuktikan bahwa keterbatasan tidak mengurangi semangat untuk sukses.

“Memang perlu perhatian khusus terkait dengan kemandirian kreativitas, maka hari ini melalui yayasan disablepreuner, kita akan membuat pelatihan khusus untuk teman-teman disabilitas dalam bentuk keterampilan dan wirausaha,” ungkap Rohidin.

Ditambahkan Rohidin, adanya program bantuan modal dengan pagu Rp. 10.000.000 tanpa bunga dan tanpa agunan. “Selain bantuan modal, dalam waktu dekat kita akan menyediakan outlet khusus pelaku usaha disabilitas untuk kita pinjamkan satu ruang dengan renovasi nantinya di pantai panjang. Saya kira jika ini diperdayakan dengan baik, masyarakat juga akan antusias memberikan dukungan,” kata lulusan terbaik UGM dan IPB ini.

Terkait dengan penyerahan surat permohonan yang ditujukan kepada dirinya untuk menjadi pembina yayasan disablepreuner, Rohidin menyatakan siap menjadi pembina, dimana nantinya apabila pelaku usaha disabilitas mempunyai kendala, bisa dikonsultasikan secara bersama-sama dengan dirinya.

“Tentu saya sangat siap untuk menjadi pembina dari teman kita ini. Karna saya yakin, dengan keterampilan dan kemampuan jika dibina dengan sangat baik, bisa menjadi wadah pelaku usaha disabilitas untuk mempromosikan produk-produk yang sudah mereka hasilkan ke khalayak luas,” tuturnya.

Disamping itu, Dody Ahmad selaku koordinator yayasan disablepreuner mengatakan ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Gubernur Rohidin atas diterimanya surat permohonan mereka.

“Alhamdulillah, Bapak Gubernur sudah berkomitmen untuk siap menjadi pembina di yayasan ini. Saya yakin, dengan ini juga bisa meningkatkan rasa percaya diri pelaku usaha disabilitas di Provinsi Bengkulu untuk terus berkreativitas tanpa batas kedepannya,” papar Dody.

Dody juga menyebutkan sebanyak 51 orang pelaku usaha disabilitas yang sudah terdaftar di MMI.

“Saya berharap nantinya semakin banyak lagi teman-teman disabilitas yang mau ikut bergabung dalam yayasan disablepreuner dan mendorong pelaku usaha ini dengan bisa dikatakan naik kelas lah, artinya yang selama ini tidak terlihat, sekarang bisa muncul ditengah masyarakat dengan kemampuan yang dimilikinya,” tutupnya.

Pertegas Lahan TBSU Sebagai Pusat Kesenian dan Kebudayaan Medan

Suarapemerintah. id – Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si mempertegas komitmen Pemko Medan menjadikan bekas lahan Taman Budaya Sumatera Utara (TBSU) di Jalan Perintis Kemerdekaan sebagai pusat pengembangan kesenian dan kebudayaan Medan.

Penegasan ini disampaikan Akhyar ketika berdiskusi dan berdialog dengan para seniman yang tergabung dalam Forum Urun Rembuk Seniman Kota Medan di TBSU Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Kecamatan Medan Timur, Kamis (24/9). Penegasan ini sekaligus menjawab aspirasi seniman setelah Pemprov Sumut memindahkan TBSU ke Pekan Raya Sumatea Utara (PRSU) Jalan Gatot Subroto Medan.

Pemko Medan berkomitmen untuk tetap menjadikan gedung ini sebagai pusat pengembangan kesenian dan kebudayaan dengan bertaraf internasional. Sebab, Kota Medan membutuhkan ruang seni dan budaya yang representatif sehingga dapat digunakan secara nyaman untuk masyarakat khususnya para seniman Kota Medan kata Akhyar.

Didampingi Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan, Benny Iskandar, Kadis Kebudayaan, OK Zulfi, Kadis Pariwisata, Agus Suriono, Kepala Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah (BPKAD), T. Ahmad Sofyan dan Camat Medan Timur, Odie Batubara, Akhyar mengaku masih terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi agar eks lahan TBSU diserahkan ke Pemko Medan secara resmi.

Akhyar mengatakan, kebudayaan merupakan roh dari pembangunan. Pembangunan fisik tanpa pembangunan spiritual akan sama saja seperti tubuh tanpa roh.

Selain itu, lanjut Akhyar, sebagai kota besar sangat wajar Medan mempunyai pusat kesenian lengkap dengan gedung kesenian yang representatif yang menjadi kebanggaan warga.
Penegasan Akhyar ini sejalan maklumat seniman yang dibacakan juru bicara Forum Urun Rembuk Seniman Medan Ys Rat yang salah satu poinnya meminta Pemko Medan tetap menjadikan bekas lahan TBSU pusat kesenian dan kebudayaan di Medan.

Selain itu, forum juga meminta agar dilakukan penataan dan pengembangan komunitas seni untuk menunjang produktivitas karya seniman.

Sebelumnya Koordinator Forum Urun Rembuk Seniman Medan, Suyadi San mengatakan, maklumat ini disusun setelah beberapa kali anggota forum mengadakan diskusi para seniman di Medan. Diskusi itu merespon kegelisahan dan aspirasi seniman yang selama ini bergiat di TBSU.

Apresiasi Kafilah Medan Juara Umum MTQ Ke XXXVII Tingkat Provinsi Sumut

Beritamedia.id – Plt Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh kafilah Kota Medan yang telah berhasil kembali merebut juara umum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-37 Tingkat Provinsi Sumatera Utara 2020 di Kota Tebing Tinggi. Dengan keberhasilan ini Kota Medan untuk kelima kalinya berturut-turut menjadi juara umum sejak tahun 2015.

Apresiasi ini disampaikan Plt Wali Kota Medan ketika menyambut sekaligus menggelar jamuan makan seluruh rombongan kafilah Kota Medan di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan Jalan Sudirman Medan, Kamis (24/9). Selain menjamu makan, Plt Wali Kota Medan juga menyerahkan Tali Asih kepada seluruh Qori dan Qoriah yang mengikuti MTQ ke-37 Tingkat Provinsi Sumut.

Dalam acara yang berlangsung hangat dan kidmat ini hadir Sekda Kota Medan, Ir. Wiriya AlRahman, Kakanmenag Kota Medan, Drs. Impun Siregar, Ketua Harian LPTQ Kota Medan, Palid Muda Harahap, Kadis Pendidikan, Adlan dan Plt Kabag Agama, Agus Maryano, serta Para Pendamping Kafilah.

Selanjutnya Plt Wali Kota Medan mengucapkan Selamat kepada Seluruh Qori dan Qoriah dan terus tingkatkan kualitas. Artinya Walaupun prestasi Kota Medan di tingkat MTQ Provinsi cukup baik dan membanggakan, namun Plt Walikota mengingatkan agar untuk tetap berjuang menjadi yang lebih terbaik kedepannya, sebab Kota Medan merupakan barometer dan tolok ukur sosial dan spritual.

“Atas nama Pemko Medan saya sangat senang dan bangga atas Prestasi yang diraih Kafilah Medan pada MTQ ke-37 Tingkat Provinsi Sumut di Kota Tebing Tinggi. Tentunya Prestasi ini harus dipertahankan dan kualitas juga harus ditingkatkan, jika sudah maka saya yakin Kafilah Medan akan berhasil di tingkat Nasional”, kata Plt Wali Kota Medan.

Dijelaskan Plt Wali Kota Medan, usai berhasil dalam MTQ tingkat Provinsi, maka para Qori dan Qoriah akan mengikuti MTQ tingkat Nasional mewakili Provinsi Sumut. Oleh karena itu selain meningkatkan kemampuan dan kualitas, Percaya Diri juga harus dibangun. Jika semua sudah dilakukan maka tinggal berdoa kepada Allah SWT agar dapat meraih Prestasi.

“Selain Niat, Percaya Diri juga harus dibangun agar lebih semangat. Banyak Qori dan Qoriah Nasional ya g berasal dari Kota Medan, oleh karena itu bisa menjadi motivasi Kalian agar meraih Prestasi di MTQ Nasional”, ungkap Akhyar.

Sebelumnya, Ketua Harian LPTQ Kota Medan, Palid Muda Harahap, menjelaskan bahwa seluruh Kafilah Medan yang mengikuti MTQ ke XXXVII Tingkat Provinsi Sumut berjumlah 54 orang, akan tetapi yang berangkat ke Kota Tebing Tinggi hanya 52 orang karena 2 orang peserta sakit.

“Dari 28 Golongan yang diperlombakan, 15 Orang juara 1, 14 Orang juara 2 dan 9 Orang juara 3. Dengan jumlah juara ini, maka Kafilah Medan memperoleh Juara Umum dan menjadikan Kota Medan 5 kali berturut-turut juara Umum. Selanjutnya pada Kafilah yang juara 1 ini akan mengikuti MTQ tingkat Nasional di Kota Padang pada 12 November 2020”, kata Palid Muda Harahap.

PLN Bangun Kabel Listrik Bawah Laut Untuk Warga Pulau Provinsi Sulsel

PLN Bangun Kabel Listrik Bawah Laut Untuk Warga Pulau Provinsi Sulsel

Suarapemerintah. id – Manajemen PT PLN Persero UP3 Makassar Selatan bertemu Pj Walikota Makassar Prof Rudy Djamaluddin Kantor Balaikota Makassar Selasa ,(22/9/2020 ). Pertemuan tersebut Prof Rudy meminta sinergitas PLN untuk memenuhi akan kebutuhan listrik bagi warga pulau.

Prof Rudy menjelaskan, hingga kini dirinya bersama Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah memfokuskan pemenuhan kebutuhan dasar listrik kepada tujuh pulau yang tersebar di luar wilayah Makassar.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar listrik tersebut, Pemprov Sulsel bersama pemkot Makassar bakal membangun jaringan kabel listrik bawah laut untuk menyuplai aliran listrik di pulau. Program-program 2021 lebih kita prioritaskan untuk Kebutuhan dasar warga pulau, seperti air, listrik, logistik, kesehatan dan pendidikan harus terpenuhi,” kata Prof Rudy dihadapan manajemen PT PLN Persero UP3 Makassar Selatan.

Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel telah menyiapkan berbagai program pembangunan. Diantaranya membangun dermaga di setiap  pulau, Kapal Roro yang desainnya menjadi supermarket berjalan, Ambulans Laut, dan Rumah Sakit Terapung. Pulau Kodingareng Keke juga dijadikan sebagai pusat sentral atau Stasiun Siaga pulau-pulau.

“Kalau listrik tidak ada kita mau buat apa. Sekarang semuanya memakai energi listrik, sehingga kami mengajak PLN, kalau ada warga negara yang belum menikmati listrik maka kita belum dinyatakan berhasil sebagai pelayan mereka,” jelasnya.

Manajer PLN Makassar Selatan, Raditya Hari Nugraha mengapresiasi inisiasi Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar dalam memenuhi kebutuhan dasar listrik masyarakat pulau. Dia mengatakan pihaknya sangat  mendukung proses operasi kelistrikan hingga bisa masuk di rumah rumah warga.

“Kita akan mulai operasikan listrik 24 jam untuk Pulau Lae-lae dengan menggunakan kabel laut. Insya Allah segera terealisasi pada awal tahun depan,” ungkapnya.

Maybank Indonesia Selenggarakan Paparan Publik

Maybank Indonesia Selenggarakan Paparan Publik

Suarapemerintah.id – PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia atau Perseroan) hari ini menyelenggarakan Paparan Publik (Public Expose) untuk menyampaikan perkembangan terkini Perseroan kepada publik, termasuk para pemegang saham dan investor.  Paparan Publik di tengah pandemi diselenggarakan secara on line dalam format webinar.

Melalui paparan publik ini, Perseroan menyampaikan perkembangan terkini serta kinerja Perseroan   per akhir semester pertama 2020.  Kenaikan laba bersih setelah pajak dan kepentingan non pengendali (PATAMI) sebesar 7,0% menjadi Rp809,7 miliar pada semester pertama yang berakhir 30 Juni 2020 di tengah gejolak dan disrupsi pasar yang disebabkan pandemi Covid-19. Kinerja didukung oleh peningkatan pendapatan non bunga (fee based income) dan pengelolaan biaya strategis secara berkelanjutan (sustained strategic cost management).

Bank mencatat kenaikan pendapatan fee based sebesar 1,4% menjadi Rp1,2 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana terdapat pendapatan fee non rutin sebesar Rp 101,0 miliar dari hasil penyelesaian arbitrase domestik. Bila pendapatan fee non rutin tersebut tidak diperhitungkan, maka Bank mencatat kenaikan fee 11,0% yang berasal dari fee Global Market, bancassurance dan Wealth Management, serta biaya transaksi e-channel.

Profil pendanaan Bank terus menguat seperti tercermin dari peningkatan rasio CASA dari 33,1% pada Juni 2019 menjadi 40,0% pada Juni 2020, dimana tabungan meningkat sebesar 9,9%.  Peningkatan CASA merupakan hasil penerapan strategi Bank untuk mengurangi pendanaan berbiaya tinggi melalui penyediaan layanan cash management berbasis perbankan digital.

Bank telah mengalihkan upaya untuk meningkatkan peluang bisnis  ditengah kondisi pasar yang menantang dengan mengoptimalkan layanan perbankan digital, Maybank2u (M2U) dimana mulai banyak nasabah kini menggunakan layanan mobile apps khususnya dengan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Transaksi keuangan yang dilakukan melalui M2U naik 136% menjadi 4,5 juta transaksi pada semester I 2020 sementara, terdapat 34,000 pembukaan rekening tabungan/deposito dan lebih dari 45.000 rekening baru dibuka melalui M2U.

Aplikasi M2U tidak hanya menyediakan layanan pembukaan rekening dengan mudah dan cepat, tetapi juga menyediakan fitur yang nyaman dan tidak rumit seperti QR Pay, proses KYC secara digital untuk pembukaan rekening, channel pembayaran donasi dan fitur menarik lainnya.

Presiden Direktur Maybank Indonesia Taswin Zakaria mengatakan, “Terlepas dari kondisi pasar yang kurang kondusif, kami telah berhasil membukukan hasil positif dalam enam bulan pertama 2020.  Bank telah mengubah kondisi pasar yang menantang menjadi peluang pada layanan perbankan digital serta tetap menjaga pertumbuhan yang baik. Kondisi saat ini telah membuat kami menjadi lebih kreatif, terutama dengan memanfaatkan teknologi dalam melakukan komunikasi kepada para nasabah. Kami telah mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut terhadap portofolio Bank atas pandemi global yang terjadi.”

Rasio Kredit terhadap Simpanan/Loan to Deposit Ratio (LDR-Bank saja) berada pada tingkat yang sehat sebesar 94,2% sementara Rasio Cakupan Likuiditas/Liquidity Coverage Ratio (LCR-Bank saja) berada pada posisi 152,4% per Juni 2020, jauh melampaui kewajiban minimum sebesar 100%.

Sejalan dengan kondisi pasar saat ini di mana industri menghadapi perlambatan dalam pertumbuhan kredit, total kredit Bank turun 14,6% menjadi Rp115,7 triliun.  Bank terus mempertahankan sikap konservatif dan menyelaraskan pertumbuhan portofolio dengan postur risiko yang makin diperketat mengingat situasi pandemi saat ini.

Posisi modal Bank tetap kuat dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 22,1% pada Juni 2020 dibandingkan dengan 19,1% pada periode yang sama tahun lalu dan total modal Rp26,4 triliun pada Juni 2020 dibandingkan Rp26,2 triliun pada Juni 2019.

“Pandemi Covid-19 mulai semakin nyata terlihat pada kuartal kedua 2020, dan Perseroan telah secara proaktif melakukan komunikasi dengan debitur untuk menilai dampak pandemi terhadap bisnis mereka. Perseroan juga telah menawarkan restrukturisasi sesuai kebutuhan debitur berdasarkan pada penilaian yang dilakukan, dan hal ini telah melibatkan hampir semua debitur Non-Ritelnya untuk menilai apakah restrukturisasi diperlukan untuk memastikan bahwa mereka tetap dapat menjalankan bisnis secara berkelanjutan dalam periode ini,” simpul Taswin.