Beranda blog Halaman 4770

Pemerintah Cadangkan Bantuan Stimulus bagi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penulis
Sopyan
-
Pemerintah Cadangkan Bantuan Stimulus bagi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Suarapemerintah.id – Jakarta, Pemerintah tengah mempersiapkan bantuan stimulus bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Rencana ini menjadi pokok pembahasan dalam Rapat Koordinasi Stimulus Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Jumat (18-9-2020).

“Di masa pandemi Covid-19, Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23 persen. Akan tetapi, kita berada di peringkat enam dari 36 negara, sehingga optimisme pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui program pemulihan ekonomi nasional yang bertahap dan terstruktur,” jelas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan saat memimpin rapat.

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) adalah salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional. Gernas BBI merupakan bentuk akselerasi transformasi digital bagi aktor UMKM tanah air yang bertujuan memperbaiki daya beli, mendorong siklus ekonomi lokal, dan menciptakan nation branding produk lokal unggulan. Merujuk kepada hal ini, pemerintah tengah mempersiapkan alokasi dana stimulus.

“Sebanyak 25 persen konsumen Indonesia mengalami penurunan jumlah tabungan dan pendapatan di masa pandemi. Oleh karena itu, perencanaan bantuan stimulus bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini bertujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Odo Manuhutu.

Turut hadir dalam rapat ini adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri BUMN II, Gubernur Bali, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat, Gubernur NTB, Gubernur Maluku, Gubernur Sulawesi Tengah, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, jajaran Pemerintah Daerah 34 Provinsi, industri dan asosiasi pariwisata, ekosistem digital, dan media massa.

Bersama PT. LABAS, Kemenko Marves Dorong Kembangkan Industri Sidat

Penulis
Sopyan
-
Bersama PT. LABAS, Kemenko Marves Dorong Kembangkan Industri Sidat

Suarapemerintah.id – Jakarta, Dalam rangka upaya pembangunan dan pengembangan industri ikan sidat (Anguilla sp.) serta upaya pemenuhannya di pasar global, Kemenko Marves melaksanakan peninjauan lapangam ke PT. Laju Banyu Semesta (PT. LABAS) Bogor, Jawa Barat. Diketahui PT. LABAS merupakan salah satu industri pembudidaya dan pengembang ikan sidat di Indonesia.

“Kemarin kita melakukan kunjungan ke PT. LABAS yaitu suatu industri kecil menengah yang mengembangkan budidaya ikan sidat. Kita sudah keliling melihat ke area industri tersebut dan arealnya cukup luas sekitar 8 Hektar dengan 2 Hektarnya difokuskan untuk pembesaran benih ikan sidat,” kata Asisten Deputi (Asdep) Hilirisasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Amalyos, Senin (21-09-2020).

Amalyos menjelaskan dengan areal 2 hektar yang difokuskan untuk pembesaran ikan sidat, mulai dari benih yang ukuran 0,5 gram sampai ukuran 3 gram. Bukan hanya itu, ada segmentasi yang ukurannya di atas itu yang siap untuk dipasarkan dan juga dikerja samakan dengan masyarakat sekitarnya.

“Sistemnya yang dikembangkan oleh PT. LABAS ini sangat menarik sekali karena mereka melibatkan masyarakat dengan segmentasi ukuran tertentu, sehingga ada point penting di sini yang bisa kita pelajari bahwa proses bisnis yang mereka share ke masyarakat melalui pola kemitraan ini tidak menimbulkan persainganan di antara para pengusaha termasuk dengan para masyarakat yang mereka bina sebagai plasma dari perusahaan inti PT. LABAS ini,” jelasnya.

Sehingga, lanjut Asdep Amalyos, PT. LABAS ini sebagai industri pengembang ikan sidat sangat penting sekali untuk dijadikan contoh dalam rangka pengembangan ikan sidat ke depannya.

“Ke depannya saya pikir pemerintah perlu memberikan dukungan berupa sosialisasinya kepada masyarakat yang terlibat secara langsung dan juga untuk pengembangan bisnis serta juga kemudahan berusahanya, dan itu yang akan kita lakukan ke depannya,” ujarnya.

“Kemarin pada saat peninjauan lapangan, kita keliling guna melihat laboratoriumnya. Kita mendapatkan info bahwa sumber benihnya ternyata berasal dari hampir di seluruh lokasi Indonesia, dan teknologi pembudidayaan jenis sidat ini ternyata sudah cukup dikuasai, sudah memenuhi, dapat didorong dari sisi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan di tingkat nasional dan juga untuk ekspor,” pungkas Asdep Amalyos.

Tekan Angka Kematian di RS, Pemerintah Siapkan Protokol Standar Perawatan Pasien Covid 19

Penulis
Sopyan
-
Tekan Angka Kematian di RS, Pemerintah Siapkan Protokol Standar Perawatan Pasien Covid 19

Suarapemerintah.id — Jakarta, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah berhasil menyusun protokol standar terapi penanganan Covid 19. Menko Marves Luhut B. Pandjaitan sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rapat Koordinasi (Rakor) virtual pengendalian Covid 19 di 8 provinsi meminta agar Kemenkes segera melakukan sosialisasi protokol ini ke seluruh rumah sakit di 8 provinsi utama. “Saya minta mulai minggu depan Kemenkes segera menyosialisasikan protokol terapi ini kesemua RS rujukan di 8 provinsi plus Aceh,” ujarnya di Jakarta pada Hari Senin (21-9-2020).

Usai disosialisasikan, imbuh Menko Luhut, Kemenkes diminta untuk melakukan pendampingan implementasi termasuk memberikan pelatihan bagi dokter dan tenaga kesehatan lalu memonitor pelaksanaannya. Selain melakukan sosialisasi protokol standar terapi penanganan pasien Covid 19, dia juga meminta agar Kemenkes memastikan ketersediaan obat dan alat terapi yang disebutkan dalam panduan tersebut. “Tim gugus tugas yang dibentuk oleh Kemenkes harus segera turun , saya minta Kamis (24-9-2020), Kemenkes melaporkan hal ini kepada saya,” tegas Menko Luhut.

Agar penanganan pasien Covid 19 dapat lebih baik, diapun meminta rumah sakit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di daerah-daerah juga membantu RS-RS rujukan untuk mengimplementasikan protokol terapi pasien Covid 19. “Saya minta bidang kesehatan dan Kesdam masing-masing Polda dan Kodam untuk membantu monitoring implementasi protokol terapi penanganan pasien Covid 19,” tambahnya kepada Polda dan Kodam dari 8 provinsi yang hadir pada rakor itu.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Khusus Menkes Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan Alexander Ginting mengungkapkan bahwa protokol standar terapi penanganan pasien Covid 19 ini berisi tatalaksana manajemen klinis ringan, sedang dan berat. “Protokol yang disusun bersama 5 organisasi profesi dokter spesialis yakni PDPI, PAPDI, IDAI, PERDATIN, PERKI) dan berdasarkan pedoman WHO ini sudah termasuk standar penanganan serta obat yang harus diberikan kepada pasien berdasarkan derajat kasusnya,” jelasnya kepada Menko Luhut dalam rapat.

Lebih jauh, Alexander menyatakan kesiapan pihaknya untuk segera menyosialisasikan protokol tersebut ke seluruh provinsi yang menjadi prioritas penanganan Covid 19 pemerintah saat ini. Setelah itu, diapun mengatakan bahwa Kemenkes akan melakukan mentoring klinis klinis ke berbagai ICU RS rujukan dan RS perawatan secara periodik baik virtual maupun langsung untuk menurunkan angka kematian. “Yang tidak kalah penting adalah kami juga akan memperkuat sistem deteksi dini Covid 19 yang terstandar, memastikan setiap RS rujukan dan RS perawatan memiliki pasokan medis dan peralatan yang memadai dalam setiap fase CICO (Circulation, Inflamation, Coagulapathy, Oxigenation),” lapor Alexander.

Latar belakang penyusunan Protokol Standar Perawatan Pasien Covid 19 ini adalah untuk menekan angka kematian pasien Covid 19 di ICU. “Riset kami menunjukkan bahwa sistem rujukan yang berbelit, pasien terlambat datang ke pusat pengobatan, diagnosis terlambat diberikan, pengobatan yang tidak adekuat maupun ketidak-tersediaan ventilator yang berpengaruh pada angka mortalitas di ICU,” pungkas Alexander.

Hadir dalam rakor tersebut antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kodam, Polda serta RS rujukan maupun RS perawatan Covid 19 dari 8 provinsi utama dan Provinsi Aceh.

Menko Polhukam : Diperlukan Kebersamaan Kelola Keberagaman

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Usaha mengelola keberagaman bangsa Indonesia tidak mungkin hanya dilakukan oleh Pemerintah saja. Diperlukan kebersamaan, keikutsertaan dan dukungan seluruh komponen bangsa.

Demikian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam)  Moh.Mahfud MD pada acara Peluncuran Program Konsultasi Publik Kesatuan Bangsa di Padang, Sumatera Barat, Rabu (16/9/2020).

“Bung Karno pernah mengatakan tidak mungkin kita mendirikan negara tanpa keberagaman karena negara bersatu di dalam keberagaman tadi. Pancasila telah mempertemukan dan mempersatukan seluruh anak bangsa yang berbeda suku, agama, ras, golongan, sehingga Pancasila menjadi pengikat sekaligus identitas bangsa,” ujar Menko Polhukam Mahfud MD.

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam juga mengingatkan tentang pentingnya Pilkada yang bermartabat. Dengan demikian, Pilkada haruslah dijauhkan dari segala praktik buruk dalam kontestasi seperti penyalahgunaan sumber daya negara, kampanye hitam dan politik uang.

“Gunakan media sosial dalam Pilkada secara bijak, kita harus sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui sikap arif bermedia sosial. Bila tidak memiliki energi untuk turut menjaganya secara aktif, maka cukuplah menahan diri untuk tidak merusaknya melalui kampanye yang tidak sehat di media sosial,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Sementara terkait penanganan Covid-19, Menko Polhukam mengatakan jika saat ini pemerintah sedang mengusahakan vaksin. Dikatakan bahwa vaksinnya memang belum ditemukan, tetapi masih dalam uji klinis.

“Diperkirakan paling cepat bulan November ada yang jadi, Januari sudah masuk kesini. Minimal disiapkan untuk jutaan orang, diperkirakan 75 persen, kira-kira 200 juta penduduk yang harus di vaksin. Oleh sebab itu, sebelum vaksin itu ada, taati protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, lalu jaga jarak,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M. Gaffar mengatakan untuk menjalankan tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian dan Lembaga serta tugas pemantauan dan analisis di bidang kesatuan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020, Kedeputian Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam merancang Program Konsultasi Publik terkait isu-isu strategis kesatuan bangsa.

Kegiatan Konsultasi Publik dimaksudkan untuk menggali data dan informasi dari perwakilan instansi pusat di daerah, instansi daerah, dan masyarakat di daerah mengenai pelaksanaan kebijakan atau program Kementerian dan Lembaga terkait isu strategis kesatuan bangsa. Melalui Konsultasi Publik ini diharapkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kementerian dan Lembaga nantinya benar-benar berdasarkan data dan informasi mengenai kondisi faktual yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat.

“Dengan modal kesatuan bangsa yang kuat dan kokoh, diharapkan energi kehidupan berbangsa dan bernegara akan sepenuhnya dapat diarahkan untuk pencapaian tujuan nasional,” kata Janedjri.

Indonesia Dorong Penguatan Multilateralisme Dalam Penyelesaian Masalah Global

Penulis
Sopyan
-
Dorong Penguatan Multilateralisme Dalam Penyelesaian Masalah Global

Suarapemerintah.id – Kebijakan politik luar negeri Indonesia yaitu tetap mendorong penguatan multilateralisme dalam penyelesaian masalah global, termasuk ancaman pandemi Covid-19 yang kini tersebar di seluruh dunia. Oleh karena itu, kerja sama antar negara dan solidaritas harus ditingkatkan.

Demikian pernyataan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Lutfi Rauf pada diseminasi kebijakan dengan tema Multilateralisme dan Dinamika yang Terjadi Akibat Pandemi Covid-19 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/9/2020).

Lutfi mengatakan jika pandemi Covid-19 telah banyak menimbulkan tantangan baru baik dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu juga membentuk keseimbangan baru, new normal, kebiasaan baru, tata kerja dan tata kelola baru.

“Situasi dunia dengan tatanan new normal akan berpengaruh pada sejumlah area utama seperti struktur ekonomi, percepatan digitalisasi, perilaku dan pola hidup masyarakat, pola supply chain, dan juga tatanan internasional. Krisis akibat Covid-19 menjadi salah satu pendorong bagi negara-negara untuk melihat ke dalam tanpa memperdulikan yang lain (inward-looking policies),” kata Lutfi.

Menurutnya, hal ini cukup mengkhawatirkan karena ada kecenderungan perubahan kebijakan luar negeri dari sejumlah negara yang meninggalkan prinsip-prinsip multilateralisme, demokrasi dan common global interest. Bila hal ini terjadi, maka dipastikan dunia akan kalah dalam perang melawan Covid-19.

“Pandemi yang terjadi sekarang adalah kesempatan untuk bersiap menghadapi pandemi berikutnya, yang mungkin akan lebih mematikan. Ancaman ini sifatnya global sehingga tidak dapat dihadapi sendiri-sendiri, kita harus berkolaborasi dan bekerja sama,” kata Lutfi.

“Politik luar negeri Indonesia sudah jelas arahnya untuk tetap mendorong penguatan multilateralisme dalam penyelesaian permasalahan global, termasuk ancaman pandemi ini. Sekali lagi saya tegaskan, kerja sama antar-negara dan solidaritas harus ditingkatkan, dan akses universal pada vaksin harus terjamin,” sambungnya.

Rektor Universitas Malikussaleh, Herman Fithra, menyambut baik adanya kerja sama diseminasi kebijakan politik luar negeri dengan Kemenko Polhukam.

Kegiatan ini mendengarkan tiga narasumber yaitu, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kemlu, Kamapradipta Isnomo; Direktur HAM dan Kemanusiaan, Kemlu, Achsanul Habib; dan Asisten Deputi Kerja Sama Organisasi Internasional, Kemenko Polhukam, Ramadansyah. Ketiganya mendorong dan menekankan pentingnya penguatan institusi multilateral. Pandemi Covid-19 adalah ancaman global, dan responnya pun harus bersifat terkoordinasi.

Di sela-sela kegiatan, Asisten Deputi Organisasi Internasional Kemenko Polhukam Ramadansyah mengatakan tujuan kegiatan ini untuk menjelaskan kepada stakeholder mengenai kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia. Selain itu juga agar pemangku kepentingan di daerah mendapat informasi yang jelas dan terarah sehingga tidak mudah menerima informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Tujuannya agar setiap komponen masyarakat dapat mendukung kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti kebijakan multilateralisme yang muaranya adalah PBB dan organisasi dunia lainnya. Kita mendukung kebijakan ini karena luas dan mengakomodasi semua kepentingan,” kata Ramadansyah.

Provinsi Banten Jadi Target Program SPPT-TI Pencegahan Korupsi

Penulis
Sopyan
-
Provinsi Banten Jadi Target Program SPPT-TI Pencegahan Korupsi

Suarapemerintah.id – Kementerian Koordinator Bidang Politik , Hukum, dan Keamanan melalui Kedeputian III Bidang Koordinasi Hukum dan HAM melakukan kunjungan kerja ke Kota Serang, Banten. Kunjungan kerja tersebut merupakan salah satu upaya Kunjungan Pencegahan Korupsi melalui penerapan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).

“Program SPPT-TI yang menjadi salah satu Aksi Pencegahan Korupsi  berdasarkan hasil kesepakatan rapat Tim Stranas Pencegahan Korupsi pada tanggal 13 Maret 2019 telah menentukan daerah yang menjadi wilayah implementasi, dan dalam hal ini Kota Serang menjadi salah satu target implementasi pada B-15 Tahun 2020 , ”Kata Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Baringin Sianturi, SH, MH, di Serang, Banten, Kamis (17/9/2020).

“Kami telah melakukan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan SPPT-TI (di Provinsi Banten) untuk memastikan peningkatan dan pengembangan SPPT-TI sesuai dengan target Stranas Pencegahan Korupsi,” lanjutnya.

Dikatakan, ada empat instansi instansi yang menjadi tujuan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, yaitu Kantor Pengadilan Negeri Serang, Kejari Serang, Polres Serang, dan Rutan Kelas IIB Serang.

Syekh Ali Jaber Berkunjung Ke Kediaman Menko Polhukam Mahfud MD

Penulis
Sopyan
-
Syekh Ali Jaber Berkunjung Ke Kediaman Menko Polhukam Mahfud MD

Suarapemerintah.id – Setelah aktif kembali berceramah pasca insiden penusukan terhadap dirinya di Lampung pekan lalu, ulama dan penceramah kondang syekh Ali Jaber, hari Minggu sore (20/9), berkunjung ke kediaman Menko Polhukam, Mahfud MD.

Syekh Ali Jaber datang bersama ayah dan adik kandungnya, dan diterima oleh Menko Mahfud MD bersama istri dan staf khusus. Kedatangan syekh Ali Jaber dan keluarga semacam kunjungan balasan setelah pekan lalu Menko Mahfud MD menjenguk Ali Jaber di kediamannya sepulang dari Lampung, setelah terjadi penusukan terhadap dirinya saat sedang berceramah.

Menko Mahfud berharap agar dengan kunjungan dan silaturahmi seperti ini bisa saling memberi pengertian dan pemahaman dalam membangun dakwah Islam di Indonesia.

“Saya senang dengan kunjungan syekh Ali Jaber dan ayah beliau kesini karena dengan silaturrahmi seperti ini kita bisa saling pengertian dan memiliki pemahaman yang sama dalam membangun bangsa dan mengembangkan dakwah tentang Islam di Indonesia” ujar Mahfud MD.

Jasa Raharja dan Biddokes Polda Kalsel Adakan Pemeriksaan Rapid Test Gratis di Samsat Banjarmasin I

Penulis
Sopyan
-
Jasa Raharja dan Biddokes Kalsel Adakan Pemeriksaan Rapid Test Gratis di Banjarmasin I

Suarapemerintah.id – Penyebaran virus Covid-19 belum menunjukkan angka penurunan jumlah yang terkonfirmasi positif, termasuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Upaya Pemerintah untuk memutusan mata rantai penyebarannya telah dan masih terus dilakukan.

Dalam rangka meningkatkan optimalitasnya diperlukan dukungan instansi lain dan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan upaya tersebut, Senin (21/09/2020) Jasa Raharja Cabang Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Biddokes Polda Kalimantan Selatan mengadakan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Rapid Test Gratis di Samsat Banjarmasin I.

Kepala Cabang Jasa Raharja Kalimantan Selatan M. Zulham Pane menyampaikan, kegiatan ini merupakan program partisipasi Jasa Raharja dalam memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan dalam menurunkan tingkat penyebaran virus Covid-19 khususnya di wilayah Kalimantan Selatan yang merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kasus terkonfirmasi positif yang relatif tinggi.

Dan Samsat merupakan sarana pelayanan publik yang di dalam mekanisme operasionalnya terdapat interaksi masyarakat, sehingga saat ini kami adakan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan  Rapid Test Gratis di Kantor Bersama Samsat Banjarmasin I. Semoga masyarakat dan petugas pelayanan Samsat dapat memanfaatkan kegiatan ini, sambungnya.

Pada kesempatan itu Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Samsat Banjarmasin I, Anni Hanisyah menyampaikan terima kasih kepada Jasa Raharja atas insiatifnya untuk mengadakan kegiatan tersebut. Anni mengungkapkan, kegiatan ini sangat bermanfaat buat kami untuk mendeteksi awal terhadap staf dan masyarakat yang melakukan pemenuhan kewajiban atas kepemilikan kendaraan bermotornya di Samsat. Semoga seluruh hasil dari rapid test hari ini tidak ada yang reactive, harapnya.

No Pungli dan Bangun Pelayanan Publik yang Baik, Kanwil Menuju WBK/WBBM

Penulis
Sopyan
-
No Pungli dan Bangun Pelayanan Publik yang Baik, Kanwil Menuju WBK/WBBM

Suarapemerintah.id – Tidak ada pungutan pembohong ( pungli ) serta memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Dua hal ini yang menjadi perhatian utama Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Komunikasi dan Media, Milton Hasibuan saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBK / WBBM ) di Kantor Wilayah ( Kanwil ) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham ) Sumatera Barat.

Milton berkata, saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan publik di Indonesia hampir memasuki masa 10 tahun. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk menata kembali tata kelola pemerintah untuk menjadi lebih efektif dan efisien, khususnya dalam bidang pelayanan publik.

“Pelayanan publik kita sebelumnya banyak pungli. Oleh karena itu, birokrasi suasana kurang profesional, ”kata Milton. “Pembangunan ZI termasuk dua hal, yaitu di kantor kita ini (harus) bersih dari segala pungli dan bebas dari korupsi. Selain itu, kantor harus memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, ”tambahnya, Senin (21/09/2020) pagi di aula kanwil.

Membangun ZI, kata Milton, membutuhkan beberapa kesiapan seperti SDM, membuat prosedur yang jelas baik pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan, serta membangun sarana dan prasarana dengan pelayanan pelayanan. “Membangun ZI banyak aspek yang harus dipertahankan seperti tempat parkir, toilet, dan mempersiapkan duta layanan,” kata Milton.

Saatnya Humas Kemenkumham Bergerak

Penulis
Sopyan
-
Saatnya Humas Kemenkumham Bergerak

Suarapemerintah.id – Humas merupakan ujung tombak pembentukan berita, baik itu pemberitaan positif maupun negatif. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Pagar Butar Butar mengatakan potensi kehumasan di Kemenkumham sangat besar. Karena itu, Pagar meminta kini saatnya humas Kemenkumham bergerak maju dalam publikasi kinerja di lingkungan Kemenkumham.

“Sudah saatnya humas bergerak. Bekerja secara terstruktur, sistematis, dan masif,” ujar Pagar. “Kita berkolaborasi, baik humas di 11 unit utama, 33 kanwil, dan 1020 UPT untuk memberikan opini pemberitaan positif Kemenkumham, dari Sabang sampai Merauke (kita pasti bisa) memberikan kontribusi,” ajak Pagar saat melakukan pembinaan kehumasan di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumatera Barat di Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang.

Oleh karena itu, lanjut Pagar, pegawai humas harus menjadi garda terdepan dalam memfilter seluruh berita. “Buat yang terbaik dari yang terbaik, dengan bersama-sama pasti kita bisa membangun kehumasan di Kemenkumham,” jelas Pagar, Senin (21/09/2020).

1...4,7694,7704,771...4,860Halaman 4,770 dari 4,860